Thursday, June 17, 2010

Kerapu Adalah Bisnis Yang Menjanjikan Di Indonesia

Indonesia boleh berbangga. Kekayaan biota laut perairan kita ibarat ”surga” yang kerap membuat iri negara lain. Adalah kerapu (Epinephelinae) salah satu komoditas unggulan yang sukses diternakkan di Tanah Air dan banyak diburu negara lain. BM Lukita Grahadyarini

Seorang pengusaha ikan kawakan pernah menuturkan, perairan Indonesia terpengaruh oleh dua musim subur bagi perkembangbiakan ikan-ikan laut. Hanya saja potensi itu belum diperhatikan, termasuk oleh negara.

Saat ini pasar ikan kerapu tidak terdengar gaungnya di dalam negeri sebab sebagian besar produknya ”dilarikan” ke luar negeri. Harga ikan dengan ciri tutul-tutul atau belang-belang di tubuhnya ini mencapai Rp 500.000 per kilogram.

Sebagai ilustrasi, harga ekspor kerapu bebek saat ini 50 dollar AS (sekitar Rp 465.000) per kg, kerapu macan 11 dollar AS per kg, dan kerapu lumpur 10 dollar AS per kg. Ukuran kerapu yang diekspor minimal 500 gram per ekor.

Bangun Sitepu, pembudidaya kerapu di Lampung Barat, menuturkan, ekspor kerapu ke Asia terus naik seiring tingginya minat penduduk Asia Timur mengonsumsi kerapu. Apalagi tidak banyak negara di Asia mampu membudidayakan kerapu di wilayah perairannya.

Beberapa jenis kerapu yang sukses dibudidayakan di Tanah Air meliputi kerapu macan (Epinephelus fuscoguttatus) dan kerapu bebek (Cromileptes altivelis) yang harga jualnya tinggi. Selain budidaya, produksi kerapu juga diperoleh dari penangkaran hasil tangkapan alam, di antaranya kerapu sunu (Plectropomus spp) dan kerapu lumpur (Epinephelus suillus).

Sitepu menuturkan, banyak pembudidaya kerapu asal Thailand, Malaysia, Hongkong, dan China membeli benih kerapu bebek dari Indonesia untuk dikembangbiakkan. Namun, upaya pemijahan itu kerap gagal.

”Sudah 10 tahun terakhir pembudidaya kerapu luar negeri membeli benih kerapu bebek untuk dibudidayakan, tetapi hasilnya sulit karena kerapu bebek dan macan ternyata lebih cocok berkembang biak di perairan Indonesia,” ujar Sitepu, yang juga Ketua Forum Komunikasi Kerapu Lampung.

Produksi kerapu di Tanah Air tersebar di sejumlah daerah. Kerapu bebek, misalnya, tersebar di Lampung, Bali, Lombok, Sumbawa, Bangka Belitung, dan Ambon. Adapun kerapu sunu yang mengandalkan hasil tangkapan alam di Sumatera.

Tingginya permintaan ekspor membuat konsumen luar negeri rela ke sentra-sentra produksi kerapu di sejumlah perairan Indonesia guna memburu ikan bernilai mahal itu.

”Berapa pun hasilnya, pasti diserap pasar. Ini membuat nilai tawar kerapu cenderung tinggi,” ujar Sitepu.

Budidaya kerapu mendorong pertumbuhan usaha pembenihan. Benih kerapu saat ini dijual rata-rata Rp 12.000-Rp 14.000 per ekor benih ukuran 6-7 cm. Namun, pasokan benih terkadang terbatas.

Di Belitung, misalnya, kebutuhan benih kerapu mencapai 10.000-15.000 ekor. Namun, terkadang para pembenih tidak mampu memasok semuanya.

Dedi Yusrifan, pembenih kerapu di Belitung, menuturkan, kegagalan pembenihan kerap dipicu oleh mutu telur yang kurang baik dan cuaca yang tidak mendukung.

Belum didukung

Kendati prospek usahanya tinggi, belum banyak orang berani terjun ke usaha ikan kerapu. Total areal budidaya kerapu secara nasional saat ini baru 84.500 hektar, hanya 2,51 persen dari potensi budidaya laut seluas 3,36 juta hektar.

Kendala budidaya itu dipicu oleh usaha kerapu yang padat modal dengan masa produksi relatif lama. Budidaya kerapu macan, misalnya, membutuhkan waktu 1 tahun 7 bulan untuk ukuran siap ekspor. Kerapu bebek mencapai 10 bulan, sedangkan penangkaran kerapu hasil tangkapan membutuhkan 10 bulan hingga 1 tahun.

Modal operasional budidaya kerapu juga tinggi. Dibutuhkan dua jenis pakan, yakni pakan berupa ikan kecil seharga Rp 2.500-3.000 per kg serta pelet Rp 55.000 per kg. Setiap KJA kerapu berisi 250 ikan membutuhkan rata-rata 3-6 kg pakan ikan setiap hari, di luar kebutuhan pelet.

Usaha kerapu yang sebagian besar dikembangkan di daerah terpencil juga terganjal pasokan listrik, transportasi, maupun minimnya pendampingan dari pemerintah. Zonasi kawasan budidaya yang belum diatur membuat lokasi budidaya kerap tumpang tindih dengan alur pelayaran ataupun terkontaminasi limbah.

Sementara itu, pembiayaan untuk sektor perikanan masih dihindari oleh perbankan. Akibatnya, kredit usaha perikanan terbelakang dengan realisasi di bawah 1 persen per tahun.

Tahun 2009 telah ada kesepakatan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Bank Indonesia untuk meningkatkan pendampingan usaha kecil dan menengah agar memperoleh akses pembiayaan perbankan serta informasi pola pembiayaan komoditas unggulan perikanan. Namun, upaya itu belum membuahkan hasil.

Andai dikelola dengan tepat, potensi kerapu akan membangkitkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Imbal balik berupa pendapatan dan devisa sudah tentu juga dinikmati negara.

Garuda Indonesia Tidak Mengaku Membuat Kartel

Maskapai Garuda Indonesia membantah putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU yang menyebutkan bahwa Garuda merupakan salah satu maskapai yang terlibat dalam penerapan kartel atas penetapan biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge.

”Memang pernah ada penetapan fuel surcharge secara bersama-sama pada Mei 2006, tetapi sudah dibatalkan atas masukan KPPU. Sejak itu, perhitungan fuel surcharge oleh masing-masing maskapai. Jadi, tak ada kartel,” kata Eri Hertiawan, kuasa hukum Garuda Indonesia, Kamis (17/6) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, seusai mendaftarkan banding atas keputusan KPPU.

Eri Hertiawan mengatakan, Garuda juga tidak merugikan konsumen. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya keberatan dari konsumen atas penerapan fuel surcharge.

Dalam keputusan KPPU disebutkan bahwa Garuda dan delapan maskapai lainnya merugikan masyarakat setidak-tidaknya sebesar Rp 5,08 triliun hingga Rp 13,84 triliun selama periode 2006 hingga 2009.

Kamis kemarin, Garuda mendaftarkan banding sebelum batas waktu 14 hari sejak putusan KPPU diterima terlewati pada hari Jumat (18/6).

Jika banding tidak diajukan, otomatis Garuda harus membayar ganti rugi sebesar Rp 162 miliar dan denda sebesar Rp 25 miliar.

Konspirasi kartel tiket

Sementara itu, Direktur Umum Lion Air Edward Sirait mengatakan, pekan lalu, Lion Air telah terlebih dahulu mendaftarkan banding di PN Jakarta Pusat. KPPU memutuskan Lion Air harus membayar ganti rugi Rp 107 miliar dan denda Rp 17 miliar.

Selain Garuda Indonesia dan Lion, keputusan KPPU tertanggal 4 Mei 2010 juga menetapkan Sriwijaya Air, Merpati Air , Mandala Airlines, Travel Express Aviation Services, Lion Air, Wings Air, Batavia Air, dan Kartika Airlines bersalah dalam konspirasi kartel tiket pesawat.

Sementara Riau Airlines, Linus Airways, Trigana Air Service, dan Indonesia AirAsia tidak terbukti melanggar Undang-Undang Antimonopoli.

Berdasarkan Pasal 47 UU Antimonopoli, kerugian harus diklaim pihak ketiga, yakni penumpang. ”Keputusan KPPU juga tidak benar karena harusnya ganti rugi hanya bagi pihak ke-3. Jadi, negara tak berhak mendapat denda atau ganti rugi lainnya,” ujar dia.

Eri menambahkan, Garuda juga mempunyai analisis statistik dan akuntansi, yang menyatakan tidak ada persamaan dari Garuda terhadap maskapai lainnya dalam penetapan fuel surcharge.

”Ada grafik dan angka-angka yang nanti ditampilkan di pengadilan,” kata dia.

Belum mendapat informasi

Dihubungi secara terpisah, Kepala Biro Humas KPPU Ahmad Junaidi menyatakan belum mendapat informasi adanya maskapai yang mengajukan banding.

”Sampai Kamis sore (kemarin) kami belum mendapatkan informasi terkait keberatan dari maskapai-maskapai itu,” kata Ahmad.

Menurut Ahmad, jika maskapai tidak mengajukan keberatan, denda harus dibayarkan paling lambat 16 hari dari batas pengajuan keberatan.

Batas waktu pengajuan keberatan dihitung selama 14 hari dari diterimanya putusan oleh maskapai bersangkutan.

Ahmad mengatakan, Mandala Air, Wings Air, Lion Air, dan Garuda memiliki batas waktu menyatakan keberatan pada Jumat ini.

Riau Airline mempunyai batas waktu hingga Rabu (23/6). Merpati Nusantara, Indonesia Air Asia, dan Batavia Air hingga Senin (28/6).

Sementara Sriwijaya Air dan Travel Express hingga Jumat (2/7). Adapun Kartika Air dan Trigana Air batas waktunya hingga hari Senin

Ketergantungan Indonesia Pada Garam Impor Semakin Tinggi

Ketergantungan garam impor semakin tinggi seiring pertumbuhan industri kimia dan pangan. Kesenjangan yang terjadi antara suplai dan permintaan merupakan peluang yang perlu dijembatani melalui program kerja sama pihak pengguna dan pemasok bersama petani garam.

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengungkapkan hal itu dalam penandatanganan nota kesepahaman pembangunan industri garam antara Cheetham Salt Limited (Australia) dan Kabupaten Nagekeo (Nusa Tenggara Timur) di Jakarta, Kamis (17/6). Penandatanganan dilakukan oleh CEO Cheetham Andrew Speed dan Bupati Nagekeo Yohanis Samping Aoh dengan disaksikan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad dan Duta Besar Australia untuk Indonesia.

Kerja sama ini dirintis sejak tahun 2008 dengan pembukaan lahan 2.100 hektar, yang merupakan salah satu program Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk meningkatkan produksi garam nasional. Produktivitas garam di daerah ini diperkirakan mencapai 100 ton per hektar per musim atau produksi garam sebanyak 200.000 ton.

Hidayat menyatakan keprihatinannya karena Indonesia yang memiliki garis pantai sekitar 90.000 kilometer masih harus bergantung pada garam impor dari Australia, Jerman, dan India. Dari perhitungan Kemenperin, kebutuhan garam antara lain untuk konsumsi rumah tangga, industri makanan dan minuman, pengeboran minyak, ataupun industri chlor alkali plant (CAP) tahun 2010 diperkirakan mencapai 3 juta ton.

”Kebutuhan garam diperkirakan akan naik menjadi 5 juta ton tahun 2015 seiring pertumbuhan industri kimia dan pangan. Di sisi lain, kemampuan pasok kita hanya 1 juta hingga 1,4 juta ton per tahun. Ada defisit kebutuhan garam yang harus diperoleh dari impor,” ungkap Hidayat.

Ketimpangan antara pasokan dan kebutuhan garam akan kian besar. Kondisi ini menjadi gugatan antara Kemenperin dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Apalagi, pasokan itu baru diperoleh dari pemanfaatan lahan potensial 20.000 hektar.

Selama kurun waktu enam tahun harga garam meningkat. Hidayat menyebutkan, tahun 2000 harga garam hanya Rp 150.000 per ton. Tahun 2009, harga garam mencapai Rp 330.000-Rp 350.000 per ton. Harga ini lebih tinggi dibandingkan harga garam internasional yang berkisar 20-30 dollar AS per ton.

Jaminan Sosial Jadi Motor Ekonomi Bukan Beban

Pelaksanaan jaminan sosial dengan pembiayaan iuran yang tertib jangan dipandang sebagai beban keuangan. Keberadaan dana jaminan sosial dapat menjadi motor penggerak perekonomian nasional, terutama sektor riil.

Hal ini mengemukakan dalam seminar internasional ”Praktik Terbaik Pengutipan Iuran dan Penegakan” Asosiasi Jaminan Sosial Internasional (ISSA) Asia Tenggara yang diselenggarakan PT Jamsostek (Persero) di Nusa Dua, Bali, Kamis (17/6). ISSA adalah organisasi bermarkas di Geneva, Swiss, dan memiliki anggota 329 perusahaan jaminan sosial dari 147 negara.

Seminar dibuka oleh Deputi Menteri BUMN Parikesit Suprapto dan dihadiri para eksekutif perusahaan jaminan sosial dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand.

Para eksekutif berbagi pengalaman mereka meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran jaminan sosial dan strategi investasi untuk memberikan imbal hasil optimal bagi para peserta.

Perwakilan ISSA Asia Tenggara, Vijaya Kumar, mengatakan, penempatan dana investasi yang tepat kini menjadi tantangan terbesar badan pelaksana jaminan sosial. Obligasi pemerintah tetap menjadi portofolio terbesar penempatan dana investasi jaminan sosial karena faktor risiko dan tujuan pemanfaatan dana.

Dana Rp 930 triliun

Employees Provident Fund (EPF), pelaksana jaminan sosial pekerja swasta di Malaysia, kini memiliki aset 100 miliar dollar AS (sekitar Rp 930 triliun). Obligasi pemerintah, properti, dan saham merupakan beberapa portofolio investasi EPF.

Peranan dana jaminan sosial dalam menggerakkan perekonomian nasional juga terjadi di Singapura. Central Provident Fund (CPF) Singapura kini memungut 1,64 miliar dollar Singapura (sekitar Rp 8,2 triliun) iuran dari 116.000 perusahaan dengan 1,8 juta pekerja setiap bulan.

CPF memiliki 166,8 miliar dollar Singapura dana jaminan sosial komprehensif untuk 3,3 juta peserta, meliputi jaminan pensiun, perumahan, dan kesehatan.

Direktur Utama Jamsostek Hotbonar Sinaga mengatakan, aset Jamsostek berpotensi tumbuh lebih cepat apabila masa pencairan jaminan hari tua (JHT) bisa lebih diperlambat dari lima tahun enam bulan yang berlaku saat ini. Iuran juga masih kendala bagi Jamsostek.

Dari sekitar 28 juta pekerja yang menjadi anggota Jamsostek, hanya 8,5 juta peserta yang aktif membayar iuran. Hal tersebut karena lemahnya penegakan hukum.

Aset BNI Syariah Sebesar Rp 5,2 Triliun

Industri perbankan syariah kian marak menyusul beroperasinya BNI Syariah sebagai bank umum syariah.

BNI Syariah akan menjadi bank umum syariah menyusul Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, Bank Syariah Mega Indonesia, BRI Syariah, BCA Syariah, dan Bukopin Syariah.

”Aset BNI Syariah pada neraca awal sebesar Rp 5,2 triliun,” ujar Direktur Utama BNI Syariah Rizkullah, Kamis (17/6) di Jakarta. Peluncuran BNI Syariah sebagai bank umum syariah akan dilakukan hari ini (Jumat, 18/6).

Rizkullah menjelaskan, BNI Syariah merupakan bank umum yang berasal dari spin off unit usaha syariah BNI. Ini berbeda dengan beberapa bank umum syariah yang berasal dari konversi bank umum konvensional.

Modal awal BNI Syariah saat diluncurkan senilai Rp 1,1 triliun dengan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) sebesar 29 persen.

Adapun posisi pembiayaan sebesar Rp 3,2 triliun dengan tingkat pembiayaan bermasalah (nonperforming financing/NPF) sebesar 4,3 persen. Menurut Rizkullah, dengan menjadi bank umum, BNI Syariah berpotensi tumbuh lebih cepat. BNI Syariah akan independen.

Pertumbuhan akan cepat

Pada akhir tahun, pembiayaan ditargetkan mencapai Rp 3,5 triliun. Menurut Rizkullah, ada sejumlah faktor yang akan mendorong pertumbuhan BNI Syariah ke depan. Brand BNI relatif sudah dikenal masyarakat luas.

Jaringan BNI yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara juga akan mempermudah BNI Syariah melakukan ekspansi dengan office channeling.

Pertumbuhan BNI Syariah akan semakin cepat jika Islamic Corporation for the Development of Private Sector (ICD), anak usaha Islamic Development Bank, jadi menyertakan modalnya. ICD sebelumnya berkomitmen menanamkan modalnya 50 juta dollar AS di BNI Syariah.

Direktur Utama BNI Gatot M Suwondo mengatakan, dengan beroperasinya BNI Syariah, ragam anak usaha BNI semakin lengkap. Sebelumnya BNI telah memiliki anak usaha di bidang sekuritas, multifinance, dan asuransi. Sebagai induk usaha, BNI berkomitmen menyokong pertumbuhan BNI Syariah

Pencairan Dana Memprihatinkan Manajemen Fiskal Lemah sejak 2005

Realisasi pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2010 memprihatinkan karena hingga Mei 2010 belum ada peningkatan yang signifikan. Laju pencairan anggaran jauh lebih lambat dibandingkan dengan realisasi penerimaan negara.

”Jika dibandingkan data hingga Mei 2010, di sisi penerimaan negara lebih baik 2 persen dibandingkan tahun lalu. Namun, di sisi pengeluaran, itu sedikit lebih buruk dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” ungkap Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Jakarta, Kamis (17/6), seusai Rapat Paripurna DPR yang mengagendakan Laporan Badan Anggaran tentang Hasil Pembicaraan Pendahuluan Rancangan APBN 2011.

Hingga 29 Mei 2010, realisasi penerimaan negara Rp 295,528 triliun atau 30 persen dari target penerimaan APBN Perubahan (APBN-P) 2010.

Adapun belanja negara mencapai 27,67 persen atau sekitar Rp 286,953 triliun. Artinya, lebih banyak dana yang tertumpuk di rekening ketimbang yang disalurkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Salah satu penyebabnya adalah proses sertifikasi pejabat penanggung jawab anggaran yang bermasalah. ”Sertifikasi itu belum semuanya (pejabat) mempunyai. Itu adalah prosedur yang baik. Namun, bisa memperlambat realisasi anggaran,” katanya.

Ketika membuka rapat terbatas yang membahas sistem jaminan sosial nasional di Kantor Presiden, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pejabat pemerintah yang membahas alokasi anggaran dengan DPR berkonsultasi lebih intensif hingga ke tingkat Presiden.

Sinergi yang baik antara penganggaran pemerintah pusat dan daerah juga mesti diperkuat. ”Ketika membahas UU bersama DPR dan menyangkut anggaran, apalagi disebut sekian persen, harus benar-benar berkonsultasi dengan Menkeu, Menko Perekonomian, dan bahkan hingga Wapres dan Presiden,” ujarnya.

Efek stimulus rendah

Ekonom Hendri Saparini mengatakan, manajemen fiskal yang lemah masih terus terjadi sejak tahun 2005 hingga sekarang. Realisasi belanja negara yang mencapai 27,67 persen itu sudah termasuk belanja rutin sehingga jika anggaran belanja yang memiliki efek dorong pada perekonomian (seperti belanja modal dan barang) dipisahkan, realisasi penyerapannya jauh lebih rendah lagi.

”Akibatnya, realisasi belanja akan menumpuk di akhir tahun sehingga efek stimulusnya rendah. Apalagi APBN-P 2010 baru disahkan pada Mei 2010. Belum lagi insentif dan disinsentif untuk mendorong realisasi anggaran di daerah belum dilakukan maksimal,” tutur Hendri.

Ekonom Fadhil Hasan mengatakan, penyebab utama lambatnya penyerapan anggaran adalah ketidakharmonisan perencanaan dan pelaksanaan antara kementerian teknis dan Kementerian Keuangan, termasuk persetujuan DPR yang berlarut-larut.

”Namun, belum ada upaya sungguh-sungguh untuk mengatasi hal itu. Kalau tidak ada perubahan yang signifikan, maka setiap tahun akan selalu timbul masalah daya serap anggaran yang rendah,” ungkapnya.

Sunday, June 6, 2010

Stabilitas Harga Pangan Perlu Dijaga

Walaupun saat ini timbul kekhawatiran terhadap dampak krisis utang Yunani dan beberapa negara Eropa, proses pemulihan ekonomi global terus berlangsung dan indikasinya berangsur-angsur menguat. Aktivitas ekonomi di kawasan regional pun terus meningkat, termasuk di Indonesia.

Walaupun Indonesia tidak sempat mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif selama resesi global, pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun sejak kuartal IV-2008. Akan tetapi, seiring dengan membaiknya keadaan ekonomi global, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pun mulai meningkat.

Menurut data yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 persen pada kuartal I-2010 atau naik dari 4,5 persen pada kuartal IV-2009.

Membaiknya keadaan ekonomi Indonesia ini juga tecermin dalam Coincident Economic Index (CEI) Danareksa. CEI adalah indeks yang menangkap pergerakan ekonomi saat ini. CEI disusun dengan menggunakan informasi penjualan mobil, konsumsi semen, impor, suplai uang, dan penjualan ritel. CEI yang naik menggambarkan aktivitas perekonomian yang meningkat, sedangkan CEI yang turun menggambarkan aktivitas perekonomian yang menurun.

CEI sudah mengalami penurunan sejak Juli 2008. Artinya, ekonomi kita sudah melambat sejak bulan itu. Pada bulan-bulan berikutnya CEI terus mengalami penurunan yang tajam, yang menunjukkan penurunan aktivitas perekonomian yang signifikan. CEI terus menurun hingga Februari 2009, yang menunjukkan perekonomian terus memburuk.

Namun, sejak Maret 2009, aktivitas perekonomian sudah mulai meningkat. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan CEI sejak Maret 2009. Dari level 104,80 pada Maret 2009, CEI terus meningkat hingga mencapai level 110,84 pada Maret 2010. Tren CEI yang naik ini menunjukkan aktivitas perekonomian yang semakin membaik.

Daya beli masyarakat

Peningkatan aktivitas perekonomian tersebut didukung oleh permintaan domestik yang semakin meningkat karena daya beli masyarakat yang semakin membaik dan juga suku bunga yang relatif rendah. Daya beli konsumen yang masih kuat tersebut tecermin pada Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) Danareksa Research Institute yang sudah menunjukkan tren naik sejak Juli 2008.

Dari level terendahnya sepanjang sejarah survei, yaitu pada level 65,33 pada Juni 2008, IKK pernah naik menjadi 93,83 pada Agustus 2009 dan ini merupakan level tertinggi sejak Juni 2005. Kenaikan IKK ini, yang juga mencerminkan peningkatan daya beli masyarakat, sangatlah menggembirakan mengingat belanja konsumen memberi kontribusi lebih dari 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) kita.

Namun, pada September 2009, IKK menurun ke level 87,5 dan sejak itu belum menunjukkan tren naik kembali. Bahkan pada Februari 2010, IKK sempat turun ke level 84,99 meskipun pada Mei 2010 IKK sudah naik kembali ke level 88,81. Timbul pertanyaan, faktor penting apa saja yang sangat memengaruhi pergerakan IKK?

Danareksa Research Institute melakukan survei terhadap 1.700 rumah tangga Indonesia untuk memberi gambaran persepsi rumah tangga terhadap kondisi perekonomian, pendapatan rumah tangga, dan ketersediaan lapangan kerja. Dalam survei ini, masyarakat juga ditanya mengenai faktor-faktor apa saja yang memengaruhi membaiknya atau memburuknya kondisi perekonomian di daerah mereka dalam tiga bulan terakhir.

Ada tiga masalah utama yang dikhawatirkan masyarakat selama beberapa tahun terakhir ini. Mereka menyatakan bahwa masalah tersebut telah memberikan dampak negatif terhadap kondisi perekonomian di daerah mereka dalam tiga bulan terakhir.

Masalah tersebut adalah tingginya harga bahan makanan, tingginya harga dan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), serta ketersediaan lapangan kerja. Masalah yang dihadapi konsumen ini tentu saja akan berpengaruh pada pergerakan IKK.

Dari ketiga masalah tersebut, masalah yang paling menonjol adalah kekhawatiran terhadap tingginya harga bahan makanan. Sejak kenaikan harga BBM pada Mei 2008, lebih dari 50 persen konsumen yang disurvei menyatakan kekhawatiran mereka akan harga bahan pangan. Kekhawatiran masyarakat ini berkorelasi negatif dengan IKK sebesar -0,84. Artinya jika persentase konsumen yang khawatir terhadap tingginya harga pangan naik, IKK cenderung menurun. Sebaliknya, apabila persentase konsumen yang khawatir pada tingginya harga pangan turun, IKK cenderung meningkat (Gambar 1).

Pada Agustus 2009, misalnya, persentase konsumen disurvei yang menyatakan bahwa tingginya harga bahan makanan telah memperburuk keadaan ekonomi lokal mereka dalam tiga bulan terakhir turun menjadi 48,1 persen dari 61,9 persen pada April 2009. Pada periode yang sama, IKK naik ke level 93,8 dari level 84,1.

Sebaliknya pada Februari 2010, persentase konsumen disurvei yang menyatakan bahwa tingginya harga bahan makanan telah memperburuk keadaan ekonomi lokal mereka dalam tiga bulan terakhir naik menjadi 71,5 persen dari 53,8 persen pada Desember 2009. Sedangkan IKK turun ke level 85,0 dari level 89,1 pada periode yang sama.

Di tengah-tengah inflasi yang relatif cukup rendah, tampaknya kekhawatiran masyarakat terhadap harga pangan yang tinggi tersebut agak di luar dugaan kita. Menurut data BPS, inflasi tahunan Indonesia selalu berada di bawah 4 persen sejak Juni 2009. Sebelumnya, inflasi tahunan Indonesia memang sempat mencapai level yang cukup tinggi 12,14 persen pada September 2008 akibat kenaikan harga BBM bersubsidi pada Mei 2008.

Namun jika kita perhatikan lebih lanjut, komponen inflasi makanan ternyata rata-rata masih selalu lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi secara umum. Pada Mei 2010, misalnya, Indonesia mengalami inflasi sebesar 0,29 persen month on month (MoM). Namun, komponen inflasi makanan mencapai 0,42 persen pada bulan yang sama.

Begitu juga pada April 2010, inflasi secara umum hanya mencapai 0,15 persen MoM, namun komponen inflasi makanan mencapai 0,29 persen.

Secara jangka panjang, harga pangan juga masih mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dibandingkan dengan level pada Januari 2005, misalnya, harga pangan pada April 2010 mengalami kenaikan sebesar 64,2 persen. Angka ini masih lebih tinggi dari kenaikan harga umum yang mengalami kenaikan sebesar 50,1 persen dalam periode yang sama.

Selain itu, survei kepercayaan konsumen juga menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen terhadap kemampuan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga barang, termasuk harga bahan makanan, relatif lebih rendah dibandingkan dengan komponen lainnya.

Dari kelima komponen kepercayaan terhadap pemerintah yang disurvei, kepercayaan konsumen terhadap pemerintah untuk menjaga stabilitas harga barang menduduki peringkat paling bawah dan levelnya rata-rata berada di bawah nilai standar 100.

Diskusi di atas menunjukkan bahwa persentase masyarakat yang khawatir terhadap tekanan harga pangan masih cukup tinggi. Kekhawatiran ini tampaknya sangat berpengaruh pada pergerakan IKK. Karena itu, pemerintah perlu meningkatkan usahanya untuk menjaga stabilitas harga, khususnya harga bahan makanan.

Fluktuasi berlebihan dari harga pangan yang bersifat musiman, seperti pada bulan puasa, Lebaran, dan musim paceklik di akhir tahun, seharusnya dapat diminimalkan dengan operasi pasar pada waktu dan lokasi yang tepat.

Dengan demikian, kepercayaan konsumen diharapkan terus meningkat dan dapat membantu meningkatkan aktivitas perekonomian kita pada masa mendatang.

Asti Suwarni Economist Danareksa Research Institute

Nasib Aset Migas Rp 281,2 Triliun Tidak Jelas

Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama atau KKKS minyak dan gas senilai Rp 281,2 triliun dikeluarkan dari neraca Laporan Keuangan Pemerintah Pusat karena status kepemilikannya yang tidak jelas dan pencatatannya yang tidak memenuhi kaidah akuntansi.

Jumlah asetnya yang mencapai ribuan item memaksa pemerintah melakukan inventarisasi ulang atas aset KKKS itu.

”Ini masalah keyakinan BPK. Karena belum memenuhi kaidah akuntansi, sehingga tidak berarti aset tersebut menjadi tidak ada. Nanti setelah inventarisasi, masuk lagi ke neraca,” ungkap Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, Hadiyanto di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurut dia, secara hukum, semua KKKS yang baru saja diimpor dan masuk ke dalam wilayah Indonesia akan langsung menjadi aset milik negara. Namun, pencatatan asetnya itu berbeda dengan pencatatan barang milik negara (BMN) lainnya.

Sebagai gambaran, jika kontraktor ingin mengganti mata bor, dia akan mengimpor dan mata bor yang lama langsung diganti (swap). Pencatatan mata bor baru dan penghapusan mata bor lama itu tidak mengikuti prosedur BMN. Jika mengikuti kaidah pencatatan BMN, mata bor yang diganti itu harus mengikuti proses penghapusan aset, butuh waktu lama. Konsep BMN ini tidak bisa digunakan di KKKS karena komponennya ribuan.

Pencatatan aset KKKS juga rumit karena ada proses penghitungan cost recovery-nya atau ongkos eksplorasi dan eksploitasi migas yang dibebankan operator kepada pemerintah. Masalahnya, pencatatan aset tersebut tersebar di kontraktor, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta di BP Migas.

Menunggu status

Ketua BPK Hadi Poernomo menyebutkan, dalam neraca pemerintah pusat, total aset negara per akhir tahun 2009 mencapai Rp 2.122,89 triliun. Naik Rp 51,19 triliun dari total aset akhir tahun 2008, yakni Rp 2.071,7 triliun. Jumlah aset tersebut dipengaruhi kenaikan aset yang dibeli sebelum tahun 2004 dan sudah dinilai ulang sekitar Rp 305,66 triliun dan dikeluarkannya aset KKKS migas dari neraca sebesar Rp 281,2 triliun.

”Aset KKKS itu dikeluarkan dari neraca karena statusnya tidak jelas. Nanti, kalau status kepemilikannya jelas, maka boleh dimasukkan lagi ke dalam neraca pemerintah Pusat,” tuturnya.

BPK mencatat masih ada masalah pada pelaksanaan inventarisasi dan penilaian aset tetap (fixed asset) pemerintah. Itu antara lain, pertama ada aset senilai Rp 55,39 triliun yang belum dapat direkonsiliasi dengan data inventarisasi dan penilaian di kementerian dan lembaga. Kedua, aset tetap senilai Rp 11,51 triliun belum dibukukan sehingga neraca yang dibuat pemerintah tidak lengkap. Ketiga, ada aset tetap senilai Rp 6,63 triliun yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian sama sekali sehingga nilainya belum mencerminkan nilai sebenarnya.

Di sisi lain, pada neraca pemerintah pusat disebutkan bahwa total kewajiban pemerintah mencapai Rp 1.681,71 triliun. Antara lain terdiri atas utang jangka panjang Rp 1.493,87 triliun.

Secara terpisah, dalam laporan kepada DPR yang disampaikan 1 Juni 2010, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, kebijakan anggaran yang diatur saat ini tidak menjadikan penjualan aset sebagai salah satu sumber utama pembiayaan defisit APBN. Dengan demikian, privatisasi (penjualan saham pemerintah di BUMN kepada publik) atau penjualan aset negara lainnya semakin berkurang.

25 Proyek Listrik Swasta Tetap Dilanjutkan

Setelah berhenti sejak tahun 2008 lalu, pembangunan 25 proyek listrik swasta, Independent Power Plant atau IPP, akhirnya bisa dilanjutkan lagi akhir Juli mendatang. Adapun 10 proyek lainnya diberi tenggat hingga Agustus mendatang untuk negosiasi ulang bersama PT Perusahaan Listrik Negara dan diverifikasi kembali oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Keputusan itu diambil Wakil Presiden Boediono saat memimpin rapat terbatas tentang proyek listrik swasta di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat (4/6) lalu.

Dalam rapat itu antara lain hadir Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh, Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, serta Direktur Utama PLN Dahlan Iskan.

”Dari 25 proyek, sebanyak 15 bisa dimulai pembangunannya akhir Juni, sedangkan 10 proyek masih dalam proses dan diberi batas waktu Agustus mendatang,” tandas Dahlan Iskan.

Menurut Dahlan, dari 15 proyek, sebanyak dua proyek sudah final, yaitu PLTU di Tanjung Pinang dan PLTU di Embalut. Namun, sebuah PLTU di Pulau Bangka dibatalkan karena harga beli listriknya terlalu rendah. ”Dua belas proyek lainnya dalam proses verifikasi BPKP,” tambahnya.

Pelibatan BPKP, menurut Juru Bicara Wapres Yopie Hidayat, untuk memastikan agar proyek listrik swasta tersebut tidak ada kolusi serta prosedurnya benar-benar dijalankan oleh PLN.

”Beberapa tahun lalu, proyek ini macet. Tidak ada pejabat yang berani menjalankan. Dengan melibatkan BPKP, diharapkan proyek dilanjutkan,” kata Yopie.

Wapres Boediono sebelumnya menginstruksikan PLN untuk melakukan renegosiasi dengan 25 perusahaan penyedia listrik swasta, di antaranya terkait pembelian daya listrik yang dihasilkan proyek swasta tersebut.

Mengganggu pasokan

Manajer Bidang Pembangkitan PLN Pusat Penelitian dan Pengembangan Jonny Havianto dalam siaran pers akhir pekan lalu mengatakan, aktivitas reklamasi pantai utara Jakarta yang tidak terkendali dan tidak terintegrasi dengan kepentingan operasional pembangkit listrik PT PLN berpotensi mengganggu pasokan listrik ke Jakarta. Sebab, pembangkit listrik PLN di kawasan itu sangat mengandalkan air laut sebagai air baku menghasilkan listrik dan air pendingin mesin pembangkit.

”Sebagian besar reklamasi menimbun laut jadi daratan. Kenaikan temperatur air dan penurunan pasokan air pendingin ke pembangkit PLN dikhawatirkan bisa mengganggu kegiatan operasional pembangkit, terutama penurunan daya mampu pembangkit,” kata Jonny.

Saat ini terdapat tiga pembangkit besar milik PLN di kawasan pantai utara Jakarta. Dengan rincian, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Muara Karang dengan kapasitas daya 1.375 megawatt (MW), PLTG dan PLTGU Priok dengan kapasitas 1.248 MW, serta PLTGU Muara Tawar berkapasitas 1.745 MW.

Ketiga pembangkit besar milik PLN itu merupakan tulang punggung kelistrikan Jakarta dan sistem Jawa-Bali.

SMF Terbitkan Obligasi Perumahan Sebesar 600 Milyar

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) akan menerbitkan emisi obligasi sebesar Rp 600 miliar dan sekuritisasi tagihan kredit pemilikan rumah dari Bank Tabungan Negara Rp 750 miliar pada tahun ini. Langkah itu untuk mendorong pasar sekunder pembiayaan perumahan di Indonesia.

Direktur PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Sutomo mengemukakan itu di Jakarta, Minggu (6/6). Rencana emisi obligasi Rp 600 miliar sudah diajukan ke Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan tinggal menunggu pernyataan efektif.

PT SMF yang dibentuk pemerintah tahun 2005 dengan modal awal Rp 1 triliun dari APBN bertugas mengembangkan pasar sekunder pembiayaan perumahan. Namun, kinerja SMF kerap mendapat sorotan karena dinilai tidak optimal.

Menurut Deputi Bidang Pembiayaan Perumahan Kementerian Perumahan Rakyat Tito Murbaintoro, yang juga komisaris PT SMF, PT SMF masih dilematis dalam menjalankan program pembiayaan perumahan karena dipengaruhi suku bunga pasar yang cenderung tinggi.

Sementara itu, kebutuhan pembiayaan perumahan terus meningkat. Kekurangan (backlog) rumah saat ini sudah 8,6 juta unit. Setiap tahun, penambahan kebutuhan rumah mencapai 700.000 unit, sedangkan pasokan rumah oleh pengembang hanya sekitar 200.000 unit.

Sutomo mengemukakan, pihaknya menerapkan strategi pendanaan dari pasar modal dengan tingkat bunga yang murah. Hingga tahun 2009, SMF telah menerbitkan obligasi Rp 551 miliar dengan kisaran bunga 9,25-9,5 persen. Dana obligasi itu disalurkan ke lembaga penyalur kredit pemilikan rumah (KPR).

Selain itu, transaksi sekuritisasi tagihan KPR dari Bank Tabungan Negara (BTN) sebesar Rp 500 miliar. Total aset SMF saat ini Rp 2 triliun, atau naik dari modal awal sebesar Rp 1 triliun.

Lembaga penyalur KPR didominasi bank konvensional dan syariah. Bank penyalur KPR terbesar adalah BTN dengan pangsa pasar 27 persen. Adapun pangsa KPR bersubsidi juga dikuasai BTN, yakni 99 persen.

Juli 2010, pemerintah berencana meluncurkan pola bantuan pembiayaan perumahan rakyat berupa subsidi bunga kredit selama tenor pinjaman. Fasilitas likuiditas itu menggantikan pola lama subsidi perumahan berupa subsidi uang muka dan subsidi selisih suku bunga.

Namun, pemerintah berniat menghapus harga patokan maksimum rumah bersubsidi. Saat ini, harga rumah bersubsidi berupa rumah susun sederhana milik maksimum Rp 144 juta per unit. Rumah sederhana sehat dipatok Rp 55 juta per unit.

Laba Bakrie Brother Melonjak Tajam

Perusahaan investasi PT Bakrie and Brothers Tbk atau BNBR yang menjadi induk sejumlah perusahaan dalam Grup Bakrie membukukan peningkatan laba 109 persen pada triwulan I tahun 2010.

Kinerja positif anak perusahaan perseroan, seperti PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL), PT Bakrieland Development Tbk (ELTY), dan PT Bumi Resources Tbk (BUMI), turut mendorong kinerja perseroan.

CEO dan Managing Director BNBR Bobby Gafur Umar akhir pekan lalu mengatakan, pada triwulan I tahun 2010 laba bersih BNBR Rp 47,3 miliar. Laba itu naik 109 persen dari periode yang sama tahun 2009, yaitu sebesar Rp 22,6 miliar.

Pendapatan bersih perusahaan juga mengalami kenaikan 62 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama, dari Rp 1,7 triliun menjadi Rp 2,8 triliun. ”Secara keseluruhan, kinerja UNSP, BTEL, ELTY, dan BUMI turut mendorong keberhasilan BNBR di awal tahun ini,” kata Bobby.

Menurut Bobby, setiap perusahaan dalam portofolio BNBR memiliki peran dalam kinerja positif perseroan di triwulan I tahun 2010 karena pada akhirnya kinerja anak perusahaan tersebut saling menopang antara satu dan yang lain.

Dia menambahkan, tahun 2010 merupakan tahun tinggal landas bagi BNBR untuk menjadi suatu perusahaan investasi yang solid serta mampu meningkatkan nilai bagi para pemegang sahamnya. ”Kenyataan bahwa kami memulai tahun 2010 dengan baik menunjukkan bahwa strategi bisnis yang kami tetapkan mulai menunjukkan hasil,” kata Bobby.

Dalam laporan keuangan setiap anak perusahaan, Bakrie Sumatera Plantations (UNSP) mencatat kenaikan laba bersih Rp 64,4 miliar atau naik 149,2 persen. BTEL mengalami peningkatan laba bersih 407 persen atau Rp 29 miliar. Jumlah pelanggan BTEL juga naik 37,5 persen menjadi 11 juta orang.

Adapun ELTY mencetak pendapatan Rp 205 miliar, naik 26,6 persen. BUMI juga mendorong pendapatannya 22,1 persen menjadi 1,02 miliar dollar AS

Saturday, June 5, 2010

Kota Bekasi Mulai Berbisnis Sampah Organik

Sampah bukan hanya barang buangan yang menimbulkan masalah. Limbah rumah tangga dan pasar ini justru bisa diolah menjadi produk pupuk organik yang bernilai tinggi dan bermanfaat bagi perbaikan ekologis jika dikelola dengan teknologi yang tepat.

”Pupuk organik itu juga menyehatkan tanah. Dampaknya tentu akan menyehatkan diri kita juga,” kata Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta sebelum meresmikan Pabrik Pupuk Petroganik di area tempat pembuangan akhir (TPA) Kota Bekasi di Kelurahan Sumurbatu, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Sabtu (5/6). Proyek pabrik pupuk organik ini merupakan kerja sama PD Mitra Patriot (badan usaha milik daerah Pemerintah Kota Bekasi), PT Simpang Jaya Dua, dan PT Petrokimia Gresik.

Pabrik pupuk ini mengolah kompos—yang dikumpulkan dari hasil pengolahan sampah pasar, sampah rumah tangga, dan sampah lingkungan di wilayah Kota Bekasi—menjadi pupuk organik granula kering.

Menurut Direktur Utama PT Mitra Patriot Machmud Barmawi, pupuk granula ini dibeli oleh Petrokimia Gresik dengan harga Rp 1.130 per kilogram. Pabrik itu ditargetkan memproduksi 360 ton sampai akhir Juni ini.

Model yang baik

Menurut Hatta, model pengelolaan sampah yang dilakukan Pemkot Bekasi merupakan contoh baik. Pola penanganan sampah model TPA Sumurbatu akan disosialisasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup ke daerah- daerah lain. ”Pemerintah Kota Bekasi sudah menerapkan apa yang menjadi keinginan kami di Kementerian Lingkungan Hidup,” kata Hatta.

Pola penanganan sampah ini, menurut Hatta, bukan hanya melibatkan birokrasi, melainkan juga merangsang partisipasi masyarakat. Pola ini juga membuka peluang terjadinya lapangan kerja.

Dengan pola semacam ini, kata Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad, sampah tidak lagi menjadi masalah bagi Kota Bekasi. Sampah justru menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah.

Selain menjadi bahan baku pupuk organik, sampah organik juga dibutuhkan untuk menjamin ketersediaan gas metana, gas hasil pembusukan sampah. Sebagian dari gas metana dibakar menjadi karbon dioksida terkait proyek landfill gas flaring yang dibangun di TPA Sumurbatu dalam upaya mekanisme pembangunan bersih.

Sebagian gas metana di TPA Sumurbatu juga menjadi energi bagi mesin pembangkit listrik tenaga gas. ”Ini juga bentuk tanggung jawab kami untuk mendukung komitmen pemerintah menurunkan emisi gas rumah kaca,” ujar Mochtar.

Ajakan pelestarian

Sementara itu, mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Serang, Banten, memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan beragam kegiatan. Salah satu kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki lingkungan adalah ajakan kepada masyarakat agar terlibat dalam pelestarian alam.

”Menjaga alam harus dimulai dari diri sendiri di tingkat keluarga dengan langkah-langkah sederhana,” kata Koordinator Divisi Lingkungan Hidup Mahasiswa Pencinta Alam Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Fikri Hasan, Sabtu.

Langkah sederhana itu, antara lain, penghematan listrik di rumah tangga, menumpang kendaraan umum, dan menanam pohon di pot atau pekarangan rumah. Saat berbelanja, warga diimbau membawa keranjang belanja sendiri untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Sampah yang dibuang setiap hari harus dipilah

Mebel Plastik China Mulai Mengancam Industri Mebel Indonesia

Mebel plastik dari China mulai menguasai pasar Indonesia dan menggeser mebel rotan yang asli dari negeri sendiri. Perajin dan pengusaha rotan kini mendesak agar pemerintah turut mengampanyekan mebel rotan dalam negeri.

Ketua Umum Asosiasi Mebel dan Kerajinan Rotan Indonesia Hatta Sinatra, Jumat (4/6) di Cirebon, Jawa Barat, mengatakan, serbuan mebel China dirasakan sejak dua tahun lalu. Di berbagai mal, pusat perbelanjaan, pusat jajan, hingga kafe kini bahkan sudah menggunakan mebel China dari plastik.

”Hampir semua pusat makan, mal di sejumlah kota, tak lagi pa- kai kayu atau rotan, tetapi menggunakan mebel plastik berwarna-warni dari China,” katanya.

Kebijakan ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), tambah Hatta, dapat menjadi bumerang jika pemerintah tak mendukung industri mebel dalam negeri.

Kekhawatiran sama diungkapkan Andiyanto, Ketua Asosiasi Perajin Gerbang Rotan Indonesia. Guna menghidupkan lagi industri mebel rotan dalam negeri yang kini mati suri, para perajin di bawah naungan Gerbang Rotan menggerakkan nasionalisasi rotan sejak setahun lalu. Gerakan itu, menurut Andiyanto, sudah berjalan, tetapi serapan pasar lokal masih kurang.

Tenaga kerja

Padahal, menurut Andiyanto, jika mebel rotan bisa hidup kembali, daya serap tenaga kerja akan kembali tinggi. Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon, 65.000 perajin di daerah itu menggantungkan diri pada mebel rotan. Itu belum termasuk petani rotan yang, menurut Yayasan Rotan Indonesia, berjumlah lebih dari satu juta orang.

Ketua Asosiasi Mebeler Indonesia Wilayah Cirebon Sumartja pun mendesak agar pemerintah ikut berperan dalam gerakan nasionalisasi rotan. Gerakan itu akan lebih efektif jika pemerintah ikut bergabung.

Menurut Sumartja, meski pemerintah sudah mengampanyekan cinta produksi dalam negeri, hingga kini sebagian kantor instansi malah memilih mebel dari Italia atau China. ”Seperti batik, harusnya gerakan memakai mebel rotan dimulai dari kantor instansi di pusat hingga daerah.”

Sementara itu, delapan pengumpul rotan di Kalimantan Barat yang merupakan wilayah penghasil sudah tutup usaha dalam setahun terakhir. Pemicunya adalah sedikitnya kuota pengumpulan dan rendahnya harga jual ke perajin. Ketua Kompartemen Perdagangan Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri Kalimantan Barat Rudyzar ZM mengatakan hal itu, Jumat. ”Saat ini tinggal tersisa dua pengumpul rotan di Kalimantan Barat.

Sentimen Negatif Dari China dan Jepang Hantam Bursa Asia

Pergerakan bursa di kawasan asia masih rentan melemah. Sampai penutupan sore ini, indeks bursa di kawasan ini masih memerah. Koreksi terbesar pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang jatuh 2,59% ke 2.724,6. Disusul, indeks Hang Seng melemah 1,36% di 19.496, Straits Times Index turun 3,16% ke 2.715, indeks Kospi terkoreksi 0,66% menjadi 1.630, dan indeks Nikkei 225 turun 0,58% ke 9.711.

Melemahnya bursa di kawasan asia tergambar pula dari indeks MSCI Asia Pasifik. Hingga perdagangan pukul 17.46 waktu Tokyo, indeks regional ini melemah 1% ke 112,35. Posisi ini memperpanjang pelemahan bulanan terbesar indeks MSCI Asia Pasifik sejak Oktober 2008.

Pemicu melemahnya bursa asia akibat rilis data pertumbuhan industri manufaktur di China yang melambat dari 55,7 pada April, menjadi 53,9 selama Mei. Posisi ini terendah sejak Juni 2009. Selain itu, ada kekhawatiran pengetatan anggaran di Eropa dan upaya China untuk mengendalikan harga properti akan melukai ekonomi global. Belum lagi, kekhawatiran pasar terhadap spekulasi gejolak politik atas ketidakpastian nasib Perdana Menteri Jepang.

"Ketidakstabilan politik akan menghambat kemampuan Jepang untuk menghadapi terhadap krisis dalam masa penuh gejolak. Pasar menjadi sadar akan momentum pelemahan ekonomi global," kata Hiroshi Morikawa dari MU Investments Co, Tokyo, seperti dikutip Bloomberg.

Kas BUMI Menurun Hingga 60 Persen Tahun Ini

Bursa Efek Indonesia (BEI) masih menunggu penjelasan PT Bumi Resources Tbk (BUMI) sehubungan rencana mereka melepas saham baru tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Maklum, BUMI belum menjelaskan siapa yang akan membeli saham ini.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI Eddy Sugito mengaku sudah bertemu manajemen BUMI Selasa lalu (2/6). Tapi, sampai saat itu mereka belum bisa menjelaskan siapa pembeli saham ini. "Mereka masih memfinalisasi aksi ini," kata dia, kemarin (3/6).Tak hanya itu, Eddy juga akan meminta penjelasan tentang penggunaan dana hasil penerbitan saham baru tersebut.

Seperti kita ketahui, BUMI akan menerbitkan saham baru sebanyak 1,9 milir saham atau setara 10% modal disetor. Sebelumnya, Presiden Direktur BUMI Ari S. Hudaya pernah berujar BUMI akan memakai dana hasil penerbitan saham baru itu untuk menambal utang senilai US$ 1 miliar, setahun ke depan. Padahal, menurut Eddy, dana penerbitan saham baru sebetulnya tidak boleh dipakai untuk membayar utang. "Penerbitan saham baru harus mendatangkan value bagi perusahaan," ungkap dia.

Walau begitu, ada ketentuan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yang memberikan pengecualian. Merujuk peraturan Bapepam-LK IX.D.4 Pasal 2 ayat 2 c, dana hasil penerbitan saham baru tanpa HMETD bisa dipakai membayar utang apabila perusahaan tidak mampu menghindari kegagalan atas kewajibannya kepada pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi. Syaratnya, si pemberi utang setuju menerima saham atau obligasi konversi perusahaan untuk menyelesaikan pinjaman tersebut.

Eddy juga menyoroti posisi kas BUMI yang merosot tajam. Per Maret lalu, posisi kas emiten pentolan Grup Bakrie ini mengempis 57,4% dibandingkan dengan posisi per kuartal pertama 2009, persisnya anjlok dari US$ 140,06 juta menjadi US$ 59,6 juta. Belum jelas apa penyebabnya. BEI berniat menyelidiki laporan keuangan BUMI ini. "Kami akan telaah laporan keuangannya," janji Eddy.

Kempisnya kas BUMI yang terjadi berbarengan dengan rencana penerbitan saham baru ini segera memancing spekulasi di pasar. Ada dugaan, BUMI sengaja mengembosi kasnya demi memuluskan rencana membayar utang dengan dana hasil penerbitan saham baru. Namun Senior Vice President Investor Relations BUMI Dileep Srivastava tidak mau menanggapi spekulasi ini. "Ini posisi kas pada 31 Maret, posisinya memang bisa berubah-ubah," kilah dia.

Menurut pengamat pasar modal Arif Budi Satria, sebenarnya sah-sah saja BUMI melakukan hal tersebut. Namun, dia menyayangkan manajemen BUMI yang lebih banyak menjual berita aksi korporasi ketimbang menjalankan bisnis inti. "Saat ini BUMI cenderung bermain di berita korporasi. Ini sangat berbahaya bagi investor institusi," jelas dia.Kemarin, harga saham BUMI ditutup naik 3,8% dari hari sebelumnya menjadi Rp 1.910 per saham

Scoopy Laku Keras Dalam Pasaran Motor

Target Astra Honda Motor (AHM) untuk bisa menjual sedikitnya 10.000 unit skuter matik Scoopy dalam sebulan, tampaknya bukan perkara sulit. Pasalnya, selama seminggu pembukaan pemesanan, order yang masuk kepada agen tunggal pemegang merek (ATPM) sepeda motor asal Jepang ini sudah melejit dengan mengejutkan.

"Inden resmi dengan pembayaran uang muka selama tujuh hari sejak launching di Jakarta sudah mencapai 3.000 unit," ujar Senior General Manager Sales Division PT Astra Honda Motor (AHM) Sigit Kumala kepada KONTAN akhir pekan kemarin.

Sedangkan antrean pesanan alias belum memberikan uang muka (down payment) skutik 108cc ini sudah mencapai 16.000 unit di seluruh diler Honda di seluruh Indonesia. Itu sebabnya, Sigit yakin, tren penjualan skutik dan tren retro yang tengah booming saat ini menjadi kunci larisnya penjualan skutik bergaya retro modern ini.

Saat peluncuran Scoopy di Jakarta (20/5), AHM yang awalnya tampak malu-malu dengan peluncuran skutik beraliran baru ini hanya berani pasang target 10.000 unit sebulan. "Kami perkirakan segmennya hanya sekitar 7% jika dibandingkan total rata-rata penjualan skutik Honda yang 150.000 unit," kata Marketing Director PT Astra Honda Motor Julius Aslan.

Meski mengakui bahwa mesin Scoopy sama dengan yang dipasang pada BeAT, AHM mematok harga Scoopy mencapai Rp 13,5 juta (on The Road Jakarta). Terpaut cukup jauh dari BeAT yang dipasarkan di kisaran harga Rp 11 jutaan. "Kelas Scoopy memang di atas BeAT namun dengan harga yang masih di bawah Vario, kami sengaja menempatkan Scoopy di antara kedua segmen skuti yang sudah lebih dulu eksis tersebut," kata Julius.

AHM sengaja mengeluarkan skutik dengan aliran baru karena persaingan segmen motor matik yang kian sengit. Selain segmen anak muda yang terus meningkat, tren retro pun dianggap tengah menghangat belakangan ini.

"Kami berusaha memperkuat imaji merek Honda sebagai trendsetter desain," kata Julius. "Hampir semua model matik berkarakter desain sporty, karakter desain unik biasanya hanya dilakukan modofikator," imbuhnya.

Julius menambahkan AHM berusaha memacu pangsa pasar motor matiknya, sekaligus meningkatkan pangsa pasar Honda secara umum. Scoopy sendiri akan mulai dipasang di diler Honda dan mulai dikirim kepada pemesan mulai Rabu besok

Carrefour Akan Meninggalkan BCA Sebagai Mitra

Bank Mega akan menggantikan Bank BCA sebagai penerbit kartu kredit Carrefour pasca bergabungnya Carrefour kedalam Para Grup. Direktur Ritel Banking Bank Mega Kostaman Tayib mengatakan Bank Mega akan mulai menggantikan Bank BCA setelah bulan April tahun depan.

"Pada bulan tersebut perjanjian antara Carrefour dan Bank BCA berakhir masa kerjasamanya, jadi bukan takeover kartu kredit," ujarnya.

Kostaman bilang penggarapan kartu kredit ini adalah bentuk sinergi bisnis yang dilakukan oleh kelompok Para Grup.

Saat ini kartu kredit carrefour dan Bank BCA yang beredar di pasar mencapai 1.000 kartu."Dengan adanya kerjasama ini maka custemer based kami akan bertambah lagi," tandas Kostaman.

Petani Gula Tidak Laku Karena Dikenai PPN

Lelang perdana gula kristal putih sebanyak 6.700 ton milik petani tebu di wilayah PT Perkebunan Nusantara X dibayangi ketakutan pedagang gula soal kemungkinan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN sebesar 10 persen. Akibatnya, gula petani tidak laku.

Menurut Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Wilayah PTPN X Kadar Oesmadi, petani menginginkan harga lelang Rp 8.000 per kilogram.

Pertimbangannya, harga gula eceran di tingkat konsumen saat ini berkisar Rp 9.000-Rp 10.000. ”Kalau distributor pertama (D-1) membeli gula dalam lelang dengan harga Rp 8.000 per kg, harga di pasaran masih bisa dicapai,” kata Kadar, Jumat (4/6), ketika dihubungi di Surabaya.

Peserta lelang yang dilakukan kemarin sebanyak 14 pedagang. Hanya sembilan yang mengajukan penawaran. Volume gula yang dilelang sebanyak 6.700 ton milik ratusan petani tebu. Gula itu diproduksi sembilan pabrik gula milik PTPN X.

Dalam lelang itu, penawaran terendah Rp 6.900 per kg, lalu naik, dan puncaknya Rp 7.647. Karena tidak ada kesepakatan harga, gula petani tidak terjual. ”Pedagang menawar gula dengan harga rendah karena khawatir pemerintah akan mengenakan PPN,” katanya.

Kemudian, petani dan pedagang menandatangani surat kesepakatan. Intinya, gula petani dibeli dengan harga Rp 8.000 per kg, tetapi petani harus menjamin apabila sewaktu-waktu petugas pajak mengenakan PPN, petani yang akan menghadapi.

Direktur Pemasaran dan Perencanaan Pembangunan PTPN X Budi Hidayat menyatakan, lelang gula milik petani di PTPN X memang berbeda dengan yang lain. Di PTPN X, petani yang melakukan lelang.

Pemerintah menunda

Menanggapi kekhawatiran tentang pengenaan PPN terhadap gula petani, Menteri Pertanian Suswono menyatakan, dalam Rapat Koordinasi Menteri Koordinator Perekonomian dua minggu lalu diputuskan, pemerintah akan menunda pengenaan PPN untuk gula petani.

Meski demikian, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional APTRI Abdul Wachid sangsi dengan keputusan pemerintah itu. Ini mengingat kesepakatan pada rakor menko itu tidak tertuang dalam surat keputusan resmi yang ditandatangani menteri terkait, agar bisa dipertanggungjawabkan.

”Kegagalan lelang perdana ini akan berdampak pada lelang berikutnya. Padahal, pertengahan Juni nanti akan berlangsung lelang gula petani besar-besaran,” katanya.

Tahun 2010 produksi gula kristal putih diperkirakan 2,8 juta ton. Dari jumlah itu, 1,6 juta ton lebih adalah gula petani.

Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi menyatakan, ada dilema soal pengenaan PPN gula petani. Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan yang baru menetapkan, gula termasuk barang kena pajak. Sementara petani dengan pendapatan kurang dari Rp 600 juta setahun tidak termasuk obyek pajak.

Usaha Bawang Goreng Yang Sedang Naik Daun

Kalau saja Winiar Ratana Kamdanu (35) tak mendengar petuah teman-teman dan kerabatnya waktu itu, tentu saat ini dia bukanlah pengusaha bawang goreng yang cukup sukses. Hidup dalam lingkungan dan keluarga besar yang umumnya birokrat sempat membuat ibu tiga anak ini berminat juga menjadi pegawai negeri sipil.

Namun, keinginan memiliki usaha sendiri membuatnya urung meneruskan minatnya itu. Terlebih keluarga dan kerabat juga mendukung agar dia tidak jadi PNS seperti profesi yang dipilih sebagian besar keluarganya.

”Akhirnya saya diskusi dengan suami untuk mencari tahu usaha apa yang bisa dilakukan, yang modalnya tidak besar dan bisa melibatkan orang lain sebagai pekerja. Pilihan akhirnya jatuh pada usaha bawang goreng. Pilihan ini diambil karena di samping Palu memang sudah terkenal dengan oleh-oleh khas bawang goreng, juga modalnya tidak terlalu besar dan lebih mudah kerjanya,” kata Winiar.

Sadar tidak punya pengalaman menekuni usaha sendiri, Winiar mendaftar ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Perindagkop) Kota Palu untuk diikutkan dalam program binaan bersama orang-orang lain yang juga berminat membuka usaha.

Dari beberapa kelompok dan orang yang menjadi binaan Dinas Perindagkop Kota Palu, usaha Winiar tetap eksis. Bahkan, melihat kesuksesan usahanya, dia diminta membina kelompok usaha lain dan berhimpun dalam sebuah koperasi yang didirikan bersama.

Koperasi yang beranggotakan ibu-ibu rumah tangga ini memiliki berbagai usaha, di antaranya makanan dan camilan kemasan khas Palu.

Berbekal pendidikan dan latihan dari Dinas Perindagkop, Winiar memberanikan menjalankan usahanya. Awalnya, dia mencoba-coba dengan membeli 100 kg bawang mentah yang saat itu harganya Rp 7.000- Rp 9.000 per kg. Dibantu lima kerabat dan tetangga, Winiar mengolah bawang ini menjadi bawang goreng renyah dalam kemasan dan siap jual.

”Saat mau dipasarkan, saya bingung mencari nama. Pikiran saya saat itu bagaimana menggunakan nama yang mudah diingat, masih berbahasa Kaili (bahasa daerah etnis Kaili di Sulteng), sekaligus punya nilai jual. Akhirnya saya memilih madika. Enak didengar, mudah diingat, dan ini bahasa Kaili. Maka, saya cetak di kertas sederhana dan ditempelkan dalam kemasan bawang,” katanya sembari menjelaskan Madika yang berarti ningrat, bangsawan, atau sebutan untuk raja dan bangsawan.

Tidak berkecil hati

Bersaing dengan usaha sejenis yang sudah lebih dulu ada tak membuat Winiar kecil hati. Berbekal relasi, dia melakukan promosi dari mulut ke mulut.

Tidak sedikit pameran yang diikutinya ke sejumlah kota hanya untuk mempromosikan bawang gorengnya dan memperluas jaringan serta pembeli.

Usahanya tak sia-sia. Sejak memulai tahun 2004, hingga kini usahanya tetap jalan. Kalau pada awalnya dia hanya mempekerjakan lima orang, saat ini sudah ada 20 orang yang bekerja secara tetap, tidak termasuk puluhan pekerja lain yang dipanggil bila pesanan banyak.

Pekerja ini, baik yang tetap maupun yang tidak tetap, umumnya adalah ibu-ibu rumah tangga yang awalnya tidak punya penghasilan. Kalau awalnya bawang goreng hanya diolah di sebuah dapur kecil di belakang rumah, saat ini Winiar sudah punya dapur besar.

Sebuah ruko dua lantai juga dibeli untuk jadi ruang pajang dan tempat menjual produknya. Bawang goreng yang diolah juga besar jumlahnya. Kalau awalnya hanya 100 kg per bulan, saat ini sudah 2 ton per bulan.

Omzetnya saat ini berkisar Rp 100 juta per bulan. Ini dengan hitung-hitungan 1 ton bawang mentah menghasilkan 350 kg bawang goreng. Dengan harga bawang goreng Rp 150.000 per kg, berarti dari 2 ton hasilnya Rp 105 juta.

Adapun pembelinya yang sebelumnya hanya orang dekat, keluarga, atau yang kebetulan berkunjung ke Palu, saat ini sudah banyak pelanggan tetap yang bermukim di kota lain.

Tidak sedikit pelanggan lamanya yang ikut menjual produk Winiar. Bahkan, yang bermukim di luar negeri pun tetap memesan dalam jumlah banyak setiap kali pulang ke Tanah Air.

”Setiap kali pulang ke Indonesia, mereka menelepon minta dikirimkan dalam jumlah banyak. Yang saya tahu ada yang dibawa ke Kanada, Korea, dan beberapa negara lain,” katanya.

Menjalani usaha bawang goreng bukan berarti Winiar tak mengalami jatuh bangun. Serangan hama bawang yang parah tahun 2007, yang membuat panen bawang gagal dan menyebabkan banyak pengusaha bawang beralih ke usaha lain atau gulung tikar, tak membuat Winiar kehilangan semangat.

Bahkan, Winiar juga tak patah arang dengan pengalaman beberapa kali mengalami kerugian karena ditipu. ”Beberapa kali saya dibawakan bawang yang bercampur. Kami sudah kerjakan sehari semalam, kupas, goreng, pas pagi hari mau dikemas bawangnya sudah lembek dan berminyak. Terpaksa tak jadi dijual dan rugi,” ujar Winiar.

Tak jarang pemasok bawang membawa bawang yang jumlahnya tidak sesuai dengan yang dibayar. Pengalaman lain adalah tatkala permintaan besar dan bahan baku kurang yang akhirnya membuat harga jual bawang menjadi tinggi.

Namun, pengalaman demi pengalaman ini tidak membuatnya patah semangat. Hal itu justru membuat Winiar kian ingin mengetahui lebih jauh seluk-beluk bawang. Dia pun terjun langsung ke petani bawang yang tersebar di beberapa desa di Kabupaten Sigi.

Menghidupkan koperasi

Bertemu langsung petani dan mengetahui sedikit demi sedikit soal bawang membuat Winiar melakukan pendekatan dan pembinaan pada kelompok-kelompok tani. Dia juga melakukan pendekatan dan membangun hubungan dengan petugas penyuluh lapangan.

Dalam hal pembelian, terutama pada masa-masa permintaan kurang, Winiar juga mengatur jadwal bergilir di setiap kelompok tani agar ada pemerataan. Panen bawang setiap dua bulan memungkinkan Winiar melakukan ini dan tidak membuat petani menunggu lama.

Saat ini, dengan apa yang sudah diraihnya, Winiar tidak lagi terlalu berkeinginan muluk untuk lebih memperbesar usahanya. Sebaliknya, bersama ibu- ibu lainnya, Winiar membantu menghidupkan koperasi Beringin Jaya yang dibentuk atas saran Dinas Perindagkop Kota Palu.

Produksi ibu-ibu rumah tangga, seperti abon ikan, daging, berbagai camilan, dan oleh-oleh khas Palu lainnya, ikut dipasarkan bersama bawang goreng Madika di ruko milik Winiar.

”Tidak ada masalah dengan itu. Toh, pada awalnya membangun usaha, salah satu tujuannya juga memberdayakan orang lain. Kalau di usaha bawang sudah cukup menampung pekerja, apa salahnya ikut membantu mengembangkan usaha ibu-ibu lain. Kan, ini juga bagian dari pemberdayaan,” katanya.

Ditjen Pajak Akan Mempercepat Penyidikan Kasus Pajak

Saat ini Direktorat Jenderal Pajak mempercepat penyelesaian penyidikan atas dugaan tindak pidana perpajakan yang melibatkan PHS Group dan akan segera melimpahkan berkasnya kepada kejaksaan. Kerugian negara akibat kasus ini Rp 300 miliar.

Demikian dikatakan Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak M Iqbal Alamsjah dalam siaran pers tertulisnya di Jakarta, Jumat kemarin.

Sebelumnya, Senin (31/5), Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Tjiptardjo mendatangi Kantor Kejaksaan Agung.

Mereka bertemu dengan Jaksa Agung Hendarman Supandji dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus M Amari selama sekitar dua jam.

Amari waktu itu menyebutkan, pertemuan diisi dengan ekspos atau gelar perkara pajak yang sedang disidik Ditjen Pajak. Perkara itu berkaitan dengan produsen dan eksportir minyak kelapa sawit PT PHS.

Menkeu dan Dirjen Pajak memaparkan kasus posisi perkara tersebut, termasuk siapa saja yang terlibat di dalamnya.

”Kita lihat, apakah ada korupsinya atau hanya perpajakan. Nanti kami pelajari dulu, hasilnya dalam 10 hari ini,” kata Amari.

Ditjen Pajak sudah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) ke Kejagung. Dalam SPDP itu disebutkan beberapa tersangka yang, menurut Amari, berasal dari pihak swasta.

Amari menambahkan, pengkajian di Kejagung dilakukan Bidang Tindak Pidana Umum untuk perkara perpajakannya, sementara Bidang Tindak Pidana Umum untuk perkara korupsinya.

Kejahatan serius

Ditanya soal seberapa penting perkara itu sampai-sampai Menkeu perlu ekspos atau gelar perkara di depan Jaksa Agung, Amari menjawab, ”Secara keseluruhan, perkara ini besar. Nilainya bisa Rp 1,6 triliun. Tetapi, yang sudah ditangani baru kecil-kecil. Masih sangat mentah.”

Iqbal Alamsjah menyebutkan, kasus yang melibatkan PHS Group berawal dari ditemukannya bukti permulaan yang kemudian ditindaklanjuti dengan proses penyidikan terhadap 14 wajib pajak penerbit faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (fiktif).

”Lima wajib pajak telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta telah dinyatakan bersalah merugikan keuangan negara total Rp 156,4 miliar,” ungkap Iqbal.

Sementara itu, lanjutnya, berkas perkara tiga wajib pajak sedang dalam penyempurnaan setelah dinyatakan P-19 oleh kejaksaan, dengan total potensi kerugian negara Rp 44 miliar.

”Enam wajib pajak lainnya saat ini masih dalam proses penyidikan, yang berkas perkaranya segera dilimpahkan kepada kejaksaan,” ujar Iqbal.

Ia menjelaskan, penyidikan atas PHS Group dilakukan karena kelompok usaha ini terbukti memanfaatkan faktur pajak fiktif yang diterbitkan wajib pajak yang telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan negeri.

Lebih lanjut Iqbal mengatakan, berdasarkan pengembangan penyidikan yang sedang berjalan, terungkap adanya kerugian negara dengan perhitungan sementara Rp 300 miliar, meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) untuk tahun pajak 2006 sampai Juli 2008.

”Perbuatan seperti yang dilakukan oleh PHS Group, menggunakan faktur pajak fiktif untuk tujuan mendapatkan restitusi, adalah kejahatan yang sangat serius,” papar Iqbal.

Dalam kaitan itu, lanjutnya, Ditjen Pajak mengharapkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk DPR.

Telkom Akan Bersinergi Dengan Operator Telepon Lain Untuk Menghemat Biaya

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk sedang memasuki tahap konsolidasi terkait rencana sinergi Telkom Flexi dan Esia, produk PT Bakrie Telecom Tbk. Hal ini akan dilakukan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan telekomunikasi itu.

”Kami masih mengadakan pembicaraan dengan Esia dan juga beberapa operator lokal lain,” kata Presiden Direktur PT Telkom Indonesia Rinaldi Firmansyah di sela-sela peluncuran buku Mengurai Benang Kusut, Merajut Masa Depan: Transformasi Tata Kelola Keuangan Telkom Pasca Sarbanes Oxley Act, Jumat (4/6) di Jakarta.

Dalam menjajaki sinergi bisnis ini, lanjut Rinaldi, pihaknya bersikap pasif. Selain Esia, ada juga sejumlah operator lain yang menjajaki sinergi bisnis dengan Telkom. Jika ada kecocokan, konsolidasi akan dilanjutkan hingga tercapai sinergi.

Hal ini diharapkan terwujud dalam dua tahun ke depan. Jika hendak merger, Esia harus jadi unit usaha yang bisa melakukan aksi korporasi atau berbentuk perseroan. ”Ini tergantung model konsolidasinya,” ujarnya.

Lebih efisien

Konsolidasi itu perlu dilakukan mengingat jumlah operator seluler di Indonesia terlalu banyak dibandingkan dengan sejumlah negara lain. Di India ada 7 operator, sedangkan di China ada 3 operator dan di Malaysia terdapat 3 operator.

”Alokasi frekuensi, kalau terlalu banyak jumlah operatornya, jadi lebih sedikit dan tidak efisien,” ujar Rinaldi.

Pada kesempatan yang sama, Komisaris Utama PT Telkom Indonesia Tanri Abeng menyatakan, industri telekomunikasi memang harus terkonsolidasi agar tidak terjadi pemborosan aset perusahaan.

”Bagi Telkom, ada banyak pilihan. Esia hanya salah satu dari sejumlah pilihan operator yang ada,” ujarnya. Untuk itu, Telkom harus mencari operator yang paling cocok untuk diajak bersinergi bisnis.

Jadi, konsolidasi antar operator itu harus memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Hal itu akan tercapai kalau terjadi sinergi aset dan pasar serta masalah keuangan tidak memberatkan satu sama lain.

Berbeda dengan bidang industri lain, seperti garmen, Telkom akan berubah terus teknologinya. Karena itu, konsolidasi yang dilakukan diharapkan tidak menjadi beban bagi Telkom dalam mengikuti perkembangan teknologi telekomunikasi di dunia.

Untuk bisa melaksanakan sinergi bisnis, baik dalam bentuk merger maupun akuisisi, lanjut Tanri Abeng, Telkom akan melapor dan memaparkan lebih dulu mengenai rencana sinergi itu kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Lima Provinsi Indonesia Menerima Bantuan 1 Milyar Dollar

Lima provinsi menjadi kandidat kuat penerima dana hibah dari Norwegia dalam program moratorium penebangan hutan senilai 200 juta dollar AS dan kucuran dana penurunan emisi karbon dioksida yang total nilainya sekitar 1 miliar dollar AS.

Kelima provinsi itu adalah Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Tengah, dan Papua. Dana tersebut akan dicairkan mulai tahun ini hingga tahun 2016.

”Pada tahun ini ada hibah 200 juta dollar AS yang sudah siap dicairkan Norwegia. Dananya akan dikelola oleh sebuah trust fund yang sudah ada di Kementerian Keuangan. Dana ini juga akan digunakan untuk pembentukan tim khusus yang akan berada langsung di bawah Presiden,” ungkap Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Jumat (4/6).

Menurut Hatta, pemerintah hanya akan menetapkan satu provinsi sebagai proyek percontohan pertama dalam moratorium konversi hutan alam primer dan gambut.

Kemudian, mulai Januari 2011, pemerintah akan menghitung tingkat penurunan emisi karbon dioksida (CO) dengan adanya moratorium konversi hutan tersebut.

Semakin banyak hutan alam primer dan gambut akan, semakin besar CO yang diserap. Saat ini, harga penurunan emisi CO di dunia berada di kisaran 5-6 dollar AS per ton CO. Jika Indonesia sanggup menurunkan emisi CO sebesar 5 gigaton, dana yang bisa diperoleh 5 miliar dollar AS

Airbus 380 Menawarkan Pesawat Ke Garuda

Manajemen Airbus menawarkan pesawat berbadan lebar A380 kepada Garuda Indonesia. Produsen pesawat superjumbo itu meyakini, Indonesia memiliki pasar yang besar sebagai pengguna pesawat berbadan lebar. Apalagi, setiap tahun Garuda selalu melayani penerbangan untuk ibadah haji.

”Angkutan haji memerlukan pesawat berbadan lebar dan pesawat A380 merupakan pilihan untuk memenuhi kebutuhan itu. Garuda bisa banyak berhemat jika menggunakan pesawat A380 dan memberikan peluang semakin banyak warga Indonesia yang bisa beribadah haji,” kata Presiden Direktur Airbus Tom Enders saat menerima kunjungan Menteri Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar di Toulouse, Perancis selatan, Kamis (3/6).

Menurut Direktur Pemasaran Airbus Andy Shankland, pesawat A380 hanya menggunakan bahan bakar 3 liter per satu penumpang dalam 100 kilometer. Volume ini lebih irit daripada pesawat penumpang jenis lain yang kini memerlukan minimal 4,4 liter avtur per penumpang per 100 kilometer.

Musfata mengatakan, Indonesia sangat berminat memiliki pesawat A380. Namun, perlu dikaji sejauh mana potensi pasar sehingga di luar musim haji pun kursi yang ada selalu terisi penumpang yang banyak dalam setiap penerbangan.

”Saya meminta manajemen Garuda untuk mengkaji potensi pasar yang bisa didapat jika mengoperasikan pesawat A380. Kalau pasarnya potensial, penawaran manajemen Airbus ini kita terima. Saya juga akan dorong PT Angkasa Pura segera menyiapkan terminal yang bisa digunakan pesawat A380,” ujar Mustafa.

Direktur Utama Garuda Emirsyah Satar berpendapat, pengadaan pesawat A380 harus membutuhkan kesiapan semua pihak terkait, terutama pengelola bandara.

Pesawat superjumbo ini memiliki dua dek dan beberapa pintu sehingga terminal yang disediakan harus menyesuaikan dengan badan pesawat agar arus penumpang lebih lancar.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Harry Bakti mengungkapkan, pihaknya telah menerima surat dari manajemen Singapura Airlines dan Qantas yang meminta pembenahan di terminal penumpang Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Bandara Ngurah Rai Bali, dan Bandara Hang Nadin Batam agar bisa didarati pesawat A380.

Wednesday, June 2, 2010

Ekspor Indonesia Masih Positif dan Inflasi Bulan Mei 2010 Sebesar 0,29 Persen

Badan Pusat Statistik melaporkan krisis di Yunani belum berdampak besar untuk nilai ekspor Indonesia. Kondisi tersebut belum akan merisaukan bagi perdagangan Indonesia selama ekspor ke Jerman, Perancis, dan Inggris masih baik.

Demikian dikatakan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan, Selasa (1/6), dalam jumpa pers mengenai perkembangan ekspor dan impor Indonesia bulan April 2010.

Secara umum, nilai ekspor nonmigas ke negara-negara Uni Eropa pada Januari-April 2010 5,06 miliar dollar AS. Jumlah itu naik dibandingkan nilai ekspor nonmigas ke negara Uni Eropa pada Januari-April 2009 sebesar 3,82 miliar dollar AS.

Namun, nilai ekspor nonmigas ke Uni Eropa April 2010 sebenarnya turun daripada Maret 2010. Pada Maret 2010, nilai ekspornya 1,4 miliar dollar AS, sedangkan nilai ekspor April 2010 sebesar 1,07 miliar dollar AS.

Adapun nilai total ekspor nonmigas April 2010 mencapai 9,85 miliar dollar AS, naik 36,79 persen dibandingkan ekspor April 2009. Sementara total impor nonmigas Indonesia pada April 2010 sebesar 8,77 miliar dollar AS.

Rusman mengatakan, memang ada tendensi penurunan nilai ekspor yang dibarengi dengan peningkatan impor. ”Namun, impor yang meningkat tak selalu negatif asal memasukkan barang modal,” kata dia.

Akan tetapi, Rusman masih mencoba menjelaskan bahwa nilai ekspor Indonesia sebenarnya dalam posisi nyaman. ”Asal penurunan nilai ekspor tidak terhadap Amerika, China, Jepang, dan Korea,” kata dia.

Nilai ekspor nonmigas Indonesia bulan April 2010 ke Jepang sebesar 1,24 miliar dollar AS. Jumlah itu masih lebih besar ke seluruh negara Uni Eropa senilai 1,07 miliar dollar AS.

Ini belum termasuk nilai ekspor nonmigas menuju Amerika sebesar 1,06 miliar AS dan Korea Selatan 0,64 miliar dollar AS pada April 2010.

”Perdagangan kita dengan Amerika, Korea, dan juga Taiwan memang selalu surplus,” ujar Rusman. Akan tetapi, dia menegaskan pentingnya untuk melihat pangsa pasar baru.

”Dalam jangka panjang kita harus beralih, misalnya, ke Timur Tengah yang belum digarap, padahal dapat dijadikan pintu masuk regional lainnya, seperti ke daratan Afrika,” tutur Rusman.

Menurut Rusman, pekerjaan rumah pemerintah adalah bagaimana cara menekan defisit perdagangan dengan China, Australia, bahkan dengan Singapura.

”Dengan Australia, misalnya, kita langganan defisit karena faktanya kita banyak impor gandum, daging sapi, bahkan garam,” papar Rusman.

Rusman menginformasikan, inflasi Mei 2010 sebesar 0,29 persen. Sementara laju inflasi tahun kalender (Januari-Mei) 2010 sebesar 1,44 persen dan laju inflasi year on year (Mei 2010 terhadap Mei 2009) sebesar 4,16 persen.

Sumbangan inflasi terbesar pada kelompok bahan makanan (0,49 persen), kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau (0,34 persen), kelompok air, listrik, gas, dan bahan bakar (0,09 persen), serta kelompok sandang (1,19 persen).

Jika dicermati, subkelompok dengan inflasi tertinggi adalah bumbu-bumbuan sebesar 4,66 persen, diikuti subkelompok barang pribadi dan sandang lain sebesar 3,21 persen, kemudian subkelompok tembakau dan minuman beralkohol sebesar 0,45 persen. Sebaliknya, subkelompok dengan deflasi tertinggi adalah telur dan susu sebesar 1,17 persen.

BPS melaporkan, dari 66 kota yang dipantau, sebanyak 58 kota mengalami inflasi, sedangkan delapan kota mengalami deflasi pada Mei 2010. Inflasi tertinggi terjadi di Maumere, Flores, dengan nilai 1,51 persen dengan indeks harga konsumen (IHK) 130,75 dan terendah di Jambi senilai 0,01 persen dengan IHK 119,33.

Sementara deflasi tertinggi di Manokwari, Papua, senilai 1,61 persen dengan IHK 131,87 dan deflasi terendah di Banda Aceh dan Ambon dengan masing-masing sebesar 0,07 persen, di mana IHK masing-masing sebesar 117,36 dan 120,52.

Aksi ambil untung di bursa

Keluarnya pengumuman BPS soal inflasi Mei 2010 sebesar 0,29 persen, yang sedikit lebih baik dari perkiraan, tidak mampu menahan aksi ambil untung investor di pasar modal.

Kondisi bursa regional dan global yang masih belum menentu menyusul krisis utang Eropa, ditambah turunnya tingkat pertumbuhan manufaktur di China, mendorong pelaku pasar modal di dalam negeri melakukan aksi ambil untung.

Aksi ini kembali menekan indeks harga saham dalam negeri cukup dalam. Namun, koreksi itu dinilai cukup wajar setelah beberapa hari sebelumnya harga saham dalam negeri naik tajam.

Pada perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (1/6), Indeks Harga Saham Gabungan turun tajam 72,3 poin atau 2,59 persen ke level 2.724,6.

Indeks LQ-45 merosot lebih dalam, yaitu sebesar 3,01 persen menjadi 527,2, dan Indeks Kompas100 turun 2,89 persen ke level 655,8.

Sementara itu, nilai tukar rupiah melemah 30 poin dari Rp 9.180 pada penutupan Senin lalu menjadi Rp 9.210 per dollar AS.

Equity Head First Asia Capital Ivan Kurniawan mengatakan, kondisi bursa global yang kurang kondusif dimanfaatkan investor BEI untuk merealisasikan keuntungan terlebih dahulu.

Bagi investor jangka pendek, tindakan ini cukup wajar dan kerap dilakukan karena tidak ada sinyal positif yang dapat dijadikan pegangan untuk menahan saham lebih lama.

Ivan menyarankan agar investor sebaiknya tidak memberikan reaksi yang berlebihan terhadap kondisi yang kurang baik dari bursa ataupun perekonomian global.

Sebab, pada akhirnya, nilai saham akan lebih banyak dipengaruhi faktor fundamental dari emiten sekalipun pengaruh makroekonomi global tidak bisa dikesampingkan.

”Kami memperkirakan, secara umum emiten di BEI akan mencatatkan pertumbuhan kinerja. Indikatornya antara lain harga-harga komoditas yang lebih tinggi disertai tingkat penjualan yang lebih baik,” ungkap Ivan Kurniawan.

Sponsor TKI Segera Ditertibkan Pemerintah

Pemerintah segera menertibkan sponsor yang selama ini berkeliling di pelosok daerah mencari calon tenaga kerja Indonesia untuk pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta.

Sponsor harus terdaftar di dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten/kota dan hanya boleh memasok untuk satu pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS).

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengungkapkan ini dalam Rapat Kerja Komite II dan III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, Selasa (1/6).

”Ada beberapa persyaratan bagi petugas lapangan atau para sponsor selama mereka bertugas mencari calon TKI, di antaranya tidak boleh mengalihkan calon TKI dari satu PPTKIS ke PPTKIS lainnya,” ujar Muhaimin.

Direktur Jenderal Bina Penempatan Tenaga Kerja Abdul Malik Harahap segera menerbitkan surat edaran penertiban sponsor. Langkah ini dalam rangka menyeragamkan standardisasi pelayanan pemerintah dalam perekrutan calon TKI.

Pemerintah daerah akan bertanggung jawab mendata para sponsor yang beroperasi di wilayahnya. Sponsor sangat berperan dalam perekrutan calon TKI. Mereka memiliki jaringan hingga ke pelosok desa untuk mencari calon TKI.

PPTKIS pun mengandalkan jasa sponsor untuk memenuhi pesanan agen pekerja asing di negara tujuan dalam waktu singkat. Pola ini dinilai lebih murah dibandingkan dengan mempekerjakan karyawan tetap.

TKI yang bekerja di luar negeri 6 juta jiwa. Tahun 2009 kiriman uang dari para TKI itu mencapai Rp 62 triliun. Namun, TKI kerap menanggung biaya penempatan mahal, antara lain, karena pola rekrutmen saat ini.

Menurut Muhaimin, penertiban sponsor dapat menghapus biaya rekrutmen tinggi yang dibebankan kepada TKI. PPTKIS juga akan lebih fokus menyertakan calon TKI dalam pelatihan kerja minimal 200 jam.

Anggota DPD asal Jawa Timur, Istifsaroh, menegaskan, sponsor adalah bagian dari masalah TKI. Dia menjelaskan, biaya rekrutmen calon TKI bisa Rp 10 juta per orang. ”Sponsor itu bisa mendapat fee Rp 3 juta untuk setiap calon TKI yang dibawanya. Bayangkan kalau bisa mendapatkan 15 orang setiap bulan,” kata Istifsaroh.

Dia meminta pemerintah menertibkan praktik ini. Komisi yang tinggi memicu sponsor mencari calon TKI sebanyak-banyaknya, tanpa memikirkan konsekuensi lain.

Pengusaha jasa TKI sudah lama mengeluh soal sponsor. Ketua Umum Himpunan Pengusaha Jasa TKI Yunus Yamani mengatakan, selama ini PPTKIS harus membayar sampai Rp 6 juta untuk mendapatkan satu calon TKI dari sponsor.

”Biaya itu diberikan kepada PL (petugas lapangan) kami,” ungkap Yunus. Uang ini sebagian diserahkan kepada keluarga TKI, mengurus dokumen identitas, paspor calon TKI, dan ongkos transportasi sponsor.

”Ini yang sering kali diprotes pengguna jasa di luar negeri karena biaya rekrutmen menjadi mahal. Padahal, PPTKIS untuk mendapatkan calon TKI juga mengeluarkan biaya mahal,” ujar Yunus.

Pemerintah Diminta Membuka Kembali Pintu Ekspor Kayu Log

Pengusaha kehutanan mendesak pemerintah segera membuka kembali ekspor kayu gelondongan atau log. Langkah ini diyakini akan merangsang industri hutan tanaman industri, hutan tanaman rakyat, dan hutan kemasyarakatan berinvestasi karena harga kayu domestik akan berfluktuasi mengikuti harga internasional.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Salahuddin Sampetoding menyampaikan hal ini di Jakarta, Selasa (1/6).

”Kami butuh ekspor log untuk menaikkan harga kayu domestik sesuai pasar internasional. Saat ini harga kayu domestik lebih rendah 100 persen dari pasar internasional,” ujar Salahuddin.

Harga log jati kelas super produksi Perum Perhutani Rp 10 juta per meter kubik. Sementara di pasar internasional jauh lebih tinggi karena industri mebel berskala besar sangat berminat.

Kementerian Kehutanan mencadangkan 12 juta hektar hutan produksi untuk hutan tanaman industri (HTI), tetapi areal yang tertanam baru 5 juta hektar.

Indonesia terakhir kali mengekspor log di bawah surat perjanjian (letter of intent/LOI) IMF tahun 1999 sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan negara. Namun, kebijakan ini dihentikan tahun 2001 karena dinilai tidak bernilai tambah.

Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Hadi Daryanto mengatakan, ekspor log berpeluang dibuka sebagai insentif bagi HTI, HTR, dan hutan kemasyarakatan. Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan kini gencar mempromosikan hutan tanaman sebagai komoditas ekonomi baru.

Dalam 10 tahun terakhir, 100 industri kehutanan mati walau tidak ada ekspor log. Ekspor log diharapkan dapat menjadi solusi menghindari praktik transfer pricing HPH ke industri kayu lapis.

Saat ini Indonesia juga fokus membahas untuk membuka ekspor kayu tanaman untuk pulp dan yang tidak dipakai di furnitur rakyat. ”Ini agar tuduhan contervailling duties (pajak tambahan atas barang impor) dari AS atas pulp dan kertas Indonesia dapat ditangkal. Ekspor ini hanya untuk kayu bersertifikat lestari,” ujar Hadi.

PLN Berusaha Tambah Daya Sebesar 19 MW

PT Perusahaan Listrik Negara menargetkan penambahan kapasitas daya 19.167 megawatt pada sistem kelistrikan nasional dalam lima tahun ke depan. Penambahan itu berasal dari pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU berbahan bakar batu bara.

”Dalam kurun waktu 2010 hingga 2015, kami menargetkan penambahan kapasitas 19.167 MW pada sistem kelistrikan nasional dari PLTU,” kata Direktur Energi Primer PT PLN Nur Pamudji, Selasa (1/6) di Jakarta.

Dari kapasitas itu, 13.725 MW dari PLTU baru yang dibangun di Jawa dan Bali, 3.516 MW di Sumatera, dan 1.926 MW di pulau lain. Tahun ini empat PLTU akan dibangun, yaitu PLTU Suralaya 625 MW, Indramayu 900 MW, Rembang 630 MW, dan Paiton 7 berkapasitas 660 MW.

Hingga kini, di Indonesia pembangunan pembangkit berbahan bakar batu bara masih dominan, selain pemanfaatan tenaga air, panas bumi, dan gas alam. Tahun 2014 proporsi batu bara masih 60 persen dari total bauran energi nasional.

Bila memakai bahan bakar batu bara, biaya pokok produksi listrik jauh lebih murah dibandingkan dengan bahan bakar minyak.

Biaya pokok produksi PLN, jika memakai bahan bakar gas tahun 2009, rata-rata Rp 318 per kWh. Jika menggunakan BBM, Rp 1.383 per kWh dan batu bara Rp 362 per kWh.

Dalam Coaltrans ke-16 di Nusa Dua, Bali, para pemangku kepentingan diminta berpartisipasi dalam mengembangkan pemanfaatan batu bara sebagai bahan bakar pembangkit di Indonesia.

Konsumsi batu bara

Dengan adanya pembangunan sejumlah PLTU, konsumsi batu bara pada 2010-2014 diperkirakan terus meningkat. Tahun ini konsumsi batu bara untuk pembangkit 40,8 juta ton. Tahun 2014 diperkirakan meningkat menjadi 95,3 juta ton.

Menurut Direktur Utama PT PLN Dahlan Iskan, untuk mengantisipasi kebutuhan pasokan batu bara bagi pembangkit PLN, dibentuk anak perusahaan, PLN Batu Bara. Ini untuk mengantisipasi kesulitan mendapat izin kuasa pertambangan batu bara.

Dalam peta jalan rencana bisnis PLN Batu Bara, perusahaan itu akan membeli atau mengakuisisi tambang. Namun, saat ini yang diimplementasikan PLN Batu Bara baru tahap melaksanakan kerja sama dengan pemilik KP yang sudah ada.

Sejauh ini BUMN yang memasok batu bara ke PLN adalah PT Bukit Asam sebanyak 7 juta ton per tahun untuk PLTU Suralaya, PLTU Bukit Asam, dan PLTU Tarahan. ”Yang jadi perhatian PLN terkait harga yang ditetapkan PT Bukit Asam, yang mengacu pada harga pasar internasional berdasar beberapa indeks,” ujar Dahlan.

Ia berharap harga batu bara di pasar domestik, khususnya untuk pembangkit listrik, lebih rendah dari harga pasar internasional untuk menekan biaya operasional.

Pertama Kali Laporan Keuangan Pemerintah Dinilai Wajar Oleh BPK

Setelah enam tahun, akhirnya Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menaikkan peringkat hasil audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP. BPK menyatakan LKPP 2009 wajar dengan pengecualian. Sebelumnya, LKPP selalu mendapat peringkat tidak menyatakan pendapat atau disclaimer opinion.

”Ini berarti terjadi peningkatan opini. Salah satu pertimbangan adalah jumlah laporan keuangan kementerian dan lembaga 90 persen sudah mendapatkan opini WDP (wajar dengan pengecualian), bahkan WTP (wajar tanpa pengecualian),” kata Ketua BPK Hadi Poernomo di Jakarta, Selasa (1/6), saat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP 2009 kepada DPR.

Dia menjelaskan, kementerian dan lembaga yang memperoleh opini WTP meningkat dari tujuh laporan pada 2006 menjadi 45 laporan pada 2009. Namun, masih ada tiga masalah yang belum dituntaskan pemerintah. Pertama, ketidaksesuaian klasifikasi dan realisasi penggunaan anggaran Rp 27,51 triliun.

Kedua, persoalan inventarisasi dan penilaian aset tetap. Ada aset hasil inventarisasi dan penilaian senilai Rp 55,39 triliun yang belum dapat direkonsiliasi dengan data inventarisasi dan penilaian oleh Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

Ketiga, pemerintah belum mencatat kewajiban dana pensiun dan tunjangan hari tua (THT) Rp 7,34 triliun yang timbul akibat kenaikan gaji PNS pada 2007-2009.

Menanggapi hasil audit BPK, ekonom Dradjad H Wibowo mengatakan, perbaikan peringkat ini mengagetkan. Alasannya, dari sisi pengelolaan aset, misalnya aset negara yang ada pada delapan obligor eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, belum tuntas status dan nilainya.

Selain adanya diskrepansi dalam penerimaan perpajakan yang penyelesaiannya masih mengambang. Utang luar negeri pun banyak yang tidak bersih akuntabilitas dan auditabilitasnya.

Adapun anggota DPR Andi Rachmat berpendapat, peningkatan opini LKPP merupakan kemajuan. Namun, pemerintah harus waspada karena peringkat audit bisa berubah dari tahun ke tahun.

Stok Beras Menipis dan Daya Tawar Petani Kian Melemah

ampai 31 Mei 2010, pembelian gabah dan beras Perum Bulog baru 40 persen atau 1.289.661 ton setara beras. Sementara target pengadaan beras tahun ini 3,2 juta ton. Jumlah pembelian ini baru sekitar 40 persen dari target pengadaan beras 2010 sebanyak 3,2 juta ton.

Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso, Selasa (1/6) di Jakarta, mengungkapkan, pengadaan beras Bulog sangat bergantung pada peningkatan produksi padi nasional.

”Bila produksi beras 2010 naik kurang dari 1 persen, ada kemungkinan pembelian beras Bulog maksimal hanya 2 juta ton,” katanya.

Namun, jika ada peningkatan produksi padi 1,5-2 persen, pengadaan beras Bulog diperkirakan bisa mencapai 2,4 juta ton. Sutarto mengakui, pengadaan beras Bulog kali ini tidak akan bisa seperti tahun 2009.

Saat itu produksi padi nasional naik 5,83 persen, jauh di atas peningkatan jumlah penduduk yang hanya 1,3 persen.

Saat ini jumlah pembelian beras harian Bulog rata-rata 20.000 ton atau turun 5.000-6.000 ton dibandingkan pembelian harian saat panen raya padi. Padahal, panen raya padi sudah berlalu.

Sutarto juga menyatakan, pada panen padi saat ini banyak gabah yang kualitasnya kurang bagus. Hal itu tidak memungkinkan Bulog untuk membeli karena akan berdampak pada kualitas raskin.

Stok beras tipis

Rendahnya pembelian beras Bulog akan berdampak pada tipisnya stok beras nasional. Pada awal tahun 2010 stok beras Bulog 1,7 juta ton.

Dengan tambahan pembelian beras 2010 yang diperkirakan 2 juta ton, akan terkumpul beras di Bulog sebanyak 3,7 juta ton.

Dari jumlah itu, sebanyak 2,8 juta ton akan disalurkan untuk raskin, 500.000 ton untuk cadangan beras pemerintah (CBP), dan sekitar 400.000 ton merupakan stok beras Bulog. Panen padi musim gadu diharapkan bagus karena iklim mendukung.

Untuk mengejar pembelian, Bulog juga akan melakukan percepatan pembelian beras sepanjang panen gadu 2010. Caranya dengan menggenjot pengadaan di luar Jawa.

Di Pulau Jawa, target pengadaan sudah tercapai 92,52 persen atau sebanyak 951.663 ton. Sementara di luar Pulau Jawa baru 65,9 persen. Pengadaan terendah di Sulawesi Selatan, yakni hanya 61,15 persen.

Percepatan peningkatan pengadaan beras akan dilakukan dengan membeli lebih banyak gabah dengan memanfaatkan unit pengolahan gabah dan beras Bulog. Terkait sulitnya petani menjual gabah kering giling secara tunai, Sutarto menyatakan bahwa hal itu akibat ulah tengkulak.

”Tengkulak banyak menimbun beras sehingga kehabisan modal. Bulog selalu siap membeli secara tunai,” katanya.

Kepala Badan Pusat Statistik Rusman Heriawan menyatakan, nilai tukar petani padi (NTP) pada Mei 2010 turun 0,08 persen dibandingkan dengan NTP bulan lalu. NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat daya beli petani di pedesaan. Semakin menurun NTP, semakin rendah daya beli petani.

Sementara harga gabah kering panen naik 0,64 persen menjadi Rp 2.825,29 per kilogram. Harga gabah kering giling naik 3,98 persen atau menjadi Rp 3.443,51 per kilogram di tingkat petani.