Pengamat ekonomi memprediksi inflasi Juni bakal meningkat dari bulan sebelumnya yang dinilai bakal turut melemahkan level rupiah serta menekan harga surat utang negara (SUN). Kondisi tersebut diperparah dengan faktor eksternal berupa sentimen negatir gagal bayar Yunani. Ekonom PT Samuel Sekuritas Rangga Cipta mengatakan inflasi Juni yang diperkirakan tinggi, membuat yield SUN mulai naik. Selain kekhawatiran terhadap situasi di Yunani, perkiraan akan tingginya inflasi Juni kembali memberi tekanan terhadap harga SUN serta nilai tukar rupiah.
"Pertumbuhan yang tertekan terutama akibat penurunan daya beli masyarakat juga berpeluang kembali tertekan dengan inflasi yang naik tajam. Angka inflasi Juni diperkirakan naik ke 7,4-7,5 persen secara tahunan," tulisnya dalam riset, dikutip Rabu (1/7). Ia menambahkan, kondisi Yunani yang gagal bayar telah membuat imbal hasil obligasi negeri dewa itu naik tajam. Menurutnya, strategi politik Perdana Menteri Yunani untuk menyerahkan keputusan penerimaan proposal utang dari Troika kepada rakyat Yunani melalui referendum yang dijadwalkan akhir minggu ini, memicu kepanikan di pasar global.
Kepanikan dipicu oleh kenaikan tajam yield obligasi Yunani (tenor 10 tahun sudah mencapai 15 persen) seiring dengan meningkatnya peluang keluarnya Yunani dari Zona Euro, hampir semua bursa saham dan mata uang dunia melemah tajam. "Yunani dipastikan tidak akan melunasi utang kepada IMF sebesar €1,5 miliar yang jatuh tempo hari ini dan tidak akan mendapatkan paket pinjaman lanjutan yang bernilai € 7,2 miliar. Mata uang dan pasar modal Asia hari ini berpeluang melanjutkan pelemahannya," jelasnya.
Rangga menjelaskan, rupiah akan melemah, sementara yield SUN terus naik. Menurutnya rupiah melemah mengikuti penguatan dollar di pasar global seiring dengan kisruh utang di Yunani."Walaupun secara fundamental pengaruh perekonomian Yunani minimal terhadap Indonesia, dampak jangka pendek dari penyesuaian portfolio global dipastikan masih akan menekan baik rupiah, IHSG serta SUN," jelasnya. Pasalnya, tingginya kepemilikan asing di pasar saham dan obligasi yang ada bisa mengancam stabilitas pasar keuangan terutama jika Yunani benar-benar keluar dari Zona Euro. Sementara angka inflasi diperkirakan naik sehingga akan menambah sentimen negatif kepada rupiah.
Ekonom PT Mandiri Sekuritas Leo Rinaldy menyatakan pihaknya memprediksi indeks harga konsumen (IHK) Juni akan mengalami inflasi 0,63 persen secara bulanan, atau naik dari 0,5 secara bulanan pada Mei. "Membentuk inflasi year-on-year 7,36 persen dari 6,8 persen pada periode yang sama tahun lalu," jelasnya. Sementara, Leo mengatakan inflasi inti diprediksi masih tidak berbahaya, yaitu di level 5,04 persen secara tahunan. Pihaknya juga memprediksi Bank Indonesia akan menetapkan kembali BI rate di level 7,5 persen dalam rapat dewan gubernur selanjutnya pada 14 Juli.
Bank Indonesia (BI) memprediksi inflasi pada Juni 2015 ini mencapai kisaran 0,6 persen. Tingginya permintaan bahan pangan selama masa Ramadhan disinyalir menjadi pemicu lonjakan inflasi bulan ini. Secara rinci Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo memperkirakan laju inflasi pada pekan kedua Juni sekitar 0,44 persen dan kemungkinan meningkat pada pekan ketiga menjadi 0,55 persen. Secara kumulatif selama Juni, angka inflasi diprediksi mencapai 0,66 persen secara bulanan (month to month).
"Secara month to month akan mencapai 0,6 persen, kalau secara year on year ya kira-kira 7,4 persen. Tapi itu masih sama seperti yang kami duga," kata Agus di kantornya, Jumat (19/6). Menurut Agus, tekanan yang terjadi pada kelompok makanan yang harganya rentan bergejolak (volatile foods) diyakini menjadi penyumbang utama inflasi Juni. "Memang komponen volatile foods tidak besar, tapi kalau kenaikan tinggi tentu kontribusi ke inflasi," tuturnya.
Mantan Menteri Keuangan itu menyebut beberapa komoditi yang patut diwaspadai inflasinya antara lain daging ayam, telur ayam ras, bawang merah, cabe merah, beras dan bahan pangan lain yang dinilai memiliki bobot besar dala angka inflasi. "Mungkin beberapa komoditi tidak bisa dielakan dan harus diimpor. Tapi pemerintah sudah tahu," katanya.
Selain karena faktor puasa, Agus menilai tingginya kenaikan harga pangan disebabkan pula oleh minimnya pasokan yang beredar di pasar akibat bencana kekeringan El Nino yang tengah melanda sebagian wilayah negara tropis di dunia.
Tuesday, June 30, 2015
Iuran Pensiun BPJS Ketenagakerjaan Akhirnya Ditetapkan 3% Berlaku Serentak 1 Juli 2015
Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan akhirnya memutuskan iuran wajib pensiun untuk seluruh pekerja di Indonesia adalah 3% dari gaji bulanan. Dari iuran tersebut 2% ditanggung perusahaan dan sisanya dibayarkan pekerja. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, pemerintah tidak bisa menetapkan iuran pensiun langsung tinggi seperti usulan awal yakni 8%.
"Bertahap karena tidak mungkin langsung tinggi. Karena kalau langsung tinggi berarti pengusahanya dan juga buruhnya langsung bayar mahal. Bertahap," jelas JK di kantornya, Jakarta, Selasa (30/6/2015). Lalu berapa lama kenaikannya? JK mengatakan, sudah ada rumusannya, bisa sampai 15 tahun bertahapnya. BPJS Ketenagakerjaan ini akan berlaku mulai 1 Juli 2015 besok. Seluruh perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya untuk mengikuti iuran pensiun tersebut. Mendekati jadwal operasi penuh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada 1 Juli 2015, terhitung masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya mengatakan, sesuai UU Ketenagakerjaan yang baru, perusahaan yang lalai atau sengaja tidak mendaftarkan karyawannya akan mendapat sanksi, salah satunya adalah pencabutan izin usaha.
"Secara UU, kami punya otoritas melakukannya (sanksi). Pada langkah pertama kita kirimkan surat ke perusahaan bersangkutan, kalau tidak ada respons baru kita kirimkan tim kita ke perusahaan tersebut. Kalau masih juga belum mendaftarkan kepesertaan karyawannya setelah teguran kedua, ada sanksi yang diatur dalam UU yaitu pencabutan pelayanan publik. Itu mencakup pencabutan pengakuan pada direksi perusahaan maupun hingga pencabutan izin usaha perusahaan, tenggat waktunya nanti setelah UU keluar," kata Elvyn ditemui di Gedung YTKI, Jakarta, Senin (15/6/2015).
Diungkapkan Elvyn, sanksi hingga pencabutan usaha tersebut sudah diatur dalam UU BPJS Ketenagakerjaan yang akan selesai disahkan pada minggu ini. "Bulan depan mulai, kan sudah matang minggu ini, tinggal menunggu pengesahan dari presiden," tuturnya. Pada tahap pertama setelah beroprasi penuh, menurut Elvyn, BPJS ketenagakerjaan akan mengirimkan surat pada perusahaan-perusahaan skala besar.
"Kami kirimkan surat ke perusahaan yang besar dulu agar mendaftarkan karyawannya pada jaminan yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Kedua, baru kita sasar perusahaan menengah," jelasnya. Sementara bagi perusahaan kelas Usaha Kecil Menengah (UKM), BPJS akan mulai mewajibkan pendaftaran kepesertaan pada tahun depan.
"Secara ketentuan belum wajib daftarkan karyawannya bagi perusahaan skala kecil, tapi kalau ada karyawannya yang daftarkan sendiri secara langsung ke kantor kita, kita akan surati perusahaan swasta tersebut untuk setorkan iuran ke kita, perusahaan harus tetap bayarkan. Semua peserta yang memiliki penghasilan wajib ikut serta tanpa kecuali," tegas Elvyn.
Operasional penuh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tinggal menghitung hari. Guna mengantisipasi lonjakan peserta jaminan sosial pada 1 Juli nanti, BPJS Ketenagakerjaan telah meresmikan 203 kantor cabang perintis (KCP) di seluruh Indonesia, termasuk 53 KCP yang sudah beroperasi sebelumnya di tahun lalu.
Kepala Divisi Komunikasi BPJS Ketenagaakerjaan Abdul Cholik mengatakan, seluruh KCP yang diresmikan tersebut tersebar di 11 kantor wilayah. "Di wilayah Sumatra Bagian Utara kita tambah 19 KCP baru. Sementara Sumatra Barat, Kepulauan Riau, dan Riau kami tambah 15 KCP baru. Serta 16 KCP di Sumsel sampai Lampung." Kata Cholik di acara peluncuran 203 kantor cabang BPJS di Gedung YTKI, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, Senin (15/6/2015).
Cholik mengungkapkan, BPJS Ketenagakarjaan juga meluaskan jangkauan di Pulau Jawa dengan penambahan masing-masing Jakarta 5 kantor, Banten 7 kantor, Jawa Barat F Kantor, Jawa Tengah dan DIY 19 kantor, dan Jawa Timur 12 kantor baru. Sementara untuk wilayah Timur Indonesia yang mencakup Bali, NTB, sampai Papua, BPJS Ketenagakerjaan meresmikan 15 KCP baru. "KCP baru ada 29 di Sulawesi dan Maluku, dengan Kalimantan hanya bertambah 7 kantor," jelasnya.
"Penambahan dan perluasan KCP ini diharapkan akan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada setiap peserta baik informasi ataupun layanan. Tahun 2016 kita akan menambah lagi 200 unit KCP baru di seluruh wilayah Indonesia," ungkap Cholik. Menjadi pekerja swasta sekarang ini bukan berarti tak punya jaminan hari tua. Sebab, pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan telah menyiapkan skema dana pensiun seperti layaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Mekanismenya adalah dengan menarik iuran dari pekerja dan pemberi kerja pada setiap bulan. Masih akan ditentukan besaran iuran bulanan yang harus disetor peserta, yaitu antara 8%, 3%, dan 1,5%. Setelah pensiun nanti, pekerja swasta akan mendapat pensiun bulanan sebesar 40% dari rata-rata upah bulanan saat masih bekerja. Kecuali yang masa iurannya kurang dari 15 tahun.
Pekerja swasta akan menerima uang pendisun setelah memasuki usia 56 tahun. Ketika meninggal dunia maka pensiun akan diteruskan ke istri dan apabila istri meninggal bisa diteruskan ke anak dengan batas usia maksimal 23 tahun. "Pekerja akan mendapatkan uang pensiun ketika umur 56 tahun, setiap bulan, sampai meninggal dunia, dilanjutkan istrinya dan anaknya sampai 23 tahun. Jadi persis seperti format pensiun PNS," kata Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G Masassya di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (4/6/2015).
Ini bukan hanya pada anak pertama. Bila satu keluarga memiliki tiga orang anak, maka sampai dengan anak ketiga juga akan mendapatkan jatah pensiun dari orang tuanya. Pemilihan usia 23 tahun adalah masa penyelesaian strata 1 (S1). "Jadi sampai anaknya kuliah, tetap diberi pensiun," ujarnya.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan akan menjalankan program pensiun pekerja mulai 1 Juli 2015. Besaran iuran yang harus disetor masih digodok.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G Masassya, mengatakan dengan adanya program ini maka setiap pekerja swasta akan mendapat uang pensiun bulanan. Besarannya sekitar 40% dari rata-rata upah per bulan saat masih bekerja. "Pekerja akan terima sekitar 40% dari rata-rata upah dia per bulan," jelasnya di Kantor Presiden, Jakarta,Kamis (4/6/2015). Jadi masing-masing pekerja akan menerima jumlah pensiun yang berbeda. Meskipun berada pada kantor yang sama. Penghitunga masa kerja juga dilakukan untuk program ini.
"Tergantung berapa besar ia punya income. Jadi perhitungannya nanti begitu," ujar Elvyn. Akan tetapi, kata Elvyn, program ini tidak berlaku bila masa iuran pensiunnya kurang dari 15 tahun. Pekerja hanya akan diberikan akumulasi dana yang sudah disetorkan beserta pengembangannya. "Jadi akan diberikan sekaligus akumulasinya. Kalau menerima penuh itu harus 15 tahun," tukasnya.Pemerintah hari ini menggelar rapat persiapan dimulainya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada 1 Juli 2015. Rapat ini langsung dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) di Istana Bogor.
Hadir dalam rapat tersebut adalah Kepala Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan, Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dan Dirut BPJS Elvyn G Masassya. Rapat berlangsung sekitar 2,5 jam, sejak pukul 18.00 WIB. Hasil rapat tersebut memutuskan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari Undang-undang SJSN harus segera diterbitkan dalam waktu dekat.
"Kita selesaikan PP dan itu harus keluar sesegera mungkin, supaya bisa dimulai per 1 Juli 2015," ungkap Sofyan usai rapat, Jumat (5/6/2015). Sementara itu, untuk besaran iuran pensiun yang harus disetorkan belum dapat diungkapkan. Opsi yang selama ini dibahas adalah 8% sebagai usulan Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan dan 1,5% sebagai usulan dunia usaha.
"Nanti besaran iuran akan dicantumkan di PP. Tunggu saja PP-nya keluar sebentar lagi," sebutnya. Beberapa yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan adalah makro perekonomian, kondisi perusahaan di dalam negeri hingga kesejahteraan para pekerjanya. "Karena kita ingin mendapatkan angka yang tepat. Jadi semua permasalahan dipertimbangkan," tukasnya.Bagi karyawan peserta jaminan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, mulai 1 Juli nanti akan mendapat fasilitas berbelanja sembako murah di BPJS Ketenagakerjaan secaraonline.
Perusahaan yang dulu bernama Jamsostek ini akan membuka toko online khusus yang menyediakan aneka kebutuhan pokok dengan harga murah. "Kita lagi bangun toko sembako virtual, pemesanannya harus order (pesan) dulu lewat online dan harus sekaligus dengan peserta lain dalam satu perusahaan," kata Direktur Utama Elvyn G Masassya ditemui usai peluncuran 203 kantor cabang di Gedung YTKI, Jakarta, Senin (15/6/2015).
Ia menjamin, gerai sembako online BPJS Ketenagakerjaan menjual produk dengan harga jauh lebih murah dibandingkan sembako di pasaran. Sebab, toko online ini termasuk sebagai fasilitas peserta jaminan. "Kalau beli di gerai online kita lebih murah. Kalau yang bukan online sudah ada dari dulu di Menara Jamsostek dan Cikarang, karena nanti peserta bertambah di daerah-daerah kita siasati dengan gerai online," ungkapnya.
Sementara, dalam proses pengiriman sembako tidak langsung dikirim ke alamat peserta, tapi dikirim ke lokasi pabrik atau kantor tempat bekerja. "Langsung ke pabrik. Itu sudah jadi keuntungan peserta selain 4 jaminan yang kita tawarkan yaitu jaminan hari tua, kecelakaan kerja, dan kematian," jelas EvlynSoal pembayaran, peserta bisa memanfaatkan dari nilai jaminan yang disetorkan ke BPJS Ketenagakerjaan. "Maka syaratnya buat peserta yang minimal sudah setahun jadi peserta," tutut Evlyn.
Realiasainya, lanjut Evlyn, akan mengacu pada mulai beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan secara penuh pada 1 Juli nanti. Saat ini, BPJS ketenagakerjaan sedang memfinalisasi teknologi untuk toko dunia maya tersebut. "Sekarang finalisasi saja, sistem IT sudah kita siapkan, nanti modelnya pakai kartu yang kita keluarkan," ujarnya. Evlyn mengatakan, dalam program tersebut, pihaknya menggandeng BUMN perkebunan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) sebagai pemasok sembako. "Gudang kita nggak perlu, karena kan kerja sama dengan produsen langsung, kita tunjuk RNI di tahap awal," tambah Evlyn.
Di luar pembukaan fasilitas gerai online, BPJS Ketenagakerjaan juga memastikan akan membangun sejumlah klinik kesehatan buat peserta jaminan. "Kita lagi on going process, akan kita dirikan klinik kesehatan khusus peserta," ungkapnya. Tahun depan, BPJS Ketenagakerjaan akan merealisasikan 100 klinik baru di sejumlah titik-titik yang menjadi kantong pekerjan. Investasi untuk pembangunan klinik ini mencapai Rp 200 miliar.
Untuk mengoperasikan klinik-klinik kesehatan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan akan menggandeng mitra yang sudah berpengalaman sebagai operator di bisnis kesehatan. "Patner belum kita tunjuk, tunggu 1 Juli nanti. Tapi konsepnya seperti anak usaha seperti Krakatau Steel yang punya rumah sakit sendiri, tapi masih tahapan review (kaji) kalau pengelolaannya," imbuhnya.
"Bertahap karena tidak mungkin langsung tinggi. Karena kalau langsung tinggi berarti pengusahanya dan juga buruhnya langsung bayar mahal. Bertahap," jelas JK di kantornya, Jakarta, Selasa (30/6/2015). Lalu berapa lama kenaikannya? JK mengatakan, sudah ada rumusannya, bisa sampai 15 tahun bertahapnya. BPJS Ketenagakerjaan ini akan berlaku mulai 1 Juli 2015 besok. Seluruh perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya untuk mengikuti iuran pensiun tersebut. Mendekati jadwal operasi penuh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada 1 Juli 2015, terhitung masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya mengatakan, sesuai UU Ketenagakerjaan yang baru, perusahaan yang lalai atau sengaja tidak mendaftarkan karyawannya akan mendapat sanksi, salah satunya adalah pencabutan izin usaha.
"Secara UU, kami punya otoritas melakukannya (sanksi). Pada langkah pertama kita kirimkan surat ke perusahaan bersangkutan, kalau tidak ada respons baru kita kirimkan tim kita ke perusahaan tersebut. Kalau masih juga belum mendaftarkan kepesertaan karyawannya setelah teguran kedua, ada sanksi yang diatur dalam UU yaitu pencabutan pelayanan publik. Itu mencakup pencabutan pengakuan pada direksi perusahaan maupun hingga pencabutan izin usaha perusahaan, tenggat waktunya nanti setelah UU keluar," kata Elvyn ditemui di Gedung YTKI, Jakarta, Senin (15/6/2015).
Diungkapkan Elvyn, sanksi hingga pencabutan usaha tersebut sudah diatur dalam UU BPJS Ketenagakerjaan yang akan selesai disahkan pada minggu ini. "Bulan depan mulai, kan sudah matang minggu ini, tinggal menunggu pengesahan dari presiden," tuturnya. Pada tahap pertama setelah beroprasi penuh, menurut Elvyn, BPJS ketenagakerjaan akan mengirimkan surat pada perusahaan-perusahaan skala besar.
"Kami kirimkan surat ke perusahaan yang besar dulu agar mendaftarkan karyawannya pada jaminan yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Kedua, baru kita sasar perusahaan menengah," jelasnya. Sementara bagi perusahaan kelas Usaha Kecil Menengah (UKM), BPJS akan mulai mewajibkan pendaftaran kepesertaan pada tahun depan.
"Secara ketentuan belum wajib daftarkan karyawannya bagi perusahaan skala kecil, tapi kalau ada karyawannya yang daftarkan sendiri secara langsung ke kantor kita, kita akan surati perusahaan swasta tersebut untuk setorkan iuran ke kita, perusahaan harus tetap bayarkan. Semua peserta yang memiliki penghasilan wajib ikut serta tanpa kecuali," tegas Elvyn.
Operasional penuh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tinggal menghitung hari. Guna mengantisipasi lonjakan peserta jaminan sosial pada 1 Juli nanti, BPJS Ketenagakerjaan telah meresmikan 203 kantor cabang perintis (KCP) di seluruh Indonesia, termasuk 53 KCP yang sudah beroperasi sebelumnya di tahun lalu.
Kepala Divisi Komunikasi BPJS Ketenagaakerjaan Abdul Cholik mengatakan, seluruh KCP yang diresmikan tersebut tersebar di 11 kantor wilayah. "Di wilayah Sumatra Bagian Utara kita tambah 19 KCP baru. Sementara Sumatra Barat, Kepulauan Riau, dan Riau kami tambah 15 KCP baru. Serta 16 KCP di Sumsel sampai Lampung." Kata Cholik di acara peluncuran 203 kantor cabang BPJS di Gedung YTKI, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, Senin (15/6/2015).
Cholik mengungkapkan, BPJS Ketenagakarjaan juga meluaskan jangkauan di Pulau Jawa dengan penambahan masing-masing Jakarta 5 kantor, Banten 7 kantor, Jawa Barat F Kantor, Jawa Tengah dan DIY 19 kantor, dan Jawa Timur 12 kantor baru. Sementara untuk wilayah Timur Indonesia yang mencakup Bali, NTB, sampai Papua, BPJS Ketenagakerjaan meresmikan 15 KCP baru. "KCP baru ada 29 di Sulawesi dan Maluku, dengan Kalimantan hanya bertambah 7 kantor," jelasnya.
"Penambahan dan perluasan KCP ini diharapkan akan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada setiap peserta baik informasi ataupun layanan. Tahun 2016 kita akan menambah lagi 200 unit KCP baru di seluruh wilayah Indonesia," ungkap Cholik. Menjadi pekerja swasta sekarang ini bukan berarti tak punya jaminan hari tua. Sebab, pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan telah menyiapkan skema dana pensiun seperti layaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Mekanismenya adalah dengan menarik iuran dari pekerja dan pemberi kerja pada setiap bulan. Masih akan ditentukan besaran iuran bulanan yang harus disetor peserta, yaitu antara 8%, 3%, dan 1,5%. Setelah pensiun nanti, pekerja swasta akan mendapat pensiun bulanan sebesar 40% dari rata-rata upah bulanan saat masih bekerja. Kecuali yang masa iurannya kurang dari 15 tahun.
Pekerja swasta akan menerima uang pendisun setelah memasuki usia 56 tahun. Ketika meninggal dunia maka pensiun akan diteruskan ke istri dan apabila istri meninggal bisa diteruskan ke anak dengan batas usia maksimal 23 tahun. "Pekerja akan mendapatkan uang pensiun ketika umur 56 tahun, setiap bulan, sampai meninggal dunia, dilanjutkan istrinya dan anaknya sampai 23 tahun. Jadi persis seperti format pensiun PNS," kata Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G Masassya di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (4/6/2015).
Ini bukan hanya pada anak pertama. Bila satu keluarga memiliki tiga orang anak, maka sampai dengan anak ketiga juga akan mendapatkan jatah pensiun dari orang tuanya. Pemilihan usia 23 tahun adalah masa penyelesaian strata 1 (S1). "Jadi sampai anaknya kuliah, tetap diberi pensiun," ujarnya.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan akan menjalankan program pensiun pekerja mulai 1 Juli 2015. Besaran iuran yang harus disetor masih digodok.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G Masassya, mengatakan dengan adanya program ini maka setiap pekerja swasta akan mendapat uang pensiun bulanan. Besarannya sekitar 40% dari rata-rata upah per bulan saat masih bekerja. "Pekerja akan terima sekitar 40% dari rata-rata upah dia per bulan," jelasnya di Kantor Presiden, Jakarta,Kamis (4/6/2015). Jadi masing-masing pekerja akan menerima jumlah pensiun yang berbeda. Meskipun berada pada kantor yang sama. Penghitunga masa kerja juga dilakukan untuk program ini.
"Tergantung berapa besar ia punya income. Jadi perhitungannya nanti begitu," ujar Elvyn. Akan tetapi, kata Elvyn, program ini tidak berlaku bila masa iuran pensiunnya kurang dari 15 tahun. Pekerja hanya akan diberikan akumulasi dana yang sudah disetorkan beserta pengembangannya. "Jadi akan diberikan sekaligus akumulasinya. Kalau menerima penuh itu harus 15 tahun," tukasnya.Pemerintah hari ini menggelar rapat persiapan dimulainya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada 1 Juli 2015. Rapat ini langsung dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) di Istana Bogor.
Hadir dalam rapat tersebut adalah Kepala Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan, Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dan Dirut BPJS Elvyn G Masassya. Rapat berlangsung sekitar 2,5 jam, sejak pukul 18.00 WIB. Hasil rapat tersebut memutuskan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari Undang-undang SJSN harus segera diterbitkan dalam waktu dekat.
"Kita selesaikan PP dan itu harus keluar sesegera mungkin, supaya bisa dimulai per 1 Juli 2015," ungkap Sofyan usai rapat, Jumat (5/6/2015). Sementara itu, untuk besaran iuran pensiun yang harus disetorkan belum dapat diungkapkan. Opsi yang selama ini dibahas adalah 8% sebagai usulan Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan dan 1,5% sebagai usulan dunia usaha.
"Nanti besaran iuran akan dicantumkan di PP. Tunggu saja PP-nya keluar sebentar lagi," sebutnya. Beberapa yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan adalah makro perekonomian, kondisi perusahaan di dalam negeri hingga kesejahteraan para pekerjanya. "Karena kita ingin mendapatkan angka yang tepat. Jadi semua permasalahan dipertimbangkan," tukasnya.Bagi karyawan peserta jaminan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, mulai 1 Juli nanti akan mendapat fasilitas berbelanja sembako murah di BPJS Ketenagakerjaan secaraonline.
Perusahaan yang dulu bernama Jamsostek ini akan membuka toko online khusus yang menyediakan aneka kebutuhan pokok dengan harga murah. "Kita lagi bangun toko sembako virtual, pemesanannya harus order (pesan) dulu lewat online dan harus sekaligus dengan peserta lain dalam satu perusahaan," kata Direktur Utama Elvyn G Masassya ditemui usai peluncuran 203 kantor cabang di Gedung YTKI, Jakarta, Senin (15/6/2015).
Ia menjamin, gerai sembako online BPJS Ketenagakerjaan menjual produk dengan harga jauh lebih murah dibandingkan sembako di pasaran. Sebab, toko online ini termasuk sebagai fasilitas peserta jaminan. "Kalau beli di gerai online kita lebih murah. Kalau yang bukan online sudah ada dari dulu di Menara Jamsostek dan Cikarang, karena nanti peserta bertambah di daerah-daerah kita siasati dengan gerai online," ungkapnya.
Sementara, dalam proses pengiriman sembako tidak langsung dikirim ke alamat peserta, tapi dikirim ke lokasi pabrik atau kantor tempat bekerja. "Langsung ke pabrik. Itu sudah jadi keuntungan peserta selain 4 jaminan yang kita tawarkan yaitu jaminan hari tua, kecelakaan kerja, dan kematian," jelas EvlynSoal pembayaran, peserta bisa memanfaatkan dari nilai jaminan yang disetorkan ke BPJS Ketenagakerjaan. "Maka syaratnya buat peserta yang minimal sudah setahun jadi peserta," tutut Evlyn.
Realiasainya, lanjut Evlyn, akan mengacu pada mulai beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan secara penuh pada 1 Juli nanti. Saat ini, BPJS ketenagakerjaan sedang memfinalisasi teknologi untuk toko dunia maya tersebut. "Sekarang finalisasi saja, sistem IT sudah kita siapkan, nanti modelnya pakai kartu yang kita keluarkan," ujarnya. Evlyn mengatakan, dalam program tersebut, pihaknya menggandeng BUMN perkebunan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) sebagai pemasok sembako. "Gudang kita nggak perlu, karena kan kerja sama dengan produsen langsung, kita tunjuk RNI di tahap awal," tambah Evlyn.
Di luar pembukaan fasilitas gerai online, BPJS Ketenagakerjaan juga memastikan akan membangun sejumlah klinik kesehatan buat peserta jaminan. "Kita lagi on going process, akan kita dirikan klinik kesehatan khusus peserta," ungkapnya. Tahun depan, BPJS Ketenagakerjaan akan merealisasikan 100 klinik baru di sejumlah titik-titik yang menjadi kantong pekerjan. Investasi untuk pembangunan klinik ini mencapai Rp 200 miliar.
Untuk mengoperasikan klinik-klinik kesehatan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan akan menggandeng mitra yang sudah berpengalaman sebagai operator di bisnis kesehatan. "Patner belum kita tunjuk, tunggu 1 Juli nanti. Tapi konsepnya seperti anak usaha seperti Krakatau Steel yang punya rumah sakit sendiri, tapi masih tahapan review (kaji) kalau pengelolaannya," imbuhnya.
Cipaganti Siapkan Rp 300 Miliar Untuk Tambah 100 Armada Baru
Manajemen perusahaan jasa transportasi PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk yang sebelumnya dikenal dengan nama Cipaganti Citra Graha, berencana menambah 100 unit armada pada akhir tahun ini guna memperbaiki kinerja perusahaan. Direktur Keuangan Citra Maharlika Leonard Stephen Jonatan mengatakan tahun ini perusahaannya menyiapkan belanja modal sebesar Rp 25 miliar per bulan untuk keperluan operasional, atau Rp 300 miliar sepanjang 2015. Ia menjelaskan, belanja modal tersebut berasal dari kas internal perusahaan.
"Kami rencananya akan menambah armada baru sekitar 100 unit, untuk divisi shuttle dan rental," ujar Leonard usai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa (30/6). Leonard mengungkapkan saat ini perusahaan mengoperasikan sekitar 400 unit armada yang digunakan divisi shuttle dan travel, sedangkan jumlah armada di divisi rental ada sekitar 200 unit. Namun, ia menyatakan penambahan armada kemungkinan baru dilakukan pada akhir tahun.
"Penambahan armada kemungkinan besar pada kuartal IV 2015. Pada saat ini kami masih fokus ke konsolidasi manajemen yang baru," ungkapnya. Kendati berencana melakukan ekspansi, Leonard menyatakan tidak berharap banyak rencana itu mampu meningkatkan kinerja perusahaan di tahun ini. Pasalnya, ia merasa posisi semester I 2015 cukup berat bagi perusahaan.
"Semester I masih berat karena masih konsolidasi internal dan perlu pembenahan serta efisiensi. Targetnya tahun ini ada sedikit perbaikan tapi tidak signifikan," ujarnya. Seperti diketahui, sepanjang 2014, Cipaganti mencetak pendapatan Rp 490,59 miliar atau turun 25,75 persen dari posisi pendapatan di 2013 sebesar Rp 660,76 miliar. Beban pokok perusahaan meningkat jadi Rp 522,93 miliar di 2014 dibandingkan posisi beban pokok sebesar Rp 430,48 miliar di 2013.
Beban pemasaran perusahaan menjadi Rp 13,50 miliar di 2014, dari posisi beban pemasaran sebesar Rp 17,02 miliar di 2013. Beban umum dan administrasi menjadi Rp 74,01 miliar di 2014, atau naik dari posisi beban umum dan administrasi Rp 49,09 miliar di 2013. Rugi usaha Cipaganti tercatat Rp 224,91 miliar pada 2014, melonjak dari rugi usaha sebesar Rp 21,49 miliar di 2013. Sementara rugi kotor perusahaan mencapai Rp 32,33 miliar di 2014, dari laba kotor sebesar Rp 230,27 miliar di 2013.
Rugi sebelum pajak perusahaan menjadi Rp 286,78 miliar di 2014, atau naik dari rugi sebelum pajak sebesar Rp108,04 miliar di 2013. ari segi aset, Cipaganti mencatatkan nilai Rp733,83 miliar di tahun 2014, atau anjlok dari posisi aset sebesar Rp1,17 triliun di akhir 2013.
Seperti diketahui, masuknya Terra Invesment Holding Limited dalam jajaran pemegang saham mayoritas Cipaganti, membawa perubahan dalam tubuh perusahaan. Tidak hanya berganti nama dari PT Cipaganti Citra Graha Tbk menjadi PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk, perusahaan juga mengalami perombakan manajemen.
Pemegang saham Citra Maharlika sebelumnya telah memangkas jumlah komisaris, dari tujuh orang menjadi enam orang. Sementara, direksi dari semula lima orang dipangkas menjadi hanya tiga orang. Kali ini, perseroan kembali mengurangi jumlah komisaris, namun menambah direktur.
"Pak Lasmar Edulantes mundur dari jabatan komisaris. Sementara direktur yang baru adalah Budi Kaliwonto," ujar Direktur Cipaganti Jofial Mecca Alwis. Jofial menyatakan, hal tersebut diputuskan dalam RUPSLB dan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham. Ia juga menyatakan, dalam rapat tersebut diputuskan perseroan tidak membagikan dividen karena masih merugi.
PT Cipaganti Citra Graha (CPGT) mengganti sejumlah jabatan direksi dan komisaris pasca terkuaknya kasus penipuan dana Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada. Lasmar Lasmarias Edullantes, terpilih menjadi Direktur Utama menggantikan Andianto Setiabudi yang saat ini sudah ditetapkan menjadi tersangka utama penipuan dana nasabah koperasi. Pria asal Philipina tersebut sebelumnya merupakan seorang certified accountant yang baru saja terpilih sebagai komisaris independen di perusahaan operator jalan tol PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP).
Lasmar menjamin, dengan dua jabatan yang dijalani saat ini tidak akan menghambat kinerjanya. “Tugas saya di Cipaganti sebagai dirut adalah bagaimana masalah ini bisa diatasi dan menjalankan perusahaan ini menjadi lebih baik,” ujar dia usai rapat pemegang saham di Jakarta, Senin (25/8). Selain Lasmar, dalam RUPS tersebut juga menunjuk Marzuli Usman sebagai Komisaris Utama Perseroan menggantikan Julia Sri Redjeki yang juga ditetapkan sebagai tersangka.
Cipaganti Citra Graha harus menangguhkan persetujuan laporan keuangan dari pemegang saham pasca terkuaknya kasus Koperasi Cipaganti awal tahun ini. Dengan begitu, perseroan belum dapat membagikan dividen kepada pemegang saham. Direktur Cipaganti Toto Moeljono mengatakan penolakan ini merupakan bentuk kehati-hatian pemegang saham."Biasanya kalau naik para pemegang saham ya sudah dibiarkan saja, tapi ini enggak, artinya para pemegang saham ingin membuktikan sendiri," kata Toto.
Rapat yang menghabiskan waktu lebih dari lima jam itu, memutuskan agar manajemen perseroan mengaudit ulang kinerja keuangan 2013. Meski mengaku hanya memiliki 4 persen saham di koperasi tersebut, pihaknya menyadari kekhawatiran pemegang saham atas keterkaitan perseroan dengan bisnis koperasi. "Dana dari Koperasi Cipaganti gak ada lagi yang nyangkut dengan Tbk, kita sudah bayar lagi pinjaman yang dari Koperasi 2012 lalu," ujar Toto.
Toto menambahkan, setidaknya butuh satu bulan untuk mengaudit ulang laporan keuangan.
"Kami rencananya akan menambah armada baru sekitar 100 unit, untuk divisi shuttle dan rental," ujar Leonard usai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa (30/6). Leonard mengungkapkan saat ini perusahaan mengoperasikan sekitar 400 unit armada yang digunakan divisi shuttle dan travel, sedangkan jumlah armada di divisi rental ada sekitar 200 unit. Namun, ia menyatakan penambahan armada kemungkinan baru dilakukan pada akhir tahun.
"Penambahan armada kemungkinan besar pada kuartal IV 2015. Pada saat ini kami masih fokus ke konsolidasi manajemen yang baru," ungkapnya. Kendati berencana melakukan ekspansi, Leonard menyatakan tidak berharap banyak rencana itu mampu meningkatkan kinerja perusahaan di tahun ini. Pasalnya, ia merasa posisi semester I 2015 cukup berat bagi perusahaan.
"Semester I masih berat karena masih konsolidasi internal dan perlu pembenahan serta efisiensi. Targetnya tahun ini ada sedikit perbaikan tapi tidak signifikan," ujarnya. Seperti diketahui, sepanjang 2014, Cipaganti mencetak pendapatan Rp 490,59 miliar atau turun 25,75 persen dari posisi pendapatan di 2013 sebesar Rp 660,76 miliar. Beban pokok perusahaan meningkat jadi Rp 522,93 miliar di 2014 dibandingkan posisi beban pokok sebesar Rp 430,48 miliar di 2013.
Beban pemasaran perusahaan menjadi Rp 13,50 miliar di 2014, dari posisi beban pemasaran sebesar Rp 17,02 miliar di 2013. Beban umum dan administrasi menjadi Rp 74,01 miliar di 2014, atau naik dari posisi beban umum dan administrasi Rp 49,09 miliar di 2013. Rugi usaha Cipaganti tercatat Rp 224,91 miliar pada 2014, melonjak dari rugi usaha sebesar Rp 21,49 miliar di 2013. Sementara rugi kotor perusahaan mencapai Rp 32,33 miliar di 2014, dari laba kotor sebesar Rp 230,27 miliar di 2013.
Rugi sebelum pajak perusahaan menjadi Rp 286,78 miliar di 2014, atau naik dari rugi sebelum pajak sebesar Rp108,04 miliar di 2013. ari segi aset, Cipaganti mencatatkan nilai Rp733,83 miliar di tahun 2014, atau anjlok dari posisi aset sebesar Rp1,17 triliun di akhir 2013.
Seperti diketahui, masuknya Terra Invesment Holding Limited dalam jajaran pemegang saham mayoritas Cipaganti, membawa perubahan dalam tubuh perusahaan. Tidak hanya berganti nama dari PT Cipaganti Citra Graha Tbk menjadi PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk, perusahaan juga mengalami perombakan manajemen.
Pemegang saham Citra Maharlika sebelumnya telah memangkas jumlah komisaris, dari tujuh orang menjadi enam orang. Sementara, direksi dari semula lima orang dipangkas menjadi hanya tiga orang. Kali ini, perseroan kembali mengurangi jumlah komisaris, namun menambah direktur.
"Pak Lasmar Edulantes mundur dari jabatan komisaris. Sementara direktur yang baru adalah Budi Kaliwonto," ujar Direktur Cipaganti Jofial Mecca Alwis. Jofial menyatakan, hal tersebut diputuskan dalam RUPSLB dan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham. Ia juga menyatakan, dalam rapat tersebut diputuskan perseroan tidak membagikan dividen karena masih merugi.
PT Cipaganti Citra Graha (CPGT) mengganti sejumlah jabatan direksi dan komisaris pasca terkuaknya kasus penipuan dana Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada. Lasmar Lasmarias Edullantes, terpilih menjadi Direktur Utama menggantikan Andianto Setiabudi yang saat ini sudah ditetapkan menjadi tersangka utama penipuan dana nasabah koperasi. Pria asal Philipina tersebut sebelumnya merupakan seorang certified accountant yang baru saja terpilih sebagai komisaris independen di perusahaan operator jalan tol PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP).
Lasmar menjamin, dengan dua jabatan yang dijalani saat ini tidak akan menghambat kinerjanya. “Tugas saya di Cipaganti sebagai dirut adalah bagaimana masalah ini bisa diatasi dan menjalankan perusahaan ini menjadi lebih baik,” ujar dia usai rapat pemegang saham di Jakarta, Senin (25/8). Selain Lasmar, dalam RUPS tersebut juga menunjuk Marzuli Usman sebagai Komisaris Utama Perseroan menggantikan Julia Sri Redjeki yang juga ditetapkan sebagai tersangka.
Cipaganti Citra Graha harus menangguhkan persetujuan laporan keuangan dari pemegang saham pasca terkuaknya kasus Koperasi Cipaganti awal tahun ini. Dengan begitu, perseroan belum dapat membagikan dividen kepada pemegang saham. Direktur Cipaganti Toto Moeljono mengatakan penolakan ini merupakan bentuk kehati-hatian pemegang saham."Biasanya kalau naik para pemegang saham ya sudah dibiarkan saja, tapi ini enggak, artinya para pemegang saham ingin membuktikan sendiri," kata Toto.
Rapat yang menghabiskan waktu lebih dari lima jam itu, memutuskan agar manajemen perseroan mengaudit ulang kinerja keuangan 2013. Meski mengaku hanya memiliki 4 persen saham di koperasi tersebut, pihaknya menyadari kekhawatiran pemegang saham atas keterkaitan perseroan dengan bisnis koperasi. "Dana dari Koperasi Cipaganti gak ada lagi yang nyangkut dengan Tbk, kita sudah bayar lagi pinjaman yang dari Koperasi 2012 lalu," ujar Toto.
Toto menambahkan, setidaknya butuh satu bulan untuk mengaudit ulang laporan keuangan.
Tarif Listrik Naik Pemerintah Malah Minta Tambahan Subsidi Listrik Sebesar Rp 73 Triliun
Pemerintah mulai 2016 akan mencabut subsidi listrik rumah tangga untuk golongan pengguna 450 dan 900 volt ampere (VA) secara bertahap. Kendati demikian, anggaran subsidi listrik 2016 diusulkan naik 9,5 persen menjadi Rp 73,1 triliun dengan alasan pengguna listrik bersubsidi bertambah 3 juta pelanggan.
Jarman, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, menjelaskan kenaikan anggaran subsidi listrik disusulkan karena mempertimbangkan penambahan 3 juta pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk golongan pengguna listrik bersubsidi. "Dengan melihat pertumbuhan penjualan listrik 7,5 persen tahun ini, maka subsidi listrik diusulkan menjadi Rp 73,1 triliun," kata Jarman dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) di Gedung DPR, Selasa (30/6).
Jarman mengakui bahwa selama ini pemanfaatan listrik bersubsidi tidak tepat sasaran. Hal ini yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk mencabut subsidi listrik untuk golongan pengguna 450 VA dan 900 VA. "Pokoknya semua golongan listrik yang masih dapat subsidi dipertimbangkan (untuk dikurangi subsidinya). Ada skenarionya," ucap Jarman. Dalam forum yang sama, Anggota Banggar, Eki Awal Muharram meragukan akurasi data pelangan listrik yang dikantongi PLN dan pemerintah. Pasalnya, dia menilai selama ini selalu ada kesenjangan data dari dua sumber tersebut.
"Kalau mau akurat dan cepat pakai data dari PLN saja," ujar Eki.
Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara, menuturkan rencana kenaikan anggaran subsidi listrik sekitar 9,5 persen pada tahun depan belum final dan masih mungkin dikoreksi dalam pembahasan dengan DPR. Pada tahun depan, lanjut Suahasil, pemerintah telah menetapkan sejumlah target elekstrifikasi. Antara lain menaikkan rasio elektrifikasi, menurunkan susut jaringan, menurunkan penggunaan BBM, menguatkan listrik panas bumi dan tenaga surya, serta efisiensi anggaran
Pemerintah berwacana mencabut subsidi listrik untuk dialihkan menjadi subsidi langsung bagi kelompok masyarakat kecil yang membutuhkan. Dengan rencana tersebut, ke depannya hanya pelanggan listrik 450 VA yang akan mendapatkan transfer subsidi tunai senilai besaran kenaikan tarif listrik yang menjadi beban tambahannya. "Yang saya dengar, kebijakannya mengganti subsidi barangnya menjadi subsidi orangnya. Kalau kamu pakai listrik 450 VA, dikasih subsidi ke kamu untuk membayar listrik," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil di kantornya, Jumat (19/6).
Sofyan meyakini rencana pengalihan subsidi listrik ini tak akan memberatkan masyarakat kecil karena beban kenaikan tarif yang ditimbulkan dapat tertutup oleh dana subsidi langsung. Kebijakan ini juga dipastikan Sofyan akan tepat sasaran karena calon penerimanya sudah jelas mengacu pada data pelanggan. "Ini kan mudah karena semua pemilik listrik ada nomor rekeningnya, tinggal masuk saja ke rekening dia," tuturnya.
Apabila selama ini pelanggan membayar tagihan listrik ke rekening PLN, Sofyan menambahkan ke depannya pemerintah yang akan menyetor sejumlah uang ke rekening pelanggan. "Misalnya, harga sekarang Rp 500, lalu dinaikkan harga jadi Rp 1.000, tapi kita bayar mereka subsidi," katanya. Kebijakan ini, lanjut Sofyan, akan lebih menghemat penggunaan listrik mengingat tarifnya akan menjadi lebih mahal. "Karena sekarang listrik murah, siang-siang pun dihidupkan lampunya," tuturnya.
Sejauh ini, Sofyan Djalil menegaskan baru kelompok masyarakat pengguna listrik 450 VA yang dipertimbangkan mendapatkan subsidi tunai. sementara untuk kelompok pengguna listrik 900 VA dan di atasnya belum ada pembahasan untuk diberikan subsidi langung. "Sama seperti BBM sudah bebas subsidi. Nanti listrik diberikan subsidi dalam bentuk uang untuk rekening masing-masing," tuturnya.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP), pemerintah mengalokasikan anggaranb subsidi listrik sebesar Rp 73,14 triliun, turun Ro 28,16 persen dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai Rp 101,81 triliun.
Jarman, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, menjelaskan kenaikan anggaran subsidi listrik disusulkan karena mempertimbangkan penambahan 3 juta pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk golongan pengguna listrik bersubsidi. "Dengan melihat pertumbuhan penjualan listrik 7,5 persen tahun ini, maka subsidi listrik diusulkan menjadi Rp 73,1 triliun," kata Jarman dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) di Gedung DPR, Selasa (30/6).
Jarman mengakui bahwa selama ini pemanfaatan listrik bersubsidi tidak tepat sasaran. Hal ini yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk mencabut subsidi listrik untuk golongan pengguna 450 VA dan 900 VA. "Pokoknya semua golongan listrik yang masih dapat subsidi dipertimbangkan (untuk dikurangi subsidinya). Ada skenarionya," ucap Jarman. Dalam forum yang sama, Anggota Banggar, Eki Awal Muharram meragukan akurasi data pelangan listrik yang dikantongi PLN dan pemerintah. Pasalnya, dia menilai selama ini selalu ada kesenjangan data dari dua sumber tersebut.
"Kalau mau akurat dan cepat pakai data dari PLN saja," ujar Eki.
Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara, menuturkan rencana kenaikan anggaran subsidi listrik sekitar 9,5 persen pada tahun depan belum final dan masih mungkin dikoreksi dalam pembahasan dengan DPR. Pada tahun depan, lanjut Suahasil, pemerintah telah menetapkan sejumlah target elekstrifikasi. Antara lain menaikkan rasio elektrifikasi, menurunkan susut jaringan, menurunkan penggunaan BBM, menguatkan listrik panas bumi dan tenaga surya, serta efisiensi anggaran
Pemerintah berwacana mencabut subsidi listrik untuk dialihkan menjadi subsidi langsung bagi kelompok masyarakat kecil yang membutuhkan. Dengan rencana tersebut, ke depannya hanya pelanggan listrik 450 VA yang akan mendapatkan transfer subsidi tunai senilai besaran kenaikan tarif listrik yang menjadi beban tambahannya. "Yang saya dengar, kebijakannya mengganti subsidi barangnya menjadi subsidi orangnya. Kalau kamu pakai listrik 450 VA, dikasih subsidi ke kamu untuk membayar listrik," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil di kantornya, Jumat (19/6).
Sofyan meyakini rencana pengalihan subsidi listrik ini tak akan memberatkan masyarakat kecil karena beban kenaikan tarif yang ditimbulkan dapat tertutup oleh dana subsidi langsung. Kebijakan ini juga dipastikan Sofyan akan tepat sasaran karena calon penerimanya sudah jelas mengacu pada data pelanggan. "Ini kan mudah karena semua pemilik listrik ada nomor rekeningnya, tinggal masuk saja ke rekening dia," tuturnya.
Apabila selama ini pelanggan membayar tagihan listrik ke rekening PLN, Sofyan menambahkan ke depannya pemerintah yang akan menyetor sejumlah uang ke rekening pelanggan. "Misalnya, harga sekarang Rp 500, lalu dinaikkan harga jadi Rp 1.000, tapi kita bayar mereka subsidi," katanya. Kebijakan ini, lanjut Sofyan, akan lebih menghemat penggunaan listrik mengingat tarifnya akan menjadi lebih mahal. "Karena sekarang listrik murah, siang-siang pun dihidupkan lampunya," tuturnya.
Sejauh ini, Sofyan Djalil menegaskan baru kelompok masyarakat pengguna listrik 450 VA yang dipertimbangkan mendapatkan subsidi tunai. sementara untuk kelompok pengguna listrik 900 VA dan di atasnya belum ada pembahasan untuk diberikan subsidi langung. "Sama seperti BBM sudah bebas subsidi. Nanti listrik diberikan subsidi dalam bentuk uang untuk rekening masing-masing," tuturnya.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP), pemerintah mengalokasikan anggaranb subsidi listrik sebesar Rp 73,14 triliun, turun Ro 28,16 persen dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai Rp 101,81 triliun.
Bea Meterai Naik Jadi Satu Tarif Rp. 10.000 dan Berlaku Untuk Dokumen Softcopy
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengusulkan tarif tunggal bea meterai tempel sebesar Rp 10 ribu dalam revisi Undang-Undang Bea Meterai yang tengah disusun. Dengan demikian, nantinya tak akan ada lagi meterai tempel senilai Rp 3 ribu dan Rp 6 ribu.
Penjelasan Direktur P2 Humas Ditjen Pajak, Mekar Satria Utama ini sekaligus merevisi kajian Ditjen Pajak sebelumnya pada Maret lalu, di mana meterai seharga Rp 3 ribu naik menjadi Rp 10 ribu dan meterai seharga Rp 6 ribu naik menjadi Rp 18 ribu. "Nantinya tidak ada tarifnya yang Rp 18 ribu. Kami usulkan hanya satu tarif yaitu Rp 10 ribu, sehingga nantinya tidak ada lagi meterai harga Rp 3 ribu dan Rp 6 ribu," ujar Mekar di Jakarta, Selasa (30/6).
Mekar berdalih kenaikan bea meterai tersebut bertujuan untuk memudahkan masyarakat menggunakan meterai bagi keperluan transaksi. Menurutnya, ke depannya meterai Rp 10 ribu tersebut tidak hanya digunakan bagi legalitas dokumen maupun bukti transaksi hard-copy, tetapi juga untuk dokumen soft-copy.
"Bea meterai hanya dikenakan untuk pengguna meterai. Semua dokumen punya nilai masing-masing sehingga perlu dikenakan meterai. Rencananya, dalam bea meterai baru selain kita kenakan satu tarif kita juga bisa kenakan meterai ke dokumen soft-copy juga," tuturnya
Selain menetapkan bea meterai dalam satu tarif, alternatif lain yang diusulkan Ditjen Pajak di dalam revisi UU tersebut adalah kenaikan tarif meterai progresif sesuai dengan nilai transaksinya. Semakin tinggi nilai transaksinya, maka semakin tinggi juga nilai meterainya. "Jika berdasarkan persentase, maka setiap transaksi bea meterai tidak lagi seharga Rp 10 ribu. Ini hanya usulan, pembahasan terakhir bisa berbeda," jelas Mekar.
Lebih lanjut, Mekar menjelaskan, perubahan tarif bea meterai ini belum bisa dilaksanakan sesegera mungkin mengingat revisi UU Bea Meterai belum selesai. Namun, Ditjen Pajak mengusahakan agar revisi tersebut bisa selesai pada semester II tahun ini. "Kami perbaiki dulu UU Bea Meterai yang kami targetkan dikeluarkan pada tahun ini. Kalau kami siap, mungkin akan kami implementasikan mulai 1 Januari 2016. Kalau tidak bisa, kita bisa mundurkan ke 1 Juli 2016. Atau bisa saja kita mundurkan ke tahun 2017," tambahnya.
Sebagai informasi, aturan terakhir tentang bea meterai diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1995 yang kemudian diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai.
Sedangkan menurut UU Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, tarif bisa dinaikkan maksimal hanya enam kali. Bea meterai seharga Rp 3 ribu dan Rp 6 ribu ini sudah mengalami kenaikan enam kali sehingga perlu dilakukan revisi UU tersebut
Penjelasan Direktur P2 Humas Ditjen Pajak, Mekar Satria Utama ini sekaligus merevisi kajian Ditjen Pajak sebelumnya pada Maret lalu, di mana meterai seharga Rp 3 ribu naik menjadi Rp 10 ribu dan meterai seharga Rp 6 ribu naik menjadi Rp 18 ribu. "Nantinya tidak ada tarifnya yang Rp 18 ribu. Kami usulkan hanya satu tarif yaitu Rp 10 ribu, sehingga nantinya tidak ada lagi meterai harga Rp 3 ribu dan Rp 6 ribu," ujar Mekar di Jakarta, Selasa (30/6).
Mekar berdalih kenaikan bea meterai tersebut bertujuan untuk memudahkan masyarakat menggunakan meterai bagi keperluan transaksi. Menurutnya, ke depannya meterai Rp 10 ribu tersebut tidak hanya digunakan bagi legalitas dokumen maupun bukti transaksi hard-copy, tetapi juga untuk dokumen soft-copy.
"Bea meterai hanya dikenakan untuk pengguna meterai. Semua dokumen punya nilai masing-masing sehingga perlu dikenakan meterai. Rencananya, dalam bea meterai baru selain kita kenakan satu tarif kita juga bisa kenakan meterai ke dokumen soft-copy juga," tuturnya
Selain menetapkan bea meterai dalam satu tarif, alternatif lain yang diusulkan Ditjen Pajak di dalam revisi UU tersebut adalah kenaikan tarif meterai progresif sesuai dengan nilai transaksinya. Semakin tinggi nilai transaksinya, maka semakin tinggi juga nilai meterainya. "Jika berdasarkan persentase, maka setiap transaksi bea meterai tidak lagi seharga Rp 10 ribu. Ini hanya usulan, pembahasan terakhir bisa berbeda," jelas Mekar.
Lebih lanjut, Mekar menjelaskan, perubahan tarif bea meterai ini belum bisa dilaksanakan sesegera mungkin mengingat revisi UU Bea Meterai belum selesai. Namun, Ditjen Pajak mengusahakan agar revisi tersebut bisa selesai pada semester II tahun ini. "Kami perbaiki dulu UU Bea Meterai yang kami targetkan dikeluarkan pada tahun ini. Kalau kami siap, mungkin akan kami implementasikan mulai 1 Januari 2016. Kalau tidak bisa, kita bisa mundurkan ke 1 Juli 2016. Atau bisa saja kita mundurkan ke tahun 2017," tambahnya.
Sebagai informasi, aturan terakhir tentang bea meterai diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1995 yang kemudian diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai.
Sedangkan menurut UU Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, tarif bisa dinaikkan maksimal hanya enam kali. Bea meterai seharga Rp 3 ribu dan Rp 6 ribu ini sudah mengalami kenaikan enam kali sehingga perlu dilakukan revisi UU tersebut
Taspen Akan Bayarkan THR Bagi Pensiun PNS Tanggal 13 Juli
PT Taspen siap untuk membayarkan pensiun bulan ketiga belas dan rapel pensiun tahun 2015 bagi para pensiunan mulai Juli. Sekretaris Perusahaan PT Taspen Iwan Soeroto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (30/6/2015) menyebutkan, pembayaran pensiun tersebut dibayarkan pada kantor bayar masing-masing melalui rekening bank pada 1 Juli. Adapun untuk tunai atau pos pada 4 Juli.
"Pembayaran pensiun bulan ketiga belas tahun 2015 ini hanya memuat jumlah penerimaan pensiun tanpa tunjangan beras dan tanpa potongan, kecuali potongan pajak penghasilan (PPh pasal 21)," katanya. Menurut dia, bagi penerima pensiun yang memperoleh lebih dari satu jenis pensiun atau pensiun rangkap, maka Taspen akan memberikan salah satu dari penghasilan yang tertinggi.
"Sedangkan, bagi penerima pensiun terusan dari penerima pensiun yang telah meninggal dunia, maka Taspen akan menyalurkan gaji ketiga belas sebesar gaji terusan," kata dia. Selain itu, ujarnya, untuk pembayaran pensiun bulan ketiga belas bagi pensiunan eks Departemen Perhubungan pada PT KAI (persero) akan diatur dalam petunjuk pelaksanaan tersendiri.
Sementara, untuk pembayaran rapel pensiun dari Januari hingga Juni 2015 akan dilaksanakan mulai 13 Juli 2015. Pembayaran rapel ini untuk mengantisipasi kenaikan pensiun mulai 1 Januari 2015 dengan besaran kenaikan rata-rata 4 persen dari tahun 2014, yang belum dibayarkan hingga saat ini.
Pada Senin (1/6/2015) depan, PT Taspen Persero (Taspen) membayarkan pengembalian Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Taperum PNS). Namun begitu, PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan serta TNI/Polri masuk dalam pengecualian pembayaran tersebut.
Dalam siaran persnya pada Kamis (28/5/2015), Sekretaris Perusahaan Taspen Iwan Soeroto mengatakan bahwa pembayaran tersebut akan dilakukan satu paket dengan pembayaran pensiun pertama dan tabungan hari tua (THT) pada masing-masing kantor cabang Taspen. "Pembayaran dilakukan satu paket untuk kemudahan PNS dalam menerima haknya," katanya di Jakarta.
Pengembalian pembayaran Taperum PNS berdasarkan perjanjian kerja sama antara PT Taspen Persero dengan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum PNS) No.JAN/98/DIR/2015 tentang pelayanan pembayaran pengembalian tabungan perumahan pegawai negeri sipil.
Selain membayar tabungan, PNS juga diwajibkan membayar iuran. Jumlah iuran Taperum PNS selama ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 46/1994. Pada peraturan itu setiap PNS (non TNI/ Polri/ Kemhan) diwajibkan setiap bulan membayar iuran dari gajinya sebesar Rp 3.000 untuk golongan I, Rp 5.000 (golongan II), Rp 7.000 (golongan III), dan Rp 10.000 (golongan IV). Hingga kini, iuran sedang diusahakan menjadi 2,5 persen dari total gaji PNS.
"Pembayaran pensiun bulan ketiga belas tahun 2015 ini hanya memuat jumlah penerimaan pensiun tanpa tunjangan beras dan tanpa potongan, kecuali potongan pajak penghasilan (PPh pasal 21)," katanya. Menurut dia, bagi penerima pensiun yang memperoleh lebih dari satu jenis pensiun atau pensiun rangkap, maka Taspen akan memberikan salah satu dari penghasilan yang tertinggi.
"Sedangkan, bagi penerima pensiun terusan dari penerima pensiun yang telah meninggal dunia, maka Taspen akan menyalurkan gaji ketiga belas sebesar gaji terusan," kata dia. Selain itu, ujarnya, untuk pembayaran pensiun bulan ketiga belas bagi pensiunan eks Departemen Perhubungan pada PT KAI (persero) akan diatur dalam petunjuk pelaksanaan tersendiri.
Sementara, untuk pembayaran rapel pensiun dari Januari hingga Juni 2015 akan dilaksanakan mulai 13 Juli 2015. Pembayaran rapel ini untuk mengantisipasi kenaikan pensiun mulai 1 Januari 2015 dengan besaran kenaikan rata-rata 4 persen dari tahun 2014, yang belum dibayarkan hingga saat ini.
Pada Senin (1/6/2015) depan, PT Taspen Persero (Taspen) membayarkan pengembalian Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Taperum PNS). Namun begitu, PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan serta TNI/Polri masuk dalam pengecualian pembayaran tersebut.
Dalam siaran persnya pada Kamis (28/5/2015), Sekretaris Perusahaan Taspen Iwan Soeroto mengatakan bahwa pembayaran tersebut akan dilakukan satu paket dengan pembayaran pensiun pertama dan tabungan hari tua (THT) pada masing-masing kantor cabang Taspen. "Pembayaran dilakukan satu paket untuk kemudahan PNS dalam menerima haknya," katanya di Jakarta.
Pengembalian pembayaran Taperum PNS berdasarkan perjanjian kerja sama antara PT Taspen Persero dengan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum PNS) No.JAN/98/DIR/2015 tentang pelayanan pembayaran pengembalian tabungan perumahan pegawai negeri sipil.
Selain membayar tabungan, PNS juga diwajibkan membayar iuran. Jumlah iuran Taperum PNS selama ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 46/1994. Pada peraturan itu setiap PNS (non TNI/ Polri/ Kemhan) diwajibkan setiap bulan membayar iuran dari gajinya sebesar Rp 3.000 untuk golongan I, Rp 5.000 (golongan II), Rp 7.000 (golongan III), dan Rp 10.000 (golongan IV). Hingga kini, iuran sedang diusahakan menjadi 2,5 persen dari total gaji PNS.
Pengusaha Tambang Batubara Menolak Kewajiban Penggunaan Rupiah
Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) memprotes kebijakan kewajiban penggunaan mata uang rupiah yang akan berlaku mulai 1 Juli 2015 besok. Gabungan pengusaha tambang ini meminta pemerintah dan Bank Indonesia mengevaluasi kembali kebijakan tersebut. Pandu P Sjahrir, Ketua Umum APBI mengatakan, sedikitnya ada enam alasan yang membuat pengusaha tambang batubara menolak kewajiban penggunaan rupiah.
Pertama, keharusan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Republik Indonesia, bertentangan dengan keputusan Menteri Keuangan yang diberikan kepada mayoritas pengusaha tambang. "Mayoritas anggota APBI sudah mendapatkan SK dari Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan perusahaan dalam mata uang asing. Kebijakan baru ini dikhawatirkan berakibat pada gangguan modal dan investasi asing," kata Pandu saat menggelar konferensi pers di kantornya, Senin (29/9/2015).
Kedua, Direktur Jenderal Pajak telah memberikan restu kepada sejumlah anggota APBI selaku wajib pajak untuk dapat menggunakan mata uang selain rupiah.
Pertama, keharusan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Republik Indonesia, bertentangan dengan keputusan Menteri Keuangan yang diberikan kepada mayoritas pengusaha tambang. "Mayoritas anggota APBI sudah mendapatkan SK dari Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan perusahaan dalam mata uang asing. Kebijakan baru ini dikhawatirkan berakibat pada gangguan modal dan investasi asing," kata Pandu saat menggelar konferensi pers di kantornya, Senin (29/9/2015).
Kedua, Direktur Jenderal Pajak telah memberikan restu kepada sejumlah anggota APBI selaku wajib pajak untuk dapat menggunakan mata uang selain rupiah.
Ketiga, penetapan harga batubara acuan (HBA) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) selama ini telah menggunakan Dollar Amerika Serikat. Dengan demikian, harga komoditas batubara nasional sangat terikat dengan perdagangan internasional. "Sulit bagi pengusaha untuk mengonversi dollar hasil penjualan batubara, karena risiko kerugian akibat kurs sangat tinggi," ujar Pandu.
Keempat, perusahaan pemegang konsesi perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) sudah dijamin menggunakan mata uang asing selain rupiah. Karena itu, Peraturan Bank Indonesia tersebut jelas bertentangan dengan kontrak yang berlaku.
Kelima, peralatan tambang umumnya dibeli memakai dollar AS. Jika transaksi itu dikonversi ke rupiah maka akan terjadi kesenjangan antara transaksi pengadaan dan transaksi perolehan.
Keenam, penggunaan mata uang selain rupiah juga diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 10/2015. "APBI telah mengirimkan surat resmi ke Bank Indonesia untuk menolak kebijakan itu," katanya
Keempat, perusahaan pemegang konsesi perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) sudah dijamin menggunakan mata uang asing selain rupiah. Karena itu, Peraturan Bank Indonesia tersebut jelas bertentangan dengan kontrak yang berlaku.
Kelima, peralatan tambang umumnya dibeli memakai dollar AS. Jika transaksi itu dikonversi ke rupiah maka akan terjadi kesenjangan antara transaksi pengadaan dan transaksi perolehan.
Keenam, penggunaan mata uang selain rupiah juga diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 10/2015. "APBI telah mengirimkan surat resmi ke Bank Indonesia untuk menolak kebijakan itu," katanya
Analisa Dampak Kerugian Krisis Utang Yunani Bagi Uni Eropa dan Negara Berkembang
Krisis utang Yunani semakin panas. Hari ini Yunani harus bayar utang ke International Monetary Fund (IMF) 1,54 miliar euro (Rp 22 triliun) tapi tak punya uang. Tawaran dana bantuan dari Troika (IMF, Uni Eropa, dan Bank Sentral Eropa) ditolak, dengan alasan mau minta rakyat lakukan voting terlebih dahulu. Akibatnya, Standard and Poor's (S&P) memangkas peringkat utang Yunani menjadi CCC- dengan level junkalias sampah. Lembaga pemeringkat internasional itu juga memprediksi ada 50% kemungkinan Yunani keluar dari Uni Eropa atau bahkan dikeluarkan.
"Ancaman gagal bayar ini bisa berlanjut sampai enam bulan ke depan, kecuali ada perubahan situasi yang drastis," kata S&P seperti dikutip Reuters, Selasa (30/6/2015). Siapa yang rugi jika Yunani akhirnya keluar dari Uni Eropa? Imbasnya akan terasa hingga ke ekonomi negara-negara berkembang. Namun yang paling dirugikan adalah rakyat Yunani sendiri. Jika Yunani sampai keluar dari Uni Eropa, maka uang yang digunakan tak lagi euro melainkan balik ke drachma. Nilai tukar drachma dipastikan akan sangat rendah dibandingkan euro dan dolar AS.
Ekonomi Yunani bakal hancur karena harus menambal utang senilai 340 miliar euro (Rp 5.000 triliun) sendirian. Pemegang utang Yunani tersebar di negara-negara Uni Eropa. Selain itu nilai aset (properti, saham, dan lain-lain) akan anjlok, inflasi melambung, dan pengangguran di mana-mana, mirip seperti Indonesia saat krisis ekonomi (krismon) 1998 silam.
Dengan produk domestik bruto (PDB) US$ 242 miliar dan utang yang menggunung, jatuhnya Yunani diprediksi tidak akan sampai menyeret Uni Eropa masuk resesi. Yunani terancam bangkrut karena tak punya uang buat bayar utang. Sebenarnya Yunani bisa lolos dari ancaman kebangkrutan ini, tapi ada syaratnya. Negara Dewa-Dewi itu Selasa 30 Juni 2015 ini harus membayar utang sebesar 1,54 miliar euro (Rp 22 triliun) ke International Monetary Fund (IMF). Kuartal berikutnya sampai akhir tahun masih ada utang-utang yang harus dibayar Yunani.
Total utangnya sendiri mencapai 340 miliar euro yang didapat dari banyak bank di Uni Eropa, IMF, dan Bank Sentral Eropa alias Europan Central Bank (ECB). Para krediturnya ini diberi julukan Troika. Pemerintah Yunani yang dipimpin Perdana Menteri Alexis Tsipras sudah mengaku tak sanggup bayar karena tak punya uang. Nah, Troika sudah menawarkan bantuan untuk lunasi utangnya tahun ini dengan memberi utang baru senilai 7,2 miliar euro (Rp 108 triliun).
Dana bantuan ini menjadi satu-satunya harapan Yunani untuk bisa melunasi utang lamanya. Tentunya dana bantuan ini tidak gratis alias ada syaratnya. Troika hanya meminta Yunani mereformasi ekonomi, caranya dengan memangkas anggaran pemerintah yang selama ini terbebani oleh besarnya dana pensiun pegawai negeri sipil (PNS) dan menaikkan pajak.
"Jika orang-orang Yunani ingin bergerak maju dengan penghematan (menyetujui syarat yang diajukan kreditur), orang-orang muda akan banyak pindah ke luar negeri dalam jumlah ribuan, ini akan menciptakan pengangguran, dan jika warga menyetujui program baru, pinjaman baru, jika itu adalah pilihan mereka kami akan menghormatinya, tapi kami tidak akan melaksanakannya," ujar Tsipras dalam sebuah wawancara dengan TV lokal seperti dikutip dari CNN, Selasa (30/6/2015).
Meski utangnya jatuh tempo hari ini, Yunani baru akan melakukan voting atas syarat Troika ini Sabtu 5 Juli 2015. Yunani tampaknya belum bisa mengambil sikap atas penyelesaian utang 1,54 miliar euro (Rp 22 triliun) kepada International Monetary Fund (IMF). Utang ini jatuh tempo tepat hari ini, 30 Juni 2015. Sebenarnya, Yunani bisa saja terlepas dari ancaman bangkrut jika bersedia menerima pinjaman kembali dari para kreditur yang tergabung dalam Troika, yaitu Uni Eropa, European Central Bank (ECB/Bank Sentral Eropa), dan IMF.
Troika ini bersedia memberikan bantuan hingga 7,2 miliar euro (Rp 108 triliun) untuk menutupi utang tersebut sampai akhir tahun ini dengan syarat tertentu, di antaranya Yunani diminta memangkas anggaran, terutama dana pensiun PNS, hingga menaikkan pajak. Sayangnya, Tsipras masih akan mengandalkan referendum yang akan digelar pada 5 Juli mendatang. Tsipras meminta jawaban dari rakyat Yunani menerima atau menolak syarat yang diajukan kreditur. Ini sekaligus akan menentukan Yunani apakah akan tetap berada di zona Eropa.
Meski demikian, Tsipras kemungkinan akan mundur jika warga tidak menerima keputusannya untuk tetap menolak utang baru. Sementara itu, para pemimpin Eropa dengan jelas menyebutkan, mereka belum bisa menyelamatkan Yunani dari kekacauan ekonomi, ini menjadi semacam 'gempa' politik di Athena.
Wacana pengunduran diri oleh Tsipras bisa menjadi peristiwa besar. Pada Senin malam di Athena, Tsipras memberikan sinyal kuat untuk mundur dari jabatannya jika hasil dari referendum nanti bertentangan dengan keputusannya. "Jika orang-orang Yunani ingin bergerak maju dengan penghematan (menyetujui syarat yang diajukan kreditur), orang-orang muda akan banyak pindah ke luar negeri dalam jumlah ribuan, ini akan menciptakan pengangguran, dan jika warga menyetujui program baru, pinjaman baru, jika itu adalah pilihan mereka kami akan menghormatinya, tapi kami tidak akan melaksanakannya," ujar Tsipras dalam sebuah wawancara dengan TV Yunani seperti dikutip dari cnn.com, Selasa (30/6/2015).
"Saya mengatakan bahwa saya tidak bisa menjadi perdana menteri dengan keadaan ini," katanya. Sejak Senin, bank-bank di Yunani telah ditutup untuk mencegah penarikan uang secara besar-besaran. Tawaran bailout secara hukum akan berakhir hari ini. Namun, Tsipras masih bersikeras untuk mengambil keputusan lewat voting.
"Ancaman gagal bayar ini bisa berlanjut sampai enam bulan ke depan, kecuali ada perubahan situasi yang drastis," kata S&P seperti dikutip Reuters, Selasa (30/6/2015). Siapa yang rugi jika Yunani akhirnya keluar dari Uni Eropa? Imbasnya akan terasa hingga ke ekonomi negara-negara berkembang. Namun yang paling dirugikan adalah rakyat Yunani sendiri. Jika Yunani sampai keluar dari Uni Eropa, maka uang yang digunakan tak lagi euro melainkan balik ke drachma. Nilai tukar drachma dipastikan akan sangat rendah dibandingkan euro dan dolar AS.
Ekonomi Yunani bakal hancur karena harus menambal utang senilai 340 miliar euro (Rp 5.000 triliun) sendirian. Pemegang utang Yunani tersebar di negara-negara Uni Eropa. Selain itu nilai aset (properti, saham, dan lain-lain) akan anjlok, inflasi melambung, dan pengangguran di mana-mana, mirip seperti Indonesia saat krisis ekonomi (krismon) 1998 silam.
Dengan produk domestik bruto (PDB) US$ 242 miliar dan utang yang menggunung, jatuhnya Yunani diprediksi tidak akan sampai menyeret Uni Eropa masuk resesi. Yunani terancam bangkrut karena tak punya uang buat bayar utang. Sebenarnya Yunani bisa lolos dari ancaman kebangkrutan ini, tapi ada syaratnya. Negara Dewa-Dewi itu Selasa 30 Juni 2015 ini harus membayar utang sebesar 1,54 miliar euro (Rp 22 triliun) ke International Monetary Fund (IMF). Kuartal berikutnya sampai akhir tahun masih ada utang-utang yang harus dibayar Yunani.
Total utangnya sendiri mencapai 340 miliar euro yang didapat dari banyak bank di Uni Eropa, IMF, dan Bank Sentral Eropa alias Europan Central Bank (ECB). Para krediturnya ini diberi julukan Troika. Pemerintah Yunani yang dipimpin Perdana Menteri Alexis Tsipras sudah mengaku tak sanggup bayar karena tak punya uang. Nah, Troika sudah menawarkan bantuan untuk lunasi utangnya tahun ini dengan memberi utang baru senilai 7,2 miliar euro (Rp 108 triliun).
Dana bantuan ini menjadi satu-satunya harapan Yunani untuk bisa melunasi utang lamanya. Tentunya dana bantuan ini tidak gratis alias ada syaratnya. Troika hanya meminta Yunani mereformasi ekonomi, caranya dengan memangkas anggaran pemerintah yang selama ini terbebani oleh besarnya dana pensiun pegawai negeri sipil (PNS) dan menaikkan pajak.
"Jika orang-orang Yunani ingin bergerak maju dengan penghematan (menyetujui syarat yang diajukan kreditur), orang-orang muda akan banyak pindah ke luar negeri dalam jumlah ribuan, ini akan menciptakan pengangguran, dan jika warga menyetujui program baru, pinjaman baru, jika itu adalah pilihan mereka kami akan menghormatinya, tapi kami tidak akan melaksanakannya," ujar Tsipras dalam sebuah wawancara dengan TV lokal seperti dikutip dari CNN, Selasa (30/6/2015).
Meski utangnya jatuh tempo hari ini, Yunani baru akan melakukan voting atas syarat Troika ini Sabtu 5 Juli 2015. Yunani tampaknya belum bisa mengambil sikap atas penyelesaian utang 1,54 miliar euro (Rp 22 triliun) kepada International Monetary Fund (IMF). Utang ini jatuh tempo tepat hari ini, 30 Juni 2015. Sebenarnya, Yunani bisa saja terlepas dari ancaman bangkrut jika bersedia menerima pinjaman kembali dari para kreditur yang tergabung dalam Troika, yaitu Uni Eropa, European Central Bank (ECB/Bank Sentral Eropa), dan IMF.
Troika ini bersedia memberikan bantuan hingga 7,2 miliar euro (Rp 108 triliun) untuk menutupi utang tersebut sampai akhir tahun ini dengan syarat tertentu, di antaranya Yunani diminta memangkas anggaran, terutama dana pensiun PNS, hingga menaikkan pajak. Sayangnya, Tsipras masih akan mengandalkan referendum yang akan digelar pada 5 Juli mendatang. Tsipras meminta jawaban dari rakyat Yunani menerima atau menolak syarat yang diajukan kreditur. Ini sekaligus akan menentukan Yunani apakah akan tetap berada di zona Eropa.
Meski demikian, Tsipras kemungkinan akan mundur jika warga tidak menerima keputusannya untuk tetap menolak utang baru. Sementara itu, para pemimpin Eropa dengan jelas menyebutkan, mereka belum bisa menyelamatkan Yunani dari kekacauan ekonomi, ini menjadi semacam 'gempa' politik di Athena.
Wacana pengunduran diri oleh Tsipras bisa menjadi peristiwa besar. Pada Senin malam di Athena, Tsipras memberikan sinyal kuat untuk mundur dari jabatannya jika hasil dari referendum nanti bertentangan dengan keputusannya. "Jika orang-orang Yunani ingin bergerak maju dengan penghematan (menyetujui syarat yang diajukan kreditur), orang-orang muda akan banyak pindah ke luar negeri dalam jumlah ribuan, ini akan menciptakan pengangguran, dan jika warga menyetujui program baru, pinjaman baru, jika itu adalah pilihan mereka kami akan menghormatinya, tapi kami tidak akan melaksanakannya," ujar Tsipras dalam sebuah wawancara dengan TV Yunani seperti dikutip dari cnn.com, Selasa (30/6/2015).
"Saya mengatakan bahwa saya tidak bisa menjadi perdana menteri dengan keadaan ini," katanya. Sejak Senin, bank-bank di Yunani telah ditutup untuk mencegah penarikan uang secara besar-besaran. Tawaran bailout secara hukum akan berakhir hari ini. Namun, Tsipras masih bersikeras untuk mengambil keputusan lewat voting.
Daftar Negara Negara Yang Bangkrut dan Tidak Mampu Bayar Hutang
Tak hanya Yunani. Sejumlah negara di dunia juga ada yang bangkrut dan tidak bisa membayar utang-utangnya. Bahkan tak jelas nasib utangnya sampai sekarang seperti apa.Hari ini, Yunani sepertinya tidak bisa membayar utang jatuh temponya senilai 1,5 milier euro (US$ 1,7 miliar) atau sekitar Rp 22 triliun. Dengan begitu, maka Yunani pun dianggap tidak akan bisa menyelesaikan total utangnya yang senilai 323 miliar euro (US$ 360 miliar) atau sekitar Rp 4.680 triliun.
Kasus Yunani ini bikin geger dunia. Karena dikhawatirkan dampak krisis bisa merembet ke mana-mana. Meski begitu, jumlah utang Yunani ini masih lebih rendah dari aset Lehman Brothers di Amerika Serikat (AS) yang harus diselamatkan pada saat krisis 2008 lalu. Aset Lehman Brothers yang harus diselamatkan pemerintah AS mencapai US$ 600 miliar, atau sekitar Rp 7.800 triliun.
Berikut cerita negara yang pernah bangkrut tidak bisa membayar utangnya sejak 2000, seperti dilansir dari CNN, Selasa (30/6/2015).
Kasus Yunani ini bikin geger dunia. Karena dikhawatirkan dampak krisis bisa merembet ke mana-mana. Meski begitu, jumlah utang Yunani ini masih lebih rendah dari aset Lehman Brothers di Amerika Serikat (AS) yang harus diselamatkan pada saat krisis 2008 lalu. Aset Lehman Brothers yang harus diselamatkan pemerintah AS mencapai US$ 600 miliar, atau sekitar Rp 7.800 triliun.
Berikut cerita negara yang pernah bangkrut tidak bisa membayar utangnya sejak 2000, seperti dilansir dari CNN, Selasa (30/6/2015).
- Yunani dengan utang US$ 138 miliar
Pada Maret 2012 lalu, Yunani juga tidak bisa membayar utang-utangnya senilai US$ 138 miliar, atau sekitar Rp 1.794 triliun. Namun, Yunani mendapat bantuan dari partnernya di Eropa berupa suntikan dana (bailout). Ini yang menjadi pemicu terjadinya krisis lanjutan di Yunani saat ini. - Argentina dengan utang US$ 95 miliar
Pada November 2001, mata uang Argentina dipatok sama dengan dolar AS dalam bertahun-tahun. Namun ternyata, nilai tukar mata uang Argentina dengan mata uang asing menjadi tidak akurat. Akhirnya muncul kepanikan, dan warga Argentina mulai menarik uang dari perbankan, namun ditahan oleh pemeintahnya. Kondisi ini membuat ekonomi negara ini turun menjadi hanya sepertiganya dalam setahun, menurut data IMF. Pada Juli 2014, Argentina dinyatakan gagal bayar (default), tidak bisa membayar utangnya kepada kreditur. Sampai saat ini, status Argentina masih gagal bayar. Utang Argentina ini jauh lebih kecil dari Yunani, namun ukuran ekonomi Yunani hanya setengah Argentina. - Jamaika dengan utang US$ 7,9 miliar
Kejadiannya pada Februari 2010. Pemerintah negara ini melakukan belanja anggaran besar bertahun-tahun, dan tingginya inflasi membuat Jamaika tidak bisa membayar utang-utangnya 5 thaun yang lalu. Saat itu, 40% dari anggaran pemerintah dialokasikan untuk membayar utang. Ekonomi Jamaika yang bergantung pada pariwisata, menderita karena resesi ekonomi di AS pada akhir 2008. - Ekuador dengan utang US$ 3,2 miliar
Pada Desember 2008, Ekuador menyatakan tak mau membayar utangnya. Presiden Ekuador saat itu, Rafael Correa mengatakan tidak kepada krediturnya. Alasannya, Correa menyatakan, utang-utang dari hedge fund asal Amerika Serikat (AS) tidak bermoral. Sebenarnya Ekuador merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alam, dan bisa membayar utangnya. Namun mereka memilih tidak membayar.
Monday, June 29, 2015
Krisis Yunani Akan Seret Rupiah Ke Level Rp. 14.000
Ancaman krisis Yunani semakin dekat seiring tanggal jatuh tempo atas utang sebesar 1,54 miliar euro (Rp 22 triliun) kepada International Monetary Fund (IMF) tepat hari ini, 30 Juni 2015.Yunani masih bersikeras untuk menolak pinjaman atau utang baru yang ditawarkan para kreditur yang disebut Troika, yaitu Uni Eropa, European Central Bank (ECB/Bank Sentral Eropa), dan IMF.
Troika ini bersedia memberikan bantuan hingga 7,2 miliar euro (Rp 108 triliun) untuk menutupi utang tersebut sampai akhir tahun ini dengan syarat tertentu, di antaranya Yunani diminta memangkas anggaran, terutama dana pensiun PNS, hingga menaikkan pajak. Jika Yunani dinyatakan bangkrut, tentu akan ada dampak terhadap negara-negara lain terutama negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Seperti apa?
Senior Analis Bahana Securities Harry Shu melihat, krisis Yunani akan berdampak pada negara-negara lain termasuk Indonesia. Ancaman krisis ini telah membuat mata uang euro tertekan dan menguatkan mata uang dolar Amerika Serikat (AS). Penguatan dolar AS ini juga akan menekan mata uang negara lainnya termasuk Indonesia. "Sekarang sudah kelihatan kan, rupiah makin melemah. Kondisi Yunani ini bikin euro melemah, kalau euro melemah, dolar AS makin kuat, kalau dolar AS kuat, rupiah ya terus melemah," ungkap dia, Selasa (30/6/2015).
Lebih jauh Harry menjelaskan, jika Yunani dinyatakan gagal bayar atas utang-utangnya tidak menutup kemungkinan ancaman krisis melanda negeri dewa-dewi ini. Tentu ini akan menyeret negara lain termasuk Indonesia. Seiring penguatan dolar AS akibat krisis Yunani, rupiah akan semakin melemah bahkan diperkirakan bisa mencapai level Rp 14.000 di akhir tahun.
Kondisi tersebut diperburuk dengan rencana naiknya suku bunga bank sentral AS The Federal Reserve (The Fed). Hal tersebut akan semakin menekan mata uang Garuda.
"Ekspektasi rupiah bisa di Rp 14.000. Itu kalau Yunani bangkrut, ditambah ada kenaikan The Fed, kalau dua itu dikombinasikan, akan membuat super dolar tentunya, jadi bisa ke arah Rp 14.000," sebut harry. Ia mengungkapkan, pengaruh krisis Yunani tak berhenti di situ. Sektor keuangan lain seperti pasar modal juga akan kena imbasnya. Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga akan terkoreksi mengekor pelemahan rupiah.
Diperkirakan IHSG akan berada di level 5.100, jauh di bawah prediksi sebelumnya yang diyakini bisa menembus level 5.900. "Tentu kalau rupiah melemah, IHSG mengikuti, karena kan kalau rupiah melemah menurunkan laba perusahaan-perusahaan," kata dia. Nilai tukar rupiah masih belum menunjukkan taringnya terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Apalagi ditambah sentimen Yunani yang mau bangkrut, rupiah bisa makin terpuruk.
Ekonom Bank Mandiri Destry Damayanti mengatakan, lemahnya nilai tukar rupiah lebih kepada dampak dari persepsi pasar saja. Dulu pelaku pasar terlalu percaya bahwa Jokowi bisa membuat rupiah makin menguat.
"Mereka (investor) karena overconfident kan sebelumnya ke Indonesia, ke Pak Jokowi. Kemudian pada saat melihat ini, tiga bulan pertama boleh dibilang nggak ada apa-apa karena kan masih mengurusi APBN-P, terus masih ada masalah nomenklatur kementerian. Jadi boleh dibilang 6 bulan ini kan memang sangat minim sekali realisasi," katanya usai bertemu Presiden Jokowi bersama para pakar ekonomi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (29/6/2015).
Menurut Destry, Jokowi akan mempercepat pembangunan aneka infrastruktur ini di semester II-2015. Program-program pemerintah lainnya juga akan digenjot terutama untuk merangsang daya beli masyarakat. "Aku rasa itu bisa mengubah persepsi dari masyarakat yang sekarang mostly agak pesimistis. Walaupun sebetulnya pesimisnya dari high expectation (ekspektasi tinggi). Jadi even (meskipun) kita tumbuh 4,5% atau 4,9% tetap saja dianggapnya tidak prima," jelasnya.
Sampai sore ini, dolar AS masih perkasa di kisaran Rp 13.368. Posisi tertinggi yang bisa diraih dolar AS ada di Rp 13.375.
Troika ini bersedia memberikan bantuan hingga 7,2 miliar euro (Rp 108 triliun) untuk menutupi utang tersebut sampai akhir tahun ini dengan syarat tertentu, di antaranya Yunani diminta memangkas anggaran, terutama dana pensiun PNS, hingga menaikkan pajak. Jika Yunani dinyatakan bangkrut, tentu akan ada dampak terhadap negara-negara lain terutama negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Seperti apa?
Senior Analis Bahana Securities Harry Shu melihat, krisis Yunani akan berdampak pada negara-negara lain termasuk Indonesia. Ancaman krisis ini telah membuat mata uang euro tertekan dan menguatkan mata uang dolar Amerika Serikat (AS). Penguatan dolar AS ini juga akan menekan mata uang negara lainnya termasuk Indonesia. "Sekarang sudah kelihatan kan, rupiah makin melemah. Kondisi Yunani ini bikin euro melemah, kalau euro melemah, dolar AS makin kuat, kalau dolar AS kuat, rupiah ya terus melemah," ungkap dia, Selasa (30/6/2015).
Lebih jauh Harry menjelaskan, jika Yunani dinyatakan gagal bayar atas utang-utangnya tidak menutup kemungkinan ancaman krisis melanda negeri dewa-dewi ini. Tentu ini akan menyeret negara lain termasuk Indonesia. Seiring penguatan dolar AS akibat krisis Yunani, rupiah akan semakin melemah bahkan diperkirakan bisa mencapai level Rp 14.000 di akhir tahun.
Kondisi tersebut diperburuk dengan rencana naiknya suku bunga bank sentral AS The Federal Reserve (The Fed). Hal tersebut akan semakin menekan mata uang Garuda.
"Ekspektasi rupiah bisa di Rp 14.000. Itu kalau Yunani bangkrut, ditambah ada kenaikan The Fed, kalau dua itu dikombinasikan, akan membuat super dolar tentunya, jadi bisa ke arah Rp 14.000," sebut harry. Ia mengungkapkan, pengaruh krisis Yunani tak berhenti di situ. Sektor keuangan lain seperti pasar modal juga akan kena imbasnya. Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga akan terkoreksi mengekor pelemahan rupiah.
Diperkirakan IHSG akan berada di level 5.100, jauh di bawah prediksi sebelumnya yang diyakini bisa menembus level 5.900. "Tentu kalau rupiah melemah, IHSG mengikuti, karena kan kalau rupiah melemah menurunkan laba perusahaan-perusahaan," kata dia. Nilai tukar rupiah masih belum menunjukkan taringnya terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Apalagi ditambah sentimen Yunani yang mau bangkrut, rupiah bisa makin terpuruk.
Ekonom Bank Mandiri Destry Damayanti mengatakan, lemahnya nilai tukar rupiah lebih kepada dampak dari persepsi pasar saja. Dulu pelaku pasar terlalu percaya bahwa Jokowi bisa membuat rupiah makin menguat.
"Mereka (investor) karena overconfident kan sebelumnya ke Indonesia, ke Pak Jokowi. Kemudian pada saat melihat ini, tiga bulan pertama boleh dibilang nggak ada apa-apa karena kan masih mengurusi APBN-P, terus masih ada masalah nomenklatur kementerian. Jadi boleh dibilang 6 bulan ini kan memang sangat minim sekali realisasi," katanya usai bertemu Presiden Jokowi bersama para pakar ekonomi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (29/6/2015).
Menurut Destry, Jokowi akan mempercepat pembangunan aneka infrastruktur ini di semester II-2015. Program-program pemerintah lainnya juga akan digenjot terutama untuk merangsang daya beli masyarakat. "Aku rasa itu bisa mengubah persepsi dari masyarakat yang sekarang mostly agak pesimistis. Walaupun sebetulnya pesimisnya dari high expectation (ekspektasi tinggi). Jadi even (meskipun) kita tumbuh 4,5% atau 4,9% tetap saja dianggapnya tidak prima," jelasnya.
Sampai sore ini, dolar AS masih perkasa di kisaran Rp 13.368. Posisi tertinggi yang bisa diraih dolar AS ada di Rp 13.375.
Gorontalo Minerals Lakukan Penambangan Tembaga dan Emas DI Sungai Mak
Anak usaha PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS), PT Gorontalo Minerals akan mulai melakukan eksplorasi tembaga dan emas di Gorontalo, Sulawesi Utara di tahun ini. Investor Relations BRMS Erwin Hidayat menyebutkan, tambang di Gorontalo tersebut diperkirakan bisa menghasilkan 292 juta ton bijih yang didapat dari Sungai Mak dan Cabang Kiri.
Saat ini, cucu perusahaan PT Bumi Resources Tbk (BUMI) tersebut tengah melakukan proses pengeboran meskipun masih dalam skala kecil. "Lagi ada pekerjaan, sedang difinalisasikan tembaga dan emas di Gorontalo, kita sedang melakukan aktivitas pemboran, memang tidak besar," katanya usai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di Epicentrum, Kuningan, Jakarta, Senin (29/6/2015).
Erwin menjelaskan, dengan berproduksinya tambang emas dan tembaga di Gorontalo ini, diharapkan bisa berkontribusi terhadap kinerja salah satu anak usaha Grup Bakrie tersebut. "Estimasi kembali, akan ada peningkatan sumber daya alam dan mineral, total kapasitas 292 juta ton bijih, seiring reestimasi yang kita lakukan, akan ada peningkatan yang cukup signifikan," terang dia.
Sementara itu, perseroan melalui anak usahanya yang lain yaitu PT Dairi Prima juga tengah fokus untuk bisa berproduksi. Ditargetkan, di tahun 2017, Dairi Prima sudah bisa berproduksi. Nantinya, perseroan menargetkan Dairi Prima bisa menghasilkan sedikitnya 1 juta ton bijih per tahun. Perseroan menganggarkan dana belanja modal atau capital expenditure (capex) senilai US$ 350 juta untuk mendorong produksi perusahaan tambang tersebut.
"Sebesar US$ 350 juta estimasi total capex di Dairi Prima. Itu untuk sampai perusahaan produksi, volumenya 1 juta ton bijih per tahun. Dairi Prima akan mulai berproduksi dalam 32-36 bulan ke depan setelah pinjaman di dapat," sebut Erwin. Seperti diketahui, Gorontalo Minerals adalah anak perusahaan yang 80% sahamnya dimiliki anak usaha BUMI. Sedangkan 20% sisa sahamnya dimiliki Antam.
Fokus kegiatan penambangan Gorontalo Minerals adalah tembaga dan emas di konsesi tambang seluas 36.070 hektar di Bone Bolango, Gorontalo, Sulawesi. Kegiatan eksplorasi yang akan dilakukan terletak di Sungai Mak dan Cabang Kiri.
Saat ini, cucu perusahaan PT Bumi Resources Tbk (BUMI) tersebut tengah melakukan proses pengeboran meskipun masih dalam skala kecil. "Lagi ada pekerjaan, sedang difinalisasikan tembaga dan emas di Gorontalo, kita sedang melakukan aktivitas pemboran, memang tidak besar," katanya usai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di Epicentrum, Kuningan, Jakarta, Senin (29/6/2015).
Erwin menjelaskan, dengan berproduksinya tambang emas dan tembaga di Gorontalo ini, diharapkan bisa berkontribusi terhadap kinerja salah satu anak usaha Grup Bakrie tersebut. "Estimasi kembali, akan ada peningkatan sumber daya alam dan mineral, total kapasitas 292 juta ton bijih, seiring reestimasi yang kita lakukan, akan ada peningkatan yang cukup signifikan," terang dia.
Sementara itu, perseroan melalui anak usahanya yang lain yaitu PT Dairi Prima juga tengah fokus untuk bisa berproduksi. Ditargetkan, di tahun 2017, Dairi Prima sudah bisa berproduksi. Nantinya, perseroan menargetkan Dairi Prima bisa menghasilkan sedikitnya 1 juta ton bijih per tahun. Perseroan menganggarkan dana belanja modal atau capital expenditure (capex) senilai US$ 350 juta untuk mendorong produksi perusahaan tambang tersebut.
"Sebesar US$ 350 juta estimasi total capex di Dairi Prima. Itu untuk sampai perusahaan produksi, volumenya 1 juta ton bijih per tahun. Dairi Prima akan mulai berproduksi dalam 32-36 bulan ke depan setelah pinjaman di dapat," sebut Erwin. Seperti diketahui, Gorontalo Minerals adalah anak perusahaan yang 80% sahamnya dimiliki anak usaha BUMI. Sedangkan 20% sisa sahamnya dimiliki Antam.
Fokus kegiatan penambangan Gorontalo Minerals adalah tembaga dan emas di konsesi tambang seluas 36.070 hektar di Bone Bolango, Gorontalo, Sulawesi. Kegiatan eksplorasi yang akan dilakukan terletak di Sungai Mak dan Cabang Kiri.
Bumi Resources Minerals Tbk Akan Lunasi Hutang Senilai Rp. 5,8 Triliun
Perusahaan tambang grup Bakrie, PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) berniat membayar utang-utangnya kepada perusahaan asal Tiongkok, China Investment Corporation (CIC) sebesar US$ 450 juta (Rp 5,8 triliun) di tahun ini. Pembayaran utang ini dilakukan melalui PT BumiResources Tbk (BUMI) selaku induk usaha Perseroan, dengan cara menukar utang dengan saham anak-anak usaha.
Investor Relations BRMS Erwin Hidayat mengatakan, Perseroan akan mencoba melunasi utang-utang perseroan dengan pinjaman atau refinancing. Pinjaman tersebut diharapkan punya bunga yang lebih murah. "Rencananya BUMI akan melunasi pinjamannya di CIC, sebagai gantinya BUMI akan convert ke CIC. ltu (utang) sudah diperpanjang, tahun ini masih ada waktu jadi belum ada default. Kita explore kemungkinan akan refinancing, cari bunga yang lebih rendah. Ada 2 opsi dari bank berupa project financing, atau pelunasan dari arus kas," jelas dia usai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan di Epicentrum, Kuningan, Jakarta, Senin (29/6/2015).
Selain mencari pinjaman, Erwin menyebutkan, pihaknya tengah menjajaki penyelesaian utang melalui strategic partner. Saat ini, perseroan tengah mencari pihak-pihak yang mau diajak bekerjasama menggarap bisnis perseroan. "Sedang kita jajaki, kita undang strategic partner, pihak ketiga, nanti dia akan masuk untuk mengoperasikan project tersebut, dari situ bisa kita lunasi pinjaman," katanya.
Sementara itu, Erwin meyakini jika kinerja perseroan di tahun ini akan membaik seiring dengan keluarnya izin ekspor tambang Newmont. "Sejak 2013 newmont berhenti produksi karena negosiasi smelter, sekarang izin ekpsor sudah diberikan di 2014, Newmont kan sahamnya 18 persen dimiliki BRMS, kinerja lebih baik seiring Newmont berproduksi. Ekspektasi kita dari Newmont, diharapkan akan meningkat," kata Erwin.
Untuk diketahui, PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) mencatat rugi bersih sebesar US$ 140,9 juta (Rp 1,7 triliun) di triwulan III-2014. Kerugiannya bengkak 148% atau lebih dari dua kali lipat, jika dibandingkan rugi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$ 56,83 juta (Rp 681 miliar).
Pendapatan anak usaha tambang Grup Bakrie itu pada sembilan bulan pertama tahun 2014 tercatat sebesar US$ 13 juta, sedangkan di tahun sebelumnya sebesar US$ 15,2 juta. Beban usaha ikut turun dari US$ 8,1 juta menjadi US$ 5,1 juta di triwulan III-2014. Tingginya beban keuangan yang mencapai US$ 94 juta menggerus omzet sehingga perseroan masih mencatat rugi.
Beban keuangannya tahun pada akhir September 2013 masih sebesar US$ 44,2 juta. Total beban lain-lain perseroan pun bengkak menjadi US$ 160,8 juta di triwulan III-2014, sebelumnya hanya US$ 61,9 juta. Beban keuangan yang tinggi itu pada akhinya membuat rugi bersih perseroan membengkak hingga lebih dari dua kali lipat.
Investor Relations BRMS Erwin Hidayat mengatakan, Perseroan akan mencoba melunasi utang-utang perseroan dengan pinjaman atau refinancing. Pinjaman tersebut diharapkan punya bunga yang lebih murah. "Rencananya BUMI akan melunasi pinjamannya di CIC, sebagai gantinya BUMI akan convert ke CIC. ltu (utang) sudah diperpanjang, tahun ini masih ada waktu jadi belum ada default. Kita explore kemungkinan akan refinancing, cari bunga yang lebih rendah. Ada 2 opsi dari bank berupa project financing, atau pelunasan dari arus kas," jelas dia usai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan di Epicentrum, Kuningan, Jakarta, Senin (29/6/2015).
Selain mencari pinjaman, Erwin menyebutkan, pihaknya tengah menjajaki penyelesaian utang melalui strategic partner. Saat ini, perseroan tengah mencari pihak-pihak yang mau diajak bekerjasama menggarap bisnis perseroan. "Sedang kita jajaki, kita undang strategic partner, pihak ketiga, nanti dia akan masuk untuk mengoperasikan project tersebut, dari situ bisa kita lunasi pinjaman," katanya.
Sementara itu, Erwin meyakini jika kinerja perseroan di tahun ini akan membaik seiring dengan keluarnya izin ekspor tambang Newmont. "Sejak 2013 newmont berhenti produksi karena negosiasi smelter, sekarang izin ekpsor sudah diberikan di 2014, Newmont kan sahamnya 18 persen dimiliki BRMS, kinerja lebih baik seiring Newmont berproduksi. Ekspektasi kita dari Newmont, diharapkan akan meningkat," kata Erwin.
Untuk diketahui, PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) mencatat rugi bersih sebesar US$ 140,9 juta (Rp 1,7 triliun) di triwulan III-2014. Kerugiannya bengkak 148% atau lebih dari dua kali lipat, jika dibandingkan rugi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$ 56,83 juta (Rp 681 miliar).
Pendapatan anak usaha tambang Grup Bakrie itu pada sembilan bulan pertama tahun 2014 tercatat sebesar US$ 13 juta, sedangkan di tahun sebelumnya sebesar US$ 15,2 juta. Beban usaha ikut turun dari US$ 8,1 juta menjadi US$ 5,1 juta di triwulan III-2014. Tingginya beban keuangan yang mencapai US$ 94 juta menggerus omzet sehingga perseroan masih mencatat rugi.
Beban keuangannya tahun pada akhir September 2013 masih sebesar US$ 44,2 juta. Total beban lain-lain perseroan pun bengkak menjadi US$ 160,8 juta di triwulan III-2014, sebelumnya hanya US$ 61,9 juta. Beban keuangan yang tinggi itu pada akhinya membuat rugi bersih perseroan membengkak hingga lebih dari dua kali lipat.
Bakrie Telecom Rugi Rp 1,5 Triliun Dalam Tiga Bulan
PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) mencatat rugi Rp 1,51 triliun di kuartal I-2015. Tahun lalu pada periode yang sama operator Esia itu masih mencatat untung Rp 211,4 miliar. Beban keuangan dan rugi selisih kurs yang naik tinggi jadi penyebabnya. Selain itu, omzet alias pendapatan perusahaan juga turun dari sebelumnya Rp 390 miliar menjadi hanya Rp 131 miliar di akhir Maret 2015.
Seperti dikutip dari laporan keuangan, Senin (29/6/2015), beberapa pos beban Bakrie Telecom naik cukup tinggi, seperti beban usaha, beban keuangan dan laba selisih kurs. Beban usahanya naik tinggi dari Rp 455,5 miliar di tahun lalu menjadi Rp 842,9 miliar tahun ini. Beban ini membuat Bakrie Telecom membukukan rugi usaha Rp 711 miliar, bengkak 993% dibandingkan rugi usaha periode yang sama tahun sebelumnya Rp 65 miliar.
Beban keuangan anak usaha Grup Bakrie itu dalam rentang Januari-Maret 2015 juga tercatat naik menjadi Rp 260 miliar, dari sebelumnya Rp 170 miliar. Jika tahun lalu operator telekomunikasi itu masih meraup laba selisih kurs Rp 440 miliar, tahun ini berubah menjadi rugi selisih kurs sebanyak Rp 328 miliar.
Belum lagi ditambah beban lain-lain sebesar Rp 624 miliar, padahal tahun lalu masih ada pendapatah lain-lain Rp 276 miliar. Alhasil, rugi sebelum pajak pun naik hingga Rp 1,33 triliun, dari sebelumnya laba sebelum pajak Rp 211 miliar.
Seperti dikutip dari laporan keuangan, Senin (29/6/2015), beberapa pos beban Bakrie Telecom naik cukup tinggi, seperti beban usaha, beban keuangan dan laba selisih kurs. Beban usahanya naik tinggi dari Rp 455,5 miliar di tahun lalu menjadi Rp 842,9 miliar tahun ini. Beban ini membuat Bakrie Telecom membukukan rugi usaha Rp 711 miliar, bengkak 993% dibandingkan rugi usaha periode yang sama tahun sebelumnya Rp 65 miliar.
Beban keuangan anak usaha Grup Bakrie itu dalam rentang Januari-Maret 2015 juga tercatat naik menjadi Rp 260 miliar, dari sebelumnya Rp 170 miliar. Jika tahun lalu operator telekomunikasi itu masih meraup laba selisih kurs Rp 440 miliar, tahun ini berubah menjadi rugi selisih kurs sebanyak Rp 328 miliar.
Belum lagi ditambah beban lain-lain sebesar Rp 624 miliar, padahal tahun lalu masih ada pendapatah lain-lain Rp 276 miliar. Alhasil, rugi sebelum pajak pun naik hingga Rp 1,33 triliun, dari sebelumnya laba sebelum pajak Rp 211 miliar.
Sunday, June 28, 2015
Baru 8 Bulan Kerja Sebagai Business Head Twitter ... Rick Mulia Pindah Kembali Kerja Di Perusahaan Lama Wego
Baru delapan bulan menjabat sebagai bos Twitter Indonesia, Rick Mulia memutuskan hengkang dari perusahaan microblogging tersebut. Menurut kabar yang berkembang di dunia maya, ia memutuskan untuk kembali ke perusahaan lamanya, Wego. Kepastian pengunduran diri Rick yang menjabat sebagai Business Head Twitter Indonesia sejak November 2014 tersebut didapatkan dari Mumbrella Asia, Senin (29/6/2015).
Menurut pihak Twitter, Rick mengundurkan diri dengan alasan pribadi. Saat ini, Twitter disebut sedang mencari pengganti Rick di Indonesia.
"Pertama-tama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Rick Mulia untuk kontribusinya dan kepemimpinannya dalam pembukaan kantor Twitter di Indonesia, salah satu pasar terbesar dan paling penting kami di dunia. Rick sendiri berbasis di Singapura dan perannya sebagai Indonesia Business Head mengharuskan ia untuk pindah ke Jakarta," tulis juru bicara Twitter tersebut.
"Akan tetapi, ia tidak bisa melanjutkannya karena alasan pribadi. Jadi, kami saat ini secara aktif mencari penggantinya di Indonesia," lanjutnya.Pihak Twitter sendiri tidak membeberkan akan ke mana Rick berlabuh selanjutnya. Akan tetapi, ia memang dikabarkan akan bergabung ke perusahaan lamanya, Wego. Sayangnya, belum diketahui peran apa yang akan diembannya di perusahaan travel online tersebut.
Sejak April 2014, Rick Mulia bekerja di perusahaan travel online Wego dengan menjabat sebagai Chief Advertising and Sales Officer. Sebelum di Wego, pria lulusan Deakin University ini juga memegang posisi penting di Microsoft, MSN South East Asia, dan Yahoo! Singapura. Ia bergabung dengan Yahoo! pada tahun 1998 dan berkantor di Singapura. Ia bekerja di sana selama delapan tahun.
Pada 2007, ia pindah ke Microsoft. Di perusahaan milik Bill Gates tersebut, Mulia membantu membangun kembali bisnis MSN di seluruh Asia Tenggara, seperti membentuk kemitraan antara Microsoft dan perusahaan media di Singapura dan juga Telkom Indonesia.
Menurut pihak Twitter, Rick mengundurkan diri dengan alasan pribadi. Saat ini, Twitter disebut sedang mencari pengganti Rick di Indonesia.
"Pertama-tama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Rick Mulia untuk kontribusinya dan kepemimpinannya dalam pembukaan kantor Twitter di Indonesia, salah satu pasar terbesar dan paling penting kami di dunia. Rick sendiri berbasis di Singapura dan perannya sebagai Indonesia Business Head mengharuskan ia untuk pindah ke Jakarta," tulis juru bicara Twitter tersebut.
"Akan tetapi, ia tidak bisa melanjutkannya karena alasan pribadi. Jadi, kami saat ini secara aktif mencari penggantinya di Indonesia," lanjutnya.Pihak Twitter sendiri tidak membeberkan akan ke mana Rick berlabuh selanjutnya. Akan tetapi, ia memang dikabarkan akan bergabung ke perusahaan lamanya, Wego. Sayangnya, belum diketahui peran apa yang akan diembannya di perusahaan travel online tersebut.
Sejak April 2014, Rick Mulia bekerja di perusahaan travel online Wego dengan menjabat sebagai Chief Advertising and Sales Officer. Sebelum di Wego, pria lulusan Deakin University ini juga memegang posisi penting di Microsoft, MSN South East Asia, dan Yahoo! Singapura. Ia bergabung dengan Yahoo! pada tahun 1998 dan berkantor di Singapura. Ia bekerja di sana selama delapan tahun.
Pada 2007, ia pindah ke Microsoft. Di perusahaan milik Bill Gates tersebut, Mulia membantu membangun kembali bisnis MSN di seluruh Asia Tenggara, seperti membentuk kemitraan antara Microsoft dan perusahaan media di Singapura dan juga Telkom Indonesia.
Parlemen Yunani Tolak Tawaran Kreditor dan Alami Jalan Buntu
Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras meminta anggota parlemen menolak tawaran badan pemberi pinjaman dalam pemungutan suara 5 Juli mendatang. Tiga badan kreditor, yakni Uni Eropa, Bank Sentral Eropa (ECB), dan Dana Moneter Internasional (IMF), meminta adanya reformasi sebagai syarat pemberian pinjaman.
Dikutip dari BBC, Tsipras mengklaim pemungutan suara ini mudah sekali dimenangi, dengan 179 dari 300 anggota parlemen sudah memastikan penolakan pada Ahad, 28 Juni 2015. Sebelum pemungutan suara dimulai, Tsipras menyebut syarat para kreditor sebagai "ultimatum yang menghina". Suara yang menolak, menurut dia, akan menguatkan posisi Yunani dalam negosiasi pinjaman.
Menurut Direktur IMF Christine Lagarde, pemungutan suara pada 5 Juli ini tak sah. Pinjaman dana untuk Yunani akan kedaluwarsa saat itu. "Pemungutan suara yang dilakukan akan berhubungan dengan tawaran yang tak lagi valid," ujarnya. Namun, apabila dalam pemungutan suara parlemen Yunani memberikan suara bulat untuk tetap berada dalam Eurozone, para kreditor bersedia mempertimbangkan pemberian bantuan.
Saat ini Yunani tengah terancam gagal membayar utang sebesar 1,6 miliar euro atau sekitar Rp 22 triliun ke IMF yang akan jatuh tempo pada Selasa mendatang. Dengan penolakan lembaga pemberi pinjaman untuk mengucurkan dana guna membayar utang, masa depan Negeri Para Dewa di Eurozone tengah terancam.
Negosiasi soal utang Yunani dengan para kreditor internasional kemarin tidak mencapai satu kesepakatan alias deadlock. Tidak tercapainya kemajuan dalam perundingan yang berlangsung selama kurang dari satu jam itu membuat para pemimpin Eropa frustrasi. Alasannya, kalau Yunani gagal membayar utang, masa depan euro akan terpengaruh.
"Kondisi ini sangat mengecewakan dan menyedihkan. Ini adalah upaya terakhir untuk menjembatani perbedaan, tapi perbedaannya terlalu besar," ujar satu sumber yang mengetahui proses negosiasi itu sebagaimana dikutip Reuters, Senin, 15 Juni 2015. Dengan demikian, Yunani gagal mendapatkan dana baru guna membayar utang senilai US$ 1,8 miliar kepada Dana Moneter Internasional (IMF) yang akan jatuh tempo akhir Juni ini.
Yunani sebelumnya menyatakan bersedia bernegosiasi kembali. Namun para pemimpin Uni Eropa dan IMF menyatakan tidak punya kewenangan melakukan negosiasi lebih lanjut. Negosiasi tidak berjalan dengan baik karena Athena menolak tuntutan kreditor untuk kembali memotong gaji pegawai dan para pensiunan.
Dikutip dari BBC, Tsipras mengklaim pemungutan suara ini mudah sekali dimenangi, dengan 179 dari 300 anggota parlemen sudah memastikan penolakan pada Ahad, 28 Juni 2015. Sebelum pemungutan suara dimulai, Tsipras menyebut syarat para kreditor sebagai "ultimatum yang menghina". Suara yang menolak, menurut dia, akan menguatkan posisi Yunani dalam negosiasi pinjaman.
Menurut Direktur IMF Christine Lagarde, pemungutan suara pada 5 Juli ini tak sah. Pinjaman dana untuk Yunani akan kedaluwarsa saat itu. "Pemungutan suara yang dilakukan akan berhubungan dengan tawaran yang tak lagi valid," ujarnya. Namun, apabila dalam pemungutan suara parlemen Yunani memberikan suara bulat untuk tetap berada dalam Eurozone, para kreditor bersedia mempertimbangkan pemberian bantuan.
Saat ini Yunani tengah terancam gagal membayar utang sebesar 1,6 miliar euro atau sekitar Rp 22 triliun ke IMF yang akan jatuh tempo pada Selasa mendatang. Dengan penolakan lembaga pemberi pinjaman untuk mengucurkan dana guna membayar utang, masa depan Negeri Para Dewa di Eurozone tengah terancam.
Negosiasi soal utang Yunani dengan para kreditor internasional kemarin tidak mencapai satu kesepakatan alias deadlock. Tidak tercapainya kemajuan dalam perundingan yang berlangsung selama kurang dari satu jam itu membuat para pemimpin Eropa frustrasi. Alasannya, kalau Yunani gagal membayar utang, masa depan euro akan terpengaruh.
"Kondisi ini sangat mengecewakan dan menyedihkan. Ini adalah upaya terakhir untuk menjembatani perbedaan, tapi perbedaannya terlalu besar," ujar satu sumber yang mengetahui proses negosiasi itu sebagaimana dikutip Reuters, Senin, 15 Juni 2015. Dengan demikian, Yunani gagal mendapatkan dana baru guna membayar utang senilai US$ 1,8 miliar kepada Dana Moneter Internasional (IMF) yang akan jatuh tempo akhir Juni ini.
Yunani sebelumnya menyatakan bersedia bernegosiasi kembali. Namun para pemimpin Uni Eropa dan IMF menyatakan tidak punya kewenangan melakukan negosiasi lebih lanjut. Negosiasi tidak berjalan dengan baik karena Athena menolak tuntutan kreditor untuk kembali memotong gaji pegawai dan para pensiunan.
Dampak Bangkrutnya Yunani Terhadap Ekonomi dan Utang Pemerintah Indonesia
Saat ini, Indonesia masih menarik pinjaman luar negeri. Per Mei 2015, utang luar negeri pemerintah Indonesia (baik bilateral maupun multilateral) tercatat Rp 691,66 triliun (24,3% dari total utang pemerintah Rp 2.843,25 triliun). Jumlah ini turun dari bulan sebelumnya Rp 685,9 triliun. Secara bilateral, Jepang, Prancis, dan Jerman masih menjadi kreditur terbesar Indonesia. Sementara secara multilateral, Indonesia masih meminjam kepada Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Bank Pembangunan Islam (IDB).
Berikut adalah pemberi pinjaman bilateral dan multirateral terbesar buat Indonesia, seperti dikutip dari data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Selasa (23/6/2015).
Lana menuturkan, kesalahan pemerintah Yunani berawal dari kebijakan populis dengan mengucurkan banyak dana yang bersifat sosial kepada masyarakat. Sementara anggaran negara berada dalam posisi defisit. "Defisit anggaran Yunanti melebar terlalu jauh, sehingga membuat pemerintahannya terus menarik utang," ungkap Lana Hingga kemudian rasio utang terhadap PDB Yunani mencapai 120%. Penggunaan anggaran tersebut pastinya tidak memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Yunani.
"Rasio utangnya terhadap PDB mencapai 120%. Itu sudah nggak sehat. Saya kira memang harus hati-hati dalam anggaran," sebutnya. Bila dibandingkan dengan Indonesia, kondisinya cukup berbeda jauh. Sebab rasio utang terhadap PDB Indonesia masih pada kisaran 25%. "Kalau kita memang masih cukup aman. Tapi tetap perlu kehati-hatian yang tinggi," terang Lana.
Pemerintah juga diharapkan dapat menjaga pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5%. Meskipun tidak didukung oleh kondisi global. Karena ini yang akan menjadi kepercayaan dan kenyamanan bagi investor. "Maka harus serius soal perlambatan ekonomi. Kalau pertumbuhan dijaga di 5% rating investment kita bisa bertahan," tukasnya.
Permasalahan utang Yunani belum juga mencapai titik temu. Negosiasi masih terus dilakukan antara kreditur, yakni IMF (Dana Moneter Internasional), ECB (Bank Sentral Eropa), dan Komisi Eropa dengan pemerintah Yunani untuk penyelesaian utang senilai 1,54 miliar euro tersebut.Berulang kali negosiasi gagal dan membuat pasar keuangan global justru bergejolak. Kata sepakat sangat ditunggu para investor. Sebab ini yang akan menjadi kepastian dari arah perekonomian ke depan.
Indonesia, mau tak mau harus ikut terpengaruh di dalamnya. Meskipun Indonesia dan Yunani tak terkoneksi secara langsung. Namun, di era perekonomian sekarang, negara manapun yang sedang bergejolak akan terkena dampak. Kawasan Eropa memang mengalami tekanan paling besar akibat ketidakpastian Yunani. Seperti yang terlihat pada nilai tukar Euro dan indeks saham Eropa dalam beberapa waktu terakhir.
"Situasi di pasar keuangan Eropa berpotensi lebih bergejolak jika situasi utang di Yunani kembali memburuk. Yunani saat ini masih dihantui oleh kewajiban pembayaran utang pada bulan ini. Kegagalan pembayaran utang Yunani akan memberi sentimen negatif ke nilai tukar euro dan indeks saham Eropa," kata Myrdal Gunarto, Ekonom PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII).
Hal ini sekaligus menjadi sentimen negatif bagi pelaku pasar dari negara lain. Karena artinya pasar keuangan tengah mengalami guncangan. Ada kecenderungan dana akan mengarah ke Amerika Serikat (AS) karena dianggap sebagai safe haven country. Termasuk dari Indonesia.
Kondisi ini akan membuat dolar AS menguat terhadap mata uang negara lain. Rupiah pun juga akan terperosot cukup dalam dan berdampak terhadap perekonomian nasional. "Perkembangan utang Yunani yang masih belum jelas juga akan mendorong pelemahan Rupiah lebih lanjut," sebutnya.Maka dari itu, meskipun persoalan Yunani menjadi faktor di luar kontrol pemerintah. Namun tetap tak bisa luput dari perhatian. Penguatan fundamental ekonomi adalah langkah yang sejatinya harus direalisasikan.
Yunani sekarang tengah di ambang kebangkrutan, seiring dengan kemungkinan gagal bayar atas utangnya yang berjumlah 1,5 miliar euro (Rp 22 triliun). Negosiasi Pemerintah Yunani dengan Troika alias tiga serangkai Uni Eropa, European Central Bank (ECB), dan IMF belum juga tercapai.
Kondisi ini akan berdampak buruk terhadap negara-negara berkembang, seperti Indonesia, Brasil, Turki, India, Afrika Selatan, dan lainnya. Sebab, negara-negara ini dianggap punya risiko yang sama. "Kalau sampai gagal bayar, risiko atas surat utang dari emerging market jadi naik. Terutama di bond market. Kalau saham itu negatif sementara. Kalau di bond itu badan pemeringkat akan menganggap emerging market kemungkinan gagal bayarnya tinggi," kata Lana Soelistianingsih, analis Samuel Sekuritas
Pada sisi lain, nilai tukar rupiah juga akan mengalami tekanan seperti mata uang negara lainnya. Sebab investor lebih memilih mengarahkan dananya ke Amerika Serikat (AS). "Intinya rupiah cenderung melemah. Ini jeleknya, mudah-mudahan itu nggak terlalu lama. Karena banyak yang sudah mempertimbangkan kalau itu gagal itu bisa menerima," sebutnya.
Diharapkan dolar AS masih bergerak pada level Rp 13.300-13.400. Meskipun besar peluang rupiah untuk melemah cukup dalam. "Untuk sementara masih bisa ketahan di level itu. Walaupun ruang ke atas masih terbuka. Artinya. Kalau tembus Rp 13.400 akan mencoba naik lagi. Efeknya mungkin hanya minggu pertama, itu yang kelihatannya agak berat," terangnya.
Berikut adalah pemberi pinjaman bilateral dan multirateral terbesar buat Indonesia, seperti dikutip dari data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Selasa (23/6/2015).
- Bank Pembangunan Islam (IDB)
Per Mei 2015, utang pemerintah Indonesia ke IDB mencapai Rp 7,94 triliun, naik dari bulan sebelumnya Rp 7,83 triliun. Persentasenya adalah 1,1% dari total utang luar negeri Indonesia. - Jerman
Hingga Mei 2015, utang pemerintah Indonesia ke Jerman mencapai Rp 20,82 triliun, naik tipis dari bulan sebelumnya Rp 20,42 triliun. Ini adalah 3% dari total utang luar negeri pemerintah pusat. - Prancis
Sampai Mei 2015, utang Indonesia ke Prancis mencapai Rp 25,19 triliun. Jumlah ini naik dari bulan sebelumnya Rp 24,73 triliun. Jumlah tersebut adalah 3,6% dari total utang luar negeri pemerintah pusat. - Bank Pembangunan Asia (ADB)
Utang dari ADB per Mei 2015 adalah Rp 108,75 triliun, naik dari bulan sebelumnya Rp 107,35 triliun. Jumlah ini adalah 15,7% dari total utang luar negeri pemerintah pusat. - Bank Dunia
Pemberi utang luar negeri terbesar kedua adalah Bank Dunia. Jumlah utang Indonesia ke Bank Dunia per Mei 2015 mencapai Rp 184,21 triliun. Jumlah ini naik dari bulan sebelumnya Rp 180,31 triliun. Utang Indonesia ke Bank Dunia mencapai 26,6% dari total utang luar negeri pemerintah. - Jepang
Negeri Matahari Terbit adalah kreditur terbesar Indonesia. Per Mei 2015, utang pemerintah Indonesia ke Jepang mencapai Rp 213,27 triiun, turun dari bulan sebelumnya Rp 217,88 triliun. Utang tersebut mencapai 30,8% dari total pinjaman luar negeri.
Lana menuturkan, kesalahan pemerintah Yunani berawal dari kebijakan populis dengan mengucurkan banyak dana yang bersifat sosial kepada masyarakat. Sementara anggaran negara berada dalam posisi defisit. "Defisit anggaran Yunanti melebar terlalu jauh, sehingga membuat pemerintahannya terus menarik utang," ungkap Lana Hingga kemudian rasio utang terhadap PDB Yunani mencapai 120%. Penggunaan anggaran tersebut pastinya tidak memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Yunani.
"Rasio utangnya terhadap PDB mencapai 120%. Itu sudah nggak sehat. Saya kira memang harus hati-hati dalam anggaran," sebutnya. Bila dibandingkan dengan Indonesia, kondisinya cukup berbeda jauh. Sebab rasio utang terhadap PDB Indonesia masih pada kisaran 25%. "Kalau kita memang masih cukup aman. Tapi tetap perlu kehati-hatian yang tinggi," terang Lana.
Pemerintah juga diharapkan dapat menjaga pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5%. Meskipun tidak didukung oleh kondisi global. Karena ini yang akan menjadi kepercayaan dan kenyamanan bagi investor. "Maka harus serius soal perlambatan ekonomi. Kalau pertumbuhan dijaga di 5% rating investment kita bisa bertahan," tukasnya.
Permasalahan utang Yunani belum juga mencapai titik temu. Negosiasi masih terus dilakukan antara kreditur, yakni IMF (Dana Moneter Internasional), ECB (Bank Sentral Eropa), dan Komisi Eropa dengan pemerintah Yunani untuk penyelesaian utang senilai 1,54 miliar euro tersebut.Berulang kali negosiasi gagal dan membuat pasar keuangan global justru bergejolak. Kata sepakat sangat ditunggu para investor. Sebab ini yang akan menjadi kepastian dari arah perekonomian ke depan.
Indonesia, mau tak mau harus ikut terpengaruh di dalamnya. Meskipun Indonesia dan Yunani tak terkoneksi secara langsung. Namun, di era perekonomian sekarang, negara manapun yang sedang bergejolak akan terkena dampak. Kawasan Eropa memang mengalami tekanan paling besar akibat ketidakpastian Yunani. Seperti yang terlihat pada nilai tukar Euro dan indeks saham Eropa dalam beberapa waktu terakhir.
"Situasi di pasar keuangan Eropa berpotensi lebih bergejolak jika situasi utang di Yunani kembali memburuk. Yunani saat ini masih dihantui oleh kewajiban pembayaran utang pada bulan ini. Kegagalan pembayaran utang Yunani akan memberi sentimen negatif ke nilai tukar euro dan indeks saham Eropa," kata Myrdal Gunarto, Ekonom PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII).
Hal ini sekaligus menjadi sentimen negatif bagi pelaku pasar dari negara lain. Karena artinya pasar keuangan tengah mengalami guncangan. Ada kecenderungan dana akan mengarah ke Amerika Serikat (AS) karena dianggap sebagai safe haven country. Termasuk dari Indonesia.
Kondisi ini akan membuat dolar AS menguat terhadap mata uang negara lain. Rupiah pun juga akan terperosot cukup dalam dan berdampak terhadap perekonomian nasional. "Perkembangan utang Yunani yang masih belum jelas juga akan mendorong pelemahan Rupiah lebih lanjut," sebutnya.Maka dari itu, meskipun persoalan Yunani menjadi faktor di luar kontrol pemerintah. Namun tetap tak bisa luput dari perhatian. Penguatan fundamental ekonomi adalah langkah yang sejatinya harus direalisasikan.
Yunani sekarang tengah di ambang kebangkrutan, seiring dengan kemungkinan gagal bayar atas utangnya yang berjumlah 1,5 miliar euro (Rp 22 triliun). Negosiasi Pemerintah Yunani dengan Troika alias tiga serangkai Uni Eropa, European Central Bank (ECB), dan IMF belum juga tercapai.
Kondisi ini akan berdampak buruk terhadap negara-negara berkembang, seperti Indonesia, Brasil, Turki, India, Afrika Selatan, dan lainnya. Sebab, negara-negara ini dianggap punya risiko yang sama. "Kalau sampai gagal bayar, risiko atas surat utang dari emerging market jadi naik. Terutama di bond market. Kalau saham itu negatif sementara. Kalau di bond itu badan pemeringkat akan menganggap emerging market kemungkinan gagal bayarnya tinggi," kata Lana Soelistianingsih, analis Samuel Sekuritas
Pada sisi lain, nilai tukar rupiah juga akan mengalami tekanan seperti mata uang negara lainnya. Sebab investor lebih memilih mengarahkan dananya ke Amerika Serikat (AS). "Intinya rupiah cenderung melemah. Ini jeleknya, mudah-mudahan itu nggak terlalu lama. Karena banyak yang sudah mempertimbangkan kalau itu gagal itu bisa menerima," sebutnya.
Diharapkan dolar AS masih bergerak pada level Rp 13.300-13.400. Meskipun besar peluang rupiah untuk melemah cukup dalam. "Untuk sementara masih bisa ketahan di level itu. Walaupun ruang ke atas masih terbuka. Artinya. Kalau tembus Rp 13.400 akan mencoba naik lagi. Efeknya mungkin hanya minggu pertama, itu yang kelihatannya agak berat," terangnya.
Utang Yunani Yang Gagal Bayar Capai Rp 4.700 Triliun
Yunani sedang memasuki masa krisis ekonomi. Utangnya di mana-mana dan tanggal 30 Juni nanti harus bayar 1,54 miliar (Rp 22 triliun) ke International Monetary Fund (IMF). Sebenarnya berapa jumlah utang Yunani? Hingga kuartal I-2015 ini jumlah utang Negeri Dewa-Dewi itu sebesar 316 miliar euro atau sekitar Rp 4.740 triliun (kurs Rp 13.000). Jumlah tersebut setara dengan aset seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia.
Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia di 2015 ini sebesar Rp 1.984 triliun. Berarti utang Yunani hampir tiga kali lipat dari APBN kita tahun ini. Lalu mereka harus bagaimana? Sebenarnya para krediturnya sudah berbaik hati untuk menolong dengan memperpanjang masa utang dan menggelontorkan dana bantuan lagi. Tapi entah kenapa Pemerintahan Yunani yang dipimpin Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras ini seperti keras kepala dan tidak mau menyetujui syarat-syarat yang diberikan Troika yaitu para krediturnya yang terdiri dari negara Uni Eropa, European Central Bank (ECB/Bank Sentral Eropa), dan IMF.
Pemerintah Yunani malah berlindung di balik nama demokrasi dan meminta rakyatnya memutuskan, apakah harus mendapat bantuan dari Troika atau tidak. Padahal tenggat waktu pembayaran tinggal menghitung hari. "Saya meminta Anda untuk memutuskan, dengan kedaulatan dan martabat sejarah Yunani, apakah kita harus menerima ultimatum yang membutuhkan penghematan yang ketat dan memalukan tanpa akhir, juga tanpa prospek bisa mandiri secara sosial dan finansial," kata Tsipras dalam sebuah stasiun televisi lokal Yunani, seperti dikutip BBC, Minggu (28/6/2015).
Referendum yang mengajak rakyat Yunani voting ini baru akan dilakukan 5 Juli 2015 mendatang, padahal tenggat waktu pembayaran utang pada 30 Juni 2015. Yunani dipastikan akan gagal bayar utang senilai 1,54 miliar euro (Rp 22 triliun) ke International Monetary Fund (IMF) pada 30 Juni 2015 mendatang. Penyebabnya, referendum yang diambil pemerintah Yunani. Referendum yang diambil Pemerintahan Perdana Menteri Alexis Tsipras itu meminta rakyat Yunani melakukan pemungutan suara (voting) pada 5 Juli 2015, lima hari setelah tenggat waktu pembayaran utang.
Negeri dewa-dewi itu dipastikan tidak akan mengambil dana bantuan dari Troika (Uni Eropa, European Central Bank (ECB/Bank Sentral Eropa), dan IMF) sampai voting dilakukan. "Demokrasi harus diutamakan dalam masalah yang melibatkan Uni Eropa seperti ini. Dan kami sudah menyiapkan itu. Biar rakyat yang memutuskan," kata Menteri Keuangan Yunani, Yanis Varoufakis, dalam postingan di akun Twitter-nya seperti dikutip, Minggu (28/6/2015).
Troika sebenarnya sudah siap memberikan bantuan hingga 7,2 miliar euro (Rp 108 triliun) untuk menutupi utang tersebut sampai akhir tahun ini. Tapi ada syaratnya.Nah, syarat-syaratnya ini yang sampai sekarang belum juga disepakati oleh pemerintah Yunani. Pasalnya, Yunani diminta memangkas anggaran (terutama dana pensiun PNS) hingga naikkan pajak. Sampai saat ini belum ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi jika Yunani gagal bayar utang dan bangkrut. Namun satu yang pasti, tanpa bantuan dari Troika, ekonomi Yunani akan hancur. Yunani terancam bangkrut. Negara dewa-dewi itu harus bayar utang 1,54 miliar euro ke International Monetary Fund (IMF) pada 30 Juni 2015 mendatang.
Para krediturnya, Uni Eropa, European Central Bank (ECB/Bank Sentral Eropa), dan IMF atau biasa disebut Troika siap memberikan bantuan hingga 7,2 miliar euro (Rp 108 triliun) untuk menutupi utang tersebut. Tapi ada syaratnya. Nah, syarat-syaratnya ini yang sampai sekarang belum juga disepakati oleh pemerintah Yunani yang dipimpin Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras. Yang lebih mengejutkan lagi, pemerintah malah menyerahkan persetujuan penyelesaian utang ini kepada rakyatnya. Ya, Pemerintah Yunani meminta adanya referendum sehingga para rakyatnya bisa memilih langsung apakah mau setuju dengan syarat dari Troika atau menolak.
"Saya meminta Anda untuk memutuskan, dengan kedaulatan dan martabat sejarah Yunani, apakah kita harus menerima ultimatum yang membutuhkan penghematan yang ketat dan memalukan tanpa akhir, juga tanpa prospek bisa mandiri secara sosial dan finansial," kata Tsipras dalam sebuah stasiun televisi lokal Yunani, seperti dikutip BBC, Minggu (28/6/2015).
Referendum ini baru akan dilakukan 5 Juli 2015 mendatang, padahal tenggat waktu pembayaran utang pada 30 Juni 2015. Sampai saat ini belum ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi jika Yunani gagal bayar utang dan bangkrut. Namun satu yang pasti, tanpa bantuan dari Troika, ekonomi Yunani akan hancur.
Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia di 2015 ini sebesar Rp 1.984 triliun. Berarti utang Yunani hampir tiga kali lipat dari APBN kita tahun ini. Lalu mereka harus bagaimana? Sebenarnya para krediturnya sudah berbaik hati untuk menolong dengan memperpanjang masa utang dan menggelontorkan dana bantuan lagi. Tapi entah kenapa Pemerintahan Yunani yang dipimpin Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras ini seperti keras kepala dan tidak mau menyetujui syarat-syarat yang diberikan Troika yaitu para krediturnya yang terdiri dari negara Uni Eropa, European Central Bank (ECB/Bank Sentral Eropa), dan IMF.
Pemerintah Yunani malah berlindung di balik nama demokrasi dan meminta rakyatnya memutuskan, apakah harus mendapat bantuan dari Troika atau tidak. Padahal tenggat waktu pembayaran tinggal menghitung hari. "Saya meminta Anda untuk memutuskan, dengan kedaulatan dan martabat sejarah Yunani, apakah kita harus menerima ultimatum yang membutuhkan penghematan yang ketat dan memalukan tanpa akhir, juga tanpa prospek bisa mandiri secara sosial dan finansial," kata Tsipras dalam sebuah stasiun televisi lokal Yunani, seperti dikutip BBC, Minggu (28/6/2015).
Referendum yang mengajak rakyat Yunani voting ini baru akan dilakukan 5 Juli 2015 mendatang, padahal tenggat waktu pembayaran utang pada 30 Juni 2015. Yunani dipastikan akan gagal bayar utang senilai 1,54 miliar euro (Rp 22 triliun) ke International Monetary Fund (IMF) pada 30 Juni 2015 mendatang. Penyebabnya, referendum yang diambil pemerintah Yunani. Referendum yang diambil Pemerintahan Perdana Menteri Alexis Tsipras itu meminta rakyat Yunani melakukan pemungutan suara (voting) pada 5 Juli 2015, lima hari setelah tenggat waktu pembayaran utang.
Negeri dewa-dewi itu dipastikan tidak akan mengambil dana bantuan dari Troika (Uni Eropa, European Central Bank (ECB/Bank Sentral Eropa), dan IMF) sampai voting dilakukan. "Demokrasi harus diutamakan dalam masalah yang melibatkan Uni Eropa seperti ini. Dan kami sudah menyiapkan itu. Biar rakyat yang memutuskan," kata Menteri Keuangan Yunani, Yanis Varoufakis, dalam postingan di akun Twitter-nya seperti dikutip, Minggu (28/6/2015).
Troika sebenarnya sudah siap memberikan bantuan hingga 7,2 miliar euro (Rp 108 triliun) untuk menutupi utang tersebut sampai akhir tahun ini. Tapi ada syaratnya.Nah, syarat-syaratnya ini yang sampai sekarang belum juga disepakati oleh pemerintah Yunani. Pasalnya, Yunani diminta memangkas anggaran (terutama dana pensiun PNS) hingga naikkan pajak. Sampai saat ini belum ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi jika Yunani gagal bayar utang dan bangkrut. Namun satu yang pasti, tanpa bantuan dari Troika, ekonomi Yunani akan hancur. Yunani terancam bangkrut. Negara dewa-dewi itu harus bayar utang 1,54 miliar euro ke International Monetary Fund (IMF) pada 30 Juni 2015 mendatang.
Para krediturnya, Uni Eropa, European Central Bank (ECB/Bank Sentral Eropa), dan IMF atau biasa disebut Troika siap memberikan bantuan hingga 7,2 miliar euro (Rp 108 triliun) untuk menutupi utang tersebut. Tapi ada syaratnya. Nah, syarat-syaratnya ini yang sampai sekarang belum juga disepakati oleh pemerintah Yunani yang dipimpin Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras. Yang lebih mengejutkan lagi, pemerintah malah menyerahkan persetujuan penyelesaian utang ini kepada rakyatnya. Ya, Pemerintah Yunani meminta adanya referendum sehingga para rakyatnya bisa memilih langsung apakah mau setuju dengan syarat dari Troika atau menolak.
"Saya meminta Anda untuk memutuskan, dengan kedaulatan dan martabat sejarah Yunani, apakah kita harus menerima ultimatum yang membutuhkan penghematan yang ketat dan memalukan tanpa akhir, juga tanpa prospek bisa mandiri secara sosial dan finansial," kata Tsipras dalam sebuah stasiun televisi lokal Yunani, seperti dikutip BBC, Minggu (28/6/2015).
Referendum ini baru akan dilakukan 5 Juli 2015 mendatang, padahal tenggat waktu pembayaran utang pada 30 Juni 2015. Sampai saat ini belum ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi jika Yunani gagal bayar utang dan bangkrut. Namun satu yang pasti, tanpa bantuan dari Troika, ekonomi Yunani akan hancur.
Saturday, June 27, 2015
Cara Mencicil Emas Batangan Melalui Bank Syariah Mandiri
Bank Syariah Mandiri (BSM) menyediakan cicilan emas bagi Anda yang ingin berinvestasi dalam bentuk emas. Berikut ini cara dan syarat untuk mendapatkannya. Dikutip dari laman BSM, Sabtu, 27 Juni 2015, produk BSM Cicil Emas ditujukan untuk membantu nasabah membiayai pembelian emas batangan dengan cara yang mudah dan menguntungkan. Anda cukup menyisihkan Rp 4.000 per hari. Pembayaran dilakukan dengan cara angsuran dalam jumlah yang sama setiap bulan.
Ketentuan banyaknya emas dan besaran pembiayaan yang bisa diikutkan ke dalam program ini ialah emas berjumlah minimal 10 gram dan jumlah pembiayaan maksimal Rp 150 juta. Harga emas ditentukan saat akad.
Emas yang berasal dari PT Antam, atau perorangan yang telah bekerja sama dengan bank, dapat dicicil dengan jangka waktu yang dapat disesuaikan dengan keinginan—minimal dua tahun dan maksimal lima tahun. Percepatan pelunasan diperbolehkan setelah pembiayaan minimal berjalan satu tahun.
Adapun syarat menjadi nasabah ialah WNI cakap umur, pegawai berusia 21-55 tahun, pensiunan usia maksimal 70 tahun saat pembiayaan jatuh tempo, profesional dan wiraswasta berusia maksimal 60 tahun, dan menyerahkan kartu tanda penduduk. Selama menjadi nasabah, Anda akan dikenakan biaya administrasi, meterai, dan asuransi.
Namun, untuk dapat mengikuti produk BSM Cicil Emas, nasabah harus memberikan jaminan, yakni emas yang mendapatkan pembiayaan dari BSM. Jaminan tidak bisa ditukar dengan agunan lain. Peningkatan jaminan juga dapat dilakukan selama masa pembiayaan dengan fisik jaminan disimpan di bank.
Selain itu, emas yang dicicil melalui produk ini diasuransikan sehingga aman. Jika Anda memiliki kebutuhan mendesak, emas milik Anda juga bisa diuangkan dengan cara digadaikan. Semua kantor cabang BSM dapat melayani BSM Cicil Emas.
Ketentuan banyaknya emas dan besaran pembiayaan yang bisa diikutkan ke dalam program ini ialah emas berjumlah minimal 10 gram dan jumlah pembiayaan maksimal Rp 150 juta. Harga emas ditentukan saat akad.
Emas yang berasal dari PT Antam, atau perorangan yang telah bekerja sama dengan bank, dapat dicicil dengan jangka waktu yang dapat disesuaikan dengan keinginan—minimal dua tahun dan maksimal lima tahun. Percepatan pelunasan diperbolehkan setelah pembiayaan minimal berjalan satu tahun.
Adapun syarat menjadi nasabah ialah WNI cakap umur, pegawai berusia 21-55 tahun, pensiunan usia maksimal 70 tahun saat pembiayaan jatuh tempo, profesional dan wiraswasta berusia maksimal 60 tahun, dan menyerahkan kartu tanda penduduk. Selama menjadi nasabah, Anda akan dikenakan biaya administrasi, meterai, dan asuransi.
Namun, untuk dapat mengikuti produk BSM Cicil Emas, nasabah harus memberikan jaminan, yakni emas yang mendapatkan pembiayaan dari BSM. Jaminan tidak bisa ditukar dengan agunan lain. Peningkatan jaminan juga dapat dilakukan selama masa pembiayaan dengan fisik jaminan disimpan di bank.
Selain itu, emas yang dicicil melalui produk ini diasuransikan sehingga aman. Jika Anda memiliki kebutuhan mendesak, emas milik Anda juga bisa diuangkan dengan cara digadaikan. Semua kantor cabang BSM dapat melayani BSM Cicil Emas.
Bank Mandiri Raup Laba Rp. 8,8 Triliun Dalam 5 Bulan
PT Bank Mandiri Persero Tbk. (BMRI) membukukan kenaikan laba bersih konsolidasi 21% year-on-year sebesar Rp8,8 triliun dan berporsi 40% dari target laba konsolidasi konsensus, pada lima bulan pertama 2015.
Tjandra Lienandjaja, analis Mandiri Sekuritas, mengatakan penyebab utama kenaikan labar bersih perseroan adalah laba non-bunga dan kenaikan tipis beban provisi. "Laba non-bunga naik 30% yoy karena kenaikan efek marketable securities dan pendapatan dividen. Data tersebut juga mengindikasikan adanya kenaikan pinjaman bermasalah, yang dibukukan 1,8% pada Maret 2015," katanya dalam rilis yang dikutip, Sabtu (27 Juni 2015).
Kemudian, dia meyakini loan loss coverage ratio yang dibukukan 186% pada Maret 2015, tidak berubah banyak pada Mei 2015 dan beban provisi dapat naik 6% yoy.
Sementara itu, margin bunga bersih (NIM) turun menjadi 5,5% hingga Mei 2015 dari 5,7% pada Mei 2014, meskipun ada kenaikan kredit 15% yoy dan kenaikan total simpanan 16% yoy.
Menurutnya, kondisi tersebut sebagai penyebab penurunan loan to deposit ratio (LDR) 86% pada Mei 2015 dibandingkan dengan LDR 87% pada Mei 2014. Mandiri membukukan NIM 5,2% pada kuratal I/2015 dan ada kenaikan NIM pada 2 bulan terakhir karena cost of funds yang turun.
"ROE naik menjadi 21% pada Mei 2015 dari 19% pada bulan yang sama 2014. Kami tidak memiliki prediksi maupun rekomendasi untuk BMRI," jelas Tjandra.
Tjandra Lienandjaja, analis Mandiri Sekuritas, mengatakan penyebab utama kenaikan labar bersih perseroan adalah laba non-bunga dan kenaikan tipis beban provisi. "Laba non-bunga naik 30% yoy karena kenaikan efek marketable securities dan pendapatan dividen. Data tersebut juga mengindikasikan adanya kenaikan pinjaman bermasalah, yang dibukukan 1,8% pada Maret 2015," katanya dalam rilis yang dikutip, Sabtu (27 Juni 2015).
Kemudian, dia meyakini loan loss coverage ratio yang dibukukan 186% pada Maret 2015, tidak berubah banyak pada Mei 2015 dan beban provisi dapat naik 6% yoy.
Sementara itu, margin bunga bersih (NIM) turun menjadi 5,5% hingga Mei 2015 dari 5,7% pada Mei 2014, meskipun ada kenaikan kredit 15% yoy dan kenaikan total simpanan 16% yoy.
Menurutnya, kondisi tersebut sebagai penyebab penurunan loan to deposit ratio (LDR) 86% pada Mei 2015 dibandingkan dengan LDR 87% pada Mei 2014. Mandiri membukukan NIM 5,2% pada kuratal I/2015 dan ada kenaikan NIM pada 2 bulan terakhir karena cost of funds yang turun.
"ROE naik menjadi 21% pada Mei 2015 dari 19% pada bulan yang sama 2014. Kami tidak memiliki prediksi maupun rekomendasi untuk BMRI," jelas Tjandra.
Analisa Mengapa Film Jurassic World Mampu Raih Laba Rp. 13,3 Triliun Dalam 13 Hari
Hanya 13 hari setelah diputar pertama kali di bioskop, film Jurassic World mendulang 1 miliar dollar AS atau sekitar Rp 13,3 triliun. Hal itu menjadikan Jurassic World sebagai film tercepat sepanjang sejarah yang bisa meraih 1 miliar dollar AS. “Jurassic World mengejutkan semua orang,” kata Keith Symonton, editor senior film dari Internet Movie Data Base (IMDB).
Rumah produksi Universal, kata Symonton, semula memperkirakan film yang dibintangi Chris Pratt dan Bryce Dallas Howard itu hanya bisa meraup setengah dari jumlah yang didapat saat ini. “Posisi yang dicapai film itu sekarang tidak diperhitungkan nyaris semua orang,” kata Keith. Namun, Jurassic World bukan film pertama yang menembus 1 miliar dollar AS pada 2015. Paruh pertama tahun ini, filmAvengers; Age of Ultron dan Fast and Furious 7 juga mencapai hasil serupa. Perolehan tersebut sama sekali belum bisa dibayangkan beberapa tahun lalu.
Lalu, apa alasannya sehingga 2015 menjadi tahun pemecahan rekor industri film?
Jawaban pertama ialah inflasi.
Harga karcis bioskop di Amerika Serikat rata-rata 8,17 dollar AS atau Rp 108.927. Nilai itu nyaris dua kali lipat dari harga karcis bioskop saat film Jurassic Park pertama diputar pada 1993 lalu. Karena alasan itu pula, Jurassic World bukanlah film peraih pendapatan terbanyak pada pemutaran pekan pertama jika inflasi disesuaikan. Film yang disutradai Colin Trevorrow itu hanya menempati peringkat ketiga daftar film peraih pendapatan terbanyak saat pemutaran pada akhir pekan pertama.
Posisi wahid diduduki Harry Potter and the Deathly Hallows, Part 2yang meraih 483 juta dollar AS (Rp 6,4 triliun) saat pemutaran akhir pekan pertama pada 2011, atau setara dengan 554 juta dollar AS (Rp 7,3 triliun) saat ini.
Penonton China
Alasan kedua mengapa 2015 menjadi tahun pemecahan rekor industri film ialah penonton China. Ketika Fast and Furious 7 mendulang hampir 1,6 miliar dollar AS, sebagian jumlah tersebut berasal dari karcis bioskop di China. “China merupakan pasar yang luar biasa besar. Para penonton di China menyukai film domestik maupun film Hollywood. Jika Anda perhatikan Furious 7, dari 910 juta dollar AS yang dihasilkan di luar negeri, 26,4 persen berasal dari China. Kemudian dari seluruh pendapatan Jurassic World, 31,5 persen juga berasal dari China,” kata Keith Symonton.
Catatan itu disokong oleh fakta bahwa pada 2012 Pemerintah China melebarkan kuota penayangan film asing. Sebuah bioskop, contohnya, dapat memutar 60 hingga 70 film asing setiap tahun. Kehausan publik China dalam menonton dibuktikan oleh data statistik bahwa pada 2014, karcis bioskop terjual senilai 5 miliar dollar AS. Jumlah itu ialah rekor tersendiri.
Oleh karena itu, lembaga akuntan Ernst & Young memperkirakan China akan menyalip Amerika Serikat sebagai pasar film terbesar di dunia dalam lima tahun mendatang.
Rumah produksi Universal, kata Symonton, semula memperkirakan film yang dibintangi Chris Pratt dan Bryce Dallas Howard itu hanya bisa meraup setengah dari jumlah yang didapat saat ini. “Posisi yang dicapai film itu sekarang tidak diperhitungkan nyaris semua orang,” kata Keith. Namun, Jurassic World bukan film pertama yang menembus 1 miliar dollar AS pada 2015. Paruh pertama tahun ini, filmAvengers; Age of Ultron dan Fast and Furious 7 juga mencapai hasil serupa. Perolehan tersebut sama sekali belum bisa dibayangkan beberapa tahun lalu.
Lalu, apa alasannya sehingga 2015 menjadi tahun pemecahan rekor industri film?
Jawaban pertama ialah inflasi.
Harga karcis bioskop di Amerika Serikat rata-rata 8,17 dollar AS atau Rp 108.927. Nilai itu nyaris dua kali lipat dari harga karcis bioskop saat film Jurassic Park pertama diputar pada 1993 lalu. Karena alasan itu pula, Jurassic World bukanlah film peraih pendapatan terbanyak pada pemutaran pekan pertama jika inflasi disesuaikan. Film yang disutradai Colin Trevorrow itu hanya menempati peringkat ketiga daftar film peraih pendapatan terbanyak saat pemutaran pada akhir pekan pertama.
Posisi wahid diduduki Harry Potter and the Deathly Hallows, Part 2yang meraih 483 juta dollar AS (Rp 6,4 triliun) saat pemutaran akhir pekan pertama pada 2011, atau setara dengan 554 juta dollar AS (Rp 7,3 triliun) saat ini.
Penonton China
Alasan kedua mengapa 2015 menjadi tahun pemecahan rekor industri film ialah penonton China. Ketika Fast and Furious 7 mendulang hampir 1,6 miliar dollar AS, sebagian jumlah tersebut berasal dari karcis bioskop di China. “China merupakan pasar yang luar biasa besar. Para penonton di China menyukai film domestik maupun film Hollywood. Jika Anda perhatikan Furious 7, dari 910 juta dollar AS yang dihasilkan di luar negeri, 26,4 persen berasal dari China. Kemudian dari seluruh pendapatan Jurassic World, 31,5 persen juga berasal dari China,” kata Keith Symonton.
Catatan itu disokong oleh fakta bahwa pada 2012 Pemerintah China melebarkan kuota penayangan film asing. Sebuah bioskop, contohnya, dapat memutar 60 hingga 70 film asing setiap tahun. Kehausan publik China dalam menonton dibuktikan oleh data statistik bahwa pada 2014, karcis bioskop terjual senilai 5 miliar dollar AS. Jumlah itu ialah rekor tersendiri.
Oleh karena itu, lembaga akuntan Ernst & Young memperkirakan China akan menyalip Amerika Serikat sebagai pasar film terbesar di dunia dalam lima tahun mendatang.
Bangka Belitung Kini Jadi Tujuan Investasi
Jajaran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melansir tengah membidik provinsi Bangka Belitung sebagai destinasi investasi sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi. Kepala BKPM, Franky Sibarani sendiri dikabarkan telah mengadakan pertemuan dengan Bupati Belitung Sahani Saleh, Sabtu (27/6) untuk membahas lebih dalam potensi apa saja yang akan dipromosikan kepada calon investor untuk menarik investasi di Belitung.
Termasuk di dalamnya memastikan adanya kemudahan perizinan bagi investor yang akan menanamkan modalnya di sana. “Yang menjadi bahasan utama dalam pertemuan ini yaitu adanya rencana pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), pengembangan investasi di Kawasan Industri Belitung, dukungan infrastruktur, kesiapan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T), serta terkait isu keamanan,” ujar Franky seperti dikutip dalam keterangan resminya, Minggu (28/6).
Franky menambahkan, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 terdapat sedikitnya 33 rencana pembangunan infrastruktur di Bangka Belitung meliputi Enam proyek di sektor ketenagalistrikan; Dua proyek di perhubungan udara; Lima proyek sektor ASDP; Dua proyek sektor telekomunikasi dan informatika; Dua proyek sektor sumber daya air; Enam proyek sektor jalan; serta Sepuluh proyek sektor perhubungan laut.
Selain itu, menurutnya Belitung juga telah menjadi bagian Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 6 bersama Jambi dan Palembang. Ini lantaran di provinsi tersebut terdapat Kawasan Tanjung Kelayang yang masuk ke dalam pengembangan KSPN, dan akan diusulkan ke Kementerian Pariwisata menjadi salah satu dari sepuluh Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Sebagai pengingat, saat berkunjung ke Belitung minggu lalu Presiden Jokowi memerintahkan Menko Perekonomian dan Kepala BKPM untuk mendorong investasi ke Belitung. Menurut data BKPM, Realisasi Penanam Modal Asing (PMA) dan Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) di Bangka Belitung terhitung sejak 2012–2014 selalu meningkat.
Di mana realisasi investasi 2012 tercatat pada angka Rp 1,06 triliun, 2013 di kisaran Rp 1,67 triliun dan pada 2014 meningkat menjadi Rp 1,73 triliun. “Sedangkan, realisasi investasi triwulan I – 2015 terhitung sebesar Rp 287,22 dan akan terus kita tingkatkan dengan menggali potensi investasi di Bangka Belitung.” tambah Franky.
Ia menambahkan, sektor utama yang menjadi ruang investasi di Bangka Belitung diantaranya melputi: Listrik, gas dan air; Transportasi, gudang dan telekomunikasi; Tanaman pangan dan perkebunan; Perdagangan dan reparasi; Hotel dan restoran (untuk PMDN). Sedangkan untuk PMA sektor investasi utama mencakup: Tanaman pangan dan perkebunan, industri makanan, pertambangan, listrik, gas dan air; serta Industri kayu.
Selama 2010–2014, investor PMA utama (berdasarkan negara) di Bangka Belitung adalah Malaysia, Singapura, Inggris, Korea Selatan dan Mauritius, tambah Franky.
Termasuk di dalamnya memastikan adanya kemudahan perizinan bagi investor yang akan menanamkan modalnya di sana. “Yang menjadi bahasan utama dalam pertemuan ini yaitu adanya rencana pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), pengembangan investasi di Kawasan Industri Belitung, dukungan infrastruktur, kesiapan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T), serta terkait isu keamanan,” ujar Franky seperti dikutip dalam keterangan resminya, Minggu (28/6).
Franky menambahkan, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 terdapat sedikitnya 33 rencana pembangunan infrastruktur di Bangka Belitung meliputi Enam proyek di sektor ketenagalistrikan; Dua proyek di perhubungan udara; Lima proyek sektor ASDP; Dua proyek sektor telekomunikasi dan informatika; Dua proyek sektor sumber daya air; Enam proyek sektor jalan; serta Sepuluh proyek sektor perhubungan laut.
Selain itu, menurutnya Belitung juga telah menjadi bagian Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 6 bersama Jambi dan Palembang. Ini lantaran di provinsi tersebut terdapat Kawasan Tanjung Kelayang yang masuk ke dalam pengembangan KSPN, dan akan diusulkan ke Kementerian Pariwisata menjadi salah satu dari sepuluh Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Sebagai pengingat, saat berkunjung ke Belitung minggu lalu Presiden Jokowi memerintahkan Menko Perekonomian dan Kepala BKPM untuk mendorong investasi ke Belitung. Menurut data BKPM, Realisasi Penanam Modal Asing (PMA) dan Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) di Bangka Belitung terhitung sejak 2012–2014 selalu meningkat.
Di mana realisasi investasi 2012 tercatat pada angka Rp 1,06 triliun, 2013 di kisaran Rp 1,67 triliun dan pada 2014 meningkat menjadi Rp 1,73 triliun. “Sedangkan, realisasi investasi triwulan I – 2015 terhitung sebesar Rp 287,22 dan akan terus kita tingkatkan dengan menggali potensi investasi di Bangka Belitung.” tambah Franky.
Ia menambahkan, sektor utama yang menjadi ruang investasi di Bangka Belitung diantaranya melputi: Listrik, gas dan air; Transportasi, gudang dan telekomunikasi; Tanaman pangan dan perkebunan; Perdagangan dan reparasi; Hotel dan restoran (untuk PMDN). Sedangkan untuk PMA sektor investasi utama mencakup: Tanaman pangan dan perkebunan, industri makanan, pertambangan, listrik, gas dan air; serta Industri kayu.
Selama 2010–2014, investor PMA utama (berdasarkan negara) di Bangka Belitung adalah Malaysia, Singapura, Inggris, Korea Selatan dan Mauritius, tambah Franky.
Penghasilan Tak Kena Pajak Dinaikan Jadi Rp. 36 Juta Untuk Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi
Komisi XI DPR RI secara resmi telah menyetujui usulan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menaikkan ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dari semula Rp 2.025.000 per bulan menjadi Rp 3 juta per bulan. Anggota Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun mengatakan, atas persetujuan yang diambil dalam rapat Kamis kemarin itu, Menkeu Bambang berjanji segera mengeluarkan Peraturan mengenai perubahan PTKP tersebut. Ditargetkan aturan itu sudah berlaku sejak 1 Juli 2015, sehingga perusahaan tak lagi boleh memungut pajak bagi karyawan yang bergaji sampai maksimal Rp 3 juta per bulan atau Rp 36 juta setahun.
“Dinaikkannya PTKP 36 juta pertahun merupakan salah satu stimulus pajak yang akan mendorong tingkat konsumsi dan pertumbuhan ekonomi,” kata Misbakhun, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2015). Menurut Misbakhun, salah satu pertimbangan dalam menentukan besaran PTKP adalah Upah Minimum Provinsi (UMP). Mengacu pada UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, penetapan besaran UMP didasarkan atas Kebutuhan Hidup Layak dan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
“Dengan pertimbangan besaran UMP tahun 2015, besaran PTKP untuk diri Wajib Pajak direncanakan untuk disesuaikan menjadi Rp 36.000.000 setahun,” ujarnya. Menurut Politisi Golkar itu, dengan dinaikkannya PTKP sampai dengan Rp 36.000.000 per tahun, maka akan didapatkan beberapa manfaat. Antara lain, kenaikan daya beli masyarakat, meningkatkan konsumsi masyarakat, meningkatkan Pembentukan Modal tetap Bruto (PMTB) dan penumbuhan lapangan kerja.
"Ujungnya ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi," ujarnya. Pemerintah memberikan kabar gembira sebagai kado Lebaran bagi para wajib pajak perorangan. Mulai 1 Juli mendatang, pemerintah akan memberlakukan batas baru Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib pajak pribadi tahun 2015. Setelah meminta persetujuan dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan direstui, pemerintah bakal melenggang dengan kebijakan baru tersebut. Saat ini pemerintah sedang menggodok revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan besaran batas PTKP yang akan diberlakukan pemerintah adalah Rp 36 juta setahun atau Rp 3 juta per bulan untuk wajib pajak pribadi lajang. Nilai ini naik 48 persen dari batas sebelumnya Rp 24,3 juta setahun atau sekitar Rp 2 juta per bulan.
Untuk wajib pajak yang menikah dan tanpa tanggungan batas PTKP naik menjadi Rp 72 juta. Nikah dengan tanggungan satu anak menjadi Rp 75 juta, nikah dengan tanggungan dua anak menjadi Rp 78 juta, dan nikah dengan tanggungan tiga anak menjadi Rp 81 juta. Tanggungan tiap satu anak adalah Rp 3 juta, naik dari sebelumnya Rp 2,025 juta.
Pemerintah punya alasan menaikkan batas PTKP. Salah satu alasannya adalah penyesuaian kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2015. Bambang menjelaskan kenaikan UMP 2015 bila dibanding 2013 adalah 31 persen. Alasan pemerintah menaikkan batas PTKP yang lebih tinggi yaitu 48 persen adalah karena memasukkan UMK khususnya Karawang yang menetapkan upah minimum paling tinggi di Indonesia.
Asal tahu saja, UMK Karawang 2015 adalah Rp 35,5 juta setahun. Nilai ini paling tinggi dan mengalahkan UMP Provinsi DKI Jakarta yang sebesar Rp 32,4 juta setahun. "Pemerintah memutuskan untuk memasukkan upah minimum kabupaten sebagai dasar penghitungan PTKP," ujarnya, Kamis (25/6/2015). Adapun perkembangan PTKP di Indonesia sejak 2001 mengalami perubahan terus-menerus. Misalnya, wajib pajak (WP) orang pribadi yang sendiri atau tidak menikah pada tahun 2001-2004 besaran PTKP Rp 2,8 juta rupiah per tahun.
Tahun 2005 naik cukup tinggi menjadi Rp 12 juta per tahun. Periode 2006-2008 naik menjadi Rp 13,2 juta. Tahun 2009-2012 naik lagi menjadi Rp 15,84 juta. Saat ini PTKP yang berlaku adalah Rp 24,3 juta per tahun. Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, pemerintah akan menaikkan batas penghasilan tak kena pajak (PTKP) dari Rp 24,3 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi menjadi Rp 36 juta. Hal itu dikatakan Bambang dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR-RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (27/5/2015).
"Melihat upah minimum, ini harus ditingkatkan. Saat ini kan yang single Rp 24,3 juta. Usulannya menjadi Rp 36 juta," kata Bambang . Dengan kenaikkan PTKP ini, diharapkan daya beli masyarakat meningkat. Untuk memuluskan rencana ini, Bambang mengatakan, pemerintah tengah berkonsultasi dengan DPR. "Suratnya baru dikirim hari ini ke pimpinan DPR," kata dia.
Rencananya, jika disetujui maka akan dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan yang akan berlaku efektif tahun 2016 mendatang. Bambang yakin kebijakan ini mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi.
“Dinaikkannya PTKP 36 juta pertahun merupakan salah satu stimulus pajak yang akan mendorong tingkat konsumsi dan pertumbuhan ekonomi,” kata Misbakhun, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2015). Menurut Misbakhun, salah satu pertimbangan dalam menentukan besaran PTKP adalah Upah Minimum Provinsi (UMP). Mengacu pada UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, penetapan besaran UMP didasarkan atas Kebutuhan Hidup Layak dan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
“Dengan pertimbangan besaran UMP tahun 2015, besaran PTKP untuk diri Wajib Pajak direncanakan untuk disesuaikan menjadi Rp 36.000.000 setahun,” ujarnya. Menurut Politisi Golkar itu, dengan dinaikkannya PTKP sampai dengan Rp 36.000.000 per tahun, maka akan didapatkan beberapa manfaat. Antara lain, kenaikan daya beli masyarakat, meningkatkan konsumsi masyarakat, meningkatkan Pembentukan Modal tetap Bruto (PMTB) dan penumbuhan lapangan kerja.
"Ujungnya ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi," ujarnya. Pemerintah memberikan kabar gembira sebagai kado Lebaran bagi para wajib pajak perorangan. Mulai 1 Juli mendatang, pemerintah akan memberlakukan batas baru Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib pajak pribadi tahun 2015. Setelah meminta persetujuan dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan direstui, pemerintah bakal melenggang dengan kebijakan baru tersebut. Saat ini pemerintah sedang menggodok revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan besaran batas PTKP yang akan diberlakukan pemerintah adalah Rp 36 juta setahun atau Rp 3 juta per bulan untuk wajib pajak pribadi lajang. Nilai ini naik 48 persen dari batas sebelumnya Rp 24,3 juta setahun atau sekitar Rp 2 juta per bulan.
Untuk wajib pajak yang menikah dan tanpa tanggungan batas PTKP naik menjadi Rp 72 juta. Nikah dengan tanggungan satu anak menjadi Rp 75 juta, nikah dengan tanggungan dua anak menjadi Rp 78 juta, dan nikah dengan tanggungan tiga anak menjadi Rp 81 juta. Tanggungan tiap satu anak adalah Rp 3 juta, naik dari sebelumnya Rp 2,025 juta.
Pemerintah punya alasan menaikkan batas PTKP. Salah satu alasannya adalah penyesuaian kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2015. Bambang menjelaskan kenaikan UMP 2015 bila dibanding 2013 adalah 31 persen. Alasan pemerintah menaikkan batas PTKP yang lebih tinggi yaitu 48 persen adalah karena memasukkan UMK khususnya Karawang yang menetapkan upah minimum paling tinggi di Indonesia.
Asal tahu saja, UMK Karawang 2015 adalah Rp 35,5 juta setahun. Nilai ini paling tinggi dan mengalahkan UMP Provinsi DKI Jakarta yang sebesar Rp 32,4 juta setahun. "Pemerintah memutuskan untuk memasukkan upah minimum kabupaten sebagai dasar penghitungan PTKP," ujarnya, Kamis (25/6/2015). Adapun perkembangan PTKP di Indonesia sejak 2001 mengalami perubahan terus-menerus. Misalnya, wajib pajak (WP) orang pribadi yang sendiri atau tidak menikah pada tahun 2001-2004 besaran PTKP Rp 2,8 juta rupiah per tahun.
Tahun 2005 naik cukup tinggi menjadi Rp 12 juta per tahun. Periode 2006-2008 naik menjadi Rp 13,2 juta. Tahun 2009-2012 naik lagi menjadi Rp 15,84 juta. Saat ini PTKP yang berlaku adalah Rp 24,3 juta per tahun. Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, pemerintah akan menaikkan batas penghasilan tak kena pajak (PTKP) dari Rp 24,3 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi menjadi Rp 36 juta. Hal itu dikatakan Bambang dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR-RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (27/5/2015).
"Melihat upah minimum, ini harus ditingkatkan. Saat ini kan yang single Rp 24,3 juta. Usulannya menjadi Rp 36 juta," kata Bambang . Dengan kenaikkan PTKP ini, diharapkan daya beli masyarakat meningkat. Untuk memuluskan rencana ini, Bambang mengatakan, pemerintah tengah berkonsultasi dengan DPR. "Suratnya baru dikirim hari ini ke pimpinan DPR," kata dia.
Rencananya, jika disetujui maka akan dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan yang akan berlaku efektif tahun 2016 mendatang. Bambang yakin kebijakan ini mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi.
Sektor Pertanian Jawa Tengah Tumbuh Pesat Ditengah Penurunan Pertumbuhan Ekonomi
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah memastikan sektor pertanian tetap tumbuh tahun ini meski secara umum ekonomi mengalami perlambatan. “Sektor pertanian justru mengalami perbaikan pertumbuhan, bersama dengan sektor industri pengolahan,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia wilayah Jawa Tengah Iskandar Simorangkir di Semarang, Senin, 22 Juni 2015.
Survei konsumen oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia pada Mei menunjukkan inflasi mencapai 0,51 persen atau meningkat dari April yang hanya 0,17 persen. Menurut Iskandar, peningkatan inflasi akibat naiknya harga-harga komoditas yang tergabung dalam kelompok volatile foods, seperti bawang merah, cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras, dan bawang putih.
“Sektor pertanian justru mengalami perbaikan pertumbuhan, bersama dengan sektor industri pengolahan,” katanya. Iskandar memprediksi sektor pertanian akan tumbuh pada pertengahan tahun 2015. Hal ini disebabkan perkiraan panen masa tanam II di sebagian besar wilayah Jawa Tengah. Sedangkan perlambatan justru terjadi di sektor perdagangan, pertambangan-penggalian, dan konstruksi. “Ini akibat tingginya impor antar daerah di sektor perdagangan, pertambangan-penggalian, dan sektor konstruksi.”
Deputi Direktur Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Marlison Hakim mengatakan kondisi sektor pertanian itu menjadi alasan BI mengembangkan klaster peternakan dan hortikultura untuk menjaga stabilitas nilai rupiah dan sistem keuangan. “Selain itu, untuk efektivitas pengelolaan rupiah dan kehandalan sistem pembayaran untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah maupun nasional yang inklusif dan berkesinambungan,” kata Marlison.
BI mengembangkan klaster sapi perah yang digabungkan dengan hortikultura di Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Daerah itu dinilai punya potensi peternakan sapi perah dan produksi sayuran organik yang baik. “Kelompok hortikultura itu telah punya Koperasi Mutiara Syariah yang memilikibranding produk sayur mutiara organik,” kata Marlison.
Survei konsumen oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia pada Mei menunjukkan inflasi mencapai 0,51 persen atau meningkat dari April yang hanya 0,17 persen. Menurut Iskandar, peningkatan inflasi akibat naiknya harga-harga komoditas yang tergabung dalam kelompok volatile foods, seperti bawang merah, cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras, dan bawang putih.
“Sektor pertanian justru mengalami perbaikan pertumbuhan, bersama dengan sektor industri pengolahan,” katanya. Iskandar memprediksi sektor pertanian akan tumbuh pada pertengahan tahun 2015. Hal ini disebabkan perkiraan panen masa tanam II di sebagian besar wilayah Jawa Tengah. Sedangkan perlambatan justru terjadi di sektor perdagangan, pertambangan-penggalian, dan konstruksi. “Ini akibat tingginya impor antar daerah di sektor perdagangan, pertambangan-penggalian, dan sektor konstruksi.”
Deputi Direktur Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Marlison Hakim mengatakan kondisi sektor pertanian itu menjadi alasan BI mengembangkan klaster peternakan dan hortikultura untuk menjaga stabilitas nilai rupiah dan sistem keuangan. “Selain itu, untuk efektivitas pengelolaan rupiah dan kehandalan sistem pembayaran untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah maupun nasional yang inklusif dan berkesinambungan,” kata Marlison.
BI mengembangkan klaster sapi perah yang digabungkan dengan hortikultura di Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Daerah itu dinilai punya potensi peternakan sapi perah dan produksi sayuran organik yang baik. “Kelompok hortikultura itu telah punya Koperasi Mutiara Syariah yang memilikibranding produk sayur mutiara organik,” kata Marlison.
China Buka 1.000 Hektar Untuk Perkebunan Singkong Di Ketapang Kalimantan Barat
Pemerintah Kabupaten Ketapang mulai mendorong investasi yang mengarah pada industri pengolahan pangan. Salah satunya dengan membuka perizinan untuk bisnis lahan perkebunan singkong beserta pabrik tepung tapioka. Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Ketapang Alexander Wilyo mengatakan sudah ada investor dari Cina, yaitu PT Thian Yuan Agriculture Technology Trading, yang memasukkan permohonan lahan tanaman khusus singkong seluas 1.000 hektare di Ketapang, Kalimantan Barat.
“Izin permohonan lahan kebun singkong PT Thian Yuan dengan nomor PT/0001/2015, kemudian mereka mengajukan izin juga untuk lahan khusus pabrik tepung tapioka seluas 30 hektare dengan nomor PT/0002/2015,” kata Alexander, Jumat, 26 Juni 2015.
Alex mengatakan PT Thian Yuan hendak membuka lahan tanaman singkong di Desa Tanjung Pasar, Kecamatan Muara Pawan. Adapun untuk pembangunan pabrik tapioka berlokasi di kawasan industri Tembilok, Kecamatan Muara Kayong. Dari pemaparannya kepada Bisnis.com, perusahaan tersebut telah memiliki perkebunan dan pabrik pengolahan singkong di Provinsi Guanxi, Cina. Di provinsi tersebut juga terdapat perkebunan dan pabrik olahan pipilan jagung yang menjadi skala besar.
Selain investor dari luar negeri, Pemerintah Kabupaten Ketapang juga tidak menutup keran investasi dari dalam negeri. Sebab, saat ini pemerintah terus menggalakkan masuknya investor yang bergerak pada sektor ketahanan pangan.
Alexander mengatakan saat ini Kabupaten Ketapang masih memiliki banyak lahan tidur yang belum digarap secara optimal guna meningkatkan nilai tambah masyarakat serta sebagai pendapatan daerah. “Dengan adanya pemodal besar pada sektor pangan, maka masyarakat Ketapang memiliki banyak pilihan lapangan pekerjaan, seperti usaha restoran dan jasa penginapan. Juga akan muncul dan tenaga kerja di perkebunan dan pabrik itu,” ujarnya.
Dia mengatakan bahwa mengandalkan masyarakat membuka lahan tidak produktif menjadi produktif sangatlah sulit. Karena itu, perlu mendatangkan investor yang memiliki modal besar. Menurut dia, dengan memberikan peluang pada sektor hortikultura sekaligus juga mendukung program Presiden Joko Widodo yang menyarankan setiap daerah memiliki wilayah yang peduli terhadap kemandirian pangan.
“Izin permohonan lahan kebun singkong PT Thian Yuan dengan nomor PT/0001/2015, kemudian mereka mengajukan izin juga untuk lahan khusus pabrik tepung tapioka seluas 30 hektare dengan nomor PT/0002/2015,” kata Alexander, Jumat, 26 Juni 2015.
Alex mengatakan PT Thian Yuan hendak membuka lahan tanaman singkong di Desa Tanjung Pasar, Kecamatan Muara Pawan. Adapun untuk pembangunan pabrik tapioka berlokasi di kawasan industri Tembilok, Kecamatan Muara Kayong. Dari pemaparannya kepada Bisnis.com, perusahaan tersebut telah memiliki perkebunan dan pabrik pengolahan singkong di Provinsi Guanxi, Cina. Di provinsi tersebut juga terdapat perkebunan dan pabrik olahan pipilan jagung yang menjadi skala besar.
Selain investor dari luar negeri, Pemerintah Kabupaten Ketapang juga tidak menutup keran investasi dari dalam negeri. Sebab, saat ini pemerintah terus menggalakkan masuknya investor yang bergerak pada sektor ketahanan pangan.
Alexander mengatakan saat ini Kabupaten Ketapang masih memiliki banyak lahan tidur yang belum digarap secara optimal guna meningkatkan nilai tambah masyarakat serta sebagai pendapatan daerah. “Dengan adanya pemodal besar pada sektor pangan, maka masyarakat Ketapang memiliki banyak pilihan lapangan pekerjaan, seperti usaha restoran dan jasa penginapan. Juga akan muncul dan tenaga kerja di perkebunan dan pabrik itu,” ujarnya.
Dia mengatakan bahwa mengandalkan masyarakat membuka lahan tidak produktif menjadi produktif sangatlah sulit. Karena itu, perlu mendatangkan investor yang memiliki modal besar. Menurut dia, dengan memberikan peluang pada sektor hortikultura sekaligus juga mendukung program Presiden Joko Widodo yang menyarankan setiap daerah memiliki wilayah yang peduli terhadap kemandirian pangan.
Gudang Garam Bagikan Dividen Rp 1,5 Triliun
Rapat umum pemegang saham (RUPS) PT Gudang Garam Tbk menghasilkan keputusan untuk membagikan dividen tunai tahun 2014 sebesar Rp 1,5 triliun. Dividen tetap dibagikan kendati perusahaan rokok terbesar di Kediri ini mengalami penurunan volume produksi sebesar 5-6 persen.
Dalam tahun buku 2014, nilai dividen yang diterima pemegang saham PT Gudang Garam tak beranjak dari tahun sebelumnya. Setiap pemegang saham menerima pembagian keuntungan sebesar Rp 800 per saham, sama dengan nilai yang diterima tahun 2013 dan 2012. Jumlah tersebut cenderung menurun jika dibandingkan dividen tahun 2011, yang mampu membagikan dividen senilai Rp 1,9 triliun dengan nilai per lembar saham mencapai Rp 1.000.
Direktur Gudang Garam Heru Budiman mengatakan kuartal I tahun 2015 merupakan masa sulit bagi industri rokok nasional. Pukulan terberat dirasakan pada sektor Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang mempekerjakan ribuan buruh di Kediri. "Lesunya permintaan pasar memicu penurunan produksi SKT hingga 26 persen," katanya di Kediri, Sabtu, 27 Juni 2015.
Meski demikian, Heru menyatakan, secara bisnis, perusahaannya tetap mencatat keuntungan sebesar Rp 1 triliun. Laba perusahaan meningkat dari tahun 2013 sebesar Rp 4,3 triliun menjadi Rp 5,3 triliun pada 2014. Ini karena volume produksi rokok secara keseluruhan mengalami peningkatan hingga 80,5 miliar batang pada tahun 2014, lebih besar dari tahun 2013 sebanyak 76,5 miliar batang rokok. Selain rokok SKT, Gudang Garam juga memproduksi batang rokok secara mekanik pada sektor Sigaret Kretek Mesin (SKM).
RUPS juga menetapkan Juni Setiawati Wonowidjojo sebagai presiden komisaris dan Susilo Wonowidjojo sebagai presiden direktur. Pada jajaran komisaris ditunjuk Lucas Mulia Suhardja, Frank Willem van Gelder, dan Gotama Hengdratsonata. Sedangkan pada jajaran direktur duduk Heru Budiman, Herry Susianto, Buana Susilo, Istata Taswin Siddharta, Lengga Nurullah, dan Sony Sasono Rahmadi sebagai direktur independen.
Dalam tahun buku 2014, nilai dividen yang diterima pemegang saham PT Gudang Garam tak beranjak dari tahun sebelumnya. Setiap pemegang saham menerima pembagian keuntungan sebesar Rp 800 per saham, sama dengan nilai yang diterima tahun 2013 dan 2012. Jumlah tersebut cenderung menurun jika dibandingkan dividen tahun 2011, yang mampu membagikan dividen senilai Rp 1,9 triliun dengan nilai per lembar saham mencapai Rp 1.000.
Direktur Gudang Garam Heru Budiman mengatakan kuartal I tahun 2015 merupakan masa sulit bagi industri rokok nasional. Pukulan terberat dirasakan pada sektor Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang mempekerjakan ribuan buruh di Kediri. "Lesunya permintaan pasar memicu penurunan produksi SKT hingga 26 persen," katanya di Kediri, Sabtu, 27 Juni 2015.
Meski demikian, Heru menyatakan, secara bisnis, perusahaannya tetap mencatat keuntungan sebesar Rp 1 triliun. Laba perusahaan meningkat dari tahun 2013 sebesar Rp 4,3 triliun menjadi Rp 5,3 triliun pada 2014. Ini karena volume produksi rokok secara keseluruhan mengalami peningkatan hingga 80,5 miliar batang pada tahun 2014, lebih besar dari tahun 2013 sebanyak 76,5 miliar batang rokok. Selain rokok SKT, Gudang Garam juga memproduksi batang rokok secara mekanik pada sektor Sigaret Kretek Mesin (SKM).
RUPS juga menetapkan Juni Setiawati Wonowidjojo sebagai presiden komisaris dan Susilo Wonowidjojo sebagai presiden direktur. Pada jajaran komisaris ditunjuk Lucas Mulia Suhardja, Frank Willem van Gelder, dan Gotama Hengdratsonata. Sedangkan pada jajaran direktur duduk Heru Budiman, Herry Susianto, Buana Susilo, Istata Taswin Siddharta, Lengga Nurullah, dan Sony Sasono Rahmadi sebagai direktur independen.
Friday, June 26, 2015
Hanya 8 Bidang Usaha Yang Disetujui Menteri Susi Untuk Dapat Tax Allowance
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memangkas jumlah bidang usaha yang bisa mendapatkan fasilitas keringanan pajak penghasilan (tax allowance) dari sebelumnya 11 bidang usaha menjadi 8 bidang usaha. Dalam salinan draft Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang kriteria dan persyaratan pemanfataan tax allowance yang diterima sebelumnya, disebutkan terdapat 11 bidang usaha penerima fasilitas keringanan pajak tersebut.
Bidang usaha tersebut antara lain penangkapan ikan bersirip (pisces) di laut, penangkapancrustacea di laut, penangkapan mollusca di laut, pembesaran ikan laut, pembesaran ikan air tawar di keramba jaring apung, industri pembekuan ikan, serta industri berbasis daging lumatan dan surimi.
Selain itu terdapat industri pengolahan ikan dan biota air (bukan udang) dalam kaleng, industri pengolahan dan pengawetan udang dalam kaleng, industri pembekuan biota air lainnya serta industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk biota air lainnya. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Saut P. Hutagalung mengatakan instansinya memangkas tiga industri yang berbasis penangkapan. Bidang usaha tersebut antara lain penangkapan ikan bersirip (pisces) di laut, penangkapan crustacea di laut, dan penangkapan mollusca di laut sebagai bidang usaha yang bisa memperoleh fasilitas tax allowance. Pasalnya, KKP menilai hal itu masih rentan jika diberikan untuk Penanaman Modal Asing (PMA).
“Ibu Susi inginnya tax allowance untuk industri penangkapan hanya diberikan untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) saja, bukan asing. Tapi untuk saat ini tidak dicantumkan dulu, jadi hanya delapan saja,” ujar Saut ketika dihubungi . Namun Saut menjelaskan, tidak menutup kemungkinan untuk kembali menambahkan daftar bidang usaha penangkapan agar bisa memperoleh fasilitas keringanan pajak. Ia menyatakan, perubahan tetap bisa dilakukan setelah melihat situasi ke depan.
“Peraturan Menteri masih bisa diubah nantinya. Kami ingin lihat dulu, ke depannya seperti apa. Bu Susi menyatakan masih ada kemungkinan,” ungkapnya.Ia mengungkapkan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 tentang Kriteria dan/atau Persyaratan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu Pada Sektor Kelautan dan Perikanan tersebut telah diteken Susi pada 17 Juni 2015.
“Peraturan ini telah ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan masih dalam proses pengundangan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,” ungkapnya. Seperti diketahui, Permen tersebut merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif Fiskal Berupa Fasilitas Pajak Penghasilan (Tax Allowance) Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu.
Fasilitas tersebut diberikan kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan Penanaman Modal (PMA dan PMDN), baik penanaman modal baru maupun perluasan usaha yang telah ada, sepanjang memenuhi kriteria, antara lain, memiliki nilai investasi yang tinggi atau untuk ekspor; memiliki penyerapan tenaga kerja yang besar; atau memiliki kandungan lokal yang tinggi.
Nantinya, fasilitas yang akan diberikan berbentuk pengurangan penghasilan netto sebesar 30 persen dari jumlah penanaman modal, dibebankan selama 6 tahun, masing-masing 5 persen per tahun sejak saat mulai berproduksi secara komersial; penyusutan yang dipercepat dan amortisasi yang dipercepat. Selain itu juga pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri sebesar 10 persen, atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku; dan kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tapi tidak lebih dari 10 tahun.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti akan mengumumkan hasil temuan Tim Analisa dan Evaluasi (anev) Satgas Anti Illegal Fishing terkait nama-nama perusahaan yang tersandung masalah illegal fishing. Jika terbukti perusahaan-perusahaan tersebut melakukan pelanggaran terhadap aturan penangkapan ikan, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mecabut surat izin usaha perikanan (SIUP) milik perusahaan tersebut.
"Setiap minggu akan kami umumkan update anev-nya. Hanya pengumumannya bertahap. Kesalahannya ada yang sampai pidana, ada yang hanya administratif. Kalau sampai kesalahan pidana akan kami serahkan ke Kepolisian, kalau hanya administrasi cukup sampai penutupan saja," ujar Susi di Jakarta, Kamis (25/6). Sebelumnya Susi telah mencabut izin usaha lima perusahaan perikanan yang diduga melakukan tindak illegal fishing. Seluruh proses perizinan yang dicabut adalah Surat izin Kapal Penangkap Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
Kelima perusahaan tersebut adalah PT Maritim Timur Jaya (MTJ) di Tual Maluku, PT Dwikarya Reksa Abadi di Wanam (Papua), PT Indojurong Fishing Industry di Penambulai (Maluku), PT Pusaka Benjina Resources (Maluku), dan PT Mabiru Industry (Maluku). Dari kelima perusahaan itu, baru PT Pusaka Benjina Resources (Maluku) yang seluruh perizinannya sudah dibekukan.
Sementara itu untuk PT Dwikarya, menurut Susi, Dwikarya diduga juga turut membantu melakukan tindakan jual beli ikan di tengah laut (transhipment) di luar wilayah operasi tangkapnya. Selain memasok kapal MV Hai Fa dengan alat pendingin ikan, Dwikarya juga diduga melakukan pelanggaran dalam bidang administrasi seperti Laporan Kegiatan Usaha (LKU) serta kewajiban dalam perpajakan.
Sebelumnya Susi juga pernah mengeluarkan rekomendasi pencabutan izin usaha bagi 49 perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran berat dan sangat berat berdasarkan hasil anev tim Satgas Anti Illegal Fishing.
Bidang usaha tersebut antara lain penangkapan ikan bersirip (pisces) di laut, penangkapancrustacea di laut, penangkapan mollusca di laut, pembesaran ikan laut, pembesaran ikan air tawar di keramba jaring apung, industri pembekuan ikan, serta industri berbasis daging lumatan dan surimi.
Selain itu terdapat industri pengolahan ikan dan biota air (bukan udang) dalam kaleng, industri pengolahan dan pengawetan udang dalam kaleng, industri pembekuan biota air lainnya serta industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk biota air lainnya. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Saut P. Hutagalung mengatakan instansinya memangkas tiga industri yang berbasis penangkapan. Bidang usaha tersebut antara lain penangkapan ikan bersirip (pisces) di laut, penangkapan crustacea di laut, dan penangkapan mollusca di laut sebagai bidang usaha yang bisa memperoleh fasilitas tax allowance. Pasalnya, KKP menilai hal itu masih rentan jika diberikan untuk Penanaman Modal Asing (PMA).
“Ibu Susi inginnya tax allowance untuk industri penangkapan hanya diberikan untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) saja, bukan asing. Tapi untuk saat ini tidak dicantumkan dulu, jadi hanya delapan saja,” ujar Saut ketika dihubungi . Namun Saut menjelaskan, tidak menutup kemungkinan untuk kembali menambahkan daftar bidang usaha penangkapan agar bisa memperoleh fasilitas keringanan pajak. Ia menyatakan, perubahan tetap bisa dilakukan setelah melihat situasi ke depan.
“Peraturan Menteri masih bisa diubah nantinya. Kami ingin lihat dulu, ke depannya seperti apa. Bu Susi menyatakan masih ada kemungkinan,” ungkapnya.Ia mengungkapkan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 tentang Kriteria dan/atau Persyaratan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu Pada Sektor Kelautan dan Perikanan tersebut telah diteken Susi pada 17 Juni 2015.
“Peraturan ini telah ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan masih dalam proses pengundangan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,” ungkapnya. Seperti diketahui, Permen tersebut merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif Fiskal Berupa Fasilitas Pajak Penghasilan (Tax Allowance) Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu.
Fasilitas tersebut diberikan kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan Penanaman Modal (PMA dan PMDN), baik penanaman modal baru maupun perluasan usaha yang telah ada, sepanjang memenuhi kriteria, antara lain, memiliki nilai investasi yang tinggi atau untuk ekspor; memiliki penyerapan tenaga kerja yang besar; atau memiliki kandungan lokal yang tinggi.
Nantinya, fasilitas yang akan diberikan berbentuk pengurangan penghasilan netto sebesar 30 persen dari jumlah penanaman modal, dibebankan selama 6 tahun, masing-masing 5 persen per tahun sejak saat mulai berproduksi secara komersial; penyusutan yang dipercepat dan amortisasi yang dipercepat. Selain itu juga pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri sebesar 10 persen, atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku; dan kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tapi tidak lebih dari 10 tahun.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti akan mengumumkan hasil temuan Tim Analisa dan Evaluasi (anev) Satgas Anti Illegal Fishing terkait nama-nama perusahaan yang tersandung masalah illegal fishing. Jika terbukti perusahaan-perusahaan tersebut melakukan pelanggaran terhadap aturan penangkapan ikan, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mecabut surat izin usaha perikanan (SIUP) milik perusahaan tersebut.
"Setiap minggu akan kami umumkan update anev-nya. Hanya pengumumannya bertahap. Kesalahannya ada yang sampai pidana, ada yang hanya administratif. Kalau sampai kesalahan pidana akan kami serahkan ke Kepolisian, kalau hanya administrasi cukup sampai penutupan saja," ujar Susi di Jakarta, Kamis (25/6). Sebelumnya Susi telah mencabut izin usaha lima perusahaan perikanan yang diduga melakukan tindak illegal fishing. Seluruh proses perizinan yang dicabut adalah Surat izin Kapal Penangkap Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
Kelima perusahaan tersebut adalah PT Maritim Timur Jaya (MTJ) di Tual Maluku, PT Dwikarya Reksa Abadi di Wanam (Papua), PT Indojurong Fishing Industry di Penambulai (Maluku), PT Pusaka Benjina Resources (Maluku), dan PT Mabiru Industry (Maluku). Dari kelima perusahaan itu, baru PT Pusaka Benjina Resources (Maluku) yang seluruh perizinannya sudah dibekukan.
Sementara itu untuk PT Dwikarya, menurut Susi, Dwikarya diduga juga turut membantu melakukan tindakan jual beli ikan di tengah laut (transhipment) di luar wilayah operasi tangkapnya. Selain memasok kapal MV Hai Fa dengan alat pendingin ikan, Dwikarya juga diduga melakukan pelanggaran dalam bidang administrasi seperti Laporan Kegiatan Usaha (LKU) serta kewajiban dalam perpajakan.
Sebelumnya Susi juga pernah mengeluarkan rekomendasi pencabutan izin usaha bagi 49 perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran berat dan sangat berat berdasarkan hasil anev tim Satgas Anti Illegal Fishing.
50 Perusahaan Yang Kuasai 70,5 Persen Aset Industri Di Indonesia Tengah Diawasi OJK
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mengawasi 50 perusahaan konglomerasi keuangan yang telah melaporkan struktur dan anggota anak usaha dari perusahaannya kepada OJK. Dari 50 konglomerasi keuangan tersebut tercatat total asetnya mencapai Rp 5.142 triliun atau 70,5 persen dari total aset industri jasa keuangan yang ada di Indonesia, yakni Rp 7.298 triliun.
Konglomerasi keuangan adalah lembaga jasa keuangan berbentuk bank, perusahaan asuransi, reasuransi, perusahaan efek, atau perusahaan pembiayaan yang berada dalam satu grup karena keterkaitan kepemilikan atau pengendalian.Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Nelson Tampubolon mengungkapkan dari 50 kelompok industri jasa keuangan ada 13 kelompok yang tidak memiliki bank dalam kelompok konglomerasinya.
"Artinya hanya ada industri keuangan non bank, seperti hanya perusahaan asurasi dan perusahaan pembiayaan," ujar Nelson dalam konferensi pers di Gedung Radius Prawiro, Jakarta, Jumat (26/6). Menurut perhitungannya, secara rinci ada 36 kelompok konglomerasi yang memiliki total aset hingga Rp 80 triliun atau 17,5 persen dari total aset Rp 5.142 triliun.
Sementara tercatat ada delapan kelompok konglomerasi keuangan yang memiliki aset sebesar Rp 80 hingga Rp 200 triliun. "Aset kelompok ini menyumbang 21 persen dari total aset," ujar Nelson. OJK juga mencatat ada enam kelompok konglomerasi yang memiliki aset lebih dari Rp 200 triliun. OJK menyebut kelompok konglomerasi keuangan ini merupakan kelompok yang paling besar menguasai pasar keuangan nasional karena sharenya mencapai 61,5 persen dari total aset Rp 5.142 triliun.
Nelson mengungkapkan konglomerasi ini akan mendapat pengawasan khusus dari OJK sesuai kewenangan yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 17/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014, dimana entitas utama wajib menyampaikan laporan mengenai lembaga jasa keuangan (LJK) yang menjadi entitas utama dan LJK yang menjadi anggota konglomerasi keuangan.
Menurut Nelson, OJK akan mengeluarkan peraturan terkait pengawasan internal dan eksternal perusahaan yang menjadi entitas utama holding konglomerasi. Salah satunya dengan mengeluarkan aturan terkait manajemen risiko dan rasio kecukupan modal entitas utama. "September bisa kita keluarkan aturan permodalan untuk keuangan konglomerasi keuangan," ujarnya.
Konglomerasi keuangan adalah lembaga jasa keuangan berbentuk bank, perusahaan asuransi, reasuransi, perusahaan efek, atau perusahaan pembiayaan yang berada dalam satu grup karena keterkaitan kepemilikan atau pengendalian.Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Nelson Tampubolon mengungkapkan dari 50 kelompok industri jasa keuangan ada 13 kelompok yang tidak memiliki bank dalam kelompok konglomerasinya.
"Artinya hanya ada industri keuangan non bank, seperti hanya perusahaan asurasi dan perusahaan pembiayaan," ujar Nelson dalam konferensi pers di Gedung Radius Prawiro, Jakarta, Jumat (26/6). Menurut perhitungannya, secara rinci ada 36 kelompok konglomerasi yang memiliki total aset hingga Rp 80 triliun atau 17,5 persen dari total aset Rp 5.142 triliun.
Sementara tercatat ada delapan kelompok konglomerasi keuangan yang memiliki aset sebesar Rp 80 hingga Rp 200 triliun. "Aset kelompok ini menyumbang 21 persen dari total aset," ujar Nelson. OJK juga mencatat ada enam kelompok konglomerasi yang memiliki aset lebih dari Rp 200 triliun. OJK menyebut kelompok konglomerasi keuangan ini merupakan kelompok yang paling besar menguasai pasar keuangan nasional karena sharenya mencapai 61,5 persen dari total aset Rp 5.142 triliun.
Nelson mengungkapkan konglomerasi ini akan mendapat pengawasan khusus dari OJK sesuai kewenangan yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 17/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014, dimana entitas utama wajib menyampaikan laporan mengenai lembaga jasa keuangan (LJK) yang menjadi entitas utama dan LJK yang menjadi anggota konglomerasi keuangan.
Menurut Nelson, OJK akan mengeluarkan peraturan terkait pengawasan internal dan eksternal perusahaan yang menjadi entitas utama holding konglomerasi. Salah satunya dengan mengeluarkan aturan terkait manajemen risiko dan rasio kecukupan modal entitas utama. "September bisa kita keluarkan aturan permodalan untuk keuangan konglomerasi keuangan," ujarnya.
Panorama Sentrawisata Bagi Dividen Rp 7,3 Miliar
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan Luar Biasa group usaha pariwisata PT Panorama Sentrawisata Tbk (PANR) telah menyetujui pembagian dividen tahun buku 2014 senilai total Rp 7,3 miliar atau sekitar Rp 6,07 per lembar saham. Dividen tersebut akan mulai dibayarkan per tanggal 29 Juli 2015. “Telah disetujui bahwa Perseroan akan membagikan dividen sekitar 16 persen dari keuntungan (bersih) perseroan tahun 2014 Rp 45 miliar sehingga jumlah yang dibagikan itu adalah Rp 7,284 miliar,” tutur Direktur Utama Panorama Budi Tirtawisata usai menghadiri RUPS di Gedung Panorama, Jakarta, Kamis (25/6).
Tahun lalu, angka penjualan bersih Perseroan mencapai Rp 1,96 triliun atau tumbuh sebesar 15 persen dibandingkan tahun 2013. Laba usaha perseroan meningkat sebesar 19 persen dibandingkan tahun 2013 menjadi Rp 121 miliar. Sedangkan, laba bersih perseroan tercatat Rp 45 miliar atau naik 15 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Selain itu, dalam RUPS tersebut juga telah disetujui perubahan struktur Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Dewan Direksi yang sebelumnya terdiri dari 5 orang anggota Dewan Direksi menjadi 4 orang anggota. Sedangkan untuk Dewan Komisaris terdapat penambahan 2 anggota sehingga menjadi 5 anggota Dewan Komisaris, diantaranya 2 anggota Komisaris Independen.
“Perubahan kepengurusan dilakukan dalam rangka penyegaran dan dalam rangka optimalisasi daripada jalannya usaha Perseroan,” ungkap Budi. Dari sisi ekspansi bisnis, hingga Juni 2015 Panorama Sentrawisata telah menghabiskan belanja modal (capital expenditure/capex) sekitar Rp 200 miliar atau 50 persen dari alokasi yang mencapai Rp 400 miliar. Sebagian dana berasal dari penerbitan obligasi berkelanjutan tahap ke dua yang totalnya mencapai Rp 340 miliar beberapa waktu lalu.
Sekitar 40 persen dari alokasi capex perseroan telah digunakan untuk mengakuisisi hotel di Yogyakarta ‘The 1O1’ beberapa waktu lalu. Hotel bintang empat tersebut terdiri dari 150 kamar dan dioperasikan oleh PT Carlson-Panorama Hospitality, sebuah perusahaan patungan bentukan Panorama dan Carlson Rezidor Hotel Group. Sepanjang kuartal I 2015, Panorama berhasil membukukan penjualan sebesar Rp 407 miliar atau naik 16 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara laba bersihnya tercatat Rp 8,26 miliar atau naik 10 persen dibandingkan capaian kuartal pertama tahun lalu.
Perusahaan perjalanan wisata PT Panorama Sentrawisata Tbk (PANR) hingga Juni 2015 telah menghabiskan belanja modal (capital expenditure/capex) sekitar Rp 200 miliar atau 50 persen dari alokasi yang mencapai Rp 400 miliar. Sebagian dana berasal dari penerbitan obligasi berkelanjutan tahap ke dua yang totalnya mencapai Rp 340 miliar beberapa waktu lalu.
Direktur Utama Panorama Budi Tirtawisata mengungkapkan sekitar 40 persen dari alokasi capexperseroan telah digunakan untuk mengakuisisi hotel di Yogyakarta ‘The 1O1’ beberapa waktu lalu. Hotel bintang empat tersebut terdiri dari 150 kamar dan dioperasikan oleh PT Carlson-Panorama Hospitality, sebuah perusahaan patungan bentukan Panorama dan Carlson Rezidor Hotel Group.
“Kami telah mengakuisisi hotel di Yogyakarta, hotel The 1O1 Yogyakarta Tugu,” tutur Budi dalam paparan publik di kantornya, Jakarta, Kamis (25/6). Panorama memang tengah melirik bisnis perhotelan. Dalam tujuh tahun ke depan, Panorama menargetkan dapat membangun 20 hotel di beberapa kota di Indonesia yang dioperasikan oleh joint-venture Calrson-Panorama Hospitality. Saat ini, Panorama tengah membangun hotel di Lampung, Bali, Jakarta, dan Batam.
“Kami prediksi (hotel) yang sedang dibangun di Lampung awal tahun depan dapat beroperasi, kemudian di Bali juga sedang dalam pembangunan di daerah Uluwatu, kemudian di Jakarta, di dekat airport,” ujarnya. Dalam kesempatan yang sama Direktur Keuangan Panorama Daniel Martinus mengungkapkan alokasi penggunaan sisa capex hingga akhir tahun akan banyak digunakan untuk membangun teknologi informasi guna mendukung bisnis perusahaan.
“50 persen sisa (capex) nya akan digunakan untuk infrastruktur teknologi dan e-commerce, kemudian untuk pengembangan armada bus kita dan juga pengembangan pilar exhibition danevent kita,” tutur Daniel. Sebagai informasi, berdasarkan laporan keuangan kuartal pertama, Panorama berhasil membukukan penjualan sebesar Rp 407 miliar atau naik 16 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara laba bersihnya tercatat Rp 8,26 miliar atau naik 10 persen dibandingkan capaian kuartal pertama tahun lalu.
Tahun lalu, angka penjualan bersih Perseroan mencapai Rp 1,96 triliun atau tumbuh sebesar 15 persen dibandingkan tahun 2013. Laba usaha perseroan meningkat sebesar 19 persen dibandingkan tahun 2013 menjadi Rp 121 miliar. Sedangkan, laba bersih perseroan tercatat Rp 45 miliar atau naik 15 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Selain itu, dalam RUPS tersebut juga telah disetujui perubahan struktur Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Dewan Direksi yang sebelumnya terdiri dari 5 orang anggota Dewan Direksi menjadi 4 orang anggota. Sedangkan untuk Dewan Komisaris terdapat penambahan 2 anggota sehingga menjadi 5 anggota Dewan Komisaris, diantaranya 2 anggota Komisaris Independen.
“Perubahan kepengurusan dilakukan dalam rangka penyegaran dan dalam rangka optimalisasi daripada jalannya usaha Perseroan,” ungkap Budi. Dari sisi ekspansi bisnis, hingga Juni 2015 Panorama Sentrawisata telah menghabiskan belanja modal (capital expenditure/capex) sekitar Rp 200 miliar atau 50 persen dari alokasi yang mencapai Rp 400 miliar. Sebagian dana berasal dari penerbitan obligasi berkelanjutan tahap ke dua yang totalnya mencapai Rp 340 miliar beberapa waktu lalu.
Sekitar 40 persen dari alokasi capex perseroan telah digunakan untuk mengakuisisi hotel di Yogyakarta ‘The 1O1’ beberapa waktu lalu. Hotel bintang empat tersebut terdiri dari 150 kamar dan dioperasikan oleh PT Carlson-Panorama Hospitality, sebuah perusahaan patungan bentukan Panorama dan Carlson Rezidor Hotel Group. Sepanjang kuartal I 2015, Panorama berhasil membukukan penjualan sebesar Rp 407 miliar atau naik 16 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara laba bersihnya tercatat Rp 8,26 miliar atau naik 10 persen dibandingkan capaian kuartal pertama tahun lalu.
Perusahaan perjalanan wisata PT Panorama Sentrawisata Tbk (PANR) hingga Juni 2015 telah menghabiskan belanja modal (capital expenditure/capex) sekitar Rp 200 miliar atau 50 persen dari alokasi yang mencapai Rp 400 miliar. Sebagian dana berasal dari penerbitan obligasi berkelanjutan tahap ke dua yang totalnya mencapai Rp 340 miliar beberapa waktu lalu.
Direktur Utama Panorama Budi Tirtawisata mengungkapkan sekitar 40 persen dari alokasi capexperseroan telah digunakan untuk mengakuisisi hotel di Yogyakarta ‘The 1O1’ beberapa waktu lalu. Hotel bintang empat tersebut terdiri dari 150 kamar dan dioperasikan oleh PT Carlson-Panorama Hospitality, sebuah perusahaan patungan bentukan Panorama dan Carlson Rezidor Hotel Group.
“Kami telah mengakuisisi hotel di Yogyakarta, hotel The 1O1 Yogyakarta Tugu,” tutur Budi dalam paparan publik di kantornya, Jakarta, Kamis (25/6). Panorama memang tengah melirik bisnis perhotelan. Dalam tujuh tahun ke depan, Panorama menargetkan dapat membangun 20 hotel di beberapa kota di Indonesia yang dioperasikan oleh joint-venture Calrson-Panorama Hospitality. Saat ini, Panorama tengah membangun hotel di Lampung, Bali, Jakarta, dan Batam.
“Kami prediksi (hotel) yang sedang dibangun di Lampung awal tahun depan dapat beroperasi, kemudian di Bali juga sedang dalam pembangunan di daerah Uluwatu, kemudian di Jakarta, di dekat airport,” ujarnya. Dalam kesempatan yang sama Direktur Keuangan Panorama Daniel Martinus mengungkapkan alokasi penggunaan sisa capex hingga akhir tahun akan banyak digunakan untuk membangun teknologi informasi guna mendukung bisnis perusahaan.
“50 persen sisa (capex) nya akan digunakan untuk infrastruktur teknologi dan e-commerce, kemudian untuk pengembangan armada bus kita dan juga pengembangan pilar exhibition danevent kita,” tutur Daniel. Sebagai informasi, berdasarkan laporan keuangan kuartal pertama, Panorama berhasil membukukan penjualan sebesar Rp 407 miliar atau naik 16 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara laba bersihnya tercatat Rp 8,26 miliar atau naik 10 persen dibandingkan capaian kuartal pertama tahun lalu.
Subscribe to:
Posts (Atom)