Sepanjang 2016 lalu, Rolls-Royce meraih prestasi penjualan yang cukup besar. Total penjualan mencapai 4.011 mobil atau naik sekitar lebih dari 6% bila dibandingkan tahun 2015. Angka tersebut mengantarkan Rolls-Royce meraih penjualan tertinggi peringkat kedua dalam sejarah 113 tahun mobil tersebut.
Menurut informasi dari Motor1, Selasa (10/1), mobil dijual ke lebih 50 negara. Perusahaan mencatat penjualan tertinggi terjadi di pasar Jepang yang mengalami peningkatan sebesar 51%. Negara lain juga memberikan kontribusi positif seperti Jerman, mengalami peningkatan 30% dan Amerika Serikat 10%.
Jika ditotal, penjualan mobil Rolls-Royce di pasar otomotif Amerika Serikat naik 12%, Eropa 28%, dan Asia Pasifik 5%. Di samping itu, pada tahun lalu Rolls-Royce juga telah berhasil membangun Home of Rolls-Royce di Dubai dan telah mempunyai lebih dari 100 karyawan. Tak hanya itu, Rolls-Royce Technology dan Logistic Center juga telah dibuka di Bognor Regis, Inggris.
"Hasil yang luar biasa ini dengan tegas, menegaskan daya tarik global barang-barang mewah sangat terbaik dari Inggris, untuk pelanggan yang paling cerdas di dunia," kata CEO Rolls-Royce Torsten Muller-Otovos. Produk yang paling diminati sepanjang 2016 seperti, Rolls-Royce Dawn Droophead, Warith Black Badge, dan Ghost Black Badge.
Tetapi tahun 2016 hanyalah awal untuk pertumbuhan Rolls-Royce, dalam beberapa tahun ke depan akan hadir produk baru, seperti SUV Cullinan, dan New Phantom. Diperkirakan model-model terbaru tersebut menjalani debut jelang akhir 2017 dan datang sebagai model 2018
Wednesday, January 11, 2017
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Hanya Bisa Dinikmati Sedikit Orang
Presiden Joko Widodo menyatakan akan menjalankan kebijakan ekonomi pancasila, pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan merata. Dia menyadari, saat ini pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak bisa dinikmati oleh seluruh rakyat.
"Intinya ekonomi yang berkeadilan, yang ada pemerataannya. Percuma pertumbuhan ekonomi tinggi apabila tidak merata, hanya dinikmati segelilntir orang, ini percuma," kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam perayaan HUT ke-44 PDI Perjuangan, di Jakarta, Selasa (10/1).
Jokowi mengatakan, kebijakan ekonomi pancasila atau ekonomi gotong royong adalah upaya untuk menjawab tantangan kemiskinan, ketimpangan, dan kesenjangan yang saat ini masih dihadapi Indonesia. Dia menyebutkan, gini ratio atau ukuran ketimpangan di Indonesia saat ini berkurang menjadi 0,3 persen. Begitu pula dengan angka kemiskinan yang berkurang menjadi 0,36 persen.
Kader PDI Perjuangan itu mengatakan, pelaksanaan kebijakan ekonomi pancasila akan dimulai dengan pembangunan di kawasan pinggiran, pulau terdepan, maupun wilayah pedesaan. Belakangan ini, kata Jokowi, hasil pembangunan tersebut mulai terlihat.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyampaikan, pembangunan di Entikong, Kalimantan Barat, yang berbatasan langsung dengan Malaysia, kini telah selesai. Pembangunan yang dilakukan sejak dua tahun lalu itu di antaranya gedung imigrasi, karantina, hingga kantor bea cukai. Begitu pun pembangunan di Mota Ain, Nusa Tenggara Timur, yang berbatasan dengan Timor Leste.
"Ini masalah harga diri, kebanggaan, nasionalisme, martabat yang terus kita kerjakan," kata Jokowi.
Sementara di Miangas, Sulawesi Utara, pemerintah telah meresmikan bandara, meskipun hanya untuk pesawat kecil. Pulau berpenduduk 200 kepala keluarga dan 800 jiwa penduduk itu kini memiliki jadwal penerbangan secara rutin seminggu sekali.
Sedangkan di Pulau Natuna, pemerintah telah memperpanjang landasan pacu (runway) Panglan TNI AU. Selain itu, kata Jokowi, pemerintah juga tengah mengembangkan industri perikanan. Dia berharap pada pertengahan tahun ini kegiatan ekonomi akan meramaikan pulau tersebut.
"Pemerataan itu kita mulai dari pulau terdepan, dari pinggiran, desa, karena potensi yang ada perlu kita kembangkan," tegasnya
"Intinya ekonomi yang berkeadilan, yang ada pemerataannya. Percuma pertumbuhan ekonomi tinggi apabila tidak merata, hanya dinikmati segelilntir orang, ini percuma," kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam perayaan HUT ke-44 PDI Perjuangan, di Jakarta, Selasa (10/1).
Jokowi mengatakan, kebijakan ekonomi pancasila atau ekonomi gotong royong adalah upaya untuk menjawab tantangan kemiskinan, ketimpangan, dan kesenjangan yang saat ini masih dihadapi Indonesia. Dia menyebutkan, gini ratio atau ukuran ketimpangan di Indonesia saat ini berkurang menjadi 0,3 persen. Begitu pula dengan angka kemiskinan yang berkurang menjadi 0,36 persen.
Kader PDI Perjuangan itu mengatakan, pelaksanaan kebijakan ekonomi pancasila akan dimulai dengan pembangunan di kawasan pinggiran, pulau terdepan, maupun wilayah pedesaan. Belakangan ini, kata Jokowi, hasil pembangunan tersebut mulai terlihat.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyampaikan, pembangunan di Entikong, Kalimantan Barat, yang berbatasan langsung dengan Malaysia, kini telah selesai. Pembangunan yang dilakukan sejak dua tahun lalu itu di antaranya gedung imigrasi, karantina, hingga kantor bea cukai. Begitu pun pembangunan di Mota Ain, Nusa Tenggara Timur, yang berbatasan dengan Timor Leste.
"Ini masalah harga diri, kebanggaan, nasionalisme, martabat yang terus kita kerjakan," kata Jokowi.
Sementara di Miangas, Sulawesi Utara, pemerintah telah meresmikan bandara, meskipun hanya untuk pesawat kecil. Pulau berpenduduk 200 kepala keluarga dan 800 jiwa penduduk itu kini memiliki jadwal penerbangan secara rutin seminggu sekali.
Sedangkan di Pulau Natuna, pemerintah telah memperpanjang landasan pacu (runway) Panglan TNI AU. Selain itu, kata Jokowi, pemerintah juga tengah mengembangkan industri perikanan. Dia berharap pada pertengahan tahun ini kegiatan ekonomi akan meramaikan pulau tersebut.
"Pemerataan itu kita mulai dari pulau terdepan, dari pinggiran, desa, karena potensi yang ada perlu kita kembangkan," tegasnya
Tuesday, January 10, 2017
KPPU Nilai Honda dan Yamaha Lakukan Kartel
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) segera memutuskan perkara dugaan kartel motor matik yang melibatkan dua produsen utama kendaraan roda dua di Indonesia, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan PT Astra Honda Motor (AHM). KPPU menemukan ada kesepakatan harga sepeda motor matic 110-125 cc di antara dua produsen besar motor ini. Menurut KPPU, YIMM akan mengikuti harga jual motor matic AHM.
Kemudian, ditindaklanjuti dengan adanya perintah melalui surat elektronik yang pada akhirnya terdapat penyesuaian harga jual produk motor matic. Berdasarkan temuan itu, investigator KPPU merekomendasi putusan kepada Majelis Komisi, yaitu menyatakan pelaku terlapor 1 dan 2 terbukti secara sah melanggar pasal 5 ayat 1 Undang-Undang nomor 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Pasal itu menyebutkan, Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Selain itu, menghukum terlapor 1 dan 2 berdasarkan pasal 47, yakni tindakan administratif, yang salah satunya berisi pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1 miliar dan setinggi-tingginya Rp 25 miliar.
Investigator juga merekomendasikan kepada majelis komisi untuk melarang terlapor 1 dan 2 untuk menetapkan harga jual on the road sebagai harga referensi untuk konsumen, melainkan hanya batas on the road. Selain itu, Majelis komisi diharapkan memberikan saran kepada pemerintah, khususnya instansi terkait untuk melarang perusahaan otomotif memberikan harga referensi kepada dealer dengan memasukkan komponen harga Bea Balik Nama (BBN) atau sejenisnya yang pada pokoknya, komponen tersebut bukan merupakan tolak ukur harga dari pabrikan.
"Harga BBN dan biaya tambahan lainnya yang disebut oleh negara dibayarkan atas dasar pilihan konsumen dan tidak dipaksakan, apakah akan dibayarkan sendiri atau melalui dealer," kata Investigator KPPU, Helmi Nurjamil di Gedung KPPU, Jakarta, Senin (9/1/2017).
"Makanya kami harapkan, ke depannya, tidak ada lagi komponen kenaikan harga itu salah satunya BBN. Karena BBN adalah ranahnya dealer. Harusnya konsumen dikasih pilihan dia mau ngurus sendiri atau mau ngurus dari dealer, dikasih pilihan. Jangan seolah-olah harga terima beres, tapi mahal," tukasnya
Komisi Pengawsan Persaingan Usaha (KPPU) mencium adanya dugaan kartel motor skutik 110-125 cc oleh PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan PT Astra Honda Motor (AHM). Hari ini KPPU menggelar sidang dengan agenda pembacaan kesimpulan. "Baik investigator maupun terlapor dalam hal ini Yamaha dan Honda sama-sama menyatakan sikap berdasar fakta persidangan," ujar Anggota Tim Investigator KPPU, Helmi Nurjamil, di kantor KPPU, Jakarta, Senin (9/1/2017).
Lanjut Helmi mengatakan, sidang lanjutan kali ini merupakan sidang terakhir dari kasus dugaan kartel. Dan setelah agenda sidang pembacaan kesimpulan berakhir, selanjutnya adalah sidang putusan dugaan kartel antara Yamaha dengan Honda itu. "Selanjutnya sidang putusan akan dilakukan 30 hari setelah sidang ini," pungkasnya.
Baik Yamaha dan Honda masing-masing sudah membantah kalau mereka memainkan harga skutik. Presiden Direktur YIMM, Dyonisius Betty, mengatakan ada dampak yang cukup serius atas dugaan ini pada penjualan YIMM. "Dampaknya cukup besar ya di Yamaha. Kita tidak melakukan seperti itu, tapi pihak-pihak luar negeri itu juga yang ingin ekspor merasa 'Oh bener enggak Yamaha kemahalan'?," ujarnya kepada wartawan, di Jakarta, Senin (9/1/2017).
"Bisnis-bisnis partner yang mau invest di Indonesia seperti diler dan sebagainya jadi ragu-ragu karena kasus seperti ini apakah benar ada kartel atau tidak," tutur Dyon. Dyon juga berharap putusan yang ada nanti agar dipertimbangkan terlebih dahulu, mengingat Yamaha sudah berinvestasi cukup besar di Indonesia.
"Mempertimbangkan faktor investor asing supaya menarik dan dampak 1 juta dari karyawan yang ada," ucapnya. "Karyawan juga resah, mangkok nasi kita terganggu. Mereka juga mau demo. Tapi kita bilang jangan," tambah Dyon. Lanjut Dyon juga mengharapkan adanya keputusan yang seadil-adilnya demi kebaikan bersama. "Tapi kita mengharapkan yang terbaik karena kita tidak melakukan kartel. Pihak kami juga membantah," pungkasnya.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membacakan hasil kesimpulan dalam sidang lanjutan dugaan kartel yang melibatkan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan PT Astra Honda Motor (AHM).
KPPU tetap menganggap Yamaha dan Honda melakukan kartel, dan melanggar UU No. 5 tahun 1999 pasal 5 ayat 1, yang berisikan Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.
Menurut anggota tim Investigator KPPU, Helmi Nurjamil, Honda dan Yamaha merupakan pelaku usaha yang saling bersaing dalam pasar sepeda motor jenis skuter matik 110-125cc yang dipasarkan di wilayah Indonesia. KPPU juga menilai Honda dan Yamaha memiliki kesamaan pola kenaikan harga pada tahun 2014. Kenaikan harga yang dimaksud adalah sepeda motor jenis skuter matik 110-125 cc.
"Hasil dari sidang lanjutan yang berisikan agenda kesimpulan dari masing-masing pihak akan diumumkan selambat-lambatnya 30 hari setelah sidang lanjutan terakhir ini," ujar Helmi Nurjamil, di Jakarta, Senin (9/1/2017). Dalam hal ini, Yamaha melalui Executive Vice President PT YIMM, Dyonisius Beti mengatakan dugaan kerjasama dengan Honda dalam menetapkan harga jual sepeda motor skutik tidak benar adanya.
Menurutnya tidak ada bukti kesepakatan yang bisa dibuktikan oleh Tim Investigator KPPU selama persidangan digelar. "Yamaha Indonesia sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang kami taat kepada undang-undang persaingan usaha yang sehat," tuturnya, di Kantor KPPU, Jakarta Pusat, Senin (9/1/2017).
Menurutnya juga, proses investigasi yang dilakukan KPPU menyalahi prosedur yang ada. Dan tuduhan yang dilayangkan terlalu sumir dan dipaksakan. "Kami harapkan keputusan ini akan memberikan iklim investasi yang sehat dan baik untuk Indonesia kami percaya bahwa majelis akan bertindak seadil-adilnya untuk perkara ini," kata Dyon.
General Manager of Corporate Secretary and Legal PT Astra Honda Motor Andi Hartanto berharap majelis dewan komisi bisa mengambil keputusan secara adil. "Menurut saya dalam proses persidangan tidak bisa membuktikan adanya tuduhan kartel," ungkapnya. Andi berharap agar hasil keputusan nantinya adil dan bijaksana. "Sehingga tercipta situasi kondusif bagi perekonomian," ucapnya.
"Perusahaan yang sudah memiliki reputasi yang lama tentu kita tidak akan bermain-main dengan kartel," pungkasnya.
Kemudian, ditindaklanjuti dengan adanya perintah melalui surat elektronik yang pada akhirnya terdapat penyesuaian harga jual produk motor matic. Berdasarkan temuan itu, investigator KPPU merekomendasi putusan kepada Majelis Komisi, yaitu menyatakan pelaku terlapor 1 dan 2 terbukti secara sah melanggar pasal 5 ayat 1 Undang-Undang nomor 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Pasal itu menyebutkan, Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Selain itu, menghukum terlapor 1 dan 2 berdasarkan pasal 47, yakni tindakan administratif, yang salah satunya berisi pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1 miliar dan setinggi-tingginya Rp 25 miliar.
Investigator juga merekomendasikan kepada majelis komisi untuk melarang terlapor 1 dan 2 untuk menetapkan harga jual on the road sebagai harga referensi untuk konsumen, melainkan hanya batas on the road. Selain itu, Majelis komisi diharapkan memberikan saran kepada pemerintah, khususnya instansi terkait untuk melarang perusahaan otomotif memberikan harga referensi kepada dealer dengan memasukkan komponen harga Bea Balik Nama (BBN) atau sejenisnya yang pada pokoknya, komponen tersebut bukan merupakan tolak ukur harga dari pabrikan.
"Harga BBN dan biaya tambahan lainnya yang disebut oleh negara dibayarkan atas dasar pilihan konsumen dan tidak dipaksakan, apakah akan dibayarkan sendiri atau melalui dealer," kata Investigator KPPU, Helmi Nurjamil di Gedung KPPU, Jakarta, Senin (9/1/2017).
"Makanya kami harapkan, ke depannya, tidak ada lagi komponen kenaikan harga itu salah satunya BBN. Karena BBN adalah ranahnya dealer. Harusnya konsumen dikasih pilihan dia mau ngurus sendiri atau mau ngurus dari dealer, dikasih pilihan. Jangan seolah-olah harga terima beres, tapi mahal," tukasnya
Komisi Pengawsan Persaingan Usaha (KPPU) mencium adanya dugaan kartel motor skutik 110-125 cc oleh PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan PT Astra Honda Motor (AHM). Hari ini KPPU menggelar sidang dengan agenda pembacaan kesimpulan. "Baik investigator maupun terlapor dalam hal ini Yamaha dan Honda sama-sama menyatakan sikap berdasar fakta persidangan," ujar Anggota Tim Investigator KPPU, Helmi Nurjamil, di kantor KPPU, Jakarta, Senin (9/1/2017).
Lanjut Helmi mengatakan, sidang lanjutan kali ini merupakan sidang terakhir dari kasus dugaan kartel. Dan setelah agenda sidang pembacaan kesimpulan berakhir, selanjutnya adalah sidang putusan dugaan kartel antara Yamaha dengan Honda itu. "Selanjutnya sidang putusan akan dilakukan 30 hari setelah sidang ini," pungkasnya.
Baik Yamaha dan Honda masing-masing sudah membantah kalau mereka memainkan harga skutik. Presiden Direktur YIMM, Dyonisius Betty, mengatakan ada dampak yang cukup serius atas dugaan ini pada penjualan YIMM. "Dampaknya cukup besar ya di Yamaha. Kita tidak melakukan seperti itu, tapi pihak-pihak luar negeri itu juga yang ingin ekspor merasa 'Oh bener enggak Yamaha kemahalan'?," ujarnya kepada wartawan, di Jakarta, Senin (9/1/2017).
"Bisnis-bisnis partner yang mau invest di Indonesia seperti diler dan sebagainya jadi ragu-ragu karena kasus seperti ini apakah benar ada kartel atau tidak," tutur Dyon. Dyon juga berharap putusan yang ada nanti agar dipertimbangkan terlebih dahulu, mengingat Yamaha sudah berinvestasi cukup besar di Indonesia.
"Mempertimbangkan faktor investor asing supaya menarik dan dampak 1 juta dari karyawan yang ada," ucapnya. "Karyawan juga resah, mangkok nasi kita terganggu. Mereka juga mau demo. Tapi kita bilang jangan," tambah Dyon. Lanjut Dyon juga mengharapkan adanya keputusan yang seadil-adilnya demi kebaikan bersama. "Tapi kita mengharapkan yang terbaik karena kita tidak melakukan kartel. Pihak kami juga membantah," pungkasnya.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membacakan hasil kesimpulan dalam sidang lanjutan dugaan kartel yang melibatkan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan PT Astra Honda Motor (AHM).
KPPU tetap menganggap Yamaha dan Honda melakukan kartel, dan melanggar UU No. 5 tahun 1999 pasal 5 ayat 1, yang berisikan Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.
Menurut anggota tim Investigator KPPU, Helmi Nurjamil, Honda dan Yamaha merupakan pelaku usaha yang saling bersaing dalam pasar sepeda motor jenis skuter matik 110-125cc yang dipasarkan di wilayah Indonesia. KPPU juga menilai Honda dan Yamaha memiliki kesamaan pola kenaikan harga pada tahun 2014. Kenaikan harga yang dimaksud adalah sepeda motor jenis skuter matik 110-125 cc.
"Hasil dari sidang lanjutan yang berisikan agenda kesimpulan dari masing-masing pihak akan diumumkan selambat-lambatnya 30 hari setelah sidang lanjutan terakhir ini," ujar Helmi Nurjamil, di Jakarta, Senin (9/1/2017). Dalam hal ini, Yamaha melalui Executive Vice President PT YIMM, Dyonisius Beti mengatakan dugaan kerjasama dengan Honda dalam menetapkan harga jual sepeda motor skutik tidak benar adanya.
Menurutnya tidak ada bukti kesepakatan yang bisa dibuktikan oleh Tim Investigator KPPU selama persidangan digelar. "Yamaha Indonesia sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang kami taat kepada undang-undang persaingan usaha yang sehat," tuturnya, di Kantor KPPU, Jakarta Pusat, Senin (9/1/2017).
Menurutnya juga, proses investigasi yang dilakukan KPPU menyalahi prosedur yang ada. Dan tuduhan yang dilayangkan terlalu sumir dan dipaksakan. "Kami harapkan keputusan ini akan memberikan iklim investasi yang sehat dan baik untuk Indonesia kami percaya bahwa majelis akan bertindak seadil-adilnya untuk perkara ini," kata Dyon.
General Manager of Corporate Secretary and Legal PT Astra Honda Motor Andi Hartanto berharap majelis dewan komisi bisa mengambil keputusan secara adil. "Menurut saya dalam proses persidangan tidak bisa membuktikan adanya tuduhan kartel," ungkapnya. Andi berharap agar hasil keputusan nantinya adil dan bijaksana. "Sehingga tercipta situasi kondusif bagi perekonomian," ucapnya.
"Perusahaan yang sudah memiliki reputasi yang lama tentu kita tidak akan bermain-main dengan kartel," pungkasnya.
Friday, January 6, 2017
Bisnis Sewa Perkantoran Akan Terus Turun Sampai 2020
Lembaga konsultan properti, Colliers International Indonesia menilai tren penurunan tingkat okupansi sewa gedung perkantoran di lokasi bisnis (Central Business District/CBD) hingga tahun 2019 masih akan terus terjadi. Senior Associate Director Ferry Salanto menjelaskan, hal ini terjadi karena diprediksi jumlah penawaran gedung perkantoran akan terus mengalami peningkatan, bahkan peningkatan tersebut diatas rata-rata peningkatan gedung perkantoran per tahunnya.
Menurutnya, jumlah rata-rata peningkatan penawaran hanya sekitar 300 ribu unit persegi. Namun, peningkatan pada tahun ini hingga 2019 nanti diprediksi mencapai 700 ribu meter persegi per tahun. "Jadi jumlahnya sudah melampaui suplai tahunan dari tahun sebelumnya, atau melebihi suplai tahunan yang akan masuk per tahunnya," ungkap Ferry, Kamis (5/1).
Berdasarkan data Colliers International, jumlah ketersediaan ruang perkantoran sebesar 5,48 juta meter persegi. Sementara, pada 2017 sendiri diprediksi dapat mencapai sekitar 6,2 juta meter persegi dengan prediksi tambahan 731 ribu meter persegi. Sepanjang 2016, ada 12 gedung perkantoran yang memulai operasinya di Jakarta, di mana empat di antaranya berada di kawasan CBD. Keempat gedung tersebut yakni Centennial Tower, Capital Place, International Financial Centre 2, dan Sinarmas MSIG.
Sementara itu, gedung Hero di kawasan Gatot Subroto resmi memberhentikan operasinya tahun lalu dan dibeli oleh PT Synthesis Development dibangun kembali menjadi gedung yang terintegrasi antara perkantoran dan apartemen bernama Synthesis Square. Namun, pada kuartal III tahun lalu sempat diprediksi adanya enam gedung baru yang akan beroperasi pada kuartal IV 2016, hanya saja rencana tersebut terpaksa ditunda melihat jumlah permintaan yang tak sebanding dengan ketersediaan gedung perkantoran.
"Penundaan ini akan membuat pertambahan di 2017 bertambah signifikan," imbuhnya.
Sebagian besar penawaran gedung perkantoran yang berada di kawasan CBD berlokasi di Sudirman. Pembangunan mass rapid transportaion (MRT) akan membuat lebih perusahaan properti melakukan pengembangan di kawasan Sudirman.
Adapun, jumlah peningkatan gedung di kawasan di luar CBD sepanjang 2016 sebanyak delapan gedung. Meski jumlah penambahan gedung lebih banyak di kawasan luar CBD, tetapi Colliers memprediksi penambahan jumlah ruang kantor tiga tahun mendatang jumlahnya lebih sedikit atau tidak sampai menyentuh 700 ribu meter persegi setiap tahunnya.
Bila dilihat dari segi permintaannya, tingkat okupansi di kawasan CBD yakni, 84,8 persen atau lebih rendah dari tahun 2015 yang hampir menyentuh 90 persen. Sementara, hingga 2017, tingkat okupansi diprediksi masih turun mencapai 80 persen. Hal yang sama juga terjadi pada gedung perkantoran di luar kawasan CBD. Savills Consultant Indonesia dalam surveinya melansir perkembangan properti semester I 2016 memperlihatkan tingginya ruang kosong sektor perkantoran di Jakarta. Hal ini sebagai dampak dari perlambatan ekonomi global.
"Tidak seimbangnya antara pasokan dengan permintaan membuat ruang kosong sektor perkantoran terutama di CBD (Central Bussines Dictrict) masih berlanjut sampai tahun 2020," ujar Anton Sitorus, Kepala Departemen Riset dan Konsultasi Savills Consultant Indonesia . Ia memperkirakan, ruang kosong sektor perkantoran rata-rata mencapai 20 persen, seiring dengan terus bertambahnya pasokan ruang kantor baru, baik di CBD maupun di luar CBD, seperti koridor Simatupang.
Pembangunan sektor perkantoran yang masih berjalan akan membuat bertambahnya jumlah pasokan untuk tahun-tahun mendatang. Sementara, saat proyek tersebut rampung, penyerapan masih rendah. Kondisi ini, sambung Anton, membuat pengelola perkantoran, terutama grade A harus mengoreksi harga sewa sebagai upaya menarik tenant baru, serta mempertahankan tenant yang sudah ada sehingga tidak berpindah.
Anton menjelaskan, penyerapan sektor perkantoran di CBD pada semester I 2016 sekitar 29.000 meter persegi atau 30 persen dari penyerapan tahun lalu. Sedangkan, di luar CBD 84.000 meter persegi atau 65 persen dari penyerapan 2015. Kondisi ini mempengaruhi tingkat hunian menjadi 84 persen di CBD dan 77 persen di luar CBD.
Tingginya ruang kosong sektor perkantoran juga dipengaruhi banyaknya pembangunan CBD baru di luar Jakarta. Sehingga, membuat sejumlah tenant pindah ke lokasi-lokasi di luar Jakarta, terutama perusahaan-perusahaan minyak, pertambangan, dan industri. Sedangkan, untuk perusahaan keuangan, seperti perbankan dan asuransi tetap memilih lokasi di CBD.
Berbeda dengan sektor ritel, tingkat penyerapan sektor ini justru mencapai 42.000 meter persegi atau sekitar 92 persen. Kondisi ini masih akan berlanjut sampai dengan 2019, karena kecilnya pasokan ruang ritel selama periode tersebut.
"Tak heran, sejumlah pengelola ritel (pusat perbelanjaan) menaikkan harga sewa meski tidak terlalu tinggi yang dikarenakan tekanan dari kalangan asosisiasi pedagang. Hal ini tejadi, karena daya beli masyarakat yang masih sangat rendah," imbuh Anton.
Menurutnya, jumlah rata-rata peningkatan penawaran hanya sekitar 300 ribu unit persegi. Namun, peningkatan pada tahun ini hingga 2019 nanti diprediksi mencapai 700 ribu meter persegi per tahun. "Jadi jumlahnya sudah melampaui suplai tahunan dari tahun sebelumnya, atau melebihi suplai tahunan yang akan masuk per tahunnya," ungkap Ferry, Kamis (5/1).
Berdasarkan data Colliers International, jumlah ketersediaan ruang perkantoran sebesar 5,48 juta meter persegi. Sementara, pada 2017 sendiri diprediksi dapat mencapai sekitar 6,2 juta meter persegi dengan prediksi tambahan 731 ribu meter persegi. Sepanjang 2016, ada 12 gedung perkantoran yang memulai operasinya di Jakarta, di mana empat di antaranya berada di kawasan CBD. Keempat gedung tersebut yakni Centennial Tower, Capital Place, International Financial Centre 2, dan Sinarmas MSIG.
Sementara itu, gedung Hero di kawasan Gatot Subroto resmi memberhentikan operasinya tahun lalu dan dibeli oleh PT Synthesis Development dibangun kembali menjadi gedung yang terintegrasi antara perkantoran dan apartemen bernama Synthesis Square. Namun, pada kuartal III tahun lalu sempat diprediksi adanya enam gedung baru yang akan beroperasi pada kuartal IV 2016, hanya saja rencana tersebut terpaksa ditunda melihat jumlah permintaan yang tak sebanding dengan ketersediaan gedung perkantoran.
"Penundaan ini akan membuat pertambahan di 2017 bertambah signifikan," imbuhnya.
Sebagian besar penawaran gedung perkantoran yang berada di kawasan CBD berlokasi di Sudirman. Pembangunan mass rapid transportaion (MRT) akan membuat lebih perusahaan properti melakukan pengembangan di kawasan Sudirman.
Adapun, jumlah peningkatan gedung di kawasan di luar CBD sepanjang 2016 sebanyak delapan gedung. Meski jumlah penambahan gedung lebih banyak di kawasan luar CBD, tetapi Colliers memprediksi penambahan jumlah ruang kantor tiga tahun mendatang jumlahnya lebih sedikit atau tidak sampai menyentuh 700 ribu meter persegi setiap tahunnya.
Bila dilihat dari segi permintaannya, tingkat okupansi di kawasan CBD yakni, 84,8 persen atau lebih rendah dari tahun 2015 yang hampir menyentuh 90 persen. Sementara, hingga 2017, tingkat okupansi diprediksi masih turun mencapai 80 persen. Hal yang sama juga terjadi pada gedung perkantoran di luar kawasan CBD. Savills Consultant Indonesia dalam surveinya melansir perkembangan properti semester I 2016 memperlihatkan tingginya ruang kosong sektor perkantoran di Jakarta. Hal ini sebagai dampak dari perlambatan ekonomi global.
"Tidak seimbangnya antara pasokan dengan permintaan membuat ruang kosong sektor perkantoran terutama di CBD (Central Bussines Dictrict) masih berlanjut sampai tahun 2020," ujar Anton Sitorus, Kepala Departemen Riset dan Konsultasi Savills Consultant Indonesia . Ia memperkirakan, ruang kosong sektor perkantoran rata-rata mencapai 20 persen, seiring dengan terus bertambahnya pasokan ruang kantor baru, baik di CBD maupun di luar CBD, seperti koridor Simatupang.
Pembangunan sektor perkantoran yang masih berjalan akan membuat bertambahnya jumlah pasokan untuk tahun-tahun mendatang. Sementara, saat proyek tersebut rampung, penyerapan masih rendah. Kondisi ini, sambung Anton, membuat pengelola perkantoran, terutama grade A harus mengoreksi harga sewa sebagai upaya menarik tenant baru, serta mempertahankan tenant yang sudah ada sehingga tidak berpindah.
Anton menjelaskan, penyerapan sektor perkantoran di CBD pada semester I 2016 sekitar 29.000 meter persegi atau 30 persen dari penyerapan tahun lalu. Sedangkan, di luar CBD 84.000 meter persegi atau 65 persen dari penyerapan 2015. Kondisi ini mempengaruhi tingkat hunian menjadi 84 persen di CBD dan 77 persen di luar CBD.
Tingginya ruang kosong sektor perkantoran juga dipengaruhi banyaknya pembangunan CBD baru di luar Jakarta. Sehingga, membuat sejumlah tenant pindah ke lokasi-lokasi di luar Jakarta, terutama perusahaan-perusahaan minyak, pertambangan, dan industri. Sedangkan, untuk perusahaan keuangan, seperti perbankan dan asuransi tetap memilih lokasi di CBD.
Berbeda dengan sektor ritel, tingkat penyerapan sektor ini justru mencapai 42.000 meter persegi atau sekitar 92 persen. Kondisi ini masih akan berlanjut sampai dengan 2019, karena kecilnya pasokan ruang ritel selama periode tersebut.
"Tak heran, sejumlah pengelola ritel (pusat perbelanjaan) menaikkan harga sewa meski tidak terlalu tinggi yang dikarenakan tekanan dari kalangan asosisiasi pedagang. Hal ini tejadi, karena daya beli masyarakat yang masih sangat rendah," imbuh Anton.
Thursday, January 5, 2017
Tingkat Hunian Mall Di Jakarta Turun
Konsultan properti Cushman & Wakefield Indonesia memperkirakan pasokan pasar ritel hingga akan meningkat sebesar 2,9 persen hingga akhir 2016 menyusul meningkatnya aktivitas sewa . Namun, tingkat hunian mal di wilayah DKI Jakarta akan menurun hingga akhir tahun karena banyak pusat perbelanjaan baru yang masih dalam tahap awal operasional.
"Pada kuartal yang akan mendatang, tingkat hunian pusat perbelanjaan diperkirakan akan menurun dikarenakan sejumlah pusat perbelanjaan baru akan memasuki pasar dan akan mengalami tingkat hunian rendah pada awal operasional," kata Head of Research Cushman & Wakefield Indonesia Arief Rahardjo, Sabtu (22/10) seperti dikutip dari Antara.
Selama kuartal-III 2016, ujar dia, aktivitas penyewaan terpantau meningkat setelah periode Idul Fitri, meskipun para penyewa besar keluar dari pusat perbelanjaan dan sejumlah mal menghentikan aktivitas sewa-menyewa.
"Pusat perbelanjaan lifestyle besar, yaitu PIK Avenue Mall, dan Neo Soho yang merupakan perluasan dari Central Park, telah selesai pada kuartal ini dan membawa total pasokan kumulatif menjadi 4.163.735 meter persegi, lebih tinggi 2 persen dari kuartal lalu," katanya.
Memasuki terakhir, lanjutnya, kebanyakan hanya pengusaha waralaba dan fashion yang aktif membuka toko baru dengan menyewa unit di pusat perbelanjaan yang terletak di kawasan primer. Sedangkan merek internasional, kemungkinan baru pad atahun depan masuk ke pasar Indonesia dengan menyewa properti di pusat perbelanjaan Jakarta.
"Meskipun terdapat penyewaan-penyewaan baru, peningkatan pasokan dari pusat perbelanjaan baru dan tutupnya beberapa penyewa besar di beberapa lokasi, menyebabkan tingkat hunian di pusat-pusat perbelanjaan sewa kuartal ini turun, sementara pusat-pusat perbelanjaan strata mengalami sedikit peningkatan tingkat hunian," jelasnya.
Dari segi permintaan, tingkat rata-rata hunian pasar ritel di Jakarta turun 0,3 persen per kuartal atau 1,1 persen per tahun, mencapai angka 84 persen, sehingga membuat total ruang ritel kosong di Jakarta seluas 667.190 meter persegi.
Sementara dari segi pasokan, total pasokan kumulatif pusat perbelanjaan di Jakarta bertambah menjadi 4.163.735 meter persegi, dengan 73 persen berasal dari pusat perbelanjaan sewa dan 27 persen dari mal strata-title dengan dibukanya dua pusat perbelanjaan baru.
Pada kuartal ini, jelas Arief, lima pusat perbelanjaan baru akan memasuki pasar sehingga total kumulatif pasokan ruang ritel di Jakarta akan bertambah menjadi 4.283.535 meter persegi pada akhir 2016. "Harga sewa dan service charge tidak akan mengalami perubahan besar," ucapnya.
"Pada kuartal yang akan mendatang, tingkat hunian pusat perbelanjaan diperkirakan akan menurun dikarenakan sejumlah pusat perbelanjaan baru akan memasuki pasar dan akan mengalami tingkat hunian rendah pada awal operasional," kata Head of Research Cushman & Wakefield Indonesia Arief Rahardjo, Sabtu (22/10) seperti dikutip dari Antara.
Selama kuartal-III 2016, ujar dia, aktivitas penyewaan terpantau meningkat setelah periode Idul Fitri, meskipun para penyewa besar keluar dari pusat perbelanjaan dan sejumlah mal menghentikan aktivitas sewa-menyewa.
"Pusat perbelanjaan lifestyle besar, yaitu PIK Avenue Mall, dan Neo Soho yang merupakan perluasan dari Central Park, telah selesai pada kuartal ini dan membawa total pasokan kumulatif menjadi 4.163.735 meter persegi, lebih tinggi 2 persen dari kuartal lalu," katanya.
Memasuki terakhir, lanjutnya, kebanyakan hanya pengusaha waralaba dan fashion yang aktif membuka toko baru dengan menyewa unit di pusat perbelanjaan yang terletak di kawasan primer. Sedangkan merek internasional, kemungkinan baru pad atahun depan masuk ke pasar Indonesia dengan menyewa properti di pusat perbelanjaan Jakarta.
"Meskipun terdapat penyewaan-penyewaan baru, peningkatan pasokan dari pusat perbelanjaan baru dan tutupnya beberapa penyewa besar di beberapa lokasi, menyebabkan tingkat hunian di pusat-pusat perbelanjaan sewa kuartal ini turun, sementara pusat-pusat perbelanjaan strata mengalami sedikit peningkatan tingkat hunian," jelasnya.
Dari segi permintaan, tingkat rata-rata hunian pasar ritel di Jakarta turun 0,3 persen per kuartal atau 1,1 persen per tahun, mencapai angka 84 persen, sehingga membuat total ruang ritel kosong di Jakarta seluas 667.190 meter persegi.
Sementara dari segi pasokan, total pasokan kumulatif pusat perbelanjaan di Jakarta bertambah menjadi 4.163.735 meter persegi, dengan 73 persen berasal dari pusat perbelanjaan sewa dan 27 persen dari mal strata-title dengan dibukanya dua pusat perbelanjaan baru.
Pada kuartal ini, jelas Arief, lima pusat perbelanjaan baru akan memasuki pasar sehingga total kumulatif pasokan ruang ritel di Jakarta akan bertambah menjadi 4.283.535 meter persegi pada akhir 2016. "Harga sewa dan service charge tidak akan mengalami perubahan besar," ucapnya.
Cara Meraup Untung Di Pasar Saham Pada Tahun Ayam Api 2017
Kemenangan Donald J. Trump menduduki singgasana di Gedung Putih seakan mengubah peta pergerakan bursa dunia, dan juga Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang tahun ini. Indeks yang diprediksi dapat bergerak mantap, terpaksa harus melalui beberapa lika-liku.
Memang, jika dibandingkan dengan awal tahun level IHSG saat ini terbilang lebih baik karena masih bertahan di level 5.000. Kendati demikian, level impian di angka 6.000 tak juga pecah telur. Berbeda dengan posisi awal tahun yang dibuka di level 4.525, IHSG terus melaju hingga menyentuh level terbarunya di 5.016 pada 30 Juni lalu atau dua hari setelah Undang-Undang (UU) amnesti pajak disahkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Wacana amnesti pajak yang memang telah berhembus sejak awal tahun ini telah membangkitkan kembali optimisme pasar modal. Dana repatriasi yang masuk diyakini dapat menggenjot investasi di Indonesia dari berbagai sektor dan melalui berbagai instrumen yang tersaji di pasar modal.
Tak tanggung-tanggung, demi meningkatkan gairah di pasar modal, Bursa Efek Indonesia (BEI) pun membuat berbagai kebijakan seperti memberikan insentif pembiayaan pencatatan (listing fee) bagi perusahaan biasa yang ingin melantai di bursa atau melakukan penawaran umum saham perdana (Initial Public Offering/IPO) mencapai 50 persen hingga akhir periode amnesti pajak berakhir.
Tak hanya itu, BEI juga memberikan aturan terkait insentif diskon transaksi balik nama atau crossing saham untuk para wajib pajak (WP) yang mengikuti program pengampunan (tax amnesty) sebesar 45 persen. Hal ini tercantum dalam surat edaran BEI nomor SE-00002/BEI/08-2016.
Setelah amnesti pajak, optimisme pasar kian tumbuh dengan kembalinya Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan (Menkeu) pada 27 Juli lalu menggantikan Bambang Brodjonegoro yang dipindahkan menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Saat itu, otomatis indeks tambah melaju ke level 5.274.
Atmosfer positif yang ada di lantai bursa usai Sri Mulyani didapuk menjadi bendahara negara, membuat IHSG mampu terus menanjak hingga mencapai level puncak di 5.472 pada 4 Oktober 2016
“Sebenarnya awal tahun memang kita mulai agak tertekan, tapi kemudian pasar cukup confident dengan kembalinya Sri Mulyani, nah asing mulai masuk lagi,” ungkap Kepala Riset Universal Broker Indonesia Satrio Utama saat dihubungi.
Sayang, kepercayaan tersebut seketika runtuh dengan menangnya Donald Trump menjadi presiden AS yang diumumkan pada 9 November lalu. Saat itu, IHSG langsung merosot ke level 5.414 atau turun 56,36 poin (1,03 persen). Tak berhenti sampai di situ, IHSG terus anjlok hingga ke jatuh ke level 5.231 pada penutupan perdagangan 11 November dan rata-rata saham berkapitalisasi besar khususnya perbankan merah pada hari itu.
Seperti diketahui, salah satu dari kebijakan Trump adalah menumbuhkan perekonomian AS dengan menggenjot pembangunan infrastruktur, persis seperti apa yang menjadi visi Presiden Joko Widodo dalam menumbuhkan ekonomi Indonesia.
Dengan kebijakan tersebut, tentu AS memerlukan banyak dana untuk mendukung misi Trump. Untuk merangsang banyaknya dana masuk ke AS, beberapa hal yang mungkin akan dilakukan oleh negara adidaya tersebut ialah menerbitkan instrumen seperti obligasi atau surat utang negara. Hal ini akan mendorong mata uang dolar AS keluar dari Indonesia dan kembali ke negaranya. Sehingga, dana asing yang keluar (capital outflow) otomatis akan banyak. Terlebih lagi, saat ini The Fed telah menaikkan suku bunganya pada bulan ini dan menyatakan bakal menaikkan suku bunganya lebih cepat pada tahun depan.
Kondisi tersebut diyakini tambah membuat investor asing untuk keluar dari Indonesia dan berpindah investasi di AS karena suku bunga yang lebih menarik. Ditambah dengan keberanian Bank Indonesia (BI) yang mempertahankan suku bunga 7 days repo rate sebesar 4,75 persen pada bulan ini.
“Investor akan berpikir lebih baik investasi di AS, suku bunga lebih bagus imbal hasil lebih bagus,” ungkap analis Daewoo Securities Heldy Arifien. Melihat kondisi saat ini yang minim sentimen positif, Heldy pun tak menampik jika IHSG dapat ditutup di bawah level 5.000 pada akhir tahun ini. Ia memprediksi IHSG bergerak dalam rentang support 4.900 dan resisten 5.150 hingga akhir tahun. Sementara, Satrio masih percaya IHSG ditutup pada level 5.000.
Memang, jika dibandingkan dengan awal tahun level IHSG saat ini terbilang lebih baik karena masih bertahan di level 5.000. Kendati demikian, level impian di angka 6.000 tak juga pecah telur. Berbeda dengan posisi awal tahun yang dibuka di level 4.525, IHSG terus melaju hingga menyentuh level terbarunya di 5.016 pada 30 Juni lalu atau dua hari setelah Undang-Undang (UU) amnesti pajak disahkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Wacana amnesti pajak yang memang telah berhembus sejak awal tahun ini telah membangkitkan kembali optimisme pasar modal. Dana repatriasi yang masuk diyakini dapat menggenjot investasi di Indonesia dari berbagai sektor dan melalui berbagai instrumen yang tersaji di pasar modal.
Tak tanggung-tanggung, demi meningkatkan gairah di pasar modal, Bursa Efek Indonesia (BEI) pun membuat berbagai kebijakan seperti memberikan insentif pembiayaan pencatatan (listing fee) bagi perusahaan biasa yang ingin melantai di bursa atau melakukan penawaran umum saham perdana (Initial Public Offering/IPO) mencapai 50 persen hingga akhir periode amnesti pajak berakhir.
Tak hanya itu, BEI juga memberikan aturan terkait insentif diskon transaksi balik nama atau crossing saham untuk para wajib pajak (WP) yang mengikuti program pengampunan (tax amnesty) sebesar 45 persen. Hal ini tercantum dalam surat edaran BEI nomor SE-00002/BEI/08-2016.
Setelah amnesti pajak, optimisme pasar kian tumbuh dengan kembalinya Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan (Menkeu) pada 27 Juli lalu menggantikan Bambang Brodjonegoro yang dipindahkan menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Saat itu, otomatis indeks tambah melaju ke level 5.274.
Atmosfer positif yang ada di lantai bursa usai Sri Mulyani didapuk menjadi bendahara negara, membuat IHSG mampu terus menanjak hingga mencapai level puncak di 5.472 pada 4 Oktober 2016
“Sebenarnya awal tahun memang kita mulai agak tertekan, tapi kemudian pasar cukup confident dengan kembalinya Sri Mulyani, nah asing mulai masuk lagi,” ungkap Kepala Riset Universal Broker Indonesia Satrio Utama saat dihubungi.
Sayang, kepercayaan tersebut seketika runtuh dengan menangnya Donald Trump menjadi presiden AS yang diumumkan pada 9 November lalu. Saat itu, IHSG langsung merosot ke level 5.414 atau turun 56,36 poin (1,03 persen). Tak berhenti sampai di situ, IHSG terus anjlok hingga ke jatuh ke level 5.231 pada penutupan perdagangan 11 November dan rata-rata saham berkapitalisasi besar khususnya perbankan merah pada hari itu.
Seperti diketahui, salah satu dari kebijakan Trump adalah menumbuhkan perekonomian AS dengan menggenjot pembangunan infrastruktur, persis seperti apa yang menjadi visi Presiden Joko Widodo dalam menumbuhkan ekonomi Indonesia.
Dengan kebijakan tersebut, tentu AS memerlukan banyak dana untuk mendukung misi Trump. Untuk merangsang banyaknya dana masuk ke AS, beberapa hal yang mungkin akan dilakukan oleh negara adidaya tersebut ialah menerbitkan instrumen seperti obligasi atau surat utang negara. Hal ini akan mendorong mata uang dolar AS keluar dari Indonesia dan kembali ke negaranya. Sehingga, dana asing yang keluar (capital outflow) otomatis akan banyak. Terlebih lagi, saat ini The Fed telah menaikkan suku bunganya pada bulan ini dan menyatakan bakal menaikkan suku bunganya lebih cepat pada tahun depan.
Kondisi tersebut diyakini tambah membuat investor asing untuk keluar dari Indonesia dan berpindah investasi di AS karena suku bunga yang lebih menarik. Ditambah dengan keberanian Bank Indonesia (BI) yang mempertahankan suku bunga 7 days repo rate sebesar 4,75 persen pada bulan ini.
“Investor akan berpikir lebih baik investasi di AS, suku bunga lebih bagus imbal hasil lebih bagus,” ungkap analis Daewoo Securities Heldy Arifien. Melihat kondisi saat ini yang minim sentimen positif, Heldy pun tak menampik jika IHSG dapat ditutup di bawah level 5.000 pada akhir tahun ini. Ia memprediksi IHSG bergerak dalam rentang support 4.900 dan resisten 5.150 hingga akhir tahun. Sementara, Satrio masih percaya IHSG ditutup pada level 5.000.
Jika berbicara tahun depan, sejumlah analis masih belum dapat memastikan kondisi pasar tahun depan secara keseluruhan. Pasalnya, kebijakan yang akan diputuskan oleh Donald Trump setelah dilantik pada Januari tahun depan tersebut akan mempengaruhi laju perdagangan saham dalam negeri.
Heldy menilai, kuartal pertama tahun depan dapat menjadi patokan laju IHSG 2017. Menurutnya terlalu dini jika memprediksi IHSG secara keseluruhan karena IHSG sendiri masih diluputi ketidakpastian, baik dari dalam dan luar negeri. Dengan kebijakan BI yang mempertahankan suku bunganya bulan ini, ia masih akan melihat bagaimana suku bunga yang akan ditetapkan BI tahun depan.
“Nanti kalau tidak disesuaikan dengan suku bunga The Fed akan memicu capital outflow juga, di sana naik di sini tetap,” papar dia. Namun, BI sendiri terbilang dilema dalam memutuskan menaikkan suku bunga atau tidak. Pasalnya, jika BI menaikkan suku bunga, maka akan berimbas negatif pada emiten perbankan, tetapi jika tidak dinaikkan investor asing akan terus keluar dari Indonesia.
“Jadi memang di lain sisi itu memberatkan perbankan sih,” imbuhnya. Hingga kuartal pertama 2017 sendiri, ia memprediksi IHSG dapat melaju dalam rentang 5.035 hingga 5.050. IHSG masih memiliki sentimen positif dari laporan kinerja keuangan emiten secara tahunan penuh yang diprediksi membaik.
Untuk sektornya sendiri, Heldy menilai sektor infrastruktur bakal menjadi primadona seiring dengan program infrastruktur yang digenjot oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini disebabkan proyek infrastruktur pada tahun ini belum seluruhnya berjalan, sehingga proyek akan diteruskan tahun depan.
“Masih akan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor konstruksi berarti,” ungkap Heldy. Selain itu, emiten berbasis komoditas juga menarik untuk dicermati pada tahun seiring dengan kenaikan harga komoditas tiga bulan terakhir ini. Misalnya saja PT Adaro Energy Tbk (ADRO), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), dan PT Bumi Resources Tbk (BUMI).
Di lain sisi, analis senior Binaartha Securities Reza Priyambada menilai semua sektor berpeluang untuk bergerak positif, terutama sektor barang dan konsumsi, dan perbankan yang masih terus akan menarik karena berhubungan dengan permintaan masyarakat. “Kalau sektor lain kena imbas dari sektor itu. Misalnya perbankan, ketika dia menguat karena kredit, jadi sektor properti juga kena, jadi ada multiplier effect,” kata Reza. Selain itu, ia juga melihat sektor perkebunan bakal menarik karena harga komoditasnya yang akhir-akhir ini mengalami peningkatan. Dengan begitu, ketiga sektor tersebut dapat dikatakan menjadi penopang dari laju IHSG tahun depan.
Mayoritas emiten properti sepanjang sembilan pertama ini belum menorehkan kinerja yang terbilang baik. Hal itu terlihat dari empat emiten besar properti yang rata-rata mencatatkan penurunan pendapatan dan laba bersih.
Berdasarkan catatan, dari empat emiten tersebut, PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) mencatatkan penurunan laba bersih terbesar yaitu, 92,86 persen menjadi Rp57,61 miliar dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp807,28 miliar. Penurunan laba bersih ini beriringan dengan turunnya pendapatan perusahaan sebesar 19,59 persen dari Rp4,49 triliun menjadi Rp3,61 triliun.
Penurunan kinerja lainnya terjadi pada PT Ciputra Development Tbk (CTRA) yang membukukan laba bersih Rp478,98 miliar atau turun 48,77 persen dari sebelumnya Rp935,11 miliar. Sementara, perusahaan mencatat penurunan pendapatan 17,72 persen menjadi Rp4,41 triliun dari Rp5,36 triliun.
Emiten terakhir yang juga mencatat penurunan yakni, PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE). Di mana laba perusahaan turun 33,13 persen menjadi Rp1,15 triliun dari Rp1,72 triliun. Penurunan tersebut imbas dari turunnya pendapatan perusahaan sebesar 8,6 persen menjadi Rp4,25 triliun dari sebelumnya Rp4,65 triliun.
Sementara, PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) berhasil tumbuh ditengah melemahnya emiten properti lainnya hingga September ini. Laba bersih perusahaan tumbuh hingga 39 persen menjadi Rp1,31 triliun dari Rp942,91 miliar. Namun, pendapatan perusahaan hanya tumbuh tipis sebesar 1,96 persen dari Rp3,56 triliun menjadi Rp3,63 triliun.
Menurut analis Daewoo Securities Franky Rivan, kinerja Summarecon Agung yang masih buruk disebabkan karena pra penjualan (marketing sales) pada kuartal III ini hanya tumbuh 23,7 persen atau sebesar Rp489 miliar jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara, jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, jumlah marketing sales ini turun 62,8 persen.
Namun, jika dilihat sejak awal tahun hingga akhir September jumlah marketing sales Summarecon Agung berjumlah Rp2,2 triliun, sementara target hingga akhir tahun Rp3,5 triliun. Namun, untuk Pakuwon Jati, marketing sales yang diraup pada kuartal III ini berjumlah Rp580 miliar. Angka tersebut tumbuh 16 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, tetapi hanya tumbuh 6,2 persen jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yaitu Rp546 miliar.
Adapun, untuk perolehan marketing sales sejak awal tahun hingga akhir September sebesar Rp1,7 triliun, sementara target akhir tahun sebesar Rp3,1 triliun. Secara umum, properti terlihat masih melambat disebabkan harga properti yang kian mahal saat ini. Franky menuturkan, kenaikan harga properti tak sebanding dengan kenaikan pendapatan masyarakat Indonesia. Di mana kenaikan harga properti terjadi lebih cepat.
“Dari sisi harga, harga properti masih kemahalan. Properti indeks lebih cepat dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). PDB kan pendapatan. Jadi enggak seimbang,” ungkap Franky, Selasa (1/11). Hal tersebut yang menyebabkan daya beli masyarakat masih melemah hingga saat ini. Maka tak heran jika pertumbuhan marketing sales emiten properti tak signifikan.
Padahal, pemerintah sudah banyak mengeluarkan insentif untuk menggenjot sektor properti tahun ini, misalnya penurunan suku bunga, kebijakan Loan to Value (LTV), dan pemotongan pajak. Sayangnya, insentif ini tak diiringi dengan harga properti yang kian mahal.
“Jadi masyarakat juga enggak begitu merespon,” imbuhnya. Dengan demikian, ia menilai properti akan masih lambat hingga semester I tahun depan. Namun, pada semester II 2017 diprediksi properti akan mulai tumbuh dengan masuknya dana amnesti pajak ke berbagai sektor.
Heldy menilai, kuartal pertama tahun depan dapat menjadi patokan laju IHSG 2017. Menurutnya terlalu dini jika memprediksi IHSG secara keseluruhan karena IHSG sendiri masih diluputi ketidakpastian, baik dari dalam dan luar negeri. Dengan kebijakan BI yang mempertahankan suku bunganya bulan ini, ia masih akan melihat bagaimana suku bunga yang akan ditetapkan BI tahun depan.
“Nanti kalau tidak disesuaikan dengan suku bunga The Fed akan memicu capital outflow juga, di sana naik di sini tetap,” papar dia. Namun, BI sendiri terbilang dilema dalam memutuskan menaikkan suku bunga atau tidak. Pasalnya, jika BI menaikkan suku bunga, maka akan berimbas negatif pada emiten perbankan, tetapi jika tidak dinaikkan investor asing akan terus keluar dari Indonesia.
“Jadi memang di lain sisi itu memberatkan perbankan sih,” imbuhnya. Hingga kuartal pertama 2017 sendiri, ia memprediksi IHSG dapat melaju dalam rentang 5.035 hingga 5.050. IHSG masih memiliki sentimen positif dari laporan kinerja keuangan emiten secara tahunan penuh yang diprediksi membaik.
Untuk sektornya sendiri, Heldy menilai sektor infrastruktur bakal menjadi primadona seiring dengan program infrastruktur yang digenjot oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini disebabkan proyek infrastruktur pada tahun ini belum seluruhnya berjalan, sehingga proyek akan diteruskan tahun depan.
“Masih akan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor konstruksi berarti,” ungkap Heldy. Selain itu, emiten berbasis komoditas juga menarik untuk dicermati pada tahun seiring dengan kenaikan harga komoditas tiga bulan terakhir ini. Misalnya saja PT Adaro Energy Tbk (ADRO), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), dan PT Bumi Resources Tbk (BUMI).
Di lain sisi, analis senior Binaartha Securities Reza Priyambada menilai semua sektor berpeluang untuk bergerak positif, terutama sektor barang dan konsumsi, dan perbankan yang masih terus akan menarik karena berhubungan dengan permintaan masyarakat. “Kalau sektor lain kena imbas dari sektor itu. Misalnya perbankan, ketika dia menguat karena kredit, jadi sektor properti juga kena, jadi ada multiplier effect,” kata Reza. Selain itu, ia juga melihat sektor perkebunan bakal menarik karena harga komoditasnya yang akhir-akhir ini mengalami peningkatan. Dengan begitu, ketiga sektor tersebut dapat dikatakan menjadi penopang dari laju IHSG tahun depan.
Mayoritas emiten properti sepanjang sembilan pertama ini belum menorehkan kinerja yang terbilang baik. Hal itu terlihat dari empat emiten besar properti yang rata-rata mencatatkan penurunan pendapatan dan laba bersih.
Berdasarkan catatan, dari empat emiten tersebut, PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) mencatatkan penurunan laba bersih terbesar yaitu, 92,86 persen menjadi Rp57,61 miliar dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp807,28 miliar. Penurunan laba bersih ini beriringan dengan turunnya pendapatan perusahaan sebesar 19,59 persen dari Rp4,49 triliun menjadi Rp3,61 triliun.
Penurunan kinerja lainnya terjadi pada PT Ciputra Development Tbk (CTRA) yang membukukan laba bersih Rp478,98 miliar atau turun 48,77 persen dari sebelumnya Rp935,11 miliar. Sementara, perusahaan mencatat penurunan pendapatan 17,72 persen menjadi Rp4,41 triliun dari Rp5,36 triliun.
Emiten terakhir yang juga mencatat penurunan yakni, PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE). Di mana laba perusahaan turun 33,13 persen menjadi Rp1,15 triliun dari Rp1,72 triliun. Penurunan tersebut imbas dari turunnya pendapatan perusahaan sebesar 8,6 persen menjadi Rp4,25 triliun dari sebelumnya Rp4,65 triliun.
Sementara, PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) berhasil tumbuh ditengah melemahnya emiten properti lainnya hingga September ini. Laba bersih perusahaan tumbuh hingga 39 persen menjadi Rp1,31 triliun dari Rp942,91 miliar. Namun, pendapatan perusahaan hanya tumbuh tipis sebesar 1,96 persen dari Rp3,56 triliun menjadi Rp3,63 triliun.
Menurut analis Daewoo Securities Franky Rivan, kinerja Summarecon Agung yang masih buruk disebabkan karena pra penjualan (marketing sales) pada kuartal III ini hanya tumbuh 23,7 persen atau sebesar Rp489 miliar jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara, jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, jumlah marketing sales ini turun 62,8 persen.
Namun, jika dilihat sejak awal tahun hingga akhir September jumlah marketing sales Summarecon Agung berjumlah Rp2,2 triliun, sementara target hingga akhir tahun Rp3,5 triliun. Namun, untuk Pakuwon Jati, marketing sales yang diraup pada kuartal III ini berjumlah Rp580 miliar. Angka tersebut tumbuh 16 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, tetapi hanya tumbuh 6,2 persen jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yaitu Rp546 miliar.
Adapun, untuk perolehan marketing sales sejak awal tahun hingga akhir September sebesar Rp1,7 triliun, sementara target akhir tahun sebesar Rp3,1 triliun. Secara umum, properti terlihat masih melambat disebabkan harga properti yang kian mahal saat ini. Franky menuturkan, kenaikan harga properti tak sebanding dengan kenaikan pendapatan masyarakat Indonesia. Di mana kenaikan harga properti terjadi lebih cepat.
“Dari sisi harga, harga properti masih kemahalan. Properti indeks lebih cepat dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). PDB kan pendapatan. Jadi enggak seimbang,” ungkap Franky, Selasa (1/11). Hal tersebut yang menyebabkan daya beli masyarakat masih melemah hingga saat ini. Maka tak heran jika pertumbuhan marketing sales emiten properti tak signifikan.
Padahal, pemerintah sudah banyak mengeluarkan insentif untuk menggenjot sektor properti tahun ini, misalnya penurunan suku bunga, kebijakan Loan to Value (LTV), dan pemotongan pajak. Sayangnya, insentif ini tak diiringi dengan harga properti yang kian mahal.
“Jadi masyarakat juga enggak begitu merespon,” imbuhnya. Dengan demikian, ia menilai properti akan masih lambat hingga semester I tahun depan. Namun, pada semester II 2017 diprediksi properti akan mulai tumbuh dengan masuknya dana amnesti pajak ke berbagai sektor.
Harga Sewa Gedung Perkantoran Di Pusat Kota Turun 6,2 Persen
Colliers International Indonesia, konsultan properti menyebutkan harga sewa rata-rata gedung perkantoran di kawasan bisnis (central business district/CBD) turun 6,2 persen sepanjang tahun lalu. Senior Associate Director Ferry Salanto mengatakan, harga sewa perkantoran menjadi Rp311.750 per meter persegi pada 2016. Hal ini juga disebabkan karena pengelola gedung perkantoran cenderung mempertahankan harga mereka di kisaran Rp200 ribu-Rp350 ribu per meter persegi pada periode 2014-2015.
"Rata-rata gedung ini berkategori premium dan grade A," ungkap Ferry, Kamis (5/1).
Sementara, untuk rata-rata harga ruang perkantoran di luar kawasan CBD pada 2016 berkisar Rp225.801 per meter persegi atau melorot 5,3 persen dari tahun sebelumnya. Menurut Ferry, infrastruktur di sekitar kawasan perkantoran tak banyak memengaruhi kenaikan harga gedung perkantoran di luar kawasan CBD, karena sepinya permintaan ruang perkantoran.
Terlebih lagi, ia melanjutkan, perusahaan akan melakukan negosiasi dengan pengelola gedung untuk mendapatkan penawaran harga terbaik. Senior Associate Directur Office Services Ricky Tarore menerangkan, perusahaan besar dapat melakukan negosiasi untuk menurunkan harga hingga lima persen dari harga yang dipublikasikan oleh pengembang.
"Untuk perusahaan multinasional, pokoknya yang memiliki profil bagus biasanya pengembang bakal lebih percaya. Jadi, memberikan harga yang sesuai dengan permintaan," imbuh dia. Hanya saja, hal itu juga diukur berdasarkan luas unit yang akan disewa oleh calon tenant. Semakin luas unitnya, maka semakin besar diskon yang diberikan.
"Untuk luas yang kecil mungkin lima persen diskonnya, untuk luas besar bisa sampai 15 persen," jelasnya.Adapun, untuk harga sewa tahun ini, Colliers memprediksi, stagnan dengan tahun lalu. Pengelola gedung kemungkinan besar tidak menaikkan harga sewanya untuk sementara demi menarik lebih banyak tenant. Soalnya, tingkat okupansi pada 2017 diprediksi terus menurun hingga ke level 80 persen dari 2016 sebesar 85 persen.
Mayoritas emiten properti sepanjang sembilan pertama ini belum menorehkan kinerja yang terbilang baik. Hal itu terlihat dari empat emiten besar properti yang rata-rata mencatatkan penurunan pendapatan dan laba bersih. Berdasarkan catatan, dari empat emiten tersebut, PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) mencatatkan penurunan laba bersih terbesar yaitu, 92,86 persen menjadi Rp57,61 miliar dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp807,28 miliar. Penurunan laba bersih ini beriringan dengan turunnya pendapatan perusahaan sebesar 19,59 persen dari Rp4,49 triliun menjadi Rp3,61 triliun.
Penurunan kinerja lainnya terjadi pada PT Ciputra Development Tbk (CTRA) yang membukukan laba bersih Rp478,98 miliar atau turun 48,77 persen dari sebelumnya Rp935,11 miliar. Sementara, perusahaan mencatat penurunan pendapatan 17,72 persen menjadi Rp4,41 triliun dari Rp5,36 triliun.
Emiten terakhir yang juga mencatat penurunan yakni, PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE). Di mana laba perusahaan turun 33,13 persen menjadi Rp1,15 triliun dari Rp1,72 triliun. Penurunan tersebut imbas dari turunnya pendapatan perusahaan sebesar 8,6 persen menjadi Rp4,25 triliun dari sebelumnya Rp4,65 triliun.
Sementara, PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) berhasil tumbuh ditengah melemahnya emiten properti lainnya hingga September ini. Laba bersih perusahaan tumbuh hingga 39 persen menjadi Rp1,31 triliun dari Rp942,91 miliar. Namun, pendapatan perusahaan hanya tumbuh tipis sebesar 1,96 persen dari Rp3,56 triliun menjadi Rp3,63 triliun.
Menurut analis Daewoo Securities Franky Rivan, kinerja Summarecon Agung yang masih buruk disebabkan karena pra penjualan (marketing sales) pada kuartal III ini hanya tumbuh 23,7 persen atau sebesar Rp489 miliar jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara, jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, jumlah marketing sales ini turun 62,8 persen.
Namun, jika dilihat sejak awal tahun hingga akhir September jumlah marketing sales Summarecon Agung berjumlah Rp2,2 triliun, sementara target hingga akhir tahun Rp3,5 triliun. Namun, untuk Pakuwon Jati, marketing sales yang diraup pada kuartal III ini berjumlah Rp580 miliar. Angka tersebut tumbuh 16 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, tetapi hanya tumbuh 6,2 persen jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yaitu Rp546 miliar.
Adapun, untuk perolehan marketing sales sejak awal tahun hingga akhir September sebesar Rp1,7 triliun, sementara target akhir tahun sebesar Rp3,1 triliun. Secara umum, properti terlihat masih melambat disebabkan harga properti yang kian mahal saat ini. Franky menuturkan, kenaikan harga properti tak sebanding dengan kenaikan pendapatan masyarakat Indonesia. Di mana kenaikan harga properti terjadi lebih cepat.
“Dari sisi harga, harga properti masih kemahalan. Properti indeks lebih cepat dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). PDB kan pendapatan. Jadi enggak seimbang,” ungkap Franky, Selasa (1/11).
Hal tersebut yang menyebabkan daya beli masyarakat masih melemah hingga saat ini. Maka tak heran jika pertumbuhan marketing sales emiten properti tak signifikan. Padahal, pemerintah sudah banyak mengeluarkan insentif untuk menggenjot sektor properti tahun ini, misalnya penurunan suku bunga, kebijakan Loan to Value (LTV), dan pemotongan pajak. Sayangnya, insentif ini tak diiringi dengan harga properti yang kian mahal.
“Jadi masyarakat juga enggak begitu merespon,” imbuhnya. Dengan demikian, ia menilai properti akan masih lambat hingga semester I tahun depan. Namun, pada semester II 2017 diprediksi properti akan mulai tumbuh dengan masuknya dana amnesti pajak ke berbagai sektor
"Rata-rata gedung ini berkategori premium dan grade A," ungkap Ferry, Kamis (5/1).
Sementara, untuk rata-rata harga ruang perkantoran di luar kawasan CBD pada 2016 berkisar Rp225.801 per meter persegi atau melorot 5,3 persen dari tahun sebelumnya. Menurut Ferry, infrastruktur di sekitar kawasan perkantoran tak banyak memengaruhi kenaikan harga gedung perkantoran di luar kawasan CBD, karena sepinya permintaan ruang perkantoran.
Terlebih lagi, ia melanjutkan, perusahaan akan melakukan negosiasi dengan pengelola gedung untuk mendapatkan penawaran harga terbaik. Senior Associate Directur Office Services Ricky Tarore menerangkan, perusahaan besar dapat melakukan negosiasi untuk menurunkan harga hingga lima persen dari harga yang dipublikasikan oleh pengembang.
"Untuk perusahaan multinasional, pokoknya yang memiliki profil bagus biasanya pengembang bakal lebih percaya. Jadi, memberikan harga yang sesuai dengan permintaan," imbuh dia. Hanya saja, hal itu juga diukur berdasarkan luas unit yang akan disewa oleh calon tenant. Semakin luas unitnya, maka semakin besar diskon yang diberikan.
"Untuk luas yang kecil mungkin lima persen diskonnya, untuk luas besar bisa sampai 15 persen," jelasnya.Adapun, untuk harga sewa tahun ini, Colliers memprediksi, stagnan dengan tahun lalu. Pengelola gedung kemungkinan besar tidak menaikkan harga sewanya untuk sementara demi menarik lebih banyak tenant. Soalnya, tingkat okupansi pada 2017 diprediksi terus menurun hingga ke level 80 persen dari 2016 sebesar 85 persen.
Mayoritas emiten properti sepanjang sembilan pertama ini belum menorehkan kinerja yang terbilang baik. Hal itu terlihat dari empat emiten besar properti yang rata-rata mencatatkan penurunan pendapatan dan laba bersih. Berdasarkan catatan, dari empat emiten tersebut, PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) mencatatkan penurunan laba bersih terbesar yaitu, 92,86 persen menjadi Rp57,61 miliar dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp807,28 miliar. Penurunan laba bersih ini beriringan dengan turunnya pendapatan perusahaan sebesar 19,59 persen dari Rp4,49 triliun menjadi Rp3,61 triliun.
Penurunan kinerja lainnya terjadi pada PT Ciputra Development Tbk (CTRA) yang membukukan laba bersih Rp478,98 miliar atau turun 48,77 persen dari sebelumnya Rp935,11 miliar. Sementara, perusahaan mencatat penurunan pendapatan 17,72 persen menjadi Rp4,41 triliun dari Rp5,36 triliun.
Emiten terakhir yang juga mencatat penurunan yakni, PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE). Di mana laba perusahaan turun 33,13 persen menjadi Rp1,15 triliun dari Rp1,72 triliun. Penurunan tersebut imbas dari turunnya pendapatan perusahaan sebesar 8,6 persen menjadi Rp4,25 triliun dari sebelumnya Rp4,65 triliun.
Sementara, PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) berhasil tumbuh ditengah melemahnya emiten properti lainnya hingga September ini. Laba bersih perusahaan tumbuh hingga 39 persen menjadi Rp1,31 triliun dari Rp942,91 miliar. Namun, pendapatan perusahaan hanya tumbuh tipis sebesar 1,96 persen dari Rp3,56 triliun menjadi Rp3,63 triliun.
Menurut analis Daewoo Securities Franky Rivan, kinerja Summarecon Agung yang masih buruk disebabkan karena pra penjualan (marketing sales) pada kuartal III ini hanya tumbuh 23,7 persen atau sebesar Rp489 miliar jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara, jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, jumlah marketing sales ini turun 62,8 persen.
Namun, jika dilihat sejak awal tahun hingga akhir September jumlah marketing sales Summarecon Agung berjumlah Rp2,2 triliun, sementara target hingga akhir tahun Rp3,5 triliun. Namun, untuk Pakuwon Jati, marketing sales yang diraup pada kuartal III ini berjumlah Rp580 miliar. Angka tersebut tumbuh 16 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, tetapi hanya tumbuh 6,2 persen jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yaitu Rp546 miliar.
Adapun, untuk perolehan marketing sales sejak awal tahun hingga akhir September sebesar Rp1,7 triliun, sementara target akhir tahun sebesar Rp3,1 triliun. Secara umum, properti terlihat masih melambat disebabkan harga properti yang kian mahal saat ini. Franky menuturkan, kenaikan harga properti tak sebanding dengan kenaikan pendapatan masyarakat Indonesia. Di mana kenaikan harga properti terjadi lebih cepat.
“Dari sisi harga, harga properti masih kemahalan. Properti indeks lebih cepat dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). PDB kan pendapatan. Jadi enggak seimbang,” ungkap Franky, Selasa (1/11).
Hal tersebut yang menyebabkan daya beli masyarakat masih melemah hingga saat ini. Maka tak heran jika pertumbuhan marketing sales emiten properti tak signifikan. Padahal, pemerintah sudah banyak mengeluarkan insentif untuk menggenjot sektor properti tahun ini, misalnya penurunan suku bunga, kebijakan Loan to Value (LTV), dan pemotongan pajak. Sayangnya, insentif ini tak diiringi dengan harga properti yang kian mahal.
“Jadi masyarakat juga enggak begitu merespon,” imbuhnya. Dengan demikian, ia menilai properti akan masih lambat hingga semester I tahun depan. Namun, pada semester II 2017 diprediksi properti akan mulai tumbuh dengan masuknya dana amnesti pajak ke berbagai sektor
Monday, January 2, 2017
Diberi Peringkat Utang Buruk, Sri Mulyani Putuskan Hubungan Pemerintah Dengan JP Morgan
JPMorgan Chase Bank harus menerima konsekuensi atas riset tentang kondisi perekonomian Indonesia beberapa waktu lalu. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memutuskan mengakhiri seluruh hubungan kemitraan dengan JP Morgan. Berdasarkan dokumen yang diterima, Selasa (3/1/2017), JPMorgan mengeluarkan riset berjudul 'Trump Forces Tactical Changes' pada 13 November 2016. Riset ini ditujukan kepada para investor JPMorgan.
JPMorgan mengawali paparan dalam riset itu dengan menjelaskan efek terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS). Ini membuat pasar keuangan dunia bergejolak, terutama negara-negara berkembang. Imbal hasil (yield) obligasi bertenor 10 tahun bergerak cepat dari 1,85% menjadi 2,15%. Sehingga meningkatkan risiko atas negara berkembang seperti Brasil, Indonesia, Turki dan lainnya.
JPMorgan kemudian memangkas peringkat surat utang atau obligasi beberapa negara. Brasil turun satu peringkat dari overweight menjadi netral. Begitu juga Turki, dari netral ke underweight akibat adanya gejolak politik yang cukup serius. Indonesia juga dianggap berada dalam posisi cukup buruk, yakni dari overweight menjadi underweight atau turun dua peringkat. Malaysia dan Rusia bahkan dinaikkan peringkatnya menjadi overweight. Afrika Selatan tetap dalam posisi netral.
Sebagai penjelasan, overweight artinya adalah selama 6 hingga 12 ke depan, pasar keuangan akan bergerak di atas rata-rata ekspektasi dari para analis. Netral artinya dalam rentang yang sama, pergerakannya sesuai espektasi. Sedangkan underweight artinya di bawah espektasi atau diperkirakan lebih buruk. Atas peringkat Indonesia yang turun drastis, maka JPMorgan menyarankan agar investor untuk berpikir membeli surat utang dari negara lain yang lebih baik.
Riset tersebut kemudian direspons oleh Sri Mulyani lewat surat Menteri Keuangan Nomor S-1006/MK.08/2016 tanggal 17 November 2016. Dalam surat itu, Sri Mulyani menyatakan, riset berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional.
"Surat tersebut menyatakan bahwa Kementerian Keuangan memutuskan segala hubungan kemitraan dengan JPMorgan Chase Bank terkait hasil risetJP Morgan Chase Bank yang berpotensi menciptakan gangguan stabilitas sistem keuangan nasional," bunyi surat Ditjen Perbendaharaan Nomor S-10023/PB/2016 untuk JPMorgan Chase Bank N.A yang ditandatangani oleh Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono.
JP Morgan Chase Bank tidak diperbolehkan lagi menerima uang tebusan dari wajib pajak untuk program pengampunan pajak atau tax amnesty. Hal ini seiring dengan putusan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengakhiri hubungan kerjasama dengan JP Morgan per 1 Januari 2017. "Iya, JP Morgan tidak lagi menjadi bank persepsi," kata Direktur P2 Humas Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkeu Hestu Yoga Saksama.
Program tax amnesty masih menyisakan satu periode terakhir, yakni hingga 31 Maret 2017. Hestu menyarankan kepada wajib pajak agar tidak lagi menyetorkan uang tebusan lewat bank tersebut. "Iya (uang tebusan tidak bisa melalui JP Morgan lagi)," tegas Hestu.
Seperti diketahui, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 600/KMK.03/2016 tentang penetapan bank persepsi ada 77 bank yang menjadi penerima uang tebusan dalam rangka pelaksanaan pengampunan pajak. Dengan dikeluarkannya JP Morgan, berarti hanya tersisa 76 bank
JPMorgan Chase Bank dicoret dari daftar agen penjual atau dealer utama Surat Utang Negara (SUN). Ini karena surat Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Nomor S-1006/MK.08/2016 tanggal 17 November 2016 tentang pemutusan segala hubungan kemitraan dengan JP Morgan. Sebagai tindak lanjut atas surat tersebut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (Ditjen PPR), melakukan pemutakhiran daftar Dealer Utama Surat Utang Negara (SUN) dan Peserta Lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
JPMorgan terakhir kali mengikuti lelang SUN pada 8 November 2016 untuk seri SPN03170209 dan SPN12171109 dengan target indikatif Rp 10 triliun dan maksimal Rp 15 triliun.
Berikut Daftar Dealer Utama SUN:
Perbankan
"Kementerian Keuangan mengakhiri kontrak kerja sama kemitraan dg JP Morgan Bank NA, sebagai Bank Persepsi, yang berlaku secara efektif sejak 1 Januari 2017. Keputusan tersebut sejalan dengan Surat Menteri Keuangan tangal 17 November 2016 kpd JP Morgan, serta hasil pembahasan dalam rapat antara Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Ditjen Perbendaharaan, Kemenkeu dengan JP Morgan pada tangal 1 Desember 2016,".
Pada 9 Desember 2016, Marwanto melayangkan surat keputusan secara resmi kepada JP Morgan. Menurut Marwanto hubungan kemitraan harus bisa dibangun dengan unsur profesional dan kredibilitas serta tanggung jawab. "Kemenkeu akan terus membangun hubungan kerja yang profesional dan kredibel serta bertanggung jawab dengan para stakeholders, termasuk perbankan yang menjadi mitra kerja pemerintah," tegasnya.
Per tanggal 1 Januari 2017, JPMorgan Chase Bank tidak lagi menjadi mitra kerja Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk segala aspek. Penyebabnya adalah JPMorgan melalui hasil risetnya dianggap telah mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional. Hal ini dilandasi oleh Surat Menteri Keuangan Nomor S-1006/MK.08/2016 yang diterbitkan pada 17 November 2016.
Surat Ditjen Perbendaharaan Nomor S-10023/PB/2016 untuk JPMorgan Chase Bank N.A. Surat ditandatangani oleh Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono tanggal 9 Desember 2016.
Ada beberapa hal penting sebagai bagian dari pemutusan kontrak kerja sama. Berikut isinya:
"Bahwa Kemenkeu mengambil langkah, itu baik," kata Darmin saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (3/1/2017). Sama halnya dengan Sri Mulyani, Darmin juga merasa heran dengan hasil riset JPMorgan yang menurunkan peringkat surat utang atau obiligasi Indonesia hingga 2 tingkat dari overweight menjadi underweight.
Padahal, lembaga-pemeringkat utang lain, misalnya Fitch, menaikkan ranking Indonesia. "Yang namanya Fitch kan malah menaikkan, memperbaiki peringkat kita. Ini memang terlalu yang memberikan ranking, nggak tahu standarnya apa sebetulnya," ucapnya. Menurut Darmin, perekonomian Indonesia saat ini stabil dan berada dalam kondisi baik. Hasil riset JPMorgan harus dipertanggungjawabkan kebenarannya.
"Kita baik-baik saja dalam penilaian para analis. Kalau ada komentar-komentar dan riset yang mengatakan sebaliknya, memang hak mereka, tapi harus ada pertanggungjawaban mengenai kebenarannya," tandasnya. Sebagai informasi, JPMorgan Chase Bank harus menerima konsekuensi atas riset tentang kondisi perekonomian Indonesia beberapa waktu lalu. Sri Mulyani memutuskan mengakhiri seluruh hubungan kemitraan dengan JP Morgan.
Berdasarkan dokumen yang diterima, JPMorgan mengeluarkan riset berjudul 'Trump Forces Tactical Changes' pada 13 November 2016. Riset ini ditujukan kepada para investor JPMorgan. JPMorgan mengawali paparan dalam riset itu dengan menjelaskan efek terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS). Ini membuat pasar keuangan dunia bergejolak, terutama negara-negara berkembang.
Imbal hasil (yield) obligasi bertenor 10 tahun bergerak cepat dari 1,85% menjadi 2,15%. Sehingga meningkatkan risiko atas negara berkembang seperti Brasil, Indonesia, Turki dan lainnya. JPMorgan kemudian memangkas peringkat surat utang atau obligasi beberapa negara. Brasil turun satu peringkat dari overweightmenjadi netral. Begitu juga Turki, dari netral ke underweight akibat adanya gejolak politik yang cukup serius.
Indonesia juga dianggap berada dalam posisi cukup buruk, yakni dari overweight menjadi underweight atau turun dua peringkat. Malaysia dan Rusia bahkan dinaikkan peringkatnya menjadi overweight. Afrika Selatan tetap dalam posisi netral. Sebagai penjelasan, overweight artinya adalah selama 6 hingga 12 ke depan, pasar keuangan akan bergerak di atas rata-rata ekspektasi dari para analis. Netral artinya dalam rentang yang sama, pergerakannya sesuai espektasi. Sedangkan underweight artinya di bawah espektasi atau diperkirakan lebih buruk.
Atas peringkat Indonesia yang turun drastis, maka JPMorgan menyarankan agar investor untuk berpikir membeli surat utang dari negara lain yang lebih baik. Riset tersebut kemudian direspons oleh Sri Mulyani lewat surat Menteri Keuangan Nomor S-1006/MK.08/2016 tanggal 17 November 2016. Dalam surat itu, Sri Mulyani menyatakan, riset berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional.
JPMorgan mengawali paparan dalam riset itu dengan menjelaskan efek terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS). Ini membuat pasar keuangan dunia bergejolak, terutama negara-negara berkembang. Imbal hasil (yield) obligasi bertenor 10 tahun bergerak cepat dari 1,85% menjadi 2,15%. Sehingga meningkatkan risiko atas negara berkembang seperti Brasil, Indonesia, Turki dan lainnya.
JPMorgan kemudian memangkas peringkat surat utang atau obligasi beberapa negara. Brasil turun satu peringkat dari overweight menjadi netral. Begitu juga Turki, dari netral ke underweight akibat adanya gejolak politik yang cukup serius. Indonesia juga dianggap berada dalam posisi cukup buruk, yakni dari overweight menjadi underweight atau turun dua peringkat. Malaysia dan Rusia bahkan dinaikkan peringkatnya menjadi overweight. Afrika Selatan tetap dalam posisi netral.
Sebagai penjelasan, overweight artinya adalah selama 6 hingga 12 ke depan, pasar keuangan akan bergerak di atas rata-rata ekspektasi dari para analis. Netral artinya dalam rentang yang sama, pergerakannya sesuai espektasi. Sedangkan underweight artinya di bawah espektasi atau diperkirakan lebih buruk. Atas peringkat Indonesia yang turun drastis, maka JPMorgan menyarankan agar investor untuk berpikir membeli surat utang dari negara lain yang lebih baik.
Riset tersebut kemudian direspons oleh Sri Mulyani lewat surat Menteri Keuangan Nomor S-1006/MK.08/2016 tanggal 17 November 2016. Dalam surat itu, Sri Mulyani menyatakan, riset berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional.
"Surat tersebut menyatakan bahwa Kementerian Keuangan memutuskan segala hubungan kemitraan dengan JPMorgan Chase Bank terkait hasil risetJP Morgan Chase Bank yang berpotensi menciptakan gangguan stabilitas sistem keuangan nasional," bunyi surat Ditjen Perbendaharaan Nomor S-10023/PB/2016 untuk JPMorgan Chase Bank N.A yang ditandatangani oleh Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono.
JP Morgan Chase Bank tidak diperbolehkan lagi menerima uang tebusan dari wajib pajak untuk program pengampunan pajak atau tax amnesty. Hal ini seiring dengan putusan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengakhiri hubungan kerjasama dengan JP Morgan per 1 Januari 2017. "Iya, JP Morgan tidak lagi menjadi bank persepsi," kata Direktur P2 Humas Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkeu Hestu Yoga Saksama.
Program tax amnesty masih menyisakan satu periode terakhir, yakni hingga 31 Maret 2017. Hestu menyarankan kepada wajib pajak agar tidak lagi menyetorkan uang tebusan lewat bank tersebut. "Iya (uang tebusan tidak bisa melalui JP Morgan lagi)," tegas Hestu.
Seperti diketahui, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 600/KMK.03/2016 tentang penetapan bank persepsi ada 77 bank yang menjadi penerima uang tebusan dalam rangka pelaksanaan pengampunan pajak. Dengan dikeluarkannya JP Morgan, berarti hanya tersisa 76 bank
JPMorgan Chase Bank dicoret dari daftar agen penjual atau dealer utama Surat Utang Negara (SUN). Ini karena surat Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Nomor S-1006/MK.08/2016 tanggal 17 November 2016 tentang pemutusan segala hubungan kemitraan dengan JP Morgan. Sebagai tindak lanjut atas surat tersebut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (Ditjen PPR), melakukan pemutakhiran daftar Dealer Utama Surat Utang Negara (SUN) dan Peserta Lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
JPMorgan terakhir kali mengikuti lelang SUN pada 8 November 2016 untuk seri SPN03170209 dan SPN12171109 dengan target indikatif Rp 10 triliun dan maksimal Rp 15 triliun.
Berikut Daftar Dealer Utama SUN:
Perbankan
- PT Bank Panin Tbk
- Citibank N.A
- PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI)
- Deutsche Bank AG
- PT Bank Permata Tbk
- HSBC
- PT Bank CIMB Niaga Tbk
- PT Bank ANZ Indonesia
- Standard Chartered Bank
- PT Bank Central Asia Tbk (BCA)
- PT Bank Danamon Indonesia Tbk
- PT Bank Maybank Indonesia Tbk
- PT Bahana Securities
- PT Bank Mandiri Tbk
- PT Danareksa Sekuritas
- PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI)
- PT Mandiri Sekuritas
- PT Bank OCBC NISP Tbk
- PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
"Kementerian Keuangan mengakhiri kontrak kerja sama kemitraan dg JP Morgan Bank NA, sebagai Bank Persepsi, yang berlaku secara efektif sejak 1 Januari 2017. Keputusan tersebut sejalan dengan Surat Menteri Keuangan tangal 17 November 2016 kpd JP Morgan, serta hasil pembahasan dalam rapat antara Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Ditjen Perbendaharaan, Kemenkeu dengan JP Morgan pada tangal 1 Desember 2016,".
Pada 9 Desember 2016, Marwanto melayangkan surat keputusan secara resmi kepada JP Morgan. Menurut Marwanto hubungan kemitraan harus bisa dibangun dengan unsur profesional dan kredibilitas serta tanggung jawab. "Kemenkeu akan terus membangun hubungan kerja yang profesional dan kredibel serta bertanggung jawab dengan para stakeholders, termasuk perbankan yang menjadi mitra kerja pemerintah," tegasnya.
Per tanggal 1 Januari 2017, JPMorgan Chase Bank tidak lagi menjadi mitra kerja Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk segala aspek. Penyebabnya adalah JPMorgan melalui hasil risetnya dianggap telah mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional. Hal ini dilandasi oleh Surat Menteri Keuangan Nomor S-1006/MK.08/2016 yang diterbitkan pada 17 November 2016.
Surat Ditjen Perbendaharaan Nomor S-10023/PB/2016 untuk JPMorgan Chase Bank N.A. Surat ditandatangani oleh Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono tanggal 9 Desember 2016.
Ada beberapa hal penting sebagai bagian dari pemutusan kontrak kerja sama. Berikut isinya:
- Tidak menerima setoran penerimaan negara dari siapapun di seluruh cabang JPMorgan Chase Bank NA sebagai Bank Persepsi.
- Menyelesaikan segala. Perhitungan atas hak dan kewajiban terkait pengakhiran penyelenggaraan layanan JPMorgan Chase Bank N.A sebagai Bank Persepsi.
- Segera melakukan sosialisasi kepada semua unit/staff dan nasabah terkait dengan berakhirnya status bank persepsi dimaksud
"Bahwa Kemenkeu mengambil langkah, itu baik," kata Darmin saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (3/1/2017). Sama halnya dengan Sri Mulyani, Darmin juga merasa heran dengan hasil riset JPMorgan yang menurunkan peringkat surat utang atau obiligasi Indonesia hingga 2 tingkat dari overweight menjadi underweight.
Padahal, lembaga-pemeringkat utang lain, misalnya Fitch, menaikkan ranking Indonesia. "Yang namanya Fitch kan malah menaikkan, memperbaiki peringkat kita. Ini memang terlalu yang memberikan ranking, nggak tahu standarnya apa sebetulnya," ucapnya. Menurut Darmin, perekonomian Indonesia saat ini stabil dan berada dalam kondisi baik. Hasil riset JPMorgan harus dipertanggungjawabkan kebenarannya.
"Kita baik-baik saja dalam penilaian para analis. Kalau ada komentar-komentar dan riset yang mengatakan sebaliknya, memang hak mereka, tapi harus ada pertanggungjawaban mengenai kebenarannya," tandasnya. Sebagai informasi, JPMorgan Chase Bank harus menerima konsekuensi atas riset tentang kondisi perekonomian Indonesia beberapa waktu lalu. Sri Mulyani memutuskan mengakhiri seluruh hubungan kemitraan dengan JP Morgan.
Berdasarkan dokumen yang diterima, JPMorgan mengeluarkan riset berjudul 'Trump Forces Tactical Changes' pada 13 November 2016. Riset ini ditujukan kepada para investor JPMorgan. JPMorgan mengawali paparan dalam riset itu dengan menjelaskan efek terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS). Ini membuat pasar keuangan dunia bergejolak, terutama negara-negara berkembang.
Imbal hasil (yield) obligasi bertenor 10 tahun bergerak cepat dari 1,85% menjadi 2,15%. Sehingga meningkatkan risiko atas negara berkembang seperti Brasil, Indonesia, Turki dan lainnya. JPMorgan kemudian memangkas peringkat surat utang atau obligasi beberapa negara. Brasil turun satu peringkat dari overweightmenjadi netral. Begitu juga Turki, dari netral ke underweight akibat adanya gejolak politik yang cukup serius.
Indonesia juga dianggap berada dalam posisi cukup buruk, yakni dari overweight menjadi underweight atau turun dua peringkat. Malaysia dan Rusia bahkan dinaikkan peringkatnya menjadi overweight. Afrika Selatan tetap dalam posisi netral. Sebagai penjelasan, overweight artinya adalah selama 6 hingga 12 ke depan, pasar keuangan akan bergerak di atas rata-rata ekspektasi dari para analis. Netral artinya dalam rentang yang sama, pergerakannya sesuai espektasi. Sedangkan underweight artinya di bawah espektasi atau diperkirakan lebih buruk.
Atas peringkat Indonesia yang turun drastis, maka JPMorgan menyarankan agar investor untuk berpikir membeli surat utang dari negara lain yang lebih baik. Riset tersebut kemudian direspons oleh Sri Mulyani lewat surat Menteri Keuangan Nomor S-1006/MK.08/2016 tanggal 17 November 2016. Dalam surat itu, Sri Mulyani menyatakan, riset berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional.
Subscribe to:
Posts (Atom)