Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Laporkan Kekayaan Senilai Rp 5,4 Triliun

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri akhirnya melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Total kekayaan mencapai Rp 5,4 triliun.

"Total harta kekayaan Rp 5.435.833.014.169," demikian laporan harta kekayaan yang dilansir dari laman elhkpn.kpk.go.id.

Widiyanti melaporkan kepemilikan aset tanah dan bangunan senilai Rp152.028.275.000. Dengan perincian:

1. Tanah dan bangunan seluas 3.630 meter persegi (m2)/3.068 m2 di Jakarta Selatan, hasil sendiri, Rp68.153.450.000.
2. Tanah dan bangunan seluas 1.150 m2/48 m2 di Jakarta Selatan, hasil sendiri, Rp18.752.250.000.
3. Tanah dan bangunan seluas 474 m2/10 m2 di Jakarta Selatan, hasil sendiri, Rp7.688.470.000.
4. Bangunan seluas 328 m2 di Jakarta Selatan, hasil sendiri, Rp4.406.720.000.
5. Tanah dan bangunan seluas 847 m2/326 m2 di Jakarta Selatan, hasil sendiri, Rp14.539.035.000.
6. Tanah dan bangunan seluas 1.340 m2/300 m2 di Jakarta Selatan, hasil sendiri, Rp22.577.700.000.
7. Tanah dan bangunan seluas 980 m2/30 m2 di Jakarta Selatan, hasil sendiri, Rp15.910.650.000.

Widiyanti juga melaporkan aset kendaraan senilai Rp19.463.000.000.

Dengan perincian:

1. Mercedes Benz S63 Tahun 2014, hasil sendiri, Rp2.964.000.000
2. Toyota Vellfire 3.5 AT Tahun 2011, hasil sendiri, Rp506.000.000
3. Bentley Continental GT Tahun 2011, hasil sendiri, Rp2.879.000.000.
4. Land Rover Range 5.0 Autobiography A/T Tahun 2013, hasil sendiri, Rp2.387.000.000
5. Mobil Bentley Flying Spur W12 Tahun 2022, hasil sendiri, Rp4.577.000.000
6. Lexus LM350H Tahun 2024, hasil sendiri, Rp2.500.000.000
7. Lexus LS500H Tahun 2024, hasil sendiri, Rp3.650.000.000.

Widiyanti juga mencatatkan melaporkan harta bergerak lainnya sejumlah Rp43.814.169.039; surat berharga Rp5.075.638.855.071, kas dan setara kas Rp67.168.797.235, dan harta lainnya Rp77.719.917.824.

Dengan harta yang mencapai Rp 5,4 triliun, dari catatan detikTravel, Widiyanti Putri menjadi menteri Prabowo Subianto dengan harta kekayaan terbanyak, disusul Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Perkasa Roeslani.

Prabowo Setujui PSN Perumahan Untuk MBR

 Presiden Prabowo Subianto menyetujui proyek strategis nasional (PSN) perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di puluhan titik di Indonesia.

Usulan itu disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait. Dia mengatakan pemerintah akan menyediakan hunian murah untuk rakyat di atas tanah-tanah negara.

"Tadi saya sampaikan laporan dan sudah disetujui oleh beliau kami akan membuat PSN, program strategis nasional, bukan proyek. Khusus buat MBR, masyarakat berpenghasilan rendah," kata Maruarar dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta.

Maruarar menyebut PSN ini akan mempercepat proses pembangunan hunian. Dengan demikian, tanah-tanah negara yang menganggur bisa dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan perumahan rakyat.

Pria yang akrab disapa Ara itu tak membeberkan lokasi-lokasi mana yang akan digunakan untuk PSN perumahan MBR itu.

Namun, Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo pernah mengungkap hal serupa. Adik Presiden Prabowo itu berkata ada sejumlah tanah milik Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Pertahanan yang bakal digunakan untuk membangun 3 juta rumah per tahun untuk rakyat.

Tanah-tanah itu di antaranya 24 hektare di Kalibata, Jakarta Selatan; 41 hektare di Metland Cibitung, Kabupaten Bekasi; dan 30 hektare di Kemayoran, Jakarta Utara.

"Seratus persen, 3 juta rumah itu (rumah untuk) MBR," ucap Hashim di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin (20/1).

Berkat PSN ... WIKA Berhasil Bukukan Penjualan 20,66 Triliun Di Bulan Desember 2024

 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) berhasil membukukan kontrak baru Rp20,66 triliun hingga Desember 2024. Mayoritas kontrak baru tersebut berasal dari segmen infrastruktur dan gedung yang mencapai 42 persen.

Lalu, sektor industri penunjang konstruksi berkontribusi 32 persen, EPCC (engineering, procurement, construction, and commissioning) sebesar 20 persen, dan properti sebesar 6 persen.

Dikutip dari keterangan pers, Selasa (21/1), hingga akhir 2024, WIKA tengah mengerjakan 75 proyek konstruksi di seluruh Indonesia. Sebanyak 42 proyek di antaranya merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan 8 proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Adapun beberapa proyek strategis nasional baru yang diraih WIKA di Desember 2024 antara lain proyek pembangunan Bendungan Tiga Dihaji Paket VI senilai Rp544 miliar dan pekerjaan lanjutan Bendungan Jragung senilai Rp187 miliar.

Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito (BW) menjelaskan seluruh proyek tersebut memiliki skema pembayaran bulanan dengan uang muka, sehingga memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara mandiri serta fokus pada pengelolaan kas yang lebih efisien.

Menurutnya, perolehan proyek-proyek strategis nasional baru tersebut juga turut meningkatkan optimisme dan peran strategis WIKA dalam mendukung Asta Cita pemerintah dan kontribusi WIKA untuk kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

"WIKA memiliki dua peran penting dalam mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih baik. Sebagai agent of development pemerintah, WIKA melalui pembangunan proyek strategis nasional akan membawa Indonesia mencapai swasembada ekonomi, pangan dan energi," kata Budi Waskito.

"Sebagai Value Creation Company, WIKA melalui proyek EPCC hilirisasi dan industrialisasi akan menciptakan nilai tambah bagi produk dalam negeri," tambahnya.

Pembangunan Bendungan Tiga Dihaji Paket VI

Proyek pembangunan Bendungan Tiga Dihaji Paket VI merupakan bagian integral dari proyek besar untuk mengelola sumber daya air, mengurangi risiko banjir, serta mendukung pasokan air baku dan irigasi Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan.

Bendungan ini dirancang untuk mengendalikan banjir di daerah aliran sungai (DAS) Selabung dan DAS Komering, menyediakan air baku untuk 13 kecamatan, serta mengatur debit Sungai Komering untuk irigasi pertanian.

Selain itu, bendungan ini juga dilengkapi dengan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang menghasilkan 2x20 MW untuk memenuhi kebutuhan listrik lokal, dan mengurangi ketergantungan pada sumber listrik dari luar daerah. WIKA berkomitmen untuk menerapkan prinsip ESG (environment, social, governance) dalam setiap tahap pengerjaan proyek ini.

Langkah-langkah ramah lingkungan yang dilakukan antara lain penggunaan motor listrik, penerangan solar cell, penghijauan area yang terdampak, serta pengelolaan limbah dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Melalui upaya ini, WIKA mendukung pembangunan berkelanjutan melalui infrastruktur hijau.

"Kami percaya bahwa proyek Bendungan Tiga Dihaji tidak hanya akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, tetapi juga menjadi contoh nyata dalam menerapkan solusi infrastruktur yang berkelanjutan dan berbasis teknologi ramah lingkungan. Ini sejalan dengan upaya WIKA dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan," kata Budi Waskito.

Profil PT Intan Agung Makmur Pemilik Izin Pembangunan Pagar Laut Tangerang

 Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid akhirnya membuka tabir soal pagar laut misterius sepanjang 30 km di Tangerang.

Ia menyebut wilayah laut yang dibatasi pagar itu ternyata bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB). Nusron merinci terdapat 263 bidang area perairan di laut Banten yang tercatat memiliki sertifikat HGB. Salah satu perusahaan yang disebut mengantongi HGB laut itu adalah PT Intan Agung Makmur.

Nusron menyebut dari total 263 bidang tanah yang besertifikat HGB, sebanyak 234 bidang di antaranya dikuasai oleh PT Intan Agung Makmur.

Dari penelusuran perusahaan ini ternyata terafiliasi dengan Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma alias Aguan.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum, PT Intan Agung Makmur merupakan perusahaan swasta nasional yang didirikan pada 6 Juni 2023, dengan Surat Keputusan pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM bernomor AHU-0040990.AH.01.01.Tahun 2023.

Perusahaan ini berkedudukan di Kabupaten Tangerang, tepatnya di Jalan Inspeksi PIK 2 Nomor 5, Kecamatan Kosambi. Bisnisnya, mengembangkan properti yang memenuhi kebutuhan hunian dan komersial.

Saham perusahaan tercatat dimiliki oleh dua entitas, yakni Kusuma Anugrah Abadi dan Inti Indah Raya, yang masing-masing kepemilikan sahamnya sebesar Rp2,5 miliar.

Berdasarkan data perusahaan, dua sosok penting yang memimpin PT Intan Agung Makmur, yakni Belly Djaliel yang menjabat direktur perusahaan dan Freddy Numberi sebagai komisaris.

Belly dikenal sebagai perwakilan dari Agung Sedayu Group.

Sementara, Freddy Numberi dikenal luas di kalangan pemerintahan. Ia pernah menjadi menteri kelautan dan perikanan (KKP) pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Di dunia bisnis, Freddy juga tercatat sebagai salah satu direktur Agung Sedayu Group.

Terkait informasi ini,  telah menghubungi Corporate Secretary and Investor Relations PIK 2 (PANI) Christy Grasella untuk mengklarifikasi terkait kepemilikan sertifikat HGB ini. Namun, yang bersangkutan belum memberi tanggapan hingga berita ini tayang.

Selain itu, juga meminta konfirmasi ke kuasa hukum pengembang PSN PIK 2 Muannas Alaidid terkait dengan persoalan kepemilikan HGB tersebut sejak sore tadi. Namun, hingga berita ini diturunkan belum ada respons.

Sebelumnya, Muannas membantah tudingan sebagai pemilik pagar laut misterius tersebut.

"Bukan PIK 2 yang pasang, fitnah itu. Coba tanya, (apa) tujuannya buat PIK pasang begituan?" kata dia

Perusahaan milik Sugianto Kusuma alias Aguan ternyata tercatat sebagai pemegang sertifikat hak guna bangunan (HGB) di wilayah pagar laut Tangerang, Banten.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengakui wilayah laut yang dibatasi pagar itu ternyata bersertifikat. Ia pun menjabarkan siapa saja yang tercatat mengantongi HGB tersebut.

Nusron merinci terdapat 263 bidang area perairan di laut Banten yang tercatat memiliki sertifikat HGB. Salah satu perusahaan yang disebut mengantongi HGB laut itu, yakni PT Cahaya Inti Sentosa dengan kepemilikan 20 bidang lahan di area perairan.

PT Cahaya Inti Sentosa (CISN) merupakan anak usaha PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PIK 2), emiten properti di bawah Agung Sedayu Group milik Aguan.

Mengacu pada laporan keuangan PIK 2 periode kuartal III-2024, emiten berkode PANI itu tercatat perusahaan memiliki 88.500 lembar saham atau sekitar 99,33 persen saham di CISN.

"Berdasarkan akta notaris nomor 86 dari Edison Jingga S.H, M.H, tanggal 13 Desember 2023, perseroan melakukan investasi pada CISN sebesar Rp4.159.500.000 (88.500 saham) yang mewakili kepemilikan sebesar 99,33 persen," bunyi laporan tersebut.

Selain CISN, entitas usaha bernama PT Intan Agung Makmur juga tercatat memiliki sertifikat HGB pagar laut.

Menteri ATR/BPN Nusron menyebut dari total 263 bidang tanah yang besertifikat HGB, sebanyak 234 bidang di antaranya dikuasai oleh PT Intan Agung Makmur.

Dari penelusuran perusahaan ini juga ternyata terafiliasi dengan Agung Sedayu Group milik Aguan.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum, PT Intan Agung Makmur merupakan perusahaan swasta nasional yang didirikan pada 6 Juni 2023, dengan Surat Keputusan pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM bernomor AHU-0040990.AH.01.01.Tahun 2023.

Perusahaan ini berkedudukan di Kabupaten Tangerang, tepatnya di Jalan Inspeksi PIK 2 Nomor 5, Kecamatan Kosambi. Bisnisnya, mengembangkan properti yang memenuhi kebutuhan hunian dan komersial.

Saham perusahaan tercatat dimiliki oleh dua entitas, yakni Kusuma Anugrah Abadi dan Inti Indah Raya, yang masing-masing kepemilikan sahamnya sebesar Rp2,5 miliar.

Coretax Mampu Tingkatkan Pajak Senilai Rp 1.500 Triliun Dari Monitoring Transaksi Masyarakat

 Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengecek implementasi Coretax di Kantor Direktorat Jenderal Pajak.

Penerapan coretax ia klaim bisa menambah penerimaan negara sebesar Rp1.500 triliun. Upaya membuka peluang dan mengoptimalkan potensi pajak ini akan dicapai dalam lima tahun ke depan.

"Saya memberi apresiasi kepada Kementerian Keuangan atas pelaksanaan Coretax," kata Luhut dalam keterangan resmi, Selasa (14/1).

"Meskipun masih dalam tahap transisi, saya yakin sistem ini lambat laun akan berjalan dengan baik. Saya juga mendorong keberlanjutan layanan bantuan (helpdesk) selama masa implementasi awal ini agar tantangan yang dihadapi dapat segera diatasi," tambahnya.

Di lain sisi, penerapan coretax ia klaim bisa meningkatkan rasio pajak sebesar 2 persen poin serta menutup tax gap 6,4 persen dari produk domestik bruto (PDB). Proyeksi ini disebut sejalan dengan paparan Bank Dunia.

Luhut menekankan digitalisasi merupakan elemen penting dalam mempercepat transformasi ekonomi Indonesia. Eks menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi itu mendukung penuh implementasi coretax sebagai bagian dari reformasi perpajakan nasional.

Ia kemudian menyinggung soal sistem informasi DJP di masa lalu yang masih terbatas. Luhut membeberkan teknologi yang out of date, data yang belum lengkap, dan kurangnya integritas data.

Ketua DEN itu juga menekankan pentingnya integrasi coretax dengan sistem Govtech untuk memperkuat interoperabilitas data antarinstansi. Namun, Luhut mengingatkan aspek keamanan data tetap harus menjadi prioritas utama.

"Sistem keamanan harus dirancang dengan sangat baik untuk menumbuhkan kepercayaan wajib pajak. Dengan pertukaran data secara real time antara coretax dan Govtech, integritas dan keamanan data wajib dijaga agar dapat mendukung keberhasilan program ini," jelas Luhut.

"Melalui implementasi coretax, pemerintah berharap dapat menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan. Sekaligus memperkuat pondasi ekonomi Indonesia untuk menghadapi tantangan global di masa depan," tandasnya.

Pasar Unilever Indonesia Anjlok 4 Persen Akibat Boikot atau Turun 38,5 Persen Sejak Pandemi

 Pangsa pasar perusahaan multinasional, Unilever, di Indonesia makin anjlok imbas aksi boikot. Porsinya yang hilang digantikan oleh produk lokal yang makin beragam.

Mengutip Reuters, Selasa (14/1), per Oktober 2024, Unilever mengungkapkan pangsa pasarnya di Indonesia anjlok menjadi 34,9 persen pada kuartal ketiga dari 38,5 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Padahal, penjualan di Indonesia cukup besar. Sepanjang 2023, Unilever bahkan meraup penghasilan US$2,39 miliar atau setara Rp38,71 triliun (asumsi kurs Rp16.200 per dolar AS), berkontribusi 3,8 persen terhadap penjualan grup.

Meski memiliki merk-merek besar seperti deodoran Axe, es krim Cornetto, dan bumbu penyedap Royco, Unilever tetap tidak mampu mempertahankan kejayaannya. Terlebih, produk lokal yang mengisi kekosongannya dijual lebih murah.

Menurut firma riset Kantar, merek Royco, Lifebuoy, dan Sunlight milik Unilever termasuk dalam 10 merek konsumen teratas di Indonesia pada 2020. Selama pandemi covid-19, laporan laba menunjukkan Unilever menaikkan harga secara tajam untuk mengimbangi kenaikan biaya.

Pada 2023, hanya Royco yang bertahan di 10 besar dengan produsen deterjen lokal SoKlin, Wings Group, dan produsen biskuit Roma, Mayora Indah.

Unilever juga menghadapi persaingan dari perusahaan kecantikan halal lokal, Wardah milik Paragon, Aice, yang membuat es krim, dan pemain internasional baru seperti Skintific dari China.

Unilever juga menghadapi tantangan di platform penjualan online, sebotol sabun cair ukuran 400 mili liter yang dibuat oleh merek Nuvo milik Wings Group dijual dengan harga sekitar 20 persen lebih murah daripada sabun cair Lifebuoy milik Unilever dengan ukuran yang sama.

Kemudian, sebotol deterjen cair SoKlin milik Wings ukuran 700 ml dijual dengan harga sekitar 7 persen lebih murah daripada deterjen Rinso milik Unilever.

Pada Oktober lalu, Presiden Direktur Unilever Indonesia Benjie Yap menyatakan perusahaan tengah berupaya mengubah strategi penjualan, termasuk mereview harga saat ini.

"Dapat dilihat bahwa kami tengah menghadapi situasi yang penuh tantangan, tetapi kami memahami dengan jelas langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasinya sambil terus beradaptasi dengan lanskap pasar yang berkembang pesat," ujarnya.

Menurutnya, penurunan penjualan merata di semua jenis produk mereka. Diakui, serangan Israel ke Gaza sehingga memicu aksi boikot salah satu penyebabnya.

"Penurunan pangsa pasar terjadi di hampir semua kategori karena beberapa hal, salah satunya adalah sentimen konsumen yang negatif," ujar Yap.

Dirjen Pajak Akhirnya Buka Suara Terhadap Rencana Amnesti Pajak 2025 Jilid 3

 Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akhirnya buka suara terkait dengan rencana pengampunan pajak atau tax amnesty jilid III yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu Dwi Astuti mengatakan pihaknya tengah mendalami terkait rencana tersebut. Terlebih, itu adalah usul dari DPR RI.

"Terkait Rancangan Undang-undang Tax Amnesty, kami akan mendalami rencana tersebut," ujarnya

Sebelumnya, wacana tax amnesty jilid III mulai muncul dari usulan resmi Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Dari 41 rancangan undang-undang (ruu) yang diajukan, salah satunya pengampunan pajak ini untuk masuk Prolegnas Prioritas 2025.

Untuk RUU tentang Pengampunan Pajak tertulis bahwa itu adalah usulan yang diajukan oleh Komisi XI DPR RI sebagai mitra kerja Kementerian Keuangan di Gedung Senayan.

Tax amnesty adalah program pengampunan pajak yang ditujukan kepada wajib pajak yang selama ini belum melakukan kewajibannya, baik karena lupa ataupun mengemplang pajaknya.

Pertama kali dilakukan pada 18 Juli 2016 sampai 31 Maret 2017, kala pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Saat itu tarif yang ditetapkan berbeda mulai dari 2 persen hingga 10 persen.

Saat itu ditegaskan bahwa kebijakan hanya akan dilakukan satu kali seumur hidup dan waktunya bagi pengemplang pajak untuk bertobat dengan melaporkan hartanya sebelum terciduk oleh Ditjen Pajak dan harus membayar denda hingga 100 persen.

Namun, nyatanya tax amnesty jilid II kembali dilakukan. Meski saat itu pemerintah menyebutnya dengan nama Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Dilaksanakan pada 1 Januari hingga 30 Juni 2022.

Untuk tax amnesty jilid II itu, pemerintah membagi menjadi dua kelompok. Pertama, bagi wajib pajak yang telah mengikuti tax amnesty jilid I tapi ternyata masih ada hartanya yang belum dilaporkan dan kedua, bagi wajib pajak yang belum sempat ikut pengampunan pajak untuk harta periode 2016-2020.

Tarifnya pun berbeda dari lima tahun lalu. Pada kali kedua ini lebih tinggi yakni 6-11 persen (kebijakan I) dan 12-18 persen (kebijakan II).