Sistem Perpajakan Coretax Akan Diaudit Karena Tidak Berjalan Semestinya

 Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta Presiden Prabowo Subianto mengaudit sistem pajak Coretax.

Pasalnya, proses pembuatan coretax belum juga rampung meski sudah berlangsung selama 10 tahun.

"Masa coretax sudah 10 tahun nggak jadi-jadi. Ada apa ini? Ini perlu dilihat. Makanya saya saran (ke) presiden 'audit saja pak'," kata Luhut dalam acara Kumparan The Economic Insights 2025 di Westin Hotel Jakarta, Rabu (19/2).

Luhut mengatakan presiden berhak melihat kekurangan dan kelebihan Coretax. Apalagi rasio perpajakan Indonesia ingin ditingkatkan agar tidak stagnan di level 10 persen dari produk domestik bruto (PDB).

"Jadi hal semacam ini perlu kita jawab dengan melakukan audit tadi sehingga kita tahu di mana masalahnya," ujarnya.

Luhut sebelumnya mengatakan menegaskan bahwa coretax merupakan langkah penting dalam reformasi sistem perpajakan Indonesia.

Terlebih, menurut Bank Dunia, Indonesia memiliki potensi penerimaan pajak yang dapat mencapai 6,4 persen dari PDB atau sekitar Rp1.500 triliun jika sistem perpajakan ditingkatkan.

Karena itu, ia meminta seluruh masyarakat Indonesia untuk mendukung implementasi Coretax, meskipun diakui ada banyak tantangan dalam pelaksanaannya.

Ia menyebut program ini tak hanya penting untuk meningkatkan penerimaan pajak, tetapi juga untuk kepentingan bangsa secara keseluruhan.

"Saya hanya mohon semua kita, pejabat-pejabat, pengamat-pengamat, ayo kita ramai-ramai dukung ini. Karena ini untuk kepentingan Republik," tambahnya.

Coretax dirancang oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Namun belakangan, penerapan sistem menuai kritik akibat kendala teknis dan administrasi yang dirasakan wajib pajak.

Melihat Harta Kepala Daerah Indonesai Dengan Gaji Pokok Rp 3 Juta Perbulan

 Sejumlah kepala daerah pemenang Pilkada Serentak 2024 dilantik Presiden Prabowo Subianto hari Kamis (20/1) ini. Beberapa di antaranya ada nama-nama populer, seperti Rano Karno alias Bang Doel dan Ramzi.

Bang Doel menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Pramono Anung. Adapun Ramzi menjadi Wakil Bupati Cianjur bersama Wahyu.

Dalam memimpin daerah masing-masing, mereka akan didukung pendanaan dari negara. Para kepala dan wakil kepala daerah mendapatkan gaji, tunjangan jabatan, hingga dana operasional setiap bulan.

Berapa gaji Bang Doel, Ramzi, dan kepala daerah lainnya?

Jawabannya ada di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2000. Gaji pokok diatur dalam pasal 4 PP tersebut.

Pasal itu mengatur gaji pokok gubernur Rp3 juta per bulan. Wakil gubernur seperti Bang Doel menerima Rp2,4 juta per bulan.

Wali kota atau bupati mendapatkan gaji pokok Rp2,1 juta per bulan. Sementara itu, wakil wali kota atau wakil bupati seperti Ramzi menerima Rp1,8 juta per bulan.

Selain gaji pokok, kepala dan wakil kepala daerah berhak menerima tunjangan jabatan setiap bulan. Besaran tunjangan diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001.

Pasal 1 ayat (2) keppres itu menyebut tunjangan jabatan gubernur Rp5,4 juta dan wakil gubernur Rp4,32 juta. Wali kota dan bupati mendapatkan tunjangan jabatan Rp3,78 juta, sedangkan wakilnya menerima Rp3,24 juta.

Kerja para kepala daerah juga didukung pendanaan melalui biaya operasional. Hal itu diatur melalui PP Nomor 109 Tahun 2020.

Biaya operasional terdiri dari biaya rumah tangga, pembelian inventaris rumah jabatan, pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan kesehatan, perjalanan dinas, pakaian dinas, hingga biaya penunjang operasional.

Pasal 9 PP Nomor 109 Tahun 2020 menyebut jumlah biaya penunjang operasional berbeda-beda di setiap daerah berdasarkan jumlah pendapatan asli daerah (PAD) sebagai berikut:

Gubernur dan wakil gubernur

• PAD Rp0-Rp15 miliar: Rp150 juta hingga 1,75 persen dari total PAD
• PAD Rp15 miliar-Rp 50 miliar: Rp262,5 juta hingga 1 persen dari total PAD
• PAD Rp50 miliar-Rp 100 miliar: Rp 500 juta hingga 0,75 persen dari total PAD
• PAD Rp100 miliar-Rp250 miliar: Rp750 juta hingga 0,40 persen dari total PAD
• PAD Rp250 miliat-Rp500 miliar Rp1 miliar hingga 0,25 persen dari total PAD
• PAD di atas Rp 500 miliar paling rendah Rp1,25 miliar dan paling tinggi sebesar 0,15 persen dari total PAD

Wali kota-wakil wali kota dan bupati-wakil bupati

• PAD Rp0-Rp5 miliar: Rp125 juta hingga 3 persen dari total PAD
• PAD Rp5 miliar-Rp10 miliar: Rp150 juta hingga 2 persen dari total PAD
• PAD Rp10 miliar-Rp20 miliar: Rp200 juta hingga 1,5 persen dari total PAD
• PAD Rp20 miliar-Rp50 miliar: Rp300 juta hingga 0,8 persen dari total PAD
• PAD Rp50 miliar-Rp150 miliar: Rp400 juta hingga 0,4 persen dari total PAD
• PAD di atas Rp150 miliar: Rp600 juta hingga 0,15 persen dari total PAD

Profil PT Sanken Yang Akan Tutup Pabriknya Di Cikarang

 Pabrik Sanken di Cikarang, Jawa Barat, akan tutup per Juni 2025. Banyak mengira pabrik ini adalah fasilitas produksi peralatan elektronik rumah tangga seperti mesin cuci, AC hingga kulkas, padahal bukan.

Ada dua perusahaan bernama Sanken di Tanah Air, yakni PT Sanken Indonesia dan PT Sanken Argadwija. Karena kesamaan nama perusahaan ini, masyarakat bingung untuk membedakannya.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menjelaskan pabrik Sanken di Cikarang, Jawa Barat, yang tutup per Juni 2025 bukanlah perusahaan yang memproduksi peralatan elektronik rumah tangga seperti mesin cuci, AC hingga kulkas.

Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kemenperin Ronggolawe Sahuri menyebut pabrik di Cikarang yang akan tutup adalah milik PT Sanken Indonesia.

Ia menegaskan PT Sanken Indonesia tidak ada hubungannya dengan PT Sanken Argadwija yang berlokasi di Tangerang, Banten, serta memproduksi kulkas cs.

Ronggolawe mengatakan produk PT Sanken Indonesia di Cikarang adalah barang industri peralatan listrik seperti Switch Mode Power Supply (SMPS) dan transformer.

"Produk yang dihasilkan diekspor sebesar 40 persen. Sisanya dijual di dalam negeri," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (20/2).

Berdasarkan data Kemenperin, PT Sanken Indonesia adalah perusahaan yang 100 persen modalnya berasal dari hasil penanaman modal asing (PMA).

PT Sanken Indonesia adalah anak perusahaan Sanken Electric Co Ltd asal Jepang. Sang induk usaha memproduksi peralatan dan komponen listrik.

Sanken Electric Jepang didirikan pada 1946. Di awal pendirian, dulu namanya Toho Sanken Electric Co Ltd. Namanya diubah menjadi Sanken Electric pada Juni 1962.

Perusahaan itupun berkembang dan berekspansi ke luar negeri, termasuk ke Indonesia. Sanken Electrik masuk ke Indonesia pada 1997 dengan bendera PT Sanken Indonesia.

Pabrik milik Sanken Indonesia dibangun di Kawasan Industri MM2100, Block GG-8, Jalan Jawa, Jatiwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat.

Alasan PT Sanken Indonesia menutup pabrik di Cikarang pada Juni 2025 diungkap oleh Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta.

Menurutnya, pabrik tersebut memang secara bertahap menurun tingkat produksinya. Pada 2024, utilitas pabrik itu hanya 14 persen.

Setia mengatakan penutupan Sanken di MM2100 Cikarang merupakan permintaan langsung dari induk perusahaan di Jepang. Sebab, induk usaha akan mengubah basis produksi menjadi semikonduktor.

"Karena permintaan dari mother company (perusahaan induk) di Jepang untuk menutup line produksi di Indonesia yang untuk nanti akan dipindahkan ke Jepang untuk menjadi semikonduktor di Jepang," katanya ditemui di Jakarta, Rabu (19/2) dikutip Antara.

Perbandingan Gaji UMp Jakarta Dengan Bodetabek

 Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2025 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Lantas, berapa gaji UMP Jakarta tahun ini dan bandingannya dengan daerah lain?

Pemerintah telah menetapkan dan mengumumkan kenaikan UMP 2025 di Indonesia dengan besaran yang bervariasi.

Kenaikan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.

Melalui beleid tersebut, pemerintah menetapkan nilai kenaikan UMP dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2025 sebesar 6,5 persen dari tahun lalu.

Adapun gaji UMP Jakarta 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp329.380 atau 6,5 persen dibandingkan UMP tahun sebelumnya yang berada di angka Rp5.067.381.

Dengan demikian, gaji UMP Jakarta tahun ini adalah Rp5.396.761.

Putusan besaran UMP Jakarta ini mengikuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Ketenagakerjaan yang mengusulkan kenaikan rata-rata upah minimum nasional 2025 sebesar 6,5 persen.

Perbandingan upah minimum Jakarta 2025 dengan daerah penyangga

UMP Jakarta 2025 tergolong lebih tinggi dibandingkan beberapa daerah di sekitarnya. Berikut perbandingan upah minimum 2025 di wilayah Jabodetabek.

• UMP DKI Jakarta: Rp5.396.791
• UMK Kota Bekasi: Rp5.690.752
• UMK Kabupaten Bekasi: Rp5.558.514
• UMK Kota Depok: Rp 5.195.720
• UMK Kota Bogor: Rp 5.126.897
• UMK Kota Tangerang: Rp5.069.708
• UMK Kota Tangerang Selatan: Rp4.974.392
• UMK Kabupaten Tangerang: Rp4.901.117
• UMK Kabupaten Bogor: Rp4.877.211.

Demikian besaran UMP Jakarta 2025. Beda besaran UMP dan UMK ini dipengaruhi oleh inflasi, pertumbuhan ekonomi, rata-rata konsumsi per kapita, hingga banyaknya masyarakat yang bekerja.

UU Minerba Baru Yang Selesai Dalam 1 Bulan Izinkan Ormas dan UMKM Untuk Kelola Tambang

 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (RUU Minerba) pada Selasa (18/2) hari ini. Pembahasan berlangsung kurang dari sebulan meskipun diwarnai kontroversi.

Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna ke-13 masa sidang II 2024-2025. Sebanyak 311 orang anggota dari delapan fraksi menghadiri rapat tersebut.

Tak Sampai Sebulan Disahkan

Pembahasan RUU Minerba tak sampai sebulan. RUU ini pertama kali diusulkan oleh Badan Legislasi (Baleg) pada 20 Januari 2025.

Hanya butuh tiga hari sampai RUU tersebut disetujui sebagai inisiatif DPR. Saat itu, persetujuan diberikan melalui rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Pada 12 Februari, Baleg membentuk Panja RUU Minerba. Panja itu membahas daftar inventaris masalah (DIM) RUU Minerba pada 12-15 Februari.

Setelah itu, Baleg membentuk tim perumus dan tim sinkronisasi. RUU Minerba pun disepakati untuk dibawa ke paripurna pada rapat Baleg

Skema Izin Tambang Berubah

Salah satu poin kontroversial di RUU Minerba adalah perubahan skema untuk pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) ataupun Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

Pada aturan sebelumnya, pemberian IUP sepenuhnya dilakukan melalui lelang. RUU Minerba menerapkan skema prioritas melalui mekanisme lelang.

"Pemberian mekanisme lelangnya tetap, tetapi juga sekaligus ada pemberian dengan cara prioritas," ujar Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2).

Ormas dan UMKM Bisa Kelola Tambang

RUU Minerba memperbolehkan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan; usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); hingga koperasi untuk mengelola tambang.

Pada aturan sebelumnya, ormas hanya bisa mengelola eks lahan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B). RUU Minerba membuka peluang ormas mengelola selain wilayah eks-PKP-2B.

Pengelolaan tambang oleh koperasi dan UMKM baru diatur RUU Minerba. Mereka boleh mengelola tambang yang berada di wilayah masing-masing.

"Nah, UMKM ini adalah UMKM daerah. Contoh, dia di Kalimantan Timur, wilayahnya yang mengajukan UMKM-nya itu, harus UMKM orang Kalimantan Timur yang ada di kabupaten itu. Supaya apa? Pemerataan," ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Dia menambahkan, "Selama ini kan nggak merata. Jujur dalam berbagai kesempatan saya katakan bahwa IUP ini lebih banyak dimiliki kantornya berada di Jakarta. Nah ini kita mau kembalikan."

Kampus Batal Kelola Tambang

Selama pembahasan, RUU Minerba dikritik karena memperbolehkan kampus mengelola tambang. Publik mengkhawatirkan aturan itu membuat kampus bisa ditekan pemerintah dengan iming-iming izin tambang.

Aturan itu tak jadi dimasukkan ke dalam RUU Minerba. Aturan itu hanya mewajibkan pelibatan perguruan tinggi oleh perusahaan-perusahaan pengelola tambang.

Bahlil menyebut BUMN, BUMD, dan badan usaha yang ingin mendapatkan izin kelola tambang harus mau memberikan sebagian keuntungannya untuk kampus. Dana itu digunakan untuk mendanai riset perguruan tinggi yang ada di wilayah pertambangan.

"Pemberian pendanaan bagi perguruan tinggi dari sebagian keuntungan pengelolaan WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta, dalam rangka meningkatkan kemandirian, layanan pendidikan, dan keunggulan Perguruan Tinggi," ujarnya.

Setelah Pembentukan Danatara ... Seruan Tarik Uang Massal Dari Bank BUMN Viral

 Media sosial dihebohkan dengan seruan tarik uang tabungan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau Bank BUMN. Hal ini berkaitan dengan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara).

Diketahui, BP Danantara akan mengelola penghematan anggaran dari Kementerian/Lembaga dan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemberitaan mengenai Danantara ini menimbulkan banyak respons dari masyarakat, salah satunya khawatir Danantara akan berkahir seperti kasus 1 MDB yang heboh di Malaysia

Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara. Luhut mengatakan pembentukan Danantara sangat strategis. Dia menyebut, Danantara akan membuat perusahaan atau BUMN yang tergabung lebih efisien dan transparan.

"Danantara menurut saya suatu keputusan yang sangat startegis, karena mereka bisa bisa join venture sehingga bisa membuat perusahaan-perusahaan itu bisa lebih efisien, lebih transparan. Kita bisa lihat dengan jelas dan bagus," usai menghadiri Indonesia Economic Summit 2025, di Shangri La, Jakarta

Dalam pidatonya di Indonesia Economic Summit 2025, Luhut meyakini Danantara merupakan cara yang sangat strategis dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Apalagi Prabowo menempatkan orang hebat dalam badan tersebut.

"Semua perusahaan milik negara yang kita miliki saat ini akan transparan, akan efisien, karena manajemennya dapat mereka bawa dari mana saja. Jadi kita akan lihat, misalnya, bandara dan pelabuhan seperti Tanjung Priok dan juga dapat kita kelola oleh orang-orang profesional," terangnya.

Luhut juga yakin, melalui Danantara, posisi Indonesia akan lebih baik. Dia pun meminta warga Indonesia dan asing mendukung pembentukan badan tersebut.

"Saya hanya ingin memohon kepada kita semua, Indonesia, di sini, dan juga orang asing, berikan waktu bagi mereka untuk berkonsolidasi, karena ini bukan solusi yang bisa dilakukan dalam waktu semalam. Tetapi yang saya pahami saat ini tentang danantara, ini adalah suatu hal hal yang sangat besar. Banyak orang terkejut dengan danantara," terang Luhut.

Rencana Prabowo untuk Danantara

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan melanjutkan pemangkasan anggaran hingga tiga tahap. Total anggaran yang dihemat dari tiga tahap tersebut mencapai Rp 750 triliun.

Pemangkasan tahap pertama yang dilakukan saat ini Rp 300 triliun dan tahap kedua ditargetkan Rp 308 triliun. Penghematan lainnya akan dilakukan melalui dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia mengatakan dari dividen BUMN tersebut terkumpul Rp 300 triliun, Rp 100 triliun di antaranya akan dikembalikan untuk modal kerja.

Secara keseluruhan, Prabowo mengatakan penghematan anggaran mencapai Rp 750 triliun. Hasil dari penghematan tersebut akan diinvestasikan ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Sisanya kita berati kita akan punya US$ 20 miliar (Rp 324,3 triliun dengan kurs Rp 16.200) ini tidak akan kita pakai, kita serahkan ke Danantara untuk diinvestasikan," katanya dalam pidatonya di acara Puncak Perayaan HUT Ke-17 Partai Gerinda yang dipantau secara daring melalui YouTube Gerindra TV

Alat Musik Konser Maroon 5 Di Indonesia Bebas Pajak dan Bea Masuk

 Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan peralatan konser Maroon 5 di Indonesia pada Sabtu lalu bebas pajak dan bea masuk.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo mengatakan pembebasan pajak impor dan bea masuk diberikan melalui skema ATA Carnet.

ATA Carnet merupakan dokumen kepabeanan internasional yang diterima sebagai pemberitahuan pabean dan mencakup jaminan yang berlaku secara internasional.

"Fasilitas ini memungkinkan impor dan ekspor barang sementara tanpa dikenakan bea masuk dan pajak impor dalam rangka kegiatan tertentu, termasuk konser musik internasional. Dengan adanya ATA Carnet, maka peralatan konser yang dibawa dari luar negeri dapat masuk dan keluar Indonesia secara lebih efisien," kata Budi dalam keterangan tertulis,

Meskipun dengan skema ATA Carnet, sambung Budi, barang keperluan konser Maroon 5 tetap dilakukan pemeriksaan fisik oleh Bea Cukai yang kali ini dilakukan oleh Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Soekarno-Hatta.

Sesuai ketentuan yang berlaku, proses ini dilakukan Bea Cukai untuk menguji kesesuaian dan keberadaan fisik barang serta sesuai saat akan dikeluarkan kembali setelah acara berakhir.

Budi mengatakan pemanfaatan ATA Carnet menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap acara internasional yang diselenggarakan di Indonesia. Dengan mekanisme ini, maka kelancaran logistik acara dapat lebih terjamin, dan memungkinkan para penyelenggara mengimpor peralatan tanpa dikenakan bea masuk atau pajak impor.

Sebagai salah satu metode pemasukan sementara barang ke Indonesia, sambung Budi, ATA Carnet telah diterima di 78 negara di seluruh dunia. Fasilitas ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai sektor, seperti pameran, produksi film, arsitektur, olahraga, seni pertunjukan, serta tur grup musik internasional.

"Tentunya hal ini sangat mendukung pertumbuhan sektor kreatif serta mendorong perekonomian lokal melalui peningkatan kunjungan wisata," ujar Budi.

Budi berharap dengan penerapan ATA Carnet pada peralatan konser Maroon 5, diharapkan kesadaran masyarakat dan pelaku industri terhadap skema tersebut semakin meningkat.

"Mekanisme ini tidak hanya mempermudah proses bagi penyelenggara acara, tetapi juga berperan dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi utama untuk berbagai kegiatan internasional," katanya.