Wamenaker Tolak Jelaskan Tangan Setan Dibalik Pailitnya Sritex

Pailitnya PT Sri Rejeki Isman (Sritex) memasuki babak baru. Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer (Noel) menuding ada 'tangan setan' yang sengaja bermain dalam proses kepailitan Sritex.

Sebagai informasi, Sritex dinyatakan pailit oleh PN Niaga Semarang pada Oktober lalu karena digugat oleh salah satu krediturnya, PT Indo Bharat (IBR).

Manajemen Sritex lalu mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung (MA). Kini, Sritex terus mengupayakan proses hukum berupa Peninjauan Kembali (PK) agar status pailit dicabut.

"Dugaannya dalam proses kepailitan ini ada tangan setan yang bermain," katanya dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan

Saat dikonfirmasi siapa sosok tangan setan yang dimaksud, Noel enggan menjelaskan. Ia hanya menyebut pihak yang dimaksud pasti akan terungkap seiring berjalannya waktu.

"Nanti juga ketahuan kok," ujar Noel saat ditemui ujar konferensi pers.

Pada kesempatan itu Noel juga memastikan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap buruh Sritex tetap sama, yakni menghindari adanya pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Saya rasa sikap presiden tidak berubah yaitu tidak ada PHK," tegasnya.

Wamenaker Bakal Kunjungi Sritex Lagi Pekan Depan

Noel juga menyebut pemerintah ingin memberi ketenangan bagi buruh usai MA menolak kasasi Sritex. Oleh karena itu, Noel berencana mendatangi pabrik Sritex pekan depan.

"Kita akan datang ke Sritex, minggu depan kita lihat. Jangan sampai nanti kawan-kawan buruh atau pekerja itu galau ya, resah. Makanya kami harus menjamin bahwa jangan sampai pas keputusan MA ada kegelisahan yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa. Tugas negara kan harus memastikan agar kawan-kawan buruh atau pekerja tidak terkena PHK," bebernya.

Lalu jika skenario terburuk atau PHK terjadi maka pemerintah memastikan kesiapan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi buruh. Pemerintah juga menyiapkan pasar tenaga kerja bagi buruh Sritex yang kena PHK.

"Pertama, pasti kami akan menyiapkan program JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi, ada beberapa skema atau program-program mengantisipasi ketika terjadinya PHK. Kedua, soal pasar kerja, kami harus siapkan pasar kerja buat kawan-kawan buruh yang ter-PHK, tapi itu skenario terburuk ketika itu terjadi PHK," sebut Noel

Balai Latihan Kerja (BLK) juga disiapkan untuk melatih buruh yang kena PHK. BLK tersebar di wilayah seperti Semarang dan Solo untuk meredam dampak dari badai PHK.

Pada kesempatan itu, Noel juga meminta manajemen Sritex berkomitmen tidak melakukan PHK. Keberlanjutan usaha juga perlu diperhatikan, yang mana kegiatan operasional terus berjalan.

"Pasca keputusan MA ini semoga manajemen barunya juga punya komitmen tidak ada PHK, karena PHK ini menurut pandangan kami adalah sesuatu langkah buruk. Jangan sampai ada yang namanya PHK," tutup Noel.

Pemerintah akan mendorong upaya restrukturisasi terhadap raksasa tekstil RI, PT Sri Rejeki Isman (Sritex), usai Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi atas perkara pailit. Putusan MA ini membuat status pailit perusahaan menjadi berkekuatan hukum tetap alias inkrah.

MA memutuskan menolak kasasi dengan Nomor Perkara 1345 K/PDTSUS-PAILIT/2024. Adapun kasasi diajukan Sritex atas putusan pailit dari Pengadilan Negeri (PN) Semarang pada Oktober 2024 karena tak mampu melunasi utang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pihaknya memastikan bahwa penanganan Sritex masih terus berjalan. Selaras dengan itu, pihaknya juga mendorong untuk dilakukannya restrukturisasi.

"Sritex tetap berjalan. Upayanya restructuring (restrukturisasi)," kata Airlangga, ditemui di Alam Sutera, Tangerang, Minggu 

Mengutip laman OJK, restrukturisasi adalah langkah perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Ketika pinjamannya sudah cair, maka debitur harus membayar seluruhnya sesuai tenggat waktu yang ditentukan.

Namun, dalam kondisi tertentu debitur mengalami kejadian tak terduga secara tiba-tiba, sehingga sulit untuk membayar kewajibannya. Alhasil, pihak pemberi pinjaman (bank atau lembaga pembiayaan) memberikan restrukturisasi sebagai bentuk keringanan agar debitur dapat melunasi pinjamannya.

Sebelumnya, Koordinator Serikat Pekerja Sritex Grup, Slamet Kaswanto, mengatakan setidaknya ada sebanyak 15.000 karyawan yang terdampak kondisi pailit ini. Karyawan tersebut merupakan bagian dari empat perusahaan antara lain Sritex, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya.

"Yang total karyawannya (Grup Sritex) kan sebesar 50 ribu itu. Jadi, yang terdampak itu empat perusahaan, sekitar 15 ribu karyawan," ujar Slamet.

Menurutnya, hingga saat ini perusahaan belum mengambil langkah pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun memang karena proses pailit yang berjalan, perusahaan terkendala dalam memperoleh suplai bahan baku sehingga operasional tidak dapat berjalan optimal.

"Karena belum ada izin going concern itu, yang terjadi, karyawan pada saat ini sudah tidak bekerja disebabkan karena tidak ada bahan baku untuk membuat produksi itu. Nah sebagian yang masih bekerja adalah menyelesaikan atau bahan baku yang masih ada masih bisa dikerjakan," ujarnya.

Slamet memperkirakan, ada sekitar 3.000 karyawan dari empat perusahaan tersebut yang saat ini dirumahkan. Mayoritas dari mereka ialah karyawan yang menangani proses pemintalan benang. Kondisi ini disebabkan karena ketersediaan bahan baku benang yang kian menipis sehingga proses spinning tidak dapat dilakukan.

"Nah proses yang dirumahkan itu dibayar 25% upahnya. Tapi kalau yang masih bekerja penuh tetap dibayar penuh," kata Slamet.

Sementara itu, Direktur Utama Sritex Iwan Kurniawan Lukminto mengatakan, pihaknya menghormati putusan MA yang menolak permohonan kasasi dan telah melakukan konsolidasi internal. Selaras dengan itu, Sritex juga telah memutuskan untuk mengajukan peninjauan kembali (PK).

"Upaya hukum ini kami tempuh, agar kami dapat menjaga keberlangsungan usaha, dar menyediakan lapangan pekerjaan bagi 50 ribu karyawan yang telah bekerja bersama-sama kami selama puluhan tahun," ujar Iwan, dalam keterangan tertulis

Iwan juga menegaskan, pengajuan PK ini ditempuh Sritex tidak semata untuk kepentingan perusahaan, tetapi membawa serta aspirasi seluruh keluarga besar Sritex. Ia menambahkan, selama proses pengajuan kasasi ke MA, Sritex telah melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan usahanya, dan tidak melakukan PHK

Pemerintah Andalkan Konsumsi Masyarakat Untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Ditengah Kenaikan PPN 12 Persen

 Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah optimis Indonesia mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% seperti yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam acara CNN Indonesia Business Summit: Driving Indonesia's Economy Towards 8 % Growth

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut, salah satu indikator yang menjadi andalan Pemerintah adalah konsumsi dan investasi yang ditargetkan untuk mencapai Rp1.900–Rp 2.100 untuk 2025, dan Rp13.000 triliun dalam 5 tahun.

Dalam rangka mencapai target pertumbuhan melalui investasi tersebut, Pemerintah perlu memperhatikan angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang menunjukkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan tersebut. 

Guna meningkatkan investasi, Pemerintah terus berupaya membangun berbagai infrastruktur untuk mendorong pusat ekonomi, salah satunya melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri.

“Jadi logistik adalah kunci, produktivitas juga kunci kedua, itu nanti dikaitkan dengan bonus demografi. Ketiga daya beli masyarakat, mendorong kelas menengah itu menjadi menengah atas,” ungkap Menko Airlangga.

Lebih lanjut, Menko Airlangga menjelaskan bahwa salah satu Kawasan Industri yang dapat menjadi percontohan yakni Kawasan Industri di Weda Bay yang merupakan pusat hilirisasi dimana nikel akan diolah menjadi bahan batu baterai, baterai sel, dan berbagai produk lain, dengan investasi sebesar USD15 miliar dolar dan dalam waktu 6 tahun memiliki eskpor sebesar USD7 miliar. 

Selain itu, terdapat pula 22 KEK yang perlu untuk terus didorong, terlebih terkait efisiensi logistik.

Selain mendorong kebijakan hilirisasi, Menko Airlangga juga menjelaskan bahwa salah satu sektor yang turut dapat mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yakni pariwisata. 

Untuk dapat membuka akses dan kian menarik minat wisatawan, maka Pemerintah akan terus mendorong konektivitas terutama transportasi jalur udara.

Selanjutnya, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) tentu menjadi aspek penting dalam meningakatkan daya saing yang akan terus didorong oleh Pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan. 

Peningkatan investasi dalam pengembangan pendidikan juga terus diupayakan Pemerintah melalui kerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan internasional seperti Apple Academy dan King’s College London. Berbagai program pelatihan juga ditawarkan Pemerintah untuk meningkatkan kompetensi melalui kebijakan Kartu Prakerja.

“Pertama, Pemerintahan Pak Presiden Prabowo ini optimis kalau kita bisa mencapai 8% dalam 5 tahun. Yang kedua, tentu Pak Presiden Prabowo bekerja cepat dan dalam waktu kurang dari 60 hari atau tepat 60 hari sudah diluncurkan 15 paket ekonomi, sudah diputuskan kenaikan UMP yang 6,5%. Nah ini menjadi modal kita untuk menarik investasi ke depan, bahwa Indonesia adalah sebuah bangsa yang memang dalam pergaulan dunia ini sangat dihargai,” pungkas Menko Airlangga.

Berdasarkan Data Sektor Pertanian Paling Terdampak Kenaikan PPN 12 Persen

 Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria mengungkapkan enam bahaya kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang akan berlaku per 1 Januari 2025.

Penilaian Arif muncul saat hadir di CNN Indonesia Business Summit di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Jumat (20/12). Dia mengatakan kenaikan PPN ini berdampak ke sektor pertanian hingga produktivitas pangan.

Berikut sederet dampak kenaikan PPN versi rektor IPB.

Sektor pertanian terdampak

Arif menggambarkan kenaikan PPN di bidang pertanian akan menurunkan Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product/GDP).

"PPN 12 persen ini akan berdampak kepada sektor pertanian. Secara ekonomi, dampaknya akan membuat GDP (PDB) riil turun 0,03 persen, ekspor akan menurun 0,5 persen, dan inflasi akan naik 1,3 persen," kata Arif.

Penurunan produksi pangan

Dia lalu menyoroti kenaikan PPN dari waktu ke waktu. Sejak 2000, tarif PPN stagnan di angka 10 persen. Kemudian pada 2022, PPN naik menjadi 11 persen dan kembali melonjak tahun depan.

Menurut Arif kenaikan tersebut bisa menggerus produktivitas pangan.

"Kenaikan 1 persen PPN, ternyata dampaknya memang bisa pada penurunan produksi, seperti misalnya rumput laut, tebu, itu salah satu 10 besar. Kemudian kelapa sawit, teh, jambu mete, kopi, dan lain sebagainya," ungkap Arif.

Harga bahan pokok melejit

Dia juga meyakini kenaikan tarif PPN akan meningkatkan harga bahan pokok, seperti daging unggas, beras hingga susu.

"PPN yang naik ini juga akan meningkatkan harga, harga unggas akan naik 0,3 persen. Kemudian harga susu segar yang akan menjadi komponen dalam makanan bergizi gratis juga akan naik. Padi juga akan naik harganya, meskipun tidak besar, 0,08 persen," ucap Arif.

Tenaga kerja di sektor pertanian turun

Lebih lanjut, Arif menjabarkan kenaikan PPN juga disebut akan berdampak ke penurunan tenaga kerja di sektor pertanian.

"PPN juga berdampak pada penurunan tenaga kerja, tenaga kerja rumput laut, karet, tebu, kelapa sawit, jambu, dan lain sebagainya," ungkap dia.

Meningkatkan penerimaan negara

Di sisi lain, Arif mengakui dalam jangka pendek kebijakan ini bisa meningkatkan penerimaan negara.

Wanti-wanti inflasi

Dia mengatakan kenaikan PPN yang berdampak ke sektor pertanian bisa menyebabkan kenaikan inflasi 1,3 persen.

Di kesempatan itu, Arif juga menekankan perhitungan matang terhadap efek berganda atau multiplier effect yang lebih masif dari kebijakan fiskal tersebut.

Hal ini terutama disebabkan ada beberapa bahan pokok premium yang awalnya dibebaskan kemudian dikenakan PPN seperti daging dan beras premium.

"Saya berharap pemerintah benar-benar menghitung betul dampak dari PPN ini terhadap inflasi, tenaga kerja, ekspor, serta kenaikan harga komoditas," ujar dia.

Pemerintah akan memberlakukan kenaikan PPN menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.

Mereka berdalih kenaikan ini untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Pemerintah Bisa Turunkan PPN Hingga 5 Persen Sesuai Undang Undang

 Wakil Ketua Komisi XI DPR dari F-PDIP Dolfie Othniel Frederic Palit mengatakan pemerintahan Prabowo Subianto sebetulnya dapat mengusulkan penurunan tarif pajak pertambahan nilai (PPN).

Ia menjelaskan ketentuan ini tertuang UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Menurut Pasal 7 Ayat (3) pada Bab IV, PPN rentang perubahan tarif itu berada di angka 5-15 persen.

"Sebagaimana amanat UU HPP, bahwa tarif PPN mulai 2025 adalah 12 persen. Pemerintah dapat mengusulkan perubahan tarif tersebut dalam rentang 5 persen sampai dengan 15 persen (bisa menurunkan maupun menaikkan), sesuai UU HPP Pasal 7 Ayat (3), pemerintah dapat mengubah tarif PPN di dalam UU HPP dengan persetujuan DPR," kata Dolfie dalam keterangan tertulis

Dalam Pasal 7 Ayat (1) memang disebutkan bahwa PPN 11 persen berlaku mulai 1 April 2022. Lalu, PPN sebesar 12 persen berlaku paling lambat 1 Januari 2025.

Namun, Pasal 7 Ayat (3) berbunyi, tarif pajak pertambahan nilai dapat diubah paling rendah 5 persen dan paling tinggi 15 persen.

Dolfie menyebutkan pertimbangan kenaikan atau penurunan tarif PPN bergantung pada kondisi perekonomian nasional. Ia mengatakan pemerintah diberi ruang untuk melakukan penyesuaian tarif PPN.

Menurutnya, jika pemerintahan Prabowo tetap ingin menaikkan PPN jadi 12 persen, maka mesti dibarengi dengan penciptaan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat.

"Maka hal-hal yang harus menjadi perhatian adalah kinerja ekonomi nasional yang semakin membaik, pertumbuhan ekonomi berkualitas, penciptaan lapangan kerja, penghasilan masyarakat meningkat, pelayanan publik yang semakin baik," tegasnya.

Dolfie pun menyatakan UU HPP merupakan inisiatif pemerintah Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang diusulkan ke DPR.

"UU HPP merupakan UU inisiatif pemerintahan Jokowi, yang disampaikan ke DPR tanggal 5 Mei 2021. Seluruh fraksi setuju untuk melakukan pembahasan atas usul inisiatif pemerintah atas RUU HPP," kata Dolfie yang juga jadi Ketua Panja RUU tersebut.

Dolfie menyebutkan saat itu sebanyak delapan fraksi partai di DPR RI menyetujui RUU HPP menjadi undang-undang. Hanya PKS yang menolak. Ia mengatakan RUU itu diketok pada 7 Oktober 2021.

"UU HPP, bentuknya adalah omnibus law, mengubah beberapa ketentuan dalam UU KUP, UU PPh, UU PPN, dan UU Cukai. UU ini juga mengatur Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak dan Pajak Karbon," tuturnya.

Konsumsi Rumah Tangga Turun Di Titiak Terendah Sejak 2014

 Ekonom dan Direktur Ekonomi Digital CELIOS Nailul Huda mengungkapkan sejumlah fakta tentang perekonomian Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja dalam beberapa tahun belakangan. Hal ini merespon kenaikan PPN 12% yang direncanakan oleh pemerintah Indonesia yang dituangkannya dalam surat terbuka.

Dalam surat terbuka buat pemerintah tersebut, Nailul Huda mengungkapkan adanya perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga di tahun 2014 mencapai 5,15%. Sedangkan tahun 2023, pertumbuhan konsumsi rumah tangga berada di angka 4,8%.

"Padahal klaim Pemerintahan Jokowi, inflasi berada di situasi terkendali rendah. Namun konsumsi rumah tangga kita terus merosot yang menandakan masyarakat enggan mengonsumsi barang lebih banyak," katanya dalam keterangan Surat Terbuka untuk Pemerintah: Kenaikan Tarif PPN Menyesatkan yang dilihat

Bahkan dalam surat tersebut, Nailul Huda menceritakan bahwa ada masyarakat yang ingin menikmati kopi sachet saja, mereka harus berhutang ke warung tetangga.

"Sedangkan warung tetangga tersebut mungkin juga tengah bingung mau nolak namun akan sepi pembeli, jika di-iya-kan bagaimana mereka akan mendapatkan modal hari itu. Saya yakin kondisi ini tidak terjadi di satu dua warung saja, namun terjadi di hampir setiap warung kecil tiap gang di Indonesia," katanya.

Kemudian, Nailul mengatakan bahwa masyarakat kelas menengah Indonesia tengah dalam kondisi memasang sabuk kencang-kencang karena pendapatan mereka naik terbatas. Sementara beban yang harus ditanggung mulai dari PPN naik dari 10% menjadi 11% dan kenaikan harga Pertalite sebesar 30% pada 2022 lalu.

Ia menggambarkan kondisi keuangan masyarakat kelas menengah 'lebih besar pasak daripada tiang", yang mana pengeluaran masyarakat jauh lebih besar dibandingkan pendapatan mereka. Hal ini lantaran kenaikan gaji masyarakat kelas menengah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang meningkat lebih tinggi.

"Rata-rata upah minimum regional tahun 2022 berapa? Hanya 1,09 persen. Bagaimana mereka bisa mencukupi kebutuhannya? Balik lagi kepada yang saya sampaikan di awal, yaitu berhutang," katanya.

Selanjutnya, pengangguran akibat korban pemutusan hubungan kerja (PHK) sebesar 64.751 orang di-PHK per 18 November 2024. Angka ini meningkat 11,7% dibandingkan November 2023 dan berpotensi bertambah lagi.

Ia menjelaskan, faktor penyebabnya ialah faktor daya beli masyarakat tengah melemah. Bulan Mei hingga September 2024, Indonesia mengalami deflasi atau penurunan harga secara umum secara berturut-turut.

Bahkan menurutnya, kondisi saat ini sama dengan krisis yang terjadi di 1997-1998. Di mana permintaan barang turun, yang mengakibatkan produksi juga disesuaikan. Produksi yang ambruk membuat perusahaan melakukan PHK demi efisiensi produksi.

Ia pun tak luput menyinggung adanya rencana pemerintah yang menaikkan PPN 12% untuk barang mewah yang mulai diterapkan 1 Januari 2025. Hal ini kata Nailul, makin membuat kondisi perekonomian Indonesia semakin turun dengan beban biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh masyarakat.

Investasi Rp 12 Triliun Masuk Di Industri Digital Jakarta

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat investasi masuk sebesar Rp12 triliun untuk tiga klaster industri digital yang ada di Jakarta.

Klaster ini disebut sebagai Jakarta Industrial Digital Parkway (JIDP) yang dibangun sebagai kawasan industri digital modern yang diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Sekretaris Jenderal Kemenperin Eko Cahyanto mengatakan teknologi digital membawa perubahan yang sangat besar, terutama bagi pebisnis di sektor industri.

"Pebisnis sekarang tidak lagi perlu memiliki pabrik. Dengan memiliki brand, mereka bisa merancang proses produksi hingga pemasaran tanpa harus memiliki fasilitas fisik sendiri," ujar Eko dalam acara Industrial Wrapped 2024 di Cibis Park, Rabu (18/12).

Jakarta Industrial Digital Parkway memang dirancang sebagai katalisator menuju Industri 4.0, mengintegrasikan berbagai aktivitas berbasis teknologi seperti pengembangan aplikasi, pengolahan data, layanan keamanan informasi, hingga e-commerce.

Jakarta Industrial Digital Parkway sendiri terdiri dari tiga kluster yakni Koridor Simatupang dengan nilai investasi Rp424 miliar, Koridor Kuningan sebesar Rp3,87 triliun, dan Koridor Sudirman senilai Rp7,71 triliun.

Selain klaster industri digital, Kemenperin juga berupaya memperkuat ekosistem melalui kolaborasi dengan beberapa kampus yang memiliki pendekatan inovatif. Sebab, generasi muda (Gen Z) dinilai paling aktif dalam mengikuti perkembangan informasi digital.

"Saya telah bekerja sama dengan beberapa kampus yang menuntut mahasiswanya untuk mendirikan industri atau usaha kecil sebagai syarat kelulusan, bukan hanya melalui skripsi," jelasnya.

Menurut Eko, apalagi saat ini industri digital tumbuh lebih besar daripada industri manufaktur, maka Kemenperin akan terus mendorong konsep industrial Parkway lebih banyak di Indonesia.

"Kami coba kembangkan konsep digital industrial Parkway itu untuk bisa menciptakan ekosistem yang lebih baik, sehingga mereka bisa tumbuh terjaga, bisa menciptakan ekosistem yang lebih kuat dan kami mengajak pemerintah dan pemerintah daerah dan lembaga terkait itu untuk bisa mendorong lebih kuat lagi," pungkasnya.

Daya Beli Masyarakat Akan Turun Drastis Akibat Efek Multiplier PPN 12 Persen

 Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) khawatir daya beli masyarakat makin tertekan oleh kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen.

"Tantangan juga yang signifikan dalam meningkatkan daya beli masyarakat menjelang tahun 2025 ini juga harus jadi perhatian kita," ujar Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani dalam konferensi pers di Kantor Apindo, Jakarta Selatan.

Ia mulanya memaparkan berbagai indikator mengindikasikan pelemahan daya beli masyarakat yang mempengaruhi perekonomian nasional, salah satunya deflasi yang terjadi selama lima bulan berturut-turut dari Mei hingga September 2024.

Selain itu, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Bank Indonesia (BI) di level 121,1 pada Oktober 2024 atau mencapai titik terendah sejak Januari 2023. Diikuti pula dengan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) yang juga di level terendah di level 109,9.

Terlebih, terjadi penurunan jumlah penduduk kelas menengah dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 20204.

Padahal, konsumsi pengeluaran dari penduduk kelas menengah dan menuju kelas menengah mencakup 81,49 persen dari total konsumsi masyarakat.

"Tantangan ke depan tentunya akan semakin berat dengan besarnya penurunan jumlah penduduk kelas menengah. Ini juga perlu digarisbawahi kembali, dan juga dengan tambahan-tambahan seperti PPN dan lain-lain yang diperkirakan akan menambah tekanan daya beli masyarakat," ujarnya.

Karenanya, ia meminta pemerintah memberikan perhatian serius untuk merumuskan strategi efektif dalam memulihkan dan meningkatkan daya beli masyarakat pada 2025.