Friday, April 29, 2016

Sektor Perikanan Alami Pertumbuhan Lapangan Kerja Sebesar 8 Persen

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mendapatkan kabar baik. Pertumbuhan lapangan usaha perikanan naik di atas 8%, atau di atas sektor pertanian lainnya. "Nih. Laporan perekonomian Indonesia dirilis BI (Bank Indonesia) hari ini menunjukkan pertumbuhan lapangan usaha perikanan. Naik di atas 8%, sektor pertanian dan lainnya di bawah 5%. Ini dari BI saya dapat," jelas Susi di Gedung Mina Bahari I, kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Jumat (29/4/2016).

Susi mengatakan, investasi sektor perikanan juga yang paling tinggi dari sektor pertanian lainnya.  Untuk investasi ini, Susi menegaskan, hanya investor dalam negeri yang boleh melakukan investasi di perikanan tangkap. Sementara untuk investor asing hanya boleh untuk sektor pengolahan saja.

Menurut Susi, akan ada kerja sama dengan Thailand untuk pendirian industri pengolahan di beberapa pulau seperti Aceh, lalu di sejumlah pulau di Indonesia Timur. "Pengalengan tuh murah. Di-frozen, fillet. Tadi Malaysia juga kan, menteri itu minta ekspornya ditambah. Karena kebutuhan lokalnya kurang. Dia sudah tidak ekspor. Ekspor dia sudah dikurangi. Sekarang dia impor lebih banyak," kata Susi.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menilai kebijakan Menteri Perikanan Susi Pudjiastuti saat ini sudah bagus. Kendati demikian, kebijakan ini belum diikuti oleh industrilisasi perikanan yang intensif.  Akibatnya, banyak pelaku usaha perikanan dan karyawan menganggur, utamanya di Kawasan Timur Indonesia (KTI). "Kebijakan Ibu Susi sudah tepat utamanya di hulu industri perikanan kita. Tapi di hilirnya misalnya di olahannya kita belum lihat ada geliat yang cukup," ujar Wakil Ketua Umum dan Koordinator Kadin KTI Andi Rukman Karumpa di Jakarta,

Andi mengatakan, kebijakan Susi merupakan respons atas tingginya angka pencurian ikan dan dominannya penguasaan asing atas industri perikanan di masa lalu. Akibatnya negara selalu mengalami kerugian ratusan triliun rupiah per tahun.  Menteri Susi kemudian memberantas pencurian ikan, mencabut izin bongkar-muat ikan di tengah laut (transshipment), melarang penggunaan alat tangkap merusak, dan menjaga keberlanjutan sumber daya ikan dengan memilah dan memilih komoditas ikan yang boleh diperdagangkan.

"Kebijakan ini pada hulunya sudah bagus. Beliau mendekonstruksi sistem di industri perikanan sebelumnya yang merugikan negara dan nelayan namun menguntungkan pencuri ikan," ujar Andi.  Upaya yang dilakukan Menteri Susi sukses menjadikan Indonesia sebagai pemilik ikan terbanyak di dunia.

"Pencurian berkurang, produksi melambat, dampaknya deposit ikan menjadi terbesar sedunia. Jadi, saat ini laut kita ikannya melimpah ruah gara-gara kebijakan Ibu Susi. Tapi kita mau apakan ikan yang banyak ini, sementara di darat banyak yang menganggur," ujar Andi.

Andi memaparkan dari data yang dimilikinya, misalnya, perairan Laut Cina Selatan merupakan wilayah dengan total potensi perikanan terbesar, yakni mencapai 1,05 juta ton dengan komposisi ikan terbanyak pelagis kecil 59 persen, demersal 32 persen dan pelagis besar 6 persen. Selat Makassar menyimpan potensi terbesar kedua sebanyak 929 ribu ton yang terdiri atas pelagis kecil 65 persen, pelagis besar 21 persen dan demersal 9 persen.

Wilayah lain yang memiliki sumber daya perikanan terbanyak berikutnya adalah Laut Arafura sebanyak 855 ribu ton, Laut Jawa 836 ribu ton dan Teluk Tomini 595 ribu ton. Kemudian diikuti Samudera Hindia di barat Sumatera sebanyak 565 ribu ton dan Samudera Hindia sisi selatan pulau Jawa sebanyak 491 ribu ton. Wilayah perairan dengan potensi perikanan lebih kecil di kisaran 300 ribu ton adalah Laut Sulawesi, Laut Banda, Selat Malaka Samudera Pasifik.

Sayangnya, ujar Andi, kebijakan ini belum diikuti oleh industrialisasi perikanan secara intensif, sistematis, dan integratif. Hal inilah yang membuat pelaku usaha dan industri yang sebelumnya sudah tutup, terlalu lama menganggur dan belum memiliki kepastian melanjutkan usaha di industri ini.

"Hilirisasinya belum jelas semacam apa, masih minim kepastian," ujar Andi. Andi mengatakan, ada jutaan anak buah kapal dan nelayan yang menganggur, serta 200 buah kapal besar tidak melaut, dan kapal kayu buatan dalam negeri berukuran 100 GT-300 GT menganggur sebanyak 1.000 buah. Termasuk, kapal cantrang dengan ukuran 30 GT-100 GT yang berhenti beroperasi sekitar 1.000 buah.

Andi melanjutkan, deindustrialisasi perikanan ini hampir sama kondisinya dengan dampak dari kebijakan hilirisasi pertambangan dan mineral.  "Kita mendukung kebijakan ini sebab harus ada nilai tambah bagi perekonomian kita. Tapi, Kadin ingin melihat industrialisasi dan hilirisasi perikanan ini dapat segera efektif," ujar Andi.

Hilirisasi tersebut misalnya penyediaan kapal dan alat tangkap, penebaran benih ikan, pembangunan cold storage, serta pembangunan pasar ikan terintegrasi. Tak hanya itu, ketersediaan modal, investasi, dan infrastruktur penunjang.

Sebagaimana diketahui, pemerintah menargetkan produksi ikan terus meningkat hingga mencapai 6,9 juta ton pada 2019, naik dari produksi 2015 sebesar 6,2 juta ton. Selain itu, pemerintah juga berupaya menjadikan ikan sebagai produk pangan utama bagi masyarakat yang ditunjukkan dari peningkatan konsumsi ikan nasional dari 40,9 kilogram per kapita per tahun penjadi 54,4 kilogram per kapita per tahun

PGN Raih Laba Rp 1,36 Triliun Dalam 3 Bulan Pertama 2016

Kinerja PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) tetap baik di tengah harga minyak dunia yang mengalami penurunan signifikan serta nilai tukar rupiah yang berfluktuasi.  Sepanjang triwulan I-2016, emiten berkode PGAS itu membukukan pendapatan bersih sebesar US$ 720,39 juta, naik sebesar US$ 24,02 juta dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$ 696,37 juta.

Peningkatan pendapatan tersebut antara lain adalah hasil kontribusi dari beroperasinya pipa transmisi gas bumi Kalija I yang dioperasikan PT Kalimantan Jawa Gas dan peningkatan pendapatan dari Saka Energi Indonesia, anak usaha PGN di hulu migas.

Laba operasi pada triwulan I-2016 sebesar US$ 157,85 juta, naik sebesar US$ 5,21 juta dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$ 152,65 juta.  Adapun EBITDA sebesar US$ 230,33 juta, naik sebesar 13,74 juta dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$ 216,58 juta. Sementara laba bersih sebesar US$ 100,65 juta atau sekitar Rp 1,36 triliun (rata-rata kurs di triwulan I-2016 Rp 13.535) pada triwulan I-2016, walau kondisi perekonomian global dan nasional sedang mengalami perlambatan.

"Untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan, kami melakukan berbagai upaya efisiensi sehingga mampu mencetak laba di tengah kondisi perekonomian yang sedang mengalami perlambatan," kata Sekretaris Perusahaan PGN, Heri Yusup, dalam keterangan tertulis, Jumat (29/4/2016). Selama periode Januari-Maret 2016, perusahaan gas milik negara itu menyalurkan gas bumi sebesar 1.643 juta kaki kubik per hari (MMSCFD), naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 1.567 MMSCFD.

Rinciannya, volume gas distribusi sebesar 797 MMSCFD, naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 796 dan volume transmisi gas bumi sebesar 846 MMSCFD, naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 771 MMSCFD.

Heri mengatakan, sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonmian nasional, perusahaan pelat merah itu optimistis kinerja perusahaan juga akan semakin baik. Meskipun kondisi perekonomian mengalami perlambatan, PGN tetap mengembangkan infrastruktur gas bumi untuk memperluas pemanfaatan gas bumi bagi masyarakat.

Heri mengungkapkan, PGN akan semakin agresif membangun infrastruktur gas bumi nasional untuk meningkatkan pemanfaatan produksi gas nasional. Selama setahun terakhir PGN membangun lebih dari 860 kilometer pipa gas bumi. Pada akhir 2014 infrastruktur pipa gas PGN sepanjang 6.161 km dan saat ini mencapai 7.026 km atau setara dengan 76% pipa gas bumi hilir nasional.

Tambahan infrastruktur pipa gas tersebut mulai dari pipa transmisi Kalija I sepanjang lebih dari 200 km dan penambahan jaringan pipa distribusi di wilayah eksisting. Saat ini PGN juga hampir merampungkan pengerjaan proyek pipa di kawasan bisnis Nagoya, Batam sepanjang 18,3 km.Selain itu juga sedang mengerjakan pembangunan pipa Muara Karang-Muara Bekasi sepanjang 45 km, serta proyek-proyek pembangunan pipa gas bumi lainnya yang tersebar di berbagai daerah.

Sampai dengan triwulan I-2016, PGN menyalurkan gas bumi ke lebih dari 116.400 pelanggan rumah tangga, 1.879 usaha kecil, mal, hotel, rumah sakit, restoran hingga rumah makan, serta 1.576 industri skala besar dan pembangkit listrik.  Pelanggan PGN tersebar di berbagai wilayah mulai dari Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Utara dan Sorong Papua.

PTPP Kembali Bagi Deviden Senilai Rp 148 Milyar

BUMN bidang konstruksi, PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP) membagikan dividen Rp 148 miliar atau Rp 30,58 per lembar saham. Dividen ini setara 20% dari perolehan laba bersih perseroan tahun buku 2015 yang sebesar Rp 740 miliar.

"Perseroan membayar dividen sebesar Rp148 miliar atau Rp 30,58/saham kepada pemegang saham. Itu sekitar 20% dari laba bersih. Usulan tersebut telah disetujui dan disahkan dalam RUPS, sehingga dapat dibayarkan oleh perseroan pada awal Juni 2016," kata Direktur Utama PTPP, Tumiyana usai RUPS di kantor PTPP, Jakarta, Jumat (29/4/2016).

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), PTPP melaporkan kenaikan pendapatan menjadi Rp 14,21 triliun atau naik 14,4% dibandingkan 2014 yang sebesar Rp 12,42 triliun.  Menurut Tumiyana, keberhasilan kinerja perseroan tidak hanya dibuktikan dari melonjaknya laba bersih tahun 2015. Di triwulan I 2016 ini, perseroan kembali berhasil membukukan kinerja positif.

Pada kuartal I 2016, jelas Tumiyana, perusahaan konstruksi pelat merah ini telah membukukan pendapatan usaha Rp 2,59 triliun atau tumbuh 30,57% daripada periode sebelumnya sebesar Rp 1,98 triliun.

"Keberhasilan ini disebabkan telah berjalannya program transformasi bisnis dengan didukung dengan semua lini bisnis perseroan, yaitu konstruksi, properti, EPC, investasi, pra cetak dan peralatan, selain itu program efisiensi juga terus diterapkan oleh perseroan," pungkas dia.

Tata Cara Praktik Outsourcing Yang Benar Sesuai Dengan Undang Undang

Hingga saat ini belum banyak yang tahu bagaimana praktik usaha outsourcing atau alih daya yang tepat sesuai undang-undang ketenagakerjaan. Direktur Utama ISS Indonesia, Elisa Lumbantoruan, menjawab pertanyaan yang paling umum terkait perusahaan outsourcing. Bagaimana perjanjian kerja antara perusahaan outsourcing dengan perusahaan pemberi kerja?

"Perjanjianya itu perjanjian kerja biasa. Artinya perusahaan outsourcing membuat perjanjian kerja untuk menyediakan layanan tertentu secara khusus kepada user (perusahan pemberi kerja) sesuai dengan bidang keahlian perusahaan yang outsourcing yang bersangkutan," kata Elisa dalam diskusi di Jakarta, Jumat (29/4/2016)

Misalnya di ISS, Elisa menjelaskan, layanan yang diberikan seperti security (tenaga keamanan), cleaning service (layanan kebersihan) dan sebagainya. Perusahaan lain bisa juga berbentuk layanan IT, provider call center, transportasi pegawai dan banyak lagi. Selain itu, bidang pekerjaan outsourcing tidak mencakup dari bisnis utama perusahaan pengguna. Misalnya, perusahaan telekomunikasi tak boleh mempekerjakan pegawai outsourcing untuk pekerjaan berkaitan telekomunikasi.

Sedangkan penghasilan perusahaan outsourcing ditetapkan atas perjanjian dengan perusahaan pengguna. "Ada dua jenis ya. Yang harus tahu itu yang benarnya seperti apa? Yang benar, saat perjanjian kerja harus disepakati bahwa komponen kontrak kerja yang harus dibayarkan adalah 90% untuk upah kerja dan tunjangan-tunjangan. Baru 10% adalah manajemen fee.

"Perusahaan outsourcing yang benar tidak akan menganggu porsi yang 90% itu. Dan yang 10% dari kontrak itu baru lah untuk perusahaan outsourcingnya sebagai pendapat. Nggak semuanya digunakan untuk membayar gaji pengelola perusahaan, tapi ada juga untuk pelatihan-pelatihan peningkatan mutu tenaga kerja." tambah Elisa.

Elisa menjelaskan, yang perlu diketahui, ada praktik outsourcing yang salah juga. Bagaimana pun, ada sajauser yang menawar murah. Tentu saja ada konsekuensi bagi perusahaan outsourcing yang mau ambil kontrak murah itu. Gaji jelas ditekan seminim mungkin supaya masuk dengan harga yang ditawarkan.

Kemudian, pendapatan perusahaan outsourcing juga bukan dari kontrak penyediaan biaya manajemen, tetapi dari memangkas gaji karyawannya. Itu praktik yang salah, tapi justru banyak dilakukan. Sistem outsourcing di Indonesia punya kesan yang kurang baik. Kalangan pekerja berpandangan bahwa perusahaan outsourcing memangkas pendapatan yang harusnya mereka dapat dari perusahaan pemberi kerja.

Direktur Utama ISS Elisa Lumbatoruan mengatakan, pendapat tersebut kurang tepat karena berdasarkan pemahaman yang kurang terkait sistem pengupahan. "Sebenarnya yang terjadi tidak seperti itu. Dalam perjanjian kerja, khususnya yang kami terapkan di ISS ada perhitungan pendapatan yang diperoleh seorang karyawan," tutur dia memulai penjelasannya di Kaffein, Jakarta, Jumat (29/4/2016).

Ia menjelaskan, dalam perjanjian kerja antara perusahaan outsourcing atau penyedia jasa dengan perusahaan pemberi kerja atau yang lebih dikenal sebagai user, umumnya diperhitungkan bahwa biaya yang dibayarkan untuk satu orang karyawan adalah 1,8 kali dari upahnya. Secara sederhana, bila seorang pegawai outsourcing memiliki gaji Rp 1 juta, maka dari perusahaan user yang dibayarkan adalah Rp 1,8 juta. Lalu kenapa yang dibayarkan hanya Rp 1 juta?

"Nah, jadi perhitungannya gini, kan gaji dia misal Rp 1 juta, kemudian ada biaya untuk bayar Jamsostek, dan biaya-biaya jaminan kerja yang lain. Ditambah lagi 1/12 gaji yang bila diakumulasi setahun akan jadi THR (Tunjangan Hari Raya). Jadi begitu perhitungannya," kata Elisa. Namun, hal ini sering disalahartikan oleh pekerja yang kurang pengetahuan. Mereka beranggapan bahwa seharusnya pendapatan yang mereka peroleh lebih besar dari yang seharusnya mereka dapat saat ini.

"Padahal, kalau mereka tahu, sebenarnya uang itu semua untuk mereka. Namun ada yang diserahkan dalam bentuk gaji penuh, sebagiannya untuk membayar jaminan-jaminan tadi sesuai undang-undang ketenagakerjaan," tutur dia.

Perusahaan alih daya atau biasa disebut outsourcing kerap diidentikkan dengan masalah hubungan ketenagakerjaan di Indonesia. Sehingga banyak yang menolak keberadaan outsourcing di Indonesia. Pengamat kebijakan publik dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Hadi Subhan berpandangan, tak ada yang salah dengan keberadaan outsourcing. Lalu mengapa outsourcing sering dikeluhkan banyak tenaga kerja di Indonesia?

"Ada dua hal yang menyebabkan keruwetan masalah outsourcing di Indonesia," kata Subhan dalam diskusi berjudul Outsourcing dan Penciptaan Lapangan Kerja di Kaffein, Jakarta, Jumat (29/4/2016). Pertama, kata dia, adalah keberadaan oknum yang melanggar undang-undnag outsourcing. Oknum itu, menurut Subhan, bisa datang dari sisi perusahaan yang menggunakan jasa outsourcing maupun perusahaan yang menyelenggarakan outsourcing.

"Contoh pelanggaran yang dilakukan perusahan pengguna outsourcing adalah perusahaan yang menyelenggarakan telekomunikasi tapi justru yang di-outsourcing-kan adalah kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan telekomunikasi. Itu kan core bisnis, sesuai undang-undang itu nggak boleh, berarti dia melanggar," kata dia. Sementara contoh untuk pelanggaran yang dilakukan perusahaan penyelenggara outsourcing adalah masalah pemenuhan hak tenaga kerja outsourcing.

"Ada perusahaan yang mau melaksanakan outsourcing, tapi nggak mau ikut aturan mainnya. Misalnya gaji nggak dibayarkan sesuai UMR (Upah Minimum Regional), tidak memberikan tunjangan yang sesuai, tak mengikutkan karyawan Jamsostek atau sekarang namanya BPJS Ketenagakerjaan," papar Subhan. Subhan melanjutkan, masalah kedua penyebab keruwetan outsourcing di Indonesia adalah minimnya pengawasan. Ketika terjadi kesalahan katakanlah seperti perusahaan telekomunikasi di atas, itu tidak ditindak tegas oleh Pemerintah.

"Karena tidak ditindak tegas, makin lama makin banyak yang melanggar. Pelanggarannya makin masif. Tapi ketika makin banyak yang melanggar, pemerintah makin kelimpungan, yang disalahkan penyelenggaranya. Penyelenggara outsourcing dikambinghitamkan seolah perusahaan outsourcing itu salah," ungkap dia.

Menurutnya, keberadaan outsourcing tidak salah, hanya saja banyak oknum yang melanggar dan didiamkan oleh penegak hukum sehingga membuat sektor ini kian buruk citranya di dunia kerja Indonesia. "Yang tidak tepat pada outsourcing bukan pada aspek legalnya, tetapi pada implementasinya. Pada penegakan hukumnya," tegas dia. Hadir dalam diskusi kali ini juga adalah Direktur INDEF, Enny Srihartati dan Direktur Utama ISS Elisa Lumbatoruan.

Salah satu masalah outsourcing di Indonesia adalah penegakan hukum. Ini karena kurangnya ketersediaan tenaga pengawas, sehingga penegakan hukum menjadi hal yang nyaris mustahil di lakukan. "Di Jawa Timur ada 35.000 perusahaan tapi tenaga pengawas hanya sekitar 160 orang. Bagaimana mungkin bisa diawasi ada pelanggaran atau tidak kalau tenaga pengawasnya minim," ujar Subhan.

Masalah kedua, tidak adanya anggaran pengawasan disediakan pemerintah. "Sekarang bagaimana kalau pengawas mau mengawasi, kalau anggarannya nggak tersedia. Transportasinya tidak disediakan dan sebagainya. Memang itu pengawas disuruh naik undur-undur (sejenis serangga yang berjalan mundur). Jadi di situ masalahnya," ujar dia.

Tak adanya pengawasan ini menyebabkan banyak pelanggaran dalam pelaksanaan outsourcing alias alih daya. Dari mulai pengupahan yang minim dan tidak sesuai ketentuan, hingga tidak adanya kejelasan nasib pekerja.

Thursday, April 28, 2016

Gudang Garam Berhutang Rp 9 Triliun Untuk Bayar Cukai Rokok

PT Gudang Garam Tbk berencana meminjam Rp 9 triliun di akhir tahun ini akibat perubahan sistem pembayaran cukai rokok yang dimulai tahun ini. Perubahan sistem pembayaran tersebut tercantum di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20 tahun 2015, di mana industri rokok diharuskan membayar cukai di tahun berjalan, dan tidak dibayar tertunda 2 bulan seperti tahun-tahun sebelumnya.

Akibat kebijakan tersebut maka pembayaran cukai pada November dan Desember 2015 juga harus dibayar tahun ini, dan tidak dibayar pada Januari dan Februari seperti tahun sebelumnya. "Dengan peraturan cukai yang baru, maka semua cukai harus dibayar pada bulan itu. Makanya nanti akan ada payable sebesar Rp 9 triliun untuk membayar penumpukan tagihan cukai di akhir tahun," jelas Sekretaris Perusahaan Gudang Garam Heru Budiman di Jakarta, Kamis (12/11).

Heru mengungkapkan, manajemen berharap bisa menarik pinjaman tersebut dengan tenor jangka pendek (short term loan), di mana pembayaran kembali utang tersebut ditargetkan bisa selesai dalam waktu kurang dari satu tahun. Pasalnya, utang tersebut nantinya akan dibayar dengan penerimaan lain-lain yang terjadi sepanjang Januari dan Februari.

"Biasanya pada Januari dan Februari kami bayar cukai untuk November dan Desember tahun lalunya, tapi sekarang kami tak usah bayar cukai lagi di bulan-bulan tersebut. Jadinya penerimaan yang seharusnya digunakan sebagai pembayaran cukai bisa digunakan untuk menutupi utang itu. Lambat laun utang juga akan berkurang sendiri," ujarnya.
Dengan rencana tersebut, maka utang jangka pendek perusahaan diekspektasikan akan sebesar Rp 23 triliun hingga akhir 2015. Sebagai gambaran, Gudang Garam memiliki utang jangka pendek sebesar Rp 14 triliun hingga kuartal III 2015.

Sayangnya Heru enggan mengungkapkan identitas bank atau lembaga keuangan yang tengah dijajaki Gudang Garam untuk dapat memberikan pinjaman Rp 9 triliun. "Tapi utang ini hanya untuk pembayaran cukai saja. Untuk pendanaan belanja modal sebesar Rp 1 triliun hingga Rp 2 triliun di tahun depan kami belum ada rencana penambahan dana lagi," ujarnya.

Hingga kuartal III tahun ini, perusahaan telah membayarkan cukai rokok sebesar Rp 27,28 triliun kepada negara. Di mana pengeluaran tersebut membebani 68 persen komponen harga pokok penjualan (HPP) perusahaan. Dengan kata lain, beban cukai yang dibayar perusahaan rata-rata sebesar Rp 3,03 triliun per bulannya.

Sedangkan perusahaan masih memiliki utang cukai dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 6,44 triliun di periode yang sama. Angka tersebut meningkat 41,85 persen dari Rp 4,54 triliun di periode yang sama tahun lalu.

PT Agincourt Resources Alami Kerugian Karena Turunnya Harga Emas

Perusahaan pertambangan asal China, PT Agincourt Resources mencetak kinerja negatif pada kuartal III 2015 menyusul kejatuhan harga emas di pasar komoditas dunia. Hal ini tercermin dari menyusutnya angka penjualan emas dan perak dari tambang Martabe, Sumatera Utara yang hanya sebesar US$ 82,5 juta, turun 11,3 persen ketimbang pencapaian kuartal II 2015 yang mencapai US$ 93 juta.

Tim Duffy, Presiden Direktur Agincourt Resources mengatakan menurunnya pendapatan merupakan imbas dari kejatuhan harga emas di pasar global. Berdasarkan catatan Agincourt, rata-rata harga emas tambang Martabe pada kuartal III 2015 berkisar US$ 1.126 per ounce, lebih rendah 5,6 persen dibandingkan dengan harga jual kuartal sebelumnya yang sekitar US$ 1.193 per ounce.

“Kalau untuk harga emas di pasar dunia saat ini berfluktuasi di antara US$ 1.081 per ounce dan US$ 1.130 per ounce. Jumlah ini sedikit di bawah pemodelan (proyeksi) keuangan internal perusahaan kami, namun pencapaian jumlah (produksi) ounce emas dan perak bisa menyeimbangkan kekurangan pendapatan akibat turunnya harga.” ujar Tim Duffy dalam keterangan resmi Agincourt, Jumat (29/10).

Tak hanya soal harga, penurunan produksi emas juga turut mengurangi penerimaan perusahaan. Dalam laporan keuangan teranyar Agincourt disebutkan, volume produksi emas dari tambang Martabe pada periode Juli-September hanya sebanyak 70.302 ounce, turun 2,5 persen dibandingkan produksi kuartal II 2015 yang mencapai 72.096 ounce.

Demikian halnya dengan volume produksi perak, yang hanya sebanyak 609.178 ounce atau lebih rendah 3,5 persen dibandingkan capaian produksi triwulan sebelumnya 631.189 ounce. Meski demikian, manajemen Agincourt masih optimistis target produksi 285.000 ounce untuk emas dan 2,3 juta ounce untuk perak dapat tercapai di akhir tahun. “Hasil di kuartal ini akan memberi dampak positif berkelanjutan terhadap keseimbangan kinerja tahun ini,” tutur Duffy

Dari sisi belanja, Agincourt telah menghabiskan anggaran belanja modal sebesar US$ 7,9 juta selama kuartal III, yang antara lain digunakan untuk membiayai pembangunan bendungan tailing baru. Proporsi belanja modal Agincourt tercatat turun 24 persen dibandingkan dengan penyerapan modal kerja kuartal II yang mencapai US$ 10,5 juta.

Perusahaan tambang emas, Agincout Resources mencetak kinerja keuangan positif meski dibayangi kejatuhan harga komoditas tambang di pasar global. Agincourt berhasil membukukan pendapatan usaha sebesar US$ 211 juta di semester I 2015, naik 5,5 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu US$ 200 juta. Pendapatan usaha Agincourt di paruh pertama tahun ini tak lepas dari meningkatnya produksi emas dari tambang Martabe di Sumatera Utara yang mencapai 156.316 ounces. Angka tersebut naik 15,8 persen ketimbang besaran produksi di semester I 2014.

“Berdasarkan panduan Dewan Emas Dunia, all in sustaining cost (AISC) Martabe kuartal dua ini mencapai US$ 537 per ounces dan kembali masuk dalam tataran kompetitif dibandingkan dengan tambang emas dunia lainnya. Capaian kuartal ini tentu akan memberi dampak positif pada kelanjutan dan kestabilan kinerja tahun ini,” ujar Tim Duffy, Presiden Direktur Agincourt Martabe melalui keterangan resmi yang diterima, Kamis (16/7).

Selain produksi emas yang naik, Duffy mengatakan produksi perak yang dihasilkan oleh anak usaha G-Resources ini juga meningkat 23 persen ke level 1,28 juta ounce ketimbang capaian periode yang sama tahun lalu di kisaran 1,04 juta ounce.

Namun, Agincourt memilih untuk tak menggenjot produksi emas dan peraknya pada tahun ini mengingat harganya terlampau rendah di pasar. Perusahaan menargetkan produksi emas tahun ini sebesar 285 ribu ounce, sedangkan perak 2,3 juta ounce, dengan perkiraan AISC di level US$ 600 sampai US$ 700 per ounce. “Tapi fokus perusahaan tetap melaksanakan Martabe Improvement Program yang bertujuan untuk meningkatkan tangkapan ounce sambil meminimalisir biaya yang akan meningkatkan margin per ounce emas yang diproduksi,” tutur Duffy.

Mengacu pada laporan terakhir manajemen, saat ini Agincourt masih melakukan pengeboran di lima lokasi dekat wilayah operasional Martabe dan dua lokasi di wilayah eksplorasi regional Tani Hill dan Tango Papa. Sementara hingga 30 Juni 2015 kemarin, masih terdapat 16.992 ounce emas dan 170.942 ounce perak dalam bentuk bullion yang belum terjual.

Perusahaan Tambang Emas Martabe merevisi target produksi 2015 setelah produksi kuartal I-2015 menjadi yang terbaik sejak 2013. Target produksi tahun ini direvisi menjadi 285.000 ounce emas dan 2,3 juta ounce perak serta perkiraan All-in Sustaining Cost (AISC) di antara US$ 600-700 per ounce yang dijual.

Produksi kuartal pertama ini mencapai 84.220 ounce atau ekivalen dengan produksi emas selama satu tahun sebesar 337.000 ounce. Sedangkan produksi perak mencapai 651.218ounce, ekivalen dengan produksi perak setahun sebesar 2,6 juta ounce. “Pencapaian Kuartal I-2015 merupakan hasil produksi tertinggi sejak Tambang Emas Martabe berproduksi secara komersial pada 2013,” demikian keterangan perusahaan itu, Rabu (29/4).

Biaya operasional berdasarkan perhitungan Dewan Emas Dunia (World Gold Council) sebesar US$ 344 per ounce, lebih rendah daripada biaya pada kuartal IV-2014 sebesar USD 469 per ounce. Dampak dari produksi yang baik dan pengendalian biaya, All-in Sustaining Cost (AISC) pada kuartal ini sangat rendah, yaitu USD 471 per ounce yang dijual. Ini lebih rendah dari AISC di kuartal IV-2014 yang mencapai USD 728 per ouncedijual.

Sebelumnya pada Januari 2015 ditetapkan target produksi untuk tahun berjalan sebesar 250.000 ounce emas dan 2,2 juta ounce perak serta AISC di antara US$ 750–850 perounce dijual. “Kuartal sangat baik ini akan memiliki dampak positif berkelanjutan pada keseimbangan kinerja tahun ini,” kata Presiden Direktur Tambang Emas Martabe Peter Albert. “Kompetitifnya komponen biaya merupakan hasil mendasar dari sebuah proyek yang kuat. Perusahaan akan terus fokus untuk meningkatkan jumlah ounce yang bisa ditangkap dan menghemat biaya operasional dan modal sebaik-baiknya.”

Penjualan emas pada kuartal ini mencapai 87.346 ounce dan perak 719.211 ounce. Pendapatan dari hasil penjualan emas dan perak sebesar US$ 118 juta, dengan harga jual emas rata-rata US$ 1.218 per ounce dan harga jual perak rata-rata US$ 16,5 per ounce. Adapun dana eksplorasi diperkirakan mencapai US$ 16 juta. Sementara modal kerja perusahaan tahun 2015 diperhitungkan sebesar USD 57 juta. Ini termasuk biaya akuisisi lahan, peninggian TSF, dan sebagian instalasi fasilitas crushing sehingga pabrik dapat beraktivitas maksimal 5 juta ton bijih per tahun.

Modal kerja di luar biaya eksplorasi regional yang telah digunakan selama kuartal 2015 sebesar US$ 10 juta, termasuk biaya pembangunan fasilitas penampungan tailing.  Per 31 Desember 2014, Tambang Emas Martabe yang berlokasi di Kecamatan Batang Toru, Sumatera Utara, seluas 1.639 kilometer persegi, memiliki sumber daya 7,4 juta ounce emas dan 70 juta ounce perak. Jumlah cadangan 2,68 juta ounce emas dan 27,2 juta ounceperak.

Nusa Kontruksi Menangkan Kontrak Rp. 2,2 Triliun Untuk Garap Tambang Martabe

PT Nusa Kontruksi Enjiniring Tbk (NKE) berhasil mengantongi kontrak Rp 2,2 triliun untuk menggarap tambang emas Martabe, di Sumatera Utara milik PT Agincourt Resources selama lima tahun mulai 2016.

Sekretaris Perusahaan NKE Djohan Halim menjelaskan, kontrak jasa penambangan yang diperolehnya itu merupakan kontrak baru setelah selama periode 2009 sampai 2015 dipercaya Agincourt untuk membangun infrastruktur di tambang emas dengan cadangan 7,86 juta ons emas dan 73,48 juta ons perak tersebut.

“Dalam menyelesaikan proyek baru ini, NKE melakukan kerjasama dengan perusahaan dari Australia, Macmahon Holdings Ltd dengan porsi kerjasama 50:50. Proyek ini akan dimulai pada Januari 2016 dan ditargetkan langsung memberi kontribusi pendapatan tahun itu juga,” ujar Djohan dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Kamis (12/11).

Ia melanjutkan, jenis pekerjaan yang akan dilakukan NKE di Martabe nantinya adalah jasa penambangan dan bulk earthworks, termasuk pengeboran dan peledakan, pengelupasan lapisan batuan/tanah penutup, penyewaan peralatan, serta manajemen sub kontraktor.

Selain itu, proyek ini juga membutuhkan penempatan dan pemadatan material pada tanggul penyimpanan tailings dan pembangunan akses jalan ke daerah penambangan terbuka baru. “Melalui proyek kerjasama dengan Macmahon di proyek penambangan emas Martabe ini kami pandang akan menjadi pemacu NKE dalam melebarkan segmen market ke lini bisnis pertambangan,” tambah Djohan.

Agincourt Resources sebagai pemilik izin pertambangan Martabe sepanjang tahun ini menargetkan produksi emas sebanyak 285 ribu ons dan perak 2,3 juta ons. Pada kuartal III 2015, emas yang berhasil dijual Agincourt dari tambang Martabe sebesar 65.357 ons sedangkan perak yang berhasil dijual sebanyak 593.149 ons. Agincourt dilaporkan meraup pendapatan US$ 82,5 juta selama periode tersebut.

“Selama kuartal III, harga emas di pasar dunia berfluktuasi antara US$ 1.081 per ons dan US$ 1.130 per ons. Harga rata-rata yang diperoleh Tambang Emas Martabe adalah US$ 1.126 per ons. Hasil yang baik di kuartal ini akan memberi dampak positif berkelanjutan terhadap keseimbangan kinerja tahun ini,” ujar Tim Duffy, Presiden Direktur Agincourt Resources dalam keterangan resmi.