Sunday, March 1, 2015

Indosat Bangun Pusat Data Di Jatiluhur

Indosat, perusahaan penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia, pada April 2015 akan memiliki fasilitas penyedia pusat data terbaru. Pusat data bersertifikat tier 3 itu berada di gedung data center-disaster recovery center (DC/DRC) di Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat.

Feby Sallyanto, Group Head and Strategic Accounts Indosat, menyebut pusat data ini sebagai pengembangan dari dua pusat data yang sudah ada. "Kami memperbesar kapasitas penyimpanan dan pasokan tenaga dalam gedung yang baru," katanya dalam konferensi pers di Gedung Pusat Data 2, Rabu, 18 Februari lalu.

Menurut Feby, gedung DC-DRC tier 3 ini akan disokong pasokan tenaga listrik sebesar 3.600 megawatt. Pasokan listrik tersebut berasal dari PT Perusahaan Listrik Negara dan Perusahaan Umum Jaya Tirta II.  Gedung DC-DRC tier 3 ini memiliki luas 6 ribu meter persegi. Ruangan server berada di lantai dasar dengan luas 1.200 meter persegi. Sedangkan ruang kerja terletak di lantai 1 dan 2 dengan luas total 3.600 meter persegi. Sedangkan luas 1.200 meter persegi sisanya digunakan sebagai lahan fasilitas pendukung, seperti pembangkit listrik.

Selain sistem pembangkit daya yang cukup besar, kata dia, gedung ini dirancang sesuai dengan teknologi pusat data terbaru. Yakni dilengkapi sistem pendingin, sistem proteksi kebakaran, sistem keamanan, manajemen pusat data, dan ruang kerja. "Sesuai dengan yang disyaratkan di dalam sertifikat tier 3."

Feby mengatakan pusat data ini nantinya bisa melayani para pelanggan, khususnya korporat sektor perbankan dan finansial non-perbankan, yang membutuhkan pusat data yang cukup aman. Maksudnya, kata dia, para pelanggan pusat data akan tetap bisa menjalankan kegiatan korporasi tanpa takut ancaman bencana, kerusuhan, ataupun terorisme.

Jika kejadian yang tak diinginkan seperti itu terjadi, Indosat telah menyediakan tempat bekerja yang disebut working space bagi korporat pengguna pusat data di gedung pusat data yang baru nanti. Rommy Bastian, Product Manager Data Center Indosat, mengklaim kegiatan korporat tak akan terganggu dengan adanya ruang bekerja ini.

Rommy menyebutkan beberapa alasan Jatiluhur dipilih sebagai tempat berdirinya gedung pusat data terbaru. Yakni tak rawan banjir, tsunami, dan gempa. Tak hanya itu, menurut dia, Jatiluhur cukup jauh dari pusat keramaian yang berpotensi menimbulkan kerusuhan.

"Apalagi terorisme," katanya. Sebab, sekitar 50 meter dari gerbang masuk gedung ini terdapat Markas Komando Rayon Militer Jatiluhur dan Kepolisian Sektor Jatiluhur. "Jadi cukup amanlah."

Apindo Minta Presiden Jokowi Untuk Bangun Sumatera

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia(Aprindo) mengharapkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga fokus merealisasikan sejumlah proyek konektivitas antardaerah di Sumatera untuk menekan tingginya biaya logistik dan transportasi.

"Daerah di luar Jawa ini seperti ada perasaan dianaktirikan dibandingkan di Jawa. Mengapa hingga berpikiran seperti itu? Karena untuk mewujudkan satu ruas jalan tol saja sulit, sementara di Jawa sudah berapa banyak jalan tol dibangun," kata Ketua Aprindo Wilayah Barat (Medan-Lampung) Hasanuri Jr di Palembang, Minggu, 1 Maret 2015.

Hasanuri mengemukakan, biaya logistik di Indonesia sudah terlalu tinggi sehingga menurunkan daya saing dibandingkan negara lain. Pemerintahan Presiden Jokowi diharapkannya bertindak nyata terkait dengan persoalan keterbatasan infrastruktur, jalan, jembatan, hingga pelabuhan di Sumatera.

"Selagi belum dibenahi infrastrukturnya, maka bisa dikatakan pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan begitu-begitu saja, contohnya Sumsel yang hingga kini belum merealisasikan Pelabuhan Tanjung Api-Api," ujarnya. Selain menunggu realisasi pelabuhan, kata Hasanuri, pembangunan infrastruktur jalan tol yang menghubungkan Aceh hingga Lampung adalah sesuatu yang sepatutnya menjadi fokus pemerintahan saat ini.

Berbagai bahan baku yang menjadi penopang industri di Jawa, dinilainya, pada umumnya dihasilkan di Sumatera dan Kalimantan. "Jika jalur darat bisa lancar, artinya pengusaha punya alternatif lain selain laut," katanya. Kementerian Pekerjaan Umum mengusulkan dua ruas tol trans Sumatera dimulai pembangunannya pada 2015 setelah perampungan pembebasan lahan oleh masing-masing pemerintah provinsi terkait.

Kedua ruas tol trans-Sumatera itu adalah tol Palembang-Indaralaya sepanjang 22 kilometer bernilai investasi Rp1 triliun dan tol Pekanbaru-Kandis-Dumai (135 km) senilai Rp14,7 triliun.

Selain itu, PT Hutama Karya Tbk masih mengerjakan proyek pembangunan jalan tol trans Sumatera yang membentang dari Bakauheni, Lampung hingga Banda Aceh dengan panjang 2.608 kilometer, termasuk ruas tol Medan-Binjai sepanjang 17 km, Palembang-Indralaya sepanjang 22 km, Bakauheni Terbanggi Besar dan Pekanbaru-Kandis-Dumai mencapai 300 km dengan masa konstruksi empat tahun.

Mulai Hari Ini Penumpang Tidak Perlu Lagi Bayar Airport Tax

PT Angkasa Pura II menyatakan calon penumpang mulai hari ini, Minggu, 1 Maret 2015, tak perlu lagi membayar airport tax saat check in penerbangan di bandar udara. Airport tax (Passenger service charge/ PSC) sudah masuk komponen harga tiket yang dijual maskapai.

"Di tiga belas bandara yang kami kelola, sudah tak ada lagi meja buat memungut airport tax," kata Direktur Operasional dan Teknik AP II Djoko Murjatmodjo saat dihubungi, Ahad, 1 Maret 2015.  Menurut Djoko, PSC on ticket itu berlaku untuk semua penerbangan baik domestik maupun internasional. Saat ini, Angkasa Pura II mengelola tigas belas bandara di wilayah barat Indonesia.

Senada dengan dengan AP II, Angkasa Pura I yang mengelola tiga belas bandara di wilayah Indonesia tengah dan timur juga telah menghapus pungutan airport tax di bandara. Airport tax sudah masuk dalam komponen harga tiket mulai hari ini. Menurut AP I, PSC on ticket per 1 Maret 2015 berlaku untuk seluruh penerbangan berjadwal domestik maupun luar negeri.

"Kendati belum semua penerbangan internasional menerapkan PSC on ticket, tetapi seluruh maskapai penerbangan yang terdaftar sebagai anggota IATA (Asosiasi Transporasi Udara Internasional) akan melaksanakan kebijakan tersebut per 1 Maret 2015," ujar Direktur Utama AP I Tommy Soetomo dalam keterangan tertulis.

Pada 5 November 2014, sebenarnya Menteri Perhubungan Ignasius Jonan sudah mendesak agar PSC on Ticket diterapkan paling lambat akhir 2014. Aturan yang mewajibkan penerapan sistem ini pun sebetulnya sudah terbit pada 9 September 2014. Namun, karena Menteri Jonan tak memberi tenggat, implementasinya baru bisa hari ini.

Gara-gara PSC belum masuk dalam komponen harga tiket, calon penumpang harus membayar PSC ketika hendak check-in penerbangan. Besarannya bervariasi di tiap-tiap bandara. Kini, penumpang tak perlu lagi membayar PSC di bandara karena sudah masuk di tiket pesawat.  Mulai Minggu, 1 Maret 2015, PT Angkasa Pura II (Persero) resmi meniadakan layanan penjualan tiket penerbangan di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta dan Bandara Internasional Kualanamu.

”Kebijakan tersebut merujuk kepada Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor HK 209/I/I/16/PHB.2014 tentang Peningkatan Pelayanan Publik di Bandara, di antaranya menyebutkan meniadakan ruangan penjualan tiket penerbangan di gedung terminal,” kata Direktur Pelayanan PT Angkasa Pura II (Persero) Ituk Herarindri dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Jumat malam ini, 27 Februari 2015.

Menurut Ituk, seluruh loket penjualan tiket akan berubah fungsi menjadi konter pelayanan pelanggan atau customer service yang dioperasikan oleh maskapai. Pemegang tiket penerbangan dapat melakukan perubahan jadwal penerbangan, perubahan rute penerbangan, melakukan proses refund, dan pembatalan penerbangan di konter customer service tersebut. Angkasa Pura II selaku operator bandara juga mengoperasikan konter customer service yang dilengkapi dengan komputer untuk pembelian tiket secara online di Terminal 1A, 1B, 1C, 2F, dan 3 di Bandara Soekarno-Hatta dan Kualanamu.

Ke depan, Ituk mengatakan, Angkasa Pura II juga mendorong agar maskapai dapat menyediakan mesin pembelian tiket di bandara untuk mempermudah penumpang yang harus melakukan perjalanan segera atau go show. Namun, dia mengimbau masyarakat terlebih dahulu memiliki tiket penerbangan sebelum tiba di bandara untuk memastikan kelancaran dalam melakukan perjalanan dengan pesawat.

Menurut Ituk, ditiadakannya loket tiket di bandara dan dioperasikannya konter customer service itu untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. "Melalui konter customer service, maskapai dapat memberikan solusi atas kebutuhan, keluhan, maupun pertanyaan penumpang,” ujarnya.

Untuk memaksimalkan peran konter customer service, Angkasa Pura II akan bersinergi dengan maskapai untuk mendirikan area khusus layanan pelanggan yang disebut dengancustomer service center di Bandara Soekarno-Hatta dan Kualanamu.  ”Saat ini letak konter customer service masih tersebar dan kami tengah membuat perencanaan agar berada di satu area khusus,” ujar Ituk.

Menteri ESDM Ungkap Ganjalan Dalam Pembangunan Listrik 10.000 Mega Watt

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan proyek percepatan pembangunan listrik 10 ribu megawatt masih terganjal masalah lahan dan izin. Karena itu, kata Sudirman, pembangunan proyek ini jangan hanya dibebankan kepada Perusahaan Listrik Negara. "Soal listrik ini masalah negara," kata dia dalam diskusi "Daerah Darurat Listrik Bagaimana Mencapai 35 Ribu MW" di Jakarta, Ahad, 1 Maret 2015.

Menurut Sudirman, Kementerian Energi sejauh ini telah melakukan evaluasi terhadap hambatan dalam pembangunan proyek kelistrikan. Persoalan utamanya sejauh ini, kata dia, adalah pembebasan lahan. "Di Batang itu, hanya karena masalah membebaskan lahan 2,5 persen saja (proyek) tertunda sampai tiga tahun," ujarnya.

Masalah lainnya yang juga berdampak signifikan adalah perizinanan yang cukup panjang dari pusat sampai ke daerah. Perizinan, kata Sudirman, membutuhkan jalur lintas sektoral, yang tak hanya dari pusat ke daerah, melainkan juga antarinstitusi, misalnya Kementerian Kehutanan, Kementerian Agraria, dan Kementerian Lingkungan Hidup.

Selain masalah teknis, masalah pendanaan dan jaminan dari pemerintah turut mengganjal tercapainya realisasi pembangunan kelistrikan. Ini termasuk kredibilitas para pengembang proyek listrik. Berdasarkan data Kementerian, dari 14 kontraktor EPC (engineering, procurement, construction), hanya empat perusahaan yang tampil optimal, "Karena banyak yang berlomba-lomba perang tarif, tapi dalam perjalanannya bermasalah," ujarnya.

Pemerintah berencana untuk mengejar pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt dalam lima tahun. Alasannya, ke depan porsi keterlibatan swasta atau independent power producer (IPP) dalam pembangunan pembangkit listrik akan lebih besar daripada yang dikerjakan PT PLN (Persero). Dari 35 ribu megawatt itu, PLN menggarap 10 ribu megawatt dan IPP 25 ribu megawatt.

Transaksi Batu Akik Secara Online Meningkat Tajam

Kegandrungan masyarakat terhadap batu akik, mewabah hingga ke dunia maya. Jual-beli batu akik kini tak hanya dilakukan konvensional dengan tatap muka, tapi juga sudah ditawarkan lewat situs jual-beli online. Salah satu situs e-commerce yang ramai dijadikan tempat berjualan batu akik adalah Bukalapak. Dalam sehari ada ribuan transaksi jual beli batu akik hingga mengalahkan produk lainnya.

Chief Executive Officer Bukalapak Achmad Zaky mengatakan batu akik saat ini menjadi item yang paling banyak diperjualbelikan di situsnya. Dalam tiga bulan terakhir, jumlah transaksi online batu akik kian meningkat. "Kondisi ini membuat harga batu mulia juga luar biasa tinggi," kata Zakiy di Jakarta, Minggu 1 Maret 2015.

Menurut Zakiy, transaksi batu mulia di Bukalapak.com mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Saat ini bahkan bisa naik dua kali lipat setiap bulan dengan nilai transaksi mencapai ratusan juta rupiah per hari. Di situs Bukalapak, batu akik dan sepeda masuk dalam kategori hobi yang paling banyak dicari dan diminati pembeli. Khusus batu mulia, ada tiga jenis batu yang menjadi produk yang paling dicari dan diminati, yakni batu opal dengan 2.267 transaksi, lalu batu bacan 2.004 transaksi, dan batu akik dengan 1.645 transaksi.

Zakiy mengatakan lewat jual-beli online para pemain batu mulia ingin memanfaatkan peluang pasar dan membidik segmen pasar yang lebih luas hingga merambah ke luar daerah, bahkan ke luar pulau. Fenomena transaksi batu mulia ini juga diakui penjual yang aktif bertransaksi melalui situs Bukalapak.com. "Transaksi batu mulia itu memang menarik. Akan tetapi, karena sifatnya yang sesaat, saya hanya mencoba memaksimalkan peluang bisnisnya saja, bukan untuk jangka panjang," ujar Jamil, salah seorang penjual Bukalapak yang tinggal di Bogor.

Saat ini jumlah pelapak, istilah bagi penjual di Bukalapak, mencapai lebih dari 150.000 orang dengan jumlah pengunjung lebih dari 500.000 orang per harinya.

Pertamina Akhirnya Mau Buka Data Penimbun Elpiji 3 Kg

PT Pertamina (Persero) menyatakan siap membuka pelaku penimbunan elpiji 3 kilogram yang menyebabkan kelangkaan di beberapa wilayah belakangan ini. Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Ahmad Bambang mengatakan Pertamina akan mengikuti arahan pemerintah jika memang diminta untuk membuka data tersebut.

"Kalau disuruh buka ya nanti dibuka, tidak ada masalah kok," kata Bambang kepada Tempo, Minggu, 1 Maret 2015. Kamis lalu, Pertamina mengklaim telah mengevaluasi sejumlah agen dan pangkalan yang menyalurkan elpiji 3 kilogram. Hasilnya, tim Pertamina menemukan 10 agen nakal yang menyebabkan kelangkaan.

Pangkalan gas nakal ini berada di Bogor sebanyak 6 pangkalan serta di Depok dan Jakarta ada 4 pangkalan. Bambang menyatakan 10 agen nakal itu telah diberi sanksi berupa pemutusan hubungan usaha. Pertamina juga melayangkan surat peringatan kepada enam agen karena jumlah penyalurannya hanya sedikit.

Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil meminta Pertamina mengevaluasi penyaluran elpiji bersubsidi 3 kilogram. Sofyan menilai selama ini kontrol penyaluran elpiji oleh Pertamina masih lemah. "Pertamina harus umumkan identitas mereka supaya kapok," kata Sofyan. Salah satu opsi yang bisa dilakukan Pertamina adalah dengan mencoret mereka sebagai penyalur resmi elpiji bersubsidi.

Untuk mengawasi harga, pemerintah akan memanfaatkan jaringan yang dimiliki Pertamina. Namun Sofyan tidak merinci tambahan pasokan yang akan disalurkan. Pasokan tersebut akan diberikan di daerah yang mengalami kelangkaan cukup parah. "Di lokasi yang mengalami kenaikan harga berlebihan, di situ pasokannya akan ditambah."

Stok elpiji 3 kilogram di sejumlah agen di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, kosong pada Ahad, 1 Maret 2015. Di gudang CV Loka Jaya Mario Gas, Desa Pecinan, misalnya, hanya tersimpan ratusan tabung elpiji melon kosong. "Sudah dua hari tidak ada kiriman," kata Kepala Gudang CV Loka Jaya, Lukman, kepada Tempo.

Menurut Lukman, kosongnya elpiji melon bukan karena keterlambatan pasokan, melainkan karena meningkatnya konsumsi. Dia mencontohkan, kiriman 1.000 tabung pada Jumat lalu langsung habis dalam sehari. Lukman menduga meningkatkan konsumsi elpiji ini karena Februari yang bertepatan dengan Jumadil Awal dalam penanggalan Hijriyah yang dikenal sebagai bulan baik, sehingga banyak warga menyelenggarakan hajatan pernikahan. "Karena ada hajatan, biasanya pakai satu tabung, sekarang pakai empat tabung," ujar dia.

Pada saat bersamaan, kata dia, pasokan dari Pertamina tidak ada penambahan stok, sedangkan konsumsi meningkat. "Untuk mengatasinya, pertamina harus menambah stok," katanya. Soal harga, Lukman mengatakan harga di tingkat agen tidak ada kenaikan. "Tetap Rp 14.500 per tabung," ucapnya.

Tapi, di tingkat pengecer, harga elpiji naik antara Rp 1.000 hingga 2.000 per tabung. Di Toko Farah, Desa Sanggra Agung, Kecamatan Socah, elpiji melon dibanderol Rp 18.000 per tabung, atau naik Rp 1.000 dari sebelumnya Rp 17.000 per tabung. "Dari sub agen yang biasanya Rp 16.000, sekarang jadi Rp 17.000," kata Faruq, pemilik Toko Farah.

KPPU : Pemerintah Dorong Kenaikan Harga Beras

Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyatakan sejumlah kebijakan pemerintah turut berperan dalam mendorong kenaikan kenaikan harga beras yang oleh Menteri Perdagangan Rachmat Gobel disebabkan permainan mafia. Komisioner KPPU Syarkawi Rauf mengatakan agenda pemerintah untuk mengganti raskin, beras untuk masyarakat miskin, dengan e-money mempengaruhi perilaku pedagang beras. "Pernyataan menteri soal adanya kartel beras juga ikut berpengaruh," kata Syarkawi, Minggu, 1 Maret 2015.

Syarkawai menduga jika memang benar ada sejumlah oknum yang bersekongkol dan memainkan stok dan harga beras, itu merupakan akibat kebijakan pemerintah yang kurang tepat dalam rencana penghapusan raskin. Selain itu, menurut dia, jalur suplai beras yang dimiliki Indonesia juga dinilai sebagai salah satu faktor kenaikan harga beras. "Jalur suplai kita masih oligopolistis. Pada beberapa rantai distribusi, khususnya di penggilingan beras dan pedagang besar, masih dikuasai oleh segelintir orang," ujar Syarkawi.

Menurut dia, karena kecilnya jumlah pengusahan penggilingan dan pedagang besar, mereka bisa dengan bebas memainkan pasokan dan harga jual beras di pasar. Akibatnya, kata dia, peran Bulog sebagai stabilisator harga beras menjadi tidak berjalan. Peran tersebut justru berpindah ke pemilik penggilingan beras dan para pedagang besar. "Kalau masalah ada kartel atau tidak, hingga saat ini kami belum melihat adanya indikator tersebut," kata Syarkawi.

Sebelumnya, Badan Urusan Logistik (Bulog) menyatakan bahwa kenaikan harga beras lebih diakibatkan kekosongan pasokan yang terjadi dalam tiga bulan terakhir. "Sebenarnya Bulog bertugas mengeluarkan 232.000 ton raskin tiap bulan. Akan tetapi, November dan Desember 2014 stoknya tidak ada, hingga Januari masih seperti itu," kata Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog Leli Pritasari Subekti.

Berdasarkan keterangan yang diberikan, kekosongan tersebut terjadi karena adanya keterlambatan musim tanam dan panen yang mundur sekitar satu hingga 1,5 bulan. Naiknya harga beras di pasaran membuat petani juga ikut-ikutan menaikkan harga gabah. Harga gabah kering panen (GKP) kini pada kisaran Rp 4.300-4.400 per kilogram dari sebelumnya Rp 3.800-4.000.

Sejumlah kecamatan di Bojonegoro yang kini memasuki masa panen mengalami kenaikan itu. Terutama dalam tiga pekan terakhir saat kenaikan harga beras di Bojonegoro—kelas medium, seperi jenis Ciherang dan IR65—mencapai Rp 10-11 ribu per kilogram. Sebagai catatan, harga rata-rata tertinggi beras jenis ini di pasaran Rp 9.000 per kilogram.

Menurut Muslih, Kepala Desa Rendeng, Kecamatan Malo, Bojonegoro, harga GKP di desanya kini mencapai Rp 4.300-4.400 per kilogram. Harga ini termasuk tinggi untuk tingkat petani. Sebab, dengan harga Rp 4.000 per kilogram, petani juga sudah untung. ”Jadi ini berkah bagi petani,” katanya. Dia berharap sawah miliknya seluas 1,5 hektare bisa panen rata-rata 6,5 ton per hektare.

Muslih mengatakan, di Kecamatan Malo, rata-rata akan memasuki masa panen pekan kedua dan ketiga. Jika harga beras seperti sekarang ini, keuntungan petani akan cukup besar. Pendapat sama disampaikan Kepala Desa Pager Wesi, Kecamatan Trucuk, Mohammad Hufron. Dia menyebutkan rata-rata harga GKP pada kisaran Rp 4.300-4.400 per kilogram. Sebagai catatan, gabah tersebut sebagian sudah dibeli pedagang di Bojonegoro hingga dari luar kabupaten ini. “Ini harganya lumayan baik,” katanya, Minggu, 1 Maret 2015.Tudingan adanya permainan mafia di balik kenaikan harga beras, seperti yang pernah dilontarkan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, dibantah oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik. Menurut Bulog, kenaikan harga beras saat ini lebih disebabkan adanya kekosongan stok selama tiga bulan antara November-Desember 2014 dan Januari 2015.

Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog Leli Pritasari Subekti mengatakan Bulog bertugas mengeluarkan 232 ribu ton beras miskin tiap bulan. Namun, pada November-Desember 2014, stoknya tidak ada. "Dan masih berlanjut hingga Januari," kata Leli, Sabtu, 28 Februari 2015. Leli menjelaskan stok beras pada November dan Desember sudah ditarik terlebih dulu pada Februari dan Maret 2014. Akibatnya, kata Leli, terjadi kekosongan sebesar 462 ribu ton.

Dengan kondisi seperti itu, Bulog hanya bisa menggelontorkan 71 ribu ton beras pada Desember 2014 dan Januari 2015, sehingga kurang efektif dalam menurunkan harga beras. "Hitungannya, 462 ribu stok yang kosong hanya ditutup dengan 71 ribu. Akhirnya, ya, kurangnendang," kata Leli.

Stok yang berkurang ini semakin diperparah dengan terlambatnya pasokan beras pada Januari akibat launching yang baru diresmikan pada 28 Januari 2015. Dengan demikian, total kekosongan stok beras mencapai hampir 700 ribu ton. Selain itu, adanya isu penghapusan raskin berpengaruh secara psikologis maupun administratif terhadap pemerintah daerah.

Terkait dengan kelangkaan stok beras di pasar, pengamat pertanian Khudori juga berpendapat hal itu terjadi karena faktor alam, bukan ulah mafia beras seperti yang disebut Menteri Rachmat Gobel. Faktor alam yang dimaksud ialah musim paceklik yang berlangsung lama, sehingga mengakibatkan mundurnya jadwal panen raya di Indonesia. Mestinya, kata Khudori, Februari hingga Mei sudah masuk panen raya. Namun, karena hujan datang terlambat, jadwal tanam dan panen ikut mundur 1,5 bulan. Musim pacekliknya lebih lama," kata Khudori.