Monday, September 1, 2014

Asuransi Jiwa Sanggup Raih Untung 76,6 Triliun Dalam 6 Bulan

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat kenaikan pendapatan sebesar Rp 76,6 triliun pada semester I-2014 atau meningkat 11,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Ketua Umum AAJI Hendrisman Rahim mengatakan, di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi dan sikap wait and see dari investor pada masa menjelang pemilu 2014, industri asuransi jiwa tetap tumbuh didorong oleh peningkatan kepercayaan dan kesadaran nasabah mengenai pentingnya asuransi jiwa sebagai perlindungan jangka panjang.

"Kinerja industri asuransi jiwa nasional di tanah air pada kuartal kedua 2014 masih tetap tumbuh didorong oleh peningkatan kepercayaan dan kesadaran nasabah mengenai pentingnya asuransi jiwa," ujar Hendrisman saat acara konferensi pers di The Plaza, Jakarta, Senin (1/9/2014).

Meskipun total pendapatan yang diperoleh dari total pendapatan premi sedikit menurun sebesar 2,5%, namun AAJI juga mencatat adanya peningkatan hasil investasi industri asuransi jiwa secara signifikan sebesar 75,8% menjadi Rp 20,78 triliun dari Rp 11,82 triliun di periode yang sama tahun lalu.

Kinerja total pendapatan premi pada periode ini tercatat sedikit di bawah pencapaian tahun lalu mengingat adanya penurunan total premi bisnis baru sebesar 16,3%.

"Penurunan ini disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi dan masa pemilu 2014 yang membuat nasabah cenderung memilih untuk wait and see dalam berinvestasi," katanya.

Namun demikian, AAJI juga mencatat adanya peningkatan pendapatan premi lanjutan sebesar 25% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu menjadi Rp 23,01 triliun serta jumlah tertanggung individu tetap naik sebesar 6,5% menjadi 11,3 juta orang.

Bisnis Perhotelan Diprediksi Lesu Karena Pemerintah Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas Sebesar Rp. 43 Triliun

Tahun ini, pemerintah melakukan pemotongan anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 43 triliun. Pemotongan berlaku untuk belanja-belanja tidak mendesak seperti perjalanan dinas, seminar, dan semacamnya. Akibatnya, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang turun.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Juli 2014 dari 27 provinsi TPK hotel berbintang mencapai rata-rata 49,09%. Turun 1,81 poin dibandingkan TPK Juli 2013 yang sebesar 50,90%. Dibanding Juni 2014, penurunan mencapai 6,31 poin.

"Dengan adanya pemotongan anggaran perjalanan dinas, seminar, dan konsinyering, TPK hotel berbintang turun. Selama ini acara kan di hotel," ujar Kepala BPS Suryamin dalam konfrensi pers di kantor pusat BPS, Jakarta, Senin (1/9/2014).

Suryamin menambahkan, TPK tertinggi ada di Bali dengan 61,40%. Kemudian diikuti dengan Lampung 58,09% dan DKI Jakarta 56,72%. Untuk yang paling rendah adalah di Gorontalo dengan catatan 28,51%.

Berdasarkan kesepakatan pemerintah dan Badan Anggaran DPR, berikut adalah kriteria pemotongan anggaran sebesar Rp 43 triliun pada tahun ini:

  • Memotong belanja barang dan perjalanan dinas yang tidak mendesak.
  • Meminimalkan pemotongan belanja perjalanan dinas yang menjadi fungsi pokok.
  • Meminimalkan pemotongan belanja bansos yang menjadi prioritas.
  • Meminimalkan pemotongan belanja modal.

Para Pakar Ekonomi Ramai Ramai Kumpul Ke Posko Jokowi Untuh Bahas Uang Triliunan Rupiah

Para pakar ekonomi kumpul di Jalan Cemara 19 yang dulunya menjadi posko Tim Sukses Jokowi-JK saat Pemilu Presiden (Pilpres). Tujuan para ekonom tersebut untuk memberikan masukan kepada Tim Transisi Pemerintahan terkait Rancangan APBN 2015.

Para ekonom yang hadir mulai dari Sri Adiningsih, Fadhil Hasan, Faisal Basri dan ekonom lainnya.

Dipimpin Sri Adiningsih, para ekonom ini banyak membahas permasalahan APBN, mulai dari subsidi BBM yang sangat besar, utang yang besar serta warisan-warisan dari pemerintahan Presiden SBY yang harus dicari jalan keluarnya.

"Seperti warisan carry over dari pemerintahan SBY khususnya pembayaran utang BBM subsidi kepada Pertamina Rp 46 triliun, subsidi pupuk Rp 12 triliun dan Dana Bagi Hasil Migas (DBH) Rp 11 triliun, ini bagaimana cara menyikapi dan jalan keluarnya," kata Ekonom Sri Adiningsih, di Posko Jokowi-JK, Jalan Cemara, Jakarta, Senin (1/9/2014).

Sri yang merupakan guru besar ekonomi UGM ini mengatakan pembahasan juga menyikapi persoalan menyatukan penyusunan APBN 2015 sesuai dengan visi-misi Jokowi-JK.

"Terutama program Indonesia pintar, sehat, kerja, sejahtera dan lainnya. Program ini perlu dana yang besar untuk sukses diimplemtasikan. Ada lagi 3 juta irigasi, pasar tradisional sebanyak 5.000 pasar, tol laut dan banyak lagi. Itu semua perlu dana sangat besar. Kita pernah hitung, untuk infrastruktur perlu Rp 2.000 triliun dalam 5 tahun, belum yang lainnya," ujarnya.

"Karena ada kontrak sosial Jokowi-JK yang mengantarkan beliau menjadi Presiden-Wakil Presiden. Agar bisa melaksanakan kontrak tersebut, salah satunya menaikkan Tax Ratio 1,5%," katanya.

Gara Gara PNS, Pemerintah Harus Keluarkan Uang Triliunan Rupiah Per Tahun

Setiap tahun, belanja pegawai yang secara mayoritas digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) selalu naik. Kenaikan ini terjadi baik dari sisi nominal maupun persentase terhadap total produk domestik bruto (PDB).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dikutip Senin (1/9/2014), dalam kurun waktu 5 tahun terakhir pertumbuhan belanja pegawai mencapai 15,6% per tahun.

Dari realisasi sebesar Rp 112,8 triliun atau 2,3% terhadap PDB pada 2008, belanja pegawai naik menjadi Rp 233 triliun atau 2,5% terhadap PDB pada 2013. Realisasi penyerapannya berkisar antara 90-93% dalam lima tahun tersebut.

Selain pembayaran gaji dan tunjangan, belanja pegawai juga meliputi beberapa komponen lainnya yaitu pembayaran honorarium, vakasi dan lembur, hingga konstribusi sosial yang terdiri dari manfaat pensiun dan asuransi kesehatan.

Untuk gaji dan tunjangan, pada 2008 tercatat sebesar Rp 67,8 triliun, 2009 sebesar Rp 70,7 triliun, 2010 sebesar Rp 81 triliun, 2011 sebesar 91,5 triliun, 2012 sebesar Rp 102,2 triliun, dan 2013 sebesar Rp 114,5 triliun.

Sementara honorarium dan vakasi dari 2008 sebesar Rp 7,8 triliun, naik pada 2009 menjadi Rp 8,5 triliun, 2010 sebesar Rp 14,3 triliun, 2011 sebesar Rp 22,4 triliun, 2012 sebesar Rp 25,8 triliun, dan 2013 sebesar Rp 39,4 triliun.

Pada konstribusi sosial juga terlihat tren peningkatan. Tahun 2008 sebesar Rp 37,3 trililiun, 2009 sebesar Rp 48,5 triliun, 2010 sebesar Rp 52,8 triliun, 2011 sebesar Rp 61,8 triliun, 2012 sebesar Rp 69,9 triliun, dan 2013 sebesar Rp 79 triliun.

Terjadinya peningkatan ini disebabkan beberapa faktor. Antara lain adalah kenaikan gaji pokok PNS setiap tahun, tunjangan fungsional dan struktural, uang lauk pauk, uang makan, pensiun pokok, serta gaji ke 13.

Di samping itu, apa pula faktor remunerasi dalam rangka reformasi birokrasi. Pada 2008, remunerasi hanya meliputi 3 Kementerian/Lembaga (KL) dan meningkat jadi 64 KL pada 2013.

Orang Kaya Indonesia Anti Pegang Rupiah

Membaiknya ekonomi Amerika Serikat (AS) saat ini membuat orang-orang kaya Indonesia berburu dolar dan tidak berminat terhadap mata uang negeri sendiri yakni rupiah.

"Likuiditas kita saat ini sangat ketat, karena ekonomi Amerika sedang membaik, setiap bulan ada 200.000 kesempatan kerja baru, hal tersebut memberikan sentimen positf terhadap dolar AS," ujar Guru Besar Universitas Gajah Mada (UGM) Tony Prasetiantono di Posko Jokowi-JK, Jalan Cemara, Jakarta, Senin (1/9/2014).

Tony mengatakan, dampaknya orang kaya termasuk orang kaya Indonesia lebih senang menyimpan dolar AS daripada rupiah.

"Orang kaya yang punya dana miliaran mana mau pegang rupiah, mau kalau bank memberikan bunga deposito 11%, padahal BI rate saja 7,5%. Sekarang itu mana ada orang kaya bunga depositonya 7,5%, rugi mereka lebih baik pegang dolar," ucapnya.

Apalagi semakin baiknya ekonomi AS menjadi tekanan pada rupiah, sebagai gambaran 2009 angka kemiskinan di AS mencapai 9%, saat ini hanya 6,9%.

"Kalau orang seperti kita yang tidak punya uang banyak, BI rate 7,5% itu saja sudah syukur, kalau bisa di bawah itu. Jika kita tidak memberikan sentimen positif yang membuat capital in flow masuk banyak, rupiah kita akan semakin tertekan," tutupnya.

Wednesday, August 27, 2014

Baru 6 Bulan ... Garuda Sudah Bukukan Kerugian Fantastis 2,4 Triliun Rupiah

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan telah menegur jajaran Direksi PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), termasuk direktur utamanya.

Teguran ini dilayangkan karena maskapai Garuda mengalami kerugian yang sangat besar. Pada semester I-2014, perseroan mencatat kerugian sebesar US$ 211,7 juta atau setara dengan Rp 2,4 triliun.

"Karena kerugian sangat besar. Saya tegur direksi," kata Dahlan di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (28/8/2014).

Garuda saat ini dalam kondisi sulit. Sehingga Dahlan meminta jajaran direksi merumuskan strategi untuk keluar dari kesulitan keuangan. Ia menargetkan rumusan solusi harus sudah ada pada Senin (1/9/2014).

"Saya minta Senin jam 12, ada usulan direksi sekarang untuk atasi keadaan yang sulit," sebutnya.

Terkait masa jabatan Direktur Utama Garuda Emirsyah Satar yang segera habis, Dahlan menyebut harus ada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Pada RUPSLB juga membahas persoalan keuangan yang sedang menimpa Garuda.

"Garuda ini harus ada RUPSLB," katanya.

Rusia Tutup Jaringan Restoran Makan Cepat Saji McDonald

Badan Perlindungan Konsumen Rusia, Rospotrebnadzor, menutup sementara rumah makan cepat saji dari Amerika, McDonald, di Kota Yekaterinburg, Negara Bagian Urals, pada Selasa, 26 Agustus 2014. Seperti dikutip dari kantor berita Reuters, Rabu, 27 Agustus 2014, penutupan ini merupakan kejadian kelima kalinya dalam waktu beberapa minggu terakhir.

Menurut Rospotrebnadzor, pemberhentian izin sementara dilakukan karena adanya temuan beberapa pelanggaran kebersihan di Rusia. Hingga berita ini dimuat, pihak McDonald masih belum bisa dikonfirmasi.

Perwakilan dari Rospotrebnadzor, Natalya Lukyantseva, mengatakan inspeksi dilakukan karena adanya keluhan yang dilayangkan oleh pelanggan. Rospotrebnadzor telah menutup tiga gerai di daerah Moscow dan satu di daerah Stavropol.

Selain Reuters, berita serupa dirilis pula oleh Moscow Time. Media tersebut menyatakan Rospotrebnadzor sedang melakukan penyelidikan terhadap delapan gerai McDonald di daerah Moscow terkait pelanggaran kebersihan.

Penutupan ini dikaitkan dengan sanksi yang diberikan oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat kepada Rusia terkait gerakan militer ke Crimea. Namun, hal itu dibantah oleh Perdana Menteri Rusia Arkady Dvorkovich. Ia menyatakan pemerintah Rusia tidak menutup restauran itu karena hal ini. "Waktu penutupan dan inspeksi terjadi secara kebetulan," kata Dvorkovich.