Sunday, April 23, 2017

Sevel Akhirnya Dijual Senilai 1 Triliun Rupiah Pada Charoen Pokphand

Waralaba yang sempat melejit di tanah air, 7-Eleven harus beralih kepemilikan dari PT Modern Sevel Indonesia (MSI) kepada PT Charoen Pokphand Restu Indonesia (CPRI) yang merupakan entitas dari PT Charoen Pokphand Indonesia (CPI) Tbk. Hal ini ditandai dengan penandatanganan akusisi oleh kedua belah pihak pada 19 April 2017.

Sevel sepakat dialihkan dengan nilai transaksi sebesar Rp 1 triliun. Nilai transaksi melebihi dari 50% dari nilai ekuitas perseroan per 31 Desember 2016. Transaksi rencananya akan diselesaikan pada tanggal 30 Juni 2017 dengan beberapa syarat persetujuan korporasi lewat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), instansi pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kreditur hingga 7-eleven Inc.

7-Eleven alias sevel adalah waralaba yang bergerak pada segmen bisnis restoran dan convenience store. Peralihan yang cukup mengejutkan, karena terjadi ketika waralaba tersebut tengah dalam situasi menurun. Dituliskan dalam keterbukaan informasi tersebut, bahwa sevel sudah mengalami kerugian pada beberapa tahun akhir karena persaingan pasar yang tinggi serta. Sementara pengembangan bisnis memerlukan modal yang besar.

Sempat ditelusuri perkembangan bisnis tersebut di Jakarta. Ditemukan beberapa gerai tutup. Ada berbagai isu yang sempat menjadi indikasi, seperti larangan penjualan alkohol hingga aktivitas nongkrong enggak jajan.

Corporate Secretary 7-Eleven Tina Novita mengkonfirmasi hal tersebut pada awal tahun. Ia menyebutkan bahwa ada penutupan 30 gerai akibat rugi, seiring dengan biaya operasional yang membengkak tak sesuai pendapatan. Penurunan bisnis terjadi sejak 2015, ketika ekonomi nasional juga memang sedang melemah khususnya pada komponen daya beli masyarakat. Di samping itu ada larangan penjualan minuman beralkohol pada 17 April 2015.

Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minol. "Salah satunya minuman beralkohol itu dilarang jadi penjualannya berkurang, penurunan pembelian snack-snack seperti kacang-kacangan juga, dan sebagian karena untuk toko-toko yang performanya turun dia tidak bisa bayar listrik. Supaya kita tidak terlalu rugi banyak, mau tidak mau tutup," ujar Tina.

Tiga puluh gerai 7 eleven tutup sejak awal tahun 2017. Salah satu penyebabnya adalah tidak seimbangnya antara beban operasional dan pemasukan yang diterima. Banyaknya pengunjung yang nongkrong tak berarti banyak barang yang laku dibeli. 7 eleven memang didesain untuk market anak muda yang suka nongkrong. Akan tetapi, masalahnya banyak anak muda yang nongkrong ini hanya jajan sedikit, tetapi menghabiskan waktu yang lumayan lama.

"Karena Sevel sudah disetting sedemikian rupa untuk remaja yang beli satu barang bisa belanja berjam-jam. Memang target market mereka itu di situ tapi apakah target market itu bagus untuk kelangsungan hidup perusahaan, konsep itu yang terjadi," ujar Wakil Ketua Asosiasi Peritel Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta.

Kemudian, ada pula faktor beban biaya listrik dari penggunaan AC, wifi, dan biaya sewa tempat yang harus ditanggung pemilik toko ketika pengunjung memakai fasilitas tersebut. Apabila lebih besar pengeluaran daripada pendapatan, maka perusahaan bisa merugi. "Bisa saja antara income orang nongkorong itu dengan biaya yang dikeluarkan tidak imbang. Intinya antara in dan out itu kalau tidak bagus makanya itu mungkin tutup. Tapi kalau in atau omzet bagus ngapain tutup, pengeluaran atau out itu listrik wifi, sewa tempat, imbang tidak," ujarnya.

Ia mengatakan, bisa saja di gerai tersebut terdapat konsumen yang berbelanja. Akan tetapi, tidak menutup cost yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar bebannya sehingga bisa saja mengevaluasi untuk menutup atau memindahkan ke lokasi yang lebih strategis. "Kita ini bisa hidup kalau antara in (pemasukan) dan out (pengeluaran) kita seimbang, antara uang masuk dan keluar itu seimbang harus ada profitnya. Nah sekarang itu daya beli tidak bagus-bagus sekali sedangkan cost itu makin tinggi. Itu menyebabkan beberapa teman-teman retailer mengeluhkan hal itu," ujar Tutum.

Selain itu, terdapat perbedaan konsep strategi antara Sevel dengan usaha sejenis lain dan minimarket lainnya. Misalnya pemilihan market di lokasi yang lebih mahal daripada yang lain.  Lalu, ada perbedaan strategi bisnis lainnya antara minimarket dengan usaha konvensional dengan convinience store sperti Sevel.

Misalnya jika minimarket konvensional menyiapkan barang-barang kebutuhan rumah tangga, tetapi Sevel atau sejenisnya memang ditargetkan untuk market anak muda yang suka nongkrong dengan belanja yang sedikit tapi ngongkrong berlama-lama. Barang yang dibeli pun hanya berbelanja untuk keperluan di tempat saja tidak ada yang dibawa pulang.

"Misal ibu-ibu ada tidak yang belanja di Sevel untuk membeli keperluan sehari-hari jadi dia beli ke minimarket, beda target konsumennya. Karena Sevel sudah disetting sedemikian rupa untuk remaja yang beli satu barang bisa belanja berjam-jam. Memang target market mereka itu di situ tapi apakah target market itu bagus untuk kelangsungan hidup perusahaan, konsep itu yang terjadi," ujarnya.

Kemudian, ada pula faktor beban biaya listrik, wifi, dan biaya sewa tempat yang harus ditanggung pemilik toko. Apabila lebih besar pengeluaran daripada pendapatan, maka perusahaan bisa merugi. "Bisa saja antara income orang nongkorong itu dengan biaya yang dikeluarkan tidak imbang. Intinya antara in dan out itu kalau tidak bagus makanya itu mungkin tutup. Tapi kalau in atau omzet bagus ngapain tutup, pengeluaran atau out itu listrik wifi, sewa tempat, imbang tidak," ujarnya.

Ia menyebut bisa saja ada konsumen yang datang tapi tidak menutup biaya yang harus dikeluarkan pemilik toko. Atau bisa saja salah satunya akibat pelarangan minuman beralkohol dijual di tokonya mengurangi omzet penjualan karena selama ini turis atau pembeli mencari minuman beralkohol di konvinion.

"Bisa saja orang lagi bisnis kan. Ada salah satu yang mendorongnya adalah minuman beralkohol itu tidak boleh jual, kan selama ini orang beli minuman beralkohol hanya di convinion itu. Untuk orang nongkrong atau tempat tertentu kan lebih gampang di sana. sekarang turis mau belanja dimana, kebiasaan orang itu kan beli di convinience kalau minuman beralkohol itu walaupun tidak minum di tempat ya di bawa pulang, sekarang kan tidak ada, omzetnya hilang. Nah bisa saja faktor itu," ujarnya.

Sebanyak 30 gerai 7 Eleven ditutup pada awal tahun 2017 ini. Akibatnya, Sevel harus mengurangi sejumlah karyawan yang bekerja di toko yang tutup. "Ada pengurangan karyawan di 30 gerai yang tutup," ujar Corporate Secretary PT Modern Putra Indonesia, Tina Novita,.

Meski begitu, dia tidak menyebutkan berapa jumlah karyawan yang terkena dampak penutupan ini. Menurutnya, setiap toko memiliki jumlah karyawan yang berbeda-beda, hal ini tergantung dari besar atau kecilnya toko yang dibuka. "Tergantung besar kecilnya gerai, ada yang gerai besar, menengah, dan kecil jumlah kecil. Kalau toko yang kecil jumlah karyawan sekitar 5-7 orang, kalau yang besar sekitar 9-12 orang," kata Tina.

Seperti diketahui, Sevel mengalami penurunan pendapatan salah satunya karena pelarangan minuman beralkohol di mini market yang terjadi sejak 2015 lalu. Selain itu faktor perlambatan ekonomi, daya saing yang tinggi, dan daya beli konsumer juga menjadi faktor lain. Daripada perusahaan terus mengalami kerugian karena harus membayar biaya operasional karena listrik, dan sewa tempat akhirnya perusahaan melakukan evaluasi lokasi yang strategis. Beberapa toko yang harus tutup itu karena sewanya akan tutup tahun ini ditambah pertimbangan pendapatan yang tidak mencapai target.

Ada pula toko yang harus pindah lokasi karena sewanya tidak dapat diperpanjang akibat pemiliknya melakukan pengembangan di lokasi itu. Nantinya jika ada perbaikan situasi ekonomi, perusahaan akan mengavaluasi untuk melakukan ekspansi. "Itu merupakan hal yang wajar, resiko bisnis seperti itu, nanti pada saat ekonomi membaik kita akan mengevaluasi untuk melakukan ekspansi," ujar Tina.

Monday, April 17, 2017

Disneyland Akan Dibangun Di Boyolali Senilai Rp. 6 Triliun

Taman hiburan Disneyland akan dibangun di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Menurut Bupati Boyolali, Seno Samudro, telah ada MoU alias nota kesepahaman untuk membangun Disneyland di salah satu Kabupaten di Jawa Tengah itu.. "MoU sudah Desember tahun lalu," ujar Seno. Menurut Seno, telah disiapkan lahan sekitar 100 hektare untuk membangun Disneyland. Selain itu, Seno menjelaskan, proyek itu akan digarap Disneyland dengan beberapa pihak lain. Lantas, berapa nilai proyek tersebut?

"Rp 6 triliun. Disneyland hanya 23% saja, ada beberapa vendor lain," tutur Seno. Taman hiburan Disneyland akan dibangun di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Pihak Istana Kepresidenan angkat bicara soal rencana investasi ini. Adapun nilai investasi wahana hiburan ini seluruhnya berasal dari investor asing. Dalam pembangunan Disneyland, investor asing akan bermitra dengan pengembang lokal. Seno menuturkan kajian kelayakan sudah dilakukan pihak Disneyland. Dia mengungkapkan dalam proyek Disneyland ini terdapat beberapa investor, salah satunya Universal Studio akan menjadi pemegang saham hingga 20 persen.

"Indonesia membuka secara luas terhadap investasi yang mempunyai multiplier effect kepada pembangunan daerah," ujar Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, di komplek Istana Kepresidenan, Senin (17/4/2017). "Kalau Disneyland atau apapun membawa perbaikan ekonomi bagi daerah termasuk di Boyolali, termasuk kan di sana dikembangkan nanti menjadi triangle Solo, Klaten, Yogyakarta, kalau kemudian Boyolali menjadi berkembang, itu akan menjadi lebih baik," lanjut Pramono.

Pramono menambahkan, investasi Disneyland cukup besar dan pemerintah terbuka dengan rencana itu. "Kalau memang Disneyland ada kan ini investasi cukup besar. Kita sangat terbuka dan mengharapkan, kalau memang benar ya Alhamdulillah," kata Pramono.

Bupati Boyolali, Seno Samudro, mengatakan telah ada MoU alias nota kesepahaman untuk membangun Disneyland di salah satu Kabupaten di Jawa Tengah itu. "Mou sudah Desember tahun lalu," ujar Seno.

Menurut Seno, telah disiapkan lahan sekitar 100 hektare untuk membangun Disneyland. Selain itu, Seno menjelaskan, proyek itu akan digarap Disneyland dengan beberapa pihak lain. Lantas, berapa nilai investasi proyek tersebut? "Rp 6 triliun. Disneyland hanya 23% saja, ada beberapa vendor lain," tutur Seno.

Dia mengungkapkan pembangunan Disneyland di Boyolali tidak memiliki kaitan dengan pembangunan Walt Disney di Lido, Bogor. Menurut dia, bila pembangunan Disneyland berjalan lancar, potensi pariwisata di Jawa Tengah akan semakin membaik. Seno menjanjikan kemudahan kepada investor bila ingin berinvestasi di Boyolali, khususnya dalam proses administrasi. Dia mengaku siap melaksanakan instruksi presiden dengan mempercepat proses perizinan investasi yakni paling lama tiga jam.

Selain itu, Boyolali tengah menyiapkan kereta gantung dengan biaya sekitar Rp 120 miliar. Dia mengungkapkan pihaknya kini tengah serius untuk menggarap potensi investasi dari sektor pariwisata. Dia menganalisis, alasan investor asing masuk ke Jawa Tengah sebabkan karena murahnya biaya tenaga kerja dan amannya iklim investasi dan politik. Pada bulan lalu, dia melanjutkan, Boyolali juga tengah menandatangani proyek investasi senilai Rp 16 triliun.

Dua tahun terakhir, tren penanaman modal asing (PMA) di Boyolali mencatatkan peningkatan. Pada 2015 dan 2016, nilai investasi PMA yang masuk mencapai Rp 117 miliar dan Rp 300 miliar. Sedangkan, nilai penanaman modal dalam negeri pada 2015 dan 2016 masing-masing mencapai Rp 1,09 triliun dan Rp 693,63 miliar.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan untuk meningkatkan daya tarik investor asing masuk ke Jawa Tengah, kini pemerintah daerah tengah menggenjot perbaikan infrastruktur, khususnya jalan dan listrik. Selama tiga tahun-tahun berturut-turut, pihaknya menggelontorkan anggaran hingga 300 persen untuk infrastruktur. Ganjar menilai perbaikan infrastruktur akan menjadi akselerasi bagi pertumbuhan ekonomi.

Sebagai informasi, seperti yang dikutip dari laman resmi, Hong Kong Disneyland Resort merupakan perusahaan patungan Hong Kong International Theme Parks Limited, pemerintah Hong Kong dan The Walt Disney Company. Hingga akhir 2015, komposisi saham Hong Kong Disneyland Resort yakni 53 persen dipegang pemerintah dan 47 persen dimiliki The Walt Disney Company. Tak hanya Boyolali, dalam waktu dekat, Lido melalui Grup MNC juga akan melakukan pembangunan wahana hiburan dengan menggandeng Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump.

Berdasarkan catatan Bisnis, korporasi milik Hary Tanoesoedibjo melalui MNC Land sedang mengembangkan MNC Lido City, sebagai destinasi liburan dan gaya hidup terintegrasi dengan luas 3.000 hektare. Adapun taman hiburan yang akan dibangun Grup MNC di Lido, Bogor, merupakan theme park bertaraf internasional yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2019. Namun, taman hiburan tersebut tidak terkait dengan Walt Disney Co, seperti Disneyland California, Disneyland Paris, Disneyland Hong Kong, Disney Resort Tokyo, dan Disney Resort Shanghai.

Pembangunan di Lido itu akan menghadirkan theme park kelas dunia pertama di Indonesia. Kedua proyek di Bali dan Lido ini juga akan menampilkan resor premium dan lapangan golf signature Trump Hotels yang pertama di Asia. Sebelumnya, Hary mengungkapkan bila Indonesia mampu meningkatkan kualitas hotel dan taman hiburan, jumlah pebisnis dan pelancong dari luar negeri berpotensi bertambah. Dia menilai dari sisi posisi wilayah, Indonesia memiliki letak strategis sebagai tempat yang layak dikunjungi wisatawan mancanegara.

Terlebih di kawasan itu juga sudah dikembangkan triangle, meliputi Solo-Klaten-Jogja sehingga, jika kemudian Boyolali masuk ke dalamnya, potensi berkembangnya lebih besar. Menurut Pramono, jika Boyolali masuk tiga daerah investasi itu, ada kemungkinan akan menjadi lebih baik, terutama bagi masyarakat di dalamnya. ”Kalau memang Disneyland ada, kan ini investasi cukup besar. Kita sangat terbuka dan mengharapkan, kalau memang benar, ya, alhamdulillah,” ucap Pramono.

Monday, April 3, 2017

Sri Mulyani: Negara Jangan Terlalu Banyak Ngatur

Intervensi negara di bidang ekonomi tak selalu berdampak baik. Dominasi negara yang terlampau besar justru menghambat kemajuan, bahkan merusak. Tak ada negara yang maju karena pemerintahnya dominan.  Negara bisa maju kalau perusahaan-perusahaan swasta diberi kebebasan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Maka, swasta termasuk usaha kecil dan menengah (UMKM), harus didorong untuk mandiri, jangan bergantung pada bantuan pemerintah.

Demikian diungkapkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam Seminar Ekonomi Makro di kantor PT Astra Internasional Tbk, Jakarta, Senin (2/4/2017). Apakah ini sinyal ketidak setujuan atas aturan tarif bawah dan atas pada industri transportasi seperti taksi dan penerbangan ?

"Pemerintah punya (anggaran belanja) Rp 2.080 triliun enggak akan mungkin bisa menyelesaikan semua problem di Indonesia. Dan enggak ada di negara mana pun, pemerintahnya dominan lalu bisa maju. Negara yang maju karena private-nya (swasta) maju. Makanya negara jangan terlalu banyak ngatur," kata Sri Mulyani. China, Rusia dan Arab Saudi ?

Ia menambahkan, dalam 10 tahun terakhir daya beli masyarakat Indonesia meningkat hingga lebih dari 2 kali lipat. Pendapatan per kapita yang 1 dekade lalu masih di bawah US$ 2.000/tahun kini sudah tumbuh sampai hampir US$ 4.000/tahun. Ini peluang pasar yang besar bagi pengusaha kecil dan menengah.

"Kalau Indonesia tadinya rata-rata income US$ 1.500 jadi hampir US$ 4.000, beli baju dulu dua kali setahun sekarang empat kali, itu jadi marketnya. UMKM harus fight luar biasa, capture market, semua lihat potensi merebut dompet yang sama, itu kompetisi," ucapnya.

Kreativitas adalah senjata UMKM untuk bisa naik kelas. Dengan adanya peningkatan penghasilan, kini masyarakat melakukan berbagai kegiatan dengan cara yang berbeda. Inilah peluang yang harus ditangkap para pelaku UMKM. Jangan mengandalkan bantuan pemerintah untuk maju, tapi buat inovasi untuk mengambil pasar.

"Swasta yang bagus pandai mencium peluang. Ada ide, ada kebutuhan. Sama-sama makan, tapi delivery-nya beda, tempatnya beda. Orang kegiatannya tetap sama, makan, mandi. Tapi dulu habis mandi enggak pakai hairdryer sekarang pakai. Dulu pakai hairdryer sendiri, sekarangg manggil orang. Dulu sepatu punya 2, sekarang pagi siang malm sepatunya lain-lain," tutupnya

Laba Bersih Jababeka Naik 29 Persen pada 2016

Laba Bersih PT Jababeka Tbk (KIJA) meningkat 29 persen sebesar Rp426,5 miliar pada 2016, dibanding Rp331,4 miliar pada 2015.  KIJA membukukan pendapatan sebesar Rp2.931 miliar pada 2016, turun 7 persen dibanding 2015. Bidang Real Estat & Property mengalami penurunan penjualan sebesar 6% menjadi Rp1.101 miliar pada 2016, terutama disebabkan menurunnya kontribusi penjualan lahan industri dan bangunan pabrik standar (standard factory buildings) dan rumah toko. Meski demikian, terjadi peningkatan kontribusi penjualan kavling, perumahan dan apartemen.

Pendapatan dari pilar Infrastruktur menurun 8% menjadi Rp1.723 miliar sebagai akibat dari penurunan kontribusi penjualan listrik, dikarenakan adanya kebocoran di salah satu boiler mesin pembangkit listrik.

Sementara itu pendapatan dari jasa infrastruktur lainnya (penyediaan air, pengolahan air limbah dan manajemen estat) dan dry port masing‐masing meningkat 5% dan 26% selama 2016. Pendapatan dari Leisure & Hospitality membukukan kenaikan 2% menjadi Rp106,5 miliar pada 2016. Pendapatan berulang (recurring revenue) dari infrastruktur ini menyumbang 59% terhadap total pendapatan konsolidasi pada 2016, tidak berubah secara persentase dibanding 2015.

Secara absolut laba kotor perseroan mengalami penurunan sebesar 10% menjadi Rp1.243 miliar di 2016. Marjin laba kotor konsolidasi untuk 2016 tercatat sebesar 42,4%, sedikit turun dibandingkan dengan 44,2% pada 2015. Penurunan ini terutama disebabkan hasil dari bauran produk (product mix) dalam Pilar Real Estat & Property. Kontribusi dari penjualan lahan kavling di Kendal dan apartemen cukup memengaruhi pencapaian marjin laba kotor keseluruhan untuk Real Estat & Property yang turun menjadi 76% pada 2016, dibanding 82% pada 2015.

Sementara itu, marjin laba kotor untuk Infrastruktur dan Leisure Hospitality masing‐masing tetap pada kisaran 21% dan 41% pada 2016, dibandingkan dengan 21% dan 42% masing‐masing pada 2015. Meskipun terjadi penurunan pendapatan dan laba kotor, Jababeka membukukan laba bersih sebesar Rp426,5 miliar pada 2016, meningkat 29% dibanding Rp331,4 miliar pada 2015. Faktor utama peningkatan ini adalah efek dari keuntungan selisih kurs sebesar Rp132,7 miliar yang dibukukan pada 2016, dibanding dengan rugi selisih kurs sebesar Rp116,2 miliar di 2015.

Keuntungan selisih kurs neto tersebut merupakan jumlah dari keuntungan/kerugian selisih kurs pendanaan dan keuntungan dari kontrak lindung nilai (hedging), serta keuntungan kerugian selisih kurs operasi, yang dapat ditemukan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian 2016 yang diaudit.

Dalam hal penjualan real estat secara pemasaran (marketing sales), KIJA membukukan Rp1,56 triliun pada 2016, melampaui 11% target sebesar Rp 1,4 triliun dan juga melebihi 50% dari pencapaian 2015 sebesar Rp1 triliun. Pada 2016, penjualan di Cikarang tetap menjadi kontributor utama dalam marketing sales dengan Rp1,15 triliun seluas 21 hektar, sejalan dengan target 2016.

Pencapaian marketing sales yang menggembirakan dari Kendal sebesar Rp359 miliar (dengan luas 26 hektar) jauh melampaui target 2016 sebesar Rp 250 miliar, ikut menambah hasil penjualan secara signifikan di Cikarang.  Terakhir, Tanjung Lesung dan produk lainnya juga menambahkan marketing sales 2016 sebesar Rp55 miliar.

PT Jababeka Tbk adalah pelopor pengembang kawasan industri terpadu di Cikarang yang mengembangkan kota industri ramah lingkungan dan terlengkap di Indonesia. Luas kawasan sebesar 5.600 hektar ini dihuni oleh lebih dari 1.650 perusahaan multinasional dari 30 negara dengan jumlah pekerja lebih dari 700 ribu orang. Kawasan ini juga dilengkapi dengan pusat pendidikan seperti President University, kawasan perumahan dan komersial, lapangan golf, medical city, botanical garden, dan fasilitas pendukung lainnya.

PT Jababeka Tbk juga merupakan satu‐satunya kawasan industri terpadu yang memiliki anak usaha yang bergerak di bidang energi yaitu PT Bekasi Power dan dry port pertama di Indonesia.

Sunday, April 2, 2017

Maybank Indonesia Bagikan Dividen Rp 389,6 Miliar

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank Indonesia) membagikan keuntungan dari laba (dividen) sebesar Rp389,6 miliar kepada para pemegang saham usai menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Kantor Pusat Maybank Indonesia di Senayan, Jakarta.

RUPST menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun keuangan yang berakhir 31 Desember 2016. Sebesar 1 persen atau Rp19,4 miliar digunakan sebagai “Dana Cadangan Umum”, guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas dan pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan.

Sebesar 20 persennya diusulkan untuk dibagikan sebagai Dividen Tunai dengan total sebesar Rp389.6 miliar atau sebesar Rp5,75 per saham. Sisanya sebesar 79 persen atau Rp1.5 triliun- ditetapkan sebagai “Laba Ditahan” Perseroan.

Di tengah kondisi perekonomian yang melambat dan iklim bisnis yang penuh tantangan, Perseroan berhasil menutup tahun 2016 dengan hasil yang menggembirakan, yaitu mampu membukukan kenaikan laba bersih sebesar 71 persen menjadi Rp1,95 triliun pada periode 31 Desember 2016, dari Rp1,14 triliun yang dicapai pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pencapaian ini adalah merupakan rekor tertinggi yang pernah diraih Perseroan.

RUPST juga menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Di Dewan Komisaris, RUPST menyetujui pengunduran diri Tan Sri Dato’ Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor sebagai Presiden Komisaris Perseroan dan menyetujui pengangkatan Datuk Abdul Farid bin Alias selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk menjadi Presiden Komisaris.

RUPST juga menyetujui pengangkatan Edwin Gerungan menjadi Komisaris Perseroan. Sementara di jajaran Direksi, RUPST menyetujui pengangkatan Restiana Ie Tjoe Linggadjaya sebagai Direktur Perseroan menggantikan Ghazali Mohd Rasad, yang berakhir masa jabatannya.

RUPST juga menyetujui pengangkatan kembali Dhien Tjahajani sebagai Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan dan Corporate Secretary serta sebagai Direktur Independen dan juga mengangkat Effendi sebagai Direktur Perseroan. "Kami menyampaikan terima kasih kepada Tan Sri Megat dan Ghazali untuk dedikasinya yang luar biasa kepada Maybank Indonesia dan mengucapkan selamat bergabung kepada anggota baru Dewan Komisaris dan Direksi," kata Taswin Zakaria, Presiden Direktur Maybank Indonesia dalam keterangan resmi, Minggu (2/4).

"Mereka memiliki komitmen yang sama untuk membawa Maybank Indonesia menjadi penyedia layanan keuangan terkemuka di Indonesia yang sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah masyarakat, selaras dengan misi humanising financial services," tambahnya. Dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan maka susunan lengkap Dewan Komisaris dan Direksi menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris
  • Datuk Abdul Farid bin Alias:Presiden Komisaris.
  • Spencer Lee Tien Chye: Komisaris.
  • Edwin Gerungan: Komisaris.
  • Umar Juoro: Komisaris Independen.
  • Budhi Dyah Sitawati: Komisaris Independen.
  • Achjar Iljas: Komisaris Independen.

Direksi
  • Taswin Zakaria: Presiden Direktur
  • Thilagavathy Nadason: Direktur.
  • Jenny Wiriyanto: Direktur.
  • Dhien Tjahajani: Direktur Kepatuhan, Hukum dan Corporate Secretary
  • Eri Budiono: Direktur.
  • Irvandi Ferizal: Direktur.
  • Restiana Ie Tjoe Linggadjaya: Direktur.
  • Effendi: Direktur.

Aturan Proteksi Tarif Taksi Online Adalah Hambatan Bagi Kreatifitas Serta Sebabkan Ekonomi Biaya Tinggi

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) buka suara perihal aturan batas tarif angkutan yang disediakan oleh layanan taksi darin (online) di Indonesia. Menurut Hipmi, seharusnya pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tidak perlu mengeluarkan aturan yang membatasi besaran tarif. Aturan tersebut justru dinilai mempersulit industri kreatif berkembang di Indonesia.

"Kita khawatir, revisi ini hanya akan menjadi pintu masuk pihak-pihak tertentu yang bisnisnya konvensional untuk memberangus inovasi di industri kreatif," ujar Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan BPP Hipmi Anggawira dalam keterangan tertulisnya, Minggu (2/4).

Menurut Anggawira, sebaiknya Kemenhub tidak perlu menetapkan tarif batas bawah taksi online lewat revisi Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan PM Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Dalam beleid tersebut tertuang setidaknya 11 Poin aturan taksi online yang mengalami revisi diantaranya penetapan tarif batas bawah dan tarif batas atas. Anggawira menilai tarif tersebut sebaiknya diserahkan saja ke mekanisme pasar. Sebab dengan persaingan tersebut, justru konsumen yakni masyarakat luas juga yang diuntungkan.

"Pandangan Hipmi jelas. Tarif transportasi, utamanya online itu, tidak perlu diatur-aturlah. Serahkan saja ke mekanisme pasar. Mereka yang tidak kompetitif dan tidak mau melakukan inovasi dan menolak model bisnis terbaru ya memang harus tersingkir. Ini kan sudah eranya persaingan terbuka," ujar Anggawira.

Anggawira mengatakan, meski tarifnya sangat terjangkau, pelayanan angkutan online sejauh ini sangat bagus dan nyaman. "Sebab itu, pengaturan ini akan menjadi disinsentif bagi taksi online," jelasnya. Dia mengatakan, inovasi yang menguntungkan dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional semestinya didukung. "Kita tidak tolak pengaturan tapi jangan sampai dibikin sulit dan dihambat, lalu melemahkan daya saing angkutan nasional kita," ungkap Anggawira.

Anggawira mengingatkan, 11 poin penting aturan taksi online yang direvisi oleh pemerintah semangatnya untuk justru mempersulit dan meningkatkan biaya investasi serta biaya operasional taksi online. "Misalnya ada kewajiban memiliki pool, bengkel, STNK atas nama perusahaan dan sebagainya. Ini jelas-jelas semangatnya mempersulit dan mau menyamakan dengan taksi konvensional," terangnya.

"Kita khawatir sektor lain juga diberangus juga dengan regulasi nanti oleh pelaku usaha konvensional misalnya finansial teknologi, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Kreatifitas anak-anak muda jadi mati," tegas Anggawira. Sebab itu, Hipmi meminta Kemenhub tidak perlu melakukan revisi aturan yang sifatnya memberangus industri kreatif. "Apalagi bisnis-bisnis online atau daring ini banyak melibatkan anak-anak muda. Tentu ini merisaukan anak-anak muda. Mereka takut berkreasi sebab regulasi ke depan bisa memberangus mereka. Kita minta Kemenhub kaji ulang, serahkan saja ke pasar," pungkasnya.

Polemik transportasi berbasis aplikasi daring memasuki era baru. Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 32 Tahun 2016 sebagai payung hukum bagi layanan tersebut yang sampai saat ini masih menjadi kontroversi akan diberlakukan per 1 April 2017 nanti. Transportasi daring dianggap menggerus pendapatan moda transportasi konvensional yang tidak inovatif dan tidak efisien sehingga menimbulkan berbagai penolakan. Pelaku transportasi konvensional menuntut pemerintah juga mengatur transportasi daring demi keadilan dan kesetaraan dalam bisnis transportasi.

Dari tinjauan utilitarianisme, keberadaan transportasi daring sebenarnya mampu meningkatkan utilitas sosial-ekonomi di masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Deloitte pada 2015 menunjukkan bahwa keberadaan transportasi berbasis aplikasi online telah memangkas biaya transaksi (transactional cost) serta memangkas ekonomi biaya tinggi dan secara tidak langsung ikut mendukung program presiden dalam menghapus hambatan dalam berbisnis.

Pengguna diuntungkan dengan tidak dibebani biaya-biaya yang sebenarnya tidak berhubungan dengan penggunaan jasa secara langsung, biaya operasional bengkel dan pangkalan misalnya maupun tingginya margin laba yang diambil oleh perusahaan taksi konvensional. Pengemudi pun diuntungkan dengan penghematan BBM karena tidak perlu berputar-putar mencari penumpang.

Selain itu, masih dari penelitian yang sama, transportasi daring terbukti menurunkan waktu tunggu yang diperlukan pengguna jasa transportasi menjadi 4,46 menit. Dibandingkan waktu tunggu untuk transportasi konvensional sebesar 7,79 menit.

Transportasi daring mengurangi asimetris informasi antara pengemudi dengan pengguna layanan. Penggunaan peta digital sebagai acuan penentuan tarif dengan berdasarkan estimasi jarak, memberikan kepastian bagi pengguna layanan. Dengan demikian, ini memperkecil peluang moral hazard pengemudi.

Manfaat sosial-ekonomi dari transportasi daring ini semakin terasa dengan fakta bahwa bisnis ini turut membantu menyerap tenaga kerja. Sampai awal 2017, jumlah mitra yang bergabung dengan Go-Jek saja (belum ditambah Grab dan Uber) telah mencapai angka 250 ribu orang di seluruh Indonesia. Belum lagi ditambah kenaikan dari utilitas kendaraan. Kendaraan yang selama ini menganggur dapat dimaksimalkan utilitasnya oleh pemilik kendaraan dengan dioperasikan sebagai transportasi daring. Kenaikan pendapatan (dan daya beli) pemilik kendaraan nantinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dengan segala kemudahan yang ditawarkan, ini tentunya membuat konsumen beralih dari transportasi konvensional ke transportasi daring. Hal tersebut kemudian menimbulkan kesenjangan dalam bisnis transportasi. Pemerintah lalu menerbitkan Permenhub Nomor 32 Tahun 2016. Sayangnya, aturan itu dianggap tidak lebih dari sekadar usaha mengkonvensionalkan transportasi online. Meski telah dilakukan dua kali uji publik, peraturan ini masih menimbulkan kontroversi. Beberapa poin dalam aturan yang diteken Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi justru dianggap kontraproduktif dan semata-mata menguntungkan perusahaan transportasi konvensional.

Poin-poin tersebut di antaranya, pertama, keharusan penggunaan nama perusahaan pada surat tanda nomor kendaraan (STNK) kendaraan yang dioperasikan. Poin ini tidak relevan dengan bisnis transportasi daring. Dalam transportasi daring, perusahaan dalam hal ini provider hanya berperan sebagai penghubung antara pemilik kendaraan dengan pengguna. Risiko kendaraan berikut perawatannya tetap berada pada pemilik kendaraan.

Balik nama kendaraan kepada provider tidaklah relevan karena konsep ride sharing yang ditawarkan oleh bisnis ini, sesuai namanya berbagi tumpangan, hanya sekedar mempertemukan antara pemilik kendaraan sebagai pemberi tumpangan dengan pengguna layanan sebagai penumpang. Kedua, terkait penerapan kuota kendaraan. Tampak jelas pada poin ini, pemerintah mempengaruhi pasar transportasi dari sisi penawaran. Alasannya untuk menjaga keseimbangan permintaan dan ketersediaan dari layanan transportasi daring dengan transportasi konvensional. Padahal, pasar sebenarnya akan jauh lebih efisien tanpa adanya pengaruh pada penawaran maupun permintaan.

Kebijakan pembatasan kuota ini, justru terlihat sebagai usaha pemerintah untuk mempertahankan “kelangkaan” transportasi. Dampak kelangkaan tersebut adalah harga yang relatif tinggi dibandingkan jika permintaan dan penawaran menemukan keseimbangannya sendiri tanpa intervensi. Dari sisi tenaga kerja, pembatasan kuota akan berakibat pada terbatasnya jumlah tenaga kerja yang diserap. Konsumen tentunya dirugikan dengan kelangkaan ini terkait dengan waktu tunggu layanan yang pasti akan bertambah.

Ketiga, terkait penentuan harga atas-bawah yang diatur dengan peraturan daerah setempat. Transportasi daring diwajibkan menerapkan harga pada rentang yang sama dengan transportasi konvensional. Padahal jelas kedua jenis bisnis ini memiliki proses bisnis yang berbeda. Perusahaan transportasi konvensional perlu membuat pangkalan, biaya perawatan, dan operasional kantor lainnya sehingga biaya-biaya tersebut nantinya ikut ditanggung oleh konsumen. Sebaliknya, layanan transportasi online jauh lebih efisien karena konsumen tidak diperlukan biaya-biaya tambahan tersebut.

Kebijakan penentuan harga dengan peraturan daerah cenderung menguntungkan perusahaan transportasi konvensional karena dalam proses penetapan tarif angkutan peranan perusahaan lebih besar daripada konsumen dan pemerintah daerah. Dan lagi-lagi, yang dirugikan adalah konsumen yang diharuskan membayar dengan tarif lebih tinggi dibandingkan harga yang ditawarkan oleh transportasi daring selama ini.

Memang benar, di era pasar bebas seperti sekarang, pemerintah perlu turut campur untuk menanggulangi kesenjangan dan menciptakan keadilan. Namun, kebijakan tersebut seharusnya tidak melulu harus memperlakukan segala sesuatu secara sama, untuk dua hal yang sebenarnya berbeda. Sudah sepatutnya kebijakan yang dibuat lebih berorientasi kepada yang memberikan kontribusi lebih banyak ke masyarakat.

Hal ini senada dengan kajian utilitarianisme, inovasi transportasi daring yang kehadirannya lebih banyak memberikan manfaat dibandingkan biaya sosial ekonomi harus didukung. Yang seharusnya dilakukan adalah memperluas manfaatnya bukan malah mengekangnya. Integrasi transportasi konvensional dengan transportasi daring dapat dilakukan untuk memperluas manfaat sekaligus menutup kerugian yang timbul.

Kolaborasi yang dilakukan oleh Blue Bird dengan Go-Jek serta Express dengan Uber dapat dijadikan contoh sukses pada jenis angkutan taksi. Blue Bird dan Express menjadi mitra Go-Jek dan Uber dalam menyediakan kendaraan sekaligus pengemudi. Utilitas kendaraan dan tenaga kerja yang dimiliki taksi konvensional meningkat karena pada saat idle dapat dihubungkan dengan calon pengguna layanan yang memesan melalui aplikasi. Dengan sistem ini, semua pihak diuntungkan. Konsumen memperoleh layanan dengan cepat karena supply yang melimpah, Go-Jek dan Uber mendapatkan tambahan armada dalam skala yang besar, perusahaan taksi dan pengemudi tentunya memperoleh peningkatan pendapatan.

Keberhasilan sistem ini ditunjukkan dengan kenaikan harga saham kedua perusahaan tersebut. Sejak bergabung dengan Go-Jek pada awal Februari 2017, harga saham Blue Bird cenderung naik. Jika harga pada akhir Januari 2017 berkisar di angka 2.780, harga tersebut meroket hingga menembus angka 4.000 pada Maret.

Meskipun mungkin ada banyak faktor yang mempengaruhinya, tidak bisa dipungkiri kolaborasi dengan Go-Jek merupakan salah satu faktor dominan dalam peningkatan proyeksi pasar dan keyakinan analis keuangan atas kinerja keuangan Blue Bird di masa depan. Pemerintah dapat melakukan mediasi dan imbauan kolaborasi seperti di atas pada skala yang lebih besar. Perusahaan-perusahaan taksi di level daerah dianjurkan untuk menjadi mitra seiring invasi layanan transportasi daring ke daerah, alih-alih melakukan demonstrasi penolakan. Pendekatan yang sama dapat pula diterapkan untuk ojek pangkalan.

Untuk transportasi konvensional jenis angkot dan bis umum, perlu dicermati bahwa penurunan penggunaannya oleh masyarakat bukan semata-mata diakibatkan dengan adanya transportasi daring tetapi juga dari buruknya pelayanan yang diberikan.  Faktor ketidakprofesionalan, keamanan, dan kenyamanan masih menjadi masalah besar yang menyebabkan keengganan konsumen dalam menggunakan jenis transportasi tersebut. Padahal dengan jangkauan jarak yang lebih jauh, tarif yang dikenakan jauh lebih murah dibandingkan transportasi daring.

Masih banyaknya kejahatan di angkutan umum, supir yang ugal-ugalan, armada yang tidak layak, serta kebiasaan “ngetem” memerlukan pembenahan yang lebih sistimatis. Solusinya dengan akuisisi operator angkot oleh perusahaan daerah sekelas BUMD yang khusus mengurusi transportasi.  Dengan membentuk perusahaan atau konsorsium di tingkat daerah, pengelolaan angkutan umum akan lebih terfokus dan profesional serta lebih memahami kebutuhan daerah setempat. Pemodalannya dapat diambilkan dari penyertaan modal oleh perusahaan-perusahaan setempat karena problem transportasi erat kaitannya dengan kemajuan suatu daerah.

Bank Mega Bagi Deviden Sebesar Setengah Laba Bersih

Kinerja keuangan PT Bank Mega Tbk boleh dibilang biasa-biasa saja, bahkan pertumbuhannya cenderung stagnan. Namun, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memutuskan untuk tetap membagikan dividen kepada pemegang saham. Tidak tanggung-tanggung, dividen yang disebar bahkan mencapai separuh dari laba bersih perseroan pada tahun buku 2016.

Laba bersih perseroan tahun lalu tercatat sebesar Rp1,16 triliun atau meningkat 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu Rp1,06 triliun. "RUPS Bank Mega menetapkan membagikan dividen tunai sebesar Rp578,95 miliar kepada pemegang saham. Pembagian dividen akan dilakukan kemudian," ujar Direktur Utama Bank Mega Kostaman Thayib, Jumat (31/3). Sekadar gambaran, sepanjang tahun lalu, bisnis Bank Mega tumbuh tipis. Dari sisi dana pihak ketiga (DPK), misalnya, tercatat tumbuh hanya 2,7 persen. Perolehan giro naik 8,9 persen menjadi Rp5,6 triliun. Tabungan tumbuh 6,8 persen menjadi Rp10,7 triliun

"Secara kumulatif, DPK menjadi sebesar Rp51,07 triliun hingga akhir 2016 dari posisi tahun sebelumnya, yakni Rp49,74 triliun. Ini kontribusinya dari kenaikan dana murah," imbuh dia.  Pertumbuhan tipis DPK membuat total aset Bank Mega hanya meningkat 3,4 persen dari semula Rp68,23 triliun menjadi Rp70,53 triliun.

Adapun, dari sisi kredit, alih-alih bertumbuh. Penyaluran kredit sepanjang tahun lalu malah turun 12,7 persen dari Rp32,4 triliun menjadi hanya Rp28,28 triliun. Bersamaan dengan itu, rasio kredit macet (Non Performing Loan/NPL) Bank Mega membengkak dari 2,81 persen menjadi 3,44 persen pada akhir tahun lalu.

Beruntung pendapatan bunga bersihnya masih positif 5,6 persen menjadi Rp3,5 triliun. Di sisi lain, Bank Mega mampu mengendalikan beban operasional hanya di kisaran Rp3,8 triliun. "Penurunan beban operasional terutama disebabkan karena reversal mark to market surat berharga, penurunan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) serta penurunan beban provisi dan komisi," jelas Kostaman.

Selain memutuskan membagikan dividen, RUPS juga menetapkan memperpanjang masa jabatan untuk empat komisaris melalui pengangkatan kembali Dewan Komisaris Bank Mega.  Empat orang Dewan Komisaris tersebut, yakni Yungky Setiawan sebagai Komisaris Utama, Achjadi Ranuwisastra sebagai Komisaris Independen, Lambock Victor Nahattands sebagai Komisaris Independen, dan Darmadi Sutanto sebagai Komisaris.

Berdasarkan keputusan RUPS, keempat komisaris tersebut akan berakhir masa jabatannya pada tahun ini, namun kemudian diperpanjang sampai dengan tahun 2022 mendatang. PT Bank Mega Tbk optimis dapat menyeret turun rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) pada kisaran 2,14 persen di tahun ini, meskipun NPL sempat membengkak pada akhir tahun lalu dari semula 2,81 persen di 2015 menjadi 3,44 persen di 2016.

Direktur Utama Bank Mega Kostaman Thayib mengatakan, perusahaan telah memetakan beberapa strategi supaya rasio NPL mampu dikendalikan. Salah satunya, pengalihan kredit ke sektor lain hingga memanfaatkan sentimen perbaikan ekonomi di tahun ini.

Untuk pengalihan kredit ke sektor lain, Kostaman menyebutkan, Bank Mega melirik beberapa sektor sebagai diversifikasi, seperti ritel pangan, konsumsi, pariwisata, konstruksi, dan properti. Hal ini dilakukan lantaran sepanjang tahun lalu, kucuran kredit Bank Mega banyak ke sektor komoditas, namun harga komoditas yang tak cukup baik membuat rasio NPL terkerek.

"Diharapkan, sektor komoditas membaik, sehingga tahun ini rasio NPL bisa turun. Tetapi kami tidak bisa mengharapkan (pemberian kredit ke) sektor komoditas saja maka kami juga masuk ke sektor lain," ujar Kostaman di Menara Bank Mega, Jakarta, Jumat (31/3).  Adapun untuk sektor ritel, Bank Mega membidik penyaluran kredit kepada pengusaha ritel pangan yang memasok hasil produksi ke sejumlah merchant yang telah menjadi rekanan Bank Mega, yakni PT Trans Retail Indonesia atau Carrefour.

Tak ketinggalan, Bank Mega juga menargetkan pertumbuhan penyaluran kredit ke sektor konsumsi, yakni dengan membidik peningkatan nasabah pengguna kartu kredit. Hal ini dilakukan mengingat sektor konsumsi menyedot sekitar 25 persen dari total penyaluran kredit Bank Mega. Untuk peningkatan sektor konsumsi ini, Kostaman menargetkan, jumlah nasabah kartu kredit dapat meningkat dari semula 8,2 juta di tahun lalu menjadi 8,7 triliun di sepanjang tahun ini.

Lalu, selain melancarkan upaya-upaya di tingkat internal, Bank Mega juga mengharapkan perbaikan rasio NPL dari sentimen perbaikan ekonomi yang pada tahun ini diperkirakan akan membaik dibandingkan tahun lalu. "Banyak pebisnis mengatakan tahun ini akan lebih baik. Kalau membaik, pendapatan naik jadi nasabah bisa membayar kredit," imbuh Kostaman.

Bersamaan dengan target perbaikan rasio NPL, Bank Mega berharap pertumbuhan kredit akan meningkat, yakni Rp28,3 triliun di tahun lalu menjadi Rp33 trilin di tahun ini atau naik 16,6 persen.  Sementara itu, dana pihak ketiga (DPK) ditargetkan menanjak 7,63 persen menjadi Rp55 triliun dari sebelumnya Rp51,1 triliun di tahun lalu. Adapun, peningkatan DPK dibidik dari pertumbuhan giro mencapai Rp6,1 triliun, tabungan mencapai Rp12,7 triliun, dan deposito Rp36,2 triliun di tahun ini.

Kemudian, aset dibidik tumbuh tujuh persen dari Rp70,5 triliun menjadi Rp75,5 triliun. Dengan begitu, laba bersih ditargetkan ikut terkerek 3,44 persen menjadi Rp1,2 triliun di tahun ini dari sebelumnya Rp1,16 triliun