Wednesday, August 27, 2014

Baru 6 Bulan ... Garuda Sudah Bukukan Kerugian Fantastis 2,4 Triliun Rupiah

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan telah menegur jajaran Direksi PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), termasuk direktur utamanya.

Teguran ini dilayangkan karena maskapai Garuda mengalami kerugian yang sangat besar. Pada semester I-2014, perseroan mencatat kerugian sebesar US$ 211,7 juta atau setara dengan Rp 2,4 triliun.

"Karena kerugian sangat besar. Saya tegur direksi," kata Dahlan di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (28/8/2014).

Garuda saat ini dalam kondisi sulit. Sehingga Dahlan meminta jajaran direksi merumuskan strategi untuk keluar dari kesulitan keuangan. Ia menargetkan rumusan solusi harus sudah ada pada Senin (1/9/2014).

"Saya minta Senin jam 12, ada usulan direksi sekarang untuk atasi keadaan yang sulit," sebutnya.

Terkait masa jabatan Direktur Utama Garuda Emirsyah Satar yang segera habis, Dahlan menyebut harus ada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Pada RUPSLB juga membahas persoalan keuangan yang sedang menimpa Garuda.

"Garuda ini harus ada RUPSLB," katanya.

Rusia Tutup Jaringan Restoran Makan Cepat Saji McDonald

Badan Perlindungan Konsumen Rusia, Rospotrebnadzor, menutup sementara rumah makan cepat saji dari Amerika, McDonald, di Kota Yekaterinburg, Negara Bagian Urals, pada Selasa, 26 Agustus 2014. Seperti dikutip dari kantor berita Reuters, Rabu, 27 Agustus 2014, penutupan ini merupakan kejadian kelima kalinya dalam waktu beberapa minggu terakhir.

Menurut Rospotrebnadzor, pemberhentian izin sementara dilakukan karena adanya temuan beberapa pelanggaran kebersihan di Rusia. Hingga berita ini dimuat, pihak McDonald masih belum bisa dikonfirmasi.

Perwakilan dari Rospotrebnadzor, Natalya Lukyantseva, mengatakan inspeksi dilakukan karena adanya keluhan yang dilayangkan oleh pelanggan. Rospotrebnadzor telah menutup tiga gerai di daerah Moscow dan satu di daerah Stavropol.

Selain Reuters, berita serupa dirilis pula oleh Moscow Time. Media tersebut menyatakan Rospotrebnadzor sedang melakukan penyelidikan terhadap delapan gerai McDonald di daerah Moscow terkait pelanggaran kebersihan.

Penutupan ini dikaitkan dengan sanksi yang diberikan oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat kepada Rusia terkait gerakan militer ke Crimea. Namun, hal itu dibantah oleh Perdana Menteri Rusia Arkady Dvorkovich. Ia menyatakan pemerintah Rusia tidak menutup restauran itu karena hal ini. "Waktu penutupan dan inspeksi terjadi secara kebetulan," kata Dvorkovich.

P&G Khawatir Akan Pembatasan Produk Impor Di Modern Market dan Pasar Tradisional

Procter and Gamble (P&G) meminta Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menjelaskan perihal Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Ketentuan yang menjadi perhatian produsen barang-barang konsumsi itu adalah Pasal 22 Ayat 1 yang mewajibkan toko modern dan pusat perbelanjaan memasarkan produk dalam negeri paling sedikit 80 persen dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan

“P&G khawatir implementasi aturan itu akan memberikan dampak bagi produk-produk mereka,” kata Kepala Pusat Harmonisasi Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan, Djatmiko Bris Witjaksono, usai pertemuan United States-ASEAN Business Council (US-ABC) hari ini, Rabu, 27 Agustus 2014.

Selain terkenal dengan barang-barang konsumsinya seperti sampo Pantene, Head and Shoulders, dan Rejoice, P&G juga memproduksi parfum Hugo Boss dan Gucci. Mereka memproduksi pula produk perawatan kulit SK-II dan Olay serta produk busana Dolce&Gabbana.

Menanggapi pertanyaan P&G, menurut Djatmiko, Menteri Lufti menjelaskan bahwa peraturan tersebut sedang ditinjau ulang agar tak menyulitkan pebisnis lokal, investor asing, maupun perusahaan manufaktur dari luar. Selain itu, Kementerian Perdagangan juga ingin menutup celah kongkalikong dalam pemberian dispensasi.

Meski mewajibkan toko modern dan pusat perbelanjaan memasarkan minimal 80 persen produk dalam negeri, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 itu tetap memberikan dispensasi. Pasal 22 ayat 2 menyebutkan dalam keadaan tertentu Menteri dapat memberikan dispensasi dengan mempertimbangkan rekomendasi dari forum komunikasi pelaku usaha.

Perusahaan Amerika Serikat lain yang juga hadir dalam pertemuan itu adalah Google, Johnson and Johnson, Microsoft, General Motors, dan Caterpillar. Sebagian perusahaan menanyai pandangan Indonesia terhadap ASEAN setelah tahun 2015. “Mereka ingin tahu masalah e-commerce dan jasa, seperti tenaga kerja terampil di bidang kesehatan seperti perawat,” kata Djatmiko. Menteri Lutfi lantas menampilkan gambaran umum bahwa ASEAN akan berkembang secara agresif menjadi pasar yang potensial.

Masalah pembangunan infrastruktur ditanyakan oleh Caterpillar. Sedangkan General Motors menanyakan perihal prospek industri otomotif. Ada pula perusahaan yang meminta penjelasan ihwal produk-produk pangan seperti jagung. “Mendag memberikan gambaran mengenai kondisi pasar ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi kawasan,” ujar dia.

Pertemuan US-ABC adalah rangkaian acara pertemuan menteri-menteri ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Ministers’ Meeting) ke-46 pada 25-28 Agustus 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar. Mereka hendak mematangkan rencana pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Pertemuan dibuka dengan perundingan level Senior Economic Officials Meetings yang berlangsung hingga Ahad. Setelah itu, dilanjutkan dengan pertemuan tingkat menteri pada 25-28 Agustus 2014.Setelah tingkat menteri, pertemuan dilanjutkan dengan pertemuan bilateral antara ASEAN dengan enam negara mitra serta pertemuan multilateral antara ASEAN dengan Cina, Jepang dan Korea Selatan (ASEAN+3).

Selain itu, ada pula perundingan ASEAN dengan regional Mekong yang merupakan bagian dari kerja sama BIMP-EAGA (Brunei, Indonesia, Malaysia, Philipines-East ASEAN Growth Area).Konsep MEA dicetuskan pertama kali dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-9 pada 2003 di Bali. Ketika itu, para pemimpin ASEAN menyepakati Bali Concord II yang memuat tiga pilar untuk mencapai visi ASEAN 2020, yaitu ekonomi, sosial-budaya, dan politik-keamanan.

Terkait dengan pilar ekonomi, upaya pencapaian visi ASEAN 2020 diwujudkan dalam bentuk MEA. Kerja sama ini merupakan komitmen untuk menjadikan ASEAN antara lain sebagai pasar tunggal dan basis produksi serta kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, seluruh negara ASEAN harus melakukan liberalisasi perdagangan barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, serta arus modal. Pada 2007, pemimpin ASEAN menyepakati percepatan implementasi MEA dari 2020 menjadi 2015. Lantas, dirumuskanlah cetak biru MEA yang dibagi ke dalam empat tahap mulai dari 2008 hingga 31 Desember 2015.

Masyarakat Ekonomi ASEAN Permudah Koruptor Untuk Kabur

Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso mengatakan salah satu tantangan besar pemerintahan Indonesia periode 2014-2019 adalah bergabungnya Indonesia pada Asean Community yang akan dimulai pada 1 Januari 2015. "Ada beberapa hal fundamental yang harus menjadi perhatian dan dipersiapkan," kata dia , Rabu, 27 Agustus 2014.

Dengan adanya asas free movement of people serta free movement of capital, koruptor berpeluang melarikan diri bersama harta jarahan ke negara-negara jiran. Padahal, kata Agus, Indonesia menerapkan sistem hukum Eropa Kontinental. Di lain pihak, negara jiran memberlakukan rezim hukum Common Law. Dengan demikian, ada prinsip-prinsip hukum yang tidak selaras sehingga kerap menimbulkan dispute.

"Kondisi ini menjadi tantangan berat aparat penegak hukum untuk mencegah, apalagi membawa pulang kembali hasil jarahan koruptor sebagai asset recovery," ujarnya.

Selain itu, pemerintah diminta segera menyelesaikan administrasi kependudukan melalui e-KTP dan nomor induk kependudukan. Tujuannya agar Indonesia tidak mudah disusupi penduduk dari negara-negara jiran yang berpotensi membangun jaringan terorisme, mafia narkoba, penjualan manusia, pembalak hutan dan mafia tambang.

Hal penting lainnya yang harus tersedia, menurut PPATK, adalah proses transaksi secara modern, yaitu melalui transaksi berbasis kartu dan sistem perbankan. Langkah ini dipercaya mampu melindungi masyarakat dari peredaran uang palsu.

Proses sertifikasi tanah juga mendesak dilakukan karena tanah menjadi bentuk aset yang paling sering dijadikan sarana investasi, baik untuk menyimpan uang legal maupun ilegal. Menurut Agus, data tanah yang akurat disertai sistem pendaftaran tanah dapat mencegah penggunaan tanah sebagai sarana pencucian uang.

"Yang patut diperhatikan juga adalah perlunya Bank Indonesia meningkatkan pengawasan terhadap keluar masuknya fisik uang asing," kata Agus. Ia menjelaskan pengawasan terhadap importir serta eksportir uang kertas asing, pedagang valuta asing, dan pembawa uang kertas lintas batas harus diatur dengan baik agar masyarakat terhindar dari berbagai jenis kejahatan penipuan.

PPATK sedang menyusun kerangka National Risk Assessment (NSA) yang mampu memetakan risiko-risiko sitem keuangan nasional. "Diharapkan NRA bisa diselesaikan sebelum tahun ini berakhir," ujarnya.

Monday, August 25, 2014

Mayoritas Pemegang Saham PT Cipaganti Citra Graha Tbk Tolak Laporan Keuangan Perusahaan

Mayoritas pemegang saham PT Cipaganti Citra Graha Tbk (CPGT) menolak laporan keuangan perusahaan tahun lalu. Menurut Direktur PT Cipaganti Citra Graha, Toto Moeljono, para pemegang saham menginginkan laporan keuangan yang rinci. "Baru kali ada laporan keuangan yang ditolak," ujarnya di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin 25 Agustus 2014.

Dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham, sebanyak 89,4 persen tidak menyetujui dan tidak mensahkan laporan keuangan. Para pemegang saham menginginkan penjelasan ihwal keterkaitan antara PT Cipaganti Citra Graha Tbk dengan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (KCKGP).

Koperasi Cipaganti mulai menarik dana dari masyarakat sejak 2008. Koperasi itu menawarkan bagi hasil tetap 1,6-1,9 persen perbulan untuk investasi minimal Rp 100 juta per
tenor 1-5 tahun. Tawaran imbal hasil tetap yang lebih tinggi dari bunga deposito itu membuat warga tergiur.

Hingga pertengahan 2014 tercatat 8.700 mitra koperasi dengan nilai total investasi Rp 3,2 triliun. Namun tak semua janji bagi hasil bisa dibayar. Mulai Maret 2014, Koperasi tak lagi
membayar semua tagihan bagi hasil.

Menurut Toto, pemegang saham menyoroti apakah PT Cipaganti Citra Graha Tbk ikut membayar dana nasabah Koperasi Cipaganti. Sebabnya ada sekitar 4 persen saham koperasi Cipaganti di PT Cipaganti Citra Graha Tbk. "Saya rasa itu bagus, karena pemegang saham peduli dengan perusahaan," kata Toto.

Pemegang saham, kata Toto, tidak tergiur dengan adanya peningkatan keuntungan perusahaan pada 2013. Pemilik saham justru lebih khawatir pada kejelasan transaksi pada laporan keuangan tersebut.

Toto juga menjelaskan bahwa pembagian deviden untuk para pemegang saham masih menunggu disahkannya laporan keuangan tahun buku 2013. "Setelah laporan keuangan disahkan baru diputuskan apakah pembagian deviden akan dilakukan atau tidak," tutur Toto.

Jokowi Akan Bangun Jalan Tol Untuk Dorong Pembangunan Kelautan

Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Andi Widjojanto, menegaskan program pembangunan tol laut masih menjadi prioritas kerja presiden terpilih Joko Widodo. "Masih jadi prioritas karena ini konsep unggulan yang ditawarkan dari visi misi Jokowi terkait dengan doktrin poros maritim," ujar Andi di Rumah Transisi, Menteng, Jakarta, Minggu (24/8/2014).

Menurut Andi, proyek besar ini akan diagendakan bisa dimulai tahun 2016 atau 2017. Pada tahun 2014-2015 calon presiden terpilih akan memulai dengan rancangan bangunan dengan memperkuat pembangunan di Indonesia bagian Timur.

"Pertama kita akan memperkuat jalur antara Makassar, Maluku, Biak dengan dimulai dengan rancangan bangunan," jelasnya. Rancangan pembangunan tol laut ini rencananya diperkuat dengan memperkuat rancangan satu pelabuhan besar. Tujuan pembangunan pelabuhan besar ini untuk melayani dan mempermudah akses niaga dari negara-negara Pasifik bagian selatan ke negara Asia Timur.

Andi menuturkan pembangunan ini tidak semata-mata untuk Indonesia tetapi untuk membuka akses ke beberapa regional. Dipilihnya daerah timur dalam rancangan pembangunan tol laut dengan mempertimbangkan beberapa aspek. Diantaranya tersedia lahan yang memadai, sengketa lahan masih minim, kota di bagian timur Indonesia masih belum padat dan akses langsung ke daerah Samudera Pasifik.

Tim transisi mengaku masih menghitung estimasi biaya dengan para pihak lain mulai dari segi inftrastruktur baik listrik, pabrik semen, pembangunan rel kereta api ganda hingga pelabuhan.

Data Kependudukan Awal dari Pelayanan Publik

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman menyatakan, data kependudukan merupakan awal dari pelayanan publik. Dengan data kependudukan yang akurat, maka masyarakat dapat memperoleh pelayanan dari institusi publik maupun swasta dengan baik.

"Sumber pelayanan publik berawal dari data kependudukan. Harus akurat dan diakui keabsahannya. Data yang akurat memiliki 2 kriteria, yaitu semua penduduk tercatat dan tidak ada data yang ganda," kata Irman di Gedung Bursa Efek Indonesia, Senin (25/8/2014).

Meskipun demikian, Irman mengaku upaya mewujudkan data kependudukan yang akurat bukan hal yang mudah. Sebab, Indonesia merupakan negara yang luas wilayahnya sangat besar dan jumlah penduduk yang tidak sedikit.

"Untuk mewujudkan ini perlu kerja keras sungguh-sungguh. Sampai hari ini belum bisa mewujudkan 100 persen data tunggal. Data tunggal hanya kita bisa jamin bagi penduduk yang merekam data KTP Elektronik dengan merekam sidik jari dan iris matanya," ujar Irman.

Lebih lanjut, Irman mengungkapkan hingga saat ini baru 95 persen penduduk Indonesia yang telah merekam data, sidik jari, dan iris matanya untuk dimasukkan ke dalam data KTP Elektronik. Adapun 5 persen penduduk belum merekam.

"Kami sudah melakukan 172 juta perekaman. Lebih dari 1 juta perekaman dilakukan lebih dari 1 kali. Ada perubahan nama, tanggal lahir, dan status perkawinan. Tidak mungkin kita keluarkan lebih dari 1 data. Bisa kena pidana atau sanksi denda, kalau tidak salah 6 tahun pidana atau Rp 75 juta denda," sebut Irman.