Sunday, July 23, 2017

Ekonomi Tumbuh Tapi Daya Beli Terjun Bebas

Ekonomi Indonesia disebut sudah mengalami perbaikan. Perlahan ekonomi terus menanjak, sesuai dengan data-data yang dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS) setiap periodenya. Hingga kuartal I-2017, ekonomi tumbuh 5,01%. Akan tetapi, kalangan dunia usaha, khususnya di sektor ritel mengeluhkan penjualan yang kian lesu. Asumsinya daya beli masyarakat ternyata terus menurun.  Kondisi tersebut memang membingungkan.

Asumsi pertama adalah cara mengukur pertumbuhan ekonomi itu sendiri yang didalamnya termasuk unsur financial capital yang memiliki konsekuensi setiap pertambahan modal masuk kedalam negeri (baca : uang yang masuk) akan secara otomatis membuat perekonomian naik. Tapi benarkah demikian? Pada sebuah contoh dimana seorang pemodal memasukan uangnya sebesar satu milyar dollar ke pasar uang dengan membeli saham dipasar modal, ekonomi memang tumbuh tapi tidak ada multiplier effect yang dirasakan masyarakat atau apabila pemodal tersebut hanya mengendapkanya pada instrumen deposito, bank tidak perlu gelisah untuk menyalurkan tambahal modal raksasa tersebut melalui kredit karena cukup dengan membeli SBI dari pemerintah yang memiliki imbal bunga lebih tinggi daripada suku bungan deposito. Bank sudah mendapatkan profit, disini ekonomi tumbuh diatas kertas tapi secara nyata tidak tumbuh.

Asumsi kedua adalah pertumbuhan ekonomi indonesia sjak sepuluh tahun terakhir ini selalu ditopang dengan belanja masyarakat yang berarti bahwa penambahan penghasil kaum pekerja (baca UMR) akan secara langsung mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang mana pertumbuhan upah telah dipatok sesuai dengan inflasi plus sekian persen. Kebijakan ini masuk akal selama pemerintah menerapkan rezim harga murah bukannya melakukan proteksi harga seperti penerapan batas bawah harga pada industri tertentu. Selama ini justru rezim harga murah lebih diterapkan pada bahan makanan yang tujuannya untuk mendukung harga tenaga kerja yang murah.

"Itu juga memang banyak yang mengatakan pertumbuhannya oke diatas 5% tapi daya beli rendah, indikatornya apa?," kata Darmin di kantornya, Jakarta, Minggu (23/7/2017). Begitu juga yang dirasakan oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution. Menurutnya, ritel tak bisa jadi rujukan kondisi daya beli masyarakat secara umum.

Darmin mengakui ada perlambatan pertumbuhan di sektor ritel. Artinya ada kenaikan, namun tidak sebesar 5-6 tahun yang lalu. Asumsi dunia usaha kata Darmin berdasarkan data pada akhir Juni 2017, saat Lebaran. "Siapa yg belanja saat Lebaran? tidak ada lagi yang beli baju waktu lebaran. lebaran itu libur selama 10 hari," jelasnya.

Asumsi lain menyebutkan ada peralihan ke belanja online. Darmin menyadari adanya peningkatan belanja dengan metode baru tersebut, akan tetapi hingga sekarang belum ada data transasksi dengan lengkap. "Saya tetap tidak bermaksud mengatakan pertumbuhan bisnis ritel yang menurun itu salah. Itu betul, tapi tidak sejauh itu," terang Darmin.

Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) optimis, sektor ritel akan kembali tumbuh tinggi pada Juli 2017, di mana datanya akan keluar pada awal Agustus mendatang. "Apakah belanja turun atau pertumbuhannya turun apa enggak? Jangan buru-buru menyimpulkan, tunggu datanya selesai," tukasnya.

Tidak hanya itu, ekspor juga dimungkinkan kembali normal. Baik ekspor hasil industri maupun pertanian. Saat menjelang maupun setelah Lebaran, aktivitas perdagangan memang jauh berkurang. "Boleh jadi karena diukur di bulan syawal (momen lebaran), memang tidak terjadi transaksi. Tapi setelah syawal, kita percaya transaksi akan normal," pungkasnya

Friday, July 21, 2017

Analisa Mati Suri Bisnis Retail dan Mall

Ramadan dan Idul Fitri biasanya menjadi dongkrak pertumbuhan ekonomi selama setahun. Pasalnya, kebutuhan yang tinggi membuat konsumsi masyarakat melesat, dan menggenjot roda perputaran uang. Namun nyatanya, pada Lebaran tahun ini kondisi permintaan barang dan jasa yang terjadi di masyarakat malah mengalami stagnasi bahkan cenderung turun. Hal tersebut terindikasi dari turunnya penjualan pedagang, perusahaan ritel serta permintaan kredit bank untuk segmen konsumer.

Fenomena ini menjadi lampu kuning bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pasalnya, konsumsi masyarakat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Laju inflasi pada Juni 2017 sebesar 0,69 persen secara bulanan (month to month/mtm) merupakan yang terendah selama tiga tahun terakhir. Padahal, periode tersebut merupakan momen Ramadan dan Lebaran, di mana biasanya inflasi tinggi karena daya beli masyarakat yang juga meningkat.

Pelemahan daya beli masyarakat itupun diakui oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani, ia mengatakan bahwa hampir semua perusahaan ritel mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Tahun ini, menurut Hariyadi, daya beli masyarakat memang jauh menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Ukurannya memang pada saat hari raya Idul Fitri. Hampir semua pengusaha menyatakan keluhannya bahwa ada penurunan yang cukup signifikan dibanding tahun lalu," ujar Hariyadi saat dihubungi, Senin (10/7). Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi Lukman juga menilai, pemerintah perlu mengantisipasi penurunan daya beli yang terus terjadi. Menurut dia, untuk menarik pertumbuhan diperlukan sinkronisasi antara kebijakan ekonomi makro dan mikro.

"Kenapa investment grade bagus, cadangan devisa bagus, pertumbuhan ekonomi bagus tapi kok ritelnya agak jelek. Nah, ini yang harus kita cari kenapa tidak ada hubungannya. Ini yang sementara belum terjawab," tanyanya.

Adhi melanjutkan, pemerintah harus sadar jika kondisi seperti ini sudah agak rawan sehingga perlu diantisipasi segera supaya tidak berkelanjutan. "Daya beli masyarakat ini yang perlu diantisipasi pemerintah. Kalau sudah terlanjur, agak berat untuk mengangkat lagi," ungkapnya. Adhi berharap tidak ada ancaman PHK bagi industri makanan dan minuman terkait imbas penurunan daya beli masyarakat.

"Saya dengar dari ritel beberapa sudah mengurangi. Untuk industri makanan minuman saya belum dengar ada PHK. Mudah-mudahan tidak terjadi, tapi kita harus antisipasi kelemahan ekonomi ini bersama pemerintah," katanya. Menurunnya tingkat konsumsi masyarakat Indonesia selama semester I juga terlihat dari landainya permintaan kredit perbankan segmen khususnya segmen otomotif.

Direktur Konsumer PT Bank CIMB Niaga Tbk Lani Darmawan, mengatakan penurunan paling dalam untuk kredit konsumer terjadi untuk portfolio kredit otomotif kendaraan roda empat, penurunan permintaan kredit segmen tersebut pada semester I tahun ini diperkirakan bisa mencapai minus 10 persen.

Kendati demikian menurutnya, segmen kredit konsumer lainnya yakni Kredit Pemilikan Rumah (KPR) maupun Kredit Tanpa Agunan (KTA) dan Kartu Kredit (KK) masih bisa diandalkan dengan masing-masing pertumbuhan mencapai 10 persen dan 15 persen. Optimisme itu terdorong berkat insentif yang datang pertengahan tahun ini dimana Bank Indonesia (BI) telah memberikan pelonggaran terhadap aturan bunga kartu kredit.

"Tapi kami juga monitor apakah akan ada perlambatan di kuartal III dan total semester II, karena adanya kekhawatiran daya beli masyarakat yang menurun. Dan kita lihat apakah penurunan bunga kartu kredit akan bisa tetap menggairahkan penggunaan kartu kredit sebagai metode pembayaran," ujar Lani.

Melemahnya sentimen konsumen terhadap ekonomi juga disertai peningkatan kekhawatiran langkanya lapangan kerja. Kekhawatiran tersebut terukur dalam Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) Juni 2017 hasil survei Danareksa Research Institute turun sebesar 0,9 persen menjadi 98,2.

Kepala Ekonom Danareksa Research Institute, Damhuri Nasution mengatakan, konsumen merasa kondisi ekonomi saat ini melemah. Selain itu, konsumen merasa kelangkaan lapangan kerja di dalam negeri semakin meningkat. Pada IKK bulan Juni, persentase konsumen yang merasakan kekhawatiran pada kelangkaan lapangan kerja meningkat dari 32,1 persen pada Mei 2017 menjadi 32,7 persen selama Juni 2017.

Sementara itu, untuk komponen pembentuk IKK Juni 2017 tercatat menurun, yaitu Indeks Situasi Sekarang (ISS) yang turun sebesar 1,3 persen menjadi 78,7 dan Indeks Ekspektasi (IE) yang turun 0,7 persen menjadi 112,9. "Konsumen memberi penilaian yang lebih buruk terhadap keadaan ekonomi lokal dan ekonomi nasional saat ini. Selain itu, optimisme konsumen melemah pada lapangan kerja dan pendapatan keluarga enam bukan mendatang," ujar Damhuri.

Menurut Ekonom Indef Dzulfian Safrian penurunan daya beli masyarakat kali ini disebabkan oleh beberapa faktor, baik sisi permintaan (demand) maupun penawaran (supply). Dari sisi demand, ia mengatakan penyebab pertama adalah tekanan kenaikan biaya hidup yang dialami masyarakat khususnya karena wacana kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan juga harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Wacana kenaikan harga BBM dan TDL, saya duga membuat masyarakat menahan diri alias eman-eman mengonsumsi uangnya karena mereka berekspektasi akan terjadi kenaikan biaya hidup yang cukup signifikan dalam dua pos pengeluaran ini," jelasnya. Selain itu kenaikan dua biaya ini juga membuat masyarakat harus menata ulang pengeluaran mereka sebagai respon kenaikan biaya transportasi dan energi. Terlebih karena pendapatan mereka tidak ikut naik signifikan sehingga tidak ada jalan lain selain berhemat.

"Sepertinya tekanan inflasi paling kuat terjadi di kalangan masyarakat bawah, khususnya yang terkena dampak penyesuaian harga TDL untuk kelas 900 V dan sebagian kelas 450 V" katanya. Faktor lainnya, ia menduga terdapat perubahan perilaku masyarakat yang mulai beralin belanja menggunakan sistem online ketimbang ke pasar atau toko.

"Alhasil, sebagaimana dilaporkan oleh para bisnis retail terjadi pelemahan yang cukup signifikan dalam penjualan mereka, khususnya selama Lebaran kemarin jika dibanding Lebaran tahun sebelumnya," ujarnya. Perubahan perilaku ini adalah sinyal kuat yg harus ditangkap pemerintah bagaimana merespon perkembangan digitalisasi ekonomi, khususnya aktivitas ekonomi yang berbasis online. "Yang harus dilakukan pemerintah adalah menyediakan segenap peraturan untuk mengatur kompetisi dan berjalannya berbagai bisnis online yang sedang menjamur seperti ini," jelasnya.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengatakan adanya penurunan penjualan ritel di beberapa pusat perbelanjaan. Pelemahan daya beli masih menjadi momok sepinya pusat perbelanjaan. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menjelaskan, dirinya telah mendapat laporan ihwal penurunan daya beli ini dari pengelola pusat perbelanjaan di kota besar. Penurunan penjualan ini juga disebutnya terjadi di kota kecil, namun tidak setajam di kota-kota besar.

Memang, daya beli menjadi faktor utama. Namun, ia juga berharap pengelola pusat perbelanjaan mau melakukan inovasi agar pengunjung tak sepi, seperti mengubah tata letak dan pengaturan tenant (mixed use). "Dulu pernah ada pusat belanja yang dulu ramai terus turun. Siklus akan seperti itu jika tidak ada inovasi. Pusat belanja Indonesia sekarang itu harus ada perubahan mengenai mix-nya, misal perpaduan antara foodcourt dan sinema, bagaimana mix yang dilakukan," kata Enggartiasto ditemui Kementerian Perdagangan, Senin (17/7).

Namun, jika segala upaya telah dilakukan, ia berharap pelaku usaha tak perlu memaksakan diri untuk meramaikan tempatnya. Sebab, daya beli masyarakat tentu memiliki siklusnya masing-masing. "Memang tidak bisa diingkari ada yang menurun, tapi jangan dipaksakan karena konsumen sudah cerdas. Yang bisa dilakukan pemerintah adalah memperbaiki daya beli, seperti nanti akan ada gaji PNS ke-13 dan selesainya pengeluaran keluarga yang besar-besar karena uang sekolah," imbuhnya.

Senada dengan Enggartiasto, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Stefanus Ridwan menyebut bahwa pengelola mal harus sadar bahwa kini masyarakat tidak sekadar belanja di pusat perbelanjaan. Adapun, saat ini mal dianggap sudah menjadi pusat bermacam-macam kegiatan.

Menurutnya, mal dengan sifat ini yang disebut bisa bertahan. Bahkan, ia juga bilang ada beberapa mal yang tenant-nya sudah terisi penuh namun masih diminati penyewa. "Sebenarnya ini tergantung kreativitas kami, masyarakat itu datang ke mal untuk apa," jelasnya. Selain inovasi, pusat perbelanjaan juga dituntut untuk berkoordinasi dengan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) demi meladeni penurunan daya beli. Ia pun yakin solusi ini bisa jalan, mengingat 293 dari 312 mal yang ada di Indonesia merupakaan pusat perbelanjaan menengah ke bawah.

"Saya kira di sana kan bukan hanya orang sekadar belanja ya, jadi pengelola harus berpikir apa saja yang bisa dilakukan," pungkas Ridwan.  Para pedagang baju muslim di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta Pusat, mengaku omzetnya rontok 70 persen - 80 persen setelah lebaran berakhir.
"Kami bingung, penjualan turun 70 hingga 80 persen," tutur penjual pakaian muslim, sarung dan mukena, Devi (25 tahun) di Blok A Tanah Abang.

Ia mengeluhkan, omzetnya sebelum lebaran mampu mencapai Rp500 juta per bulan, namun setelah lebaran berakhir penjualannya bahkan tak mencapai Rp100 juta per bulan. Sebetulnya, penjualan pakaian muslim tahun lalu juga tercatat turun. "Dibandingkan tahun lalu, penurunan tahun ini cukup besar," katanya.

Hal yang sama juga dialami pedagang pakaian muslim, Dinny (20) yang omzetnya turun hingga 50 persen. Ia mengeluhkan, maraknya aktivitas penjualan daring yang membuat anjloknya omzet tahun ini dibandingkan tahun lalu. "Sekarang sudah zamannya jual beli dengan daring, pembeli juga sudah malas datang langsung ke toko," imbuh Dinny.

Makanya, ia pun memutuskan mencoba aktivitas jual beli daring untuk mengurangi omzetnya yang kurang. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengaku, mendapatkan laporan terkait penurunan daya beli yang menjadi momok sepinya pusat perbelanjaan di kota besar.  "Dulu pernah ada pusat belanja yang ramai terus turun. Siklus akan seperti itu jika tidak ada inovasi. Pusat belanja Indonesia sekarang itu harus ada perubahan mengenai mix-nya, misal perpaduan antara foodcourt dan sinema, bagaimana mix yang dilakukan," paparnya awal pekan ini.

Thursday, July 13, 2017

Analisa Matinya Glodok Kawasan Bisnis Terbesar Asia

Sejak tahun 1970-an, kawasan Glodok sudah kesohor sebagai pusat elektronik terbesar di Indonesia. Segala macam barang elektronik tersedia, dari yang keluaran teranyar sampai elektronik rekondisi alias bekas.  Namun demikian, kondisi saat ini cukup memperihatinkan. Banyak toko elektronik, terutama yang berada di Pasar Glodok, ditutup lantaran sepi pembeli.

Ken, salah seorang pedagang video game Pasar Glodok, mengatakan sepinya pengunjung terutama disebabkan karena menjamurnya pusat perbelanjaan dan jaringan gerai elektronik di banyak tempat, khususnya pinggiran kota. "Online berpengaruh, tapi kecil sekali. Karena barang elektronik itu kadang tetap harus lihat barangnya. Masalah sepi di sini karena banyak sekali mal-mal sama toko elektronik. Sudah terlalu kebanyakan," ucap Ken ditemui di tokonya.

Menurut dia, banyaknya toko elektronik yang tutup di Glodok bukan hal yang aneh. Pasalnya, semakin hari penjualan semakin turun lantaran tak banyak orang yang datang ke Glodok. "Jadi bukan karena online, tapi karena mal sudah banyak sekali di Jakarta. Anak saya sendiri kalau beli barang elektronik lebih suka ke Taman Anggrek, padahal lebih jauh, katanya karena lebih nyaman dan bisa cari hiburan," ujar Ken.

Sementara itu, Asisten Manager Pasar Glodok PD Pasar Jaya, Aswan, menuturkan menjamurnya gerai elektronik dan juga pusat perbelanjaan membuat Glodok perlahan mulai ditinggalkan pemburu barang elektronik. "Zaman dulu kalau orang Bekasi, Jakarta, Tangerang kalau mau beli kulkas, televisi, atau elektronik lain kepikiran pertama pasti ke Glodok. Pokoknya beli elektronik ya ke Glodok, sekarang zaman sudah berubah," jelas Aswan.

Apalagi, lanjut dia, selain kenyamanan dan kedekatan dari tempat tinggal, banyak gerai elektronik menawarkan pembelian produk elektronik tanpa harus membayar cash alias tunai. "Di sini (Glodok) Anda datang jauh-jauh kemudian harus beli dengan uang kontan. Sementara kalau Anda beli di toko elektronik yang besar-besar bisa beli cicil kredit, bunga 0% atau flat. Satu bulan cuma nyicil 100.000-200.000. Itu kan menarik sekali bagi masyarakat," terang Aswan.

"Sata masih ingat waktu kecil, kalau orang tua dulu mau beli barang elektronik ya harus ke Glodok, sekarang beli di supermarket juga ada, hypermart atau mal yang ada pinggiran-pinggiran ada juga. Mereka modal besar, sementara pedagang elektronik di sini kan rata-rata pemain kecil," tambahnya.

Wilayah Glodok sendiri selama puluhan tahun dikenal sebagai pusat penjualan berbagai macam barang elektronik yang terbagi dalam beberapa kawasan Glodok Plaza, Pasar Glodok, Harco Glodok, dan Plaza Orion.  Di luar kawasan yang dibangun Pemda DKI Jakarta dan swasta tersebut, ratusan pedagang elektronik lainnya menjamur di sepanjang jalan di pinggiran Gl

Pernah jadi primadona pusat berbelanja elektronik di Jakarta, kini Glodok semakin hari semakin sepi ditinggal pembeli. Pusat kulakan elektronik yang berada di Jakarta Barat ini dulu dikenal sebagai grosir elektronik terbesar di Indonesia. Ken, salah seorang pedagang video game Pasar Glodok, mengungkapkan sepinya pembeli yang datang ke Glodok lantaran pertumbuhan pusat perbelanjaan yang tinggi di Jakarta.

"Kita ini pedagang kecil, tolong pembangunan mal baru jangan ditambah lagi. Kalau bisa dibatasi. Semakin banyak mal, habislah kita. Orang sekarang lebih suka beli elektronik di mal daripada ke sini. Seharian kebanyakan saya bengong," kata Ken. Dia menampik tren berbelanja online jadi penyebab utama merosotnya pengunjung Pasar Glodok dari tahun ke tahun. Menjamurnya gerai elektronik, termasuk di pusat perbelanjaan, membuat Glodok semakin meredup.

"Jadi bukan karena online, tapi karena mal sudah banyak sekali di Jakarta. Anak saya sendiri kalau beli barang elektronik lebih suka ke Taman Anggrek, padahal lebih jauh, katanya karena lebih nyaman dan bisa sambil cari hiburan," ungkap Ken.

Sementara itu, Asisten Manager Pasar Glodok PD Pasar Jaya, Aswan, mengungkapkan di kawasan Glodok sendiri setidaknya saat ini sudah ada 5 pusat grosir sekaligus yakni Glodok Plaza, Pasar Glodok, Harco Glodok, Pinangsia Plaza, dan Plaza Orion. Lanjut dia, pusat belanja di Glodok tersebut belum menghitung ratusan toko-toko elektronik yang menjamur di sepanjang jalan Glodok sampai Mangga Dua ke Timur, dan Asemka ke Barat.

"Belum ini mau selesai lagi Harco Glodok yang lebih besar lagi di seberang. Itu dibangun di atas lahan Harco yang lama. Saya juga bingung di sini sudah ramai sekali tapi masih ada pusat elektronik yang baru," kata Aswan sembari menunjuk ke arah seberang Pasar Glodok. Aswan kemudian membuka tirai gorden di belakang meja kerjanya untuk menunjukan keberadaan parkir mobil di belakang kantor pengelola Pasar Glodok.

"Kalau Anda mau lihat pusat belanja itu sepi atau tidak. Lihat paling gampang dari tempat parkirnya, kalau melompong kayak begini artinya ini tempat sepi," pungkasnya. Jarum jam sudah menunjukan pukul 10.00 pagi, saat eskalator sudah mulai dinyalakan di Pasar Glodok, Jakarta Barat, sebagai tanda dimulainya aktivitas niaga. Namun, pintu-pintu geser kios toko elektronik masih tertutup rapat.

Sementara lorong-lorong di beberapa blok kios juga sepi dari lalu lalang. Jumlah pedagang yang masih beraktivitas di lantai 5 masih bisa dihitung dengan jari. Kondisi toko di lantai 4 dan 3 setali tiga uang, selain banyak yang tutup, banyak di antara kios-kios tutup tersebut sudah ditempeli kertas 'disewakan'.

Begitu pun area parkir kendaraan, terlihat gelap dan sepi. Hanya lantai dasar (ground), lantai 1, dan lantai 2 yang masih menunjukan denyut aktivitas perdagangan di pasar yang pernah menyandang sebagai pusat grosir elektronik terbesar di Indonesia tersebut. Itulah suasana saat Pasar Glodok saat ini. Glodok saat ini tak seramai dulu. Pusat elektronik Glodok merupakan pusat penjualan berbagai macam barang elektronik yang terbagi dalam beberapa kawasan yang meliputi Glodok Plaza, Pasar Glodok, Harco Glodok, dan Plaza Orion.

Di luar kawasan yang dibangun Pemda DKI Jakarta dan swasta tersebut, ratusan pedagang elektronik lainnya menjamur dengan ruko-ruko di sepanjang jalan di pinggiran Glodok hingga ke Pasar Asemka hingga Mangga Dua.  "Sekarang Glodok sudah tak seramai dulu, penjualannya lesu sejak tahun 2000-an. Tahun ini juga lebih sepi lagi, setiap tahun semakin sepi saja," kata Asisten Manager Pasar Glodok PD Pasar Jaya, Aswan.

Padahal sebelumnya, menurut Aswan, Glodok sangat ramai didatangi pembeli baik eceran, maupun pembeli partai besar. Barang yang dijual pun beragam, mulai dari barang baru sampai rekondisi alias bekas dengan kualitas beragam. Glodok tak hanya jadi pusat belanjanya barang-barang elektronik warga Jakarta, namun juga kesohor sebagai kulakannya pemilik toko-toko elektronik di seantero Indonesia.

"Ini tahun ini terasa sepi, tapi sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Sebab pastinya karena apa, saya sendiri kurang tahu," jelas Aswan. Dia menuturkan, beberapa pemilik toko di Pasar Glodok terpaksa menutup tokonya. Sebagian lagi masih bertahan dengan membuka toko di tempat lainnya, atau berjualan secara online. Sementara banyak pula pedagang yang akhirnya memilih menyewakan tokonya.

"Kita enggak punya catatan pasti yang sudah menutup toko karena sudah enggak kuat. Tapi rata-rata mereka (pedagang) masih pegang terus tokonya, karena itu kan hak pakai, ada yang kemudian dialihkan ke saudaranya dan sebagainya," kata Aswan. Meski sepi pembeli, pedagang elektronik di Pasar Glodok, Jakarta Barat, masih memilih bertahan. Toko-toko yang terlihat sudah ditutup paling banyak ditemui di lantai atas mulai dari lantai 3 sampai lantai 5.

Andre, salah seorang pedagang PlayStation elektronik Pasar Glodok, mengatakan banyak pedagang yang masih memilih tetap membuka toko di pusat grosir tersebut lantaran toko tersebut juga berfungsi sebagai kantor. "Di sini kan banyak yang juga importir sama distributor. Ada yang punya toko elektronik di daerah lain, jadi di sini tetap buka sebagai kantor saja. Karena kalau buat jualan enggak mungkin, semakin hari semakin sepi begini," ucap Andre.

Dengan kondisi pengunjung yang sangat sedikit, lanjut dia, para pedagang menjadikan toko elektroniknya lebih sebagai tempat administrasi, juga kantor dan pusat pelayanan purna jual (after sales) dari penjualan yang dilakukan secara online. "Elektronik kan kadang barang enggak sesuai. Jadi kalau pun beli barang elektronik pakai online, saya sarankan yang punya toko offline juga. Untuk servis dan sebagainya," ungkap Andre.

Sementara itu, Asisten Manager Pasar Glodok PD Pasar Jaya, Aswan, menuturkan banyak pemilik toko di Glodok memilih tetap membuka toko meski jarang ada pembeli, lantaran digunakan sebagai kantor saja. "Istilahnya jadi kantor saja. Karena pedagang-pedagang di sini kan ada yang distributor besar-besar, punya toko di daerah lain, banyak yang jadi grosir di luar daerah. Kalau yang toko tutup itu yang memang enggak kuat karena pembelinya semakin sepi. Kalau yang masih bertahan ya salah satunya buat kantornya mereka saja," jelas Aswan.

Wilayah Glodok sendiri selama puluhan tahun dikenal sebagai pusat penjualan berbagai macam barang elektronik yang terbagi dalam beberapa kawasan Glodok Plaza, Pasar Glodok, Harco Glodok, dan Plaza Prion.  Di luar kawasan yang dibangun Pemda DKI Jakarta dan swasta tersebut, ratusan pedagang elektronik lainnya menjamur di sepanjang jalan di pinggiran Glodok sampai ke Pasar Asemka hingga Mangga Dua.

Kondisi Pasar Glodok yang dulu sangat kesohor sebagai pusat elektronik di Jakarta saat ini cukup memperihatinkan. Lantaran semakin hari semakin sepi ditinggal pembeli, banyak pemilik toko yang kemudian memilih menutup kiosnya. Dari pantauan di lantai atas dari mulai lantai 2 hingga lantai 5, banyak pemilik toko elektronik yang lebih memilih tak berjualan. Di beberapa pintu, bahkan tak jarang ditemui kertas bertuliskan disewakan.

Sementara kios-kios kecil yang biasa menempati selasar blok pasar, malah sebagian besar sudah ditempeli stiker agen properti dengan label 'dijual'. "Sudah banyak sekali yang tutup. Ini kan dibiarkan saja tokonya, ada yang disewakan, karena sudah enggak kuat jualan. Saya kurang tahun sejak kapan, mungkin mulai 2 atau 3 tahun ini banyak mulai tutup," kata Frans, pedagang Pasar Glodok.

Frans mengungkapkan, beberapa tenant di Pasar Glodok sebelumnya merupakan pedagang yang direlokasi dari Pasar Harco Glodok yang gedungnya saat sudah dibongkar.  "Kalau saya sendiri mulai sepi sejak pindah dari Harco ke sini. Tapi sebelum saya ke sini juga sudah sepi, banyak yang sudah tutup. Ya karena yang beli sepi. Dulu sehari saya sehari bisa jual 10 PlayStation. sekarang sebiji sehari saja susah sekali," ungkap Frans.

Abeng, pedagang elektronik lainnya di Pasar Glodok mengungkapkan hal yang sama. Banyak sebab yang membuat pembeli semakin malas datang berbelanja ke Glodok.  "Kalau kayak saya kan jualan game PlayStation. Sekarang kan orang bisa main game dari handphone pakai aplikasi, kayak yang jualan DVD juga pada mulai sepi," ungkap Abeng.

Sementara itu, Asisten Manager Pasar Glodok PD Pasar Jaya, Aswan, menuturkan pihaknya belum mengetahui berapa banyak pedagang yang sudah memilih menutup tokonya. Namun demikian, lantaran kepemilkan di Glodok menggunakan skema hak pakai, banyak pedagang yang tetap mempertahankan tokonya meski tak beroperasi. "Kan ada juga yang dialihkan ke saudaranya. Pedagang di sini menggunakan hak pakai, kalau memang yang tidak bisa bertahan ya tutup. Tapi kita enggak punya data berapa yang sudah tutup," ungkap Aswan.

Monday, July 10, 2017

Setelah Sevel Bangkrut, Minimarket Diusulkan Boleh Kembali Jual Minuman Beralkohol

Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, industri ritel bisa jadi salah satu sektor yang masih lesu. Bahkan, sebuah jaringan convenience store terkemuka, 7-Eleven (Sevel), harus menutup semua gerainya lantaran biaya operasi yang tinggi.

Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Mande, mengungkapkan aturan larangan penjualan minuman beralkohol (minol) ikut berkontribusi pada penurunan omzet pelaku usaha ritel. Pihaknya mengusulkan pemerintah mencabut larangan tersebut.

"Itu termasuk (minol) salah satu tergerusnya penjualan. Tadinya ada tersedia di rak dan dilarang sehingga ini perlu dideregulasi lagi. Untuk minol kita minta RUU sampai sekarang belum keluar, ritel minta bukan pelarangan," kata Roy ditemui di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (10/7/2017).

Ketimbang melarang, lanjutnya, lebih baik dilakukan pengawasan ketat pada penjualan minol di ritel seperti minimarket."Tapi pengawasan dan monitoring saja yang diperketat. Jangan pelarangan, karena itu mengurangi transaksi ekonomi," ucap Roy. Menurut dia, para pengusaha ritel sudah melayangkan usulan tersebut ke Kementerian Perdagangan (Kemendag), bahkan saat diluncurkan paket kebijakan ekonomi soal deregulasi. Seperti diketahui, aturan larangan penjualan minol di minimarket tertuang dalam Permendag Nomor 6/M-Dag/PER/1/2015.

"Kita sudah mintakan ada di paket regulasi pertama dari sekian yang dideregulasi di paket pertama, ada poin pengaturan revisi tentang Permendag 56 yang melarang minol. Jadi itu akan dibahas dalam rancangan UU akan menjadi satu aturan yang baku. Sampai hari ini kan belum tuntas," jelas Roy.

"Kita selalu harapkan adalah bukan pelarangan, karena seluruh dunia pun menjual. Tapi ini pengaturan atau monitoring atau pengawasan yang lebih diperbaharui. Kan sudah ada pengaturan terhadap minol di Permendag. Kalau ini mau perbaharui atau diperketat atau diatur sedemikian rupa, silakan. Tapi jangan pelarangan," pungkasnya.

Belum adanya penjelasan yang komprehensif dari PT Modern Internasional Tbk (MDRN) membuat banyak pihak bertanya-tanya apa yang membuat perseroan mengibarkan bendera putih dalam mengembangkan 7-Eleven (Sevel) di Indonesia. Salah satu lembaga pemeringkat terbesar di dunia Fitch Ratings menilai ada beberapa hal yang membuat Sevel harus tumbang di Indonesia. Salah satunya terimbas dari risiko regulasi yang dikeluarkan pemerintah.

Bisnis Sevel memang sedikit terguncang sejak keluarnya kebijakan pemerintah yang melarang penjualan minuman beralkohol di tempat-tempat tertentu. Padahal mayoritas penjualan Sevel didapat dari penjualan bir dan camilan ringan. Peraturan pelarangan penjualan minuman beralkohol ditempat tertentu itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

"Rantai bisnis 7-Eleven di Indonesia memang terganggu dengan perkembangan peraturan yang kurang kondusif dari pelarangan penjualan minuman beralkohol, yang sebenarnya menyumbang 15% dari penjualan Modern Internasional," kata riset Fitch Ratings dilansir dalam keterangan tertulisnya, Senin (3/7/2017).

Alhasil gerai Sevel mulai bertumbangan sejak 2015 yang tutup sekitar 20 toko. Kemudian 2016 disinyalir Modern Internasional menutup 20 toko. Penutupan toko akhirnya menyebabkan penurunan penjualan sebesar 28% dan kerugian EBITDA di 2016.

Fitch juga meyakini tumbangnya Sevel di Indonesia juga diperburuk dengan tidak jelasnya model bisnis Sevel yang seperti perpaduan toko swalayan dengan restoran cepat saji sehingga harus menghadapi persaingan di dua lapangan berbeda. Risiko yang dialami Sevel juga sama dengan bisnis restoran cepat saji lainnya dengan persaingan yang sangat ketat.

Sevel juga sulit bersaing dengan minimarket lainnya karena beban biaya sewa yang lebih tinggi. Umumnya Sevel hadir lebih luas lantaran adanya area kursi dan meja sehingga membuat sewa lebih mahal dibanding minimarket lainnya yang lebih kecil. Selain itu jaringan toko Sevel juga sebagian besar ada di Jakarta dengan lokasi yang strategis. Sehingga biaya sewa tentu jauh lebih besar dibanding Alfamart dan Indomaret yang berada di wilayah terpencil dekat dengan pemukiman penduduk

Larangan penjualan minuman beralkohol (minol) di minimarket disebut-sebut jadi salah satu kontributor lesunya penjualan industri ritel di Indonesia. Pengusaha pun mengusulkan ke pemerintah agar larangan tersebut dicabut. Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Mande, mengatakan pelarangan menjual bir di minimarket tak bisa jadi alasan pemerintah untuk pengendalian peredaran minol. Miras berbahaya yang bebas beredar di masyarakat jauh lebih berbahaya ketimbang minol yang dijual di gerai ritel.

"Bukan karena bir diperdagangkan, berarti mereka mudah dapatkan, kemudian mereka mengoplos akhirnya ada kematian dan meninggal, jadi bukan karena ada birnya. Karena bir sudah ada dari zaman dulu," ujar Roy ditemui di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (10/7/2017). Menurutnya, jauh lebih banyak miras dengan kadar alkohol yang lebih tinggi dan dijual bebas di masyarakat. Selain itu, lebih baik pemerintah memperluas edukasi bahaya minuman keras yang memang berbahaya.

"Bahkan di Indonesia sudah terkenal dengan daerah yang memproduksi minuman keras yang luar biasa dahsyatnya, luar biasa pengaruh alkoholnya di atas 8%. Tapi kalau di bawah 1% ini kalau dibilang penyebab kematian, penyebab pesta miras sebenarnya musti dilihat akar dari pesta miras itu apa," kata Roy.

"Kita harapkan adalah masyarakat bisa di edukasi untuk tidak melakukan oplosan. Karena pada saat itu berkembang seolah-olah penyebab miras oplosan itu karena bir yang dijual di minimarket. Tapi sebenarnya tidak hanya bir saja, dengan soda pun campur spirtus oplosan bisa berbahaya," tambahnya. Dia berujar, larangan penjualan bir di minimarket juga malah menciptakan peredaran minol di pasar gelap. Dampak lainnya membuat penerimaan pajak berkurang.

"Terciptanya black market, menjual bir di jalanan dengan mobil di bagasi, mereka parkir di minimarket. Jadi ada black market yang akan masuk, daripada black market mending terang-terangan toh pajaknya juga disetorkan ke negara. Pabriknya juga mengkontribusi tenaga kerja," tandas Roy.

Dia melihat, konsumsi bir dianggap lumrah di banyak negara. Ketimbang dilarang, pihaknya mengusulkan pada pengetatan pengawasan penjualan minol di minimarket. "Jadi bagi kami melihat bir Bintang itu yang biasa dikonsumsi mereka pernah hidup dan tinggal atau kuliah di luar negeri. Kemudian bagi ekspatriat karena memang sistem yang di sana, jadi mereka biasa minum itu. Kemudian wisatawan dan lain sebagiannya," pungkasnya

Perusahaan Dengan Hutang 1 Triliun Wajin Go Public

Bursa Efek Indonesia (BEI) menilai ketentuan yang akan mewajibkan perusahaan untuk go public (initial public offering/IPO) kalau utangnya mencapai Rp1 triliun bisa dimulai tahun ini. "Harusnya tidak sulit, tapi memang ada proses," ujar Direktur Utama BEI Tito Sulistio, Rabu (5/7).

Menurut dia, perusahaan yang memiliki utang Rp1 triliun, umumnya tercatat sebagai perusahaan dengan performa baik. Toh, kreditur memberikan kredit/pembiayaan setelah melalui rangkaian pemeriksaan dengan prinsip kehati-hatian.

"Kalau tidak bagus tidak akan dipinjamkan oleh bank-nya, perusahaan otomatis rapi. Kalau tidak rapi utang Rp1 triliun, wah berarti ada yang salah dengan perusahaannya," papar dia. Adapun, aturan ini nantinya akan dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun demikian, ia memastikan OJK telah menyetujui hal itu.

Total perusahaan yang memiliki utang di bank dengan nilai Rp1 triliun diperkirakan mencapai 120 perusahaan. Institusi keuangan pemberi kredit/pembiayaan memiliki kewajiban untuk mempublikasikan realisasi pinjaman yang telah disalurkan.

"Jadi, wajar saja kalau ada yang minjam uang ke bank, publik harus tahu," imbuhnya. Menurutnya, seharusnya seluruh perusahaan memiliki keinginan sendiri untuk melakukan penawaran saham perdananya ke publik. Sehingga, tak perlu menunggu turunnya aturan secara resmi. "Justru harusnya dari diri mereka sendiri, tanpa dipaksa. Sudah utang Rp1 triliun, sudah perusahaan besar," pungkasnya

Perbankan Syariah Yang Rugi Dilarang Bagi Bonus Untuk Karyawan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerbitkan aturan main soal tata kelola remunerasi bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Beleid berupa Peraturan OJK (POJK) tersebut akan melarang bank berprinsip syariah membagikan bonus jika tercatat tengah merugi.

Saat ini, wasit industri keuangan masih melakukan kajian dan meminta tanggapan masyarakat terhadap rancangan POJK tersebut. Jika tidak ada aral melintang, aturan terkait remunerasi bank syariah itu akan diimplementasikan pada 1 Januari 2018 untuk bank BUKU 3, dan 1 Januari 2019 untuk kelompok bank BUKU 1 dan 2.

Mengutip rancangan beleid di laman resmi OJK, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengatakan, dua hal yang diatur dalam ketentuan itu, yaitu remunerasi yang bersifat tetap dan remunerasi yang bersifat variabel.

Kebijakan remunerasi yang bersifat tetap sekurang-kurangnya memperhatikan skala usaha, kompleksitas usaha, peer group, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan. Sementara, remunerasi yang bersifat variabel, bank menentukan metode pengukuran kinerja dan jenis risiko dalam menetapkan pemberian remunerasi yang bersifat variabel, sesuai skala dan kompleksitas usaha bank.

"Remunerasi yang bersifat variabel yang diberikan oleh bank berstatus perseroan terbuka (go public) wajib dalam berupa saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan bank yang bersangkutan sebesar persentase tertentu," ujarnya dalam rancangan POJK Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi BUS dan UUS, belum lama ini.

Dalam hal bank mengalami kerugian, sambung Muliaman, bank boleh tidak membagikan remunerasi yang bersifat variabel kepada direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan pegawai. "Atau, membagikan dengan nilai yang relatif kecil," terang dia.

Sekadar informasi, remunerasi tetap adalah remunerasi yang tidak dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain gaji pokok, fasilitas, tunjangan kesehatan, tunjangan perumahan, tunjangan pendidikan, dan tunjangan hari raya, serta pensiun. Sementara, remunerasi variabel terkait kinerja dan risiko, antara lain bonus atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

Sebetulnya, ketentuan ini tak ubahnya POJK Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum

Di PHK Sepihak, Eks Karyawan Hary Tanoe Tolak Dipekerjakan Kembali

Karyawan PT Media Nusantara Indonesia (PT MNI) di Jawa Timur dan Jakarta yang dipecat secara sepihak akan menolak dipekerjakan kembali jika diberi tawaran oleh perusahaan milik Hary Tanoesoedibjo itu. Hal itu diutarakan karyawan Koran Sindo Biro Jawa Timur  melalui sambungan telepon, Minggu (9/7). Koran Sindo merupakan perusahaan yang bernaung di bawah PT MNI. Koran Sindo Biro Surabaya ditutup pada Juni silam.

"Enggak ada yang mau. Mereka semua minta di-PHK saja," kata Hartono. Hartono mengatakan, dia dan teman-temannya sudah terlanjur kecewa dengan perlakuan perusahaan tempatnya bekerja. Perusahaan memutus hubungan kerja melalui surat tanpa ada pembicaraan sebelumnya, dan tidak memberikan pesangon dengan jumlah yang sesuai aturan.

Hartono merupakan salah satu karyawan Koran Sindo Biro Jawa Timur yang di-PHK. Dia mengaku telah bekerja sejak tahun 2009 sebagai karyawan kontrak di bidang sirkulasi.  Saat di-PHK, Hartono dijanjikan uang pisah sebesar satu kali gaji. Namun, dia belum menerima uang yang dijanjikan tersebut.  Demi menyambung hidup, pria berusia 55 tahun itu kini berprofesi menjadi instruktur fitness.

Senada dengan Hartono, Rofiko (40) Karyawan Koran Sindo Biro Jawa Timur juga mengaku dipecat melalui surat yang dikirim ke rumahnya. Rofiko tidak mendapat pesangon dengan jumlah yang sesuai.  Karena itu, dia tidak ingin kembali bekerja di perusahaan milik Hary Tanoe Soedibjo tersebut.

"Kalau saya pribadi sudah kecewa," kata Rofiko  melalui pesan singkat, Minggu (9/7). Rofiko belum bekerja lagi setelah di-PHK hingga saat ini. Sementara, jurnalis foto Koran Sindo Jawa Timur, Tarmuji mengatakan semua karyawan di Jawa Timur yang dipecat lebih fokus untuk menuntut PT MNI agar membayarkan pesangon dengan jumlah yang sesuai terlebih dahulu.

"Mereka enggak menginginkan kita ya enggak apa-apa. Seperti naik bus, kita diturunkan di tengah jalan. Enggak apa-apa. Toh, yang kita tuntut juga enggak aneh-aneh. Sesuai undang-undang," kata Tarmuji. Tarmuji menjelaskan bahwa dirinya belum siap untuk bekerja kembali usai dikirimi surat PHK oleh perusahaan tempatnya bekerja.  Menurutnya, tidak mudah untuk langsung bekerja kembali sementara ada masalah yang belum selesai dan ada haknya yang belum diperoleh.

Tidak berbeda dengan karyawan PT MNI di Jawa Timur, Karyawan INews, Iman (39) juga menyatakan bahwa karyawan PT MNI di Jakarta yang dipecat pun enggan untuk bekerja kembali jika diberi tawaran. Iman menjelaskan, dirinya dan teman-temannya di Jakarta mendesak perusahaan agar membayar pesangon dengan jumlah yang sesuai.

"Kita sih sudah enggak ada yang mau. Teman-teman di Jakarta sudah enggak ada yang mau lagi," kata Iman "Dia yang memecat kita, sekarang tolong tanggung konsekuensinya," kata Iman. Iman mengaku dipecat oleh PT MNI sejak tahun 2016 setelah bekerja selama delapan tahun.  Iman menjelaskan, dirinya terkena PHK lebih dulu dibanding ratusan karyawan PT MNI lainnya yang di-PHK bulan lalu. "Saya tidak pernah menandatangani apa pun. Lalu saya menerima surat. Nah, modus ini juga dipakai ke teman-teman yang baru kemarin dipecat," kata Iman.

Lebih jauh, Iman tidak mendapat uang apa pun saat dipecat. Tidak seperti teman-temannya yang mendapat uang pisah meski dengan jumlah yang tidak sesuai. "Teman-teman ada yang diberi uang tapi enggak sesuai. Kalau saya, boro-boro. Uang pensiun, jamsostek, segala macam belum saya terima. Apalagi pesangon," kata Iman.

Sekitar 300 karyawan PT MNI di berbagai daerah yang di-PHK sejak tahun 2016 hingga Juni 2017. Sebagian besar karyawan yang dipecat mengaku tidak pernah bertemu dengan manajemen terkait pemutusan hubungan kerja. Mereka mengaku hanya mendapat surat PHK yang dikirim ke rumah masing-masing. Selain itu, mereka pun merasa tidak mendapat pesangon yang sesuai dengan undang-undang dari PT MNI.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menegaskan pihaknya serius menangani masalah antara PT Media Nusantara Indonesia (MNI) milik Hary Tanoesoedidjo dengan karyawan. Karyawan yang diberhentikan hubungan kerja (PHK) secara sepihak dari perusahaan milik Hary Tanoe mengadu ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) beberapa waktu lalu.

"Semua masalah harus kita tangani serius. Kalau enggak, ngapain kita bernegara," kata Hanif di Universitas Indonesia, Depok, Jum'at (7/7). Sejauh ini Kemnaker sudah menjadwalkan agenda mempertemukan kedua pihak, Rabu (5/7). Namun perwakilan MNI tidak hadir. Kemnaker pun kembali memanggil PT MNI yang dijadwalkan pada Senin (10/7). Hanif belum tahu apa yang akan dilakukan perwakilan MNI kembali tidak hadir.

"Nanti kita lihat, secara prinsip pemerintah berperan untuk fasilitasi membantu menyelesaikan persoalan itu," kata Hanif. Sebelumnya, perwakilan karyawan Media Nusantara Citra (MNC) Group bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mendatangi kantor Kemenaker pada Rabu (5/7) lalu, terkait pemecatan karyawan MNC di sejumlah daerah.

Mereka datang untuk memenuhi undangan Kemnaker sekaligus mengadukan perlakuan MNC yang mem-PHK 300 karyawannya. Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Perindustrian Kemnaker John Daniel Saragih mengatakan pihaknya melakukan klarifikasi terkait itu. Berdasarkan siaran pers yang telah dikonfirmasi, banyaknya karyawan yang dipecat merupakan akibat dari kebijakan Koran Sindo menutup biro di sejumlah daerah.

Koran Sindo adalah perusahaan yang bernaung di bawah MNC Group. Yang ditutup antara lain biro di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Tengah/ Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan biro di Sulawesi Utara