Thursday, April 17, 2014

Jurus Kreatif Hadang Serbuan Buah Impor Ala Abdullah Azwar Anas

Serbuan buah impor dari waktu ke waktu memang membuat buah lokal menjadi tak bisa berdaya saing di dalam negeri. Dampaknya dapat 'membunuh' para petani di dalam negeri. Bupati Banyuwangi, Jawa Timur Abdullah Azwar Anas berani melarang 14.000 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di wilayah kerjanya untuk tidak mengkonsumsi buah impor.

"Saya punya kebijakan sekitar 14.000 PNS untuk larang makan buah impor," ujarnya saat di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Kamis (17/4/2014). Ia juga tidak mengizinkan dalam setiap acara ada suguhan buah impor. Program ini sudah dijalankan selama tiga tahun terakhir, sejak Anas menjabat sebagai bupati.

"Ini sudah kita jalankan selama 3 tahun. Jadi mulai dari bupati sampai dengan RT/RW itu dalam acara-acara buah impor nggak boleh ada," jelasnya. Menurut Azwar, dampaknya terlihat sangat luar biasa. Peredaran buah impor dapat ditekan dan masyarakat Banyuwangi terbiasa untuk mengkonsumsi buah lokal.

Ia menilai tidak perlu ada proteksi yang berlebihan dari pemerintah bila ingin melawan datangnya buah impor. Cukup dengan tidak mengkonsumsi, maka buah impor itu tidak akan masuk pasar Indonesia. "14.000 PNS kalau keluarganya sudah berapa. Kan kalau nggak dikonsumsi nggak laku juga, jadi meskipun masuk terus kalau nggak ada yang konsumsi kan nggak apa-apa," jelasnya.

Ia menuturkan, kebijakan ini sangat efektif. Hampir pada setiap toko yang menjual buah-buahan di Banyuwangi, tidak lagi menyediakan buah impor seperti jeruk, apel dan sebagainya. Dampak positifnya menjadi kesempatan untuk mengembangkan produk pertanian di Banyuwangi.

"Dampaknya kita sekarang jarang sekali melihat di toko-toko orang menjual buh impor. Sekarang untuk mencukupi kebutuhan, kita tinggal tingkatkan produksi," terangnya.

Banyuwangi Kini Jadi Sentra Buah Naga Merah

Bupati Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim) Abdullah Azwar Anas punya konsep kebijakan ekonomi kerakyatan menggabungkan pertanian dengan industri. Dua sektor ini berkembang secara bersamaan untuk mengejar pemerataan pertumbuhan ekonomi. Salah satu kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi antara lain mendorong pertanian Buah Naga Merah yang bersinergi dengan perusahaan ritel Carrefour.

"Sebenarnya yang menyebabkan pertumbuhan pemerataan di Banyuwangi mulai tumbuh adalah adanya upaya untuk memadukan antara pertanian dengan industri besar, contoh, adalah Buah Naga Merah dengan Carrefour," ungkapnya saat berbincang di Gedung BPK, Jakarta, Kamis (17/4/2014)

Sinergi ini sudah berjalan hampir selama 1 tahun. Dampaknya petani Banyuwangi sangat diuntungkan. Sebab, dari yang sebelumnya harga buah naga Rp 9.000/Kg, saat ini sudah menjadi Rp 13.000/Kg. "Dulu sebelum diambil sama Carrefour, petani itu hanya jual sekitar Rp 9.000/kg, sekarang setelah difasilitasi dengan Carrefour di Jakarta, mereka bisa menjual dengan 13.000/kg," katanya.

Menurutnya ini membuat petani bergairah dalam meningkatkan produksinya. Apalagi mengingat buah tersebut cukup banyak diminati, namun tidak banyak daerah yang mampu memproduksinya. Satu koperasi di Banyuwangi mampu memasok buah naga dengan kapasitas dua truk per bulan dan akan terus meningkat. "Itu ada dua truk. Ini harapan kita ke depan terus meningkat," ujarnya.

Azwar mengakui permasalahan petani, tidak hanya pada sisi produksi tapi juga pemasaran. Sehingga percuma bila produksi terus ditingkatkan, namun distribusi pemasarannya tidak berjalan. Sehingga butuh fungsi pemerintah daerah yang mampu menghubungkan antara petani dengan industri.

"Jadi problemnya petani kan bukan cuma mendorong produksinya bagus, tapi bagaimana petani bisa memiliki koneksi pemasaran yang cukup," pungkasnya.

Orang Indonesia Habiskan 17 Triliun Rupiah Untuk Jajan

Masyarakat Indonesia ternyata sangat suka jajan atau makan di luar rumah. Berdasarkan penelitian Qraved.com, situs reservasi restoran di Jakarta, dan juga lembaga riset Mc Kenzie, sepanjang 2013, orang Indonesia tercatat menghabiskan dana sekitar US$ 1,5 miliar atau sekitar Rp 17 triliun untuk makan di luar rumah.

“Kunjungan orang Indonesia ke restoran mencapai 380 juta kali sepanjang 2013,” kata CEO Qraved.com Steven Kim dalam konferensi persnya di Citywalk Sudirman, Rabu, 16 April 2014. Dari jumlah itu, kata Steven, 30-40 persen kunjungan terjadi di Jakarta.

Kegemaran makan di luar rumah juga terlihat dari penggunaan media sosial ketika makan. Qraved.com mencatat sekitar 30 ribu pengguna terdaftar sejak akhir 2013. “Dari segi viewer website, kami memperkirakan ada sekitar 500 ribu orang yang melihat web kami,” kata Steven. Mereka melihat web untuk mengetahui review makanan ataupun menu yang ditawarkan restoran yang ada.

Jumlah ini dipastikan akan terus bertambah. Apalagi, Qrave.com kini menginisiasi festival restoran pertama di Jakarta bertajuk Eat Jakarta. “Dengan begitu, banyak pilihan makanan. Jakarta bisa menjadi ibu kota makanan dunia,” kata Steven saat membuka festival itu.

Eat Jakarta bakal berlangsung selama empat pekan, 21 April-18 Mei 2014. Lebih dari seratus restoran bakal bergabung dalam festival ini. Mereka akan menawarkan harga spesial, mulai Rp 100 ribu untuk set menu yang terdiri atas dua-tiga jenis makanan

Wednesday, April 16, 2014

Biaya Hidup Di Jakarta Lebih Mahal Dari New York dan Hongkong

Hasil survey standar hidup baru yang dilakukan oleh Ipsos Business Consulting Indonesia cukup mengejutkan. Survei tersebut menemukan bahwa standar hidup di Jakarta saat ini cenderung lebih mahal dari kota-kota besar di dunia. Gaji rata-rata penduduk Jakarta hanya 1/8 kali dari penduduk Hong Kong dan New York tetapi biaya hidupnya 75-300% persen lebih mahal.

Domy Halim selaku Country Manager Ipsos Business Consulting Indonesia menyampaikan, survei yang diadakan Ipsos Business Consulting (BC) di minggu terakhir bulan Februari 2014 menyimpulkan bahwa secara umum Jakarta tergolong kota dengan standar hidup yang mahal, bahkan cenderung lebih mahal dari Bangkok, Hong Kong dan New York, berbanding relatif dengan gaji rata-rata masyarakat Indonesia.

Survei Ipsos BC mendapati bahwa harga secangkir Hot Cappucino Grande Starbucks di Jakarta adalah 2.88 dollar ( Rp 34.000), lebih murah hampir separuhnya dari harga di Hong Kong (4.38 dollar AS). "Akan tetapi, secangkir kopi di Jakarta menghabiskan 1.12 persen gaji rata-rata penduduk Indonesia sedangkan di Hong Kong hanya menghabiskan 0.28 persen dari gaji rata-rata mereka.

Menurut Domy, gaji rata-rata masyarakat Indonesia yaitu 258 dollar AS/bulan sedangkan gaji rata-rata masyarakat Hong Kong 1.545 dollar AS/bulan.

Dengan demikian, setelah memperhitungkan faktor gaji, harga secangkir kopi di Jakarta relative lebih mahal 75 persen dari pada harga secangkir kopi di Hong Kong. Dengan pendekatan yang sama, ketika dibandingkan dengan ibukota negara tetangga yakni Bangkok, harga kopi di Jakarta lebih mahal 35 persen (gaji rata-rata masyarakat Thailand 489 dollar AS/bulan).

Begitu pula dengan harga tiket bioskop standar pada malam minggu di Jakarta berkisar 4.24 dollar AS (Rp 50.000) sedangkan di New York harganya bisa mencapai 14.50 dollar AS. Namun posisi ini akan berbalik ketika mempertimbangkan faktor gaji rata-rata kota yang bersangkutan di mana gaji rata-rata masyarakat AS adalah 3.263 dollar AS/bulan. Menonton bioskop di New York akan tampak 73 persen lebih murah daripada menonton bioskop di Jakarta.

Lain halnya dengan fasilitas internet broadband. Harga fasilitas ini di Jakarta jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga di kota-kota lain. Paket internet broadband terbaik di Jakarta memiliki kapasitas kecepatan download 100 Mbps dengan harga 252.46 dollar AS (Rp 2.979.000) sedangkan di HongKong dengan kemampuan 10 kali lipat lebih cepat (1000 Mbps), harga nya 3 kali lipat lebih murah 77.06 dollar AS.

Standar hidup yang mahal di Jakarta bukan hanya terlihat dari produk-produk yang disebutkan di atas. Untuk mengonsumsi produk-produk lain seperti harga 1 malam menginap di hotel Four Seasons, ayam goreng KFC, kemeja Zara Women, smart phone Samsung S4 atau harga 1 tahun gym membership, penghasilan masyarakat Jakarta relatif lebih kecil dibandingkan dengan penduduk di kota-kota besar di negara lain (HongKong, New York, London atau Sydney).

“Namun perlu diingat bahwa produk-produk diatas pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat golongan menengah ke atas. Faktor tingkat sosial seseorang akan mempengaruhi persepsi tingkat mahal atau murahnya suatu produk” kata Domy Halim dalam keterangannya, Rabu (16/4/2014)

Sebagai ibukota Negara Indonesia, Jakarta merupakan kota metropolitan yang menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat perekenomian. Dengan populasi lebih dari 10 juta penduduk, Jakarta dipenuhi oleh berbagai lapisan golongan masyarakat. Dengan mudah bisa ditemukan gedung pencakar langit bersandar diantara pemukiman kumuh dan kompleks perumahan elite berdampingan dengan kampung-kampung padat penduduk.

Lowongan Kerja Di Apple Indonesia Kembali Dibuka

Rumor yang mengatakan bahwa Apple bakal membuka kantor di Indonesia sudah tersiar sejak pertengahan 2012. Mereka telah membuka sejumlah lowongan pekerjaan untuk ditempatkan di Jakarta, dan kali ini mereka kembali membuka lebih banyak lowongan pekerjaan.

Seperti dikutip dari blog teknologi MakeMac.com, Apple memublikasi iklan lowongan kerja untuk tujuh posisi penting di Jakarta, lewat jejaring sosial profesional LinkedIn.

Ada juga iklan lowongan pekerjaan yang dipublikasikan Apple pada 4 April 2014, yakni untuk posisi iPhone/iPad Regional Sales Manager (iRSM) Indonesia.

Tanda-tanda Apple akan membuka kantor di Indonesia telah ditandai dengan pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Apple Indonesia pada 2013 lalu. PT Apple Indonesia telah membuat syarat-syarat dan ketentuan pesanan pembelian dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Dokumen itu mengatur tentang pembelian barang dan jasa oleh Apple kepada penjual.

Sebelumnya, sumber tepercaya mengatakan kepada KompasTekno bahwa perwakilan Apple untuk kawasan Asia Pasifik sering berkunjung ke Indonesia untuk mengurus bisnis Apple di sini.

Apple kali pertama membuka peluang bisnis di Indonesia pada 4 Desember 2012 dengan membuka iTunes Store, sebuah toko online untuk konten digital. Dengan akun Apple ID kawasan Indonesia, pengguna iTunes Store dapat membeli konten digital dengan mata uang rupiah.

Gas Indonesia Diekspor Dengan Harga Murah

Serikat Pekerja PLN menilai pemerintah tidak bisa mewujudkan ketahanan energi. Pertumbuhan listrik nasional sekitar 9-10 persen per tahun membutuhkan banyak energi. Nyatanya, kata Jumadis Abda, Ketua Tim Energi Primer DPP SP PLN, pemerintah saat ini belum mampu memenuhi sumber energi primer bagi kelistrikan, semisal gas. Dampaknya, beban masyarakat untuk mendapatkan listrik pun besar.

"Dibanding dijual ke asing dengan harga murah, mending dijual ke PLN. Kalau pemerintah jual gas ke Malaysia dengan harga 6,1 dollar AS, PLN bisa beli 6,5 dollar AS. Kita ingin regulasi diubah menjadi berpihak kepada negara," ungkapnya di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Jumat (11/4/2014).

Jika PLN disediakan gas yang cukup, lanjut dia, perusahaan pelat merah kelistrikan tersebut bisa menghemat sekitar Rp 60 triliun per tahun. Harga yang cukup besar bagi negara untuk membakar solar bersubsidi.

Saat ini gas yang diproduksi di Indonesia sekitar 8.000 MMSCFD, dan hanya separuh yang digunakan domestik. Separuhnya lagi, kata Jumadis, diekspor. Padahal domestik masih butuh gas alam.

"Gas alam lebih hemat seperlima dari minyak. Minyak dunia Rp 10.000 per liter, gas Rp 2.000 setara liter," katanya. "Jadi, pemerintah ini, minyak yang mahal kita impor, gas yang murah kita ekspor. Beban ini, yang merasakan bukan hanya PLN, tapi juga rakyat," lanjutnya.

Lantaran masih minimnya pasokan gas, PLN masih banyak membakar solar bersubsidi, disamping menggunakan batubara untuk pembangkit listriknya.  Ketua Umum SP PLN, Deden Adityadharma, memaparkan, pada 2011 PLN membakar solar subsidi sebanyak Rp 93 triliun. Angka ini naik pada 2012, menjadi sebanyak Rp 103 triliun, dan pada 2013 sedikit turun menjadi Rp 101 triliun.

Menurut Deden, jika pasokan gas tercukupi, maka PLN bisa menghasilkan listrik dengan biaya produksi Rp 600 per KWH (kilowatthour). Kalaupun dijual dengan harga Rp 700 per KWH, PLN masih untung, dan tidak perlu subsidi.

Ditemui terpisah, Manajer Senior Komunikasi Korporta PLN, Bambang Dwiyanto menuturkan, saat ini biaya produksi listrik PLN adalah Rp 1.150 per KWH, setelah kenaikan TDL terakhir. PLN menjual listrik ke masyarakat dengan harga Rp 930 per KWH.

Konsumen Yang Tarif Listriknya Akan Naik Per 1 Mei 2014

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No.9 tahun 2014 menetapkan kenaikan tarif tegangan listrik (TTL) pada 1 Mei 2014.  Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Satya Zulfanitra, di Jakarta, Kamis (17/4/2014) mengatakan, kenaikan TTL akan diterapkan bagi industri skala besar bertegangan menengah dan tinggi. Sedangkan, penyesuaian tarif akan dikenakan kepada empat golongan.

Berikut di bawah ini adalah golongan konsumen tarif listriknya naik:
  1. Industri skala besar yang memakai listrik bertegangan menengah (I-3) dengan daya di atas 200 KVA yang sudah go public. 
  2. Industri skala besar yang menggunakan listrik bertegangan tinggi (I-4) dengan daya 30.000 KVA. 

Sementara itu, penyesuaian tarif listrik diberlakukan bagi empat golongan yang sudah tidak disubsidi lagi per 1 Oktober 2013. Satya memaparkan, keempat golongan tarif listrik nonsubsidi itu adalah:
  1. Rumah tangga besar (R3) dengan daya 6.600 VA ke atas. 
  2. Bisnis menengah (B2) dengan daya 6.600 sampai 200 KVA. 
  3. Bisnis besar (B3) dengan daya di atas 200 KVA.
  4. Kantor pemerintah sedang (P1) dengan daya 6.600 hingga 200 KVA. 

Satya menuturkan, kenaikan tarif listrik merupakan hasil keputusan rapat badan anggaran (banggar) pada 25-30 September 2013. Setelah itu, dilakukan rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI pada 21 Januari 2014. Komisi menerima dan menyetujui usulan pemerintah soal kenaikkan tarif.

Dia juga menjelaskan, subsidi listrik tahun ini ditetapkan Rp 81,7 triliun, yang terdiri dari Rp 71,36 triliun untuk subsidi listrik, dan Rp 10,41 triliun untuk cadangan resiko energi. Dengan diberlakukannya Permen ESDM No.9 tahun 2014, maka pemerintah juga mencabut Permen ESDM No. 30 tahun 2012.

Dirjen Kelistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jarman memastikan, pemerintah akan meneruskan skema kenaikan tarif tenaga listrik secara bertahap. "2018 semua golongan yang bukan termasuk tidak mampu akan dicabut subsidinya. Sehingga 2019 dan seterusnya hanya golongan tidak mampu saja yang dapat subsidi," tambah Jarman, di Kantor Ditjen Kelistrikan, Jakarta, Kamis (17/4/2014).

Jarman menjelaskan, dengan dihapuskannya subsidi untuk golongan mampu secara bertahap, subsidinya bisa dialokasikan untuk meningkatkan elektrifikasi. Sebagai informasi, ratio elektrifikasi pada tahun 2013 tumbuh sebesar 8,5 persen, atau naik 3 persen dibanding tahun sebelumnya.

"Karena elektrifikasi membutuhkan dana besar, maka alokasi subsidi untuk golongan mampu akan digunakan untuk ini," terangnya.  Dengan demikian, diharapkan pada 2020 ratio elektrifikasi sudah mendekati 100 persen. "Dananya diambilkan dari alokasi subsidi golongan yang secara Undang-undang tidak berhak," katanya.

Sebagai informasi, subsidi hanya diberikan kepada golongan tidak mampu. Dalam Undang-undang No.30 tahun 2007 tentang energi, disebutkan harga energi berdasarkan harga keekonomian dan pemerintah menyediakan subsidi.

Sementara itu, dalam Undang-undang No.30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, juga disebutkan pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan subsidi untuk masyarakat tidak mampu.