Wednesday, November 15, 2017

Analisa Delisting Saham Berau Dari Bursa Efek Indonesia

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali melakukan penghapusan saham. Kali ini giliran PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) yang sahamnya didepak oleh BEI. Keputusan penghapusan shaam BRAU tercatat dalam surat No: Peng-DEL-00002/BEI.PP1/11-2017 yang diterbikan BEI hari ini. Dengan keluarnya surat tersebut maka saham BRAU terhitung sejak 16 November 2017 sudah tidak ada lagi di papan perdagangan.

"Dengan dicabutnya status perseroan sebagai perusahaan tercatat, maka perseroan tidak lagi memiliki kewajiban sebagai perusahaan tercatat dan BEI akan menghapus nama perseroan dari daftar perusahaan tercatat," kata Kepala Divisi Penilaian Perusahaan BEI, Rina Hadriyanto dilansir keterbukaan informasi, Rabu (15/11/2017).

Meski sahamnya dihapus, PT Berau Coal Energy Tbk masih berstatus perusahaan publik. Sehingga perseroan tetap wajib memperhatikan kepentingan pemegang saham publik dan mematuhi ketentuan mengenai keterbukaan informasi dan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perseroan juga masih berkesempatan untuk melantai di pasar modal derngan melakukan pencatatan saham kembali (relisting). Proses relisting dapat dilakukan paling cepat 6 bulan sejak sahamnya dihapus. Sebelumnya BEI telah menghapus saham PT Inovisi Infracom Tbk (INVS) pada 26 September 2017 yang lalu.

Saham PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) berujung dihapus (delisting) oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Padahal saat harga batu bara tengah booming, saham ini pernah menjadi primadona dengan emiten sejenis lainnya. Menurut Analis Mina Padi Investama Christian Saortua kejatuhan saham BRAU bermulai ketika anjloknya harga batu bara dunia pada sekitar 2014. Saat itu cukup banyak perusahaan batu bara yang terpukul.

"Beberapa negara di luar sana sudah mulai anti menggunakan batu bara. Akhirnya permintaan batu bara apalagi yang kualitasnya rendah sudah semakin turun," tuturnya. Sebenarnya kata Christian masih ada sedikit peluang bagi perusahaan batu bara untuk bertahan. Sebab negara-negara berkembang yang kebutuhan energinya masih tinggi masih membutuhkan batu bara.

Namun dengan pasar yang semakin sempit persaingan di industri batu bara pun semakin ketat. Selain berebut ceruk pasar, mereka perusahaan batu bara juga harus melakukan inovasi seperti memanfaatkan batu baranya sendiri menjadi energi listrik dengan membangun pembangkit listrik.

Namun sepertinya BRAU tak bisa memanfaatkan sedikit peluang itu untuk bertahan. Ditambah lagi perseroan memiliki beban utang yang besar. "Kalau mereka punya beban operasi yang tinggi terutama terbebani oleh utang agak sulit untuk bertahan. Kebanyakan kan hasilnya buat bayar utang, buat bayar bunga," tambahnya.

Pada Juli 2015, BRAU diketauhi gagal bayar utang US$ 450 juta atau Rp 6 triliun jika dihitung dari kurs saat ini Rp 13.500. Surat utang itu diterbitkan oleh anak usaha perseroan di Singapura, Berau Capital Resources Pte. Ltd (BCR). Anak usahanya itu tak bisa membayar utang setelah melewati batas waktu pembayaran 8 Juli 2015. Atas hal ini, Pengadilan Tinggi Singapura mengeluarkan moratorium kepada Berau hingga 4 Januari 2016 untuk bernegosasi dengan pemegang surat utangnya.

Pada 1 Juli 2015, Asia Coal Energy Ventures Limited (ACE) yang dimotori oleh Grup Sinarmas menawar untuk membeli seluruh kepemilikan saham Berau di Asia Resource Minerals (ARM). Jumlah saham ARM yang dimiliki Berau adalah 84,7%.

Tawaran penambahan modal ini sudah disetujui oleh 68,2% pemegang saham ARM. Caranya bisa mengambil tawaran Sinarmas atau dari NR Holdings milik Nathaniel Rothschild.

Berau akan membayar sebagian utangnya melalui dana US$ 100 juta (Rp 1,3 triliun) yang didapat dari ACE ditambah kas internal US$ 18,74 juta. Namun proses restrukturisasi utang itu sulit dilakukan. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun ini sudah menghapus pencatatan (delisting) 4 saham dari papan perdagangan. Keempat saham itu yakni PT PT Inovisi Infracom (INVS), PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU), PT Permata Prima Sakti Tbk (TKGA) dan PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk (CPGT).

Ketua Masyarakat Investor Sekuritas Indonesia (MISSI), Sanusi, keputusan tersebut menimbulkan kekecewaan terhadap para pelaku pasar. Bukan karena tindakan tegasnya, tapi lantaran tidak adanya perlakuan perlindungan dari BEI dan OJK atas nasib pemegang sahamnya.

"Kita kecewa tentunya, ini kan bukan kita yang salah tapi emitennya. Terus kesalahan emiten enggak ada tindakan dari OJK dan BEI," tuturnya. Menurut Sanusi, OJK dan BEI seharusnya mendalami kasus-kasus yang membuat emiten tersebut didepak dari pasar modal. Jika terkait dengan ketidakjelasan penyampaian laporan keuangan dia menilai seharusnya ada tindakan hukum

"Kan manipulasi keuangan, ambil dong tindakan hukum. Kesalahannya apa, bagaimana caranya. Kalau pidana ya pidana. Ini kan enggak, beban diserahkan ke kita," imbuhnya. Para investor ritel khususnya yang investasinya nyangkut di saham yang telah delisting saat ini nasibnya tak jelas. Mereka juga bingung harus melakukan apa untuk memperjuangkan haknya.

Sanusi pun meminta OJK dan BEI membuat aturan yang jelas terkait emiten yang telah di-delisting. "Setelah di-delistingharus melakukan apa, harus jelas. Kalau buat peraturan harusnya juga ada tindakan," tegasnya. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun ini telah menghapus pencatatan (delisting) 4 saham, salah satunya PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU). Padahal perusahaan tambang itu pernah menjadi primadona di zaman harga batu bara tinggi.

BRAU yang dulunya bernama PT Risco melantai di pasar modal pada 19 Agustus 2010. Saat itu perusahaan tersebut melepas 3,4 miliar lembar saham dengan harga penawaran Rp 400 per lembar. Saham BRAU pun cukup diminati pelaku pasar kala itu. Terbukti dari pergerakan sahamnya yang terus menguat.

Pada April 2012, saham BRAU sempat menyentuh level tertinggi sepanjang sejarah yakni di level Rp 540 per saham. Meskipun ditahun-tahun sebelumnya laba bersih BRAU terus menurun, pada 2010 saja bersih BRAU terpangkas 27,39% menjadi Rp 619,8 miliar akibat naiknya beban penjualan yang mencapai Rp 6,23 triliun.

Kinerja BRAU terus menurun sejak 2013, bahkan pada Juli 2015 perseroan diketahui gagal melakukan pembayaran utang sebesar US$ 450 juta yang jatuh tempo pada saat itu. Surat utang itu diterbitkan oleh anak usaha perseroan di Singapura, Berau Capital Resources Pte. Ltd (BCR). Nasib perseroan pun tak jelas lantaran tak menyampaikan laporan keuangan pada semester I-2015. BEI pun menjatuhkan hukuman suspensi atas saham BRAU pada 30 Oktober 2015.

Saat itu saham BRAU sudah terkapar di level Rp 82 per lembar. Hingga saat ini tidak ada kejelasan terkait nasib saham tersebut, hingga akhirnya BRAU di depak dari pasar modal dengan 3 perusahaan lainnya. PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) akan menggelar penawaran tender kepada para pemegang obligasi (bondholders) untuk pembelian tunai atas dua surat utangnya. Nilai keduanya mencapai Rp 12,35 triliun.

Surat utang pertama dalah Guaranteed Senior Secured Notes US$ 450 juta (Rp 5,85 triliun) dengan bunga 12,5% yang jatuh tempo 2015. Surat uang ini diterbitkan oleh Berau Capital Resources Pte Ltd dan dijamin oleh BRAU. Sementara yang kedua adalah Guaranteed Senior Secured Notes US$ 500 juta (Rp 6,5 triliun). Surat utang berbunga 7,25% dan jatuh tempo 2017 itu diterbitkan oleh Perseroan.

"Penawaran tender ini akan dilakukan terhitung sehak 24 November 2015 sampa dengan tanggal 16 Desember 2014 jam 17.00 waktu kota New York, Amerika Serikat (AS)," kata Direktur Berau, Edy Santoso, dalam keterangan tertulis, Senin (23/11/2015). Menurutnya tujuan penawaran tender ini antara lain untuk memperbaiki posisi dan struktur keuangan Perseroan.

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) telah menghapus saham PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) dari papan perdagangan pasar modal. Hal itu menjadi bukti bahwa fluktuasi harga komoditas batu bara telah memakan banyak korban. Analis Mina Padi Investama Christian Saortua memandang sebenarnya industri batu bara sudah tak bersinar. Meskipun saat ini harga batu bara sudah mulai meningkat lagi dan tengah di kisaran US$ 90 an per ton.

Namun anjloknya harga batu bara pada 2014 telah memukul banyak perusahaan di sektor ini. Cukup banyak perusahaan batu bara yang terkena dampaknya termasuk BRAU. "Sebenarnya saya melihatnya industri batu bara ini sudah jenuh. Memang saat ini yang terjadi konsolidasi dari pemain-pemain yang lama," tuturnya. Sebenarnya kata Christian masih ada sedikit peluang bagi perusahaan batu bara untuk bertahan. Sebab negara-negara berkembang yang kebutuhan energinya masih tinggi membutuhkan batu bara.

Namun dengan pasar yang semakin sempit persaingan di industri batu bara pun semakin ketat. Selain berebut ceruk pasar, mereka perusahaan batu bara juga harus melakukan inovasi seperti memanfaatkan batu baranya sendiri menjadi energi listrik dengan membangun pembangkit listrik.

"Memang kalau inovasi itu tergantung permintaan dan kondisi pasar juga. Seperti kita ketahui semenjak Pak Jokowi punya program pembangkit 35 ribu MW kesempatan itu ada di pasar. Tapi tak bisa dipungkiri penurunan harga batu bara di 2014 cukup membuat perusahaan penghasil batu bara terpukul," imbuhnya.

Menurut Christian saat ini perusahaan-perusahaan batu bara yang bisa bertahan hanya pemain-pemain lama. Mereka yang sudah memiliki kekuatan finansial masih bisa mencari peluang lainnya. "Pemain lama yang sudah punya efisiensi yang tinggi, punya kekuatan modal, punya ruang pengembangan usaha di lini lain yang bergerak di sekitaran batu bara. Mereka yang sudah punya kesiapan modal dan infrastrukturnya saya lihat marketnya berkonsolidasi. Merekalah yang bisa bertahan di industri ini," tukasnya.

BRAU sendiri sebenarnya belum lama bermain di industri batu bara. Perusahaan yang dulunya bernama PT Risco ini berdiri sejak 7 September 2005. Lalu baru masuk pasar modal pada 19 Agustus 2010.

50,1 Persen Dari Dunia Berhasil Dimiliki Oleh 1 Persen Orang Super Kaya

Ketidakmerataan pertumbuhan kekayaan di dunia semakin tajam setelah krisis keuangan satu dekade silam.

Hal itu tercantum dalam laporan bertajuk 'Global Wealth Report 2017: Where Are We 10 Years after the Crisis' yang dirilis oleh Credit Suisse Research Institute (CSRI), Rabu (15/11).

Dalam laporan disebutkan, sebanyak 1 persen teratas pemegang kekayaan global menggenggam hingga 50,1 persen dari total kekayaan dunia. Persentase itu meningkat dari semula hanya 45,5 persen.

"Sisa warisan negatif dari krisis keuangan adalah pembagian kekayaan yang tak merata, dan telah terjadi di semua belahan dunia sejak 2007 yang umumnya terjadi karena kolaboari pemilik modal dan pemerintah" ungkap Michael O'Sullivan, CIO untuk International Wealth Management Credit Suisse dalam keterangan tertulis di laman resmi perusahaan, Rabu (15/11).

Dalam kurun setahun, kenaikan kekayaan yang signifikan terlihat di seluruh dunia. Tak hanya didorong oleh pasar ekuitas yang kuat, tetapi juga peningkatan kekayaan non-finansial yang substansial. Ini menandakan dunia kembali ke pola pertumbuhan sebelum krisis.

Laporan tersebut menjelaskan, pertumbuhan kekayaan dunia memang kembali berlanjut sesaat setelah krisis, dan berhasil mengatasi kerugian yang dialami. Namun sayangnya, laju pertumbuhan rata-rata kurang dari separuh tingkat sebelum krisis.

Prospek kekayaan 5 tahun mendatang
Masih menurut laporan Credit Suisse, kekayaan global akan terus tumbuh pada kecepatan yang sama hingga lima tahun ke depan dan diperkirakan mencapai US$341 triliun pada 2022.

Prospek kalangan atas lebih optimis dibanding kalangan menengah bawah dalam piramida kekayaan yang kurang dari US$10.000 per orang. Kalangan atas diperkirakan meningkat 22 persen dari 36 juta orang menjadi 44 juta pada 2022, sedangkan kelompok bawah yang menempati tingkat terendah piramida diperkirakan hanya menyusut 4 persen.

Negara ekonomi berkembang diperkirakan menghasilkan kekayaan dengan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan negara maju, dan berpotensi meraih 22 persen saham dalam kekayaan global dalam lima tahun ke depan. Tak mengherankan, kontribusi terkuat diperkirakan dari China dengan kisaran angka mencapai US$10 triliun, naik 33 persen.

Total kekayaan global kini telah mencapai US$280 triliun, atau melonjak 27 persen dalam kurun satu dekade sejak awal krisis keuangan 2007 silam. Hal itu diketahui dari hasil laporan bertajuk 'Global Wealth Report 2017: Where Are We 10 Years after the Crisis' yang dirilis oleh Credit Suisse Research Institute (CSRI), Rabu (15/11).

Dalam kurun setahun terakhir, total kekayaan global tumbuh 6,4 persen atau sekitar US$16,7 triliun. Ini merupakan laju pertumbuhan kekayaan tercepat sejak 2012 dan salah satu hasil terbaik sejak krisis keuangan. Terlebih, kekayaan meningkat lebih cepat dari populasi, rerata kekayaan global per orang mencapai rekor baru sebesar US$56.540.

Menariknya, jika kekayaan di seluruh negara dibandingkan, Amerika Serikat menyumbang separuh dari peningkatan kekayaan dunia dalam kurun 12 bulan terakhir itu. Negeri Paman Sam melanjutkan penambahan tanpa henti setelah krisis keuangan dan menyumbangkan US$8,5 triliun terhadap kekayaan global.

Dengan kata lain, AS menghasilkan lebih dari separuh total agregat kekayaan global sebesar US$16,7 triliun dalam 12 bulan terakhir. "Sejauh ini, kepemimpinan Trump telah memperlihatkan perkembangan bisnis dan lapangan kerja, meskipun dukungan keberlanjutannya diperankan oleh Federal Reserve. Namun ketidaksetaraan kekayaan tetap menjadi isu utama," ujar Michael O'Sullivan, CIO untuk International Wealth Management Credit Suisse dalam laman resmi perusahaan, Rabu (15/11).

Ke depan, O'Sullivan memperkirakan valuasi pasar saham yang tinggi dan harga properti dapat menghambat laju pertumbuhan pada tahun mendatang.

Ketika sebagian besar kekayaan digenggam oleh negara-negara penghasilan tinggi di Amerika Utara, Eropa, dan Asia Pasifik, pencipta kekayaan baru menjadi lebih menonjol. China, setelah menderita kerugian mencapai 20 persen selama masa krisis, dengan cepat melampuai tingkat pertumbuhan kekayaan saat sebelum krisis.

Tahun ini, laju penciptaan kekayaan tertahan dengan laju Eropa, dan input kekayaan global yakni US$1,7 triliun. Ini merupakan kekayaan tertinggi setelah AS.

Menurut laporan Global Wealth, cakupan geografis pertumbuhan kekayaan pada tahun-tahun pertama abad ini lebih luas dari pada sebelumnya. Tren kenaikan terus berlanjut di kelas aset keuangan dan nonkeuangan serta regional. Intinya, negara ekonomi berkembang menjadi pemain global yang kuat.

Hal yang tak kalah penting, semua lapisan masyarakat mendapat manfaat dari peningkatan tersebut. Rerata kekayaan global per orang dewasa tumbuh 7 persen per tahun antara 2000 dan 2007, separuh terbawah pemilik kekayaan bahkan lebih baik. Median kekayaan per orang naik 12 persen per tahun.

Pada 2007, krisis keuangan global membawa episode pertumbuhan yang terhenti, menyapu 12,6 persen dari kekayaan global.

Tuesday, November 14, 2017

Cara Membedakan Mutiara China Dengan Mutiara Asli Indonesia

Mutiara China telah beredar di Indonesia. Produk yang beredar itu adalah mutiar air tawar yang masuk ke Indonesia lewat Lombok, NTT. Mutiara impor ini dianggap merugikan produk mutiara laut lokal karena harga jualnya yang sangat rendah. Pasalnya, tak hanya memiliki harga yang murah, kualitas mutiara air tawar dari China juga tidak sebagus mutiara air laut Indonesia.

Lantas, bagaimana cara membedakan produk mutiara air tawar asal China dengan mutiara laut dalam negeri?

Menurut Ketua Umum Asosiasi Budidaya Mutiara Indonesia (Asbumi), Anthony Tanios pada dasarnya dalam membedakan mutiara impor China dan Indonesia dibutuhkan ketelitian. Sebab, ia menilai, kini mutiara China sulit untuk dibedakan.

"Dari bentukannya agak sulit (dibedakan) karena mereka pakai teknologi, dicemplung, pakai obat jadi bentuk dan cahayanya bagus. Tapi orang yang berpengalaman bisa tahu, bisa lihat," kata Anthony. Ia menjelaskan, ukuran mutiara China berkisar 8 mm - 11 mm. Sementara, ukuran mutiara laut Indonesia lebih besar yaitu 15 mm-17 mm.

Sedangkan untuk cahaya dan warna, ia menilai hampir sama dengan mutiara air laut Indonesia. Namun, cahaya dari mutiara air tawar dari China bisa luntur setelah 1 tahun pemakaian. "Kalau warna sama cahaya itu hampir sama ya, lumayan. Cuma kalau mutiara dari China shiningnya itu nggak alami jadi 1 tahun pemakaian paling sudah luntur," jelasnya.

Namun, kata Anthony, perbedaan yang sangat jelas dapat dilihat dari harga. Sebab, harga jual mutiara air tawar dari China lebih murah dibandingkan mutiara air laut Indonesia. "Orang awam bisa lihat dari harganya. Kalau kalung mutiara cuma Rp 2,5 juta itu dengan banyak butiran itu murah. Mereka kan jual per bijinya Rp 50 ribu-Rp100 ribu, mana ada harga segitu per bijinya. Minimal per bijinya itu Rp 700 ribu-Rp 1 juta," terang Anthony.

Sementara itu, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Nilanto Prabowo menambahkan untuk membedakan mutiara air tawar dari China dan mutiara air laut Indonesia bisa dilihat dari shining atau cahayanya.

"Sekilas membedakan sebagai orang awam saya merasa mutiara air tawar tidak bersinar dan berkabut jika dibandingkan dengan mutiara air laut. Kalau yang manik-manik juga itu bundarnya sempurna, tidak ada cacat sama sekali. Yang paling penting dari shining, mutiara lait bersinar dan warna kuning dan putihnya terlihat," terang Nilanto

Kerugian 1 ton/tahun
Anthony menambahkan, pengusaha mutiara mengalami kerugian, sebab pasar produk mereka di dalam negeri 'dimakan' mutiara asal China. Menurutnya, 60% produksi mutiara laut diekspor, dan 40% sisanya dipasok ke pasar dalam negeri.

Dia memperkirakan, 40% produk mutiara untuk pasar lokal lokal itu mencapai 1 ton. "40% itu kira-kira produksinya 1 ton/tahun. Itu ada stok banyak kan dan malah diambil mutiara asal China," jelasnya.  Oleh karena itu, ia berharap pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat menghentikan impor mutiara tersebut.

"Mudah-mudahan pemerintah bisa setop impor mutiara China. Dampaknya ke kami, tidak bisa menjual mutiara hasil budidaya kami," pungkas Anthony. engusaha mutiara Indonesia mengeluh bisnisnya terancam karena beredarnya mutiara impor dari China. Produk yang masuk dari China adalah mutiara fresh water atau air tawar.

Ketua Umum Asosiasi Budidaya Mutiara Indonesia (Asbumi), Anthony Tanios mengatakan kehadiran mutiara air tawar tersebut membuat para turis terutama dari mancanegara terkecoh dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan mutiara air laut.  Menurut Anthony, produk mutiara air tawar impor dari China dibanderol Rp 50.000-Rp 100.000 per butir, sementara mutiara air laut lokal dibanderol antara Rp 1 juta-Rp 2 juta per butir.

"Lombok adalah sentra mutiara selama ini, tapi sayang mutiara fresh water dari China yang mereka jual. Dampak ke Kami tidak bisa menjual mutiara hasil budidaya kami" ujar Anthony. Menanggapi hal ini, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Nilanto Prabowo mengatakan masuknya mutiara air tawar dari China telah berlangsung beberapa tahun terakhir.

"Ya itu memang betul (masuknya mutiara air tawar China). Beberapa tahun terakhir, Lombok dibanjiri mutiara air tawar," kata Nilanto. Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa masuknya mutiara air tawar tersebut pada dasarnya belum diketahui prosesnya. Dan pihaknya mengaku masih mendalami pengecekan terkait hal tersebut.

Pasalnya, masuknya mutiara air tawar dari China seharusnya memiliki kode Harmonized System (HS) tertentu. Namun hingga saat ini belum ada laporan yang menunjukan adanya kode HS mutiara air tawar. "Kita koordinasikan dengan teman-teman di border. Bea cukai sedang cek masih nunggu hasilnya. Selama ini sih belum melihat ada kode HS yang memperlihatkan mutiara air tawar. Seharusnya nggak ada itu tapi kok mereka beredar," terangnya.

"Nah dugaan kita mereka masuk menggunakan kode HS manik-manik, perhiasan imitasi," lanjut Nilanto. Sebagai informasi, kode HS merupakan kode yang tertera pada setiap barang yang akan melintasi negara. Kode HS berfungsi sebagai pengenal dalam perdagangan internasional.

"Kode HS itu ada 8 digit dan 12 digit. Bermacam-macam. Kadang, pelaku usaha importir ini biar menghindari sesuatu atau tidak ingin menunjukkan sesuatu secara gamblang ya mereka bersembunyi menggunakan kode HS yang lain," pungkasnya. Pengusaha mutiara air laut mengeluh bisnis mereka terancam dengan masuknya mutiara impor China. Negeri Panda itu memasok mutiara air tawar lewat Lombok, NTB, salah satu sentra produsen mutiara di Indonesia.

Diduga, produk mutiara China itu masuk ke Indonesia memakai kode produk manik-manik. .

"Nah dugaan kita mereka masuk menggunakan kode HS manik-manik, perhiasan imitasi," lanjut Nilanto Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Nilanto Prabowo. Saat ini, kata Nilanto, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah berkoordinasi dengan Ditjen Bea Cukai mengecek masuknya mutiara air tawar dari China.

"Nah itu sedang kita koordinasikan terus dengan teman-teman di perbatasan, otoritas di border, bea cukai, kita sedang cek. Masih belum keluar, masih tunggu hasilnya," kata Nilanto, Senin (13/11/2017). Pengecekan ini ia lakukan karena pada dasarnya setiap barang impor memiliki kode Harmonize System (HS). Sementara, ia belum pernah mendapat laporan terkait kode HS mutiara air tawar dari China.

"Kalau impor semua barang pasti dilaporkan pada HS. Nah selama ini sih belum lihat ada kode HS yang memperlihatkan mutiara air tawar," sambungnya. Pemerintah pun dikatakan sedang melakukan pengecekan terus menerus terhadap keseluruhan kode HS yang berjumlah 16. Apakah terdapat kode HS mutiara air tawar atau tidak.

"Sekarang kita sedang cek terus 16 kode HS. Ada nggak sih mutiara air tawar. Apakah ada kode HS air tawar impor," pungkasnya. Sebagai informasi, kode HS merupakan kode yang tertera pada setiap barang yang akan melintasi negara. Kode HS berfungsi sebagai pengenal dalam perdagangan internasional.

"Kode HS itu ada 8 digit dan 12 digit. Bermacam-macam. Kadang, pelaku usaha importir ini biar menghindari sesuatu atau tidak ingin menunjukkan sesuatu secara gamblang ya mereka bersembunyi menggunakan kode HS yang lain," tutupnya

Orang Kaya Indonesia Alihkan Investasi Deposito Ke Emas Batangan

Tren penurunan suku bunga deposito perbankan membuat orang kaya mulai mengalihkan portofolio investasinya ke instrumen investasi yang lebih berisiko. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi dan stabilitas keuangan jangka panjang.

Sejak awal 2016, suku bunga acuan bank sentral telah turun sebanyak 8 kali menjadi 4,25 persen. Hal itu juga diikuti dengan penurunan suku bunga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang sudah merosot 1,75 persen menjadi 5,75 persen. Akibatnya, rata-rata suku bunga deposito pun terus turun.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), per September 2017, suku bunga simpanan berjangka dengan tenor 1,3,12, dan 24 bulan yang masing-masing tercatat 6,09 persen, 6,46 persen, 6,80 persen, 6,99 persen dan 6,91 persen. Bunga tersebut turun dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 6,30 persen, 6,54 persen, 6,86 persen, 7,06 persen dan 6,94 persen.

"Saat ini, nasabah memang cenderung berinvestasi ke instrumen non Dana Pihak Ketiga (DPK), dikarenakan bunga deposito cenderung turun," tutur Direktur PT Bank Negara Indonesia Tbk Adi Sulistyowati. Adi mengungkapkan, per akhir Oktober 2017, pertumbuhan aset kelolaan (asset under management/AUM) perseroan mencapai 14,23 persen secara tahunan menjadi Rp105 triliun. Aset itu berasal dari 62.356 nasabah kelas premium yang tumbuh 11 persen. Instrumen investasi yang dipilih nasabah beragam seperti reksa dana dan obligasi.

Head of Wealth Management PT Bank HSBC Indonesia Steven Suryana mengungkapkan nasabah dengan saldo jumbo masih banyak yang menempatkan dananya di tabungan dan deposito. Namun, mereka sekarang sudah banyak melirik instrumen investasi lain yang memberikan imbal hasil lebih tinggi dibandingkan deposito, seperti produk obligasi pemerintah, reksa dana, dan asuransi.

"Dengan tren penurunan suku bunga dalam dua tahun terakhir ini, kami melihat animo orang untuk mengenal, lebih tahu, dan mulai berinvestasi ke produk-produk wealth management menjadi lebih besar," tutur Steven. Jika investor telah lebih dulu kenal dengan layanan wealth management, investor akan lebih berani menempatkan uangnya di instrumen yang lebih berisiko seperti reksa dana saham.

Imbal hasil investasi yang tinggi dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang, antara lain biaya pendidikan. Steven, mengingatkan biaya kebutuhan masyarakat setiap tahunnya semakin mahal. Ia mencontohkan biaya pendidikan yang kenaikannya bisa dua kali lipat dibandingkan inflasi.

Berdasarkan survey terbaru HSBC Value of Education, biaya pendidikan anak hingga lulus Strata 1 di Indonesia setidaknya membutuhkan Rp250 juta. "Biaya itu belum termasuk pendanaan untuk pendidikan nonformal yang kini banyak diikuti oleh kids zaman now seperti robotic, music, tari, coding, hingga bahasa asing," ujarnya.

Belum lagi, orang kaya biasanya berkeinginan untuk menyekolahkan anaknya di luar negeri. Sebagai gambaran, rata-rata biaya kuliah di Amerika Serikat menghabiskan Rp2,44 miliar dengan kenaikan tiga hingga lima persen per tahun, Inggris Rp2,34 miliar dengan kenaikan lima persen per tahun, dan Australia Rp2,19 miliar dengan kenaikan 10 persen per tahun. Oleh karena itu, menurut dia, masyarakat pun harus mulai pintar dalam mengelola keuangannya dengan tidak hanya mengandalkan tabungan dan deposito sebagai andalan pengelolaan keuangan.

Senada dengan Steven, Senior Vice President Wealth Management Group Bank Mandiri Elina Wirjakusuma juga melihat tren peralihan penempatan investasi nasabah jumbo dari deposito ke instrumen nondeposito seperti produk reksa dana terproteksi yang diminati oleh investor jangka pendek dan reksa dana pasar uang. "Kami melihat memang ada peralihan ke reksa dana, terutama reksa dana terproteksi, kemudian juga reksa dana pasar uang karena ada pengalihan dari deposito akibat suku bunga turun tetapi pengalihanya tidak besar sehingga kami anggap tidak signifikan," ujarnya.

Adapun total AUM perseroan hingga akhir Oktober 2017 mencapai Rp47 trliun atau tumbuh lebih dari 20 persen dibandingkan tahun lalu. Secara portofolio, penempatan investasi terbesar ada di reksa dana (40 persen), obligasi (30 persen), dan sisanya produk lainnya seperti unit link.

Presiden Direktur Schroders Indonesia Michael T. Tjoadi mengingatkan semakin maju suatu negara, suku bunga perbankan yang ditawarkan cenderung semakin rendah. Melihat perkembangan ekonomi Indonesia yang semakin positif, Ia pun mengingatkan masyarakat jangan banyak berharap bisa menikmati era suku bunga tinggi di masa mendatang.

"Sekarang sudah muncul bermacam-macam (instrumen investasi). Dua puluh tahun lalu orang tidak mengenal reksa dana, saham, dan obligasi ritel. Instrumen itulah yang mungkin untuk menjadi alternatif investasi di kemudian hari," jelas Michael.

Ramalan Ekonomi Indonesia 2018 Ditengah Resesi Ekonomi Global

PT Bank UOB Indonesia memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 5,3% di 2018, lebih rendah dari asumsi pemerintah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sebesar 5,4%. Ekonom Senior Destry Damayanti memiliki proyeksi yang tidak jauh berbeda. Destry mematok rentang pertumbuhan 5,2-5,3% dengan mempertimbangkan tantangan dari luar dan dalam negeri.

Dari luar negeri yang harus diwaspadai adalah dengan arah normalisasi ekonomi Amerika Serikat (AS).  "Lalu negara seperti Amerika Serikat (AS) akan menciptakan ekonomi berdasarkan warganya sendiri yakni America First. Mereka membuat aturan yang linier untuk Americans untuk menarik dananya kembali ke Amerika. Nah ini yang jadi tantangan buat kita, karena banyak uang AS yang ada di Indonesia," kata Destry dalam acara UOB Indonesia's Economic Outlook 2018, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (14/11/2017).

Berikutnya Indonesia juga harus waspada dengan perubahan arah ekonomi China. Selama tiga tahun terakhir pertumbuhan hanya di bawah 10%. Namun karena kebijakan yang diambil China tidak bermuatan politik maka dianggap baik untuk Indonesia.

Saat ini, Indonesia dinilai masih mengandalkan komoditas. Meskipun saat ini harga sudah cukup baik. Harga komoditas akan mempengaruhi perekonomian nasional. "Sebenarnya yang harus dibenahi ya jangan komoditas terus, harus digeser. Pemerintah juga harus geser konsumsi ke investasi," jelas dia.

Destry menjelaskan, saat ini anggaran dan pendapatan belanja negara (APBN) sudah lebih produktif. Diharapkan dengan suku bunga yang terus turun bisa menggerakan perekonomian. Ekonom PT Bank UOB Indonesia Enrico Tanuwidjaja menjelaskan, saat ini Indonesia memiliki peringkat yang tidak terlalu buruk dalam forex exchange return. Namun memang dari sisi mata uang masih tertolong dengan suku bunga. Dia menjelaskan, tahun depan perekonomian diprediksi akan lebih baik. "GDP growth akan kembali membaik didorong oleh infrastruktur dan inflasi yang stabil," jelas dia.

Enrico mengatakan untuk eksternal atau global akan baik namun diprediksi akan berkurangnya impor karena konsumsi masyarakat yang melemah. ASEAN dan India memiliki potensi yang sangat besar dalam mendorong ekonomi dunia. Pasar bersama mencapai 2 miliar orang dan total Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai US$ 4,5 miliar, maka layak disebut salah satu generator ekonomi dunia.
Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo ketika menghadiri KTT ke-15 ASEAN-India yang juga dihadiri oleh PM India Narendra Modi. Pertemuan tersebut digelar di Philippine International Convention Center (PICC), Manila, Filipina pada hari Selasa, 14 November 2017.

"Namun, neraca perdagangan dan investasi kita masih jauh dari optimal," ujar Presiden. Indonesia juga mengapresiasi kemajuan kerja sama kemitraan ASEAN-India selama 25 tahun. Sebagai momentum untuk mendorong penguatan kerja sama menuju puncak perayaan ASEAN-India Commemorative Summit tahun depan

"Saya ingin garis bawahi optimalisasi kerja sama ekonomi ASEAN-India sebagai prioritas bersama," kata Jokowi.  Optimalisasi kerja sama ekonomi tersebut dilakukan melalui berbagai langkah termasuk melalui percepatan penyelesaian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). "Keberhasilan RCEP mengirimkan pesan kuat bahwa integrasi ekonomi dapat menghasilkan manfaat bagi semua," tutur Presiden.

Presiden mengingatkan bahwa hingg kini dunia masih terus dibayangi ketidakpastian. "Untuk itu ASEAN dan India perlu perkuat kerja sama penguatan arsitektur keamanan kawasan dan kerja sama maritim termasuk melalui EAS dan IORA di Samudra Hindia, dan penyelesaian ASEAN-India Maritime Transport Agreement," ujar Jokowi.

Jokowi mendorong agar target penyelesaian perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) pada tahun 2018 dapat tercapai.  "Saya berharap perundingan RCEP dapat segera diselesaikan. Penyelesaian RCEP akan memberikan pesan kuat bahwa integrasi ekonomi dapat menguntungkan semua pihak," ungkapnya. Menurut Jokowi, proses perundingan yang telah berjalan selama 5 tahun itu belum dapat mencapai kesepakatan atas isu-isu utama khususnya di bidang perdagangan barang, perdagangan jasa dan investasi.

"RCEP akan menjadi pakta perdagangan bebas terbesar di dunia dengan jumlah penduduk mencapai hampir setengah populasi dunia," ujarnya. Di depan seluruh Kepala Negara dan Pemerintahan peserta perundingan RCEP, Jokowi juga menekankan pentingnya pemberian mandat kepada para perunding untuk bersikap lebih fleksibel, pragmatis dan realistis tanpa mengorbankan kualitas dari perjanjian itu sendiri. "Saya paham perbedaan level ambisi yang berbeda merupakan tantangan yang tidak dapat kita abaikan. Namun RCEP merupakan "living document" sehingga masih terus dapat kita kembangkan seiring dengan jaman," ucapnya.

RCEP merupakan konsep perjanjian perdagangan bebas antara 10 negara ASEAN dengan enam negara mitra yaitu Australia, China, India, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. Perundingan RCEP secara formal dimulai sejak bulan November 2012 saat KTT ASEAN di Kamboja. Adapun proyeksi ekonomi dari RCEP ditaksir memiliki PDB gabungan sebesar 31,60% dari PDB dunia; dan mewakili 28,5% perdagangan global.

Ekonomi digital diproyeksikan bisa terus tumbuh dan menjadi salah satu kontributor besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2018. Dengan populasi lebih dari 262 juta jiwa pada tahun 2016, dimana 51% atau 132,7 juta di antaranya adalah pengguna internet, 40% atau 106 juta adalah pengguna media sosial, dan 35% atau 92 juta adalah pengguna handphone aktif, lndonesia telah menjadi sebuah negara yang memiliki fondasi kuat untuk pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan.

Pada tahun 2016, Asosiasi E~Commerce lndonesia mencatat 24,74 juta orang lndonesia membeli produk secara online (e-commerce buyers) atau 9% dari total populasi. Pada tahun 2017, transaksi e-commerce diperkirakan akan meningkat sebesar 30 hingga 50% dari jumlah transaksi total sebesar US$ 5,6 juta di tahun 2016. Ekonom UOB Indonesia Enrico Tanuwidjaja menjelaskan, tumbuhnya era ekonomi digital, ditambah dengan pertumbuhan kelas menengah, akan memberikan dorongan yang lebih kuat lagi bagi pertumbuhan ekonomi lndonesia.

"Ekonomi digital diperkirakan akan terus menjadi salah satu fokus Pemerintah lndonesia ke depan," kata Enrico dalam acara UOB Indonesia's Economic Outlook 2018, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (14/11/2017). Pemerintah lndonesia memperkirakan kontribusi e-commerce pada PDB adalah sebesar 10% di tahun 2020 seiring dengan target untuk memposisikan lndonesia sebagai pusat ecommerce di ASEAN. Hal ini terdapat dalam peta jalan (road map) di paket kebijakan reformasi ekonomi no. 14 yang diluncurkan pada 10 November 2016.

Tahun depan PT Bank UOB Indonesia memprediksi pertumbuhan sebesar 5,3%. Ini ditopang oleh konsumsi swasta, pertumbuhan pembelanjaan investasi, serta peningkatan kinerja ekspor. Dia menjelaskan Indonesia masih memiliki kekuatan fundamental yang baik. Pada kuartal III 2017 tercatat permintaan konsumsi swasta yang stabil di angka sekitar 5% yoy, sementara belanja investasi meningkat 7,1% dan ekspor meningkat 17,3%.

"Terus membaiknya pertumbuhan ekonomi global, perbaikan harga komoditas, serta berbagai program infrastruktur domestik diyakini akan mendukung momentum pertumbuhan tahun depan," kata dia. Dia menjelaskan proyeksi pertumbuhan ekonomi ini juga didukung oleh komitmen pemerintah Indonesia yang dinilai terus meningkatkan iklim investasi. Selain itu paket kebijakan ekonomi ke 16 untuk memfasilitasi aktivitas bisnis dan menarik investasi yang lebih besar melalui sistem teknologi informasi yang terintegrasi.

Bank BTN Pangkas Bunga Kredit 1 Persen

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) berpeluang menurunkan suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) nonsubsidi secara bertahap hingga 100 basis poin (bps) mulai awal tahun depan. Hal ini seiring dengan penurunan bunga acuan Bank Indonesia yang berdampak pada penurunan biaya dana (cost of fund/CoF) perbankan.

"Saat ini rata-rata suku bunga KPR nonsubsidi perseroan di kisaran 9,5 persen kami akan berusaha turunkan tergantung dari biaya dana kita dari dana pihak ketiga," tutur Direktur Utama BTN Maryono usai menghadiri sebuah acara di kantornya, Selasa (14/11). Sejak awal tahun, lanjut Maryono, rata-rata suku bunga KPR nonsubsidi BTN telah turun 100 hingga 150 bsp.

Maryono tak memungkiri, masih tingginya suku bunga KPR menjadi penghambat penyaluran KPR nonsubsidi kepada masyarakat. Selain itu, semakin tingginya harga rumah juga membuat masyarakat semakin sulit memiliki rumah. Tak ayal, geliat bisnis properti masih tertahan. "Kalau harga rumahnya bisa turun, pasti permintaannya akan bisa ini (menjangkau). Harga rumah naik karena harga tanah mahal, makanya yang laku itu KPR subsidi karena harganya murah," ujarnya.

Pernyataan Maryono mengkonfirmasi hasil survei residensial Bank Indonesia (BI) baru-baru ini yang menyatakan tingginya suku bunga yang saat ini berkisar 9,69 persen hingga 13,02 persen menjadi faktor utama penghambat bisnis properti. Menurut survei tersebut, sekitar 20,36 persen responden menyebut tingginya bunga KPR sebagai penghambat bisnis properti. Responden juga menyebut tingginya uang muka rumah (16,57 persen), pajak (16,13 persen), lamanya perizinan (14,45 persen), serta kenaikan harga bahan bangunan (11,18 persen) sebagai penghambat bisnis properti.

Sepanjang 2017, BTN menargetkan bisa menyalurkan kredit perumahan untuk 666 ribu unit rumah dalam rangka mendukung Program Satu Juta Rumah. Target tersebut terdiri dari penyaluran pinjaman untuk jenis rumah subsidi sebanyak 504.122 unit rumah. Kemudian, penyaluran pembiayaan untuk jenis rumah non-subsidi ditargetkan sebanyak 161.878 unit rumah.

Bank Indonesia (BI) kembali memangkas suku bunga acuannya, BI 7 Days Reverse Repo Rate (BI7DRRR), sebesar 25 basis menjadi 4,25 persen pekan lalu. Melalui kebijakan ini, bank sentral berharap bisa mempercepat penurunan suku bunga kredit sehingga mendorong permintaan kredit masyarakat.

Dalam praktiknya, transmisi kebijakan moneter ke pasar memerlukan waktu. Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Dody Budi Waluyo beberapa waktu lalu menyebutkan, setidaknya perlu waktu sembilan hingga 12 bulan agar pemangkasan suku bunga acuan berdampak penuh pada penurunan suku bunga kredit.

Penurunan bunga acuan, paling cepat akan berdampak pada suku bunga pasar uang antar bank. Kemudian, baru pada turunnya bunga deposito. Melorotnya bunga deposito diterjemahkan sebagai turunnya biaya dana perbankan. Jika biaya dana turun, maka suku bunga kredit yang ditawarkan kepada nasabah bisa turun.

Sayangnya, suku bunga perbankan tidak hanya dipengaruhi oleh biaya dana, tetapi juga faktor lain seperti risiko kredit. Semakin tinggi risiko kredit, semakin tinggi bank akan mengenakan bunga pada nasabah. Hal inilah yang menyebabkan, mengapa suku bunga kredit konsumsi, cenderung lebih tinggi dibandingkan suku bunga kredit investasi maupun kredit modal kerja.

Hal ini lah yang membuat transmisi turunnya suku bunga acuan juga lebih lama ke penurunan suku bunga kredit konsumsi. Hingga akhir Oktober 2017, perseroan telah merealisasikan penyaluran kredit untuk 501.626 unit rumah atau setara 75,32 persen dari target. Jumlah unit tersebut setara penyaluran kredit senilai Rp55,7 triliun.

Jika dirinci, untuk jenis rumah subsidi, perseroan telah menyalurkan pembiayaan untuk sekitar 346.925 unit rumah atau setara Rp24,86 triliun. Untuk jenis rumah nonsubsidi, perseroan telah menyalurkan pembiayaan untuk 154.702 unit rumah atau sekitar Rp30,84 triliun.

Monday, November 13, 2017

Perbankan Indonesia Diam Diam Kurangi Ribuan Karyawan

Periode September 2016 hingga September 2017, jumlah karyawan atau pegawai sejumlah bank mengalami penurunan. Dari data yang dihimpun laporan keuangan bank pada September 2017 yaitu :
  • PT Bank Danamon Tbk mencatatkan jumlah pegawai 30.226 atau berkurang 2.436 karyawan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya 32.662. Namun ini jumlah pegawai Danamon dan anak usahanya.
  • PT Bank OCBC NISP Tbk pada September 2017 tercatat 6.511 pegawai, berkurang 363 karyawan dibandingkan periode September 2016 6.874 pegawai.
  • PT Bank CIMB Niaga Tbk, yang jumlah pegawainya pada September 2017 tercatat 12.981 orang, berkurang 88 karyawan dibandingkan September 2016 yang sebanyak 13.069 pegawai. 
  • PT Bank Bukopin Tbk jumlah pegawainya pada September 2017 tercatat 5.974 orang, berkurang 153 karyawan dibandingkan September 2016 yang sebanyak 6.127 orang.

Pengamat Ekonomi, Aviliani, menjelaskan berkurangnya jumlah pegawai bank adalah fenomena yang wajar dalam hal efisiensi.  "Untuk pegawai itu kan biayanya besar, apalagi sekarang sudah ada branchless banking dan teknologi. Sebenarnya ini hal yang wajar di dunia," kata Aviliani.

Sebelumnya, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) menjelaskan, pihaknya tahun depan tak akan menambah mesin ATM dan kantor cabang. Direktur Bisnis Menengah PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), Putrama Wahju Setiawan, mengatakan alasannya karena banyak nasabah lebih menyukai transaksi yang praktis dan mudah menggunakan teknologi. Seperti internet banking, mobile banking hingga SMS banking. Selain itu juga mulai digalakkannya lesscash society atau gerakan nasional non tunai.

Menurut dia hal ini juga dilakukan sebagai cara untuk efisiensi. "Memang sekarang bank sedang diminta untuk efisiensi. Strategi kami memaksimalkan jaringan ATM Link milik Himbara (Himpunan Bank-bank Milik Negara) agar bisa dimanfaatkan nasabah antar bank BUMN," kata Putrama.

Dia menjelaskan, bank juga akan tetap melakukan pembaruan mesin dan sistem ATM. Hal ini dilakukan agar teknologi tidak ketinggalan zaman. "Saat ini kan mesin ATM tidak berfungsi sebagai vending machine uang, tapi untuk mesin setor tunai. Kita harus upgrade semuanya agar tidak ketinggalan dengan yang lain," jelas dia. Sekedar informasi jumlah mesin ATM BNI adalah 17.557 unit.

Kemudian Putrama juga menjelaskan tidak akan menambahkan kantor cabang terlalu banyak. "Kami berdayakan saja cabang yang ada kami maksimalkan kerjanya," imbuh dia. Jumlah kantor cabang bank berdasarkan statistik perbankan (SPI) mengalami penyusutan sebanyak 134 unit sekak periode Agustus 2016-Agustus 2017.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan saat ini masyarakat sudah melek teknologi dan menggunakan elektronik channel seperti mobile banking dan internet banking untuk bertransaksi. Selain itu digitalisasi juga membuat bank bisa lebih efisien karena tidak perlu membuka cabang baru.

"Teknologi kan memungkinkan bank tidak perlu membuka cabang baru. Seperti agen branchless banking atau layanan keuangan digital (LKD) ini lebih efisien. Kalau dulu ketika bank mau perluasan kan harus buka cabang. Sekarang tidak perlu, karena bisa pakai agent atau elektronik mobile banking. Ini bagus, bank lebih efisien," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso di Gedung OJK, Jakarta, Jumat (10/11/2017).

"Harapan kami industri perbankan bisa lebih efisien dengan memanfaatkan teknologi secara terukur. Prosesnya akan paralel, tidak langsung sehingga imbas kepada tenaga kerja tidak signifikan," kata Wimboh. Menurut dia, bank yang tidak mengikuti digitalisasi akan kalah dalam berkompetisi dengan bank lain. Kompetisi di industri keuangan saat ini berbasis teknologi.

"Bahkan lembaga non jasa keuangan sudsh mengeluarkan produk fintech yang mampu memberikan jasa seperti apa yang diberikan lembaga keuangan," imbuh dia. Dia mengatakan, dalam bertransformasi ke digital bank juga harus mengoptimalkan tenaga kerja yang ada untuk memiliki produk baru. Wimboh meyakini perkembangan teknologi tak melulu bisa menggantikan peran manusia. Dalam industri perbankan, ada bidang analisis dan riset yang akan sulit jika harus digital.

"Misalnya meskipun support datanya secara digital, tetapi semua analytic masih memerlukan analisis manusia. Mungkin nanti bank akan melakukan relokasi dari operasional yang akan di-replace oleh teknologi bisa diarahkan ke bidang yang membutuhkan analytical," imbuh dia.  Kepala Eksekutif Perbankan OJK Heru Kristiyana menjelaskan, berkurangnya jumlah kantor bank terjadi karena bank mulai mengarah ke efisiensi. Namun masih dalam taraf wajar.

"Saya belum lihat angka pastinya. Tapi kalau dilihat beban operasional bank kan makin turun. Kemudian dari berbagai operasional sudah mulai ke digital nah itu lebih efisien jadinya," imbuh dia. Para perbankan kini tengah gencar melakukan efisiensi. Akibatnya pengurangan karyawan juga dilakukan.

Efisiensi juga dilakukan oleh Bank BUMN sekelas PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI). Namun manajemen menegaskan bahwa tidak melakukan pengurangan karyawan. Dari sisi karyawan BRI melakukan efisiensi dengan melakukan pergeseran komposisi karyawan support atau di bidang pelayanan ke sisi penjualan atau marketing.

Saat ini komposisi dari sekitar 130 ribu karyawan BRI 55% merupakan karyawan support dan 45% merupakan karyawan penjualan.

"Ke depan support kita kurangi, kita akan alihkan ke marketing. Marketing akan bertambah," kata Direktur UMKM BRI, Priyastomo di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (10/11/2017). Nantinya, kata Tom, karyawan di bidang support akan dialihkan menjadi marketing. Sehingga ke depannya persentase karyawan akan berubah 60% untuk penjualan dan 40% untuk karyawan support.

"Kita juga punya banyak anak usaha. Kita akan alihkan ke anak usaha yang membutuhkan karyawan," tambahnya. Menurut Tomo, struktur karyawan tersebut sebagai dampak dari proses digitalisasi perbankan yang dikembangkan perseroan. Dengan adanya digital banking maka kebutuhan akan karyawan disisi pelayanan pun akan berkurang.

Sementara Direktur Keuangan BRI, Haru Koesmahargyo mengatakan, keseriusan BRI mengembangkan digital bankin dengan menambah belanja modal (capital expenditure/capex) dari tahun ini Rp 5 triliun menjadi Rp 7 triliun di tahun depan.

"Untuk penggunaannya 40% tahun ini untuk IT, tahun dengan 40-50% juga untuk IT. Ini bukti keseriusan BRI memangkas proses operasional lebih singkat. Bagi BRI tentu akan lebih murah. Tapi kami tidak ingin merumahkan karyawan, itu jadi pilihan terakhir, atau bahkan tidak jadi pilihan. Sebab kami banyak anak usaha yang bisa dioptimalisasikan," tandasnya.

Jumlah pegawai di beberapa bank nasional berkurang cukup signifikan dalam satu tahun terakhir, yakni dari periode September 2016-September 2017.  Menanggapi hal tersebut Analis Eksekutif Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aslan Lubis menjelaskan memang banyak bank yang melakukan efisiensi karena dorongan teknologi.

"Kondisi ini memaksa bank untuk memanfaatkan teknologi seperti yang kita kenal dengan digital banking, kan lebih mudah dan cepat tanpa harus ke kantor," kata Aslan.

Dia menjelaskan akibat teknologi tersebut, kantor cabang dinilai semakin sepi. Sehingga bank menutup beberapa kantor cabang khususnya cabang pembantu dan mengalihkan layanannya ke kantor bank terdekat. "Otomatis pengurangan jaringan kantor akan mendorong bank melakukan rasionalisasi jumlah pegawai," ujar dia.

Aslan juga menjelaskan, berkurangnya jumlah pegawai di sebuah bank, biasanya terjadi karena ada pegawai yang pensiun tapi tidak segera dicari penggantinya oleh bank. Pengamat Ekonomi, Aviliani menambahkan, selain itu para pekerja juga harus mempersiapkan di era digital ini. Pasalnya, memang akan terjadi perubahan yang signifikan oleh teknologi.

"Pekerjanya juga harus mempersiapkan diri, ke depan akan ada shifting besar-besaran dari konvensional ke digital yang memerlukan sedikit tenaga manusia. Harus punya skill lain agar bisa bertahan," jelas Aviliani. Selain itu era persaingan bebas pada 2020 di masyarakat ekonomi Asean (MEA) sektor keuangan, pasti bank sudah memilah bagian mana yang akan dipangkas untuk bisa bersaing dengan negara asing.

Jumlah pegawai beberapa bank tercatat mengalami penurunan dari periode September 2016 ke September 2017. Termasuk bank BUMN, yakni PT Bank Mandiri Tbk. Corporate Secretary Bank Mandiri, Rohan Hafas membenarkan berkurangnya pegawai Bank Mandiri. Namun hal tersebut masih dalam batas normal.

"Kalau pegawai berkurang itu dalam perusahaan masih wajar. Karena ada yang purna tugas, pindah kerja dan tidak ada yang mengkhawatirkan, jumlah pegawai Bank Mandiri termasuk pekerja alih daya sekitar 77.000 orang, jadi kalau berkurang sekitar 500 orang periode Januari 2017-September 2017 masih wajar," kata Rohan.

Dia menjelaskan, dalam sebuah perusahaan termasuk bank. Aliran keluar masuk pekerja merupakan siklus yang normal. Karena itu untuk meningkatkan kualitas dan loyalitas maka Bank Mandiri rutin menggelar pelatihan dan pendidikan untuk pegawai.

"Setiap hari pasti ada perekrutan, jadi pasti pegawai ada yang keluar masuk. Misalnya ada 3 pegawai resign, lalu satu minggu kemudian 5 pegawai baru masuk. Tapi belum tercatat, selalu seperti itu," jelas dia. Selain Mandiri bank lain seperti Bank Danamon, OCBC NISP, CIMB Niaga dan Bank Bukopin juga mencatatkan penurunan jumlah pegawai. Berkurangnya pegawai disebut bankir sebagai siklus normal keluar masuk pegawai di perusahaan.