Thursday, July 2, 2015

Gaurav Gupta Kini Menjabat Menjadi Presiden Direktur PT General Motors Indonesia

General Motors mendaulat Gaurav Gupta sebagai Presiden Direktur PT General Motors Indonesia (GM) yang baru. Gupta yang sebelumnya menjabat sebagai Managing Director GM Vietnam menggantikan Michael Dunne yang pada Februari 2015 lalu mengundurkan diri. Tim Zimmerman, Presiden General Motors South Asia Operations mengumumkan penunjukan Gupta yang akan mulai menduduki posisi barunya awal Juli 2015.

“Dalam jabatan barunya, Gupta akan membawa pengalamannya yang mumpuni dalam bidang penjualan, pengembangan bisnis, dan transformasi bisnis,” kata Zimmerman melalui keterangan resmi dikutip Kamis (2/7). Menurut Zimmerman, alasan dipilihnya Gupta sebagai bos GM Indonesia karena dinilai memahami situasi industri otomotif di Asia Tenggara dan memiliki catatan keberhasilan dalam memimpin bisnis otomotif.

Gupta telah menjabat sebagai Managing Director General Motors Vietnam semenjak 2011. Selama di GM Vietnam, ia dinilai sukses memimpin perubahan unit bisnis dari Vietnam Daewoo Motor Company (VIDAMCO) menjadi General Motors Vietnam, mendirikan keberadaan merek Chevrolet, dan mengintegrasikan sistem operasional GM Vietnam ke negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Sebelumnya mantan Direktur GM Indonesia Michael Dunne mengundurkan diri dari jabatannya menyusul keputusan perusahaan otomotif asal Amerika Serikat itu menutup pabrik Chevrolet Spin di Pondok Ungu, Bekasi, Jawa Barat per Juni 2015.  Manajemen GM kemudian menunjuk seorang direktur sementara untuk memimpin GM Indonesia yaitu Pranav Bhatt.

Produsen mobil Chevrolet ini memutuskan untuk menghentikan kegiatan produksi Chevrolet Spin dan memilih menjadi distributor atau importir kendaraan jadi. Transformasi bisnis ini berdampak pada dirumahkannya 500 karyawan pabrik Pondok Ungu, Bekasi.

Daftar 13 Maskapai Penerbangan Indonesia Yang Memiliki Modal Negatif

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan ada 13 maskapai penerbangan nasional yang memiliki ekuitas negatif berdasarkan laporan akuntan publik. Untuk itu, pemerintah meminta maskapai-maskapai tersebut untuk menambah modal. “Ada yang minusnya sekitar Rp 100 juta, Rp 100 miliar, terbesar sekitar Rp 150 miliar,” ujar Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan Muhammad Alwi ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (2/7).

Ketigabelas maskapai tersebut menurut Alwi antara lain: AirAsia, Air Pasifik Utama, Asialink Cargo Airlines, Batik Air, Cardig Air, Eastindo Services, Ersa Eastern Aviation, Johnlin Air Transport, Manunggal Air Service, Nusantara Buana Air, Survai Udara Penas, Transwisata Prima Aviation, dan Tri-MG Intra Airlines.

“Maskapai-maskapai tersebut diberikan waktu satu bulan hingga 31 Juli untuk memperbaiki ekuitasnya. Ada yang sudah janji untuk menyelesaikan dalam satu minggu ini,” tutur Alwi. Menurut Alwi, seluruhnya sudah berkomitmen untuk memperbaiki ekuitasnya. Dengan ekuitas yang sehat diharapkan tingkat keamanan penerbangan akan terjaga. “Ada yang minta waktu karena menunggu laporan akuntan publiknya, yang kedua ada yang memang equity-nya (sudah) minus,” ujarnya.

Lebih lanjut, dua maskapai besar seperti AirAsia dan Batik Air sudah secara khusus melaporkan kesiapannya untuk menyelesaikan masalah tersebut dalam waktu dekat. “Mereka (AirAsia dan Batik Air) dalam minggu ini akan menyelesaikan, sudah saya panggil. Mereka itu perusahaan besar tidak mungkin tidak menyelesaikan kewajibannya,” tutur Alwi. Apabila hingga 31 Juli 2014 masih ada maskapai yang ekuitasnya negatif maka, Alwi memastikan Kemenhub akan mencabut izin usaha angkutan penerbangan terkait.

“Kalau sudah dicabut izin usahanya, maka semuanya (aktivitas) usahanya di-drop, sudah tidak bisa apa-apa lagi,” ujarnya. Pemerintah memberikan waktu hingga 30 Juli 2015 bagi maskapai penerbangan berjadwal yang belum memenuhi kepemilikan dan penguasaan minimal pesawat yang diwajibkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. Selama proses pemenuhan ketentuan itu, mulai 30 Juni 2015 izin usaha angkutan udara niaga maskapai yang bersangkutan dibekukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan mengancam jika hingga waktu yang sudah ditentukan, maskapai yang dimaksud belum juga memenuhi persyaratan kepemilikan pesawat maka otomatis izin angkutan udaranya dicabut. “Tidak bisa diundur-undur lagi. Undang-undangnya saja sudah terbit 2009. Kenapa implementasinya baru enam tahun kemudian,” kata Jonan dikutip dari laman Kemenhub, Kamis (2/7).

Kebijakan kepemilikan pesawat sendiri tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 97 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kepemilikan dan Penguasaan Pesawat Udara. Beleid tersebut diteken Jonan pada 3 Juni 2015 dan diundangkan satu hari kemudian yakni pada 4 Juni 2015. PM 97 Tahun 2015 menyatakan maskapai berjadwal wajib memiliki paling sedikit lima pesawat dan menguasai minimal lima pesawat dengan jenis yang mendukung kelangsungan usaha sesuai rute yang dilayani.

Mantan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) itu mengatakan ada beberapa cara bagi maskapai komersial untuk memenuhi persyaratan kepemilikan pesawat selain membeli tunai. Salah satunya adalah dengan financial lease. Akan tetapi, untuk skema pembayaran seperti itu, regulator menuntut adanya keterangan legal dari notaris atau konsultan hukum. “Pernyataan dari konsultan hukum itu perlu, yakni bahwa ini (pesawat) akan dimiliki oleh maskapai. Cara seperti ini sama dengan membeli motor dengan diangsur,” ujarnya.

Selain dengan skema tersebut, dalam PM 97 Tahun 2015 disebutkan kepemilikan pesawat udara bisa ditempuh melalui sewa-menyewa pesawat dengan hak opsi untuk membeli. Itu dibuktikan dengan jaminan dari pemilik bahwa penyewa wajib memiliki pesawat tersebut pada masa akhir sewa yang disahkan dengan notaris. Maskapai juga bisa mendapatkan hibah atau hadiah pesawat yang dibuktikan dengan dokumen yang sah. Atau, maskapai bisa memiliki pesawat atas dasar keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuasaan hukum tetap.

Sebelumnya PT Sriwijaya Air berupaya melindungi anak usahanya PT National Aviation Management (NAM) Air dari sanksi larangan terbang karena belum bisa memenuhi ketentuan kepemilikan pesawat. Agus Soedjono, Senior Manager Corporate Communication Sriwijaya Air menjelaskan sebelum kesepakatan hibah pesawat dibuat, NAM Air yang belum lama beroperasi sejak Desember 2013 lalu baru memiliki dua unit Boeing 737-500.

Namun saat peluncuran NAM Air, CEO dan Presiden Direktur Sriwijaya Air Group Chandra Lie telah membuat Memorandum of Understanding (MOU) pembelian 100 unit pesawat R-80, buatan PT Ragio Aviasi Industri (RAI), suatu perusahaan swasta nasional yang mendapuk B.J. Habibie sebagai komisaris. “Di tengah proses perjanjian dan pengadaan pesawat tersebut ada ketentuan pemerintah yang harus dipenuhi. Oleh karena itu NAM Air harus melakukan upaya strategis untuk melengkapi persyaratan UU tersebut sehingga menggandeng Sriwijaya Air melengkapi 10 unit pesawat yang dioperasikannya dengan pesawat tipe Boeing 737-500,” ujar Agus beberapa waktu lalu.

Hibah pesawat Sriwijaya kepada anak usahanya secara otomatis akan mengurangi jumlah pesawat yang dioperasikan perseroan dari sebelumnya sebanyak 37 pesawat yang terdiri dari 737-800 NG, 737-400, 737-300 dan 737-500. Namun, Agus memastikan hal tersebut tidak membuat Sriwijaya melanggar ketentuan kepemilikan pesawat. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan telah membekukan (suspend) sementara dua maskapai penerbangan nasional karena tidak memenuhi standar kelaikan keselamatan dan belum memenuhi syarat kepemilikan pesawat minimum sesuai yang diinstruksikan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.

“Satu maskapai memiliki Air Operator Certificate (AOC) 121 yaitu Air Maleo dan satu lagi pemegang AOC 135 Pura Baruna Wisata,” kata Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara Muzaffar Ismail ketika ditemui di kantornya, Jakarta (2/7). Air Maleo merupakan maskapai penerbangan charter yang melayani angkutan kargo, sedangkan Pura Wisata Baruna merupakan maskapai penerbangan tidak berjadwal yang melayani angkutan penumpang. “Mereka mengakui sudah tidak bisa memenuhi aturan kepemilikan pesawat, mau bilang apa,” ujar Muzaffar.

Sebelumnya, sesuai pasal 118 butir 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, maskapai penerbangan berjadwal harus mempunyai lima pesawat berstatus milik dan lima pesawat dikuasai.  Sedangkan bagi maskapai niaga tidak berjadwal dan khusus (kargo) harus mempunyai minimal satu pesawat berstatus milik dan dua pesawat sewa. Adapun kelaikan keselamatan pesawat-pesawat tersebut harus dipenuhi.
Aturan turunan dari ketentuan kepemilikan pesawat tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 97 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kepemilikan dan Penguasaan Pesawat Udara. Beleid tersebut diteken Menteri Jonan pada 3 Juni 2015 dan diundangkan satu hari kemudian yakni pada 4 Juni 2015. Muzaffar mengungkapkan, kedua maskapai tersebut diberikan waktu 1 bulan hingga 31 Juli untuk memenuhi ketentuan tersebut. Apabila tidak dapat dipenuhi, maka Kemenhub terpaksa mencabut izin usaha kedua perusahaan.

“Setelah 1 Agustus mereka bisa beroperasi kembali, kalau memenuhi (ketentuan) tersebut. Kalau tidak memenuhi mereka akan dicabut izin usahanya,” ujar Muzaffar. Maskapai pelat merah, PT Garuda Indonesia Tbk. menghibahkan empat pesawat Boeing 737-800 kepada anak usahanya yang melayani penerbangan low cost carrier (LCC), PT Citilink Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi aturan kepemilikan pesawat dalam Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

“Sekarang Citilink sudah ditambahkan lagi jumlah pesawat yang dihibahkan (dari Garuda Indonesia). Ada penambahan (Boeing) 737 (kepada Citilink) jadi sudah memenuhi apa yang disyaratkan oleh pemerintah maupun yang disyaratkan oleh undang-undang," kata Direktur Utama Garuda Indonesia Arif Wibowo dalam paparan publik di kantornya, Tangerang, Jumat (15/5).

Arif mengungkapkan hingga Maret 2015 Citilink telah mengoperasikan 38 pesawat dengan rincian empat pesawat milik jenis Boeing B737-300 dan 34 pesawat sewa jenis Airbus A320-200. Rencananya, hingga akhir tahn 2015, Citilink akan mengoperasikam sebanyak 40 pesawat. “Kita (telah) hibahkan jadi total delapan (pesawat milik). Pesawat baru yang masuk nanti menggantikan pesawat lama. Karena ada Airbus A320 yang harus diganti,” tutur Arif.

Sebagai informasi, sesuai dengan Pasal 118 UU Nomor 1 Tahun 2009, setiap maskapai penerbangan berjadwal harus memiliki setidaknya lima pesawat berstatus hak milik dan lima pesawat lagi berstatus sewa. Ketentuan tersebut harus dipenuhi paling lambat pada tanggal 30 Juni 2015. Apabila tidak terpenuhi, maka Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memiliki wewenang untuk mencabut izin operasional maskapai tersebut (Air Operator’s Certificate/AOC).
Arif mengungkapkan tahun ini Garuda Indonesia akan melakukan penambahan sebanyak 18 pesawat. Adapun rinciannya terdiri dari 7 pesawat jenis Boeing 737-800 NG, 3 pesawat jenis Boeing 777-300ER, 3 pesawat jenis CRJ-1000, 3 pesawat jenis ATR 72-600, dan 2 pesawat jenis Airbus 330-300.

“Jadi 18 pesawat ini yang akan menopang pertumbuhan (Garuda Indonesia) di tahun 2015" kata Arif dalam kesempatan yang sama. Sebelumnya, hingga Maret 2015 Garuda Indonesia telah mengoperasikan sebanyak 136 unit pesawat yang terdiri dari 117 pesawat berstatus sewa dan 19 pesawat berstatus milik.

Wednesday, July 1, 2015

Indonesia Alami Lonjakan Produksi Beras

Kepala Badan Pusat Statistik, Suryamin mengumumkan Angka Ramalan I Tahun 2015 atau ARAM I. Statistik produksi tanaman pangan yang disajikan dalam Berita Resmi Statistik (BRS) tersebut terdiri dari luas panen, produktivitas, dan angka produksi untuk komoditas padi, jagung, dan kedelai.

Angka produksi tanaman pangan yang dirilis tahun 2015 disajikan dengan empat status angka berbeda yaitu Angka Sementara (ASEM) 2014, Angka Tetap (ATAP) 2014, angka Ramalan (ARAM I) 2015 dan angka Ramalan II (Aram II) 2015. ASEM 2014 merupakan realisasi produksi selama satu tahun (Januari-Desember 2014).

“ATAP 2014 adalah realisasi produksi selama satu tahun (Januari-Desember 2014) dan merupakan angka final. Aram I 2015 terdiri dari realisasi produksi Januari-April dan angka ramalan Mei-Desember tahun 2014 berdasarkan keadaan luas tanaman akhir April 2015. Sedangkan ARAM II 2015 terdiri dari realisasi produksi Januari-Agustus dan angka ramalan September-Desember tahun 2015 berdasarkan keadaan luas tanaman akhir Agustus 2015, paparnya,” kata Suryamin di Jakarta, kemarin.

Lebih lanjut Suryamin mengatakan bahwa padi, jagung dan kedelai pada tahun ini mengalami kenaikan secara bersamaan. Produksi padi tahun 2014 sebanyak 70,85 juta ton gabah kering giling (GKG) atau turun sebanyak 0,43 juta ton (0,61 persen) dibanding tahun 2013.

Produksi padi tahun 2015 diperkirakan sebanyak 75,55 juta ton GKG atau mengalami kenaikan sebanyak 4,70 juta ton (6,64 persen) dibandingkan tahun 2014. Kenaikan produksi padi tahun 2015 diperkirakan terjadi di Pulau Jawa sebanyak 1,83 juta ton dan di luar Pulau Jawa sebanyak 2,88 juta ton.

Kenaikan produksi diperkirakan terjadi karena kenaikan luas panen seluas 0,51 juta hektar (3,71 persen) dan kenaikan produktivitas sebesar 1,45 kuintal per hektar (2,82 persen). Perkiraan kenaikan produksi padi tahun 2015 yang relatif besar terdapat di Provinsi Jawa Tengah, Lampung, Sumatera Selatan, Jawa Timur dan Jawa Barat. Sementara itu perkiraan penurunan produksi padi tahun 2015 yang relatif besar terdapat di Provinsi DI Yogyakarta, Gorontalo, dan DKI Jakarta.

Sementara Produksi jagung tahun 2014 sebanyak 19,01 juta ton pipilan kering atau meningkat sebanyak 0,50 juta ton (2,68 persen) dibandingkan tahun 2013.Produksi jagung tahun 2015 diperkirakan sebanyak 20,67 juta ton pipilan kering atau mengalami kenaikan sebanyak 1,66 juta ton (8,72 persen) dibandingkan tahun 2014. Peningkatan produksi diperkirakan terjadi karena kenaikan luas panen seluas 160,48 ribu hektar (4,18 persen) dan kenaikan produktivitas sebesar 2,16 kuintal/hektar (4,36 persen).

Disisi lain produksi kedelai yang selama ini selalu disangsikan kebanyakan orang untuk kenaikan produksinya juga mengalami kenaikan, produksi kedelai tahun 2014 sebanyak 955,00 ribu ton biji kering atau meningkat sebanyak 175,01 ribu ton (22,44 persen) dibandingkan tahun 2013.

Produksi kedelai tahun 2015 diperkirakan sebanyak 998,87 ribu ton biji kering atau meningkat sebanyak 43,87 ribu ton (4,59 persen) dibandingkan tahun 2014. Peningkatan produksi kedelai diperkirakan terjadi karena kenaikan luas panen seluas 24,67 ribu hektar (4,01 persen) dan peningkatan produktivitas sebesar 0,09 kuintal/hektar (0,58 persen).

“Kami harap konsumen data perlu mencermati status angka dalam penggunaannya, baik untuk evaluasi atau monitoring maupun perencanaan, dan diharapkan konsumen data selalu mengacu pada hasil perhitungan dengan status angka yang dirilis terakhir,” kata Suryamin.

Bank DKI Akan Tambah 125 ATM Baru Hingga Akhir Tahun

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan jaminan ketersediaan lahan bagi Bank DKI untuk menambah ratusan anjungan tunai mandiri (ATM) di seluruh Ibu Kota hingga tahun depan.  Hal itu disampaikan Heru Budihartono, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jakarta, yang juga menjabat sebagai Komisaris Bank DKI. Menurutnya, jaminan diberikan setelah direksi bank BUMD itu bertemu dengan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Saya selaku kepala BPKAD sudah menyiapkan 100 hingga 125 lokasi titik ATM untuk Bank DKI. Masing-masing titik akan ditaruh satu ATM. Nanti ATM tersebut akan tersebar di seluruh Jakarta," ujar Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (1/7). Sebagai komisaris, Heru mengaku berkepentingan untuk membesarkan Bank DKI mulai tahun ini. Untuk itu, Heru akan meminta bantuan kepada para pengembang apartemen dan mal di Jakarta untuk memberikan lokasi strategis sebagai kantor dan mesin ATM Bank DKI.

"ATM itu kalau menurut saya seperti pion saat kita bermain catur. Ke depan banyak permintaan izin membangun mal, ruko, apartemen, kewajibannya tidak perlu macam-macam lah. Mau saya, kewajiban minta saja dua saja ruko untuk UKM dan Bank DKI," ujar Heru. Penambahan jumlah ATM tidak menjadi satu-satunya hasil dari pertemuan antara direksi Bank DKI dengan Heru dan Ahok.  "Pak Gubernur concern untuk memperbaiki kinerja Bank DKI (dengan) menyuntikkan anggaran. Berikutnya, mungkin tidak bisa Bank DKI itu mengurusi pengembangan teknologi sendiri," katanya.

Zulfarshah, Sekretaris Perusahaan Bank DKI , mengungkapkan jumlah ATM Bank DKI per Mei 2015 sebanyak 321 unit. ATM-ATM itu tak hanya tersebar di Jabodetabek, tetapi juga tersedia di Surabaya, Solo, Medan, Pekanbaru, Bandung, Makassar, dan Balikpapan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mendorong pertumbuhan jumlah mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik PT Bank DKI dengan melibatkan peran swasta di dalamnya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budihartono mengatakan selama ini ia sebenarnya telah memberi kemudahan bagi manajemen Bank DKI untuk bebas menempatkan mesin ATM di tiap kantor Kelurahan di Jakarta.

Namun, banyaknya mesin ATM milik bank-bank swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Jakarta tetap tidak mampu disaingi Bank DKI dengan adanya kemudahan tersebut. Oleh karena itu, Heru berniat meminta bantuan kepada para pengembang apartemen dan mal di Jakarta untuk memberikan lokasi strategis sebagai kantor dan mesin ATM Bank DKI di wilayahnya masing-masing.

"ATM itu kalau menurut saya seperti pion di kita bermain catur. Ke depan banyak permintaan izin membangun mal, ruko, apartemen, kewajibannya tidak perlu macam-macam lah. Mau saya, kewajiban minta saja dua saja ruko untuk UKM dan Bank DKI," ujar Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/6).

Selain mendorong penambahan jumlah mesin ATM, Heru yang baru saja diangkat menjadi Komisaris Bank DKI juga berencana mengembangkan penggunaan teknologi pada pelayanan bank BUMD tersebut. "Saya ingin, walaupun agak susah, kita seperti bank lain yang ada e-banking agar orang yang punya rekening (Bank DKI) bisa melalui internet, komputer, membayar tagihan-tagihannya," kata Heru.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI Zulfarshah mencatat sampai Mei 2015, jumlah ATM yang dikelola Bank DKI berjumlah 321 unit. Tersebar di Jabodetabek, dan kantor yang ada di Surabaya, Solo, Medan, Pekanbaru, Bandung, Makassar, dan Balikpapan.

Bank Indonesia dan 18 Bank Syariah Tandatangani Repo Syariah

Bank Indonesia (BI) dan 18 bank syariah akan membuat nota kesepahaman penggunaan instrumen perjanjian pembelian kembali (Mini Master Repo Agreement/MRA) surat berharga syariah. Penggunaan instrumen repo ini didorong bank sentral dalam rangka pendalaman pasar keuangan syariah sekaligus meminimalkan risiko kredit.

Direktur Eksekutif BI, Treesna W. Suparyono mengatakan pasar keuangan syariah telah tumbuh positif sejak 1992 yang ditandai dengan berkembangnya Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

"Namun, pasar uang syariah memiliki keterbatasan insrumen yaitu baru ada Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), repo SBIS, reverse repo SBSN, Fasilitas Bank Indonesia Syariah (FASBIS) dan Sertifikat Investasi Mudarabah Antarbank (SIMA)," jelasnya di Jakarta, Rabu (1/7).

Menurutnya, terdapat beberapa tantangan manajemen likuiditas dalam perbankan syariah. Selain pasar uang syariah yang belum berkembang, jumlah instrumen pasar uang syariah dan volume transaksinya masih sangat terbatas. "Juga ada keterbatasan credit line dan credit limit. Kurangnya penyediaan bantuan likuiditas dari bank induk, dan adanya segmentasi pasar," jelasnya.

Atas dasar itu, BI telah menerbitkan mekanisme transaksi repo syariah melalui PBI No. 17/4/2015 tanggal 27 April 2015 dan juga Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 17/10/DKMP. Nantinya, jelas Treesna, perbankan yang memiliki Surat Berharga Syariah (SBS) dan membutuhkan likuiditas dapat melakukan jual beli SBS dengan bank counterpart melalui mekanisme repo berdasarkan prinsip syariah.

"Transaksi wajib menggunakan underlying surat berharga syariah (SBSN atau sukuk korporasi). Transaksi repo syariah dapat dilakukan untuk jangka waktu sampai dengan 1 tahun," jelasnya. Ahmad Badawi, Ketua Indonesian Islamic Global Market Association (IIGMA) mengatakan adanya aturan repo syariah bakal membuat perbankan syariah lebih percaya diri dalam menjalankan praktik keuangan syariah.

"Nantinya kita bisa lebih yakin dalam keamanan transaksi. Kami berharap bisa menjadi kekuatan untuk meningkatkan perkembangan perbankan syariah," tuturnya.  Dia mengungkapkan, sudah ada 18 bank syariah yang menyatakan akan ikut meneken MoU tersebut. Sementara terdapat tiga bank yang tidak ikut, yaitu BCA Syariah, Danamon Syariah dan BII Syariah.

"Potensinya untuk repo ini masih kecil, karena yang punya sukuk baru ada Rp 5 triliun, masih 15 persen dari total portofolio. Tapi dengan adanya hal ini bisa menjadi alat likuiditas. Likuiditas di pasar FASBI sekitar Rp 9-10 triliun, dengan adanya hal ini akan memindahkan portofolio ke sukuk, paling tidak sekitar 40 persen," jelasnya.

Sejarah Singkat Terjadinya Krisis Keuangan Yunani Hingga Bangkrut

Ketika Yunani bergabung dengan Uni Eropa dan mengganti mata uangnya dengan euro tahun 2001, keadaan ekonomi negara ini diprediksi akan terus tumbuh dan diikuti oleh ledakan ekonomi. Namun prediksi ini seketika berubah ketika krisis keuangan menerpa tahun 2008. Kala itu, semua negara di Eropa mengalami resesi, namun karena Yunani merupakan salah satu negara yang paling miskin dengan hutang bertumpuk, negara itu yang paling menderita dan merasakan dampaknya.

Dikutip dari Vox, jika saja Yunani tidak bergabung dengan euro, negara ini diperkirakan dapat meningkatkan ekonomi dengan lebih banyak mencetak mata uangnya, drachma. Hal ini akan menurunkan nilai drachma di pasar internasional, membuat ekspor lebih kompetitif Yunani.

Langkah ini juga diperkirakan akan menurunkan suku bunga domestik, mendorong investasi domestik dan mempermudah Yunani melunasi hutang mereka. Namun, Yunani memutuskan untuk berbagi kebijakan moneter dengan seluruh Eropa. Bank Sentral Eropa yang didominasi Jerman meluncurkan kebijakan moneter Eropa yang tepat bagi Jerman, namun di satu sisi memperburuk ekonomi Yunani.

Yunani memiliki beban utang yang sangat besar, mencapai 177 persen dari produk domestik bruto, atau PDB, membuat negara ini sulit mengumpulkan uang yang dibutuhkan untuk melakukan pembayaran utang. Selama lima tahun terakhir, Yunani melakukan negosiasi dengan Komisi Eropa, Bank Sentral Eropa, dan Dana Moneter Internasional terkait bantuan keuangan untuk mengatasi beban utang mereka. Ketiga lembaga ini dikenal dengan sebutan "troika". Sejak 2010, Troika memberikan pinjaman kepada Yunani dengan syarat penaikan pajak dan pemotongan belanja.

Namun, Yunani tak juga mampu menyelamatkan kondisi finansialnya. Keadaan ini berujung pada kegagalan Yunani untuk membayar utang sebesar US$1,7 juta kepada Dana Moneter Internasional, atau IMF, dengan tenggat waktu yang ditentukan, yaitu Selasa (30/6), menjadikan Yunani sebagai negara maju pertama yang gagal membayar utang dan hanya hidup dari uang pinjaman untuk sementara waktu.

Dilaporkan, sesaat sebelum dinyatakan default, atau gagal bayar utang, Yunani kembali meminta dana talangan dari Eropa. Ini merupakan upaya di ujung keputusasaan, para pemimpin keuangan Eropa berjanji akan mengadakan pertemuan untuk mempertimbangkannya.

Meski demikian, kecil kemungkinan dana talangan lainnya tersebut akan terjadi. Seorang pejabat menyatakan bahwa upaya penyelamatan itu kemungkinan besar memerlukan syarat yang lebih ketat dari syarat yang telah diberikan Uni Eropa dan ditolak oleh Yunani, yaitu pengurangan dana pensiun dan peningkatan pajak.

Akibat krisis Yunani, terdapat penurunan tajam di pasar keuangan global pada Senin (29/6). Para investor disarankan untuk menunggu perkembangan lebih lanjut dari krisis ini. Namun pada Selasa (30/)6, pasar keuangan kembali telah kembali stabil. Sebagian besar utang Yunani berasal bukan dari bank swasta, melainkan dari lembaga besar Eropa dan negara-negara zona euro lainnya. Hal ini dilakukan agar jika Yunani gagal membayarnya, sistem finansial dunia tidak terlalu terguncang.

Terkait hal ini, Kanselir Jerman, Angela Merkel, menyatakan bahwa "pintu dialog masih terbuka" pada Selasa (29/6). Meski demikian, dialog akan sangat bergantung kepada referendum yang akan digelar pada 5 Juli mendatang.  Perdana Menteri Yunani, Alexis Tsipras mengumumkan referendum, meminta rakyat Yunani untuk memutuskan nasib mereka sendiri terkait dana talangan ini. Jika rakyat Yunani memilih "Tidak," maka mereka menolak paket dana talangan dengan segala syarat yang menyertainya.

Kekacauan diperkirakan akan terjadi dan Yunani harus mencari cara untuk kembali menggunakan mata uang drachma dan meninggalkan euro.Sementara, jika rakyat memilih "Ya", ini akan menunjukkan keinginan rakyat Yunani untuk tetap berada di zona euro. Selain kepada IMF, Yunani juga memiliki tenggat pembayaran utang besar lainnya kepada Bank Sentral Eropa pada 20 Juli mendatang.

Hingga kini, seluruh bank di Yunani masih ditutup untuk mencegah warga menarik semua uang mereka di bank, karena bank-bank di Yunani tidak akan sanggup mengeluarkan begitu banyak uang tunai. Penarikan harian di bank terbatas sampai 60 euro atau sekitar Rp887 ribu.

Dapat dikatakan, Yunani kini tengah mengalami masa depresi, dengan situasi perekonomian yang jatuh sebanyak seperempatnya dalam beberapa tahun terakhir. Tingkat pengangguran di negara ini pun melonjak menjadi di atas 25 persen.

Kebangkrutan Yunani dan Jatuhnya Pasar Saham Serta Rupiah

Meski bukan mitra dagang utama Indonesia, Kepala Ekonom Standard Chartered Bank Eric Sugandi memperkirakan krisis utang Yunani secara tidak langsung akan turut menekan bursa saham dan nilai tukar mata uang Indonesia.  "Dampaknya ke kita itu indirect, secara psikologis berpengaruh terhadap financial," tuturnya.  Menurutnya, kejatuhan ekonomi Yunani akan mengganggu psikologis investor terhadap euro. Hal ini akan membuat dolar Amerika Serikat semakin menguat terhadap seluruh mata uang di dunia, tak terkecuali rupiah.

"Kalau rupiah melemah, maka investor akan mengalami potential loss. Tapi ini hanya bersifat jangka pendek," tuturnya. Eric mengatakan krisis yang terjadi di Yunani sebenarnya sudah berlangsung lama. Menurutnya, negara tersebut sejak awal belum siap untuk bergabung dengan komunitas ekonomi Eropa. "Jadi meskipun default, Yunani tidak serta merta terdepak dari Uni Eropa," tuturnya.

Sebagai informasi, ketika Yunani bergabung dengan Uni Eropa dan mengganti mata uangnya dengan euro tahun 2001, keadaan ekonomi negara ini diprediksi akan terus tumbuh dan diikuti oleh ledakan ekonomi. Namun prediksi ini seketika berubah ketika krisis keuangan menerpa tahun 2008.

Kala itu, semua negara di Eropa mengalami resesi, namun karena Yunani merupakan salah satu negara yang paling miskin dengan hutang bertumpuk, negara itu yang paling menderita dan merasakan dampaknya. Yunani memiliki beban utang yang sangat besar, mencapai 177 persen dari produk domestik bruto, atau PDB, membuat negara ini sulit mengumpulkan uang yang dibutuhkan untuk melakukan pembayaran utang.

Selama lima tahun terakhir, Yunani melakukan negosiasi dengan Komisi Eropa, Bank Sentral Eropa, dan Dana Moneter Internasional terkait bantuan keuangan untuk mengatasi beban utang mereka. Ketiga lembaga ini dikenal dengan sebutan "troika". Sejak 2010, Troika memberikan pinjaman kepada Yunani dengan syarat penaikan pajak dan pemotongan belanja.

Namun, Yunani tak juga mampu menyelamatkan kondisi finansialnya. Keadaan ini berujung pada kegagalan Yunani untuk membayar utang sebesar US$1,7 juta kepada Dana Moneter Internasional, atau IMF, dengan tenggat waktu yang ditentukan, yaitu Selasa (30/6), menjadikan Yunani sebagai negara maju pertama yang gagal membayar utang dan hanya hidup dari uang pinjaman untuk sementara waktu.

Dilaporkan, sesaat sebelum dinyatakan default, atau gagal bayar utang, Yunani kembali meminta dana talangan dari Eropa. Ini merupakan upaya di ujung keputusasaan, para pemimpin keuangan Eropa berjanji akan mengadakan pertemuan untuk mempertimbangkannya.