Monday, February 20, 2017

Laba Industri Multifinance Naik Rp. 11,97 Triliun Tahun 2016

Industri pembiayaan (multifinance) mendulang untung sampai Rp11,97 triliun hingga akhir 2016 atau tumbuh 12,2 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu Rp10,67 triliun. Realisasi ini di luar ekspektasi pelaku usaha multifinance yang meramalkan laba bersih industri bakalan mandek di sepanjang tahun ini. Maklum, hingga separuh pertama 2016, laba industri multifinance tercatat melorot seiring dengan perlambatan bisnis pembiayaan.

Aktivitas bisnis pembiayaan sepanjang tahun lalu naik 6,6 persen pada 2016 dibanding tahun sebelumnya. Adapun, penyaluran pembiayaan multiguna mendominasi sebesar Rp230,15 triliun. Diikuti pembiayaan investasi Rp104,98 triliun, dan pembiayaan modal kerja Rp20,97 triliun.

Berdasarkan data yang dilansir Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pertumbuhan laba bersih industri multifinance ditopang oleh meningkatnya pendapatan dan terkendalinya beban. Pendapatan yang dibukukan mencapai Rp92,54 triliun atau meningkat 7,75 persen, dan bebannya terkendali di kisaran Rp75,86 triliun atau naik tipis 5,8 persen. Mengacu Keterbukaan Informasi, laba bersih BFI Finance juga tercatat melesat 22,7 persen, yaitu dari Rp650,28 miliar pada 2015 lalu menjadi Rp798,36 miliar hingga akhir 2016. Padahal, pada periode yang sama, aktivitas usaha pembiayaannya mengendur 3,8 persen.

Namun, sayang, tak seluruh multifinance yang beruntung sepanjang tahun lalu. Clipan Finance, misalnya. Perusahaan pembiayaan pertama yang melantai di Bursa Efek Jakarta tersebut malah mencatatkan laba bersih minus 28 persen atau turun jadi Rp205,36 miliar. Penurunan laba bersih perseroan didorong oleh stagnannya bisnis pembiayaan di tahun lalu. Alhasil, pendapatan perseroan mengempis hingga 6,9 persen. Di sisi lain, beban yang dicatatnya justru membengkak hingga 5,1 persen.

Sebelumnya, Suwandi Wiratno, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) mengatakan, geliat bisnis pembiayaan membaik jelang akhir tahun yang didorong oleh upaya perluasan pembiayaan ke segmen multiguna. Segmen ini dilayani lebih banyak pelaku usaha dan diminati oleh konsumen

Laba Bank CIMB Niaga Naik Drastis 386 Persen Tahun 2016

PT Bank CIMB Niaga Tbk mencatatkan perolehan laba bersih konsolidasi (audited) sebesar Rp2,08 triliun pada sepanjang 2016, naik sebesar 386,4 persen jika dibandingkan dengan perolehan laba tahun 2015. Pertumbuhan laba bersih tersebut ditopang oleh pendapatan bunga bersih dan pendapatan non bunga. Terutama didorong oleh membaiknya usaha di treasury dan pasar modal maupun pendapatan dari bancassurance, serta penurunan pada biaya pencadangan sebesar 7,2 persen year on year.

Untuk aset, bank asal Malaysia itu mampu mencatatkan pertumbuhan hingga Rp241,57 triliun per 31 Desember 2016, naik sebesar 1,1 persen secara yoy. CIMB Niaga mempertahankan posisinya sebagai bank terbesar kelima di Indonesia dari sisi aset. Tahun lalu, CIMB Niaga menyalurkan kredit mencapai Rp180,16 triliun naik 18,6 persen dari periode yang sama tahun 2015.

Dari total penyaluran kredit tersebut, kredit konsumer tercatat sebesar Rp51,42 triliun 29 persen dan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencapai Rp34,51 triliun (19 persen ) yang keduanya mencerminkan kontribusi 48 persen dari total kredit. Adapun sisanya berasal dari wholesale banking, yang terdiri dari kredit korporasi sebesar Rp61,01 triliun atau 34 persen serta kredit komersial sebesar Rp33,22 triliun sebesar 18 persen.

Total penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp180,57 triliun, meningkat 1,1 persen yoy yper 31 Desember 2016. Capaian ini didorong oleh pertumbuhan CASA sebesar 9,9 persen, menghasilkan kenaikan rasio CASA sebesar 403 basis poin (bps) menjadi 50,84 persen.

Sementara untuk rasio pembiayaan dengan pendanaan (LDR), CIMB Niaga tercatat sebesar 98,38 persen per akhir Desember 2016, dibandingkan posisi 97,98 persen pada periode yang sama tahun lalu. Capital Adequacy Ratio (CAR) CIMB Niaga tercatat sebesar 17,96 persen per 31 Desember 2016, meningkat 168 bps yoy dari periode yang sama tahun lalu.

Ke depan, CIMB Niaga akan fokus meningkatkan CASA, sekaligus mengelola struktur biaya dan meningkatkan produktivitas. Penekanan pada bisnis Consumer dan SME menjadi kunci utama dalam strategi pertumbuhan perseroan.

"Di 2017, kami akan terus memperkuat jaringan digital dan memperluas basis nasabah, sejalan dengan tujuan kami menjadi bank digital terdepan di Indonesia. Kondisi ekonomi Indonesia yang membaik bersamaan dengan posisi permodalan CIMB Niaga yang solid menegaskan prospek positif bisnis bank untuk jangka menengah dan panjang,” ujar Presiden Direktur CIMB Niaga Tigor Siahaan dalam keterangan resmi

Laba BTN Melejit 41 Persen Tahun 2016

PT Bank Tabungan Negara Tbk (Persero) mencatatkan perolehan laba bersih tahun 2016 senilai Rp2,61 triliun, melejit 41,49 persen dari perolehan tahun 2015 yang sebesar Rp1,85 triliun. Direktur Utama BTN Maryono mengatakan, pertumbuhan laba yang signifikan tersebut merupakan dampak dari program 1 juta rumah yang diinisiasi oleh pemerintah untuk menyediakan perumahan bagi masyarakat Indonesia melalui Kredit Pemilikan Rakyat (KPR)

Tahun 2016, BTN berhasil menyalurkan kredit hubgga Rp164,4 triliun naik 18,34 persen dari tahun 2015 yang sebesar Rp138,95 triliun. Dari total tersebut, kredit di sektor perumahan tercatat menjadi penyokong utama kenaikan pinjaman di Bank BTN. Kredit yang memiliki porsi hingga 89,97 persen ini naik hingga 18,43 persen year on year (yoy) dari Rp124,92 triliun di akhir 2015 menjadi Rp147,97 triliun di tahun 2016.

"Artinya bahwa dengan program pemerintah telah menujukan menggeliatnya permintaan KPR subsidi. Laba kami juga didominasi oleh pendapatan bunga dan pendapatan non operasional," ujar Maryono dalam konferensi pers, di Menara BTN, Senin (13/2). Tahun lalu, BTN memperoleh pendapatan bunga bersih yang naik 20,17 persen dari Rp6,86 triliun menjadi Rp8,25 triliun serta pendapatan operasional mencapai Rp3,35 triliun. Pendapatan operasional tersebut diperoleh BTN melalui upaya right off atau hapus buku atas aset yang bermasalah.

Pertumbuhan kredit tersebut juga mengerek nilai aset BTN hingga 24,66 persen dari Rp171,8 triliun menjadi Rp214,16 triliun akhir tahun lalu. Untuk Dana Pihak Ketiga (DPK), BTN mencatatkan peningkatan hingga 25,4 persen dari Rp127,74 triliun di 2015 menjadi Rp160,19 triliun.  "DPK meningkat hingga 25,4 persen didominasi oleh hampir semua produk-produk DPK khususnya adalah giro, yang meningkat 40,6 persen," jelas Maryono.

Di tengah tren kenaikan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/ NPL) industri tahun lalu, BTN justru berhasil mencatatkan penurunan NPL melalui aksi restrukturisasi. NPL BTN berhasil ditekan turun menjadi 2,84 persen dari 3,42 persen di tahun 2015. Di sisi lain, rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) BTN membaik dari 16,97 persen di Desember 2015, menjadi 20,34 persen di Desember 2016. Peningkatan CAR tersebut disumbang revaluasi aset yang dilakukan oleh BTN pada April 2016 lalu.

Khusus untuk tahun ini, Maryono melihat kinerja perseroan akan tetap berjalan mulus mengingat pemerintah telah meningkatkan target penerima bantuan Fasilitas Likuiditas Pembayaran Perumahan (FLPP). Dengan demikian perseroan mengejar target pertumbuhan kredit hingga dua digit. "Tahun 2017 tetap dilanjutkan dengan tetap melakukan pembiayaan perumahaan dengan target kredit hingga 21-23 persen dan laba meningkat di atas 20 persen," ujarnya

Bank Indonesia Larang KPR Dengan DP Nol Persen

Bank Indonesia (BI) menegaskan larangan bagi perbankan maupun pengembang properti untuk memberikan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan uang muka (down payment/ DP) nol persen. "Enggak, itu enggak boleh," tutur Gubernur BI Agus DW Martowardojo saat ditemui di Kompleks BI, Jumat (17/2).

Agus mengungkapkan BI telah mengatur ketentuan rasio pendanaan bank terhadap pembiayaan (Loan to Value/LTV) atau Financing to Value (FTV) untuk penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Hal itu dilakukan untuk melindungi konsumen dan industri perbankan.

Dalam Peraturan BI (PBI) Nomor 18/16/PBI/2016 yang dikeluarkan pada 29 Agustus 2016 lalu, bank sentral secara resmi mengatur ketentuan rasio LTV kredit pemilikan rumah pertama menjadi 85 persen dari sebelumnya 80 persen. Artinya, uang muka kredit perumahan minimal 15 persen dari harga rumah.

BI juga mengatur uang muka KPR kedua menjadi 20 persen dari sebelumnya 30 persen, sedangkan kredit rumah ketiga serta seterusnya menjadi 25 persen dari ketentuan sebelumnya 40 persen. "Kalau seandainya DP nol persen tentu itu menyalahi," ujarnya.

Karenanya, Agus mengimbau agar kreditur tidak melakukan praktik tersebut dan debitur tidak mengambil kredit dengan skema tersebut. "Sebaiknya jangan dilakukan karena nanti akan mendapatkan teguran dari otoritas," tegasnya.

Seperti diketahui, sebelumnya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menggagas program KPR dengan DP nol persen alias tanpa uang muka. Skemanya, masyarakat yang ingin membeli rumah diminta menabung selama enam bulan. Uang hasil menabung selama enam bulan ini sebagai pengganti DP yang nilainya mencapai 10 persen dari harga rumah.

Nantinya, cicilan KPR tetap diberlakukan dan tenornya ditetapkan selama 15 tahun. Program ini digagas Anies dan Sandi sebagai cara agar masyarakat Jakarta punya tempat tinggal.

Laba Adhi Karya Anjlok 32,4 Persen Sepanjang 2016

PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) mencatat kinerja yang kurang cemerlang sepanjang 2016. Laba bersih perusahaan tertekan 32,4 persen jika dibandingkan dengan perolehan laba bersih tahun 2015. Berdasarkan laporan keuangan yang dirilis hari ini, Jumat (17/2), laba bersih Adhi Karya tercatat sebesar Rp313,45 miliar pada 2016, lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar Rp463,68 miliar.

Menurut analis Mandiri Sekuritas Gerry Harlan, perolehan laba bersih ini memiliki porsi 108 persen dari prediksi Mandiri Sekuritas dan 89 persen dari prediksi konsensus. Laba bersih tersebut tergerus disebabkan tumbuhnya beban pokok pendapatan hingga 18,23 persen dari Rp8,41 triliun menjadi Rp9,94 triliun. Hal itu juga diikuti oleh peningkatan jumlah beban usaha menjadi Rp455,97 miliar atau naik 15,29 persen dari Rp395,49 miliar.

Bila dirinci, jumlah beban usaha ini terdiri dari kenaikan penjualan hingga menjadi Rp22,07 miliar, serta beban usaha umum dan administrasi menjadi Rp433,9 miliar. Sementara itu, pendapatan usaha meningkat pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pendapatan usaha Adhi Karya naik 17,82 persen menjadi Rp11,06 triliun dari sebelumnya Rp9,38 triliun.

"Peningkatan pendapatan usaha di bawah prediksi kami dan prediksi konsensus," ungkap Gerry dalam risetnya, dikutip Jumat (17/2). Adapun, jumlah aset Adhi Karya juga tercatat mengalami peningkatan sebesar 19,89 persen menjadi Rp16,76 triliun menjadi Rp20,09 triliun. Untuk jumlah liabilitas sendiri meningkat menjadi Rp14,65 triliun atau naik 26,33 persen dari tahun 2015 sebesar Rp11,59 triliun.

Menurut Gerry, Adhi Karya mampu menjaga level utangnya sebesar Rp4,3 triliun sepanjang tahun lalu. Di mana hal tersebut mencerminkan rasio utang terhadap ekuitas atau debt equity to ratio 79 persen, sedangkan pada tahun 2015 sebesar 61 persen.

Namun, jika dilihat kondisi keuangan 2015 lalu, baik laba bersih maupun pendapatan perusahaan berhasil mencatatkan kinerja yang positif. Laba bersih perusahaan pada tahun 2015 berhasil meningkat 40,9 persen menjadi Rp463,68 miliar jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp329,07 miliar.

Selain itu, meski tipis, pendapatan usaha Adhi Karya mampu meningkat 8,5 persen menjadi Rp9,38 triliun dari Rp8,65 triliun pada tahun 2014. Kemudian, pertumbuhan jumlah aset pada tahun 2015 bahkan mencapai 60,26 persen dari Rp10,45 triliun pada 2014 menjadi Rp16,76 triliun

Bank Permata Tbk Pecahkan Rekor Dengan Bukukan Rugi Bersih Rp 6,48 Triliun Tahun 2016

PT Bank Permata Tbk menutup tahun 2016 dengan membukukan rugi bersih hingga Rp6,48 triliun, yang terbesar sepanjang sejarah perusahaan. Padahal tahun 2015, Bank Permata masih membukukan laba Rp247,1 miliar.

Berdasarkan publikasi laporan keuangan perseroan, kinerja Bank Permata harus tertekan akibat tingginya rasio kredit bermasalah (NPL) gross tahun lalu yang mencapai 8,83 persen naik 222,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2015 sebesar 2,74 persen. Sementara untuk NPL secara nett, tercatat sebesar 2,24 persen naik jika dibandingkan tahun 2015 yang hanya mencapai 1,40 persen.

Analis Mandiri Sekuritas Priscilla Thany mengatakan kerugian tersebut harus ditelan emiten berkode BNLI karena kenaikan beban pencadangan (provisi) yang signifikan senilai total Rp12,1 triliun, naik sekitar 243 persen secara tahunan.

"Saham emiten ditransaksikan pada valuasi rasio harga saham per nilai buku (P/BV) 2017 sebesar 0,7x. Kami menilai ada risiko terhadap laba bersih PT Astra International Tbk (ASII) sepanjang 2016 sekitar 14 persen di bawah prediksi kami dan konsensus," jelasnya dalam riset, Jumat (17/2).

Alokasi pencadangan ini membuat kenaikan beban operasional Bank Permata mencapai 108,8 persen menjadi Rp16,7 triliun. Padahal, pendapatan operasional Bank Permata juga turun sebesar 2,36 persen secara tahunan menjadi Rp8,15 triliun.

Tahun lalu, Bank Permata membukukan pendapatan senilai Rp8,3 triliun, pengeluaran Rp4,7 triliun, serta laba sebelum pencadangan Rp 3,6 triliun. Pendapatan bunga perseroan tsepanjang tahun lalu juga menurun hingga 5,05 persen dari Rp6,49 triliun di 2015 menjadi Rp6,16 triliun di 2016.

Bank patungan PT Astra International Tbk dan Standard Chartered ini terbebani tiga sektor penggerus kredit. Industri pengolahan mencatatkan penurunan kredit sebesar Rp3,48 triliun. Disusul, sektor perdagangan dan pertambangan yang mencatatkan penurunan kredit masing masing sebesar Rp2 triliun dan Rp1,1 triliun.

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi, tercatat kredit yang disalurkan Bank Permata pada akhir 2016 lalu mengalami penurunan cukup besar yaitu 24,69 persen secara tahunan menjadi Rp94,7 triliun. Kondisi keuangan berbeda justru ditunjukan oleh sang anak usaha yakni Unit Usaha Syariah Permata. Sepanjang tahun lalu, laba tahun berjalan setelah pajak bersih sang anak berhasil melejit hingga 87,34 persen dari Rp184,1 miliar pada 2015 menjadi Rp344,9 miliar di 2016.

Freeport Buktikan Ancaman Dengan Mulai Lakukan Gelombang PHK

Freeport-McMoran Cooper & Gold Inc., perusahaan induk dari PT Freeport Indonesia (PTFI), secara resmi menyatakan telah mengubah status 12 ribu dari total 32 ribu pekerja PTFI, dari pekerja tetap menjadi pekerja kontrak mulai pekan ini. Chief Executive Officer Freeport-McMoran Richard Adkerson mengatakan, keputusan ini terpaksa dilakukan perusahaan bersamaan dengan rencana penghentian masa produksi dalam 10 hari ke depan.

"Saya sedih menghadapi kenyataan ini. Kami lakukan ini bukan karena bernegosiasi dengan pemerintah tapi terpaksa agar bisnis bisa berjalan secara finansial," ujar Adkerson saat konferensi pers di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (20/2). Tak hanya mengubah kontrak sekitar 12 ribu pekerjanya, PTFI juga akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sekitar 10 persen pekerjanya mulai pekan depan.

"Pengurangan karyawan kira-kira di bawah 10 persen, di bawah (jumlah) ekspatriat kami yang bekerja. Ekspatriat kami hanya di bawah 10 persen," jelas Adkerson.  Adkerson memastikan, perusahaan tak hanya melakukan PHK kepada pekerja dalam negeri yang menyedot porsi sekitar 98 persen dari total seluruh pekerja PTFI, namun PHK juga diberlakukan terhadap pekerja asing yang bekerja di Tambang Gresberg, Papua.

Adapun pengurangan jumlah tenaga kerja berbanding lurus dengan pengurangan produksi sebanyak 60 persen yang dilakukan PTFI dan rencana penghentian operasional dalam 10 hari ke depan. "Kalau tidak bisa jual 60 persen produk Anda, bagaimana bisa bekerja? Akibatnya, kami turunkan operasional sangat tajam," imbuh Adkerson. Pasalnya, sejak 12 Januari lalu, pemerintah resmi menghentikan rekomendasi izin ekspor kepada PTFI. Alhasil, perusahaan tak bisa memasarkan hasil tambangnya ke luar negeri sehingga pasokan di dalam negeri terlampau banyak.

Sementara, fasilitas pemurnian atau smelter milik PTFI, yakni PT Smelting Gresik di Jawa Timur hanya mampu menampung sekitar 40 persen dari total produksi dari Tambang Grasberg.  "Kami produksi sedikit bijih untuk pasokan pile dan kami lakukan sedikit kegiatan tambang untuk melindungi operasional dan tambang bawah tanah. Kami juga lakukan kegiatan untuk menjaga lingkungan sekitar tambang," katanya.

Belum lagi, menurut PTFI, sejak izin ekspor dihentikan pemerintah, dua kapal pengangkut konsentrat terpaksa tak dapat menuju Gresik karena tak cukupnya kapasitas smelter dan adanya aksi mogok kerja dari karyawan PTFI.  Untuk itu, PTFI meminta pemerintah kembali memberikan izin rekomendasi ekspor terhadap PTFI, namun menyesuaikan ketentuan hukum dan fiskal yang berlaku dalam Kontrak Karya (KK) bukan berdasarkan ketentuan status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang mengenakan ketentuan pajak berubah-ubah (prevailing).

"Kami tidak bermaksud mendikte pemerintah. Kami terus berupaya bekerjasama dengan pemerintah," tutup Adkerson. PT Freeport Indonesia belum mengajukan Surat Persetujuan Ekspor (SPE) kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) meskipun rekomendasi ekspor konsentrat telah dirilis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pekan lalu.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendah Oke Nurwan menuturkan, selain Freeport perusahaan lain yang telah mendapat restu Kementerian ESDM untuk melakukan ekspor tapi belum mengajukan SPE adalah PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). "Sampai Jumat (17/2) kemarin, tidak ada pengajuan SPE dari kedua perusahaan tersebut," kata Oke, dikutip dari kantor berita Antara, Senin (20/2).

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan telah menerbitkan Izin Rekomendasi Ekspor untuk Freeport dan AMNT, yang berlaku hingga satu tahun kedepan untuk izin ekspor mineral mentah. Rekomendasi ekspor tersebut dikeluarkan berdasarkan surat permohonan Freeport bernomor 571/OPD/II/2017, tanggal 16 Februari 2017. Sementara rekomendasi ekspor bagi AMNT dikeluarkan berdasarkan surat permohonan Nomor 251/PD-RM/AMNT/II/2017, tanggal 17 Februari 2017.

Volume ekspor yang diberikan untuk Freeport adalah sebesar 1.113.105 Wet Metric Ton (WMT) konsentrat tembaga, berdasarkan Surat Persetujuan Nomor 352/30/DJB/2017, tertanggal 17 Februari 2017. Pemberian izin berlaku sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan 16 Februari 2018.

Sementara untuk AMNT, diberikan volume ekspor sebesar 675 ribu WMT konsentrat tembaga berdasarkan Surat Persetujuan Nomor 353/30/DJB/2017, pada tanggal dan untuk jangka waktu serupa dengan Freeport. Seperti diketahui Freeport telah menghentikan kegiatan produksi sejak 10 Februari 2017 akibat pemerintah mensyaratkan perusahaan yang ingin tetap mengekspor mineral, harus mengantongi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai pengganti Kontrak Karya (KK).

Manajemen Freeport sendiri telah menyampaikan keberatannya atas syarat tersebut. Pasalnya pemegang IUPK diwajibkan untuk melakukan divestasi hingga 51 persen, yang berarti kendali perusahaan bukan lagi di tangan mereka. Bahkan, Freeport juga berencana untuk menggugat pemerintah ke Arbitrase Internasional.

Jonan pada Sabtu (18/2) menegaskan, wacana Freeport mengajukan persoalan kontrak ke arbitrase merupakan hak perusahaan tersebut. Langkah arbitrase, menurut Jonan, jauh lebih baik daripada selalu menggunakan isu pemecatan pekerja sebagai alat menekan pemerintah. "Korporasi global selalu memperlakukan karyawan sebagai aset yang paling berharga dan bukan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan semata," ujar Jonan.

Sementara itu, Freeport McMoRan Inc, induk perusahaan PT Freeport Indonesia, menilai pemerintah Indonesia telah memutuskan Kontrak Karya (KK) yang ditandatangani pada 1991 secara sepihak dengan mengubah statusnya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Presiden dan CEO Freeport McMoRan Inc Richard C. Anderson dalam jumpa pers di Jakarta, Senin, mengaku pihaknya tidak dapat melepaskan hak-hak hukum yang diberikan dalam Kontrak Karya 1991 silam. Perjanjian itu menyebutkan bahwa Freeport mendapatkan hak yang sama sebagaimana diatur dalam Kontrak Karya.

Berdasarkan catatan Freeport, melalui Kontrak Karya, perusahaan tersebut telah menginvestasikan US$12 miliar dan sedang melakukan investasi US$15 miliar dengan menyerap 32 ribu tenaga kerja Indonesia. Pemerintah juga disebutnya telah menerima 60 persen manfaat finansial langsung dari operasi Freeport. Pajak, royalti dan dividen yang dibayarkan kepada pemerintah sejak 1991 telah melebihi US$16,5 miliar. Sedangkan Freeport McMoRan telah menerima US$108 miliar dalam bentuk dividen.

Richard Adkerson, Chief Executive Officer Freeport-McMoran Inc. mengaku tengah mencari Presiden Direktur PT Freeport Indonesia untuk menggantikan posisi Chappy Hakim yang mengundurkan diri dari jabatannya pekan lalu. "Kami masih mencari penggantinya," kata Adkerson, Senin (20/2). Menurut Adkerson, saat Freeport mengumumkan pengunduran diri Chappy pada Sabtu (18/2) dan menerimanya kembali sebagai penasihat perusahaan, hal tersebut merupakan keputusan dari Chappy sendiri.

“Tidak ada yang salah. Ini hanya keputusan Bapak Chappy yang menginginkan waktu lebih banyak. Kami senang bekerja sama dengan beliau, dan ini adalah keputusan berat," ujarnya. Sebagai informasi, Chappy menduduki kursi Presiden Direktur Freeport sejak November 2016. Ia menggantikan Maroef Sjamsoeddin yang mengundurkan diri pada bulan Januari 2016 silam.

Kemunduran ini diduga terjadi usai kisruhnya beberapa waktu lalu dengan anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Hanura, Mukhtar Tompo. Sebagai buntut kisruh, Komisi VII DPR mendesak manajemen Freeport memecat Chappy. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menilai manajemen PT Freeport Indonesia (PTFI) tak pernah puas dan sepaham dengan ketentuan baru yang diberlakukan pemerintah.

Oleh karenanya dalam pertemuan terakhir dengan perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS), pemerintah telah memutuskan untuk memberi tiga opsi kepada PTFI. Pertama, PTFI harus mengikuti ketentuan yang telah dirumuskan oleh pemerintah dengan keistimewaan untuk terus berunding dalam membahas kepastian stabilitas investasi PTFI di dalam negeri.

"Stabilitas ini saya bilang perlu karena ada di Kontrak Karya (KK),” kata Jonan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (20/2). Kedua, PTFI harus mengikuti ketentuan pengubahan KK menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Jika mengikuti ketentuan ini, PTFI akan resmi diberikan izin rekomendasi ekspor yang memberi manfaat bagi keberlangsungan bisnis PTFI.

Hanya saja, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2017 dan dua Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 5 dan Nomor 6 Tahun 2017, disebutkan bahwa perusahaan tambang yang telah berstatus IUPK tetap harus membangun fasilitas pemurnian atau smelter dalam jangka waktu lima tahun.  Untuk poin kedua ini, Jonan menyebutkan bahwa PTFI sempat berkilah bahwa perusahaan membutuhkan perpanjangan kontrak agar dapat meneruskan investasi di tambangnya dan membangun smelter.

Kegiatan produksi Freeport di tambang Grasberg, Papua. (Dok. Akun Facebook Freeport Indonesia). "Mau perpanjang investasi, kami kasih juga. Boleh lima tahun sebelumnya, setelah itu bahas divestasi. Kami juga sudah terbitkan izin ekspornya, Jumat (17/2) lalu," jelas Jonan. Ketiga, bila PTFI tak juga menyepakati berbagai revisi aturan dari pemerintah, PTFI boleh mengajukan keberatannya sesuai dengan konstitusi hukum yang berlaku.

Adapun Jonan memastikan, sebenarnya pemerintah memberikan masa waktu untuk PTFI memikirkan hal-hal ini selama enam bulan sejak izin ekspor diberikan, yakni sejak Jumat lalu (17/2), sembari menyesuaikan aturan dengan UU yang ada. Sayangnya, PTFI tetap bersikeras mempersingkat masa berpikir ulang terhadap seluruh aturan pemerintah dan memberi waktu kepada pemerintah untuk mempertimbangkan keberatan PTFI selama 120 hari saja sejak Jumat lalu juga.

"Kalau itu terserah, kan pemerintahnya saja. Terserah mereka," celetuk Jonan.

Namun, rumitnya hubungan bisnis antara pemerintah dan PTFI rupanya tak membuat Jonan geram dan berpikir untuk memutus kerja sama dengan PTFI melalui pencabutan status PTFI sebagai perusahaan strategis nasional. Pasalnya, Jonan masih yakin, persoalan ini lebih merujuk pada bisnis sehingga diskusi antar kedua pihak bisa jadi solusinya.

Muhammadiyah, organisasi Islam di Indonesia, meminta pemerintah menyetop arogansi PT Freeport Indonesia, perusahaan tambang afiliasi Freeport McMoran Copper & Gold Inc. Sikap arogansi Freeport dinilai tercermin jelas lewat penolakan perusahaan terhadap perubahan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

"Saya berharap, presiden melalui Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan tidak kalah dan mengalah dengan arogansi Freeport kali ini. Publik mendukung penuh upaya pengembalian sumber daya alam Indonesia sepenuhnya untuk kepentingan rakyat Indonesia," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, seperti dikutip ANTARA, Senin (20/2).

Ia mengaku, menyesalkan sikap arogansi Freeport yang menolak menjadi IUPK. Selama ini, pemerintah selalu kalah melawan Freeport terkait kontrak karya. Bahkan, hilirisasi sesuai Undang-undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 belum dilaksanakan. Ini berarti, Freeport telah mengabaikan UU yang berlaku di Indonesia.

Makanya, Muhammadiyah mendorong Menteri ESDM untuk mengambil langkah menyetop arogansi Freeport. Sikap pemerintah akan menjadi legacy bagi masa depan pengolahan SDA Indonesia. "Jadi, pemerintah harus menunjukkan bahwa kita adalah negara berdaulat, dan upaya hilirisasi terhadap pengelolaan SDA harus betul-betul dilaksanakan. Kalau pun tidak dieksplorasi saat ini, akan sangat bermanfaat bagi generasi selanjutnya di masa yang akan datang," imbuh Dahnil.

Ia juga berharap, pemerintah menghentikan perspektif ekonomi myiopic alias rabun jauh yang gemar mengeksploitasi. Sehingga, melupakan kebutuhan di masa depan. Lebih lanjut Adian Napitupulu, Anggota DPR Komisi VII menegaskan, perlakuan istimewa yang diberikan kepada Freeport sejak 1967 silam, harus segera dihentikan. Menurutnya, KK adalah sejarah masa lalu yang tidak perlu diteruskan.

"Keberanian dan konsistensi pemerintah untuk menegakkan amanat UU, mulai dari divestasi saham 51 persen, perubahan KK menjadi IUPK, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam proses produksi, membangun smelter, PPh Badan, PPN, menunjukkan siapa sesungguhnya yang menjadi tuan atas seluruh tersebut," ungkap Adian.

Indonesia, ia menyatakan, tidak anti investor asing. Namun, siapapun investornya diharapkan tidak tamak dan berlaku adil. Hal ini juga berlaku bagi Freeport. Apabila Freeport tidak mau berlaku adil, tidak salah jika pemerintah mengambil sikap tegas melalui keputusannya hari ini. "Pilihan Freeport hari ini cuma dua. Pertama, patuh dan menghormati UU Minerba dan pada segala peraturan turunannya, PP 1 Tahun 2017. Kedua, jika Freeport keberatan, segera berkemas dan cari tambang emas di negara lain," tegas Adian.

Freeport-McMoran Inc., perusahaan induk PT Freeport Indonesia (PTFI) berniat menempuh jalur peradilan internasional atau arbitrase. Jika dalam 120 hari ke depan sejak pertemuan terakhir PTFI dengan pemerintah pada Jumat (17/2), tak juga menemukan kata sepakat terkait aturan izin rekomendasi ekspor dengan ketentuan status Kontrak Karya (KK).

Menanggapi hal ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan justru menyikapi tekanan dari perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu dengan santai. Sekaligus siap meladeni Freeport-McMoran dan PTFI bila serius melenggang ke arbitrase untuk menyelesaikan hal ini.

Bahkan, mantan Menteri Perhubungan itu menyebutkan bahwa tidak hanya Freeport-McMoran dan PTFI yang memiliki hak untuk membawa ketidaksepahaman ini ke arbitrase. Namun pemerintah Indonesia juga bisa melaporkan lebih dulu masalah ini. "Saya kira Freeport itu badan usaha. Jadi, maunya berbisnis. Kalau berbisnis pasti ini dirundingkan. Mudah-mudahan mencapai titik temu," ujar Jonan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (20/2).

"Kalau tidak mencapai titik temu, memang itu hak masing-masing untuk membawa ke arbitrase. Bukan hanya Freeport yang bisa membawa ke arbitrase, pemerintah juga bisa," imbuhnya.  Jonan mengatakan, sikap tegasnya ini lantaran pemerintah telah berupaya sedemikian rupa untuk memberi kemudahan bagi PTFI untuk menjalankan bisnisnya di Indonesia. Sedangkan di satu sisi, pemerintah juga tetap teguh menciptakan aturan yang tak melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).