Thursday, October 23, 2014

Aset Bank Syariah di NTB Tembus Rp 2 Triliun

Perkembangan bank syariah di Nusa Tenggara Barat cukup pesat. Selama setahun, pertumbuhan aset perbankan syariah mencapai 18,60 persen. Pembiayaan juga tumbuh 17,48 persen dalam setahun.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB Bambang Himawan mengatakan pertumbuhan perbankan syariah semakin baik. “Pemahaman syariah tinggi. Bahkan ada yang beralih ke perbankan syariah,” katanya di Mataram, Selasa, 21 Oktober 2014.

Secara nominal, aset perbankan syariah triwulan II 2014 sebesar Rp 2 triliun, meningkat dari triwulan sebelumnya yang sebesar Rp 1,94 triliun. Adapun pembiayaan dan dana masing-masing sebesar Rp 1,95 triliun dan Rp 918,16 miliar.

Penghimpunan dana pihak ketiga syariah yang didominasi oleh tabungan meningkat seiring dengan peningkatan tabungan yang signifikan, yakni dari 12,65 persen per tahun menjadi 27,19 persen pada triwulan laporan.

Berdasarkan pangsa, simpanan dalam bentuk tabungan masih mendominasi dengan nominal sebesar Rp 651 miliar (70,98 persen), disusul deposito Rp 231 miliar (25,21 persen) dan giro Rp 35 miliar (3,82 persen).

Tapi, berdasarkan nominal, pembiayaan investasi pada triwulan II 2014 sebesar Rp 253 miliar mengalami penurunan dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar Rp 406 miliar. Pembiayaan modal kerja juga melambat dari 49,46 persen menjadi 41,12 persen per tahun.

Pelambatan pembiayaan tertahan oleh pembiayaan konsumsi yang masih tumbuh 25,62 persen dalam setahun, meningkat dari sebelumnnya yang sebesar 14,44 persen.

Berdasarkan pangsa, pembiayaan konsumsi mencapai Rp 1,18 triliun (60,27 persen), pembiayaan modal kerja Rp 522 miliar (26,75 persen), dan pembiayaan investasi Rp 253 miliar (12,97 persen).

PT Semen Indonesia Tbk Akan Buat Pembangkit Tenaga Listrik

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk memulai pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 30,6 MW yang memanfaatkan gas buang (waste heat recovery power generation/WHRPG) dari pabrik Tuban 1 sampai 4. Pembangkit tersebut merupakan kerja sama Semen Indonesia dengan JFE Engineering Jepang.

"Investasinya sebesar Rp 638 miliar," ujar Direktur Utama Semen Indonesia Dwi Soetjipto dalam rilis yang diterima, Rabu, 22 Oktober 2014. Proyek WHRPG dibangun di pabrik Tuban I, Tuban 2, Tuban 3, dan Tuban 4.

Dwi menyatakan ini pertama kalinya di Indonesia, seluruh panas buang dimanfaatkan sebagai sumber pembangkit listrik dalam satu area. Sebelumnya, Semen Indonesia membangun pembangkit listrik berkapasitas 8,5 MW di pabrik Indarung Padang dan beroperasi pada 2011.

Pembangkit di Tuban itu akan dikerjakan selama 26 bulan. Dimulai Oktober 2014, rencananya pembangkit tersebut beroperasi pada akhir semester kedua 2016. Cara kerja pembangkit listrik WHRPG sama dengan PLTU. Bedanya, WHRPG tidak menggunakan batu bara atau BBM untuk menghasilkan tenaga panasnya, tapi menggunakan gas buang operasional pabrik.

Output yang dihasilkan WHRG sebesar 30,6 MW setara dengan sepertiga konsumsi listrik empat pabrik Tuban yang mencapai 140 MW. “Dengan selesainya pembangunan proyek ini, maka akan mengurangi penggunaan listrik PLN sebesar 152 juta kWh per tahun dengan penghematan biaya listrik sekitar Rp 120 miliar per tahun," kata Dwi.

Selain efisiensi pada biaya listrik, Semen Indonesia membuktikan bahwa perseroan mampu mengurangi emisi gas buang pada semua operasional pabriknya. Pasalnya, industri semen termasuk bisnis yang paling terkena dampak kenaikan tarif dasar listrik (TDL) untuk kelas industri pada 2014.

Lima PDAM Akan Ditawarkan Kepada Investor

Kementerian Pekerjaan Umum menawarkan lima perusahaan daerah air minum (PDAM) kepada investor melalui skema business to business dan kerja sama pemerintah-swasta. Penawaran itu tertuang dalam peta promosi investasi yang akan dipamerkan dalam perhelatan Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition (IIICE).

"Melalui peta ini, para investor dapat dengan mudah menemukan potensi apa saja yang dimiliki lima PDAM tersebut. Calon investor dapat memilih data yang ingin diketahui dari PDAM-PDAM itu," kata Rina Agustin, Sekretaris Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) Kementerian Pekerjaan Umum, dalam keterangan tertulis, Kamis, 23 Oktober 2014.

Lima PDAM yang ditawarkan yakni PDAM Kabupaten Gresik, PDAM Kota Depok, PDAM Kabupaten Serang, PDAM Semarang Barat, dan PDAM Kepulauan Riau. Perusahaan-perusahaan daerah tersebut dipilih setelah melalui serangkaian tahapan yang disiapkan BPPSPAM. "Pada saat investor berminat, tinggal ditawarkan, seperti PDAM Serang, sudah siap pengadaan. Kami seleksi betul terutama dari segi persiapan sumber daya manusia PDAM," kata Rina.

Dengan informasi yang disiapkan BPPSPAM melalui peta promosi investasi dalam IIICE nanti, Rina berharap para investor dapat tertarik oleh proyek yang ditawarkan, seperti pengembangan instalasi pengolahan air dan reservoir. IIICE sendiri akan digelar pada 5-7 November mendatang di Jakarta Covention Centre.

Direktur Utama PDAM Kota Depok M. Olik Abdul Holik mengatakan para investor akan mendapat informasi yang utuh mengenai potensi yang dimiliki PDAM. "Kami akan menambahkan data mengenai peraturan daerah yang berhubungan dengan air dan potensi investasi yang telah dikeluarkan pemerintah daerah Kota Depok yang sudah melalui proses di Dewan," katanya.

Lima perusahaan daerah air minum telah mendapat kredit investasi sampai Rp 582,9 miliar dari perbankan nasional. Dana segar itu dipakai untuk menambah sambungan air ke rumah-rumah di lima daerah.

"Lima PDAM itu adalah Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bogor, Kabupten Lombok Timur, Kota Malang, dan Kota Banjarmasin," kata Kepala Badan Pendukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP SPAM) Tamin M. Zakaria Amin dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Kamis, 9 Oktober 2014.

Menurut Tamin, dari kredit itu, sebanyak 139.535 rumah telah tersambung dengan saluran air PDAM. Adapun total kapasitas sambungan ini mencapai 1.840 liter per detik.

Di luar lima PDAM itu, kata Tamin, sudah ada enam PDAM lain yang diusulkan ke Kementerian Keuangan untuk mendapat suntikan investasi. Keenam PDAM itu berada di Kota Denpasar, Kota Palopo, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Giri Menang, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Buleleng. "Total investasinya sebesar Rp 951,2 miliar dengan target 161.850 sambungan rumah," kata Tamin.

Menurut Tamin, terdapat beberapa PDAM yang sudah dan akan menjalin kerja sama dengan pihak swasta. Di antaranya, PDAM Kabupaten Tangerang dengan PT Acuatico yang melakukan kerja sama pengusahaan dengan kapasitas 900 liter per detik. Kapasitas itu disebut mampu melayani 360.000 jiwa dengan 72.000 sambungan rumah.

Adapun proyek kerja sama dua PDAM dengan pemerintah swasta saat ini masih dalam tahap pengadaan. Dua PDAM itu yaitu proyek KPS-SPAM Umbulan, Jawa Timur, dengan kapasitas 4.000 liter per detik untuk 320.000 sambungan dan proyek KPS-SPAM Kota Bandar Lampung dengan kapasitas 500 liter per detik untuk 42.000 sambungan rumah.

Dua proyek KPS-SPAM, kata Tamin, juga siap ditawarkan. Yaitu, proyek KPS-SPAM Semarang Barat dengan kapasitas 1.050 liter per detik untuk 84.000 sambungan rumah dan proyek KPS-SPAM Lamongan dengan kapasitas 200 liter per detik untuk 16.000 sambungan rumah. "Sedangkan SPAM yang potensial KPS adalah Jatigede dan Karian," kata Tamian.

Para Pengusaha Roti Mulai Lirik Ubi

Para pengusaha roti kini mulai mengincar ubi sebagai salah satu bahan baku produk roti. Ketua Asosiasi Pengusaha Bakery Indonesia, Chris Hardijaya, mengatakan, perusahaannya dan teman-temannya akan mulai membuat pabrik pengolahan ubi di beberapa wilayah di Indonesia. "Ubi ini bisa ditanam di mana saja. Asal perawatan dan pengolahannya benar, bisa sangat menguntungkan," kata Chris di Hotel Shangri-La Jakarta, Kamis, 23 Oktober 2014.

Chris mengatakan pabrik pengolahan ubi ini rencananya dibangun di wilayah Sumatera dan Jawa. Dana investasi yang dikeluarkan Rp 15-20 miliar per pabrik. "Dengan pabrik ini, industri hulu ubi akan terangkat, sehingga menambah produktivitas dan nilai tambahnya," katanya.

Ubi mulai dilirik pengusaha roti sebagai bahan pendukung pembuatan roti karena memiliki beberapa kelebihan. Chris mengatakan penggunaan ubi dapat menambah nutrisi dalam produk roti. Selain itu, tepung ubi membuat tekstur roti menjadi lebih lembut. Dan, yang paling penting, petani ubi dapat bernapas lebih lega. "Pembangunan pabrik ini sekaligus membantu petani ubi mempertahankan lapangan kerjanya," ujar Chris.

Saat ini ubi kurang diminati industri roti karena harganya yang masih terlampau mahal. Harga ubi saat ini Rp 6.000-8.000 per kilogram. Sebab penggarapannya masih manual dan petani tak konsisten memproduksi ubi.

Karena itu, kata Chris, dibutuhkan teknologi lebih maju agar produksi ubi bertambah dan harganya turun. Dengan penggarapan yang modern, harga ubi dapat jauh lebih murah, sekitar Rp 2.000 per kilogram. "Target kami menaikkan produktivitas ubi dari 7 ton per hektare menjadi 30 ton per hektare," katanya.

Pengusaha Roti Nasional Sangat Butuh Terigu Impor

Ketua Asosiasi Pengusaha Bakery Indonesia Chris Hardijaya mengatakan tingkat produktivitas gandum di Indonesia masih sangat minim. Karena itu, menurut dia, pengusaha memilih untuk mengimpor gandum agar industri roti mereka tetap tumbuh.

"Hingga kini, Indonesia masih bergantung pada Australia untuk impor gandum," ujar Chris di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis, 23 Oktober 2014, seusai acara pemaparan Festival Roti Internasional di Muenchen pada November tahun depan.

Chris menuturkan kondisi lahan di Indonesia belum memungkinkan untuk menambah produktivitas gandum. Alasannya, untuk produksi beras sebagai bahan pangan pokok saja Indonesia masih perlu cadangan sawah akibat konversi lahan industri yang semakin pesat. "Lahan untuk beras saja sulit, apalagi gandum yang bukan kebutuhan primer," katanya.

Berdasarkan hasil analisis Pusat Kajian Hortikultura Tropika Institut Pertanian Bogor, nilai impor gandum tahun ini mencapai Rp 17,02 triliun. Indonesia mengimpor gandum paling banyak dari Australia sebesar 70,7 persen, Kanada (14,9 persen), dan Amerika Serikat (11 persen). Indonesia juga mengimpor gandum dari India, Rusia, Pakistan, dan Turki.

Sebelumnya, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan berujar, setiap tahun, Indonesia mengimpor 7,1 juta ton gandum dari Amerika. "Kita terlalu banyak memberikan pendapatan bagi petani Amerika," tuturnya

Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (APTINDO), Ratna Sari Loppies, mengatakan mendukung revisi aturan impor yang disebutnya paket kebijakan ekonomi jilid dua. Ini terkait dengan keuntungan yang akan didapatkan pengusaha terigu melalui kebijakan tersebut.

“Tentunya saya mendukung karena akan memberi nilai tambah pada produk kami. Cuma perlu dipelajari, kemudahannya seperti apa,” katanya melalui sambungan telepon, Senin, 9 Desember 2013.

Namun, paket kebijakan kemudahan impor tujuan ekspor, bagi Ratna, bukan tuntutan utama pengusaha terigu terhadap pemerintah. Ia lebih menyoroti pajak pertambahan nilai (PPN) produk turunan terigu, seperti biskuit, mi instan, dan lain sebagainya. “Misal, industri biskuit kena PPN 10 persen. Begitu biskuit masuk toko, jadi kena pajak lagi 10 persen. Konsumen terbebani dengan pajak ini,” kata Ratna.

Walaupun diberikan kemudahan impor gandum, pihaknya tidak akan menurunkan harga terigu. Hal ini disebabkan harga terigu yang menurut dia masih stabil. Jika sebelumnya memang terjadi lonjakan kenaikan harga, Ratna akan mempertimbangkan harga produknya diturunkan.

Seperti yang diketahui, pengusaha terigu butuh mengimpor gandum untuk memproduksi terigu. Gandum merupakan bahan baku utama pembuatan terigu. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), impor gandum nasional berkisar sebesar 2,52 persen dari keseluruhan impor non-migas atau seharga US$ 2,9 juta dolar dari Januari-Oktober 2013. Ratna memperkirakan produksi terigu dalam negeri tahun ini mencapai lima juta ton.

Wednesday, October 22, 2014

Kebijakan Industri Di Indonesia Tidak Pakai Otak

Mantan Menteri Lingkungan Hidup di Era Orde Baru, Emil Salim melihat ada beberapa kesalahan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Misalnya di sektor industri yang menurutnya berjalan tanpa 'otak' atau minim nilai tambah.

"Indonesia memang memiliki industri. Tapi produksi dari industri tersebut berjalan tanpa otak," ungkapnya dalam seminar nasional di Gedung Perpusatakaan, Jakarta, Rabu (22/10/2014).

Maksud tanpa otak tersebut adalah tidak adanya nilai tambah dari setiap produk yang dihasilkan, contohnya adalah logam dasar dengan pertumbuhan produksi terbesar mencapai 11%.

"Jangan pikir logam dasar itu hasil industri. Itu hanya mentah. Tanpa nilai tambah," sebutnya. Hal yang serupa juga terjadi pada tembaga, sampai sekarang Indonesia belum memiliki industri tembaga. Selama ini produk yang diekspor masih tergolong mentah hanya dalam bentuk konsentrat.

"Padahal sudah 40 tahun kita ada Freeport. Tapi kita tidak pernah ada industri tembaga," kata Emil.

Begitu pun dengan industri kelapa sawit, saat harga komoditas ini melonjak, banyak yang berbondong-bondong memproduksi kelapa sawit. Sayangnya produk yang diekspor masih dalam bentuk mentah atau crude palm oil (CPO/minyak sawit mentah).

"Kalau hanya mentah yang diekspor itu artinya tidak ada otak dalam produksi itu. Cuma digali terus diekspor. Makanya saya katakan industri kita berjalan tanpa otak," paparnya

Permasalahan industri lainnya adalah pada komponen bahan baku yang masih bergantung pada impor yaitu industri otomotif. "Mobil itu diproduksi di dalam negeri dan diekspor. Tapi bahan bakunya itu masih impor," terang Emil

Akibatnya, industri tidak bisa menjadi penopang pertumbuhan ekonomi yang kuat. Semakin digenjot industri untuk tumbuh, maka semakin merusak fundamental ekonomi, karena tingginya angka impor bahan baku, sehingga mengganggu nilai tukar.

"Industri ini yang menjadi biang keladi defisit neraca perdagangan. Semakin digenjot industri, semakin tinggi impornya," katanya.

Guru Besar Ekonomi UI Sarankan Jokowi Pangkas Jumlah PNS

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) diharapkan mampu melaksanakan agenda reformasi birokrasi. Salah satunya adalah dengan efisiensi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Emil Salim, Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia, menilai saat ini jumlah PNS terlalu banyak, khususnya di pemerintah pusat. Di era otonomi daerah saat ini, seharusnya jumlah pegawai di pemerintah pusat tidak perlu terlalu banyak.

"Pemerintah pusat itu tidak perlu banyak pegawai. Harus dikurangi," kata Emil di gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta, Rabu (22/10/2014).

Menurut Emil, jumlah PNS yang terlalu banyak tentu membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap tahunnya, belanja pegawai menghabiskan 15%-20% dari total APBN.

"Kalau ini sudah besar, tidak ada ruang lagi untuk belanja infrastruktur," tegas Emil, yang pernah menjabat sebagai Menteri Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara pada masa Orde Baru.

Emil menegaskan, pemerintah pusat tidak perlu khawatir kekurangan tenaga kerja. Sebagian tugas pemerintah pusat bisa diserahkan kepada daerah. Jadi PNS di level pusat bisa dikurangi.

"Kan sudah ada otonomi daerah. Roda pemerintahan itu seharusnya sudah bisa berlangsung di provinsi, kabupaten, dan kota," tukasnya.

Seperti diketahui, anggaran belanja pegawai tahun ini mencapai Rp 263 triliun. Anggaran ini meliputi gaji PNS, TNI/Polri, serta tambahan kenaikan gaji dan gaji ke-13.