Tuesday, July 28, 2015

Currency War Antara China dan AS Dituding Jadi Penyebab Pelemahan Rupiah

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Hendri Saparini memperkirakan negara-negara yang berpeluang melakukan perang nilai tukar adalah mereka yang memiliki kekuatan untuk memainkan nilai tukar sebagai alat untuk mendorong daya saing industri mereka. Hendri menyebutkan negara-negara yang dimaksud adalah China dan Amerika Serikat. Hendri mengatakan perang nilai tukar mata uang atau currency war ini kemungkinan terjadi lantaran menguatnya dollar AS.

"Yang bisa melakukan ini adalah China dan Amerika," kata Hendri, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (28/7/2015). Hendri mengatakan, dampak dari perang nilai tukar kedua negara itu tentu akan berpengaruh besar terhadap Indonesia. Sebab, baik China maupun Amerika Serikat merupakan dua mitra dagang utama Indonesia.

Ekspor RI ke China mayoritas berupa komoditas primer, sedangkan ekspor RI ke Amerika Serikat adalah produk manufaktur. Memang, perlambatan ekonomi di China menyebabkan impornya dari Indonesia berkurang."Tentu untuk mengatasi ini, kita lakukan kerjasama dengan China. Kita tawarkan kerjasama sehingga mengurangi tekanan tadi. Begitu juga dengan negara-negara lain," ucap Hendri. Lebih lanjut dia mengatakan, kerjasama apa yang bisa ditawarkan adalah tergantung kemampuan pemerintah guna menyelesaikan defisit neraca transaksi berjalan dan nilai tukar rupiah.

"Kebijakan yang dikeluarkan itu akan berimbas pada sektor riil. Bukan hanya utak-atik di sektor moneter," pungkas Hendri. Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, sempat mencapai titik terendah pasca-krisis 1998 yaitu Rp 13.465 per dollar AS pada Jumat (24/7/2015). Direktur Eksekutif Core Indonesia Hendri Saparini menilai, struktur ekonomi Indonesia saat ini tak mampu membuat mata uang garuda itu menguat. 

Bahkan, kata dia, tak ada optimisme yang mampu diberikan saat ini lantaran struktur ekonomi tersebut. "Sekarang ini sebenarnya, kalau kita melihat dari struktur ekonomi kita itu kan sebenarnya tidak ada faktor yang bisa membuat kita lebih optimis terhadap rupiah. Artinya dari struktur nih. Dari sektor itu juga belum ada yang membuat kita besok kira-kira rupiah akan bisa menguat karena begini," ujar Hendri di sela-sela acara halalbihalal Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (27/7/2017).

Saat ini kata dia, rupiah di-drive oleh demand (permintaan) dansupply (penawaran) saja. Akibatnya, saat kebutuhan barang impor meningkat, rupiah kembali melemah seperti yang terjadi saat ini.

Lebih lanjut, Hendri Saparini sangat berharap adanya penguatan struktur ekonomi yang mampu dilakukan oleh pemerintah. Hendri yakin dengan adanya penguatan struktur ekonomi, rupiah pun akan kembali menguat dan tak akan terlalu tergantung dengan kondisi pasar. "Misalnya kita sudah ada penguatan struktur ekonomi, nah itu penguatan rupiahnya bisa kita harap lebihsustainable. Ini yang kita harap kepada pemerintah untuk memberikan sinyal bahwa akan ada perbaikan struktur ekonomi," kata Hendri.

Saat ditanya prediksinya terkait kekuatan rupiah hingga akhir tahun 2015, Hendri mengatakan bahwa depresiasi nilai tukar akan sangat dipengaruhi oleh tekanan eksternal dan internal. "Tekanan itu kan ada dua, pertama tekanan eksternal. Itu saya rasa Thailand tekanannya jauh lebih besar. Indonesia sendiri sebenarnya pasti kena dampak yang sama. Apalagi perdagangan kita volumenya tidak terlalu besar, jadi kalau dikurangi sedikit ditambah sedikit, itu gejolaknya akan ada. Sementara yang di dalam negeri itu tadi,supply dan demand," ucap dia.

Monday, July 27, 2015

Daftar Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Rokok Per Provinsi Senilai Rp. 2,7 Triliun

Pemerintah mengalokasikan dana bagi hasil (DBH) cukai tembakau ke daerah penghasil sebesar Rp 2,78 triliun pada tahun ini, meningkat 25,6 persen dibandingkan dengan alokasi tahun lalu. Sebanyak 17 provinsi dan ratusan kabupaten penghasil tembakau mendapatkan jatah DBH cukai tembakau, seperti diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.07/2015 yang terbit 15 Juli 2015.

Adapun daerah penghasil yang memperoleh jatah DBH cukai tembakau terbesar adalah Jawa Timur, yakni mencapai Rp 1,44 triliun atau sebesar 51,7 persen dari total keseluruhan. Selanjutnya diikuti oleh Jawa Tengah sebesar Rp 628,22 miliar atau sekitar 22,59 persen dan Jawa Barat Rp 306,9 miliar atau 11,03 persen.  Sementara yang terendah adalah Kepulauan Riau, hanya memperoleh alokasi Rp 5,9 miliar, di bawah Sumatera Selatan Rp 6,94 miliar dan Jambi Rp 7,23 miliar.

Berikut rincian alokasi DBH cukai tembakau 2015 berdasarkan provinsi penghasil:
  • Aceh Rp 15 miliar
  • Sumatera Utara Rp 23,36 miliar
  • Sumatera Barat Rp 12,34 miliar
  • Kepulauan Riau Rp 5,9 miliar
  • Jambi Rp 7,23 miliar
  • Sumatera Selatan Rp 6,94 miliar
  • Lampung Rp 13,7 miliar
  • Jawa Barat Rp 306,9 miliar
  • Jawa Tengah Rp 628,2 miliar
  • DI Yogyakarta Rp 23,8 miliar
  • Jawa Timur Rp 1,44 triliun
  • Kalimantan Tengah Rp 6,04 miliar
  • Sulawesi Tengah Rp 6,82 miliar
  • Sulawesi Selatan Rp 20,9 miliar
  • Bali Rp 13,59 miliar
  • Nusa Tenggara Barat Rp 234,6 miliar
  • Nusa Tenggara Timur Rp 13,95 miliar

Grup MNC Buyback Saham Senilai Rp 7,5 Triliun

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) grup MNC menyetujui rencana pembelian saham kembali atau buyback kepemilikan perusahaan di bawah naungan grup tersebut dengan nilai mencapai Rp 7,5 triliun. “Buyback dilakukan karena saham murah. Jadi daripada dana yang ada ditempatkan di bank, maka lebih produktif dipakai untuk buyback, karena suatu saat akan kami jual lagi ke pasar,” ujar Hary Tanoesoedibjo, CEO Grup MNC usai RUPS di auditorium gedung MNC, Senin (27/7).

Untuk diketahui perusahaan dalam grup yang melakukan buyback antara lain pertama, PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) dengan jumlah 1,25 miliar saham senilai Rp 3,2 triliun. Kedua PT MNC Sky Vision Tbk (MSKY) dengan jumlah 353 juta saham dengan nilai Rp 636 miliar.

Ketiga, adalah PT Global Mediacom Tbk (BMTR) yang melakukan pembelian 1,27 miliar saham dengan nilai mencapai Rp 2,2 triliun. Keempat, yaitu PT MNC Investama Tbk (BHIT) yang membeli 3,78 miliar lembar saham senilai Rp 1,52 triliun. Aksi buyback bakal dilakukan selama 18 bulan sejak 28 Juli 2015 hingga 28 Januari 2017.

Hary menjelaskan, dana yang digunakan oleh perseroan dalam melakukan buyback berasal dari berbagai sumber, yaitu kas internal dan pinjaman bank. Hary yakin, strategi buyback yang dilakukan ini bakal positif meski saat ini kondisi ekonomi sedang melemah. “Memang, secara makro ekonomi kondisi Indonesia kurang bagus, jadi kinerja kita tidak sebagus tahun lalu,” jelasnya.

Namun, menurutnya pada kuartal II tahun ini kinerja grup MNC masih relatif baik di sektor jasa keuangan, media dan properti. Hal itu, lanjutnya, membuat kinerja konsolidasi MNC Investama selaku holding juga baik. “Pendapatan iklan masih naik, pelanggan juga masih tumbuh. Cuma memang harus hati-hati, karena ekonomi sedang slowing down,” kata Hary.

Seperti diketahui, MNC menyiapkan modal Rp 30 triliun untuk ekspansi semua lini usahanya hingga 2020. Fokus investasi lima tahunan MNC ini akan diprioritaskan ke bisnis media, properti dan finansial.

MNC berencana fokus mengembangkan bisnus media, sektor keuangan seperti asuransi dan bank. Lebih lanjut, sektor properti dan investasi secara umum juga bakal dikembangkan untuk diversifikasi usaha. Lebih lanjut, terkait rencana pembelian 33,82 persen saham Link Net dari PT First Media Tbk yang dimiliki CVC Capital Partners Ltd, Hary Tanoe masih bungkam. Ia menyatakan belum bisa memberikan informasi lebih lanjut karena adanya perjanjian kerahasiaan transaksi.

“Saya tidak bisa bicara tentang hal itu karena sudah adanon-disclosure agreement terkait transaksi ini,” jelasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, beberapa pihak sudah menyatakan ketertarikannya untuk memboyong saham Link Net tersebut. Perusahaan tersebut antara lain PT Indosat Tbk (ISAT), PT XL Axiata Tbk (EXCL) dan Grup MNC melalui PT Global Mediacom Tbk (BMTR). Lebih lanjut, Hary mengungkapkan aksi perseroan terbaru dengan membuat induk perusahaan (holding) bernama Sky Vision Network. Nantinya, perusahaan tersebut bakal menjadi holding di bisnis TV dan broadband.

“Sky Vision Network nanti bakal 100 persen dimiliki Global Mediacom, dan akan menjadi induk produk Pay TV, IP TV, Over The Top (OTT) dan broadband,” jelasnya.

Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) Alami Lonjakan Laba Bersih 54,25 Persen Atau Rp. 831 Milyar

Bank yang fokus pada pembiayaan perumahan, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) mencatat pertumbuhan laba semester I 2015 sebesar 54,25 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sampai 30 Juni 2015, BTN melansir berhasil mengantongi laba sebesar Rp 831 miliar atau meningkat Rp 292 miliar dibanding semester I tahun lalu.

Direktur Utama BTN Maryono menjelaskan peningkatan laba ini dipicu oleh meningkatnya pertumbuhan pendapatan bunga yang lebih besar dibanding pertumbuhan beban bunga di semester I 2015. Pertumbuhan pendapatan bunga tercatat di angka 13,69 persen sedangkan pertumbuhan beban bunga sebesar 9 persen dibanding tahun lalu.

"Dengan adanya kondisi tersebut, maka net interest income kami pada semester I ini naik 19,06 persen dibanding tahun sebelumnya. Kami juga berhasil tekan beban pembiayaan, itu yang kami lakukan ke depan karena memang porsi pendapatan terbesar kami ada di pendapatan bunga," jelas Maryono di Jakarta, Senin (27/7).

Berdasarkan laporan keuangan semester I BTN, pendapatan bunga sepanjang paruh pertama 2015 tercatat sebesar Rp 7,35 triliun sedangkan pada periode yang sama tahun sebelumnya perusahaan hanya mencatat pendapatan bunga sebesar Rp 6,46 triliun. Sedangkan beban pembiayaan juga bertumbuh dari Rp 3,8 triliun ke angka Rp 4,18 triliun, kendati pertumbuhan tersebut tak setinggi pertumbuhan pendapatan bunga.

Sedangkan hingga akhir tahun, Maryono mengatakan akan membukukan pertumbuhan laba di atas 40 persen dibandingkan tahun kemarin. Dengan adanya pencapaian tersebut, perusahaan tak berniat merevisi target pertumbuhan laba tahun ini. "Kami optimistis akan peluang tersebut karena peluang untuk tumbuh masih terbuka dengan sangat lebar di semester II," jelas Maryono.

Sebagai informasi, pada tahun lalu BTN membukukan laba sebesar Rp 1,1 triliun. Sehingga, perusahaan setidaknya harus bisa menambah laba Rp 440 miliar jika ingin mencapai target.

Di samping itu, dengan capaian pertumbuhan laba sebesar 54,25 persen di semester I, maka perusahaan pun setidaknya harus bisa mencetak pertumbuhan laba sebesar 25,75 persen agar bisa mencatat pertumbuhan laba sebesar 40 persen tahun ini.

Sritex Terbitkan Obligasi Dolar Senilai Rp. 5,6 Triliun

PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) akan menerbitkan surat utang berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) senilai US$ 420 juta atau sekitar Rp 5,6 triliun dengan menunjuk perusahaan investasi asal Inggris, Barclays sebagai penjamin emisi.  Penunjukan Barclays sebagai book runner dikonfirmasi Manajer Finansial Sritex Christanto Nughana seperti dikutip dari Reuters, Senin (27/7).

Namun Sekretaris Perusahaan Sritex Welly Salam masih enggan mengungkapkan hal itu. “Secara resmi, keterangan mengenai penerbitan ada di prospektus awal dalam keterbukaan informasi kepada para pemegang saham,” jelasnya ketika dikonfirmasi, Senin (27/7).

Berdasarkan prospektus awal tersebut, jumlah penerbitan obligasi US$ 420 juta tersebut setara dengan 180 persen dari total ekuitas Sritex pada 2014 sebesar US$ 233 juta. Sesuai dengan peraturan Bursa Efek Indonesia, transaksi tersebut masuk dalam kategori transaksi material.

“Notes tersebut rencananya akan diterbitkan dengan suku bunga paling tinggi sebesar 10 persen per tahun dan dengan jangka waktu selama-lamanya 5 tahun atau periode lain yang disetujui oleh para pihak,” tulis manajemen dalam propektus. Sritex menyatakan hasil dari penerbitan global bond itu akan digunakan antara lain untuk melunasi utang, mendanai pembangunan pembangkit listrik, menambah modal kerja, serta menunjang pendanaan Sritex secara umum.

Nantinya, rencana penerbitan obligasi ini harus mendapat persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Sritex yang rencananya bakal digelar pada Rabu, 2 September 2015 di Hotel Diamond, Surakarta.

Hingga 30 Juni 2015, pemegang saham terbanyak Sritex adalah PT Huddlestone Indonesia yang menggenggam 56,07 persen kepemilikan. Jumlah itu disusul kepemilikan saham oleh publik sebanyak 36,06 persen, kemudian PT Prudential Life Assurance sebesar 7,82 persen dan H. M Lukminto sebanyak 0,05 persen.

Sebagai informasi, Sritex pernah mencari pendanaan melalui pasar keuangan pada April 2014 dengan menerbitkan surat utang senilai US$ 200 juta dengan bunga hingga 9 persen. Saat itu, Barclays juga ditunjuk sebagai book runner.

Dari sisi kinerja, pada tahun ini, perusahaan pembuat seragam pasukan North Atlantic Treaty Organization (NATO) tersebut membidik penjualan kotor senilai US$ 594 juta-US$ 611 juta. Perseroan menargetkan laba komprehensif bersih senilai US$ 49-US$ 52 juta di tahun 2015.

Jumlah itu naik dari perolehan tahun lalu. Sepanjang 2014, Sritex mampu mencapai penjualan kotor hingga US$ 555 juta. Dari jumlah tersebut, perseroan meraup laba bersih hingga US$ 45 juta pada tahun lalu.

Perumnas Aktif Cari Lahan Meskipun Penjualan Anjlok 76 Persen

Kinerja Perum Perumnas jauh dari harapan menyusul realisasi penjualan semester I 2015 yang baru Rp 536 miliar atau Rp 33,5 persen atau anjlok 76 persen dari target Rp 1,6 triliun sepanjang tahun.  “Kami belum ada rencana revisi. Masih optimistis dengan target sebelumnya. Memang ada sedikit pelemahan di beberapa proyek, tapi masih ada juga proyek yang siap dijual,” ujar Direktur Utama Perumnas Himawan Arief Sugoto di kantornya, Senin (27/7).

Ia menjelaskan, lesunya penjualan terutama terjadi untuk hunian apartemen. Pelemahan penjualan Perumnas disinyalir disebabkan oleh melemahnya daya beli masyarakat atau bisa juga karena penundaan pembelian menjelang bulan puasa dan Lebaran. “Namun untuk proyek hunian bagi masyarakat kelas menengah dan menengah ke bawah masih bagus kok. Apalagi ada beberapa proyek yang siap jual, tetapi belum mendapatkan penetapan penjualan dari pemerintah, jadi kami masih yakin dengan target yang ada,” katanya.

Oleh karena itu dia optimistis target penjualan tahun ini tercapai mengingat masih ada sejumlah proyek yang siap dipasarkan. Salah satu proyek siap jual adalah rumah susun (rusun) di Kemayoran, Jakarta. Namun, Himawan menyayangkan status rusun tersebut yang masih belum ditetapkan antara jual putus atau sebagai rumah susun sewa. Namun, sebelumnya pihak Pemprov DKI Jakarta menyatakan yang akan masuk ke rusun tersebut adalah penduduk yang dulu tinggal di kawasan kumuh Kebon Kosong.

“Kami tunggu dulu nanti hasil keputusan dari para stakeholders. Jika sudah diputuskan, maka bisa segera ditawarkan kepada masyarakat,” jelasnya. Sebagai informasi, proyek rusun Bandar Kemayoran terdiri dari dua tower dengan jumlah hunian sebanyak 576 unit. Rencananya, rusun tersebut digunakan untuk merelokasi sekitar 1.800 warga Kebon Kosong.

Direktur Perumnas Herry Irwanto menjelaskan nantinya penetapan status penjualan rusun Bandar Kemayoran tersebut dilakukan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Sebenarnya kalau bisa dijual umum, maka bisa terjual dengan cepat. Tapi kami selaku Perum masih menunggu keputusan para stakeholder,” katanya.

Lebih lanjut, Himawan menyatakan ekspansi Perumnas untuk penambahan cadangan lahan (landbank) akan terus berlanjut. Ia menyatakan, pihaknya baru saja menambah lahan di Palembang dan Makassar dengan modal yang digelontorkan mencapak Rp 260 miliar.

“Tahun ini kami sudah menambah sekitar 200 hektare landbank di Palembang dan Makassar. Masing-masing sekitar 100 hektare,” jelasnya. Herry Irwanto menjelaskan, pada tahun ini pihaknya menargetkan penamabahan cadangan lahan hingga 366 hektare dari total landbank saat ini 2.100 hektare yang tersebar di berbagai daerah. “Untuk yang kemarin di Palembang 100 hektare, nilai akuisisinya sekitar Rp 100 miliar. Sementara yang di Makassar nilainya di kisaran Rp 160 miliar,” tuturnya.

Perum Perumnas mencatat kebutuhan rumah per tahun di Indonesia mencapai 800 ribu unit per tahun, tetapi pasokan yang terpenuhi maksimal hanya 300 ribu unit. Untuk menutup selisih kurang tersebut, pengembang properti pelat merah itu meminta penegasan status dari Presiden Joko Widodo sebagai penyedia perumahan dan permukiman rakyat di Indonesia.

Hal ini terkait dengan rencana perubahan Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 2004 tentang Perumnas, yang dalam rancangan perubahannya menekankan tentang buku biru (blue print) tugas dan fungsi BUMN properti tersebut. Direktur Utama Perumnas, Himawan Arief Sugoto mengatakan Indonesia sampai saat ini masih dibayangi oleh kekurangan (backlog) hunian yang cukup tinggi. Menurutnya, hal ini merupakan pekerjaan rumah pemerintah yang harus segera dicarikan solusi.

"Kebutuhan rumah mencapai 800 ribu per tahun, sedangkan kemampuan pasokan hanya 200 ribu sampai 300 ribu per tahun," ujarnya di kantor Perumnas, Jakarta, Senin (27/7). Himawan menjelaskan, jarak antara kebutuhan dan pasokan yang terus melebar tersebut harus segera diatasi. Ia menilai, dibutuhkan kebijakan taktis dengan memberikan peran strategis kepada Perumnas selaku agen pembangunan pemerintah dalam bidang perumahan dan pemukiman.

"Proses penyusunan dan pembahasan RPP Perumnas sudah berjalan beberapa tahun lalu dan hingga kini masih terus berjalan, dalam rencana perubahan PP No.15 Tahun 2004 Tentang Perumnas ini menegaskan peran Perumnas sebagai National Housing dan Urban Development Corporation," jelas Himawan.

Ia menjelaskan, peran utama Perumnas nantinya akan didorong menjadi penyedia utama perumahan rakyat yang meliputi fungsi perencanaan, pembangunan berkelanjutan, juga pengelolaan beserta monitor dan evaluasinya.  Himawan menambahkan, dibutuhkan dukungan penuh dari pemerintah berupa Public Service Obligation (PSO), Penyertaan Modal Negara (PMN) dan pinjaman lunak, tetapi perizinan untuk mendukung proses percepatan pembangunan.

"Diharapkan dengan proses revitalisasi Perumnas, berbagai kebijakan pemerintah dalam bidang penyediaan dan pengembangan hunian rakyat dapat berjalan lebih cepat serta terstruktur. Khususnya dalam mendukung program pembangunan sejuta rumah di Indonesia," jelas Himawan.

Terkait program sejuta rumah, sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan pemerintah siap menyiasati daya beli masyarakat rendah untuk menyukseskan program tersebut. Terutama untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), akan diberikan fasilitas uang muka rendah.  "Uang muka yang diminta 1 persen, bunga 5 persen ditambah uang cash Rp 4 juta sebagai bentuk subsidi. Jadi semua bisa beli harusnya," kata Basuki belum lama ini.

Saturday, July 25, 2015

Bea Impor Makanan dan Es Krim Naik 15 Persen

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 132/PMK.010/2015 tentang penetapan sistem klarifikasi barang dan pembebanan‎ tarif bea masuk atas barang impor. Salah satu barang yang dikenakan bea masuk adalah es krim dan kelompok es lainnya yang dapat dimakan, baik mengandung kakao maupun tidak. Tarifnya adalah 15%.

Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara menjelaskan, es krim adalah kelompok barang konsumsi. Di dalam negeri juga telah banyak jenis es krim yang diproduksi, sehingga impor bukanlah kebutuhan utama.

"Kan banyak es krim lokal, es goyang. Itu saja beli," ujarnya di Gedung Djuanda, Kemenkeu, Jakarta, Kamis (23/7/2015) Jenis lainnya adalah saus dan olahannya, campuran bumbu dan bahan penyedap, tepung mustar dan tepung kasar mustar serta mustar olahan. Seperti kecap, tomato ketchup, dan saus cabe. Dikenakan tarif 15%.

Suahasil menjelaskan, fokus pemerintah tetap dalam mendorong konsumsi dalam negeri tetap terjaga. Namun konsumsi itu berasal dari industri dalam negeri, bukan barang impor. "Supaya industri dalam negeri tumbuh, konsumsi tetap dijaga tapi barangnya dari dalam negeri," pungkasnya.Kementerian Keuangan menaikkan tarif bea masuk impor sejumlah produk. Beberapa barang yangtarif bea masuknya dinaikkan adalah makanan dan minuman. Ini dinilai baik untuk meningkatkan daya saing produk lokal.

Menteri Perindustrian Saleh Husin menilai, dengan dinaikkannya bea masuk impor, maka industri dalam negeri akan semakin meningkat.  "Memang harus diproteksi agar memperkuat industri dalam negeri. Karena di negara lain pun sama, produk makanannya diproteksi oleh mereka. Masalah tarifnya pun saya setuju," tutur Saleh, di kantor Kementerian Perindustrian, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (23/7/2015).

Senada dengan Saleh, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi M Lukman menuturkan, ini merupakan langkah bagus yang diambil pemerintah. Karena selama ini, produk impor berbentuk barang jadi banyak yang tak kena bea masuk, sedangkan bahan baku dikenakan bea masuk.

"Ini merupakan langkah bagus untuk Harmonized System. Karena beberapa bahan baku tarif kan kena bea masuk. Produk jadinya malah tidak kena bea masuk," tutur Adhi. Adhi mengatakan, ‎selain untuk memperbaiki tata niaga impor, kebijakan ini pun bisa melindungi industri makanan dan minuman dalam negeri dalam persaingan dengan produk-produk impor. "‎Dengan bea masuk itu. Otomatis daya saing produk di dalam negeri sendiri akan semakin baik," tuturnya.