Friday, September 23, 2016

4 Strategi Fokus Dibalik Pergantian Nama AlfaOnline Jadi AlfaCart

Situs web AlfaOnline mengubah nama mereknya menjadi Alfacart.com pada Senin (30/5) dengan target menjadi pemain besar dalam bisnis perdagangan elektronik (e-commerce), dan bakal memanfaatkan jaringan 7.000 toko ritel Alfamart di seluruh Indonesia.

Perusahaan mengatakan bakal fokus ke empat kategori produk dalam bisnisnya, yaitu fesyen, gadget dan elektronik, kebutuhan pokok harian, serta gaya hidup. CEO Alfacart.com Catherine Hindra Sutjahyo optimistis, bisa menjadi jaringan e-commerce terbesar berkat dukungan dari toko Alfamart, yang merupakan induk usaha mereka.

"Kami bertekad, inovasi dan kemudahan dalam pembayaran, pengantaran barang dan pengambilan barang yang kami hadirkan, serta komitmen kami yang tinggi dalam berkolaborasi dengan para mitra bisnis, akan mampu meningkatkan gairah perniagaan digital yang berdampak pada semakin tumbuhnya bisnis e-Dagang di Indonesia,” ujar Catherine dalam siaran pers.

Salah satu fitur andalan yang ditawarkan Alfacart adalah fasilitas pembayaran belanja online bayar offline, atau populer disebut online to offline (O2O). Fitur ini mengincar konsumen yang belum memiliki rekening bank, kartu debit dan kartu kredit.

Mengutip data World Bank, sebanyak 63,7 persen masyarakat Indonesia berusia 25 tahun ke atas di Indonesia, tidak memiliki rekening bank. Alfacart hendak memecahkan masalah itu dengan fitur O2O karena mereka mengincar konsumen dengan rentang usia 25 sampai 35 tahun.

"Setelah memilih dan memesan barang yang hendak dibeli secara online di www.alfacart.com atau aplikasi mobile yang telah diunduh di smartphone atau tablet, mereka dapat melakukan pembayaran secara tunai melalui layanan Cash-on- Delivery (COD) atau membayar langsung di kasir toko Alfamart yang dikehendaki,” ujar Catherine.

Selain itu, perusahaan yang berdiri pada Februari 2013 ini juga menyediakan metode pembayaran Indosat Dompetku, kartu kredit (Matercard, Visa, JCB), Mandiri Clickpay, BCAklikpay, DOKU, XL Tunai, dan Telkomsel T-cash.

Catherine pun meyakini industri e-commerce akan memberi kontribusi besar untuk perekonomian nasional di masa depan, kendati saat ini sumbangan e-commerce di Indonesia untuk penjualan ritel masih sekitar 1 persen, mengutip riset AT Kearny. Optimisme Catherine juga didukung oleh data Google dan TNS Research, yang memprediksi jumlah pengguna ponsel pintar di Indonesia pada 2017 akan mencapai 74,9 juta.

Perusahaan ritel Alfamart telah membangun situs web perdagangan elektronik dengan nama Alfaonline. Tetapi perusahaan tak puas dengan itu karena berencana membangun model bisnis lain. Direktur Teknologi Informasi Alfamart, Hirawan Setiadi, menggarisbawahi pihaknya tak hanya mentok dengan produk Alfaonline. “Kami juga sedang menjajaki untuk membangun marketplace,” kata Himawan usai jumpa pers kerja sama XL-Alfamart di Jakarta, Senin (7/3).

Himawan belum bisa memastikan kapan situs Alfamart untuk markeplace itu bakal dirilis ke publik dan ia belum mau bicara banyak detail soal itu. Marketplace merupakan model bisnis perdagangan elektronik (e-commerce) yang memungkinkan pengguna menjual barang dan pembeli memesan barang di platform itu. Platform e-commerce memfasilitasi pemesanan, transaksi, sampai pengiriman.

Saat ini Alfamart sedang memperkuat bisnisnya dari sisi infrastruktur, termasuk infrastruktur teknologi informasi yang bakal dimanfaatkan untuk platform e-commerce. Dari total belanja modal perusahaan selama 2015 sampai 2017, sebanyak 20 persen dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur teknologi informasi.

Karena tingginya permintaan pasar, terkadang ada oknum penjual di situs e-commerce yang berani menjual barang dagangnya secara illegal aliasblack market (BM). Namun hal ini tak berlaku bagi toko online Alfacart. Walupun terbilang pemain baru di sektor ekonomi digital Tanah Air, Alfacart tak ingin melakukan strategi serupa.

Meski bisa dibilang "Alfamart versi online", namun di dalam situs dan aplikasi mobile Alfacart menyuguhkan berbagai kategori penawaran seperti fesyen, gadget, alat elektronik, makanan, hingga gaya hidup. Semuanya adalah hasil kerjasama Alfacart dengan ratusan distributor dan supplier.

Chief Operating Officer merangkap CMO Alfacart Haryo Suryo Putro menyatakan, perusahaan sudah pasti mengikuti aturan pemerintah dalam hal distribusi barang legal.  "Terkait distributor yang nakal terhadap legalitas produknya, kami sangat berupaya untuk mencegah hal itu sampai terjadi," ucapnya kepada sejumlah awak media di Jakarta. Ia menjelaskan, layaknya perusahaan e-commerce lainnya, Alfacart menerapkan QC alias quality control terhadap produk-produk yang hendak dijual ke masyarakat.

"Sangat penting sifatnya untuk menyortir barang dagangan dan mengeceknya secara detil. Selain itu kami juga ada tim surveyor yang tugasnya mengukur kelayakan barang dagangan itu," sambung Haryo. Langkah pencegahan seperti itu memang sudah lazim diterapkan. Namun bukan tidak mungkin apabila barang BM masih bisa lolos pengecekan dan berhasil dijual secara terbuka. Parahnya lagi, bagaimana jika sudah sampai ke tangan konsumen yang membelinya.

"Perhatian dan kepuasan pelanggan itu prioritas kami. Jadi kalau misal mereka mengecek kode postel atau hal lain yang membuktikan bahwa barang itu tidak legal dan melaporkan ke kami, ya si merchant bisa kami putus hubungan kemitraannya. Langsung kami tutup," ujar Haryo.

Tak hanya itu, Haryo juga menjanjikan adanya sistem retur dan refund pembelian kepada setiap pengguna yang mengalami insiden seperti itu. Semuanya bisa dilakukan di Alfamart terdekat. Hal ini diakuinya merupakan langkah yang mempermudah pelayanan konsumen agar tidak menunggu lama terhadap prosesnya.

Sekadar diketahui Jaringan Alfamart yang mendukung layanan Alfacart tersebar di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Selatan, Riau, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, Yogyakarta, dan Bali. Khusus Ramadan, Alfacart menyediakan layanan spesial yang bertajuk "Beli di Kota, Ambil di Kampung Halaman". Momentum lebaran dan tradisi pulang kampung yang dilakukan masyarakat ingin dibikin seefisien dan seaman mungkin oleh Alfacart.

Cara kerjanya seperti belanja online pada umumnya, namun Alfacart dikenal lebih populer dengan sistem O2O, yakni online to offline, di mana pengguna melakukan pemesanan di situs web atau aplikasi mobilenya lalu membayar secara tunai di tempat dengan metode COD (cash on delivery) atau bayar langsung di kasir Alfamart. Untuk pengambilan barang belanjaan, Alfacart menerapkan metode pick up point alias mengambil langsung di jaringan Alfamart terdekat di kampung halaman masing-masing.

Alfamart Ekspansi Ke Bisnis Properti Di Serpong

Proyek mixed-used kembali hadir di Indonesia bernama Kingland Avenue, di mana kali ini dibuat oleh kolaborasi antara Alfaland atau yang dulu bernama PT Perkasa Internusa Mandiri dan perusahaan asal Hong Kong bernama Kingland Holding, dan Grown Steel Group (PT Growth Asia). Hasil kolaborasi ini melahirkan PT Hong Kong Kingland (PT HKK).

Alfaland sendiri merupakan anak usaha PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, pengelola jaringan toko ritel Alfamart. Presiden Direktur Hong Kong Kingland Timothy Chang menyebut, Kingland Avenue berada di Serpong yang menawarkan konsep pengembangan terintegrasi 5 in 1 yang terdiri dari apartemen, perkantoran condotel, dan commercial retail.

"Tower pertama yang diluncurkan dari proyek ini adalah tower kondominium The Venetian dengan mengusung konsep smart loft, ungkap Timothy, Jumat (23/9). Total dari pembangunan proyek ini ditaksir mencapai Rp5 triliun. Secara keseluruhan, Kingland Avenue dibangun di atas lahan seluas 22 ribu meter persegi.

Hingga saat ini, penjualan tower pertama ini sudah mencapai 85 persen dari total keseluruhan unit sebanyak 600 unit. Sementara, kondominium The Venetian ini dijual hanya empat unit, yakni Loft A seluas 83,66 meter persegi dengan tiga kamar tidur.

Kemudian Loft B seluas 73,54 meter persegi dengan tiga kamar tidur, Loft C seluas 51,61 meter persegi dengan satu kamar tidur, dan Loft D seluas 44,37 meter persegi dengan satu kamar. "Kami menjualnya dengan harga mulai dari Rp604 juta," imbuhnya.

Secara terpisah, Direktur Marketing Hong Kong Kingland Bambang Sumargono menyatakan, pembangunan kondominium ini akan dimulai tahun depan dengan proses serah terima selama 3,5 tahun. Sementara, untuk total investasi dari pembangunan kondominium pertama ini diperkirakan mencapai Rp600 miliar.

Untuk sasarannya sendiri, proyek ini menyasar kelas menengah. Di mana perusahaan menyasar kalangan eksekutif yang berumur sekitar 35 tahun hingga 45 tahun. "Target segmen kami kelas menengah untuk kalangan eksekutif," jelasnya

Monday, September 19, 2016

Cara Legal Google Untuk Menghindari Tarif Pajak Tinggi

Google, seperti halnya perusahaan teknologi raksasa semacam Apple, memang dikenal licin soal pajak. Mereka dituding melakukan beragam strategi untuk meminimalisir pembayaran pajak meski raksasa internet ini meraup pendapatan puluhan miliar dolar per tahun.

Misalnya saja, Google diketahui mengalirkan banyak keuntungannya ke negara Bermuda yang memang dikenal sebagai tax haven. Dikutip dari Daily Mail, Senin (19/9/2016), tiap tahunnya Google diperkirakan mengalirkan profit sekitar 8 miliar poundsterling ke Bermuda. Di Bermuda, Google memiliki perusahaan terdaftar bernama Google Bermuda Unlimited dan Google Ireland Holdings yang berlokasi di kota Hamilton. Namun tidak ada aktivitas atau karyawan di kantor itu selain untuk memperlancar aliran keuntungan Google. Bahkan warga lokal pun tak begitu tahu.

"Jika ada kantor Google di sini, tentu akan terlihat dengan jelas. Katanya mereka kan punya lapangan olahraga di kantornya. Tapi di sini aku belum pernah bertemu sekalipun dengan karyawan Google," sebut penduduk setempat bernama Derric Ward. Apa yang dilakukan Google tersebut memang kontroversial, tapi banyak yang mengatakannya legal. Mereka memang licin. Di seluruh dunia, Google biasanya mendirikan perusahaan cabang atau subsidiary. Sedangkan kantor pusatnya atau tempat mengalirkan uang, berlokasi di negara yang menarik pajak kecil.

Pada tahun 2008, Google memindahkan kantor pusatnya untuk wilayah Eropa, Timur Tengah dan Afrika ke Irlandia. Sebab Irlandia dikenal memberlakukan pajak perusahaan yang sedikit. Jadi, jika misalnya ada perusahaan di Inggris membayar untuk beriklan di subsidiary Google Inggris, uangnya mengalir ke Irlandia. Kemudian setelah mengalir ke Irlandia, dalam skema yang cukup rumit, uang Google menuju ke Google Netherlands Holdings di Belanda yang juga ramah pajak. Barulah keuntungannya dikirimkan ke Bermuda.

Meski banyak dikecam, misalnya oleh pemerintah Inggris, kelakuan Google itu sebenarnya tidak ilegal. Dan Google berulangkali mengatakan kalau mereka mematuhi hukum pajak internasional. Google juga mengklaim pajak yang dibayarkan di tiap negara sudah sesuai dengan ketentuan.  "Kami selalu mencoba melakukan hal yang benar di bisnis kami," sebut Peter Barron, Chief Communication Google.

Maka tak heran jika menarik pajak 'yang seharusnya' dari Google bisa dikatakan susah sekali. Banyak negara kelimpungan soal ini, termasuk Indonesia. Google sedang disorot di berbagai negara termasuk Indonesia karena dituding tidak membayar pajak yang sesuai. Namun bos Google justru merasa bangga dengan strategi mereka dalam meminimalisir jumlah pembayaran pajak.

Chairman Google Eric Schmidt menyatakan, praktik seperti mengalirkan profit perusahaan ke negara Bermuda yang memberlakukan pajak kecil bukanlah pelanggaran. Dan Google menurutnya sudah membayar banyak pajak sesuai dengan aturan.  "Kami sudah membayar pajak yang banyak. Kami membayarnya dengan cara yang sudah ditentukan secara legal," sebut Eric dalam sebuah kesempatan, dikutip dari Daily Mail, Senin (19/9/2016).

"Aku sangat bangga dengan struktur yang kami buat. Kami melakukannya berdasarkan insentif yang ditawarkan pemerintah. Inilah yang disebut kapitalisme. Kami bangga sebagai perusahaan kapitalis. Aku tidak meragukan soal ini," jelasnya. Google mengutarakan hal tersebut di tengah kecaman dari pemerintah Inggris yang memang cukup agresif mengejar pembayaran pajak dari Google. Di tahun 2012, Google diketahui hanya membayar pajak 6 juta poundsterling, padahal pendapatan mereka di Inggris mencapai 2,5 miliar poundsterling.

Kala itu, Menteri Keuangan Inggris George Osborne ingin menghalangi praktik perusahaan internasional seperti Google mengalirkan keuntungannya ke negara tax haven. "Kami ingin memastikan perusahaan multinasional membayar bagian pajaknya dengan pantas," sebut George. Pernyataan Schmidt juga banyak dikecam. "Mengatakan hal semacam itu adalah arogan dan penghinaan bagi konsumennya di Inggris," kata Margaret Hodge dari parlemen Inggris.

"Orang-orang biasa yang patuh membayar pajak tentu sakit hati dan lelah melihat perusahaan yang sungguh sangat menguntungkan seperti Google menggunakan segala macam trik untuk mengakali kontribusi pajak yang adil," ketusnya. Penolakan Google Asia Pacific Pte Ltd untuk diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) atas kewajibannya berbuntut panjang. Pemeriksaan dibutuhkan untuk menguji kepatuhan pembayaran pajak oleh perusahaan multinasional tersebut.

Kepala Kantor Wilayah Pajak Khusus, M Haniv, menjelaskan sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pasal 39 ayat1 huruf e, dinyatakan bahwa menolak pemeriksaan Ditjen Pajak adalah tindakan pidana. "Menolak dilakukan pemeriksaan itu adalah pidana. Jadi untuk mempidanakan pasalnya dari sini. Sudah telak itu. Dia masuk ke jurang," ungkap Haniv.

Ruang lingkup pemeriksaan adalah perorangan atau badan usaha baik dalam negeri maupun asing yang mendapatkan penghasilan di Indonesia. Google berhak diperiksa karena selama ini mengambil keuntungan dari perusahaan di Indonesia. Seperti diketahui, penolakan pemeriksaan disampaikan langsung oleh Directur Asia Pacific, Financial Planning and Analyst, Marco Bola, kepada kantor pajak khusus Badan Orang Asing (Badora) Jakarta.

Bunyi suratnya adalah Google tidak seharusnya dianggap memiliki Bentuk Usaha Tetap (BUT), tidak seharusnya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan dan tidak seharusnya dilakukan pemeriksaan. "Kan gila itu. Badan usaha siapa yang tidak boleh diperiksa di Indonesia. Siapa pun saya bisa periksa. Kalau tidak seharusnya dilakukan pemeriksaan itu dari mana kamusnya," terangnya.

Pengenaan pajak dalam sebuah negara harus mengusung sisi keadilan. Bahwa siapa pun yang melakukan aktivitas ekonomi di sebuah negara, dikenakan pajak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Ini juga seharusnya ditanamkan di Indonesia. Ketika seluruh masyarakat harus menyisihkan sebagian dari penghasilannya, secara sadar atau tidak untuk membayar pajak. Kemudian juga mengikuti prosedur pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan untuk menguji sisi kepatuhan.

"Jadi kita ingin rakyat tahu bahwa ini lho perusahaan raksasa yang anda gunakan terus, dia nyedot duit kita, tapi nggak bayar pajak," kata Kepala Kantor Wilayah Pajak Khusus, M Haniv.  Google menolak mendirikan Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang merupakan persyaratan bagi badan usaha asing yang berusaha atau mendapatkan penghasilan di Indonesia. Ini pun yang membuat Google tidak bisa dikenakan pajak di dalam negeri.

"Ada prinsip pajak-pajak di BUT. Artinya penghasilan yang diperoleh di indonesia bisa dipajaki," jelasnya. Haniv menambahkan, selama ini yang ada di dalam negeri hanyalah PT Google Indonesia. Perusahaan tersebut berbeda dengan BUT, karena tercatat sebagai badan usaha dalam negeri dan bersifat independen. Dalam konsepnya, PT Google Indonesia hanya mendapatkan fee atau pergantian biaya ditambah dengan 8% dari total biaya yang dikeluarkan dari setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Google Asia Pacific di Indonesia. Hal tersebut berbeda dengan BUT.

"Mereka tidak mendaftarkan BUT hanya membuat perusahaan kecil di Indonesia. Jadi semacam EO (Event Organizer). PT GI itu terdaftar sebagai perusahaan Indonesia. Kalau ada Google ada apa-apa, PT GI yang buat, biayanya diganti plus 8%," papar Haniv. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sedang mengejar kewajiban pajak Google Asia Pacific Pte Ltd. Namun, Google yang berkantor di Singapura ini menolak untuk membayar pajak meskipun mendapat penghasilan dari kegiatan bisnis di Indonesia.

Merespons sikap Google ini, pengusaha meminta pemerintah terus mengejar kewajiban perusahaan itu. Sebab, siapapun yang memperoleh penghasilan dari bisnis di Indonesia dikenakan pajak. "Kalau dia cari keuntungan di Indonesia, ya harus bayar pajak. Kita saja cari keuntungan bayar pajak," ujar Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani.

"Kalau perusahaan besar merambah ke mana-mana ya harus bayar pajak. Saya setuju dengan langkah Ibu Menteri Keuangan," lanjut Rosan. Rosan menambahkan, pengusaha mendukung Ditjen Pajak yang terus menagih kewajiban pajak Google. Langkah ini, menurut Rosan, harus melibatkan kerja sama dengan pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Pemerintah harus berani mengambil tindakan tegas, harus dikejar terus," tutur Rosan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ditjen Pajak sudah menyurati Google untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Namun, pihak Google menolak membayar pajak. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) menunjukkan keseriusan mengejar kewajiban pajak dari Google Asia Pacific Pte Ltd yang berdomisili di Singapura. Setelah mendapat penolakan dari Google untuk diperiksa, langkah investigasi akan segera dilaksanakan.

Bila merunut ke belakang, pantauan Ditjen Pajak terhadap Google memang merujuk kepada beberapa negara di dunia. Sebut saja Ingris, Spanyol, Prancis, Australia, dan lainnya. Di mana otoritas pajak setempat mulai merasakan kerugian besar. Ini tidak hanya Google, akan tetapi perusahaan multinasional yang berbasis IT lainnya seperti Facebook, Twitter, Amazon, dan sebagainya.

"Ini kan karena di dunia ini kayak Facebook, Google ,Twitter, Amazon kan sudah mulai dibidik oleh otoritas pajak di manapun, Eropa, Australia dan lain-lain," ungkap Kepala Kantor Wilayah Pajak Khusus, M Haniv. Diyakini konstribusi pajak yang disetorkan sangat kecil, bahkan cenderung hampir tidak ada. Sementara penghasilan yang didapatkan dari dalam negara tersebut sangat besar. Maka sudah sewajarnya, Google dikejar. Begitu pun dengan Indonesia.

"Kita kok diam saja? Makanya kita coba. dan dilihat ternyata London berhasil, kenapa kita nggak," tegasnya. Ditjen Pajak sebenarnya sudah mengajak komunikasi pihak Google, setelah penetapan Google diharuskan mendirikan Bentuk Usaha Tetap (BUT) pada April 2016 silam. Google awalnya cukup kooperatif dan bekerjasama dengan konsultan pajak di Indonesia.Komunikasi berjalan baik pada pertemuan pertama. Negosiasi hampir menemui titik bahwa Google bersedia untuk membayar seluruh kewajiban pajaknya.

"Awalnya mereka kooperatif karena mengunakan konsultan Indonesia. Mereka bisa sampai mereka datang ke sini, sudah komunikasi, sampai mereka tanya kira-kira berapa yang mau mereka harapkan," kata Haniv. Untuk pertemuan kedua, Google mulai mengelak. Sampai akhirnya mengirimkan surat kepada Ditjen Pajak, yang intinya menolak untuk mendirikan BUT dan mengikuti proses pemeriksaan di Indonesia.

"Kami panggil terakhir sekitar Juni, ada tanda terima dari Google Asia Pacific, tapi malah mengirimkan surat penolakan. Mungkin ada konsultan baru," paparnya. Pemerintah Indonesia tengah mengejar Google terkait setoran pajak yang menunggak. Namun di sisi lain, Google juga tengah menjalin kerja sama dengan Indonesia dalam sejumlah hal.  Menurut pengamat telematika Heru Sutadi, penghindaran pajak yang dilakukan Google bukan cuma terjadi di Indonesia, di banyak negara, Google juga ditengarai melakukan hal tersebut.

"Solusinya adalah dengan ketegasan kita, disertai bukti yang kuat, serta harus dilakukan secara integrasi oleh semua instansi," tegas Heru yang juga mantan anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) itu saat. Maksudnya, kalau dengan pengusaha lokal pemerintah tegas menginvestigasi pajak, yang bahkan pajak beberapa tahun lalu, hal yang sama perlu dilakukan Google. Hal ini penting dilakukan agar jangan ada kesan terhadap orang asing kita longgar, terhadap bangsa sendiri kita ketat.

"Langkah terintegrasi maksudnya, jangan di satu sisi Ditjen Pajak keras, eh di sisi lain, instansi lain malah bermesraan dengan Google. Itu yang membuat mereka tetap merasa aman. Kalau Ditjen Pajak mengivestigasi mereka tapi mereka tetap bisa meluncurkan balon internet Google atau diajak kerja sama mengembangkan pariwisata, kan sulit penegakan hukum dilakukan," ungkapnya.

Project Loon alias balon internet Google memang jadi salah satu kolaborasi Google dengan Indonesia. Dimana penandatanganan memorandum of understanding (MoU) Google dan para operator Indonesia — Telkomsel, Indosat dan XL Axiata — disaksikan langsung oleh Menkominfo Rudiantara di markas Google X, San Fransisco, Amerika Serikat pada akhir tahun 2015.

Dalam kesepakatan itu disebutkan bahwa Google dan tiga operator Indonesia bakal melakukan uji teknis balon internet Loon di beberapa wilayah Indonesia. Meski sampai sekarang realisasi kerja sama tersebut belum kelihatan hasilnya.  Kembali ke soal penanganan pajak Google, Heru menilai selama proses investigasi pajak, etika kerja sama dengan perusahaan yang didirikan oleh Sergey Brin dan Larry Page tersebut — seperti balon internet, pemasaran pariwisata, dan lainnya — sebaiknya dihentikan dulu.

Bahkan seharusnya tidak boleh ada pertemuan pejabat Indonesia -- kecuali investigator pajak -- dengan Google, baik di indonesia maupun di Silicon Valley. "Anggap saja seperti kasus masuk pengadilan dimana hakim, jaksa tidak boleh berkomunikasi dengan terdakwa," ujar Heru. Haruskah sampai setegas itu? "Ya harus begitu," tegasnya. Hal ini penting untuk menunjukkan keseriusan Indonesia alias tak memunculkan sikap bermuka dua.

"Sekaligus agar tidak timbul fitnah dalam kasus investigasi ini. Dan baiknya Ditjen Pajak menggandeng KPK, sebab bukan tidak mungkin akan mengalir gratifikasi atau apapun dari Silicon Valley agar kasus ini berhenti dan tidak dilanjutkan lagi. Apalagi nilai obyek pajaknya triliunan," Heru menandaskan. Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) tengah mengejar kewajiban pajak dari Google Asia Pacific Pte Ltd yang berdomisili di Singapura. Setelah mendapat penolakan dari Google untuk diperiksa, langkah investigasi akan segera dilaksanakan.

Ditjen Pajak sebenarnya sudah mengajak komunikasi pihak Google, setelah penetapan Google diharuskan mendirikan Bentuk Usaha Tetap (BUT) pada April 2016 silam. Google awalnya cukup kooperatif dan bekerjasama dengan konsultan pajak di Indonesia. Komunikasi berjalan baik pada pertemuan pertama. Negosiasi hampir menemui titik bahwa Google bersedia untuk membayar seluruh kewajiban pajaknya.

Namun untuk pertemuan kedua, Google mulai mengelak. Sampai akhirnya mengirimkan surat kepada Ditjen Pajak, yang intinya menolak untuk mendirikan BUT dan mengikuti proses pemeriksaan di Indonesia. Padahal menurut Kepala Kantor Wilayah Pajak Khusus M Haniv, ada ketidakwajaran pembayaran pajak Google kalau dilihat dari skala revenue-nya yang sudah triliunan rupiah.

Haniv menjelaskan, pada 2015 lalu, pendapatan atau omzet Google dari Indonesia mencapai Rp 3 triliun. Bila melihat jenis usaha, maka labanya yang didapatkan biasanya berkisar sekitar 40-50%, sebab tidak terlalu banyak biaya pengeluaran. "Harusnya mereka dapatnya 40-50% saja labanya," ujarnya. Haniv mengasumsikan laba yang diterima adalah Rp 1 triliun. Maka pajak penghasilan (PPh) yang harus dibayarkan adalah 25% dari laba yaitu Rp 250 miliar dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu 10% dari pendapatan yaitu Rp 300 miliar.

Aktivitas usaha Google di Indonesia meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Sehingga asumsi pajak yang seharusnya dibayarkan dalam lima tahun adalah Rp 2,75 triliun. "Pajaknya PPN bisa Rp 300 miliar. PPh kalau Rp 1 triliun ya Rp 250 miliar," imbuhnya.

Meski asumsi, namun Haniv menilai potensi pajak yang seharusnya dibayarkan oleh Google bisa lebih besar dari nominal tersebut. Sementara aturan yang diberlakukan bahwa semua yang beraktivitas ekonomi di Indonesia harus membayar pajak. "Ini sama di seluruh dunia begitu juga Australia itu pun begitu," tegas Haniv.

Panasnya isu pajak yang tengah melanda Google dengan pemerintah Indonesia memunculkan pertanyaan retorik dari sejumlah orang, apakah Indonesia bisa terbebas dari Google? Disebut retorik karena sebagian dari Anda pun sudah tahu jawabannya, "Ya, bakal susah!". Meski demikian, sebagian lagi tetap saja melontarkan pertanyaan menggelitik tersebut untuk benar-benar diketahui jawabannya. Nah, ketika pertanyaan serupa ditanyakan kepada pengamat telematika Heru Sutadi. Ia menjawab, "memang agak telat karena kita fokus pada kuantitas dengan gerakan 1.000 startup digital".

Padahal, lanjutnya, ada 4-5 aplikasi atau konten yang perlu dihadirkan. Semisal mesin pencari, pesan instan, media atau jejaring sosial serta layanan berbagi video. "Kalau serius satu tahunan kita bisa dapat pengganti Google," tegas mantan anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) itu saat berbincang. "Jadi memungkinkan saja hidup tanpa Google? Asal serius, dalam arti dipersiapkan aplikasi alternatif dan kemauan dari user?".

Heru lantas menjawab, jika terkait sistem operasi — mengacu OS mobile Android yang juga merupakan milik Google -- dan peta digital Google Maps ataupun Waze mungkin butuh waktu lebih lama. Tetapi jika semua pemangku kepentingan di industri digital Indonesia bersatu dan memiliki tekat kuat bukan tak mungkin untuk mengikuti jejak China yang bisa 'terbebas' dari Google. "Butuh komitmen dari semua. Mulai dari user, developer, pemerintah bahkan operator. Harus optimis," pungkasnya.

Sedikit menyinggung soal hubungan China dan Google. Di Negeri Tirai Bambu itu, Google memang tak meraksasa seperti di negara lain. Pemerintah China menerapkan filter yang sangat ketat bak tembok besar terkait kehadiran layanan populer asing — tak cuma Google. Jadi ketika ada pengguna internet di China yang ingin mengakses Google cs, mereka tak bisa melalui jalur normal, tetapi harus menyusup lewat 'jalan tikus' untuk mengakali sensor.

Sebaliknya, pemerintah China menyiapkan baik-baik layanan digital lokal alternatif untuk dikonsumsi oleh penduduknya. Sebut saja nama Baidu sebagai pengganti mesin pencari Google, Weibo pengganti Twitter, Youku untuk menggantikan YouTube, Renren lawannya Facebook, dan masih banyak lagi. Nah, bagaimana dengan Indonesia jika kembali ke pertanyaan retorik di awal, yakin bisa hidup tanpa Google?

Wednesday, September 14, 2016

Industri Perbankan Enggan Turunkan Suku Bunga Kredit Meskipun LPS Sudah Turunkan Suku Bunga

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah menurunkan tingkat bunga penjaminan simpanan di bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR) masing-masing sebesar 50 basis poin (bps). Penurunan suku bunga penjaminan tersebut diharapkan dapat mendorong perbankan untuk menurunkan bunga pinjaman atau kredit.

Namun, Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah pesimis. Menurutnya, penurunan suku bunga kredit perbankan tidak bisa dirasakan dalam waktu cepat. Setidaknya, butuh waktu enam bulan sampai satu tahun untuk melihat penurunan suku bunga kredit. "Penurunan bunga kredit diharapkan bisa sedikit dipengaruhi oleh penurunan suku bunga LPS. Perlu waktu dan tidak segera. Umumnya enam bulan sampai setahun. Itu baru jadi suku bunga kredit turun," ujar Halim, Selasa (13/9).

Sejak awal tahun, LPS telah menurunkan suku bunga penjaminan simpanan sebanyak 125 bps. Sehingga, kini suku bunga penjaminan simpanan dalam bentuk rupiah di bank umum dipatok menjadi 6,25 persen, sedangkan suku bunga penjaminan simpanan BPR menjadi 8,75 persen. Pemangkasan tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi suku bunga deposito perbankan yang terus mengalami penurunan. Tercatat rata-rata suku bunga simpanan bank pada Februari 2016 yang sebesar 6,94 persen telah turun menjadi 5,1 persen per Agustus 2016.

Menurut Halim, faktor lain yang perlu menjadi perhatian adalah kondisi likuiditas perbankan. Kalau likuiditas perbankan tidak dalam kondisi yang baik, maka butuh waktu yang agak lama bagi bank untuk menurunkan suku bunga kreditnya. Soalnya, pada saat likuiditas ketat, perbankan cenderung mencari dana cepat yang harganya mahal.

"Ketika kondisi perbankan menurun, bank-bank yang menjaga profit marginnya biasanya agak pelan menurunkan bunga. Takut KPI (Key Performing Index) tak terjaga," terang Halim. Tetapi, apabila likuiditas bank dalam kondisi yang berlebih, maka perbankan akan cenderung mendorong penyaluran kredit mereka dengan menawarkan bunga murah sebagai pemanis. "Kalau likuiditas berlimpah itu bisa lebih cepat penurunan suku bunga kreditnya," tutup Halim.

Kepala Eksekutif LPS Fauzi Ichsan menambahkan, kondisi likuiditas perbankan saat ini dalam kondisi yang baik. Ditambah lagi, ke depannya dana repatriasi hasil kebijakan amnesti pajak diperkirakan masuk secara agresif di akhir tahun. Dengan begitu, ia memprediksi, penurunan suku bunga kredit perbankan masih bisa terjadi.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menilai kondisi permodalan dan likuiditas yang dimiliki oleh perbankan masih cukup kuat untuk meredam risiko kredit bermasalah (NPL). Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah mengatakan likuiditas perbankan saat ini dalam kondisi yang berlebih akibat penyaluran kredit yang tidak agresif, ditambah aliran dana yang masuk akibat kebijakan pengampunan pajak.

Dari sisi permodalan, data LPS terkini menunjukan rata-rata rasio kecukupan modal (CAR) bank secara umum berada di level 22,5 persen. Angka tersebut jauh lebih tinggi dari ketentuan minimum bank yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni 8 persen.  "Risiko perbankan dari sisi likuidtas masih moderat dan tidak akan terlalu mengkhawatirkan," ujar Halim, Selasa (13/9).

Sementara jika dilihat dari sisi risiko kredit, penurunan harga komoditas dan hasil tambang masih menjadi faktor penyebab memburuknya kualitas kredit sejumlah bank. Tercatat, hingga semester I lalu, rasio NPL secara industri mencapai 3,11 persen. Secara persentase, angka tersebut menurut Halim belum terlalu mengkhawatirkan.  "Ada sedikit tren membaik dalam beberapa waktu terakhir, tapi kalau kita melihat kedepannya menunjukan bank-bank masih akan hati-hati dalam mengucurkan kredit," jelas Halim.

Kepala Eksekutif LPS Fauzi Ichsan mengatakan permodalan bank yang kuat saat ini masih mampu menanggung risiko apabila seluruh kredit macet tersebut dihapus buku (write off). Untuk bank dengan kategori BUKU 4 misalnya, rata-rata rasio kecukupan modalnya yang di atas 21 persen dinilai masih mampu menghapus kredit macet yang rasionya sudah mencapai level 2,6 persen secara gross.

"Apalagi bank-bank yang sudah ditetapkan sebagai Bank Sistemik. Kalau bank yang sistemik bantalan permodalan besar sekali. Manajemen risikonya sudah menerapkan prinsip prudensial dan sumber pendanaan yang murah. Ini yang membuat bank sistemik bisa bertahan," jelasnya.  Kedepannya LPS optimistis penyaluran volume kredit yang lebih tinggi dapat terjadi di akhir tahun. Dengan demikian nantinya dalam kalkulasi perbankan, volume kredit yang bertambah tersebut bisa mengurangi rasio NPL.

"Ada optimismen karena adanya perubahan dari Bank Indonesia terkait suku bunga dan LTV yang membuat DP properti turun. Mudah-mudahan ini bisa memicu sedikit kredit perbankan," ujarnya. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan mengubah tingkat bunga penjaminan untuk simpanan dalam rupiah dan valuta asing (valas) di bank umum serta bank perkreditan rakyat (BPR).

Tingkat bunga penjaminan simpanan di bank umum untuk periode 15 September 2016 sampai dengan 15 Januari 2017 ditetapkan turun sebanyak 50 basis poin (bps) atau menjadi 6,25 persen untuk simpanan dalam bentuk rupiah, dan sebesar 75 bps untuk simpanan dalam bentuk valas. Sedangkan, bunga penjaminan untuk simpanan rupiah yang disimpan di BPR dipatok sebesar 8,75 persen.

Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah mengatakan, penetapan tingkat bunga penjaminan masih sejalan dengan perkembangan suku bunga simpanan perbankan dalam bentuk rupiah dan valas. Ia menyebut, suku bunga perbankan saat ini mengalami penurunan.

"Kami memandang ekonomi makro dalam keadaan stabil, dan kondisi likuiditas perbankan berada dalam posisi yang memadai. Likuiditas rupiah juga tetap terjaga dan diproyeksi tetap kuat, karena adanya amnesti pajak. Perbankan terlihat dapat melanjutkan tren penurunan suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman antarbank," ujar Halim dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (13/9).

Selain itu, LPS mengimbau agar perbankan juga memperhatikan ketentuan tingkat bunga penjaminan simpanan dalam rangka penghimpunan dana serta kondisi likuiditas dalam waktu ke depannya.  Halim jugamengingatkan, bank harus memberitahukan kepada nasabah penyimpan mengenai tingkat bunga penjaminan simpanan yang berlaku dengan menempatkan informasi di tempat yang mudah diketahui oleh nasabah.

LPS menggunakan dua metodologi baru dalam menetapkan suku bunga penjaminan simpanan. Pertama, LPS mematok suku bunga berdasarkan pergerakan bunga bank-bank yang dianggap menjadi market leader. "Intinya kami mencari bank-bank mana yang menjadi penggerak bunga deposito di pasar. Kami mengamati, karena nanti akan ada bank-bank lain yang mengikuti," terang Halim.

Metodologi kedua, yaitu usai mengamati pergerakan suku bunga bank deposito dan simpanan yang mencerminkan kondisi pasar, LPS harus melakukan renormalisasi LPS rate mengikuti pergerakan suku bunga simpanan yang didominasi oleh bank-bank leader. "Proses yang lama mengakibatkan LPS rate sedikit tertinggal oleh bunga simpanan yang didominasi oleh bank-bank leader yang menentukan suku bunga simpanan. Kedua pergerakan itu harus dinormalisasi lagi, sehingga gerakannya mencerminkan volatilitas di pasar," imbuh dia.

Halim meyakinkan, dengan metode baru tersebut LPS rate yang baru mampu memperkuat proses transmisinya terhadap suku bunga simpanan di pasar. Ia menjamin, perubahan suku bunga penjaminan simpanan akan mudah mengalami penurunan.

Ditelpon Istana, PP Muhammadiyah Batal Ajukan Uji Materi Tax Amnesty Ke Mahkamah Konstitusi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki siang ini menyambangi Kantor PP Muhammadiyah di Menteng, Jakarta Pusat. Kabarnya pertemuan ini membahas soal program pengampunan pajak atautax amnesty.

Teten dan Ken tiba sekitar 13.55 WIB. Sementara Sri Mulyani masuk lewat pintu belakang untuk menghindari para wartawan. Pertemuan berlangsung tertutup sejak sekitar 14.00 WIB sampai 16.30 WIB. Usai pertemuan tersebut, Ken enggan menyampaikan apa saja yang dibicarakan dengan para pengurus Muhammadiyah dalam pertemuan 2,5 jam tersebut.

"Saya bukan Menkeu, tanya ke Ibu (Sri Mulyani)," kata Ken sambil berjalan terburu-buru ke mobilnya di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (14/9/2016). Sama dengan Ken, Teten juga meminta para wartawan menanyakan saja hasil pertemuan kepada Sri Mulyani. "Tanya ke Ibu, tanya ke Ibu (Sri Mulyani)," ujarnya sembari berjalan cepat masuk ke mobilnya.

Sementara Sri Mulyani kembali 'kucing-kucingan' menghindari para awak media. Sri meninggalkan Kantor PP Muhammadiyah lewat pintu yang tak diawasi.  Sebelumnya, Muhammadiyah memang dikabarkan berencana menggugat Undang Undang Tax Amnesty ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tetapi belakangan niat itu kabarnya diurungkan. Belum diketahui apakah pertemuan Sri Mulyani dengan Muhammadiyah hari ini terkait hal tersebut atau tidak. Belum ada pengurus Muhammadiyah yang bisa ditemui.

Pemerintah menepati janjinya bakal menjelaskan filosofi kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) kepada Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Pukul 14.00 WIB siang ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan bertandang ke markas PP Muhammadiyah di kawasan Tugu Tani, Menteng, Jakarta Pusat untuk bertemu para petinggi organisasi massa (ormas) yang berencana menggugat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 ke Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

Syaiful Bahri, Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia PP Muhammadiyah menuturkan, pertemuan siang ini merupakan tindak lanjut dari interupsi rapat pleno PP Muhammadiyah di Surabaya pada Rabu (7/9) pekan lalu untuk mengambil keputusan final pengajuan uji materi tax amnesty.

Ketika rapat berlangsung sampai malam hari, tiba-tiba pimpinan rapat mendapat telepon dari Sekretariat Negara (Setneg) yang meminta Muhammadiyah menunda rencana memperkarakan UU tax amnesty ke MK. Pasalnya Presiden Joko Widodo telah meminta Menteri Keuangan untuk menjelaskan secara langsung kebijakan tersebut.

“Pertemuannya nanti siang dimulai dari pukul 13.00 WIB. Sifatnya tertutup, jadi nanti bisa ditanyakan setelah rapat selesai,” ujar Syaiful. Menurut Syaiful, keputusan Muhammadiyah untuk bersedia disambangi mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia merupakan bentuk penghormatan kepada pemerintah.

Meskipun menurut Syaiful, selama rapat pleno pengambilan sikap uji materi pekan lalu, para petinggi PP Muhammadiyah sebenarnya telah mengerucut untuk mengajukan judicial review UU Pengampunan Pajak ke MK. “Sudah ada UU Pajak tapi dibuatlah tax amnesty dan ini tidak berkeadilan karena semua orang disuruh minta ampun oleh undang-undang baik itu pengemplang pajak, pengusaha besar, korporat maupun yang biasa saja,” kata Syaiful pekan lalu.

“Ketika orang ikut program tax amnesty maka kejahatan-kejahatan korupsi, pencucian uang masa lalu itu bisa diampuni dan tidak dilakukan penyidikan lain,” keluhnya. Selain Muhammadiyah, Yayasan Satu Keadilan dan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia telah menggugat 11 pasal dalam UU Pengampunan Pajak ke MK.

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mempertanyakan ancaman sanksi pidana dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 bagi wajib pajak (WP) yang tidak ikut program amnesti, namun diketahui memiliki harta tambahan yang tidak dilaporkan. Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia PP Muhammadiyah Syaiful Bahri menilai, ketentuan sanksi dalam UU Pengampunan Pajak itu bertolak belakang dengan pernyataan yang dibuat pemerintah ketika melakukan sosialisasi UU, bahwa amnesti pajak bukanlah suatu kewajiban yang harus diikuti.

Namun dibelakang pernyataan tersebut, ada embel-embel yang menyatakan bahwa WP yang hanya melakukan pembetulan pajak akan tetap menjadi objek pemeriksaan. Jika hasil pemeriksaan fiskus Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menemukan ada harta tambahan yang belum dilaporkan, maka WP yang bersangkutan terancam sanksi sesuai Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

“Bukan kewajiban, boleh ikut boleh tidak (amnesti pajak). Tetapi ketika nanti ada selisih dari kekayaannya yang tidak dilaporkan ke DJP, maka itu akan kena UU KUP. Itu bentuk diskriminasi!” tegas Syaiful. Selain itu, Syaiful juga menilai program amnesti pajak bertentangan dengan sistem perpajakan di Indonesia yang menganut penilaian sendiri (self-assesment).

“Kalau melalui program (amnesti pajak) ini berarti pemerintah tahu dan berarti pemerintah nanti yang akan menghitungnya. Jadi secara logis bertentangan dengan kaidah-kaidah keadilan,” ujarnya. PP Muhammadiyah sendiri menurut Syaiful akan membuat keputusan mengenai pengajuan uji materi UU Pengampunan Pajak ke Mahkamah Konstitusi (MK) malam ini.

Sebelumnya, Yayasan Satu Keadilan dan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia telah lebih dulu menggugat UU Pengampunan Pajak karena kebijakan itu dinilai melegalkan praktik legal pencucian uang, sekaligus memberikan prioritas dan keistimewaan bagi pengemplang pajak. Dampak dari pengajuan uji materi tersebut, Lembaga Kajian Strategis Indonesia (LKSI) menyebut sejumlah pengusaha besar nasional menahan keinginan mengikuti program amnesti karena menunggu kelanjutan proses uji materinya di MK.

"Mereka sebenarnya antusias mengikuti program tax amnesty, tetapi masih banyak yang menunggu kepastian hukum keputusan MK," ujar Ketua Umum LKSI Andreas Tanadjaya, kemarin. Rapat pleno Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, yang membahas rencana uji materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, sempat diinterupsi oleh Sekretariat Negara (Setneg).

Syaiful Bahri, Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia PP Muhammadiyah mengungkapkan, saat rapat pleno yang digelar pada Rabu malam (7/9) berlangsung, ada telepon masuk dari pihak Setneg. Namun, ia tiak menyebutkan siapa pejabat Setneg yang meneleponnya semalam.  Dalam telepon tersebut, Syaiful mengatakan, lembaga yang mengurus dapur Istana Negara meminta waktu untuk menjelaskan mengenai kebijakan amnesti pajak kepada para petinggi organisasi massa tersebut, sebelum PP Muhammadiyah memperkarakannya ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Setneg telepon semalam, Menteri Keuangan Sri Mulyani akan memberikan penjelasan nanti," ujar Syaiful. Untuk menghormatinya, Syaiful mengatakan, PP Muhammadiyah akan mendengarkan dahulu keterangan yang akan disampaikan oleh mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu. "Kami tunggu Sri Mulyani pulang dari luar negeri, kami harapkan (audiensi) minggu ini," tuturnya.

Namun, lanjutnya, sikap PP Muhammadiyah sebenarnya telah mengerucut untuk mengajukan judicial review UU Pengampunan Pajak ke MK. Kemungkinan besar, jika tidak ada perubahan, berkas perkara diajukan ke MK pada pekan depan.  Sehari sebelumnya, Syaiful menyebut rencana PP Muhammadiyah menggugat UU Pengampunan Pajak sebagai upaya jihad. Salah satu organisasi masyarakat (ormas) terbesar di Indonesia itu menganggap kebijakan amnesti pajak tidak mencerminkan asas keadilan.

“Sudah ada UU Pajak tapi dibuatlah tax amnesty dan ini tidak berkeadilan karena semua orang disuruh minta ampun oleh undang-undang baik itu pengemplang pajak, pengusaha besar, korporat maupun yang biasa saja,” kata Syaiful. “Ketika orang ikut program tax amnesty maka kejahatan-kejahatan korupsi, pencucian uang masa lalu itu bisa diampuni dan tidak dilakukan penyidikan lain,” keluhnya.

Selain Muhammadiyah, Yayasan Satu Keadilan dan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia telah menggugat 11 pasal dalam UU Pengampunan Pajak ke MK.

Garibaldi dan Erick Thohir Bersaudara Ikut Tax Amnesty

Dua bersaudara pengusaha nasional, Garibaldi 'Boy' Thohir dan Erick Thohir, pagi ini mendaftar ikut tax amnesty. Mereka menyerahkan Surat Pernyataan Harta (SPH) Kantor Perwakilan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Sudirman, Jakarta. Terkait keikutsertaannya dalam program tax amnesty ini, Boy menjelaskan bahwa sebagai pengusaha tentu ada banyak aset yang belum dilaporkannya. Dengan adanya program tax amnesty, terbuka kesempatan untuk mendeklarasikan aset-aset ini.

Tapi harta yang belum dilaporkan itu bukan karena disembunyikan. Boy menganalogikan dengan tas-tas dan sepatu yang biasa dimiliki dalam jumlah banyak, kadang si pemilik lupa berapa jumlah tas dan sepatunya sendiri. "Kadang ada aset tanah, pokoknya semua aset yang belum dilaporkan, kita laporkan. Sama seperti misalnya punya sepatu sama tas, kadang kan lupa berapa yang sudah dibeli," kata Boy saat ditemui di Gedung Sudirman, Jakarta, Rabu (14/9/2016).

Alasan lainnya, Boy ingin membantu pembangunan di Indonesia. Saat ini pemerintah membutuhkan banyak dana untuk menggenjot infrastruktur. Kalau negara bisa maju, pengusaha pun ikut maju. Boy dan Erick ingin perusahaan-perusahaan di Indonesia bisa semakin besar dan ekspansif.

"Sekarang berapa banyak perusahaan Indonesia yang masuk di Fortune 500? Mungkin cuma 1. Saya harapkan dengan momentum ini kita bahu membahu, kita bangun negara kita jadi besar, sehingga perusahaan-perusahaan kita juga maju, bisa ekspansi di luar negeri. Saya dan Erick bermimpi bisa banyak (perusahaan Indonesia) yang masuk di Fortune 500," ucapnya.

Erick Thohir menambahkan, langkahnya bersama sang kakak ikut daftartax amnesty juga untuk mendorong masuknya investasi ke Indonesia. Kalau tax amnesty berhasil, diikuti oleh banyak pengusaha nasional, tentu dunia usaha akan semakin percaya pada pemerintah, investasi bisa menggeliat.

"Kita kan harus percaya dengan ekonomi nasional. Kalau kita nggak percaya dengan ekonomi kita, siapa yang mau percaya? Kita berharap jadisnow ball, kita kembali berinvestasi," pungkasnya. Pengusaha nasional, Boy dan Erick Thohir, yang juga kakak beradik bos Adaro, pagi ini mendaftarkan diri untuk ikut tax amnesty di KPP Wajib Pajak Besar, Gedung Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 56, Jakarta.

Erick dan Boy Thohir yang kompak mengenakan batik berwarna biru tiba di Kantor Pajak Sudirman pukul 09.45 WIB.  Begitu tiba, Boy dan Erick langsung berjalan menuju lift untuk naik ke lantai 3A. Mereka mengurus tax amnesty di lantai tersebut. Hingga berita ini diturunkan, Boy dan Erick masih menyelesaikan prosestax amnesty untuk harta yang mereka laporkan.

Sebelumnya, pada 2 September 2016, pengusaha nasional James Riady juga datang ke kantor pajak di Gedung Sudirman, Jakarta Selatan. Kedatangan Bos Lippo ini dalam rangka keikutsertaannya sebagai pesertatax amnesty. Garibaldi 'Boy' Thohir dan adiknya, Erick Thohir, pagi ini mendaftarkan diri ikut tax amnesty di KPP Wajib Pajak Besar, Gedung Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 56. Mereka mendeklarasikan aset-asetnya yang belum dilaporkan.

Boy dan Erick datang dan mulai mengurus tax amnesty pada pukul 09.45 WIB. Hanya dalam waktu 30 menit semuanya sudah selesai, Boy dan Erick mendapatkan tanda bukti pelaporan harta.  Proses administrasi dan pelayanan di Kantor Pajak dinilai Boy sudah sangat bagus. Ternyata, kata Boy, mengurus tax amnesty prosedurnya sederhana.

"So far (sejauh ini), tadi penerimaan oleh Pak Kanwil dan sebagainya cukup baik. Simpel. Waktu saya isi Form A, Form B mudah kok. Tinggal willingnes(kemauan) saja. Penerimaannya sangat baik sekali, sangat welcome, prosesnya mudah," ucap Boy saat ditemui di Gedung Sudirman, Jakarta, Rabu (14/9/2016).

Boy pun menghimbau para pengusaha-pengusaha nasional lain untuk segera mengikuti tax amnesty secepatnya. "Saya mengimbau teman-teman lain pengusaha nasional, tidak usah menunggu. Kalau bisa minggu ini, minggu depan (ikut tax amnesty). Tentu ini bisa memberi motivasi kepada (pengusaha) yang lain," ucapnya. Boy mengatakan, memang perlu waktu untuk mendata aset-aset yang perlu dilaporkan. Tapi itu bisa diurus secara bertahap.

"Kita menghitung perlu waktu, mesti dicek satu-satu. Tapi kalau kurang nanti ada kesempatan kedua. Ini penting sekali agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa memberi kontribusi terbaik," ujar Boy. Boy sendiri mengaku segera mengikuti tax amnesty bersama adiknya karena ingin membantu pembangunan di dalam negeri.

"Program Bapak Presiden ini sangat baik. Tax amnesty ini kan akan sangat membantu pembangunan infrastruktur, dan percepatan pembangunan ke depan. Jadi saya dan Pak Erick memutuskan tidak menunggu," tutupnya. Dua bersaudara pengusaha nasional, Garibaldi (Boy) dan Erick Thohir, pagi ini mendaftarkan diri untuk ikut tax amnesty di KPP Wajib Pajak Besar, Gedung Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 56. Kakak beradik pemilik Adaro ini medeklarasikan aset pribadinya masing-masing.

"Hari ini kita lapor yang pribadi masing-masing," kata Boy Thohir kepada wartawan di Gedung Sudirman, Jakarta, Rabu (14/9/2016). Boy memberi contoh aset seperti tanah, banyak yang belum dilaporkan. "Kadang ada aset tanah. Pokoknya semua aset yang belum dilaporkan, kita laporkan. Misalnya punya sepatu sama tas, kadang kan lupa berapa yang sudah dibeli," ucapnya.

Tak hanya aset di dalam negeri, sekitar 30% aset yang dilaporkan Boy dan Erick ada di luar negeri. Tetapi tak semua aset di luar negeri itu dapat direpatriasi.  Erick menyontohkan, misalnya pabrik, tentu tidak bisa dibawa pulang ke Indonesia. "Kalau kita investasi di luar negeri, market-nya di luar negeri, mau tidak mau di luar negeri, tidak mungkin ditarik ke Indonesia. Misalnya punya pabrik di Nigeria, pabrik rokok di Brasil, tapi itu contoh saja, bukan punya saya ya," paparnya.

Erick tak mau merinci aset di luar negeri apa saja yang dideklarasikan. Saat ditanya apakah 30% saham Inter Milan yang dimilikinya termasuk yang dilaporkan, Erick tak membantah. "Macam-macam lah (yang dilaporkan)," tutupnya

Dashboard amnesti pajak yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mencatat setoran uang tebusan tembus Rp10,1 triliun pada pukul 11.15 WIB, pasca Garibaldi Boy Thohir dan Erick Thohir menyambangi Kantor Pajak Pratama di kawasan Jenderal Sudirman, Jakarta untuk ikut serta program pengampunan pajak. Beberapa menit sebelumnya, posisi uang tebusan tercatat di level Rp9,8 triliun.

Meski tidak terkonfirmasi apakah peningkatan uang tebusan tersebut berasal dari dua pengusaha bersaudara pemilik tambang batu bara Adaro dan kelompok media massa Mahaka, namun catatan tersebut membuat pemerintah berhasil memenuhi 6,1 persen dari target uang tebusan Rp165 triliun.

Porsi uang tebusan terbesar masih datang dari wajib pajak (WP) non UMKM sebesar Rp8,46 triliun, disusul WP badan non UMKM Rp1,09 triliun, dengan total WP yang menyerahkan surat pernyataan harta sebanyak 54.474 orang. Sementara, dari sisi harta yang dilaporkan tercatat sebanyak Rp435 triliun. Di dominasi oleh harta deklarasi dalam negeri Rp313 triliun, deklarasi luar negeri Rp101 triliun, dan duit repatriasi Rp21,3 triliun.

Sayangnya, realisasi duit yang diinvestasikan ulang WP ke dalam instrumen di dalam negeri itu baru sebesar 2,13 persen dari target repatriasi Rp1.000 triliun

Saturday, September 10, 2016

Daftar Harga Kambing dan Kambing Premium Menjelang Idul Adha

Menjelang Hari Raya Idul Adha 2016, hewan kurban jenis kambing mengalami peningkatan harga sebanyak tujuh hingga 10 persen dibandingkan tahun lalu. Kenaikan harga itu disebabkan oleh cost production pada distribusi hewan kurban. Hal ini diungkapkan oleh, Darwin Saragih Ketua Perkumpulan Peternak Kambing Indonesia (Perkapin).

"Dibanding tahun lalu ada kenaikan sekitar tujuh sampai 10 persen. Sekarang rata-rata jika timbangan hidup harga Rp 80.000 per kilogram," ujar Darwin. Darwin menuturkan, harga kambing kurban saat ini terbagi dalam tiga klasifikasi harga, berdasarkan berat badan kambing.

  • Kambing kelas A : Rp 3,5 juta sampai Rp 4,5 juta dengan bobot 40 kg ke atas.
  • Kambing kelas B : Rp 2,5 juta sampai Rp 3 juta dengan bobot 25 sampai 35 kg.
  • Kambing kelas C : Rp 1,8 juta sampai Rp 2,2 juta dengan bobot 20 sampai 25 kg
  • Kambing Premium : Rp. 12 juta sampai Rp. 15 juta dengan bobot diatas 90 kg 
Dia menambahkan, saat ini pasar hewan kurban sangat terbuka lebar apalagi ditambah dengan kehadiran penjualan sistem daring atau online. Untuk jenis kambing yang menjadi incaran di pasaran, lanjut Darwin antara lain kambing jenis kacang dari banten, bligon atau jawa randu dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. "Untuk domba, masih didominasi Jawa Barat," ujarnya.

Sementara itu, salah satu situs penjualan yang terjun menjual hewan kurban yaitu Bukalapak.com mengakui minat pasar dengan program ini cukup baik, terbukti dengan ribuan hewan kurban telah terjual melalui penjualan online. "So far bagus, ribuan hewan kurban sudah terjual di Bukalapak," ujar CEO Bukalapak.

Perayaan Idul Adha selalu identik dengan hewan kurban. Setiap menjelang hari raya, banyak lapak-lapak pedagang yang menjajakan hewan kurbannya kepada konsumen. Untuk tahun ini ada fenomena unik yang terjadi, yaitu konsumen tertentu mencari hewan kurban jenis kambing premium dengan harga yang sebanding dengan satu ekor sapi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Perkumpulan Peternak Kambing Indonesia (Perkapin) Darwin Saragih. "Ada fenomena menarik, khususnya pembeli etnis tertentu menginginkan kambing warna putih, dengan bobot 90 kilogram ke atas, dan bertanduk," ungkap Darwin .

Darwin menjelaskan, dengan kategori tersebut, kambing jenis itu termasuk ke dalam jenis kambing premium karena harganya melampaui kambing pada umumnya. "Soal harga tidak masalah bahkan mereka berani bayar Rp 12 juta sampai Rp 15 juta per ekor," jelasnya.

Menurutnya, ada hal-hal yang terkait dengan kepercayaan bila bisa kurban dengan kambing jenis tersebut. "Mungkin soal keyakinan, bahwa hewan kurban adalah kendaraan di akhirat, jadi cari kambing yang besar, putih dan bertanduk," tambahnya. Darwin mengatakan, kambing jenis premium itu memiliki perbedaan jika dibandingkan dengan kambing jenis regular.

"Jelas ada bedanya, kambing biasa maksimal kisaran beratnya 50 kilogram, kalau jenis premium sanen atau turunannya bisa capai 100 kilogram per ekor," pungkasnya. Sementara itu, Darwin menuturkan, pada tahun ini untuk hewan kurban kambing mengalami kenaikan harga sekitar 7 sampai dengan 10 persen yang diakibatkan oleh ongkos distribusi.

Untuk puncak penjualan, Darwin memprediksi akan terjadi pada hari Minggu yang akan datang, sementara untuk saat ini adalah puncak penjualan hewan kurban melalui online. "Yang jual lewat online sudah habis tinggal proses pengiriman, saat ini yang masih banyak di lapak-lapak pedagang dadakan, baru mencapai puncak pembelian pada hari minggu besok," paparnya.Achmad Zaky Jumat (9/9/2016).