Saturday, June 26, 2021

Prakiraan dan Ramalan Kondisi Ekonomi Indonesia Setelah COVID-19 Mengamuk Lagi

 Jumlah kasus positif virus corona di Indonesia terus mencetak rekor baru dari hari ke hari. Setelah menembus kisaran 14 ribu per hari, lalu 15 ribu per hari, kemarin jumlah kasus bertambah 20 ribu dalam sehari. Saat ini, total jumlah kasus covid-19 di Indonesia sudah mencapai 2,05 juta. Dari jumlah itu, sekitar 1,82 juta telah dinyatakan sembuh dan 55,94 ribu meninggal dunia.

Tingginya lonjakan kasus covid-19 di tanah air tentunya tidak hanya memberi dampak pada sektor kesehatan, seperti rumah sakit penuh, tabung oksigen menipis, dan lainnya. Tapi juga berpengaruh pada kondisi ekonomi nasional. Lalu, bagaimana kira-kira proyeksi kondisi ekonomi Indonesia jika jumlah kasus covid-19 terus naik?

Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan kondisi ekonomi Indonesia tentu akan memburuk jika jumlah kasus terus naik. Apalagi, kebijakan yang diambil hanya berupa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Ketat.

Sebab, menurutnya, kebijakan PPKM Mikro Ketat berpotensi menurunkan ekonomi lebih dalam ketimbang penguncian wilayah (lockdown) atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). "Skenario tanpa lockdown, pertumbuhan ekonomi 2021 sebesar minus 0,5 persen sampai positif 2 persen. Risiko kehilangan PDB senilai Rp463 triliun sampai Rp848 triliun," ungkap Bhima

Hitung-hitungan ini berasal dari berbagai pertimbangan, seperti aktivitas dan mobilitas yang terbatas, daya beli masyarakat yang terus menurun, hingga rupiah yang melemah dan mempengaruhi kinerja sektor-sektor lain. Penurunan daya beli masyarakat, sambungnya, tercermin dari rendahnya proyeksi inflasi ke depan, yaitu cuma di kisaran 1,5 persen sampai 1,8 persen pada 2021. Proyeksi lebih rendah dari asumsi pemerintah sebesar 3 persen plus minus 1 persen.

"Inflasi diperkirakan tetap rendah karena sisi permintaan melemah," imbuhnya.

Sementara nilai tukar rupiah berpotensi nyaris menyentuh Rp15 ribu per dolar AS. Tepatnya, di kisaran Rp14.500 sampai Rp14.950 per dolar AS. "Faktor yang menekan kurs rupiah tidak hanya datang dari lonjakan kasus covid-19 dan pengetatan mobilitas, tapi juga tekanan eksternal yang berasal dari sentimen investor mengantisipasi taper tantrum," jelasnya.

Proyeksi yang tak jauh berbeda juga dilihat Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet. Sebab, lonjakan kasus covid-19 yang terus meninggi tanpa dibarengi dengan kebijakan pembatasan yang drastis hanya akan membuat ekonomi tergerus untuk waktu yang lebih lama. "Maka bisa jadi pertumbuhan ekonomi di kuartal III nanti berpotensi lebih rendah dibandingkan kuartal II," ujar Yusuf.

Selain itu, kasus yang tinggi dan penanganan yang tidak tegas rentan mempengaruhi tingkat kepercayaan investor di pasar keuangan, sehingga sangat mudah menggoyangkan aliran modal asing untuk keluar dari tanah air. Ketika itu terjadi, maka sudah pasti kurs mata uang Garuda ikut terdepresiasi.

"Sementara untuk inflasi sendiri, sebenarnya justru potensinya lebih kepada deflasi, tetapi deflasi bisa jadi menjadi sinyal buruk terhadap daya beli masyarakat," terangnya. Pasalnya, pendapatan masyarakat berkurang dan mereka perlu menyesuaikan tingkat konsumsi. Hal ini selanjutnya juga akan mempengaruhi laju pertumbuhan bisnis dan industri.

Sedangkan Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai dampak ekonomi dari lonjakan kasus covid-19 sudah akan terasa sejak kuartal II ini, meski lonjakan baru terjadi di penghujung Juni 2021. Sebab, pengetatan sudah mulai terjadi dan sentimen di pasar keuangan ikut meningkat.

"Maka proyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal II 2021 diperkirakan sulit mencapai 7 persen seperti yang diproyeksikan oleh pemerintah. Pertumbuhan kuartal II 2021 diperkirakan sebesar 6 persen," ucap Josua. Sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia secara tahunan sampai akhir 2021 diperkirakan berada di kisaran 4 persen. Pengaruh utama datang dari pembatasan kegiatan masyarakat yang naik turun.

Monday, June 21, 2021

Nilai Bitcoin Anjlok Setelah Tambangnya di Razia

Harga mata uang kripto pagi ini anjlok. Harga Bitcoin dan Dogecoin yang sempat jadi primadona merosot tajam. Harga Bitcoin pagi ini berada di level Rp 478 juta. Mata uang kripto ini melemah 6,4% dan makin jauh dari rekor sebelumnya yang hampir Rp 1 miliar.

Kemudian harga Dogecoin pagi ini berada di level Rp 2.900 atau turun 25%. Sebelumnya, uang kripto berlogo anjing ini berada di kisaran Rp 3.000-4.000, bahkan pernah mencapai rekor di Rp 10.000. Mata uang kripto favorit lainnya seperti Ethereum juga turun 10% ke level Rp 28 juta. Begitu juga dengan MATIC dan BNB yang masing-masing berada di level Rp 17.150 dan Rp 4,1 juta.

Transaksi uang kripto paling banyak adalah Dogecoin dengan nilai Rp 139 miliar, Bitcoin dengan nilai Rp 124 miliar, dan Ethereum dengan nilai Rp 84 miliar. Nilai tukar Bitcoin terus menurun selama dua minggu ke belakang setelah pemerintah China memperluas razia tambang Bitcoin di berbagai daerahnya.

Nilai tukar bitcoin menurun sampai USD 31.333, atau menurun 10,7% . Penurunan harian terbesar dalam sebulan terakhir, demikian dikutip detikINET dari Reuters, Selasa (22/6/2021). Selama enam hari terakhir, nilai tukar bitcoin sudah menurun lebih dari 20%. Kini nilai tukarnya hanya setengah dari nilai tukar tertinggi pada April lalu yang mencapai USD 65 ribu.

Salah satu penyebab penurunan ini adalah aksi pemerintah China yang semakin memperketat aturannya terhadap bitcoin. Salah satunya dengan menutup penambangan bitcoin di provinsi Sichuan.

Ada sekitar 26 tempat yang diduga merupakan penambangan bitcoin yang ditutup dalam razia ini.

Langkah ini adalah bagian dari janji pemerintah China untuk memperketat penambangan dan penukaran aset kripto untuk mengontrol risiko finansial yang mungkin terjadi akibat aset kripto tersebut. Sebelumnya bank sentral China juga menyatakan sudah memanggil sejumlah bank dan perusahaan pembayaran, termasuk China Construction Bank dan Alipay, memaksa mereka untuk berusaha lebih keras dalam memerangi penukaran mata uang kripto.

Penambangan bitcoin di China pada 2020 lalu berkontribusi terhadap produksi bitcoin global sebanyak 65%. Sementara tambang di provinsi Sichuan adalah lokasi penambangan terbesar kedua di China.

Pemerintah China memerintahkan pemerintah lokal Sichuan untuk mulai menyisir proyek-proyek penambangan kripto di areanya dan menutupnya. Mereka pun melarang dibukanya proyek penambangan baru. Empat area dengan penambangan bitcoin terbesar di China selain Sichuan saat ini adalah Xinjiang, Inner Mongolia, dan Yunnan. Pemerintah lokal di masing-masing area itu juga sudah melakukan langkah yang sama, yaitu menutup proyek penambangan bitcoin.

"Orang-orang akan bereaksi terhadap langkah China yang menciptakan ketidakpastian, dan ini sepertinya berdampak negatif terhadap harga bitcoin," ujar Ruud Feltkamp, CEO Cryptohopper yang menyediakan bot crypto trading.

Monday, June 14, 2021

Tabungan Orang Kaya Saat Pandemi Meningkat Tajam

 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat tabungan dengan tiering saldo simpanan lebih dari Rp5 miliar atau orang kaya tumbuh Rp432,96 triliun atau 14,68 persen secara tahunan (yoy) pada awal kuartal II 2021. Kenaikan simpanan di atas Rp5 miliar tercatat paling tinggi dibandingkan dengan besaran simpanan lainnya.

Simpanan kurang dari Rp2 miliar memang mengalami kenaikan. Namun, kenaikan hanya sebesar Rp212,58 triliun atau 7,89 persen (yoy). Sedangkan saldo lebih dari Rp2 miliar mengalami kenaikan sebesar Rp457,21 triliun 13,02 persen (yoy). Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menuturkan total simpanan bank umum mengalami kenaikan sebesar Rp669,79 triliun atau 10,79 persen (yoy).

"Tiering simpanan dengan saldo lebih dari Rp5 miliar naik paling besar, yaitu Rp432,96 triliun atau 14,68 persen year on year," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (14/6). Purbaya memastikan pengelolaan dana penjaminan dilakukan secara berhati-hati (prudent) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang LPS.

"Dengan penempatan investasi dalam bentuk SBN, serta selalu menjaga likuiditas agar dapat menjalankan fungsi penjaminan dan resolusi bank apabila diperlukan setiap saat," imbuhnya. Berdasarkan data LPS, aset produktif dan likuid, yaitu kas dan setara kas serta investasi LPS dalam bentuk SBN berjumlah Rp144,642 triliun per April 2021. Sebagian besar aset likuid LPS berupa investasi dalam SBN sebesar Rp142,568 triliun atau 96,71 persen dari total aset.

Purbaya juga mengungkapkan dalam tiga tahun terakhir data suku bunga simpanan terus menunjukkan penurunan. Penurunan suku bunga simpanan ini seiring dengan penurunan tingkat bunga penjaminan LPS dan BI-7 Days Reverse Repo Rate. Dengan tren penurunan biaya dana perbankan ini diharapkan dapat membantu untuk terus menekan tingkat bunga kredit sehingga dapat lebih mendorong intermediasi perbankan.

Sejak awal tahun ini hingga Mei 2021, LPS telah memangkas tingkat bunga penjaminan sebesar 50 bps. Kondisi ini diikuti dengan penurunan rata-rata tingkat bunga deposito satu bulan dan tiga bulan sebesar 43 bps dan 44 bps. "Dapat saya tarik suatu benang merah, bahwa pemulihan perekonomian nasional terus berlangsung dan menunjukkan perkembangan yang positif. Di sisi lain, stabilitas sistem keuangan tetap stabil dan terjaga dengan baik," tuturnya.

Sementara itu, beberapa sektor seperti industri otomotif, perkayuan, jasa konstruksi, tekstil, properti, dan telekomunikasi, mulai menggeser simpanannya dari deposito ke giro. Menurutnya, pergeseran komposisi simpanan dalam bentuk giro ini menjadi salah satu indikator pemulihan ekonomi.

"Artinya, mereka siap untuk kembali melakukan ekspansi," tandasnya.

Tabungan Di Bank Yang Diatas 5 Milyar Naik 15 Persen

 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengungkapkan simpanan dengan tiering saldo simpanan lebih dari Rp5 miliar tumbuh Rp432,96 triliun atau 14,68 persen secara tahunan (yoy) pada April 2021. Kenaikan simpanan di atas Rp5 miliar tercatat paling tinggi dibandingkan dengan besaran simpanan lainnya.

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menuturkan total simpanan bank umum mengalami kenaikan sebesar Rp669,79 triliun atau 10,79 persen (yoy). "Tiering simpanan dengan saldo lebih dari Rp5 miliar naik paling besar, yaitu Rp432,96 triliun atau 14,68 persen year on year," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (14/6).

Sementara itu, simpanan kurang dari Rp2 miliar mengalami kenaikan sebesar Rp212,58 triliun atau 7,89 persen (yoy) dan saldo lebih dari Rp2 miliar juga mengalami kenaikan sebesar Rp457,21 triliun 13,02 persen (yoy).

Ia menuturkan beberapa sektor, seperti industri otomotif, perkayuan, jasa konstruksi, tekstil, properti, dan telekomunikasi, mulai menggeser simpanannya dari deposito ke giro. Menurutnya, pergeseran komposisi simpanan dalam bentuk giro ini menjadi salah satu indikator pemulihan ekonomi. "Artinya, mereka siap untuk kembali melakukan ekspansi," katanya.

Purbaya memastikan pengelolaan dana penjaminan dilakukan secara berhati-hati (prudent). Pengelolaannya sudah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang LPS.

"Dengan penempatan investasi dalam bentuk SBN, serta selalu menjaga likuiditas agar dapat menjalankan fungsi penjaminan dan resolusi bank apabila diperlukan setiap saat," imbuhnya. Berdasarkan data LPS, aset produktif dan likuid LPS, yaitu kas dan setara kas serta investasi LPS dalam bentuk SBN berjumlah Rp144,642 triliun per April 2021.

Sebagian besar aset likuid LPS berupa investasi dalam SBN sebesar Rp142,568 triliun atau 96,71 persen dari total aset. Ia juga mengungkapkan dalam tiga tahun terakhir data suku bunga simpanan terus menunjukkan penurunan. Penurunan suku bunga simpanan ini seiring dengan penurunan tingkat bunga penjaminan LPS dan BI-7 Days Reverse Repo Rate.

Dengan tren penurunan biaya dana perbankan ini diharapkan dapat membantu untuk terus menekan tingkat bunga kredit sehingga dapat lebih mendorong intermediasi perbankan. Sejak awal tahun ini hingga Mei 2021, LPS telah memangkas tingkat bunga penjaminan sebesar 50 bps. Kondisi ini diikuti dengan penurunan rata-rata tingkat bunga deposito satu bulan dan tiga bulan sebesar 43 bps dan 44 bps.

"Dapat saya tarik suatu benang merah, bahwa pemulihan perekonomian nasional terus berlangsung dan menunjukkan perkembangan yang positif. Di sisi lain, stabilitas sistem keuangan tetap stabil dan terjaga dengan baik," tuturnya.

Dibawah Ahok Laba Pertamina Anjlok 60,05 Persen

  PT Pertamina (Persero) mencatatkan laba bersih konsolidasian (audited) sebesar US$1,05 miliar atau sekitar Rp15,3 triliun (kurs Rp14.572 per dolar AS) sepanjang 2020. Laba tersebut anjlok 60,05 persen dari Rp35,8 triliun pada 2019. Meski demikian, Pjs Senior Vice President Corporate Communication & Investor Relations Pertamina Fajriyah Usman menilai capaian tersebut terbilang tinggi di tengah pandemi covid-19 yang dibarengi dengan anjloknya harga minyak dunia.

Kinerja keuangan positif tersebut juga ditunjukkan dengan EBITDA perseroan sebesar US$7,6 miliar dengan EBITDA Margin 18,3 persen. "Hal ini menunjukkan kondisi keuangan Pertamina aman dan mampu bertahan di tengah krisis ekonomi global," ujar Fajriyah dalam keterangan resmi, Senin (14/7).

Sejak pandemi covid-19 melanda dunia, lanjut Fajriyah, Pertamina melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja, sesuai dengan arahan Menteri BUMN yaitu melakukan transformasi, optimasi, efisiensi, dan akuntabilitas secara konsisten di seluruh lini perusahaan.

Kinerja keuangan positif tahun lalu itu juga akan menjadi acuan bagi seluruh jajaran manajemen perusahaan, baik di holding maupun sub holding dalam menetapkan dan menjalankan program kerja di 2021.

"Pandemi covid-19 belum usai, kinerja keuangan dan operasional 2020 menjadi positive driver untuk mewujudkan aspirasi pemegang saham menjadi perusahaan energi global di masa depan dengan nilai perusahaan mencapai US$100 miliar," jelas Fajriyah.

Sebelumnya, pada 25 Mei 2021 lalu, Pertamina telah menerima Laporan Auditor Independen 2020 yang disampaikan Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan opini bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Laporan ini juga telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia.

Wednesday, June 9, 2021

Gurita Bisnis Ustaz Yusuf Mansur Pembayar Pajak 200 Juta Per Hari Ke Pemerintah

 Klaim Ustaz Yusuf Mansur soal pembayaran pajak yang mencapai Rp100 juta hingga Rp200 juta per hari ramai diperbincangkan di media sosial. Pendakwah sekaligus pengusaha berdarah Betawi itu menyebut pajak tersebut berasal dari Waroeng Steak and Shake yang memiliki puluhan cabang di seluruh Indonesia.

Tak hanya kuliner, jejaring bisnis Yusuf Mansur juga membentang di berbagai sektor. Berikut daftar bisnis Yusuf Mansur:

Kuliner

Yusuf Mansur mengaku bergabung dalam Waroeng Group, induk usaha Waroeng Steak and Shake, yang didirikan pengusaha kuliner Jody Broto. Bisnis lain yang juga tergabung dalam grup tersebut adalah The Icon Grill Steak, Bebek Goreng H Slamet, Waroeng Ayam Kampung, hingga The Penyeters.

"Ibarat rumput, saya lebih di bawah lagi, jadi kalau ada rumput, saya di bawah rumputnya, di Waroeng Steak, saya banget-banget paling bawahnya deh," ungkap Yusuf dalam sebuah unggahan video di akun Twitter @Yusuf_Mansur, pada Rabu (9/6).

Biro Perjalanan

Di bidang jasa pariwisata Yusuf Mansur menjalankan menjalankan Wisata Hati Tour & Travel. Dalam bisnis tersebut ia mengikutsertakan anaknya, Wirda Salamah, sebagai direktur marketing. Ia juga terlibat dalam pengembangan Darul Quran (Daqu) Tour and Travel, salah satu unit usaha Yayasan Darul Quran yang ia bina.

Paytren dan Manajer Investasi

Di bidang jasa pembayaran, Yusuf Mansur juga pernah membangun bisnis teknologi finansial pada 2013 yang diberi nama PT Veritra Sentosa Internasional. Perusahaan tersebut menyediakan layanan jasa keuangan dengan nama Virtual Payment atau V-Pay. Jasa yang ditawarkan berupa pembelian pulsa, token listrik dan sebagainya melalui telepon seluler.

Bisnis ini sempat dibekukan Bank Indonesia berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik. Setelahnya PT Verita Sentosa Internasional mengoperasikan Paytren yakni layanan pembayaran elektronik melalui aplikasi. Di samping itu ada pula perusahaan manajer PT Paytren Aset Manajemen. Kedua bisnis tersebut telah resmi mengantongi izin dari BI dan OJK sebagai regulator sejak 2018.

Pemegang Saham Tempo dan BRI Syariah

Pria bernama lengkap Jam'an Nurchotib Mansur itu juga berhasil mewujudkan keinginannya memiliki media dan bank melalui pembelian saham Tempo.co dan BRI Syariah. Ia tercatat sebagai pemilik saham minoritas PT Info Media Digital (Tempo.co). Pembelian saham sebesar 5 persen ia lakukan melalui PT Verita Sentosa Internasional senilai Rp27 miliar pada Agustus 2019.

Sementara pembelian saham di BRI Syariah, kini Bank Syariah Indonesia, dilakukan saat perusahaan tersebut mencatatkan saham perdana atau IPO pada 9 Mei 2018 lalu Yusuf Mansur melakukan transaksi beli secara pribadi melalui Koperasi Indonesia Berjamaah (Kopindo) dan PT Paytren Aset Manajemen (PAM). Secara persentase, jumlah saham yang dibeli oleh Yusuf Mansur di bawah 20 persen dari total saham yang dilepas ke publik sebesar 2.623.350.600 saham.

Usaha Patungan hingga Beli Hotel

Yusuf Mansur juga tercatat pernah menjalankan bisnis investasi Patungan Aset. Namun usaha ini bermasalah karena menghimpun dana tanpa mekanisme transparan soal tanah yang akan dibeli. Kepemilikan sertifikat atas bentuk investasi itu dibanderol Rp1,5 juta.

Ada juga bisnis Patungan Usaha di mana ia menghimpun dana dari publik melalui sertifikat investasi dipatok harga minimal Rp12 juta. Dana ini akan dipakai untuk membeli Hotel dan Apartemen Topas di Jalan M. Toha-terletak di Pabuaran Tumpeng, kawasan Karawaci, Tangerang.

Namun, usaha itu terbelit masalah penjualan dan bunga berjalan di BTN, setelah Hotel dan Apartemen Topas tersebut telah ia beli dan berganti nama sebagai Hotel Siti. Bisnis ketiga Mansur adalah membeli 200 kamar Condotel Moya Vidi. Rencananya, kondotel ini akan dibangun PT Graha Suryamas Vinandito di samping Gedung Pertemuan Graha Sarina Vidi di Sleman, Yogyakarta. Harga investasi minimal Rp2,7 juta.

Belakangan, Yusuf Mansur digugat secara perdata di Pengadilan Negeri Tangerang oleh lima orang investor bisnis tersebut. Mereka ialah Fajar Haidar Rafly, Sumiyati, Sri Hartati, Sri Wahyuni dan Isnarijah Purnami.

Kelima orang tersebut melayangkan gugatan sebab merasa dirugikan atas pembangunan hotel Condotel Moya Vidi di Yogyakarta dan hotel Siti di Tangerang, Banten pada 2013-2014 silam. Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor 211/Pdt.G/2020/PN Tng dengan nilai gugatan sebesar Rp5 miliar. 

Sembako Akan Dikenakan PPN

Bingung karena hasil pendapatan pajak yang dikumpulkan dari hasil kinerja PNS atau ASN Direktorat Pajak rendah dan tidak sesuai harapan meski sudah digaji tinggi maka Pemerintah berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi bahan pokok atau sembako. Pengenaan PPN sembako tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Pengenaan pajak diatur dalam Pasal 4A draf revisi UU Nomor 6. Sebagai informasi, PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pihak yang membayar PPN adalah konsumen akhir.

Dalam draf beleid tersebut, barang kebutuhan pokok serta barang hasil pertambangan atau pengeboran dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN. Artinya, daftar yang dihapuskan akan dikenakan PPN. Sembako atau jenis-jenis kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat dan tak dikenakan PPN itu sendiri sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 116/PMK.010/2017.

Barang tersebut meliputi beras dan gabah; jagung; sagu; kedelai; garam konsumsi; daging; telur; susu; buah-buahan; sayur-sayuran; ubi-ubian; bumbu-bumbuan; dan gula konsumsi. Sedangkan hasil pertambangan dan pengeboran yang dimaksud adalah emas, batu bara, hasil mineral bumi lainnya, serta minyak dan gas bumi.

Selain memperluas objek PPN, revisi UU KUP tersebut juga menambah objek jasa kena pajak baru yang sebelumnya dikecualikan atas pemungutan PPN. Beberapa di antaranya adalah jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, hingga jasa asuransi.

Ada pula jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat di air serta angkutan udara dalam negeri dan angkutan udara luar negeri, jasa tenaga kerja, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, serta jasa pengiriman uang dengan wesel pos. Kendati demikian, dalam draf yang diterima redaksi, belum ada rincian spesifik soal jenis jasa yang termasuk dalam objek barang kena pajak baru tersebut.

Dalam ayat (3) Pasal 4A, hanya ada tambahan penjelasan soal jasa kena pajak baru yang tidak dikenakan PPN, yakni jasa keagamaan, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, serta jasa boga atau katering.

"Ketentuan mengenai jenis barang kena pajak tertentu, jasa kena pajak tertentu, barang kena pajak tidak berwujud tertentu, dan tarifnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah," tulis ayat (3) Pasal 7A draf tersebut. Upaya meminta penjelasan kepada Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor soal poin-poin perubahan dalam draf revisi UU KUP tersebut. Namun, ia masih enggan berkomentar banyak.

"Sementara ini kami masih menunggu pembahasan terkait hal-hal di dalam RUU KUP tersebut. Harap maklum," tandasnya. Pemerintah akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. PPN juga akan dikenakan pada barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.

Kebijakan itu akan tertuang dalam perluasan objek PPN yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dalam draf beleid tersebut, barang kebutuhan pokok serta barang hasil pertambangan atau pengeboran dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN. Dengan penghapusan itu berarti barang itu akan dikenakan PPN.

Jenis-jenis kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat dan tak dikenakan PPN itu sendiri sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 116/PMK.010/2017. Barang tersebut meliputi beras dan gabah; jagung; sagu; kedelai; garam konsumsi; daging; telur; susu; buah-buahan; sayur-sayuran; ubi-ubian; bumbu-bumbuan; dan gula konsumsi.

Sedangkan hasil pertambangan dan pengeboran yang dimaksud seperti emas, batubara, hasil mineral bumi lainnya, serta minyak dan gas bumi. Selain memperluas objek PPN, revisi UU KUP tersebut juga menambah objek jasa kena pajak baru yang sebelumnya dikecualikan atas pemungutan PPN. Beberapa di antaranya adalah jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, hingga jasa asuransi.

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS Anis Byarwati mengkritik rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak dalam perubahan Undang-Undang nomor 6 tahun1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

Menurutnya, langkah tersebut berpotensi makin memberatkan kehidupan masyarakat bawah dan kontraproduktif dengan upaya pemerintah menekan ketimpangan melalui reformasi perpajakan dalam revisi UU KUP.

"Kalau itu dihilangkan (dari kelompok jenis barang yang tidak dikenakan PPN) jelas merugikan, karena barang kebutuhan pokok kan untuk masyarakat banyak. Kalau jadi objek pajak harganya akan jadi tinggi," ujarnya saat dihubungi .

Ia menilai seharusnya pemerintah justru menambah objek barang tak kena pajak yang merupakan kebutuhan masyarakat kelas bawah. Ini penting agar harga-harga jadi turun dan masyarakat yang paling terdampak pandemi covid-19 bisa membaik kondisi perekonomiannya.

"Jangan dibikin naik, daya beli kan sedang susah. Kalau daya beli ditekan konsumsi rumah tangga akan turun, kalau konsumsi turun berarti pendapatan pemerintah juga akan turun. Di satu sisi pajak-pajak kalangan menengah kan diobral. Jangan sampai kebijakan perpajakan kontraproduktif," jelasnya.

Meski demikian secara umum ia mendukung usulan UU KUP sebagai bagian dari strategi reformasi perpajakan. Ia sendiri mengaku belum melihat langsung secara keseluruhan draf RUU yang diusulkan pemerintah tersebut.

Karena itu ia meminta usulan-usulan itu segera disampaikan kepada legislatif agar dapat dicermati isinya. "Induknya di revisi UU KUP kita perlu revisi untuk reformasi perpajakan, tapi isinya perlu dicermati jangan sampai justru menyusahkan masyarakat," tegasnya. Sementara itu Anggota DPR dari FPDIP Hendrawan Supratikno mengatakan isu pengenaan PPN pada sembako masih wacana. Itu juga masih menunggu aspirasi masyarakat.

Dalam draf beleid tersebut, barang kebutuhan pokok serta barang hasil pertambangan atau pengeboran dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN. Dengan penghapusan itu berarti barang itu akan dikenakan PPN. Jenis-jenis kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat dan tak dikenakan PPN itu sendiri sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 116/PMK.010/2017.

Barang tersebut meliputi beras dan gabah; jagung; sagu; kedelai; garam konsumsi; daging; telur; susu; buah-buahan; sayur-sayuran; ubi-ubian; bumbu-bumbuan; dan gula konsumsi. Sedangkan hasil pertambangan dan pengeboran yang dimaksud seperti emas, batubara, hasil mineral bumi lainnya, serta minyak dan gas bumi.



Saturday, June 5, 2021

Imbal Hasil Masyarakat Pemegang SBN Akan Semakin Dikurangi

 Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyatakan pemerintah terus berusaha menekan tingkat imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) untuk mengurangi beban jumlah utang dan bunga utang Indonesia.

"Kemarin global sukuk kita (Indonesia) itu dilelang sesuai ekspektasi dengan yield yang lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Artinya, kita melakukan manajemen yang baik supaya beban bunga (utang) tidak membebani kita, kita negosiasikan, kita tekan seiring dengan perbaikan kondisi ekonomi," ungkap Yustinus di acara diskusi bertajuk Ekonomi Pulih Menuju Kebangkitan Nasional, Kamis (3/6).

Selain menjaga dari sisi penambahan utang, ia memastikan pemerintah juga menjaga dari sisi pengelolaan utang melalui pembayarannya sesuai masa jatuh tempo. Dengan begitu, beban bunga tidak bertambah terus.

Kendati begitu, ia mengakui bahwa rasio utang Indonesia masih cukup tinggi, yakni mencapai 41 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, jumlah ini sebenarnya belum menyentuh batas yang diatur dalam perundang-undangan, yaitu mencapai 60 persen. "Selama ini menurut UU dijaga di 60 persen dan kita jaga juga, tapi sekarang sudah 41 persen, menuju 42 persen, dan ini karena covid," tuturnya.

Namun, Yustinus meyakini kondisi ini akan membaik bila kantong penerimaan pajak mulai terisi lagi sejalan pemulihan ekonomi. Kita optimistik dengan berbagai langkah yang sekarang disiapkan, seperti perbaikan administrasi, regulasi, dan juga implementasi lapangan, kita optimistik penerimaan pajak akan meningkat," ucapnya.

Di sisi lain, ia mengatakan penerbitan utang oleh pemerintah sebenarnya menandakan terjaganya kepercayaan investor dan lembaga internasional kepada Indonesia. "Itu menunjukkan trust kepada kondisi ekonomi kita," pungkasnya.

Sebagai informasi, jumlah utang pemerintah mencapai Rp6.527 triliun pada April 2021. Jumlahnya setara 41,8 persen dari PDB. 

Kemenkeu: Pengampunan Pajak Berulang Akan Mendorong Orang Semakin Taat Pajak

 Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan wacana program pengampunan pajak (tax amnesty) yang kembali bergulir di publik nanti tidak akan dilaksanakan seperti pada 2016 lalu. Namun, tax amnesty kali ini untuk mendorong kepatuhan secara sukarela.

"Intinya kami ingin fokus ke peningkatan kepatuhan sukarela agar dilakukan, bukan memberikan amnesti seperti pada 2016," ungkap Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo di acara diskusi bertajuk Ekonomi Pulih Menuju Kebangkitan Nasional, Kamis (3/6).

Menurut Yustinus, tax amnesty tidak akan dirancang seperti 2016 karena pada saat itu pemerintah benar-benar memberikan pengampunan yang masif kepada seluruh wajib pajak.

"Prinsipnya, pemerintah commit betul bahwa amnesti pajak seyogyanya tidak diberikan terlalu sering, tapi relaksasi atau fasilitas yang diberikan sebaiknya diberikan untuk mendorong peningkatan kepatuhan sukarela," jelasnya.

Yustinus menjelaskan program ini nantinya akan dihadirkan untuk wajib pajak yang sebenarnya betul-betul ingin patuh tapi saat ini masih khawatir. Salah satunya khawatir terhadap sanksi yang akan diberikan.

"Kami ingin mendorong yang betul-betul ingin patuh, tapi sekarang ini khawatir, atau gamang, atau berat karena sanksi, ini boleh difasilitasi. Yang coba-coba tidak boleh fasilitasi, karena kita sudah punya instrumen yang cukup efektif dan kita akan gunakan itu yang lebih terukur," jelasnya.

Kendati begitu, belum ada penjelasan lebih lanjut yang bisa dibaginya ke publik. Sebab, pembahasan lebih lanjut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum dilakukan. Sebelumnya, muncul wacana pengadaan tax amnesty karena kantong penerimaan negara masih seret akibat kebutuhan anggaran untuk penanganan dampak pandemi virus corona.


Pajak Global Minimum 15 Persen Akan Dikenakan Pada Perusahaan Digital

 Seluruh negara anggota G7 mendukung proposal pajak minimum perusahaan global yang diajukan Amerika Serikat (AS) dalam pertemuan di London, Inggris, akhir pekan ini. Dilansir dari CNN Business, mereka sepakat perusahaan multinasional akan dikenakan pajak minimum 15 persen yang berlaku secara global agar perusahaan-perusahaan tersebut tidak mengalihkan keuntungannya ke negara surga pajak.

Selain pajak 15 persen, grup G7 juga setuju bahwa perusahaan terbesar harus membayar pajak di tempat mereka menghasilkan penjualan, dan bukan hanya di tempat mereka memiliki kehadiran fisik.

Menteri keuangan Inggris Rishi Sunak mengumumkan kesepakatan itu dalam sebuah video yang diposting di Twitter. Sunak mengatakan para menteri keuangan G7 yang berasal dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan AS telah mencapai kesepakatan bersejarah untuk mereformasi sistem pajak global agar sesuai dengan era digital global.

Dia pun menegaskan hal terpenting dalam reformasi pajak ini adalah untuk memastikan bahwa sistem adil sehingga perusahaan yang tepat membayar pajak yang tepat di tempat yang tepat. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Keuangan AS Janet Yellen mencari dukungan untuk menulis ulang aturan pajak internasional mencegah perusahaan Amerika untuk membukukan pendapatan di luar negeri. Yellen mengatakan bahwa perjanjian itu adalah komitmen yang signifikan dan belum pernah terjadi sebelumnya.

"Para Menteri Keuangan G7 telah membuat komitmen yang signifikan dan belum pernah terjadi sebelumnya hari ini yang memberikan momentum luar biasa untuk mencapai pajak minimum global yang kuat dengan tarif setidaknya 15 persen," tulis Yellen dalam pernyataannya. Dia memaparkan pajak minimum global akan mengakhiri ketidakadilan soal pajak.

"Pajak minimum global itu akan memastikan keadilan bagi kelas menengah dan pekerja di AS dan di seluruh dunia," katanya. Yellen pun menekankan aturan pajak baru itu pun juga akan meratakan lapangan bisnis dan mendorong negara-negara untuk bersaing dengan dasar yang positif, seperti mendidik dan melatih tenaga kerja dan berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan dan infrastruktur.

Raksasa perusahaan teknologi seperti Apple, Facebook dan Google mungkin akan terpengaruh oleh perjanjian tersebut. Pemerintah asing telah lama mengeluh bahwa perusahaan digital besar harus membayar mereka lebih banyak dalam bentuk pajak. Beberapa baru-baru ini meloloskan pajak yang secara khusus menargetkan pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut, termasuk yang berbasis di AS seperti Facebook, Google dan Amazon.

Nick Clegg, wakil presiden Facebook untuk urusan global, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa perusahaan telah lama menyerukan reformasi aturan pajak global dan menyambut kemajuan penting yang dibuat di G7. "Kami ingin proses reformasi pajak internasional berhasil dan menyadari ini bisa berarti Facebook membayar lebih banyak pajak, dan di tempat yang berbeda," tambah Clegg.

Google mengatakan sangat mendukung aturan pajak internasional. "Kami berharap negara terus bekerja sama untuk memastikan kesepakatan yang seimbang," juru bicara Google, José Castaneda, mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada CNN Business. Sementara itu Amazon menanggapi aturan tersebut bakal menciptakan solusi dan stabilitas pada sistem pajak internasional

"kami percaya proses yang dipimpin OECD akan menciptakan solusi multilateral dan membantu membawa stabilitas pada sistem pajak internasional. Perjanjian oleh G7 menandai langkah maju yang disambut baik dalam upaya mencapai tujuan ini. Kami berharap untuk melihat diskusi terus berlanjut dengan aliansi G20 dan kerangka Inklusif yang lebih luas," ujar juru bicara Amazon.

Perjanjian tersebut menandai kemenangan signifikan bagi pemerintahan Biden menjelang KTT para pemimpin G7 minggu depan di Cornwall. Dipimpin oleh Yellen, AS telah mendorong sangat keras untuk kesepakatan seperti itu menjelang G7.

Seperti diketahui, pada Mei lalu, Kementerian Keuangan AS mengusulkan pajak perusahaan multinasional minimum 15 persen yang berlaku secara global agar perusahaan-perusahaan tersebut tidak mengalihkan keuntungannya ke negara surga pajak.

Batas minimum yang diusulkan itu lebih rendah dari proposal Presiden AS Joe Biden yakni menaikkan tarif pajak perusahaan domestik menjadi 28 persen. Biden juga mengusulkan pengenaan retribusi minimum 21 persen atas keuntungan luar negeri yang diperoleh oleh perusahaan-perusahaan AS.

Negara-negara anggota G7 diperkirakan bakal mendukung proposal pajak minimum perusahaan global yang diajukan Amerika Serikat (AS) dalam pertemuan di London, Inggris, akhir pekan ini. Seperti diketahui, pada Mei lalu, Kementerian Keuangan AS mengusulkan pajak perusahaan multinasional minimum 15 persen yang berlaku secara global agar perusahaan-perusahaan tersebut tidak mengalihkan keuntungannya ke negara surga pajak.

Batas minimum yang diusulkan itu lebih rendah dari proposal Presiden AS Joe Biden yakni menaikkan tarif pajak perusahaan domestik menjadi 28 persen. Biden juga mengusulkan pengenaan retribusi minimum 21 persen atas keuntungan luar negeri yang diperoleh oleh perusahaan-perusahaan AS.

"Dengan pajak minimum perusahaan global yang secara fungsional ditetapkan nol hari ini, Amerika Serikat dan negara-negara lain tak punya kemampuan untuk meningkatkan pendapatan yang diperlukan untuk melakukan investasi penting," kata Kementerian Keuangan AS dalam pernyataan resminya dikutip CNN Business. Sementara itu, Jumat (4/6) lalu, menteri keuangan Prancis, Jerman, Italia dan Spanyol menulis dalam sebuah surat kepada Guardian bahwa proposal AS adalah "awal yang menjanjikan."

"Karena itu, kami berkomitmen untuk menentukan posisi bersama tentang sistem pajak internasional baru pada pertemuan menteri keuangan G7 di London hari ini. Kami yakin itu akan menciptakan momentum yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan global di G20 di Venesia pada Juli mendatang," tulis mereka.

Sementara beberapa negara raksasa Eropa telah mengindikasikan setuju dengan rencana tersebut, kecuali Inggris yang menilai proposal AS dapat berhasil tetapi masih banyak yang harus dilakukan untuk menuntaskan rinciannya. Pembahasan soal batas minimum pajak sebenarnya telah dibahas pada pertemuan negara-negara anggota G7 yang dilakukan secara virtual tahun lalu.

Saat itu Menteri Keuangan Jerman Olaf Scholz sempat menyampaikan harapannya agar kelompok tersebut membuat kemajuan yang signifikan dalam masalah pajak perusahaan multinasional. Termasuk, masalah pajak yang lebih pelik pada perusahaan layanan digital besar seperti Facebook (FB.O), Amazon.com (AMZN.O), Google (GOOGL.O) Apple Inc (AAPL.O), dan Microsoft (MSFT.O).

Pasalnya, sejumlah negara telah memberlakukan pajak layanan digital secara sepihak. Pungutan pajak itu menargetkan perusahaan-perusahaan raksasa digital tersebut sehingga menimbulkan aksi ancaman balasan oleh AS lewat tarif. 

AS bersikeras bahwa setiap rezim pajak tidak boleh mendiskriminasi perusahaan-perusahaan digital mereka sehingga melarang pengenaan pajak layanan digital. Namun mereka justru mengusulkan tambahan pungutan pajak pada 100 perusahaan terbesar dan paling menguntungkan di negara-negara tempat mereka melakukan bisnis, terlepas dari klasifikasi industri dan model bisnisnya.

Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak menilai rencana tambahan pungutan pajak pada 100 perusahaan itu bisa berhasil. Namun, ia bersikeras bahwa perusahaan teknologi besar juga harus menjadi bagian dari 100 perusahaan itu dan membayar lebih banyak pajak di tempat mereka menjalankan bisnis.

Friday, June 4, 2021

7 Kapitalisasi Uang Kripto Terbesar Di Dunia

  Investasi uang kripto semakin menjadi perhatian pasar di berbagai negara. Masyarakat berbondong-bondong membeli uang kripto demi meraup cuan. Mengutip coinmarketcap, Jumat (4/6), terdapat berbagai macam jenis uang kripto yang diperdagangkan di pasar. Bitcoin menjadi salah satu mata uang kripto yang memiliki nilai kapitalisasi terbesar, yakni US$688,88 miliar.

Harganya saat ini berkisar US$36.000 per koin. Angka tersebut turun dari posisi April 2021 lalu yang masih di atas US$40 ribu per koin.

Lalu, Ethereum tercatat memiliki nilai kapitalisasi sebesar US$306,99 miliar. Untuk harganya saat ini sebesar US$2.637 per koin.

Kemudian, nilai kapitalisasi pasar tether sebesar US$61,99 miliar dengan harga saat ini US$1 per koin. Selanjutnya, nilai kapitalisasi pasar binance coin sebesar US$59,11 miliar, cardano sebesar US$54,34 miliar, dogecoin sebesar US$47,74 miliar, dan XRP/Ripple sebesar US$43,84 miliar.

Sebelumnya, Ketua Bappebti Sidharta Utama mengatakan terdapat 10 jenis uang kripto yang paling banyak diperdagangkan di Indonesia. Posisi pertama ditempati oleh bitcoin.

Kemudian, ethereum, binance coin, XRP/Ripple, dan cardano. Lalu, ether/USDT, polkadot, dogecoin, litecoin, dan bitcoin cash.

Kesepuluh aset kripto tersebut merupakan bagian dari 229 aset kripto yang saat ini diakui Bappebti. Meski tengah naik daun, namun Sidharta memastikan saat ini mata uang kripto belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Aturan ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Aturan tersebut menjelaskan bahwa rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia.

 Investasi uang kripto sedang naik daun dan membuat masyarakat berbondong-bondong membeli kripto dengan harapan mendapatkan cuan. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mencatat pada Maret lalu sudah terdaftar 4,2 juta orang investor di Indonesia. Angka itu dua kali lipat dari jumlah investor di pasar saham.

Perencana Keuangan Safir Senduk menyebut sejalan dengan waktu, tak dipungkiri aset digital kini menjadi salah satu dan tiga instrumen pilihan aset yang lumrah ditemui. Dua lainnya adalah aset riil seperti emas dan properti, lalu aset kertas seperti saham atau obligasi.

Sebelum memutuskan berinvestasi di instrumen aset digital, Safir mengingatkan untuk lebih dulu mengamankan dana darurat dan asuransi jiwa diri dan keluarga. Kalau dua pos itu sudah aman, Anda baru mendapat rambu hijau untuk mulai mencari instrumen keuangan untuk diinvestasikan.

Dia juga mewanti-wanti segala risiko yang ada dengan aset kripto, jangan hanya berpikir cuan, risiko juga harus menjadi pertimbangan sebelum membeli aset digital. Untuk mereka yang sudah mantap untuk membeli uang kripto, berikut adalah empat tips agar selamat berinvestasi di aset kripto.

1. Pelajari, Jangan Asal Beli

Safir menyebut sebelum menceburkan dana ke dalam uang kripto, pastikan Anda sudah melakukan riset dan benar-benar mempelajari aset kripto yang diincar. Tak hanya mempelajari koin itu, Safir juga menyarankan untuk mempelajari teknologi yang mewadahi aset kripto tersebut. Pelajari prospeknya dan bagaimana teknologi yang menopang koin tersebut bekerja.

Hal lain yang juga penting diketahui adalah berapa banyak koin yang dikeluarkan oleh aset tersebut secara tahunan atau total. Lalu, berapa besar kapitalisasi marketnya dan volume perdagangan harian. Menurut Safir, semakin rajin belajar, semakin kecil pula risiko yang Anda tanggung karena Anda dapat melakukan mitigasi sedini mungkin.

Sepaham, Pendiri dan CEO Tokocrypto Pang Xue Kai mengatakan Anda harus mengetahui underlying aset yang mendasari koin kripto tertentu. Juga, alasan kenapa koin memiliki nilai jual. "Seperti bitcoin yang digunakan orang-orang untuk menjaga nilai uang dari terpaan inflasi," katanya pada webinar peluncuran aset kripto Treasury.id pada Kamis (3/6).

Tip lain dari Kai untuk memilih koin yang kredibel dan bukan bodong adalah dengan mengecek daftar uang kripto yang sudah dikurasi oleh pihak tertentu. Misalnya oleh Bappebti atau platform jual beli kripto yang terpercaya. Sebagai informasi, Bappebti telah merilis daftar 229 koin yang diakui dan 13 perusahaan pedagang aset kripto yang terdaftar. Untuk mengecek daftar lengkapnya, kunjungi situs resmi di bappebti.go.id.

2. Hanya Pakai Uang Menganggur

Safir melarang keras untuk melakukan investasi apapun, khususnya di instrumen dengan volatilitas tinggi seperti kripto, bila uang bukan tergolong sebagai dana menganggur. Maksud dana menganggur adalah dana berlebih yang tidak terpakai dalam periode 1-2 tahun. Bila hanya senggang untuk beberapa bulan, Safir menyarankan untuk tidak memindahkan dana ke aset digital. "Kalau nganggurnya 2-3 bulan, uang bayar sekolah anak gimana, boleh ga? Jangan. Pastikan itu uang di luar uang sekolah, uang pensiun, uang yang benar-benar nganggur," bebernya.

 Bitcoin tergelincir sekitar 4 persen akibat cuitan Elon Musk pada perdagangan Jumat (4/6). Kali ini bos Tesla tersebut mengeluarkan beberapa tweet yang tampak sebagai penyesalan atas perpisahan dengan cryptocurrency. Musk mencuit '#Bitcoin' dan emoji patah hati di atas meme pasangan yang mendiskusikan perpisahan mereka. Cuitan itu lalu dilanjutkan dengan memposting strip komik perpisahan dan respons positif untuk ilustrasi saingan kripto dogecoin yang diposting oleh Coinbase.

Tidak jelas apa maksud dari tweet tersebut. Namun, posisi besar Tesla dalam bitcoin dan banyaknya pengikut Musk membuat pasar kripto gelisah. Musk sebelumnya mengatakan Tesla tidak akan menjual bitcoin-nya, tetapi tweetnya cukup untuk meresahkan pasar yang masih rapuh setelah koin kripto tersebut mengalami kejatuhan pada Mei lalu.

"Dia mengendalikan komunitas," kata Bobby Ong, salah satu pendiri agregator data kripto dan situs analitik CoinGecko, seperti dikutip Reuters. Penurunan bitcoin hari ini mendorong mata uang kripto tersebut berada di bawah rata-rata pergerakan dalam 20 hari terakhir, menjadi US$37.710 per koin. Meski demikian, beberapa investor telah mengambil keuntungan dari kenaikan sebesar 6 persen harga pada pekan ini.

Seperti diketahui, Musk merupakan promotor utama mata uang kripto. Namun, Musk menjadi kritis terhadap bitcoin sejak menangguhkan rencana Tesla untuk menggunakannya sebagai alat pembayaran mobil yang mereka jual, karena kekhawatiran tentang penggunaan energi tak ramah lingkungan.

Saham Telsa sendiri kini telah turun sepertiga sejak mengumumkan pembelian bitcoin senilai US$1,5 miliar pada Februari lalu, sementara bitcoin telah anjlok lebih dari 40 persen setelah sempat mencetak rekor tertingginya pada April yakni sebesar US$64.895,22. Sejak penangguhan tersebut, harga bitcoin dan beberapa cryptocurrency merosot pada bulan lalu dan masih belum pulih hingga saat ini. Hal ini juga diperparah dengan berita tentang pengawasan peraturan baru di China yang melarang transaksi mata uang kripto oleh lembaga keuangan di negara tersebut.

Di beberapa negara, mata uang kripto memang dilarang tegas oleh otoritas moneter sebagai alat pembayaran. Indonesia pun melarang transaksi cryptocurrency sejak bitcoin booming pada 2017 dan larangan tersebut terus digaungkan oleh Bank Indonesia hingga sekarang. Mengutip coinmarketcap.com selain bitcoin mata uang kripto lain seperti ethereum, binance, cardano dan dogecoin terpantau merah pada perdagangan hari ini.

Ethereum turun 5,31 persen ke harga US$2.667 dengan kapitalisasi pasar sebesar US$308,8 miliar dan Binance turun 8,7 persen ke US$382,9 per keping dengan kapitalisasi pasar US$58,49 miliar.

Sedangkan cardano dan dogecoin masing-masing merosot 5,87 persen dan 13,21 persen. cardano dijual seharga US$1,69 per koin dengan kapitalisasi pasar sebesar US$53,54 miliar, dan dogecoin dilego US$0,376 dengan kapitalisasi pasar US$48,7 miliar.


Thursday, June 3, 2021

Setelah Di Boikot ... Indomaret Akhirnya Sepakat Damai Dengan Buruh

 Saling berdamai menjadi akhir dari perseteruan antara kalangan buruh dengan Indomaret. Ada dua hal menjadi poin utama perjanjian damai antar buruh dan manajemen Indomaret. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan dalam perjanjian damai antara buruh dan Indomaret, kasus pidana yang menimpa buruh bernama Anwar Bessy disepakati tidak diteruskan. Penyelesaian masalah dilakukan di luar jalur hukum.

Sebelumnya, Anwar Bessy disebut kalangan buruh dikriminalisasi usai menuntut pembayaran tunjangan hari raya (THR) yang tidak diberikan penuh oleh Indomaret di tahun 2020. Anwar Bessy merupakan pegawai Indomaret dan anggota serikat buruh.

"Telah terjadi saling pengertian, saling memahami, antara manajemen Indomaret Group, dan buruh. Hal itu menghasilkan kesimpulan, satu terhadap kasus pidana Anwar Bessy, semua sepakat menyelesaikan kasus tersebut di luar pengadilan," ungkap Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Kamis (3/6/2021).

Kemudian, kesepakatan berikutnya adalah, Anwar Bessy dijanjikan akan kembali diterima bekerja di Indomaret. Posisinya, disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Said Iqbal mengatakan manajemen berjanji menjamin hak-hak Anwar Bessy sebagai pekerja tidak akan dikurangi.

"Manajemen Indomarco pun menyetujui untuk mempekerjakan kembali saudara Anwar Bessy, yang penempatan kerjanya sesuai posisi dan kebutuhan dari perusahaan. Tanpa ada dikurangi hak-hak pekerjanya," ungkap Said Iqbal.

Dengan adanya perjanjian kedua belah pihak, Said Iqbal menyatakan serikat buruh akan berhenti melakukan aksi boikot Indomaret. Bukan cuma aksi boikot, namun serangkaian aksi solidaritas lainnya akan disetop oleh buruh. Mulai dari aksi di Bursa Efek, hingga membawa masalah ini ke dunia internasional.

"Kami, serikat pekerja dalam hal ini akan menghentikan atau setop untuk melakukan aksi boikot Indomaret. Termasuk rencana kegiatan dan aksi solidaritas lain yang terkait dengan kasus ini," ungkap Said Iqbal.

Dalam catatan serikat pekerja melakukan aksi protes besar berupa boikot Indomaret karena kasus yang terjadi pada Anwar Bessy. Aksi ini dimulai pada Kamis lalu (27/5). Said Iqbal sebelumnya mengaku akan menginstruksikan anggota serikat buruh yang berjumlah 2,2 juta orang di 30 provinsi dan 300-an kabupaten/kota untuk mendukung kampanye boikot Indomaret. Buruh juga diajak melakukan aksi massa di depan toko-toko Indomaret di seluruh Indonesia.

Serikat pekerja menilai telah terjadi pelanggaran yang serius oleh manajemen PT Indomarco Prismatama dalam membayar THR tidak sesuai dengan isi peraturan perusahaan. Di mana seharusnya, pekerja yang memiliki masa kerja sampai dengan tiga tahun mendapat THR 1 bulan upah, masa kerja 3-7 dibayar 1,5 bulan upah, dan 7 tahun ke atas dibayar 2 bulan upah.

"Serikat buruh berpendapat, manajemen dalam membayar THR 2020 tidak sesuai peraturan perusahaan yang sudah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan aturan perundangan-undangan seperti UU No 13 Tahun 2003 dan PP No 78 Tahun 2015," kata Said Iqbal dalam keterangan resminya yang dikutip, Senin (24/5/2021).

Kedudukan Peraturan Perusahaan sebagaimana Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah setara dan sama nilainya dengan undang-undang. Peraturan perusahaan mengikat terhadap pekerjanya. Dengan demikian THR bagi pekerja Indomaret yang punya masa kerja 7 tahun ke atas yang dibayarkan 50% dari nilai peraturan telah melanggar hukum, patut diduga ada unsur pelanggaran perdata serta pidana seperti penggelapan upah buruh dalam bentuk THR.

"Tidak membayar THR sesuai dengan isi peraturan perusahaan, seharusnya didahului dengan perundingan untuk mendapatkan kesepakatan dengan pihak pekerja atau serikat pekerja yang mewakili buruh. Bukan membayar secara sepihak THR sebesar 50% dari peraturan perusahaan tersebut," kata Said Iqbal.

Alih-alih menyelesaikan masalah dengan pekerja yang protes, justru Indomaret malah mempidanakan pekerjanya yang melakukan protes. "Buruh yang menuntut pembayaran THR sesuai peraturan perusahaan dikriminalisasi. Dalam hal ini, Anwar Bessy alias Ambon dianggap melakukan tindak pidana," ujar Said Iqbal.


Tuesday, June 1, 2021

Bank Indonesia: Pelonggaran DP Berhasil Dongkrak Penjualan Rumah

 Asisten Gubernur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia Juda Agung mengatakan pertumbuhan penjualan properti secara inden atau pre sales meningkat pada kuartal I 2021.

Peningkatan penjualan tersebut terlihat pada kategori rumah tapak pada perumahan real estate ataupun rumah sederhana, ruko/rukan, apartmen, bahkan tanah. Hal ini menggambarkan bahwa minat investasi masyarakat di sektor properti mulai membaik seiring diluncurkannya insentif diskon PPN dan pelonggaran ketentuan uang muka atau down payment.

"Yang inden, itu kelihatan mengalami peningkatan terutama untuk ruko, rumah tapak, bahkan untuk tanah kavling dan apartemen. Kecuali untuk kantor yang memang dengan sekarang work from home kantor tidak diperlukan," ujarnya dalam peluncuran buku Kebijakan Makroprudensial di Indonesia, Jumat (28/5).

Berdasarkan data yang Juda paparkan, terlihat penjualan pre sales rumah tapak naik 45 persen year on year (yoy), sementara ruko/rukan naik 74 persen yoy, apartemen naik 41 persen yoy, dan tanah naik 20 persen yoy. "Total penjualan properti secara pre sales naik 40 persen yoy," tuturnya.

Tak hanya penjualan rumah tunai bahkan kredit pemilikan rumah (KPR) juga tumbuh positif di tengah kontraksi kredit sektor lainnya pada akhir kuartal I 2021. "Sementara kredit lain secara industri minus 2,28 persen, KPR sekarang sudah 4,48 persen yoy ada tanda-tanda pemulihan di sektor properti," jelasnya.

Selain properti, penjualan kendaraan bermotor juga mulai menggeliat memasuki kuartal II 2021. Hal ini tak lepas dari ketentuan uang muka yang telah dilonggarkan menjadi nol persen, baik untuk kendaraan bermotor berwawasan lingkungan maupun yang tidak.

Kemudian penjualan juga didorong oleh insentif PPnBM yang diberikan pemerintah mulai Maret lalu. "Bahkan monitoring kami menunjukkan di sejumlah wilayah beberapa pabrikan kendaraan bermotor masih belum bisa memenuhi permintaan," jelas Juda. Berdasarkan data Bank Indonesia pertumbuhan kredit kendaraan bermotor (KKB) di perbankan meningkat signifikan pada April menjadi 4,88 persen padahal di bulan sebelumnya pertumbuhan KKB berkontraksi sebesar 3,8 persen.

Sejalan dengan perbaikan KKB di perbankan, pembiayaan kendaraan bermotor melalui industri keuangan non bank (INKB) juga membaik meski terbatas. Kredit kendaraan bermotor melalui leasing masih terkontraksi 0,26 persen month-to-month (mtm) pada Maret 2021, membaik dari bulan sebelumnya yang terkontraksi 0,29 persen.

Ratusan Karyawan Garuda Ajukan Pensiun Dini Ditengah Utang Rp 70 Triliun

 Direktur Utama Irfan Setiaputra PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mengatakan sudah lebih dari 100 karyawan mengajukan pensiun dini.  "Sudah ada yang mengajukan. Sudah lebih dari 100 (karyawan)," ungkap Irfan dalam wawancara khusus, Senin (31/5). Irfan menjelaskan pihaknya menawarkan program pensiun dini hingga 19 Juni 2021. Ia memastikan keuangan perusahaan masih cukup untuk membayar seluruh kompensasi yang wajib dibayarkan.

"Efektif kok, dana ada," kata Irfan.

Namun, ia tak menyebut pasti proyeksi dana yang dibutuhkan untuk membayar kompensasi kepada seluruh karyawan yang mengajukan pensiun dini tahun ini. Irfan juga tak menjelaskan rinci dari jabatan apa saja yang banyak mengajukan pensiun dini. Untuk skemanya, seluruh karyawan bisa mengajukan pensiun dini ke perusahaan. Namun, karyawan itu harus menunggu sampai keluar surat keputusan (sk) pensiun dini.

"Nanti efektifnya tergantung manajemen dan dana yang tersedia," imbuh Irfan.

Selama surat keputusan belum keluar, karyawan yang sudah mengajukan pensiun dini tetap menjadi staf di Garuda Indonesia. Dengan demikian, mereka yang mengajukan tetap memiliki hak dan kewajiban sebagai karyawan selama belum ada surat keputusan. "Bukan berarti mengajukan langsung bisa menikmati dan menunggu, setiap hari menagihkan," jelas Irfan.

Sebelumnya, dalam rekaman diskusi internal yang tersebar ke publik, Irfan menyatakan seluruh hak pegawai yang sukarela mengambil program tersebut akan dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Karyawan juga mendapatkan hak sesuai dengan perjanjian kerja yang disepakati antara karyawan dan perusahaan.

Irfan memaparkan kompensasi tersebut berdasarkan Pasal 64 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara perseroan dengan karyawan. Kompensasi yang diterima bagi pekerja yang mengajukan pensiun dini meliputi dua kali pesangon, satu kali uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak, dan tiket konsesi bagi mereka yang masih kerja aktif di atas 16 tahun.

"Mereka yang akan mengambil dan bersedia ikut dalam program ini akan memperoleh hak sesuai Pasal 64 PKB kami mengenai PHK sebelum mencapai usia pensiun normal," kata Irfan.

Selain kompensasi yang diatur dalam PKB, ia menuturkan Garuda Indonesia juga akan menambahkan dua kali penghasilan bulanan, kompensasi atas sisa cuti yang belum diambil, kompensasi atas casual sickness 2020, tunjangan tengah tahun 2020 dan 2021 bagi yang eligible, serta bantuan istirahat tahunan 2020 dan 2021 bagi yang eligible dan belum dibayarkan.

Menurut Irfan, langkah ini diambil karena keuangan perusahaan semakin terpuruk di masa pandemi covid-19. Utang perusahaan diproyeksi tembus Rp70 triliun dan bertambah Rp1 triliun setiap bulannya.

Kenaikan utang ini karena pendapatan perusahaan tidak bisa menutup pengeluaran. Irfan memproyeksikan pendapatan Mei 2021 hanya sekitar US$56 juta. Sementara, pengeluaran sewa pesawat saja sudah mencapai US$56 juta. Lalu, maintenance US$20 juta, avtur US$20 juta, pegawai US$20 juta.

Menanggapi rekaman tersebut, manajemen Garuda Indonesia menyatakan bahwa rekaman itu merupakan diskusi internal perusahaan. Seluruh informasi dalam rekaman tersebut hanya untuk kebutuhan internal dan bukan untuk disebarluaskan.

Garuda Indonesia menderita kerugian hingga US$1,07 miliar pada kuartal III 2020. Angkanya berbanding terbalik dibandingkan dengan posisi kuartal III 2019 yang membukukan laba bersih sebesar US$122,42 juta. Pendapatan perusahaan jeblok dari US$3,54 miliar menjadi US$1,13 miliar. Rinciannya, pendapatan dari penerbangan tidak berjadwal sebesar US$46,92 juta dan penerbangan berjadwal US$917,28 juta.

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Raih Laba Rp. 6,59 Triliun Saat Pandemi

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) meraup laba cukup jumbo sepanjang 2020. Laba tahun berjalan produsen mi instan merek Indomie itu tercatat tumbuh 31 persen menjadi Rp6,59 triliun dari Rp5,04 triliun pada tahun sebelumnya.

Marjin laba usaha tercatat naik menjadi 19,7 persen dari 17,5 persen.

Mengutip laporan keuangan perusahaan, perusahaan mencatatkan pertumbuhan penjualan neto sebesar 10 persen menjadi Rp46,64 triliun dari Rp42,30 triliun pada tahun sebelumnya. Kemudian, marjin laba bersih meningkat menjadi 14,1 persen dari 11,9 persen sedangkan core profit meningkat 13 persen menjadi Rp5,82 triliun dari Rp5,16 triliun.

Direktur Utama dan Chief Executive Officer ICBP Anthoni Salim mengatakan kinerja perusahaan tahun ini didukung oleh kekuatan merek-merek produk, model bisnis terintegrasi yang tangguh serta jaringan distribusi yang luas.

"Meski di tengah-tengah kondisi pandemi, ICBP dapat kembali mencatatkan kinerja yang baik dengan terus beradaptasi secara dinamis terhadap perubahan tren dan perilaku konsumen yang terjadi secara cepat,"ucapnya dalam keterangan resmi yang diterima. Dari total penjualan pada 2020 yang mencapai Rp46,6 triliun, Indomie tercatat berkontribusi sebesar Rp31,96 triliun atawa lebih dari setengah penjualan produk perusahaan.

Kemudian penjualan produk dairy mencapai Rp8,3 triliun, makanan ringan Rp2,9 triliun, penyedap makanan Rp2,8 triliun, nutrisi dan makan khusus Rp999 miliar, dan minuman Rp1,2 triliun. Di luar itu eliminasi produk tercatat sebesar Rp1,6 triliun.

"Dalam menghadapi tantangan dan peluang baru ke depannya, kami akan mempertahankan keunggulan kami, termasuk tetap waspada dalam menjaga kesehatan karyawan kami," tandasnya.

Biskuit Monde Nissin Raup 1 Milyar Dollar Dari Hasil IPO Saham Perdana

  Monde Nissin meraup dana segar sebesar 48,6 miliar peso Filipina atau US$1 miliar dari aksi penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO). Pembuat produk mie instan dengan merek Lucky Me! itu mencatatkan saham di Bursa Efek Filipina.

Mengutip CNN  Rabu (2/6), dana segar yang dikantongi Monde Nissan menjadi IPO yang terbesar di negara itu. CEO Monde Nissin Henry Soesanto mengatakan sebagian besar dana akan digunakan perusahaan untuk meningkatkan produksi.

Pada 2015 lalu, perusahaan membeli merek ayam tanpa daging yang berbasis di Inggris sekitar US$847 juta. Ini merupakan salah satu ekspansi Monde Nissin saat itu. "Dengan ruang protein alternatif yang siap untuk pertumbuhan eksplosif selama 10 tahun ke depan, kami tidak ingin melewatkan kesempatan itu," ucap Henry kepada CNN Business dalam sebuah wawancara dari Manila.

Menurutnya, kenaikan kapasitas penting untuk dilakukan dalam dua sampai tiga tahun ke depan. Hal ini agar produk ayam tanpa daging itu tumbuh cepat. Lalu, Monde Nissin juga berencana untuk meningkatkan penjualan mie instan di Asia. Mie instan merupakan salah satu bisnis inti Monde Nissin.

Namun, konsumsi mie instan di Filipina masih terbilang rendah. Henry menyatakan rata-rata pelanggan hanya makan sekitar 36 bungkus mie per tahun, sedangkan Vietnam dan Indonesia mencapai 50 bungkus. Monde Nissin hadir di lebih dari 30 negara. Filipina dan Thailand menjadi pasar utama Monde Nissin.

Henry mengatakan pihaknya berencana untuk meningkatkan ekspor ke Amerika Utara, Eropa, Timur Tengah, dan Asia. Lalu, perusahaan juga akan menjelajah ke Indonesia, Jepang, dan Vietnam.

"Kami hanya ingin mengatasi titik sakit konsumen, mengapa beberapa konsumen tidak makan mie. Kami masih melihat potensi pertumbuhan," ujar Henry. Perusahaan berencana menawarkan produk mie instan yang sehat. Salah satu contohnya dengan mengurangi jumlah minyak dalam mie hingga 70 persen.

Sementara, Henry mengatakan Monde Nissin mempertimbangkan untuk melakukan dual listing atau mencatatkan saham di bursa efek negara lain. Salah satunya Inggris atau AS. "Saya tidak bisa mengatakannya sekarang, tapi semuanya mungkin. Bisa jadi London, bisa jadi AS, tapi kami tidak tahu kapan," pungkas Henry.