Google, Netflix dan Pinjol Hanya Bayar Pajak Rp 26,7 Triliun Di Indonesia

 Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp26,75 triliun hingga 31 Juli 2024.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti menjelaskan, Rp26,7 triliun tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau PPN PMSE senilai Rp21,47 triliun.

Lalu, pajak kripto Rp838,56 miliar, pajak fintech peer-to-peer (P2P) lending Rp2,27 triliun, dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (pajak SIPP) sebesar Rp2,18 triliun.

Sementara itu, pemerintah juga telah menunjuk 174 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut PPN sampai dengan Juli 2024. Jumlah tersebut termasuk dua penunjukan pemungut PPN PMSE dan empat pembetulan atau perubahan data pemungut PPN PMSE.

Dari keseluruhan pemungut yang telah ditunjuk, 163 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE sebesar Rp21,47 triliun.

"Jumlah tersebut berasal dari Rp731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp3,90 triliun setoran tahun 2021, Rp5,51 triliun setoran tahun 2022, Rp6,76 triliun setoran tahun 2023, dan Rp4,57 triliun setoran tahun 2024," ujar Dwi Astuti.

Dia menyatakan, pemerintah masih akan terus menunjuk para pelaku usaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia.

"Dalam rangka menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha bagi pelaku usaha baik konvensional maupun digital," lanjut Dwi.

Dia juga menambahkan pemerintah akan menggali potensi penerimaan pajak usaha ekonomi digital lainnya seperti pajak kripto atas transaksi perdagangan aset kripto, pajak fintech atas bunga pinjaman yang dibayarkan oleh penerima pinjaman, hingga pajak SIPP atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.

Pavel Durov Pendiri Telegram Berharta 117 Triliun

 Pendiri sekaligus CEO Telegram, Pavel Durov yang ditangkap di Perancis oleh otoritas setempat, ternyata punya harta melimpah.

Pada 2022, Majalah Forbes bahkan menobatkan pria kelahiran Rusia tersebut sebagai miliarder terkaya dan termuda di Timur Tengah. Saat itu usianya baru menginjak 37 tahun.

Forbes menyebut Durov tidak hanya menjadi miliarder ekspatriat terkaya di Timur Tengah, tetapi kekayaannya juga melampaui orang Arab terkaya dunia, Nassef Sawiris asal Mesir. Sawiris ditaksir memiliki kekayaan sebesar U$7,7 miliar atau Rp119 triliun (asumsi kurs Rp15.475).

Memang, berapa banyak harta kekayaan Bos Telegram itu?

Forbes menaksir harta Durov mencapai US$15,5 miliar. Jika dirupiahkan, kekayaannya mencapai Rp239 triliun. Sumber utama kekayaan Durov adalah bisnis teknologi, yakni Telegram yang ia ciptakan.

Melansir Reuters, hal itu terungkap dalam pemberitaan media Prancis TF1 TV dan BFM TV, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya.

Telegram, yang sangat berpengaruh di Rusia, Ukraina, dan negara-negara bekas Uni Soviet, menduduki peringkat sebagai salah satu platform media sosial utama setelah Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok, dan Wechat.

Berbasis di Dubai, Telegram didirikan oleh Durov, miliarder kelahiran Rusia. Ia meninggalkan Rusia pada 2014 setelah menolak untuk mematuhi tuntutan pemerintah untuk menutup komunitas oposisi di platform media sosial VK miliknya, yang ia jual.

Menurut TF1, Durov, yang bepergian dengan jet pribadinya, telah menjadi sasaran surat perintah penangkapan di Prancis sebagai bagian dari penyelidikan awal polisi.

TF1 dan BFM sama-sama mengatakan bahwa penyelidikan difokuskan pada kurangnya moderator (alias sensor) di Telegram, dan bahwa polisi menganggap bahwa situasi ini memungkinkan aktivitas kriminal terus berlanjut tanpa hambatan di aplikasi pengiriman pesan tersebut.

Telegram tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters soal penangkapan Durov. Kementerian Dalam Negeri dan polisi Prancis juga tidak memberikan tanggapan soal kabar ini.

Usai Rusia melancarkan invasi ke Ukraina pada 2022, Telegram menjadi sumber utama konten yang tidak difilter, dan terkadang vulgar dan menyesatkan, dari kedua belah pihak tentang perang dan politik seputar konflik tersebut.

Aplikasi tersebut telah menjadi sarana komunikasi pilihan bagi Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy dan para pejabatnya. Kremlin dan pemerintah Rusia juga menggunakannya untuk menyebarkan berita mereka.

Aplikasi tersebut juga telah menjadi salah satu dari sedikit tempat di mana warga Rusia dapat mengakses berita tentang perang tersebut.

Faktor Fundamental Penyebab Rupiah Anjolk Terhadap Dollar

  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap faktor penopang yang membuat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali ke level Rp15 ribu-an dalam dua pekan terakhir.

Mulanya, Bendahara Negara itu mencatat tiga bulan yang lalu rupiah bersama mata uang di seluruh dunia mengalami tekanan depresiasi yang sangat berat. Karena tekanan itu, rupiah sempat terperosok ke atas Rp16 ribuan per dolar AS.

Namun, dalam dua pekan terakhir, rupiah kembali perkasa. Jika pada 7 Agustus lalu, rupiah masih terkulai tak berdaya di level Rp16.146 per dolar AS, pagi ini mata uang garuda sudah berhasil perkasa di level Rp15.504 per dolar AS.

"Ini menggambarkan bahwa ada faktor global yang mempengaruhi, terutama dari sisi negara-negara maju yang memiliki dampak kepada seluruh dunia," tutur wanita yang akrab disapa Ani itu dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-4 Masa Persidangan I 2024-2025 di Jakarta Pusat.

Namun pada saat yang sama, Ani menyebut rupiah juga ditopang oleh pondasi ekonomi Indonesia, terutama pada outlook neraca pembayaran.

Oleh sebab itu, ia menekankan ekspor dan current account deficit atau defisit transaksi berjalan menjadi sangat penting dan bergantung kepada produktivitas serta daya saing dari perekonomian Indonesia.

"Di sisi lain, landasan ekonomi makro terutama dari sisi fiskal memberikan kredibilitas yang mampu menarik arus modal kembali pada saat terjadi ketidakpastian," ujar dia lebih lanjut.

Lebih lanjut, Ani menjelaskan kondisi AS dengan defisit APBN mereka yang sangat besar akan mendorong penerbitan surat berharga negara (SBN) AS yang cukup besar.

Menurutnya, hal ini berpotensi menahan yield dari US Treasury yang akan berimbas kepada banyak SBN negara berkembang, terutama Indonesia. Namun, dengan reputasi dan kredibilitas APBN, ia yakin Indonesia mampu menciptakan nilai selisih yang cukup dekat.

Ia pun menyoroti bagaimana suku bunga AS diperkirakan akan dipangkas tiga kali dengan total penurunan 100 basis point dari sebelumnya hanya 75 basis point.

"Indonesia dalam hal ini surat berharga di antara emerging market memiliki daya tarik yang cukup besar karena fondasi fiskal yang terjaga baik. Risiko ketidakpastian yang sangat tinggi ini perlu untuk kita waspadai dan kita cermati," tegas Ani.

Daftar BUMN Pembayar Pajak Terbesar Di Indonesia

 Menteri BUMN Erick Thohir meliris daftar 20 BUMN penyumbang pajak terbesar pada 2023. Pada 5 besar penyetor pajak terdapat Pertamina, PLN, Telkom (TLKM), Bank Mandiri (BMRI) dan BRI (BBRI). 

Erick mengatakan transformasi BUMN yang terus dilakukan ikut meningkatkan kinerja dan produktivitas perusahaan. Total setoran pajak dari BUMN, katanya, senilai Rp439 triliun.

"Alhamdulilah dengan kinerja yang terus meningkat, perusahaan BUMN bisa berkontribusi besar dari sisi setoran pajak negara sebesar Rp439 triliun pada 2023," tulisnya pada akun Instagram @erickthohir dikutip.

Tidak lupa, Erick menyampaikan terima kasih atas kerja keras seluruh komisaris, direksi, dan seluruh insan BUMN. "Terima kasih untuk kalian yang terus berjuang demi memberikan kontribusi besar kepada Indonesia. Semangat terus," imbuhnya. 

Berikut ini daftar 20 BUMN penyumbang pajak terbesar pada 2023:

• PT Pertamina: Rp224.530 miliar
• PT PLN: Rp52.385 miliar
• PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk: Rp33.119 miliar
• PT Bank Mandiri (Persero) Tbk: Rp26.624 miliar
• PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk: Rp25.979 miliar
• PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk: Rp10.454 miliar
• PT Pupuk Indonesia: Rp10.061 miliar
• PT Semen Indonesia : Rp8.923 miliar
• PT Mineral Industri Indonesia: Rp7.227 miliar
• PT Pelabuhan Indonesia: Rp5.666 miliar
• PT Perkebunan Nusantara III: Rp4.848 miliar
• PT Hutama Karya: Rp3.759 miliar
• PT KAI: Rp3.592 miliar
• PT Garuda Indonesia (Persero)Tbk: Rp3.575 miliar
• PT Krakatau Steel Tbk: Rp3.207 miliar
• PT PP Tbk: Rp3.203 miliar
• PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk: Rp3.144 miliar
• PT Adhi Karya (Persero) Tbk: Rp3.057 miliar
• Perum Bulog: Rp2.725 miliar
• PT Jasa Marga (Persero) Tbk: Rp2.640 miliar