Thursday, February 27, 2025

Pabrik Di Bekasi Ramai Ramai PHK Karyawan

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita merespons gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan tutupnya sejumlah pabrik elektronik yang berlokasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Misalnya yang dialami oleh PT Sanken Indonesia dan PT Yamaha Music Indonesia.

Agus mengatakan, perlu pendalaman terlebih dahulu menyangkut penyebab tutupnya pabrik-pabrik tersebut. Menurutnya ada beberapa isu yang mungkin dialami, seperti salah urus di internal perusahaan hingga kesulitan bersaing dengan produk-produk lain.

"Kita melihat apakah dia tutup, kalau tutup kenapa. Mismanagement, over ekspansi, atau tidak bisa bersaing dengan produk-produk lain. Sebut saja produk impor yang datang dari negara tertentu. Artinya memang secara competitiveness mereka menganggap bahwa mereka tidak dapat bersaing," katanya di Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan.

Jika masalahnya terkait daya saing usaha dan insentif dari pemerintah maka masalah itulah yang harus dikejar dan dicari penyelesaiannya. Ia juga mengingatkan kebijakan insentif terhadap industri mayoritas berada di Kementerian lain, bukan Kemenperin.

"Tapi problemnya harus dikejar, harus kita lihat. Karena saya sampaikan yang berhak memberikan insentif, misalnya competitiveness itu berkaitan dengan tidak cukupnya insentif, yang berhak atau memberikan insentif ini bukan kantor ini, bukan kantor sebelah, yang lain," tuturnya.

"Yang berkaitan dengan lartas, non tariff barrier, itu tidak ada di kantor ini. Sebagian besar tidak ada di kantor ini. Tapi kalau ada PHK yang menjadi sorotan adalah kami dan sebelah. Tapi orang tidak mau go to the distance, terhadap apa sih sebenarnya akar permasalahannya," sambung Agus.

Agus menambahkan, PHK harus menjadi perhatian serius pemerintah. Isu PHK harus dilihat secara keseluruhan karena akan menimbulkan masalah ke masyarakat.

"Dalam pandangan kami, satu PHK itu merupakan masalah. Satu orang di-PHK itu menjadi masalah. PHK itu tidak boleh dilihat hanya sebagai statistik. Kita harus mencoba merasakan bagaimana (kalau) yang di-PHK itu adik kita, kakak kita," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI, Said Iqbal menyebut di akhir Desember 2024 atau awal Januari 2025, perusahaan elektronik asal Jepang, yaitu PT Yamaha Music Indonesia yang memproduksi piano dengan orientasi ekspor di Cibitung Bekasi telah mem-PHK 400 orang.

Sementara perusahaan Yamaha di Jakarta telah mem-PHK 700 orang buruhnya. Sehingga total buruh PT Yamaha Music Indonesia yang telah di-PHK di awal tahun 2025 sebesar 1.100 orang.

Yamaha Music Indonesia PHK 1.100 Karyawan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) buka suara terkait PT Yamaha Music Indonesia yang dikabarkan telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan karyawan. Pihaknya mengaku sudah mendengar kabar tersebut.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengatakan pihaknya mengingatkan kepada Yamaha Music agar PHK dilakukan sesuai aturan.

"Kami sudah pernah dengar minggu lalu kalau nggak salah, serikat pekerjanya datang ketemu pak menteri tapi saya pas nggak hadir. Intinya diminta untuk ya sesuai dengan hak kewajiban dan kemampuan perusahaan," kata Indah kepada wartawan di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat.

Indah menyebut pihaknya hanya bisa mengingatkan agar PHK dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yakni pengusaha dan pekerja.

"Jadi waktu datang sekitar 10 hari lalu ke pak menteri memang sudah disounding akan ada PHK dari Yamaha. Lalu ya kami mengingatkan, sifatnya kan kami mengingatkan agar sesuai regulasi dan kemampuan perusahaan. Kalau kemampuan perusahaan itu di bawah regulasi, ya harus kesepakatan gitu ya. Harus kesepakatan kedua pihak ya," ucap Indah.

Sebelumnya, Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI, Said Iqbal menyebut di akhir Desember 2024 atau awal Januari 2025, perusahaan elektronik asal Jepang, yaitu PT Yamaha Music Indonesia yang memproduksi piano dengan orientasi ekspor di Cibitung Bekasi telah mem-PHK 400 orang.

Sementara perusahaan Yamaha di Jakarta telah mem-PHK 700 orang buruhnya. Dengan begitu total buruh Yamaha Music yang telah di-PHK di awal tahun 2025 sebesar 1.100 orang.

Wednesday, February 26, 2025

Rupiah Anjlok Menjadi Rp 16.405 Per Dolar Amerika

 Nilai tukar rupiah dibuka di posisi Rp16.405 per dolar AS pada perdagangan pasar spot pada Kamis (27/2) pagi. Mata uang Garuda turun 25 poin atau minus 0,15 persen.

Mata uang Asia bervariasi. Baht Thailand naik 0,02 persen, won Korea Selatan minus 0,10 persen, dolar Singapura naik 0,04persen, yen Jepang menguat 0,13 persen, dan ringgit Malaysia menguat 0,01 persen.

Senada mata uang utama negara maju dibuka bervariasi. Poundsterling Inggris naik 0,03 persen, euro Eropa turun 0,02 persen, franc Swiss turun 0,01 persen, dan dolar Kanada turun 0,03 persen.

Pengamat pasar keuangan Lukman Leong mengatakan rupiah melemah karena dolar AS menguat sebab penyataan hawkish dari pejabat bank sentral AS, The Fed.

"Namun investor cenderung wait and see menantikan data PDB AS malam ini," katanya

Ia memperkirakan rupiah bergerak di kisaran Rp16.300 sampai Rp16.400 per dolar AS pada hari ini.


Gaji Direktur Pertamina Yang Terlibat Korupsi Sebesar 21,8 Milyar Per Tahun

Gaji direktur utama Pertamina Patra Niaga menjadi sorotan publik usai Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Dirut Riva Siahaan menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero).

Selain dirut, sejumlah direktur juga ditetapkan Kejagung sebagai tersangka.

Besaran gaji serta tunjangan yang diterima para direktur Pertamina diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2021 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

Penghasilan dewan komisaris dan direksi di lingkungan BUMN terdiri dari beberapa komponen antara lain gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas, serta tantiem atau insentif kinerja.

Nah, gaji dirut Pertamina Patra Niaga ditetapkan berdasarkan pedoman internal Pertamina. Gaji direktur lainnya ditetapkan sebesar 85 persen dari gaji dirut.

Selain gaji, direktur Pertamina Patra Niaga juga menerima berbagai tunjangan, antara lain:

  1. THR: maksimal satu kali gaji per bulan per tahun
  2. Tunjangan perumahan: sebesar 85 persen dari tunjangan perumahan dirut
  3. Asuransi purna jabatan: premi ditanggung perusahaan maksimal 25 persen dari gaji per tahun
  4. Fasilitas kendaraan dinas dan asuransi kesehatan, baik dalam bentuk pertanggungan atau penggantian biaya pengobatan
  5. Bantuan hukum jika diperlukan dalam kapasitas jabatan.

Para dewan direksi Pertamina Patra Niaga juga berhak menerima tantiem atau insentif kinerja sebagai penghargaan atas pencapaian laba dan kinerja perusahaan.

Jika perusahaan mencetak laba dan mencapai target yang ditetapkan, tantiem diberikan sebagai tambahan dalam bentuk Penghargaan Jangka Panjang (Long Term Incentive/LTI).

Lantas, berapa gaji direktur Pertamina Patra Niaga?

Berdasarkan Laporan Keuangan 2023 PT Pertamina Patra Niaga, kompensasi yang diberikan kepada manajemen kunci, yakni dewan direksi dan komisaris, mencapai US$19,1 juta dollar AS. Jumlah ini setara Rp312 miliar (asumsi kurs Rp16.370 per dolar AS).

Pada 2023, Pertamina Patra Niaga memiliki tujuh anggota dewan komisaris dan tujuh anggota dewan direksi. Jika kompensasi untuk manajemen kunci dibagi rata, setiap individu diperkirakan menerima penghasilan sekitar US$1,36 juta atau sekitar Rp21,8 miliar per tahun.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan sembilan orang tersangka yang terdiri dari enam pegawai Pertamina dan tiga pihak swasta. Salah satu tersangka yakni Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga.

Kemudian SDS selaku Direktur Feed stock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shiping, AP selaku VP Feed stock Management PT Kilang Pertamina International.

Yang terbaru, Kejagung menetapkan Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Pertamina Patra Niaga berinisial MK dan VP Trading Operation Pertamina Patra Niaga berinisial EC sebagai tersangka.

Tersangka dari pihak swasta adalah MKAN selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa, ⁠DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan ⁠YRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Dirut PT Orbit Terminal Mera.

Kejagung menyebut total kerugian kuasa negara dalam perkara korupsi ini mencapai Rp193,7 triliun. Rinciannya yakni kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar Rp35 triliun, kemudian kerugian impor minyak mentah melalui DMUT/Broker sekitar Rp2,7 triliun.

Selain itu kerugian impor BBM melalui DMUT/Broker sekitar Rp9 triliun; kerugian pemberian kompensasi (2023) sekitar Rp126 triliun; dan kerugian pemberian subsidi (2023) sekitar Rp21 triliun.

Thursday, February 20, 2025

Sistem Perpajakan Coretax Akan Diaudit Karena Tidak Berjalan Semestinya

 Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta Presiden Prabowo Subianto mengaudit sistem pajak Coretax.

Pasalnya, proses pembuatan coretax belum juga rampung meski sudah berlangsung selama 10 tahun.

"Masa coretax sudah 10 tahun nggak jadi-jadi. Ada apa ini? Ini perlu dilihat. Makanya saya saran (ke) presiden 'audit saja pak'," kata Luhut dalam acara Kumparan The Economic Insights 2025 di Westin Hotel Jakarta, Rabu (19/2).

Luhut mengatakan presiden berhak melihat kekurangan dan kelebihan Coretax. Apalagi rasio perpajakan Indonesia ingin ditingkatkan agar tidak stagnan di level 10 persen dari produk domestik bruto (PDB).

"Jadi hal semacam ini perlu kita jawab dengan melakukan audit tadi sehingga kita tahu di mana masalahnya," ujarnya.

Luhut sebelumnya mengatakan menegaskan bahwa coretax merupakan langkah penting dalam reformasi sistem perpajakan Indonesia.

Terlebih, menurut Bank Dunia, Indonesia memiliki potensi penerimaan pajak yang dapat mencapai 6,4 persen dari PDB atau sekitar Rp1.500 triliun jika sistem perpajakan ditingkatkan.

Karena itu, ia meminta seluruh masyarakat Indonesia untuk mendukung implementasi Coretax, meskipun diakui ada banyak tantangan dalam pelaksanaannya.

Ia menyebut program ini tak hanya penting untuk meningkatkan penerimaan pajak, tetapi juga untuk kepentingan bangsa secara keseluruhan.

"Saya hanya mohon semua kita, pejabat-pejabat, pengamat-pengamat, ayo kita ramai-ramai dukung ini. Karena ini untuk kepentingan Republik," tambahnya.

Coretax dirancang oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Namun belakangan, penerapan sistem menuai kritik akibat kendala teknis dan administrasi yang dirasakan wajib pajak.

Melihat Harta Kepala Daerah Indonesai Dengan Gaji Pokok Rp 3 Juta Perbulan

 Sejumlah kepala daerah pemenang Pilkada Serentak 2024 dilantik Presiden Prabowo Subianto hari Kamis (20/1) ini. Beberapa di antaranya ada nama-nama populer, seperti Rano Karno alias Bang Doel dan Ramzi.

Bang Doel menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Pramono Anung. Adapun Ramzi menjadi Wakil Bupati Cianjur bersama Wahyu.

Dalam memimpin daerah masing-masing, mereka akan didukung pendanaan dari negara. Para kepala dan wakil kepala daerah mendapatkan gaji, tunjangan jabatan, hingga dana operasional setiap bulan.

Berapa gaji Bang Doel, Ramzi, dan kepala daerah lainnya?

Jawabannya ada di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2000. Gaji pokok diatur dalam pasal 4 PP tersebut.

Pasal itu mengatur gaji pokok gubernur Rp3 juta per bulan. Wakil gubernur seperti Bang Doel menerima Rp2,4 juta per bulan.

Wali kota atau bupati mendapatkan gaji pokok Rp2,1 juta per bulan. Sementara itu, wakil wali kota atau wakil bupati seperti Ramzi menerima Rp1,8 juta per bulan.

Selain gaji pokok, kepala dan wakil kepala daerah berhak menerima tunjangan jabatan setiap bulan. Besaran tunjangan diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001.

Pasal 1 ayat (2) keppres itu menyebut tunjangan jabatan gubernur Rp5,4 juta dan wakil gubernur Rp4,32 juta. Wali kota dan bupati mendapatkan tunjangan jabatan Rp3,78 juta, sedangkan wakilnya menerima Rp3,24 juta.

Kerja para kepala daerah juga didukung pendanaan melalui biaya operasional. Hal itu diatur melalui PP Nomor 109 Tahun 2020.

Biaya operasional terdiri dari biaya rumah tangga, pembelian inventaris rumah jabatan, pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan kesehatan, perjalanan dinas, pakaian dinas, hingga biaya penunjang operasional.

Pasal 9 PP Nomor 109 Tahun 2020 menyebut jumlah biaya penunjang operasional berbeda-beda di setiap daerah berdasarkan jumlah pendapatan asli daerah (PAD) sebagai berikut:

Gubernur dan wakil gubernur

  • PAD Rp0-Rp15 miliar: Rp150 juta hingga 1,75 persen dari total PAD
  • PAD Rp15 miliar-Rp 50 miliar: Rp262,5 juta hingga 1 persen dari total PAD
  • PAD Rp50 miliar-Rp 100 miliar: Rp 500 juta hingga 0,75 persen dari total PAD
  • PAD Rp100 miliar-Rp250 miliar: Rp750 juta hingga 0,40 persen dari total PAD
  • PAD Rp250 miliat-Rp500 miliar Rp1 miliar hingga 0,25 persen dari total PAD
  • PAD di atas Rp 500 miliar paling rendah Rp1,25 miliar dan paling tinggi sebesar 0,15 persen dari total PAD

Wali kota-wakil wali kota dan bupati-wakil bupati

  • PAD Rp0-Rp5 miliar: Rp125 juta hingga 3 persen dari total PAD
  • PAD Rp5 miliar-Rp10 miliar: Rp150 juta hingga 2 persen dari total PAD
  • PAD Rp10 miliar-Rp20 miliar: Rp200 juta hingga 1,5 persen dari total PAD
  • PAD Rp20 miliar-Rp50 miliar: Rp300 juta hingga 0,8 persen dari total PAD
  • PAD Rp50 miliar-Rp150 miliar: Rp400 juta hingga 0,4 persen dari total PAD
  • PAD di atas Rp150 miliar: Rp600 juta hingga 0,15 persen dari total PAD


Profil PT Sanken Yang Akan Tutup Pabriknya Di Cikarang

 Pabrik Sanken di Cikarang, Jawa Barat, akan tutup per Juni 2025. Banyak mengira pabrik ini adalah fasilitas produksi peralatan elektronik rumah tangga seperti mesin cuci, AC hingga kulkas, padahal bukan.

Ada dua perusahaan bernama Sanken di Tanah Air, yakni PT Sanken Indonesia dan PT Sanken Argadwija. Karena kesamaan nama perusahaan ini, masyarakat bingung untuk membedakannya.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menjelaskan pabrik Sanken di Cikarang, Jawa Barat, yang tutup per Juni 2025 bukanlah perusahaan yang memproduksi peralatan elektronik rumah tangga seperti mesin cuci, AC hingga kulkas.

Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kemenperin Ronggolawe Sahuri menyebut pabrik di Cikarang yang akan tutup adalah milik PT Sanken Indonesia.

Ia menegaskan PT Sanken Indonesia tidak ada hubungannya dengan PT Sanken Argadwija yang berlokasi di Tangerang, Banten, serta memproduksi kulkas cs.

Ronggolawe mengatakan produk PT Sanken Indonesia di Cikarang adalah barang industri peralatan listrik seperti Switch Mode Power Supply (SMPS) dan transformer.

"Produk yang dihasilkan diekspor sebesar 40 persen. Sisanya dijual di dalam negeri," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (20/2).

Berdasarkan data Kemenperin, PT Sanken Indonesia adalah perusahaan yang 100 persen modalnya berasal dari hasil penanaman modal asing (PMA).

PT Sanken Indonesia adalah anak perusahaan Sanken Electric Co Ltd asal Jepang. Sang induk usaha memproduksi peralatan dan komponen listrik.

Sanken Electric Jepang didirikan pada 1946. Di awal pendirian, dulu namanya Toho Sanken Electric Co Ltd. Namanya diubah menjadi Sanken Electric pada Juni 1962.

Perusahaan itupun berkembang dan berekspansi ke luar negeri, termasuk ke Indonesia. Sanken Electrik masuk ke Indonesia pada 1997 dengan bendera PT Sanken Indonesia.

Pabrik milik Sanken Indonesia dibangun di Kawasan Industri MM2100, Block GG-8, Jalan Jawa, Jatiwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat.

Alasan PT Sanken Indonesia menutup pabrik di Cikarang pada Juni 2025 diungkap oleh Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta.

Menurutnya, pabrik tersebut memang secara bertahap menurun tingkat produksinya. Pada 2024, utilitas pabrik itu hanya 14 persen.

Setia mengatakan penutupan Sanken di MM2100 Cikarang merupakan permintaan langsung dari induk perusahaan di Jepang. Sebab, induk usaha akan mengubah basis produksi menjadi semikonduktor.

"Karena permintaan dari mother company (perusahaan induk) di Jepang untuk menutup line produksi di Indonesia yang untuk nanti akan dipindahkan ke Jepang untuk menjadi semikonduktor di Jepang," katanya ditemui di Jakarta, Rabu (19/2) dikutip Antara.

Perbandingan Gaji UMp Jakarta Dengan Bodetabek

 Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2025 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Lantas, berapa gaji UMP Jakarta tahun ini dan bandingannya dengan daerah lain?

Pemerintah telah menetapkan dan mengumumkan kenaikan UMP 2025 di Indonesia dengan besaran yang bervariasi.

Kenaikan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.

Melalui beleid tersebut, pemerintah menetapkan nilai kenaikan UMP dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2025 sebesar 6,5 persen dari tahun lalu.

Adapun gaji UMP Jakarta 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp329.380 atau 6,5 persen dibandingkan UMP tahun sebelumnya yang berada di angka Rp5.067.381.

Dengan demikian, gaji UMP Jakarta tahun ini adalah Rp5.396.761.

Putusan besaran UMP Jakarta ini mengikuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Ketenagakerjaan yang mengusulkan kenaikan rata-rata upah minimum nasional 2025 sebesar 6,5 persen.

Perbandingan upah minimum Jakarta 2025 dengan daerah penyangga

UMP Jakarta 2025 tergolong lebih tinggi dibandingkan beberapa daerah di sekitarnya. Berikut perbandingan upah minimum 2025 di wilayah Jabodetabek.

  • UMP DKI Jakarta: Rp5.396.791
  • UMK Kota Bekasi: Rp5.690.752
  • UMK Kabupaten Bekasi: Rp5.558.514
  • UMK Kota Depok: Rp 5.195.720
  • UMK Kota Bogor: Rp 5.126.897
  • UMK Kota Tangerang: Rp5.069.708
  • UMK Kota Tangerang Selatan: Rp4.974.392
  • UMK Kabupaten Tangerang: Rp4.901.117
  • UMK Kabupaten Bogor: Rp4.877.211.

Demikian besaran UMP Jakarta 2025. Beda besaran UMP dan UMK ini dipengaruhi oleh inflasi, pertumbuhan ekonomi, rata-rata konsumsi per kapita, hingga banyaknya masyarakat yang bekerja.

Tuesday, February 18, 2025

UU Minerba Baru Yang Selesai Dalam 1 Bulan Izinkan Ormas dan UMKM Untuk Kelola Tambang

 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (RUU Minerba) pada Selasa (18/2) hari ini. Pembahasan berlangsung kurang dari sebulan meskipun diwarnai kontroversi.

Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna ke-13 masa sidang II 2024-2025. Sebanyak 311 orang anggota dari delapan fraksi menghadiri rapat tersebut.

Tak Sampai Sebulan Disahkan

Pembahasan RUU Minerba tak sampai sebulan. RUU ini pertama kali diusulkan oleh Badan Legislasi (Baleg) pada 20 Januari 2025.

Hanya butuh tiga hari sampai RUU tersebut disetujui sebagai inisiatif DPR. Saat itu, persetujuan diberikan melalui rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Pada 12 Februari, Baleg membentuk Panja RUU Minerba. Panja itu membahas daftar inventaris masalah (DIM) RUU Minerba pada 12-15 Februari.

Setelah itu, Baleg membentuk tim perumus dan tim sinkronisasi. RUU Minerba pun disepakati untuk dibawa ke paripurna pada rapat Baleg

Skema Izin Tambang Berubah

Salah satu poin kontroversial di RUU Minerba adalah perubahan skema untuk pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) ataupun Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

Pada aturan sebelumnya, pemberian IUP sepenuhnya dilakukan melalui lelang. RUU Minerba menerapkan skema prioritas melalui mekanisme lelang.

"Pemberian mekanisme lelangnya tetap, tetapi juga sekaligus ada pemberian dengan cara prioritas," ujar Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2).

Ormas dan UMKM Bisa Kelola Tambang

RUU Minerba memperbolehkan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan; usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); hingga koperasi untuk mengelola tambang.

Pada aturan sebelumnya, ormas hanya bisa mengelola eks lahan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B). RUU Minerba membuka peluang ormas mengelola selain wilayah eks-PKP-2B.

Pengelolaan tambang oleh koperasi dan UMKM baru diatur RUU Minerba. Mereka boleh mengelola tambang yang berada di wilayah masing-masing.

"Nah, UMKM ini adalah UMKM daerah. Contoh, dia di Kalimantan Timur, wilayahnya yang mengajukan UMKM-nya itu, harus UMKM orang Kalimantan Timur yang ada di kabupaten itu. Supaya apa? Pemerataan," ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Dia menambahkan, "Selama ini kan nggak merata. Jujur dalam berbagai kesempatan saya katakan bahwa IUP ini lebih banyak dimiliki kantornya berada di Jakarta. Nah ini kita mau kembalikan."

Kampus Batal Kelola Tambang

Selama pembahasan, RUU Minerba dikritik karena memperbolehkan kampus mengelola tambang. Publik mengkhawatirkan aturan itu membuat kampus bisa ditekan pemerintah dengan iming-iming izin tambang.

Aturan itu tak jadi dimasukkan ke dalam RUU Minerba. Aturan itu hanya mewajibkan pelibatan perguruan tinggi oleh perusahaan-perusahaan pengelola tambang.

Bahlil menyebut BUMN, BUMD, dan badan usaha yang ingin mendapatkan izin kelola tambang harus mau memberikan sebagian keuntungannya untuk kampus. Dana itu digunakan untuk mendanai riset perguruan tinggi yang ada di wilayah pertambangan.

"Pemberian pendanaan bagi perguruan tinggi dari sebagian keuntungan pengelolaan WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta, dalam rangka meningkatkan kemandirian, layanan pendidikan, dan keunggulan Perguruan Tinggi," ujarnya.

Setelah Pembentukan Danatara ... Seruan Tarik Uang Massal Dari Bank BUMN Viral

 Media sosial dihebohkan dengan seruan tarik uang tabungan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau Bank BUMN. Hal ini berkaitan dengan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara).

Diketahui, BP Danantara akan mengelola penghematan anggaran dari Kementerian/Lembaga dan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemberitaan mengenai Danantara ini menimbulkan banyak respons dari masyarakat, salah satunya khawatir Danantara akan berkahir seperti kasus 1 MDB yang heboh di Malaysia

Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara. Luhut mengatakan pembentukan Danantara sangat strategis. Dia menyebut, Danantara akan membuat perusahaan atau BUMN yang tergabung lebih efisien dan transparan.

"Danantara menurut saya suatu keputusan yang sangat startegis, karena mereka bisa bisa join venture sehingga bisa membuat perusahaan-perusahaan itu bisa lebih efisien, lebih transparan. Kita bisa lihat dengan jelas dan bagus," usai menghadiri Indonesia Economic Summit 2025, di Shangri La, Jakarta

Dalam pidatonya di Indonesia Economic Summit 2025, Luhut meyakini Danantara merupakan cara yang sangat strategis dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Apalagi Prabowo menempatkan orang hebat dalam badan tersebut.

"Semua perusahaan milik negara yang kita miliki saat ini akan transparan, akan efisien, karena manajemennya dapat mereka bawa dari mana saja. Jadi kita akan lihat, misalnya, bandara dan pelabuhan seperti Tanjung Priok dan juga dapat kita kelola oleh orang-orang profesional," terangnya.

Luhut juga yakin, melalui Danantara, posisi Indonesia akan lebih baik. Dia pun meminta warga Indonesia dan asing mendukung pembentukan badan tersebut.

"Saya hanya ingin memohon kepada kita semua, Indonesia, di sini, dan juga orang asing, berikan waktu bagi mereka untuk berkonsolidasi, karena ini bukan solusi yang bisa dilakukan dalam waktu semalam. Tetapi yang saya pahami saat ini tentang danantara, ini adalah suatu hal hal yang sangat besar. Banyak orang terkejut dengan danantara," terang Luhut.

Rencana Prabowo untuk Danantara

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan melanjutkan pemangkasan anggaran hingga tiga tahap. Total anggaran yang dihemat dari tiga tahap tersebut mencapai Rp 750 triliun.

Pemangkasan tahap pertama yang dilakukan saat ini Rp 300 triliun dan tahap kedua ditargetkan Rp 308 triliun. Penghematan lainnya akan dilakukan melalui dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia mengatakan dari dividen BUMN tersebut terkumpul Rp 300 triliun, Rp 100 triliun di antaranya akan dikembalikan untuk modal kerja.

Secara keseluruhan, Prabowo mengatakan penghematan anggaran mencapai Rp 750 triliun. Hasil dari penghematan tersebut akan diinvestasikan ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Sisanya kita berati kita akan punya US$ 20 miliar (Rp 324,3 triliun dengan kurs Rp 16.200) ini tidak akan kita pakai, kita serahkan ke Danantara untuk diinvestasikan," katanya dalam pidatonya di acara Puncak Perayaan HUT Ke-17 Partai Gerinda yang dipantau secara daring melalui YouTube Gerindra TV

Friday, February 7, 2025

Alat Musik Konser Maroon 5 Di Indonesia Bebas Pajak dan Bea Masuk

 Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan peralatan konser Maroon 5 di Indonesia pada Sabtu lalu bebas pajak dan bea masuk.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo mengatakan pembebasan pajak impor dan bea masuk diberikan melalui skema ATA Carnet.

ATA Carnet merupakan dokumen kepabeanan internasional yang diterima sebagai pemberitahuan pabean dan mencakup jaminan yang berlaku secara internasional.

"Fasilitas ini memungkinkan impor dan ekspor barang sementara tanpa dikenakan bea masuk dan pajak impor dalam rangka kegiatan tertentu, termasuk konser musik internasional. Dengan adanya ATA Carnet, maka peralatan konser yang dibawa dari luar negeri dapat masuk dan keluar Indonesia secara lebih efisien," kata Budi dalam keterangan tertulis,

Meskipun dengan skema ATA Carnet, sambung Budi, barang keperluan konser Maroon 5 tetap dilakukan pemeriksaan fisik oleh Bea Cukai yang kali ini dilakukan oleh Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Soekarno-Hatta.

Sesuai ketentuan yang berlaku, proses ini dilakukan Bea Cukai untuk menguji kesesuaian dan keberadaan fisik barang serta sesuai saat akan dikeluarkan kembali setelah acara berakhir.

Budi mengatakan pemanfaatan ATA Carnet menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap acara internasional yang diselenggarakan di Indonesia. Dengan mekanisme ini, maka kelancaran logistik acara dapat lebih terjamin, dan memungkinkan para penyelenggara mengimpor peralatan tanpa dikenakan bea masuk atau pajak impor.

Sebagai salah satu metode pemasukan sementara barang ke Indonesia, sambung Budi, ATA Carnet telah diterima di 78 negara di seluruh dunia. Fasilitas ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai sektor, seperti pameran, produksi film, arsitektur, olahraga, seni pertunjukan, serta tur grup musik internasional.

"Tentunya hal ini sangat mendukung pertumbuhan sektor kreatif serta mendorong perekonomian lokal melalui peningkatan kunjungan wisata," ujar Budi.

Budi berharap dengan penerapan ATA Carnet pada peralatan konser Maroon 5, diharapkan kesadaran masyarakat dan pelaku industri terhadap skema tersebut semakin meningkat.

"Mekanisme ini tidak hanya mempermudah proses bagi penyelenggara acara, tetapi juga berperan dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi utama untuk berbagai kegiatan internasional," katanya.


Cadangan Devisa Indonesia Naik 156,1 Milyar Bulan Januari 2025

 Bank Indonesia melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Januari 2025 tembus US$156,1 miliar. 

Cadangan itu meningkat dibandingkan posisi akhir Desember 2024 yang US$155,7 miliar.

BI dalam keterangan resminya yang dikeluarkan Jumat ini menyebut kenaikan posisi cadangan devisa tersebut ditopang beberapa sumber.

Pertama, penerbitan global bond pemerintah. Kedua, penerimaan pajak dan jasa.

Topangan itu terjadi di tengah kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah dan berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global.

Dengan posisi itu, BI menyatakan cadangan devisa Indonesia cukup aman karena setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor atau 6,5 bulan impor.

Posisi juga aman untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah.

"Serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso.

Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Menko Airlangga Hartarto Tolak Naik Angkutan Umum Ke Kantor

 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berkelakar saat ditantang naik transportasi umum.

Ia bercanda ogah naik kendaraan umum sebelum ada stasiun mass rapid transit (MRT) berhenti tepat di depan kantornya. Sejauh ini, memang tidak ada moda tersebut di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

"Soalnya MRT gak ada berhenti tuh di depan situ (Kantor Kemenko Perekonomian)," kelakar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat.

"Saya mau naik MRT kalau berhenti di depan situ (Kantor Kemenko Perekonomian)," sambungnya dibarengi tawa.

Menko Airlangga mengatakan dirinya akan menunggu sampai pembangunan MRT fase dua rampung. Setelah itu, ia memberi sinyal siap menerima tantangan menaiki transportasi umum ketika bertugas sebagai pejabat publik.

Tantangan pejabat negara naik kendaraan publik dikemukakan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).

Usul ini muncul buntut sorotan terkait fasilitas pengawalan arogan atas mobil para pejabat.

"Semestinya, pejabat negara membiasakan menggunakan angkutan umum, minimal sekali seminggu. Dengan bercampur dengan masyarakat umum akan mengetahui kondisi sebenarnya kehidupan masyarakat," ucap Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Djoko Setijowarno dalam keterangannya.

Perang Dagang Amerika Vs China Jilid Dua Dimulai ... Indonesia Akan Kena Dampak

 Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani perintah kenaikan tarif impor terhadap Kanada, Meksiko, dan China. Kondisi ini dinilai akan memberikan dampak secara tidak langsung terhadap ekonomi Indonesia. Apa dampaknya?

Ekonom senior INDEF Tauhid Ahmad menjelaskan, imbas perang dagang ini komoditas ekspor China berpotensi tidak akan diterima di sejumlah negara maju, termasuk AS. Akibatnya, Negeri Tirai Bambu itu harus mencari pasar baru di negara-negara berkembang.

Menurutnya salah satu negara yang paling berpotensi menjadi sasaran pasar ekspor produk China adalah Indonesia. Jika itu benar terjadi, Tauhid mengatakan Indonesia bisa kebanjiran sejumlah komoditas impor.

Parahnya, menurut Tauhid, China tidak akan segan-segan menjual produksi mereka dengan harga yang sangat murah. Akibatnya produksi dalam negeri akan kalah saing.

"Ketika trade war, tentu terutama China yang akan banyak korban, itu dia akan mengeksplorasi banyak negara-negara berkembang yang produknya itu akan kalah punya daya saing," kata Tauhid dalam acara Outlook Ekonomi DPR dipersembahkan oleh Komisi XI DPR RI bersama detikcom dan didukung oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Jakarta.

"Bayangkan misalnya dia punya 100 juta ton besi baja, itu kalau di Amerika ditolak, di Meksiko ditolak, larinya ke kita dengan harga yang sangat murah," sambungnya.

Menurutnya, untuk mengatasi permasalahan ini pemerintah bisa memperkuat kebijakan anti-dumping. Begitu juga dengan upaya pengetatan impor ilegal oleh lembaga terkait seperti Bea Cukai.

"Nah apakah kita siap memperkuat kebijakan anti-dumping atau produk lain? Saya kira sisi itu yang kemudian kita perkuat ya, dari sisi perdagangan," ucapnya.

"Bagaimana kemudian Bea Cukai juga berperan yang kemudian, ya semi-semi katakan legal ataupun ilegal ini, seringkali masuk dalam arus jasa atau rangkai nilai yang masuk dalam kehidupan sosial," tambah Tauhid lagi.

Konsumsi Masyarakat Tahun 2024 Naik Walaupun Ekonomi Melambat

 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi sebesar 54,04% terhadap pertumbuhan ekonomi 2024 dan tumbuh 4,94%. Pertumbuhan ini lebih baik jika dibandingkan 2023 yang tumbuh 4,82%. Namun konsumsi rumah tangga RI ini dinilai masih rendah.

Ekonom senior INDEF Tauhid Ahmad berpendapat, pertumbuhan konsumsi rumah tangga di bawah 5% ini mencerminkan daya beli masyarakat Indonesia masih lemah.

"Kalau kita lihat, mengacu ke laporannya BPS, konsumsi rumah tangga kita belum bisa tembus di atas 5%" kata Tauhid dalam acara Outlook Ekonomi DPR dipersembahkan oleh Komisi XI DPR RI bersama detikcom dan didukung oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Jakarta.

Tauhid berpendapat untuk bisa menaikkan konsumsi masyarakat ini, pemerintah harus menggenjot sektor-sektor riil. Sebab sektor inilah yang bisa secara langsung meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga daya beli bisa ikut meningkat.

"Saya kira ini yang kemudian menjadi poin bagaimana pendekatan lain yang kemudian bisa meningkatkan daya beli. Daya beli ini yang perlu tadi mungkin disampaikan Pak CT (Chairul Tanjung), sektor riil ini yang seharusnya bisa bekerja," terangnya.

"Kita bersyukur memang ini ada upaya efisiensi (anggaran K/L), cuma kan alokasi ke sektor riil-nya ini belum disampaikan. Baru kita efisiensi ya. Memang sudah ada buat makan berisi gratis, tapi kalau nilainya hanya segitu, rasanya buat sektor riil belum tumbuh lebih besar," sambung Tauhid.

Tauhid mencontohkan pemerintah bisa memberikan bantuan atau tambahan insentif untuk sektor industri dalam negeri yang saat ini masih dalam tekanan. Contohnya industri tekstil dan alas kaki ataupun sektor padat karya lainnya.

"Misalnya apa, untuk industri atau untuk apa yang kemudian bisa menumbuhkan lapangan pekerjaan baru atau pendapatan. Ini yang kemudian mungkin bisa dikeluarkan kebijakan-kebijakan baru dari yang sudah ada," terang Tauhid.

"Memang kemarin sudah ada paket insentif, tapi rasanya masih kurang untuk mendorong daya beli masyarakat tumbuh, terutama di menengah bawah. Apalagi bagi beberapa industri yang sekarang ini layoff. Tekstil kemudian alas kaki dan sebagainya," jelasnya lagi.

Belum lagi sejumlah sektor padat karya ini diperkirakan akan semakin tertekan imbas perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan sejumlah negara seperti Kanada, Meksiko, dan China. Membuat dorongan di sektor riil ini menjadi semakin penting untuk dilakukan.

"Ini harus dibangkitkan lagi yang kemudian bisa (daya beli) tumbuh begitu. Jadi saya kira itu yang perlu dilakukan ya. Mungkin melalui mitra kerjanya, Komisi XI dengan pemerintah bagaimana ini bisa memperkuat pertumbuhan ya," jelas Tauhid.

Secara terpisah, sebelumnya Founder & Chairman CT Corp Chairul Tanjung menilai sektor riil perlu lebih diikutsertakan dalam bauran kebijakan ekonomi nasional. Terutama jika pemerintah saat ini benar-benar ingin mengejar target Indonesia Emas 2045.

"Akan bagus kalau bauran kebijakan itu juga mengikutsertakan sektor riil. Jadi bauran kebijakan antara fiskal, moneter dan sektor riil inilah yang bisa membuat orkestrasi Indonesia menuju era emas 2045," ujar CT.

Pria yang akrab disapa CT ini mengungkapkan bahwa keikutsertaan sektor riil tersebut perlu dilakukan lantaran selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih banyak didorong oleh sektor rill dan investasi. Sementara itu, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025 hanya berkontribusi sebanyak 6-8%.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2024 Melambat

 Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 masih loyo. Hal ini terlihat dari realisasi ekonomi Indonesia sepanjang 2024 yang tumbuh 5,03%, melambat jika dibandingkan 2023 sebesar 5,05%.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,03% berdasarkan perhitungan kuartal I hingga IV 2024. Sementara secara year on year atau triwulan IV-2024 dibandingkan dengan triwulan IV-2023 tumbuh 5,02%, jika dibandingkan dengan triwulan III-2024 tumbuh 0,53%.

"Secara akumulatif atau c to c, ekonomi Indonesia pada 2024 tumbuh sebesar 5,03%" kata Amalia dalam konferensi pers, Rabu kemarin.

Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto pada triwulan IV 2024 atas dasar harga berlaku adalah Rp 5.674,9 triliun dan atas dasar harga konstan sebesar Rp 3.296,7 triliun. Dari sisi pengeluaran, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia berasal dari konsumsi rumah tangga yang memberikan kontribusi sebesar 54,04% dan tumbuh 4,94%. Pertumbuhan ini lebih baik jika dibandingkan 2023 yang tumbuh 4,82%.

"Jika dilihat dari sumber pertumbuhan sepanjang 2024, konsumsi rumah tangga memberikan sumber pertumbuhan terbesar sepanjang 2024 yaitu 2,60%" kata Amalia.

Amalia menjelaskan, konsumsi rumah tangga tumbuh seiring meningkatnya aktivitas dan mobilitas rumah tangga. Kelompok konsumsi yang tumbuh paling tinggi yakni transportasi dan komunikasi yang tumbuh 6,56%, serta restoran dan hotel yang tumbuh 6,53%.

"Mobilitas masyarakat yang meningkat menyebabkan kebutuhan konsumsi terhadap transportasi dan komunikasi juga meningkat. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah penumpang angkutan rel, laut dan udara. Komponen berikutnya dari konsumsi rumah tangga yang meningkat tinggi adalah restoran dan hotel. Hal ini seiring dengan meningkatnya kegiatan wisata selama akhir tahun, terutama saat libur sekolah dan libur hari besar keagamaan nasional," jelas Amalia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan akan ada stimulus untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,2% di 2025. Mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2024 hanya 5,03%, melambat dibandingkan 2023 yang tumbuh 5,05%.

"Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi di 2025, pemerintah terus menyiapkan berbagai kebijakan pendorong ekonomi pada kuartal I-2025. Kebijakan tersebut merupakan program Asta Cita Bapak Presiden Prabowo," kata Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta.

Airlangga membeberkan kebijakan tersebut mencakup diskon tiket pesawat, diskon tarif jalan tol, stabilitas harga pangan, hingga penyelenggaraan Hari Belanja Nasional (Harbolnas) 2025 dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

"Program di Ramadhan Idul Fitri ini antara lain diskon harga tiket pesawat, pelaksanaan Harbolnas di 2025, kemudian belanja di Indonesia saja, diskon tarif tol dan stabilisasi harga pangan," beber Airlangga.

Selain itu, paket stimulus yang sedang berjalan di kuartal I-2025 seperti bantuan pangan beras, diskon tarif listrik 50% selama Januari-Februari disebut akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di 2025. Ditambah adanya pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Demikian pula dilanjutkannya dengan PPN Ditanggung Pemerintah terhadap pembelian properti, otomotif sektor electric vehicle, maupun yang terkait dengan hybrid dan juga motor. Kemudian juga PPh DTP untuk sektor padat karya dengan gaji Rp 10 juta per bulan yang ditanggung oleh pemerintah," imbuhnya.

Meskipun realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat dibandingkan 2023, Airlangga menyebut capaiannya masih lebih tinggi dibandingkan beberapa negara ASEAN lainnya.

"Indonesia masih mencapai pertumbuhan sebesar 5,02% secara year on year. Ini masih lebih tinggi dibandingkan peer country di ASEAN. Seperti Singapura di 4,3% dan Malaysia 4,8%, juga seperti Arab Saudi yang masih 4,4%" tutur Airlangga.

Syarat Karyawan Gaji Dibawah 10 Juta Mendapatkan Bebas Pajak PPh

 Pemerintah resmi menerbitkan aturan yang mengatur Pajak Penghasilan (PPh) 21 ditanggung pemerintah bagi pekerja di sektor padat karya dengan gaji hingga Rp 10 juta. Jangka waktu pemberian insentif ini diberikan untuk masa pajak Januari-Desember 2025.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK)) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah. Kebijakan ini merupakan salah satu paket stimulus ekonomi yang sudah diumumkan pemerintah sebagai upaya menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat.

"Untuk menjaga keberlangsungan daya beli masyarakat dan menjalankan fungsi stabilisasi ekonomi dan sosial, telah ditetapkan paket stimulus ekonomi sebagai upaya pemerintah dalam menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat antara lain dengan pemberian fasilitas fiskal berupa pajak ditanggung pemerintah," tulis pertimbangan aturan tersebut, dikutip.

Dalam Pasal 3 dibeberkan, pemerintah akan menanggung PPh 21 pekerja pada bidang industri alas kaki; tekstil dan pakaian jadi; furnitur; atau kulit dan barang dari kulit. Selain itu, memiliki kode klasifikasi lapangan usaha utama yang tercantum pada basis data dalam administrasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (tercantum dalam lampiran huruf A PMK 10/2025).

"Pajak Penghasilan Pasal 21 atas seluruh penghasilan bruto dalam tahun 2025 yang diterima atau diperoleh pegawai tertentu dari Pemberi Kerja dengan kriteria tertentu diberikan insentif Pajak Penghasilan ditanggung pemerintah," tulis Pasal 2.

Status pegawai yang bisa mendapatkan insentif ini adalah Pegawai Tetap dan/atau Pegawai Tidak Tetap dengan kriteria tertentu. Berikut daftarnya:

A. Kriteria Pegawai Tetap Tertentu

1. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta telah terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

2. Menerima atau memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur tidak lebih dari Rp 10.000.000 pada masa pajak Januari 2025, untuk pegawai yang mulai bekerja sebelum Januari 2025; atau masa pajak bulan pertama bekerja, untuk pegawai yang baru bekerja pada tahun 2025.

3. Tidak menerima insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

B. Kriteria Pegawai Tidak Tetap Tertentu

1. Memiliki NPWP dan/atau NIK yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta telah terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

2. Menerima upah dengan jumlah rata-rata 1 hari tidak lebih dari Rp 500.000 dalam hal upah diterima atau diperoleh secara harian, mingguan, satuan atau borongan; atau tidak lebih dari Rp 10.000.000 dalam hal upah diterima atau diperoleh secara bulanan.

3. Tidak menerima insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.