Bukalapak Masih Mencatatkan Rugi Bersih Rp 766 Milyar

PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) telah mengeluarkan laporan keuangannya untuk semester I-2021. Pendapatan meningkat di 6 bulan pertama tahun ini, namun perusahaan masih menderita kerugian. Melansir laporan keuangan perusahaan dalam keterbukaan informasi, Rabu (1/8/2021), di semester I-2021 BUKA mengantongi pendapatan neto Rp 863,62 miliar. Angka itu naik 34,67% dibandingkan periode yang sama di 2020 sebesar Rp 641,28 miliar.

Beban pokok pendapatan Bukalapak meningkat dari Rp 69,47 miliar menjadi Rp 118 miliar. Beban penjualan dan pemasaran juga naik dari Rp 769,13 miliar menjadi 881,73 miliar. Namun beban umum dan administrasi berhasil ditekan dari Rp 850,94 miliar menjadi Rp 659,09 miliar.

Di semester I-2021 Bukalapak juga masih mengalami rugi bersih Rp 766,23 miliar. Meski begitu rugi bersih tersebut mengalami penyusutan dari semester I-2020 sebesar Rp 1 triliun. Dari sisi total aset Bukalapak mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Pada posisi akhir 2020 total aset Bukalapak Rp 2,59 triliun menjadi Rp 4 triliun di akhir Juni 2021.

Meskipun total liabilitas juga ikut naik dari Rp 985,82 miliar di akhir 2020 menjadi Rp 1,02 triliun di akhir Juni 2021.

Setelah PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) berhasil melantai di pasar modal, para e-commerce dan perusahaan teknologi berbasis aplikasi dikabarkan mulai mengantre untuk melakukan IPO di Indonesia. Kabar yang paling baru datang dari Blibli.

Memang euforia saat Bukalapak IPO begitu besar. Namun euforia itu pula yang membuat saham Bukalapak bergejolak. Setelah sempat menguat di beberapa hari awal, saham BUKA terus turun bahkan hingga ke level di bawah harga IPO dan sekarang kembali normal.

Lalu apakah perusahaan sejenis yang akan melakukan IPO akan bernasib sama?

Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Sukarno Alatas meyakini bahwa yang terjadi di saham BUKA beberapa waktu lalu memang tengah dilakukan aksi jual oleh pemegang saham eksisting. Bahkan menurutnya mereka memanfaatkan euforia investor ritel. "Iya asing trus jual sebagai bagian dari exit strategy dalam memanfaatkan minat investor ritel," ucapnya kepada detikcom, Selasa (31/8/2021).

Dia mengatakan, bisa saja hal yang sama kembali terjadi. Sebab dia melihat penurunan saham BUKA sebagian besar akibat keluarnya investor asing. Sehingga banyak yang menduga IPO Bukalapak hanyalah exit strategy dari investor eksisting.

Seperti diketahui saham Blibli sendiri dimiliki oleh GDP Venture, sebuah perusahaan modal ventura punyanya Djarum Group. Meski bukan pihak asing, namun menurutnya bisa saja pemilik saham eksisting hendak keluar atau malah sebaliknya menambah kepemilikan jika valuasinya murah. "Ada banyak kemungkinan yang akan terjadi. Bisa jadi asing mengambil kesempatan exit strategy atau asing bisa tambah jika penilaiannya calon emiten ini valuasinya murah dan dinilai memiliki prospek," terangnya.

Namun yang pasti menurut Sukarno, dengan jumlah emisi yang besar seperti yang ada di Bukalapak, akan dibutuhkan modal yang besar pula untuk menjaga kenaikan harga sahamnya di pasar nanti. "Ditambah lagi banyak kepentingan atau banyak perbedaan pandangan terkait kapan waktu jual dan beli jadi sangat sulit untuk kita memperkirakan ke depannya," ucapnya.

Sementara SVP Research Kanaka Hita Solvera Janson Nasrial lebih melihat dari prospek e-commerce di Indonesia yang masih sangat besar. Mengingat size digital ekonomi Indonesia pada 2025 disebut-sebut bisa tumbuh ke US$ 150 miliar dan transaksi digital tumbuh ke US$ 1,2 triliun untuk wilayah ASEAN.

"Namun itu semua tergantung kepada ekosistem dari perusahaan e-commerce tersebut. GoTo, Bukalapak, Blibli yang sangat luar biasa ekosistemnya dan menghasilkan multiplier ekonomi efek toward Indonesia economy," ucapnya.

Memang perusahaan teknologi seperti itu masih identik dengan bakar uang. Namun jika mereka memiliki amunisi hal itu tetap bisa dilakukan hingga mereka bisa mencapai titik impasnya. "Merger Tokopedia dan Gojek nilainya juga luar biasa, US$ 18 miliar. IPO BUKA juga US$ 1,5 miliar. Dari total kedua transaksi tersebut dan itu jelas-jelas dibelakangnya investor asing kok. So prospek IPO perusahaan berbasis teknologi akan semakin ramai ke depan. Apalagi likuiditas juga masih melimpah ruah," tutupnya.

Adidas Jual Reebok Sebesar Rp 35,96 Triliun

 Adidas akan menjual Reebok ke perusahaan asal Amerika Serikat, Authentic Brands Group senilai US$2,5 miliar atau setara Rp35,96 triliun (asumsi kurs Rp14.385 per dolar AS). Perusahaan pakaian olahraga asal Jerman tersebut membeli Reebok pada 2006. Namun, sejak awal 2021 sudah mengumumkan menjual Reebok karena kondisi keuangan perusahaan.

Lepasnya unit bisnis Reebok merupakan bagian dari rencana lima tahun grup Bavaria untuk meningkatkan pendapatan dan profitabilitas. "Reebok telah menjadi bagian berharga dari Adidas, dan kami berterima kasih atas kontribusi merek dan tim di baliknya untuk perusahaan kami," kata CEO Adidas Kasper Rorsted dikutip dari AFP, Jumat (13/8).

Rorsted mengungkap dengan perubahan kepemilikan ini, perusahaan yakin merek Reebok bisa sukses jangka panjang. Authentic Brands Group memiliki sejumlah merek terkenal termasuk ritel fashion JCPenney, Forever21 dan Brooks Brothers, serta publikasi Sports Illustrated. "Suatu kehormatan untuk dipercaya membawa warisan Reebok ke depan. Kami berharap dapat bekerja sama dengan tim Reebok untuk membangun kesuksesan merek ini," kata CEO Authentic Brands Group Jamie Salter.

Adidas mengakuisisi Reebok yang berbasis di Boston pada 2006 seharga US$3,8 miliar dengan tujuan memperkuat persaingan dengan Nike. Perusahaan mengungkap penjualan Reebok tidak berdampak pada prospek keuangan Adidas di tahun mendatang.

Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi Semu Berbasis Hutang

 Indonesia resmi memasuki usia ke-76 tahun Selasa (17/8) depan. Artinya, Indonesia sudah merdeka selama lebih dari 7 dekade. Meski sudah merdeka, Indonesia masih 'terjajah' dari sisi keuangan negara. Pasalnya, utang selalu naik setiap tahun dan kian menumpuk dalam setahun terakhir akibat pandemi corona.

Memang, kalau dilihat, belenggu jajahan utang sudah dialami sejak sejak awal kemerdekaan. Tapi, utang melesat tajam dalam 10 tahun terakhir. Pada periode itu, utang Indonesia naik sekitar Rp4.000 triliun. Mengutip data Kementerian Keuangan, utang negara sudah tembus Rp6.554,56 triliun per Juni 2021.

Utang tersebut melonjak Rp4.746 triliun lebih bila dibandingkan 2011 lalu yang masihRp1.808,95 triliun. Jika dihitung secara kasar, rata-rata utang Indonesia naik ratusan triliun setiap tahun. Misalnya dari Rp3.995 triliun pada 2017 menjadi Rp4.418 triliun pada 2018.

Lalu, utang naik lagi menjadi Rp4.779 triliun pada 2019. Selanjutnya, jumlah utang melonjak Rp1.295 triliun menjadi Rp6.074 triliun pada 2020. Lonjakan utang  belakangan ini terjadi karena pemerintah butuh banyak dana dalam menangani pandemi covid-19. Kenaikan pun terus terjadi hingga Juni 2021.

Karena pandemi itu, rasio utang negara terhadap produk domestik bruto (PDB) pun tembus 41,35 persen pada Juni 2021. Angkanya semakin mendekati batas aman rasio utang sebesar 60 terhadap PDB.

Aturan terkait utang negara ini tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Salah satu komponen utang yang naik adalah utang luar negeri (ULN) Indonesia. Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan ULN pemerintah naik 5,9 persen menjadi US$203,4 miliar per Mei 2021.

Utang beberapanya didapat dari lembaga internasional, salah satunya Bank Dunia (World Bank). Berdasarkan catatan, Bank Dunia mengucurkan total utang hingga US$1,7 miliar pada Juni 2021 lalu. Itu baru utang negara. Belum ditambah utang swasta. Merujuk data BI, ULN swasta tercatat US$208,69 miliar per Mei 2021.

Dulu Pahlawan Devisa, Kini Mengais Rupiah

Angka itu terdiri dari utang dari lembaga keuangan sebesar US$43,13 miliar dan lembaga non keuangan sebesar Rp165,56 miliar. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan utang memang merupakan sesuatu yang tak terhindarkan. Utang diperlukan untuk menjaga stabilitas perekonomian. Di masa covid, utang juga dihimpun untuk menyelamatkan masyarakat yang mengalami tekanan ekonomi akibat pandemi itu. Ia menambahkan sejatinya utang tidak hanya menjerat Indonesia. Bahkan katanya, utang juga dihimpun negara Islam.

Untuk Indonesia, ia menjamin supaya utang tidak menimbulkan masalah, pemerintah akan selalu berupaya untuk melakukan manajemen dengan baik. "Kalau teman-teman yang suka pakai (contoh) negara Islam. Mau (Arab) Saudi, UAE, Qatar, Maroko, Pakistan, Afghanistan, Kazakhstan, you name it," ujar Ani, sapaan akrabnya saat siaran langsung di akun Instagram pribadinya pada pertengahan 2020 lalu.

Merdeka 76 Tahun Tapi 'Jungkir Balik' Cari Kerja

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan tak masalah utang naik jika digunakan untuk penanganan pandemi covid-19. Namun, kenyataannya pemerintah juga menggunakan utang untuk pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan ibu kota negara baru. Hal ini membuat penggunaan utang menjadi tak optimal.

Padahal, pemerintah bisa saja menekan utang jika mau menunda dulu proyek infrastruktur. "Maka sebenarnya sangat dipertanyakan penggunaan utang saat ini yang menurut saya masih ada yang digunakan ke infrastruktur. Pembangunan ibu kota negara baru, kereta api cepat dan sebagainya yang saya rasa saat ini lebih penting untuk penanganan pandemi," ungkap Nailul kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (7/8).

Babak Belur Ekonomi Dihajar 1,5 Tahun Pandemi

Selain itu, pemerintah seharusnya juga bisa menekan utang karena masih memiliki sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA). Sisa dana itu bisa digunakan untuk menutup sebagian kebutuhan pemerintah dalam penanganan pandemi. "Kalau SILPA tinggi tapi kita utang, kan berarti proses penganggaran dan penyerapan APBN kacau. Negara utang di saat sebenarnya masih punya uang. Dampaknya pembayaran bunga lebih tinggi di saat sebenarnya kita tidak perlu utang," papar Nailul.

Tercatat, terdapat SILPA sebesar Rp90 triliun per Mei 2021. Jumlahnya turun dari posisi Mei 2020 yang mencapai Rp178,5 triliun. Ia pun mengingatkan pemerintah bahwa rasio utang sudah mau mendekati ambang batas aman, yakni 60 persen terhadap PDB. Hal ini akan menjadi masalah baru bagi pemerintah jika rasio tembus 60 persen.

"Pasti akan berbahaya jika semakin mendekati 60 persen dan penerimaan negara belum pulih sepenuhnya. Pasti akan menjadi masalah yang serius," terang Nailul. Jadi, kuncinya cuma satu, yakni menggeser (refocusing) anggaran untuk penanganan pandemi covid-19. Beberapa kebutuhan yang tak mendesak bisa ditahan untuk sementara waktu.

"Refocusing anggaran, infrastruktur jangan dulu dikebut, perjalanan dinas dan sebagainya ditahan dulu. Jadi pemerintah memang harus bisa menahan hawa nafsu untuk mengeluarkan uang sembarangan," jelas Nailul. Secara keseluruhan, Nailul memandang sebenarnya negara sah-sah saja jika mau berutang asalkan tetap hati-hati. Selain itu, pemerintah juga harus menyiapkan dana untuk membayar utang tepat waktu.

"Pembayaran juga bisa dianggarkan tanpa utang lagi. Jadi masalah kesiapan, penggunaan, dan alokasi harus matang," katanya.

Perekonomian Indonesia Babak Belur Karena Salah Menangani Pandemi

 Peringatan kemerdekaan RI ke-76 tahun pada 2021 masih diwarnai masalah. Salah satunya, Indonesia belum bisa melepaskan diri dari 'jajahan' pandemi corona. Selama 18 bulan lamanya, virus corona 'menjajah' Indonesia. Penjajahan tak hanya dilakukan dari sisi kesehatan tapi juga ekonomi.

Pandemi berhasil membuat perekonomian Indonesia terguncang. Semua indikator yang mencerminkan kondisi ekonomi makro, mulai dari pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga, inflasi, pengangguran, tingkat kemiskinan, hingga Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur anjlok.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menjelaskan perekonomian pada dasarnya bergantung dari mobilitas penduduk. Sementara, demi menekan penularan virus corona, pemerintah membatasi mobilitas masyarakat, sehingga tak ayal ekonomi terdampak.

Masyarakat juga terpengaruh, sehingga otomatis ekonomi mengalami shock," ujarnya.  Redaksi mengulas kembali kondisi ekonomi makro selama pandemi dari beberapa indikator. Secara garis besar, ekonomi jatuh paling dalam pada kuartal II 2020, bertepatan dengan kemunculan awal pandemi di Indonesia. Selanjutnya, semua indikator pulih secara perlahan hingga kuartal II 2021 ini. Namun, Tauhid melihat ancaman pelemahan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2021 karena PPKM darurat sejak 3 Juli 2021 lalu.

Pertumbuhan Ekonomi

Temuan virus corona pertama di Indonesia diumumkan pada 2 Maret 2020. Tak butuh waktu lama, pandemi menghambat ekonomi pada kuartal I/2020, sehingga hanya tumbuh 2,97 persen (yoy). Padahal, pada periode yang sama tahun sebelumnya, ekonomi melesat 5,07 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan pertumbuhan ekonomi kuartal I/2020 merupakan posisi yang terendah sejak 2001, atau sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. "Bisa kita lihat, tampaknya tidak ada yang kebal dengan covid-19. Jadi covid-19 tidak kenal negara maju berkembang semua kena dampaknya tak terkecuali Indonesia," ujar Kepala BPS saat itu, Suhariyanto.

Struktur Produk Domestik Bruto (PDB) berdasarkan pengeluaran kompak lesu. Konsumsi rumah tangga sebagai komponen dengan sumbangan terbesar pada PDB (58,14 persen), hanya tumbuh 2,84 persen, anjlok dari 5,02 persen di kuartal I 2019.

Struktur PDB menurut lapangan usaha, mayoritas melambat. Dari 17 sektor lapangan usaha, hanya tiga yang menguat meliputi jasa keuangan dan asuransi, informasi dan komunikasi, jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Perlambatan itu hanya sinyal awal. Pada kuartal selanjutnya, pertumbuhan ekonomi 'berdarah' hingga minus 5,32 persen. Ini merupakan kejatuhan paling dalam selama pandemi. Angka ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2019, yakni 5,05 persen.

"Pandemi menimbulkan efek domino dari kesehatan menjadi masalah sosial dan ekonomi. Dampaknya menghantam lapisan masyarakat di rumah tangga sampai korporasi," jelas Suhariyanto saat pengumuman Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2020. Kontraksi ekonomi memang tidak bisa dihindari lantaran pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai 10 April 2020. Pengetatan pembatasan diperpanjang beberapa kali hingga akhirnya dilonggarkan menjadi PSBB transisi pada awal Juni 2020.

Semua kelompok pengeluaran mengalami kontraksi. Konsumsi rumah tangga sebagai penyumbang terbesar pada PDB (57,85 persen) minus 5,51 persen (yoy), berbanding terbalik dengan kuartal II 2019 yang tumbuh 5,18 persen. Sebanyak 10 dari 17 lapangan usaha tercatat minus. Tiga sektor yang terjerembab paling dalam yakni transportasi dan pergudangan minus 30,84 persen (yoy), akomodasi dan makan minum minus 22,02 persen, dan jasa lainnya 12,6 persen.

Melangkah ke kuartal III/2020, RI resmi masuk jurang resesi ekonomi. Kondisi resesi ditandai dengan kontraksi pertumbuhan ekonomi selama dua kuartal berturut-turut. Indonesia mengalami resesi ekonomi bersama sejumlah negara lain di dunia seperti AS, Jerman, Italia, Perancis, Korea Selatan, Malaysia, Thailand, dan lainnya.

Pertumbuhan ekonomi kuartal III/2020 kembali minus 3,49 persen, meski membaik dari tiga bulan sebelumnya. Penopang pemulihan ekonomi sepanjang Juli-Agustus adalah konsumsi pemerintah yang tumbuh 9,76 persen. Seperti diketahui, pemerintah menggelontorkan bantuan melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi masyarakat kurang mampu hingga dunia usaha. Sementara, konsumsi rumah tangga masih kontraksi, 4,04 persen, membaik dari kuartal II, yakni minus 5,51 persen.

Menutup 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi 2,07 persen. Angka ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2019 yakni 5,02 persen. Berdasarkan catatan BPS, ini merupakan pertama kalinya Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi setelah krisis moneter 1998.

Konsumsi rumah tangga belum pulih sepenuhnya karena masih minus 2,63 persen. Berbanding terbalik dengan capaian selama 2019 yakni tumbuh 5,04 persen. Selanjutnya, kontraksi pertumbuhan ekonomi berhasil ditekan ketika memasuki 2021. Hal ini sejalan dengan penurunan jumlah kasus covid-19 serta pelonggaran pembatasan sosial.

Pada awal tahun, pemerintah mengganti PSBB dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Bedanya, PPKM menyasar pada pembatasan kegiatan masyarakat secara terbatas berbasis pada kota dan kabupaten, bukan pada lingkup provinsi. Dengan demikian, daerah yang berada di zona hijau bisa beraktivitas lebih longgar sehingga mendorong pemulihan ekonomi.

Pada kuartal I 2021, pertumbuhan ekonomi tercatat minus 0,74 persen. Konsumsi rumah tangga yang menyumbang 56,93 persen PDB belum pulih, sehingga tercatat negatif 2,23 persen. Sebanyak 11 sektor masih 'berdarah', namun membaik ketimbang kondisi 2020. Sementara, enam sektor berhasil tumbuh positif dipimpin kenaikan sektor informasi dan komunikasi 8,72 persen.

Pada kuartal II 2021, pertumbuhan ekonomi berhasil balik arah dengan mencatatkan pertumbuhan 7,07 persen. Raihan ini sekaligus menandai RI lepas dari jerat resesi ekonomi. Konsumsi rumah tangga dengan kontribusi 55,07 persen terhadap PDB, tumbuh 5,93 persen. BPS merekam sejumlah fenomena yakni kenaikan penjualan eceran 11,62 persen serta penjualan wholesale mobil dan motor melesat masing-masing 904,32 persen dan 268,64 persen. Pelonggaran pembatasan juga mengerek penumpang transportasi kereta api 114,18 persen, laut 173,56 persen, dan udara 456,51 persen.

Semua sektor tumbuh positif, dipimpin lonjakan sektor transportasi dan pergudangan sebesar 25,10 persen. Disusul, akomodasi dan makan minum sebesar 21,58 persen, jasa lainnya 11,97 persen dan jasa kesehatan 11,62 persen.

Namun, Tauhid menilai lonjakan pertumbuhan ekonomi itu hanya semu, karena berangkat dari basis rendah yakni minus 5,32 persen pada periode yang sama tahun lalu. Sebaliknya, ia memprediksi pertumbuhan ekonomi kembali melambat di kuartal III 2021 karena terjadi lonjakan kasus akibat varian delta.

"Masyarakat kelompok menengah atas dengan varian delta justru akan mengurangi aktivitas belanja, terutama untuk konsumsi. Ini yang akan membuat pertumbuhan ekonomi tidak stabil di angka 5 persen dalam jangka panjang. Tetap akan ada pertumbuhan ekonomi tapi tidak stabil, dia akan mudah sekali up and down," tuturnya.

Ironi Ketika Perekonomian Mampu Tumbuh Tanpa Tenaga Kerja

 Pertumbuhan ekonomi Indonesia melesat 7,07 persen pada kuartal II 2021. Capaian ini sekaligus mengantarkan RI keluar dari resesi yang sudah menggelayuti ekonomi Indonesia selama 9 bulan terakhir kemarin. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan itu ditopang oleh beberapa komponen utama. Komponen itu adalah konsumsi rumah tangga (RT) dan investasi yang topangannya mencapai 84,9 persen.

Rincinya, konsumsi RT tumbuh 5,93 persen atau telah mencapai rata-rata pertumbuhan konsumsi sebelum pandemicovid-19. Sedangkan investasi tumbuh 7,54 persen. Meskipun tumbuh tinggi dan bahkan melebihi ekspektasi pasar dan pemerintah, namun itu semua ternyata tidak dirasakan oleh masyarakat luas dan sektor riil.

Dari sisi kesejahteraan masyarakat, tengok saja capaian penyerapan tenaga kerja.Pertumbuhan ekonomi tinggi itu belum mampu menciptakan banyak peluang kerja bagi masyarakat. BPS mencatat penyerapan tenaga kerja pada Februari 2021 di sektor akomodasi dan makanan minuman hanya 6,99 persen, jasa lainnya 4,85 persen, transportasi 4,05 persen. Sedangkan penyerapan tenaga kerja terbesar yakni di sektor pertanian malah yang paling rendah, yaitu 0,38 persen.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan itu sangat wajar terjadi. Pasalnya, penyumbang terbesar dari pertumbuhan di level 7,07 persen itu datang dari faktor teknikal.

Artinya, capaian ditopang oleh basis hitungan (baseline) yang rendah. Perbandingannya yang digunakan untuk menghitung ekonomi kuartal II 2021 kemarin adalah ekonomi kuartal II 2020 yang minus 5,32 persen. Karena itu, ia menyebut pertumbuhan hanya di atas kertas dan bersifat semu. Sedangkan masyarakat dan pelaku usaha belum menikmati pertumbuhan ekonomi RI.

Selain itu, ia menyebut pertumbuhan tidak ujug-ujug pulih dalam satu kuartal. Sejak covid-19 masuk RI pada Maret 2020, ekonomi telah bergelut dengan kontraksi dan pertumbuhan naik secara berkala sejak ekonomi amblas pada kuartal II 2020. Dia kemudian memberi contoh pertumbuhan sektor transportasi yang melejit. Hal itu bukan berarti maskapai, angkutan darat, dan laut sudah tumbuh.

Mereka hingga kini masih kembang-kempis berusaha bertahan dari dampak pandemi.

"Substansi kenaikan masih semu. Angka pertumbuhan tinggi tapi sebenarnya riil tidak sebesar yang dirasakan oleh masyarakat," jelasnya.Tauhid melanjutkan melihat realisasi bantuan sosial (bansos) yang masih rendah, ia menilai bantuan sosial pemerintah terhadap konsumsi masyarakat tak begitu besar. Konsumsi masyarakat yang terjadi sepanjang April-Juni 2021 kemarin justru lebih banyak terjadi karena pelonggaran kegiatan ekonomi.

Dan karena pelonggaran itu, ada 'ongkos' yang harus dibayar dari realisasi pertumbuhan, yakni, meningkatnya kasus infeksi corona dan korban meninggal akibat pandemi itu. Menurut Tauhid, ganjaran dari pertumbuhan tersebut tidak sebanding dengan duka akibat kehilangan keluarga dan kolega. Pasalnya, Per Kamis (5/8), korban meninggal akibat covid-19 sebanyak 102.375 orang.

Dia mengaku memilih pertumbuhan ekonomi tercatat landai, sementara sisi kesehatan dan sosial terjaga. "Tidak bisa manfaat ekonomi ini hanya dirasakan sebagian orang sementara pandemi dirasakan merata. Jutaan orang pernah menderita dan ratusan ribu keluarga ditinggalkan," papar dia.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menyebut wajar bila pelaku usaha dan warga masih merasakan tekanan ekonomi, pasalnya pemulihan tidak merata dan hanya di segelintir sektor saja. Pemulihan pun ia khawatirkan tidak berkelanjutan. Pasalnya, akar penekan ekonomi selama ini, pandemi covid-19, belum teratasi.

Apalagi, sampai dengan saat ini vaksinasi corona yang digadang-gadang jadi jurus ampuh mengatasi pandemi juga masih berjalan lamban. Mengutip data Kementerian Kesehatan, baru 10,53 persen masyarakat yang sudah menerima vaksin lengkap dua dosis per 2 Agustus 2021.

Dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, hanya DKI Jakarta dan Bali saja yang vaksinasinya sudah berjalan maksimal. Maka tak heran begitu varian Delta masuk RI, penanganan covid harus mulai dari nol lagi. Untuk mengatasi penyebarluasan corona, pemerintah menerapkan kebijakan PPKM darurat dan level 4. Kebijakan itu langsung berdampak ke ekonomi.

Sepanjang PPKM Darurat dan level 4 diterapkan, banyak pelaku usaha menjerit karena tak kuat lagi menghadapi tekanan ekonomi akibat kebijakan itu. Dari pelaku usaha besar hingga PKL nyaring bersuara, mulai dari mengibarkan bendera putih tanda menyerah, menulis surat terbuka kepada Presiden Jokowi, merebus batu, bahkan pencobaan bunuh diri sempat dilakukan supaya kebijakan itu dihentikan

"Ini menciptakan ketidakpastian dari segi ekonomi dan masyarakat terutama yang sangat bergantung dengan aktivitas masyarakat di luar," kata Faisal. Dia menilai rumus penanganan ala pemerintah RI minim efektivitas. Rem dan gas akan membuat PPKM terus diterapkan ketika angka positif melonjak.

Penanggulangan setengah-setengah ini malah akan lebih mengancam ekonomi dalam jangka panjang. Di saat negara lain sudah selesai dengan pandemi dan mulai bicara pemulihan, Indonesia masih bergulat dengan pengetatan mobilitas.

Karena realita itu, ia mengingatkan pemerintah untuk tidak larut dalam euforia dulu dengan capaian ekonomi kuartal II lalu. Faisal mengatakan tantangan ke depan bakal jauh lebih berat.

Dia memproyeksikan pertumbuhan kuartal III bakal turun ke kisaran 3 persen-4 persen secara tahunan. Faisal khawatir keterlambatan Indonesia menangani pandemi akan membuat RI diserang dua 'penyakit' sekaligus, yaitu, gelombang kedua pandemi dan kebijakan pemulihan ekonomi global.

Dari sisi global misalnya, penyakit bisa datang dari AS. Apalagi, The Fed yang sudah mulai ancang-ancang menarik stimulus besar-besaran pada akhir tahun ini. Dengan sinyal  itu, ekonomi dalam negeri berpotensi menghadapi tekanan besar akibat pelarian modal asing yang terjadi secara besar-besaran dari pasar keuangan RI. Kalau sudah berdampak ke arus modal, volatilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar AS bakal tinggi dan pasar saham bisa lesu mengingat pendanaan masih didominasi investor asing.

"Yang jelas kuartal II ini kan sudah lewat, yang kita hadapi ke depan lebih buruk karena masuk gelombang kedua jadi jangan euforia," ujarnya. Ia mengatakan bila ingin selamat, pemerintah harus segera mengejar target vaksinasi dan gencar melakukan 3T atau testing, tracing, dan treatment.

Sepaham, Tauhid juga mengingatkan pemerintah untuk mempertahankan basis konsumsi dengan memperluas bansos serta membenahi sisi kesehatan yang masih banyak masalah. Dia menilai sulit 3T bisa berhasil bila masyarakat masih harus bayar untuk tes PCR/antigen sementara akses ke tes gratis pemerintah masih terbatas. Bila sisi kesehatan belum tertangani, sisi ekonomi pun bakal terancam.

"Tantangan ke depan ketidakpastian masih tinggi karena pandemi belum tahu sampai kapan, sementara PPKM level berlangsung relatif panjang," pungkasnya.

Bank Indonesia Rilis Standard Aturan Pembayaran Nasional

 Bank Indonesia (BI) akan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Standar Nasional yang akan menjadi landasan hukum dari berbagai standar sistem pembayaran di Tanah Air.

"Kami harapkan ini akan menjadi landasan hukum dari berbagai standar nasional di sistem pembayaran lain-lainnya yang kita punya seperti standar Open API dan QRIS," kata Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Filianingsih Hendarta, dikutip dari Antara, Rabu (4/8).

Filianingsih mengatakan tujuan reformasi regulasi tersebut untuk mencari titik keseimbangan agar BI tetap mampu optimalisasi peluang inovasi digital dengan tetap memperhatikan stabilitas keuangan.

"Kemudian juga untuk mewujudkan dan sistem pembayaran yang cepat mudah murah aman dan handal," ujarnya. Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa pokok-pokok reformasi dalam PBI Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) dan PBI Penyelenggara Infrastruktur Pembayaran (PIP) yang telah diluncurkan pada 1 Juli 2021, mencakup simplifikasi dan efisiensi, restrukturisasi, dan optimalisasi.

Simplifikasi dan efisiensi yang dilakukan BI terdiri dari pemroses izin/penetapan dan persetujuan atau pelaporan pengembangan dan atau/kerja sama. "Kami tetapkan service level agreement antara BI dengan pemohon izin, sama-sama fair. Jadi sebelum melalukan permohonan, harus benar-benar diperiksa persyaratannya," jelasnya.

Sedangkan untuk persetujuan atau pelaporan pengembangan dan atau/kerja sama dibagi menjadi tiga resiko. Jika risiko rendah, hanya perlu melapor dan tidak perlu izin kepada BI, sedangkan jika risiko sedang dan tinggi harus mengajukan persetujuan kepada BI.

Nantinya, BI akan menyediakan webinar secara periodik untuk mengetahui detail proses perizinan dan juga menyediakan pre consultatif meeting agar pemohon bisa memenuhi persyaratan kerja sama.

Kemudian restrukturisasi dengan melakukan initial capital (modal disetor minimum), ongoing capital (kewajiban modal selama penyelenggaraan kegiatan usaha) serta manajemen risiko dan standar keamanan.

Sedangkan pada unsur optimalisasi, BI Akan memperkuat sistem pengawasan dengan memperhatikan klasifikasi terhadap penyelenggara SP serta evaluasi secara berkala dan sewaktu-waktu dengan mempertimbangkan kinerja transaksi, efektifitas usaha, efisiensi dan tingkat konsentrasi serta compliance.