Bank Indonesia Rilis Standard Aturan Pembayaran Nasional

 Bank Indonesia (BI) akan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Standar Nasional yang akan menjadi landasan hukum dari berbagai standar sistem pembayaran di Tanah Air.

"Kami harapkan ini akan menjadi landasan hukum dari berbagai standar nasional di sistem pembayaran lain-lainnya yang kita punya seperti standar Open API dan QRIS," kata Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Filianingsih Hendarta, dikutip dari Antara, Rabu (4/8).

Filianingsih mengatakan tujuan reformasi regulasi tersebut untuk mencari titik keseimbangan agar BI tetap mampu optimalisasi peluang inovasi digital dengan tetap memperhatikan stabilitas keuangan.

"Kemudian juga untuk mewujudkan dan sistem pembayaran yang cepat mudah murah aman dan handal," ujarnya. Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa pokok-pokok reformasi dalam PBI Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) dan PBI Penyelenggara Infrastruktur Pembayaran (PIP) yang telah diluncurkan pada 1 Juli 2021, mencakup simplifikasi dan efisiensi, restrukturisasi, dan optimalisasi.

Simplifikasi dan efisiensi yang dilakukan BI terdiri dari pemroses izin/penetapan dan persetujuan atau pelaporan pengembangan dan atau/kerja sama. "Kami tetapkan service level agreement antara BI dengan pemohon izin, sama-sama fair. Jadi sebelum melalukan permohonan, harus benar-benar diperiksa persyaratannya," jelasnya.

Sedangkan untuk persetujuan atau pelaporan pengembangan dan atau/kerja sama dibagi menjadi tiga resiko. Jika risiko rendah, hanya perlu melapor dan tidak perlu izin kepada BI, sedangkan jika risiko sedang dan tinggi harus mengajukan persetujuan kepada BI.

Nantinya, BI akan menyediakan webinar secara periodik untuk mengetahui detail proses perizinan dan juga menyediakan pre consultatif meeting agar pemohon bisa memenuhi persyaratan kerja sama.

Kemudian restrukturisasi dengan melakukan initial capital (modal disetor minimum), ongoing capital (kewajiban modal selama penyelenggaraan kegiatan usaha) serta manajemen risiko dan standar keamanan.

Sedangkan pada unsur optimalisasi, BI Akan memperkuat sistem pengawasan dengan memperhatikan klasifikasi terhadap penyelenggara SP serta evaluasi secara berkala dan sewaktu-waktu dengan mempertimbangkan kinerja transaksi, efektifitas usaha, efisiensi dan tingkat konsentrasi serta compliance.