SIRCLO lakukan PHK Massal Terhadap 8 Persen Karyawannya

 Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda perusahaan rintisan dan perusahaan teknologi di tanah air tampaknya masih berlanjut. Kali ini giliran SIRCLO ikut melakukan PHK ke sejumlah karyawannya. Berdasarkan pernyataan yang diterima kemarin, SIRCLO Group melakukan PHK terhadap 8% karyawannya. Langkah PHK ini mulai efektif dilakukan pada 22 November 2022.

Langkah tersebut dilakukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan bisnis jangka panjang di tengah ancaman tantangan ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan. Sementara itu, melansir dari situs resmi perusahaan, SIRCLO sendiri pertama kali didirikan pada tahun 2013 oleh Brian Marshal. Ia merupakan salah satu McKinsey's Young Leader for Indonesia dan medalis Olimpiade Komputer Internasional.

Diketahui bahwa Brian merupakan lulus dari Nanyang Technological University, Singapura dengan jurusan Computer Science. Setelah merintis karir di PwC Singapore, barulah kemudian ia memutuskan untuk mendirikan SIRCLO pada tahun 2013. Brian mendirikan SIRCLO dengan visi menjadi e-commerce enabler terdepan bagi bisnis lokal di Indonesia. Solusi pertama SIRCLO merupakan sebuah Software-as-a-Service (SaaS) yang bernama SIRCLO Store.

SIRCLO Store menyediakan jasa pembuatan website toko online berbasis template siap pakai. SaaS ini memberikan solusi bagi brand untuk memiliki situsbrand.comresmi yang memfasilitasi pelanggan bertransaksi secara online.

Seiring perkembangan kebutuhan untuk berjualan di berbagai kanal online sekaligus, kini SIRCLO Store dapat mengelola penjualan brands di marketplace (sebelumnya SIRCLO Connexi) serta WhatsApp Business API (sebelumnya SIRCLO Chat) melalui satu dasbor manajemen yang terpadu.

Dari tahun ke tahun, solusi SIRCLO yang beragam dibuat untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya sebagai omnichannel commerce enabler terlengkap di Indonesia guna membantu brand menjangkau pasar yang lebih luas melalui berbagai kanal penjualan digital. Saat ini SIRCLO telah memiliki lebih dari 2,000 karyawan, HQ dengan luas 1.000 m2 di Tangerang, dengan kantor perwakilan, fulfilment centre, dan warehouse yang tersebar di lebih dari 80 titik di Indonesia.

Perusahaan omnichannel commerce enabler, SIRCLO Group, telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) ke karyawannya per 22 November 2022 kemarin. Ada 8% karyawan yang terkena dampak PHK tersebut. SIRCLO jadi perusahaan terbaru yang mengambil langkah PHK kepada karyawannya. Perusahaan beralasan, langkah PHK diambil untuk bisa mempertahankan kelangsungan bisnis jangka panjang di tengah ancaman tantangan ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan.

"Sebagai perusahaan teknologi yang berkembang pesat, SIRCLO Group berupaya untuk terus adaptif dalam melakukan penyesuaian bisnis agar mencapai pertumbuhan jangka panjang," kata Founder dan CEO SIRCLO Group Brian Marshal dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Selasa (22/11) kemarin.

Namun anehnya, meski perusahaan sudah melakukan PHK, situs resmi SIRCLO justru masih membuka sejumlah lowongan pekerjaan. Dilihat detikcom di laman sirclo.id/careers, Rabu (23/11), ada 21 departemen di SIRCLO yang membuka lowongan pekerjaan, mulai dari bagian finance atau keuangan, hingga desain.

Dari 21 departemen tersebut, ada 60 posisi lowongan pekerjaan yang dicari, termasuk 2 posisi internship atau magang di dalamnya. Posisi-posisi yang ditawarkan itu untuk ditempatkan di sejumlah lokasi, mulai dari Tangerang Selatan, Jakarta, Palembang, hingga Medan. Hal ini berbanding terbalik dengan langkah perusahaan yang melakukan PHK.

Diketahui sebelumnya, selain PHK, perusahaan juga mengaku melakukan penyesuaian proses bisnis agar bisa lebih efisien. "Dalam situasi kondisi makro ekonomi yang menantang, SIRCLO Group telah melalui serangkaian evaluasi internal dan akan melakukan perubahan yang signifikan, terutama dalam aspek fokus bisnis, untuk memastikan sustainability perusahaan," kata Brian Marshal.

Meski demikian, ia mengatakan keputusan PHK yang diambil tidak mempengaruhi komitmen perusahaan dalam mengembangkan solusi terbaik bagi seluruh segmen penerima layanan SIRCLO. Untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang, kini seluruh aspek bisnis SIRCLO Group berada dalam tahap optimalisasi, salah satunya dengan menitikberatkan pengembangan lini bisnis e-commerce enabler yang melayani klien berskala besar atau enterprise.

Sejumlah unit bisnis SIRCLO Group yang menargetkan segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) akan berfokus pada aspek operasional yang bersifat esensial, dengan tujuan menunjang pertumbuhan seluruh segmen penerima layanan di dalam ekosistemnya

Ikut Tren PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk PHK 1.400 Karyawannya

 PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk akhirnya memberikan pernyataan resmi terkait kabar rencana pemutusan hubungan kerja (PHK). Perusahaan membenarkan kabar tersebut dan akan melakukan PHK terhadap 1.300 karyawan Hal itu terungkap dalam pernyataan resmi yang diterima  dari GoTo, Jumat (18/11/2022).

"Untuk lebih jauh bernavigasi di tengah kondisi ekonomi global yang semakin penuh tantangan, GoTo harus fokus pada hal-hal yang berada dalam kendali perusahaan. Hal ini termasuk mengambil keputusan sulit untuk melakukan perampingan karyawan sejumlah 1.300 orang atau sekitar 12% dari total karyawan tetap Grup GoTo," tulis perusahaan.

Jumlah karyawan itu setara dengan 12% dari total karyawan GoTo di semua negara tempat perusahaan beroperasi. GoTo sendiri beroperasi bukan hanya di Indonesia tapi juga di Singapura, Vietnam dan Thailand. Perusahaan menegaskan bahwa karyawan yang terdampak akan memperoleh paket kompensasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan di tiap negara di mana GoTo beroperasi. GoTo juga memberikan sejumlah dukungan finansial, antara lain berupa tambahan satu bulan gaji, serta kompensasi pengganti periode pemberitahuan (notice in-lieu).

"Keputusan sulit ini tidak dapat dihindari supaya Perusahaan lebih agile dan mampu menjaga tingkat pertumbuhan sehingga terus memberikan dampak positif bagi jutaan konsumen, mitra pengemudi, dan pedagang," tulis perusahaan. Karyawan yang terdampak akan menerima pemberitahuan hari ini. Perusahaan menyatakan akan berkomitmen untuk memberi dukungan yang komprehensif selama masa transisi karena mereka telah bekerja keras dan memberikan kontribusi yang besar bagi perusahaan.

"Tidak hanya itu, GoTo juga memberikan dukungan pencarian kerja serta layanan konseling. Karyawan terdampak berhak memiliki laptop yang saat ini mereka gunakan, mengakses berbagai program pelatihan, serta dapat bergabung ke direktori alumni GoTo, di mana Perusahaan dapat memberikan rekomendasi kepada berbagai perusahaan dalam jaringan rekanan bisnis Grup GoTo. Selanjutnya, fasilitas konseling karir, keuangan, dan psikologi akan tersedia sampai akhir bulan Mei 2023," tutup perusahaan.

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) saat ini telah resmi melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 1.300 karyawan. Jumlah karyawan itu setara dengan 12% dari total karyawan GoTo di semua negara tempat perusahaan beroperasi. Selain di Indonesia, GoTo juga beroperasi Singapura, Vietnam, dan Thailand.

Meski demikian, perusahaan menegaskan bahwa karyawan yang terdampak akan memperoleh paket kompensasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan di tiap negara di mana GoTo beroperasi. GoTo juga memberikan sejumlah dukungan finansial, antara lain berupa tambahan satu bulan gaji, serta kompensasi pengganti periode pemberitahuan (notice in-lieu).

GoTo adalah ekosistem digital terbesar di Indonesia. GoTo sendiri dibentuk pada 17 Mei 2021 melalui bersatunya perusahaan Gojek dan Tokopedia. GoTo merupakan singkatan dari kedua nama perusahaan Gojek dan Tokopedia. Bukan hanya singkatan, GoTo juga punya kepanjangan lain, yakni dari kata gotong-royong sebagai bentuk semangat di balik persatuan dua perusahaan, demikian yang dijelaskan oleh co-founder dan CEO Tokopedia William Tanuwijaya.

Tujuan dibentuknya Grup GoTo adalah untuk menciptakan platform pertama di Asia Tenggara, yang menghadirkan tiga layanan penting dalam satu ekosistem. Melansir laman resminya gotocompany, misi GoTo adalah untuk "mendorong kemajuan" dengan menawarkan infrastruktur teknologi dan solusi untuk semua orang dalam mengakses dan berkembang dalam ekonomi digital.

GoTo merupakan kombinasi layanan e-commerce, on-demand, layanan keuangan dan pembayaran. Selain itu, untuk lebih jelasnya ekosistem GoTo terdiri dari layanan transportasi on-demand, e-commerce, pengiriman makanan dan bahan makanan, logistik dan pemenuhan, serta layanan keuangan dan pembayaran melalui platform Gojek, Tokopedia, dan GoTo Financial.

Pada 15 Maret 2022, secara resmi GoTo mengumumkan rencananya untuk melakukan penawaran umum perdana saham (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Saham perdana GoTo dihargai Rp 316-346 per saham. Adapun saham yang dijual kala itu terdiri dari seri A sebanyak 48 miliar dengan kemungkinan ditingkatkan sampai 52 miliar.

BUMN Asuransi Jasindo PHK Massal Karyawannya

 Kabar tak sedap belakangan muncul dari BUMN asuransi. Beredar kabar PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal. Merespons kabar tersebut, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga buka suara. Dia menjelaskan, Jasindo tengah melakukan tranformasi sumber daya manusia (SDM). Dia bilang, dalam tranformasi SDM ini Jasindo memberikan penawaran pensiun dini kepada karyawan.

"Jadi gini loh. Mereka kan melakukan tranformasi SDM untuk membuat perusahaannya semakin mobilitasnya lebih tinggi. Mereka itu nawarin pensiun dini, untuk karyawannya, tapi itu pun yang non struktural," katanya. Dia mengatakan, penawaran itu bisa diterima, bisa juga tidak. Arya mengatakan, karyawan yang ingin berkembang di tempat lain boleh mengajukan pensiun dini

"Dan itu pun bisa diterima bisa nggak, jadi baik karyawan yang merasa bahwa dia mungkin karirnya atau dia punya pengin kesempatan berkembang di tempat luar itu boleh mengajukan pengunduran diri atau pensiun dini," tambahnya.

Namun begitu, dia bilang, perusahaan juga melakukan seleksi kepada mereka yang mau pensiun dini.

"Tapi akan diseleksi juga oleh mereka dan itu non struktural ya, bukan struktural," ungkapnya.

Jasindo sendiri merupakan anggota holding BUMN asuransi dan penjaminan Indonesia Financial Group (IFG). Selain Jasindo, anggota holding yakni PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja), PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life), PT Bahana Sekuritas, PT Bahana TCW Investment Management, PT Bahana Artha Ventura, PT Bahana Kapital Investa dan PT Grahaniaga Tatautama.

Twitter PHK 70 Persen Karyawannya

Twitter Inc. memecat nyaris semua karyawannya di India atau tepatnya lebih dari 90% karyawannya yang dipekerjakan di India. Hal ini merupakan bagian dari rencana PHK di seluruh dunia yang diperintahkan oleh sang pemilik baru, Elon Musk.

Mengutip Bloomberg, Selasa (8/11/2022), perusahaan saat ini mempekerjakan lebih dari 200 orang di India sebelum dilakukan PHK. Kini jumlah karyawan diperkirakan hanya menyisakan sekitar selusin karyawan. Sekitar 70% dari PHK di India berasal dari tim barang dan teknik yang bekerja pada mandat di seluruh dunia. Posisi juga berkurang di bidang-bidang seperti pemasaran, kebijakan publik, dan komunikasi perusahaan.

Kantor pusat Twitter yang berbasis di San Francisco dan California juga mengurangi tenaga kerja globalnya sekitar setengahnya, atau sekitar 3.700 karyawan. Kantor pusat Twitter India berlokasi di New Delhi, ibu kota keuangan Mumbai dan Bengaluru (pusat teknologi selatan India).

Menurut laporan, India adalah mesin pertumbuhan penting bagi penyedia internet global seperti Twitter, Meta Platforms Inc., dan Google Alphabet Inc. yang mengandalkan kumpulan pengguna online baru yang berpotensi besar. Namun, perusahaan juga tunduk pada peraturan konten yang semakin ketat yang bertujuan membatasi perusahaan teknologi besar di negara itu. Diperkirakan perusahaan sekarang hanya memiliki sekitar 3.700 karyawan di seluruh dunia.

Twitter Inc baru-baru ini telah memecat hampir semua karyawannya di India, sekitar 90% karyawan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Ternyata bukan hanya Twitter, perusahaan teknologi besar lainnya juga telah memecat ribuan karyawan dalam beberapa bulan terakhir.

Dikutip dari India Today, Rabu (9/11/2022) Menurut situs web inc42.com, sekitar 15.708 orang India telah kehilangan pekerjaan. Data tersebut mencakup PHK di 44 startup termasuk unicorn seperti BYJU'S, Chargebee, Cars24, LEAD, Ola, Meesho, MPL.

Sementara perusahaan teknologi besar yang melakukan PHK besar-besaran selain Twitter, Meta, Snapchat, Apple, Microsoft, Tencent, hingga Intel.

Meta

Induk perusahaan dari media sosial Facebook, Meta mencatat pendapatan yang menurun pada kuartal tahun ini. Pendapatn perusahaan tercatat US$ 44 miliar atau turun 52% dari tahun lalu. Penurunan itu membuat perusahaan memilih untuk mengurangi karyawannya, salah satunya di India. Awalnya Meta hanya menghentikan perekrutan, tetapi usaha itu tidak membuahkan hasil bagus kepada perusahaan. Hingga akhirnya terpaksa melakukan PHK besar-besaran.

Twitter

Pada 4 November, Elon Musk sebagai pemilik baru Twitter, memutuskan untuk memangkas biaya dan setengah dari 7.500 karyawannya. Hampir 3.700 karyawan dipecat di seluruh departemen. Di India sendiri, sekitar 180 dari 230 karyawannya dipecat di seluruh tim konten, kemitraan, kurasi konten, penjualan, dan pemasaran sosial.

Apple

Apple telah menghentikan pekerja kontraknya sebanyak 100 orang pada bulan Agustus lalu. Setelah itu, Apple juga berencana untuk tidak membuka lowongan kerja terlebih dahulu. Hal itu disebabkan karena melambatnya penjualan seri iPhone 14 dan iPhone 14 Pro di China. Perusahaan memprediksi penurunan penjualan masih akan berlanjut pada liburan mendatang. Akibatnya perusahaan berusaha menghemat anggaran dengan menghentikan perekrutan.

Microsoft

Microsoft juga mengkonfirmasi telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Perusahaan telah memberhentikan sekitar 1.000 karyawan di beberapa divisi baru-baru ini. Perusahaan mengatakan bahwa mereka memangkas tenaga kerja di seluruh dunia untuk menetapkan prioritas bisnis dan membuat penyesuaian struktural. Sebelumnya, Microsoft juga telah melakukan PHK pada Juli 2022. Besarannya 1% dari total karyawan saat itu 180.000 di seluruh kantornya.

Imbas Resesi ... Facebook PHK Masal 11.000 Karyawannya

 Induk Facebook dan WhatsApp, Meta Platforms Inc mulai melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal pada Rabu (9/11) pukul 06.00 pagi waktu setempat. Karyawan yang terdampak akan diberikan setidaknya empat bulan gaji sebagai pesangon.

Demikian kata Kepala Sumber Daya Manusia (SDM) Meta, Lori Goler dikutip dari Reuters, Rabu (9/11/2022). Hal ini berdasarkan laporan Wall Street Journal, mengutip informasi dari orang-orang yang mengetahui masalah tersebut. "Karyawan yang kehilangan pekerjaan akan diberikan setidaknya empat bulan gaji sebagai pesangon," kata Goler.

Chief Executive Meta Mark Zuckerberg dikabarkan telah mengumumkan rencana PHK kepada ratusan eksekutif pada Selasa (8/11). Dia tampak sedih dan mengaku akan bertanggung jawab atas kesalahan langkah perusahaan dan optimismenya yang berlebihan tentang pertumbuhan sehingga menyebabkan kelebihan pegawai.

"Karyawan tertentu yang kehilangan pekerjaan akan diinformasikan pada pagi hari," kata laporan itu.

Meta pada Oktober 2022 memperkirakan pendapatan yang lemah dan secara signifikan memprediksi lebih banyak pengeluaran tahun depan. Prospek mengecewakan itu datang seiring dengan pertumbuhan ekonomi global yang melambat. Belum lagi, Meta dan segudang merek media sosialnya harus bersaing dengan platform TikTok yang sedang berada di atas angin. Kekhawatiran tentang pengeluaran besar-besaran untuk proyek metaverse juga dinilai menjadi ancaman Meta.

"Secara agregat, kami berharap untuk mengakhiri 2023 dengan ukuran tim yang kira-kira sama, atau bahkan organisasi yang sedikit lebih kecil dari kita sekarang," kode Zuckerberg pada akhir Oktober.

Induk Facebook dan WhatsApp, Meta Platforms Inc akan mulai melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada Rabu (9/11) pukul 06.00 pagi waktu setempat. Isu ini mencuat dari laporan terbaru Wall Street Journal.

Chief Executive Meta Mark Zuckerberg dikabarkan telah mengatakan hal itu kepada ratusan eksekutif pada Selasa (8/11). Dia tampak sedih dan mengaku akan bertanggung jawab atas kesalahan langkah perusahaan dan optimismenya yang berlebihan tentang pertumbuhan sehingga menyebabkan kelebihan pegawai.

"Karyawan tertentu yang kehilangan pekerjaan akan diinformasikan pada pagi hari," kata laporan itu dikutip dari Reuters, Rabu (9/11/2022). Kepala Sumber Daya Manusia Meta, Lori Goler mengatakan karyawan yang terkena PHK akan diberikan setidaknya empat bulan gaji sebagai pesangon.

Meta pada Oktober 2022 memperkirakan pendapatan yang lemah dan secara signifikan memprediksi lebih banyak pengeluaran tahun depan. Prospek mengecewakan itu datang seiring dengan pertumbuhan ekonomi global yang melambat. Belum lagi, Meta dan segudang merek media sosialnya harus bersaing dengan platform TikTok yang sedang berada di atas angin. Kekhawatiran tentang pengeluaran besar-besaran untuk proyek metaverse juga dinilai menjadi ancaman Meta.

Imbas Resesi Indonesia ... 19.066 Karyawan Di Sukabumi Di PHK

 Pengusaha mengungkap ada sebanyak 19.066 buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dari sektor garmen. PHK ini dilandasi karena kondisi industri saat ini terdampak pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi global. Ketua DPK Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Sukabumi, Sudarno Rais, mengatakan akibat kondisi tersebut sekitar 28 perusahaan di industri padat karya Kabupaten Sukabumi saat ini orderannya menurun 20% hingga 50%. Diakui sektor garmen yang paling terdampak.

"Paling dirasakan oleh sektor industri garmen, produk tekstil yang paling terdampak. (Berkurangnya order) membuat perusahaan itu melakukan efisiensi dengan pengurangan karyawan. Yang tercatat oleh Apindo ada 19.066 orang sudah terkena dampak PHK atau pengurangan karyawan. Itu per Juli-Oktober di 28 perusahaan, mayoritas sektor industri garmen ada juga (sektor) elektronik," ungkap Sudarno, dikutip.

Pengusaha mengakui sudah melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Sukabumi terkait persoalan itu. Pihaknya ada kebijakan yang strategis dari pemerintah daerah agar memberikan perlindungan langsung terhadap sektor tersebut.

"Poin yang kami sampaikan kepada Pemkab Sukabumi pertama menyampaikan keprihatinan itu, banyak perusahaan yang terdampak Covid, resesi ekonomi global. Kita meminta adanya kebijakan strategis dari pemerintah daerah khususnya, yang bisa memberikan perlindungan keberlangsungan terhadap sektor industri yang ada di Kabupaten Sukabumi khususnya industri padat karya," ujarnya.

Pengusaha juga meminta pemda Kabupaten Sukabumi mengambil kebijakan dalam segi pengupahan.

"Terakhir kami meminta kepada pemerintah khususnya Kabupaten Sukabumi dalam mengambil kebijakan atau rekomendasi pengupahan itu untuk pedomannya kepada UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja dan PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Kita minta dalam proses pengupahan tahun 2023 berpedoman dengan UU yang berlaku," ucapnya.

Sementara, Ketua Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK SPSI) Kabupaten Sukabumi, Mochammad Popon mengatakan informasi PHK tersebut terlalu berlebihan. Menurutnya pengurangan karyawan di industri garmen saat ini masih wajar.

"Isu gelombang PHK yang diangkat oleh APINDO Kabupaten Sukabumi saat audiensi tersebut terlalu didramatisir dan dibesar-besarkan, karena faktanya tidak seseram yang digulirkan oleh pengusaha. Terbukti perusahaan yang di dalamnya ada PUK SP TSK SPSI masih berjalan normal, walaupun ada beberapa yang melakukan sedikit pengurangan tapi masih bersifat wajar dan masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," beber Popon.

Popon menilai perusahaan yang banyak diisukan melakukan PHK oleh Apindo kebanyakan berasal dari perusahaan yang tingkat kepatuhannya rendah.Sebanyak 19.066 buruh di sektor garmen terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaannya. Berbagai alasan melandasi hal itu. Selain kondisi pasca COVID-19, resesi ekonomi global juga berdampak pada sektor dunia usaha tersebut.

Hal itu diungkap Sudarno Rais, Ketua DPK Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Sukabumi. Menurutnya, Apindo sudah melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Sukabumi terkait persoalan itu.

"Kami menyampaikan rekomendasi hasil rapat kerja Apindo Kabupaten Sukabumi menyikapi situasi posisi saat ini, poinnya kita prihatin dengan kondisi pasca COVID- 19 dan sekarang terjadi resesi ekonomi global yang berdampak terhadap sektor dunia usaha industri. Khususnya di Kabupaten Sukabumi," kata Sudarno, Rabu (9/11/2022).

Dijelaskan Sudarno, di Kabupaten Sukabumi yang paling terkena dampak adalah sektor padat karya. Kondisi pasca COVID-19 dan resesi ekonomi global berdampak kepada penurunan order antara 20 hingga 50 persen. Ada sekitar 28 perusahaan yang terdampak langsung.

"Paling dirasakan oleh sektor industri garmen, produk tekstil yang paling terdampak. (Berkurangnya order) membuat perusahaan itu melakukan efesiensi dengan pengurangan karyawan. Yang tercatat oleh Apindo ada 19.066 orang sudah terkena dampak PHK atau pengurangan karyawan. Itu per Juli-Oktober di 28 perusahaan, mayoritas sektor industri garmen ada juga (sektor) elektronik," ungkap Sudarno.

"Poin yang kami sampaikan kepada Pemkab Sukabumi pertama menyampaikan keprihatinan itu, banyak perusahaan yang terdampak Covid, resesi ekonomi global. Kita meminta adanya kebijakan strategis dari pemerintah daerah khususnya, yang bisa memberikan perlindungan keberlangsungan terhadap sektor industri yang ada di Kabupaten Sukabumi khususnya industri padat karya," ujarnya.

Apindo meminta hubungan tripartit yang harmonis untuk menjaga kondusifitas di wilayah Kabupaten Sukabumi. Dengan begitu industri yang masih ada saat ini bisa melaksanakan aktivitasnya dengan aman dan nyaman.

"Terakhir kami meminta kepada pemerintah khususnya Kabupaten Sukabumi dalam mengambil kebijakan atau rekomendasi pengupahan itu untuk pedomannya kepada UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja dan PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Kita minta dalam proses pengupahan tahun 2023 berpedoman dengan UU yang berlaku," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK SPSI) Kabupaten Sukabumi, Mochammad Popon menilai pernyataan gelombang PHK yang dikeluarkan oleh pihak Apindo terlalu dibesar-besarkan.

"Isu gelombang PHK yang diangkat oleh APINDO Kabupaten Sukabumi saat audiensi tersebut terlalu didramatisir dan dibesar-besarkan, karena faktanya tidak seseram yang digulirkan oleh pengusaha. Terbukti perusahaan yang di dalamnya ada PUK SP TSK SPSI masih berjalan normal, walaupun ada beberapa yang melakukan sedikit pengurangan tapi masih bersifat wajar dan masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," beber Popon.

Popon tidak membantah, soal adanya gelombang PHK yang terjadi saat ini. Namun, hal itu justru terjadi di perusahaan yang mayoritas mempekerjakan karyawan atau buruh dengan status kontrak. "Dan sebagian dari itu malah tidak menaikkan upah untuk pekerja tahun 2022 ini dengan masa kerja di atas satu tahun sebagaimana diatur oleh Keputusan Gubernur Jawa Barat yang besarannya 3,27 - 5 persen dan mayoritas dari perusahaan tersebut tidak melaksanakan keputusan tersebut dan artinya upah pekerja di mayoritas perusahaan tersebut tidak mengalami kenaikan," ujarnya.

"Belum lagi banyak perusahaan yang tidak benar menjalankan ketentuan upah lemburnya terhadap karyawan, artinya melakukan kerja paksa dan juga banyak perusahaan yang memberhentikan alias melakukan PHK karena alasan habis kontrak tapi uang kompensasi terhadap karyawan tersebut tidak diberikan," sambungnya menegaskan.

Popon menilai perusahaan yang banyak diisukan melakukan PHK oleh Apindo kebanyakan berasal dari perusahaan yang tingkat kepatuhannya rendah. "Sehingga sangat wajar ordernya dikurangi oleh buyer atau brand karena perusahaan tidak melaksanakan kepatuhan dengan baik, khususnya dalam pemenuhan hak - hak normatif dengan baik. Dan perusahaan seperti itu pasti akan ditinggalkan atau dicabut ordernya oleh buyer," ungkapnya.

Ada beberapa poin lain yang dibahas Popon diantaranya soal permintaan agar Pemkab Sukabumi memberi rekomendasi untuk menjaga kondusifitas dan pemerintah tidak menaikkan UMK.