Indonesia Resmi Bergabung Dengan BRICS

 Indonesia sangat ingin bergabung menjadi anggota blok ekonomi BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan). Organisasi dunia yang jadi pesaing G7.

Indonesia pun telah menyampaikan keinginan untuk bergabung dengan BRICS dalam konferensi tingkat tinggi di forum itu pada 22-24 di Kazan, Rusia.

"Pengumuman itu menandai awal mula proses Indonesia menjadi anggota BRICS," demikian rilis Kementerian Luar Negeri RI, Kamis tahun lalu.

Keinginan berbalas. Pemerintah Brasil yang memegang jabatan presiden blok tersebut pada 2025 dalam sebuah pernyataan pada Senin mengumumkan Indonesia resmi menjadi anggota BRICS setelah negara-negara anggota lain setuju secara konsensus saat pertemuan puncak BRICS pada 2023 di Johannesburg.

"Indonesia berbagi dengan anggota kelompok lainnya mendukung untuk reformasi lembaga tata kelola global, dan berkontribusi positif terhadap pendalaman kerja sama di Global South," kata pemerintah Brasil seperti diberitakan Reuters.

Lalu apa untung dan manfaat bagi Indonesia jika gabung BRICS?

Guru Besar Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia, Yon Machmudi, menilai langkah RI mendaftar ke BRICS sebagai tindakan positif.

"Untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara yang secara ekonomi terus berkembang," ungkap Yon saat dihubungi

Selama ini, kata Yon, Indonesia lebih banyak berinteraksi dengan negara Barat, termasuk Amerika Serikat dan Eropa. Padahal secara geografis Indonesia lebih dengan dengan negara kawasan selatan yang biasa dikenal Global South.

Jika resmi bergabung, Yon memandang Indonesia akan terhindar dari isolasi negara selatan.

"Salah satu manfaat yang bisa dimanfaatkan, Indonesia tak terlalu isolasi dari kondisi geografisnya. Seperti Filipina yang cenderung Pro Amerika yang menjadi persoalan," kata dia.

Senada, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana juga menilai positif keinginan Indonesia bergabung dengan blok ekonomi BRICS.

Dengan begitu, kata dia, Indonesia tak didominasi negara-negara Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Cooperation and Development/OECD).

"Menurut saya bagus juga Indonesia bergabung dengan BRICS agar Indonesia tidak didominasi oleh negara-negara OECD," kata Hikmahanto dilansir Antara, Sabtu (26/10).

Ia menyebut Indonesia bisa menjaga jarak yang sama antara negara-negara yang bergabung dengan OECD ataupun dengan negara-negara yang tergabung dalam BRICS. Menurut Hikmahanto, yang paling penting Indonesia diuntungkan.

"Terpenting adalah kepentingan nasional kita diuntungkan dan tidak sebaliknya dirugikan," pungkasnya.

Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS. Hal itu disampaikan oleh pemerintah Brasil yang memegang jabatan presiden blok tersebut pada 2025 dalam sebuah pernyataan pada Senin (6/1).

Indonesia resmi menjadi anggota BRICS setelah negara-negara anggota lain setuju secara konsensus saat pertemuan puncak BRICS pada 2023 di Johannesburg.

"Indonesia berbagi dengan anggota kelompok lainnya mendukung untuk reformasi lembaga tata kelola global, dan berkontribusi positif terhadap pendalaman kerja sama di Global South," kata pemerintah Brasil seperti diberitakan Reuters.

BRICS merupakan blok ekonomi yang beranggotakan negara-negara berkembang.

Awalnya, BRICS bernama BRIC. Nama tersebut dicetuskan oleh Ekonom Goldman Sachs Jim O'Neill dalam sebuah makalah penelitian pada 2001.

BRICS diambil dari inisial Brasil, Rusia, India, dan China yang pertumbuhan ekonominya dinilai siap untuk menantang negara-negara G7 yang dominan.

Dari situ, Rusia kemudian menyerukan pertemuan keempat negara tersebut pada 2009. Usulan itu disampaikan langsung oleh Presiden Rusia Vladimir Putin.

Pertemuan itu sekaligus menjadi KTT BRIC resmi pertama. Setahun kemudian, Afrika Selatan bergabung dengan blok tersebut atas undangan dari China.

Dari sinilah nama BRIC berubah menjadi BRICS seperti yang kita kenal saat ini.

BRICS dibentuk atas dasar bahwa lembaga-lembaga internasional terlalu didominasi oleh kekuatan-kekuatan Barat dan tidak lagi melayani negara-negara berkembang.

Blok ekonomi ini bukanlah organisasi formal seperti Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi (OPEC), melainkan blok ekonomi non-Barat yang mengoordinasikan upaya ekonomi dan diplomatik untuk mencapai tujuan bersama.

Negara-negara BRICS berupaya membangun alternatif terhadap dominasi sudut pandang Barat dalam kelompok multilateral utama, seperti Bank Dunia, G7), dan Dewan Keamanan PBB.

Anggota BRICS kemudian bertambah pada KTT 2023, dengan undangan yang diberikan kepada enam negara yakni Argentina, Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA).

Namun, setelah Javier Milei menjadi presiden Argentina, ia mengumumkan bahwa negaranya tidak akan bergabung dengan BRICS. Kendati, negara-negara lain menjadi resmi menjadi anggota pada 2024.

Tangis Sri Mulyani Usai Gagal Dapat Rp 75 Triliun Dari Kenaikan PPN 12 Persen

 Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab santai usai Direktorat Jenderal Pajak dipastikan gagal mengantongi potensi penerimaan Rp75 triliun, menyusul batalnya kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen.

"Mengenai pengelolaan APBN 2025, seperti nanti ada penerimaan yang tidak jadi diterima (Rp75 triliun) dan lain-lain. Ini kan dinamikanya masih 12 bulan ke depan, ya," katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (6/1).

"Jadi, kita akan terus update setiap bulan. Jadi, saya berharap teman-teman bisa bersabar," tegas Sri Mulyani.

Wanita yang akrab disapa Ani itu paham bahwa Kemenkeu perlu memitigasi berbagai konsekuensi dari kebijakan yang diambil. Kendati, ia juga berkaca dari pengalaman sebelumnya.

"Dalam menghadapi ekonomi, sosial, dan berbagai macam kondisi yang bergerak, ya memang APBN di satu sisi ditetapkan berdasarkan oleh undang-undang dan oleh karena itu harus dijalankan. Tapi di sisi lain, kalau ada ruang untuk manuver tetap kita lakukan di dalam koridor undang-undang," tandasnya.

PPN semula bakal dinaikkan dari 11 persen ke 12 persen per 1 Januari 2025. Jika ini dilakukan, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mengklaim negara bisa meraup pemasukan sampai Rp75 triliun.

Akan tetapi, sikap pemerintah berubah menyusul berbagai desakan dan protes masyarakat. Presiden Prabowo Subianto akhirnya memutuskan pada 31 Desember 2024 malam bahwa PPN 12 persen hanya berlaku untuk barang mewah yang selama ini dipungut pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pun mengamini bahwa penerimaan negara sebanyak itu resmi hilang. Bahkan, ia telah menghitung potensi pendapatan dari skema PPN 12 persen yang hanya berlaku untuk barang mewah.

"Dengan penerapan kebijakan ini hanya menambah Rp3,2 triliun pada APBN 2025 dari potensi penerimaan Rp75 triliun apabila kenaikan PPN menjadi 12 persen diberlakukan penuh pada semua barang dan jasa," ucap Dasco di Instagram pribadinya @sufmi_dasco, Selasa (31/12).

Sementara itu, Kepala BKF Kemenkeu Febrio Kacaribu irit bicara soal bagaimana negara mengejar sumber penerimaan baru. Ia hanya mengulang apa yang disampaikan Menkeu Sri Mulyani.

Sedangkan Dirjen Pajak Suryo Utomo tak membenarkan atau membantah angka tersebut. Suryo cuma menegaskan bakal mencari sumber-sumber penerimaan lain.

"Strateginya gimana (menggenjot penerimaan pajak 2025)? Ya, saya optimalisasi penerimaan (pajak)," ucap Suryo dalam Media Briefing di DJP Kemenkeu, Jakarta Selatan, Kamis (2/1).

"Karena (pembatalan PPN 12 persen untuk semua barang dan jasa) otomatis ada sesuatu yang hilang, yang kita gak dapatkan. Ya, kita mencari optimalisasi di sisi yang lain, di antaranya ada ekstensifikasi dan intensifikasi," tambahnya.

Profil Pemilik Gran Indonesia Berharta Rp 723,8 Triliun

 Mal Grand Indonesia menjadi salah satu pusat perbelanjaan populer di Jakarta. Banyak produk bemerek kawakan dari berbagai belahan dunia yang bisa dibeli di Grand Indonesia.

Mal tersebut cukup megah yang berdiri di kompleks multiguna komersial seluas 262.226 meter persegi. Masyarakat memang kerap menjadi destinasi berkunjung bagi siapapun lantaran di dalamnya terdapat mal kelas atas, perkantoran dan hotel.

Mal Grand Indonesia berdekatan dengan Hotel Indonesia. Bahkan keduanya saling terhubung melalui akses. Hotel Indonesia sendiri merupakan hotel bersejarah yang dibangun dan diresmikan oleh Presiden ke-1, Sukarno pada 1962.

Sukarno mendirikan hotel tersebut di tengah kota sebagai akomodasi para atlet dan wisatawan yang datang dalam rangka Asian Games 1962. Karenanya hotel ini menjadi salah satu hotel bintang lima pertama dan tertua di Tanah Air.

Akibat memiliki nilai sejarah tinggi, pemerintah sempat menjadikannya sebagai cagar budaya pada 1993. Namun, seiring waktu terjadi kepengurusan Hotel Indonesia yang dimiliki BUMN, PT Hotel Indonesia Natour.

Pada 2004, terjadilah peralihan pengurus dari BUMN itu kepada pihak swasta, yakni PT Grand Indonesia. PT Grand Indonesia sendiri dimiliki oleh konglomerat pedagang rokok Djarum sekaligus pemilik bank swasta terbesar BCA, yakni Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono.

Peralihan ini terjadi dalam skema BOT (Build, Operate & Transfer) selama 30 tahun. Mengutip Kompas, nantinya Djarum melalui Grand Indonesia harus mengembangkan kompleks tersebut, termasuk membayar kompensasi tahunan kepada PT. Hotel Indonesia Natour sebesar Rp 355 miliar pada 30 tahun pertama.

Di bawah kepengurusan Hartono bersaudara inilah terjadi perbaikan besar dan menyeluruh di kompleks Hotel Indonesia. Dalam situs resmi perusahaan, Hartono sukses membangun pusat perbelanjaan Grand Indonesia Shopping Town, menara BCA, Kempinski Private Residences, dan tak lupa merevitalisasi Hotel Indonesia.

Pada 2007, proses pembangunan itu mulai bisa dinikmati masyarakat dan menjadi destinasi utama masyarakat, khususnya ke Mall Grand Indonesia. Di sana terdapat beragam pilihan dari mulai restoran, retail, dan hiburan. Bahkan, berkat upaya kepengurusan ini, kompleks Hotel Indonesia menjadi landmark ibukota Jakarta.

Keberhasilan menyulap Hotel Indonesia tentu menjadi portofolio positif bagi Hartono, sekaligus menambah mesin pendulang uang dirinya selain Grup Djarum dan BCA. Kini, pedagang rokok itu sukses berada di posisi pertama sebagai orang terkaya di Indonesia versi Forbes. Total hartanya mencapai US$ 47,7 miliar atau setara Rp 723,8 triliun.

Filipina Raja Manufaktur Baru ASEAN ... Indonesia Semakin Terbelakang

 Aktivitas manufaktur di ASEAN relatif stagnan disepanjang 2024. Beberapa negara mengalami penurunan namun beberapa negara lainnya justru tampak relatif terus membaik bulan demi bulan.

Data dari S&P Global menunjukkan aktivitas manufaktur di ASEAN mengalami ekspansi baik dalam output maupun pesanan baru tetap berlanjut pada Desember 2024. Selain itu, aktivitas pembelian meningkat untuk mendukung kebutuhan bisnis yang lebih tinggi. Hal yang paling positif adalah tekanan inflasi yang moderat pada Desember 2024.

PMI Manufaktur ASEAN dari S&P Global tercatat berada di wilayah ekspansi setiap bulan sejak Januari, dengan pembacaan Desember sebesar 50,7, sedikit turun dari 50,8 pada November, menunjukkan peningkatan sektor yang moderat.

Pertumbuhan sepanjang 2024 rata-rata mencapai 51,0. Komponen dasar dari PMI mengungkapkan peningkatan berkelanjutan dalam dua dari lima segmen terbesar, yaitu pesanan baru dan output.

Pesanan baru mengalami pertumbuhan selama 10 bulan berturut-turut, dengan peningkatan terbaru yang menunjukkan kenaikan moderat yang juga merupakan yang terkuat dalam kuartal ini. Namun, pesanan ekspor baru tetap menjadi hambatan, dengan penurunan pada Desember memperpanjang periode kontraksi saat ini menjadi 31 bulan.

Kendati demikian, penerimaan pesanan baru yang berkelanjutan dan sedikit lebih cepat secara keseluruhan berkontribusi pada peningkatan output yang solid dan kuat secara historis.

Laju pertumbuhan ini secara umum konsisten dengan yang terlihat pada November. Produsen ASEAN terlibat dalam aktivitas pembelian untuk bulan kedua berturut-turut pada Desember. Laju pertumbuhan ini merupakan yang tercepat sejak Agustus.

Namun demikian, inventaris pra-produksi terkuras selama enam bulan berturut-turut, menunjukkan bahwa input langsung digunakan untuk produksi. Selain itu, perusahaan juga menggunakan persediaan barang jadi mereka, karena stok inventaris pasca-produksi dikurangi untuk bulan kedua puluh berturut-turut pada Desember, dan itu pun dengan kecepatan yang solid.

Ekonom di S&P Global Market Intelligence, Maryam Baluch mengatakan "Sektor manufaktur ASEAN mengalami keuntungan yang moderat saat tahun berakhir, dengan indeks utama tetap stabil pada bulan Desember. Tren permintaan membaik, mendukung pertumbuhan dalam produksi dan aktivitas pembelian. Lebih positif lagi, tekanan harga mereda, membalikkan intensifikasi bulan sebelumnya.

PMI Manufaktur Filipina naik menjadi 54,3 pada Desember 2024, dari 53,8 pada November. Pembacaan terbaru ini menandai pertumbuhan aktivitas pabrik terkuat sejak April 2022, didorong oleh ekspansi tajam dalam pesanan baru dan output, seiring dengan peningkatan penjualan luar negeri untuk pertama kalinya dalam lima bulan. Akibatnya, perusahaan meningkatkan aktivitas pembelian mereka pada laju tercepat dalam hampir dua tahun.

Sementara itu, kinerja vendor terus memburuk secara tajam, meskipun pada tingkat yang lebih lambat dibandingkan bulan sebelumnya. Ketenagakerjaan menurun untuk pertama kalinya dalam empat bulan, dengan penurunan tunggakan pekerjaan terbesar dalam 13 bulan.

Jika dilihat secara rinci, manufaktur di Filipina terus mengalami peningkatan sejak Januari hingga Desember 2024 yakni dari 50,9 menjadi 54,3. Bahkan disepanjang 2024, PMI Manufaktur Filipina tidak pernah tercatat mengalami kontraksi. Hal ini berbanding terbalik dengan kebanyakan negara ASEAN lainnya yang masih mengalami kontraksi di bulan-bulan tertentu.

Sementara Indonesia dan Malaysia tampak tidak cukup baik dalam hal manufaktur disepanjang 2024 lalu terkhusus memasuki semester II-2024.

Terkhusus bagi Indonesia, PMI Manufaktur pada semester II-2024 tampak lebih rendah dibandingkan semester I-2024 yakni 52,58 vs 49,56. Hal ini terjadi mengingat Indonesia sempat mengalami masa kelam pada Juli hingga November 2024 dengan PMI Manufaktur yang selama lima bulan beruntun masuk dalam kategori kontraksi alias di bawah level 50.

 PMI manufaktur Indonesia ada di 51,2 pada Desember 2024. Angka ini memastikan PMI Indonesia kembali ke jalur ekspansif setelah terkontraksi selama lima bulan.

Seperti diketahui, PMI Manufaktur Indonesia mengalami kontraksi selama lima bulan beruntun yakni pada Juli (49,3), Agustus (48,9), September (49,2), Oktober (49,2), dan November 2024 (49,6)

Terakhir kali Indonesia mencatat kontraksi manufaktur selama lima bulan beruntun adalah pada awal pandemi Covid-19 2020 di mana aktivitas ekonomi memang dipaksa berhenti untuk mengurangi penyebaran virus.

Lemahnya aktivitas manufaktur di Indonesia pada semester II-2024 diikuti dengan beberapa kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena tidak adanya peningkatan penjualan atau dengan kata lain, kinerja manufaktur Indonesia terpantau lesu.

Faktor lain yang menekan lemahnya industri manufaktur Tanah Air yakni banjirnya barang impor khususnya yang berasal dari China.

Fenomena overproduction produk China terjadi di tengah konsumsi domestik China yang lesu. Maka dari itu, barang-barang di China pada akhirnya diekspor dan membanjiri pasar dunia termasuk Indonesia.

Alhasil barang-barang China yang murah namun memiliki kualitas yang cukup baik menjadi pilihan bagi masyarakat Indonesia. Hal ini berujung pada tidak lakunya produk dalam negeri.

Bisnis Konsumer dan Korporasi Bank BNI Alami Pertumbuhan Pesat Tahun 2024

 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mencatat sejumlah pencapaian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2024. Ekspansi pada segmen korporasi dan konsumer, serta penguatan jaringan global merupakan bagian dari kontribusi BNI untuk negeri.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan, tahun 2024 merupakan tonggak penting bagi BNI untuk melompat lebih tinggi di tengah dinamika ekonomi global yang menantang.

"Di tengah kondisi ekonomi global yang menantang, BNI berhasil menutup 2024 dengan menjaga pertumbuhan kinerja ditopang oleh ekspansi agresif di sektor korporasi dan konsumer. Kami optimistis dapat menjaga pertumbuhan kinerja ke depan," kata Royke dalam siaran pers, ditulis Minggu (5/1/2025).

Pada segmen konsumer, BNI mampu mencetak pertumbuhan kredit 14,6% Year on Year (YoY) hingga September 2024, ditopang oleh personal loan, kredit pemilikan rumah (KPR), dan kartu kredit. Sedangkan kredit segmen korporasi naik 15,1% YoY dengan kontribusi pertumbuhan terbesar berasal dari perusahaan BUMN. Namun demikian, korporasi swasta blue chip masih mendominasi portfolio kredit BNI. Beberapa top tier client dari sektor swasta diantaranya Indofood Group dan Sinar Mas.

Dari sisi dana pihak ketiga (DPK), kehadiran aplikasi mobile banking terbaru wondr by BNI yang diluncurkan 5 Juli 2024, telah mampu meningkatkan transaksi dana ritel tahun ini yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pengguna wondr by BNI telah mencapai lebih dari 5 juta dengan active rate 2 kali lipat lebih banyak dari BNI Mobile Banking.

"wondr by BNI yang dilahirkan dari dedikasi anak-anak muda BNI di Innovation Hub Sarinah itu, telah berkontribusi terhadap perbaikan struktur dana murah kami yang semakin didominasi oleh transaksi segmen ritel," ujar Royke.

Tidak hanya itu, BNI juga meningkatkan kapasitas digital perbankan untuk segmen korporasi dan bisnis lewat BNIdirect. Relaunching BNIdirect versi terbaru dilakukan pada 9 Oktober 2024 bertepatan dengan forum investasi tahunan BNI Investor Daily Summit. Forum investasi tersebut berhasil menghadirkan Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia saat itu dan Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih.

"BNI siap berkolaborasi pada era digital yang menuntut bank untuk terus berinovasi, menghadirkan fitur-fitur yang lebih relevan. Inovasi kami ini tidak hanya mengikuti tren melainkan sebagai pelopor," tutur Royke.

Kemajuan digital perbankan BNI juga diaplikasikan melalui layanan kantor cabang yang kian modern. BNI telah menjadi pelopor hadirnya layanan Banking Cafe yang dimulai sejak 2022 dan hingga kini sudah berada di 22 lokasi di Indonesia. BNI Banking Cafe mengemas layanan kantor cabang perbankan menjadi lebih santai dengan menggandeng sejumlah coffee store, di mana separuh di antaranya bertempat di universitas dan perguruan tinggi di Indonesia.

Royke menambahkan, sejumlah pencapaian tidak hanya dilakukan di dalam negeri tapi juga penguatan jaringan di luar negeri. Pada 5 September 2024, BNI membuka Kantor Perwakilan di Sydney, Australia sekaligus menjadi jaringan ke-9 dan mengukuhkan BNI sebagai bank global yang merepresentasikan Indonesia di dunia.

Sebulan setelahnya, BNI memindahkan Kantor Luar Negeri (KLN) pertama yakni di Singapura ke pusat bisnis strategis dengan memperoleh hak penamaan sebuah gedung menjadi BNI Tower di Raffles Place, tak jauh dari ikon Singapura, Marina Bay Sands.

"BNI akan terus memperkuat perannya sebagai orkestrator bisnis Indonesia ke pasar global melalui perluasan jaringan dan penguatan kapabilitas bisnis internasional," tutup Royke.

Syarat Baru Pinjam Dari Pinjol Per 2025 Dengan Bunga Hingga 100 Persen Per Tahun

  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis aturan tentang syarat mengambil atau memberikan pinjaman online (pinjol). Syarat tersebut tertuang dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.05/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (SEOJK 19/2023).

Penerapan aturan baru ini sebagai upaya meningkatkan kualitas pendanaan dari Lembaga Pembiayaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

"Selain itu, aturan ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem industri yang tumbuh sehat, efisien dan berkelanjutan, perlindungan konsumen/masyarakat, serta meminimalisir potensi risiko hukum dan reputasi bagi pelaku industri LPBBTI," terang OJK dalam keterangan resmi dikutip Kamis, (2/1/2025).

Selain itu kewajiban pemenuhan atas persyaratan/kriteria pemberi dana dan penerima dana dimaksud efektif berlaku terhadap akuisisi pemberi dana dan penerima dana baru, dan/atau perpanjangan, paling lambat tanggal 1 Januari 2027.

Selain itu, OJK saat ini sedang mempersiapkan pengaturan terkait dengan skema Buy Now Pay Later bagi Perusahaan Pembiayaan (PP BNPL). Hal ini antara lain dalam rangka menguatkan perlindungan konsumen dan masyarakat dan mengantisipasi potensi terjadinya jebakan hutang (debt trap) bagi pengguna PP BNPL yang tidak memiliki literasi keuangan yang cukup memadai dalam menggunakan produk dan layanan keuangan, serta sekaligus guna pengembangan dan penguatan industri Perusahaan Pembiayaan.

OJK juga meminta kepada perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan kegiatan BNPL harus menyampaikan notifikasi kepada nasabah/debitur mengenai perlunya kehati-hatian dalam penggunaan BNPL, termasuk pencatatan transaksi debitur di dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

"Pokok-pokok pengaturan ini mencakup, antara lain pembiayaan PP BNPL hanya diberikan kepada nasabah/debitur dengan usia minimal 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan memiliki pendapatan minimal sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan. Kewajiban pemenuhan atas persyaratan/kriteria nasabah/debitur dimaksud efektif berlaku terhadap akuisisi nasabah/debitur baru, dan/atau perpanjangan pembiayaan PP BNPL, paling lambat tanggal 1 Januari 2027," imbuh OJK.

Berikut syarat mengambil/memberikan pinjol sesuai aturan OJK

1. Usia minimal 18 tahun atau sudah menikah

2. Penghasilan minimum Rp 3 juta per bulan

3. Kemudian untuk pemberi dana akan dibedakan menjadi Pemberi Dana Profesional dan Pemberi Dana Non Profesional, terdiri atas:

a. Pemberi Dana Profesional terdiri atas lembaga jasa keuangan, perusahaan berbadan hukum Indonesia/asing; orang perseorangan dalam negeri (residen) yang memiliki penghasilan di atas Rp 500.000.000 per tahun, dengan maksimum penempatan dana sebesar 20% dari total penghasilan per tahun pada 1 (satu) Penyelenggara LPBBTI. Selain itu, orang perseorangan luar negeri (non residen); pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah asing.

b. Pemberi Dana Non Profesional adalah selain lembaga jasa keuangan, orang perseorangan dalam negeri (residen) yang memiliki penghasilan sama dengan atau di bawah Rp 500.000.000 per tahun, dengan maksimum penempatan dana sebesar 10% dari total penghasilan per tahun pada 1 (satu) Penyelenggara LPBBTI.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan besaran suku bunga pinjaman fintech peer to peer lending (P2P lending) atau pinjaman daring (pindar) bagi perusahaan pembiayaan mulai 1 Januari 2025. Hal ini berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.05/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (SEOJK 19/2023).

Plt Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi M. Ismail Riyadi mengatakan SE tersebut mengatur antara lain penetapan batas maksimum manfaat ekonomi yang dapat dilakukan evaluasi secara berkala sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

"Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang masih membutuhkan pertumbuhan penyaluran pembiayaan termasuk dari sektor LPBBTI dan kondisi industri LPBBTl yang masih memerlukan dukungan kuat pendanaan dari Pemberi Dana (Lender), serta untuk meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat yang tidak terlayani oleh industri non-LPBBTI, tersedianya pendanaan yang berkelanjutan untuk pembiayaan sektor produktif dan UMKM sesuai Roadmap Pengembangan dan Penguatan LPBBTl 2023-2028," kata Ismail dalam keterangannya, Selasa (31/12/2024).

Untuk mendorong peningkatan kinerja keuangan dan efisiensi Penyelenggara LPBBTl, pihaknya mengatur besaran suku bunga pinjol yang berlaku sejak 1 Januari 2025. Berikut penetapan batas maksimum manfaat ekonomi LPBBTl per hari.

Tenor Kurang Dari 6 Bulan

Konsumtif: 0,3%

Produktif sektor Mikro dan Ultra Mikro: 0,275%

Produktif sektor Kecil dan Menengah: 0,1%

Tenor Lebih Dari 6 Bulan

Konsumtif: 0,2%

Produktif sektor Mikro dan Ultra Mikro: 0,1%

Produktif sektor Kecil dan Menengah: 0,1%.

Syarat Pemberi Dana Maupun Peminjam:

1. Di atas usia 18 tahun dan sudah menikah

2. Penghasilan minimum Rp 3 juta.

3. Pemberi Dana Profesional, terdiri atas lembaga jasa keuangan, perusahaan berbadan hukum Indonesia/asing; orang perseorangan dalam negeri (residen) yang memiliki penghasilan di atas Rp 500 juta per tahun, dengan maksimum penempatan dana sebesar 20% dari total penghasilan per tahun pada 1 (satu) Penyelenggara LPBBTI;

4. Pemberi Dana Non Profesional adalah selain angka 1) di atas, dan orang

perseorangan dalam negeri (residen) yang memiliki penghasilan sama dengan atau di bawah Rp 500.000.000 per tahun,

dengan maksimum penempatan dana sebesar 10% dari total penghasilan per tahun pada 1 (satu) Penyelenggara LPBBTI.

Sebagai informasi, sebelumnya, OJK menetapkan besaran bunga pinjol atau pindar konsumtif sebesar 0,3% per hari pada 2024 dari yang semula 0,4%. Hal ini sejalan dengan diterbitkannya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layana

Total Hutang Capai Rp 978 Triliun ... OJK Perketat Syarat Pinjam dari Pinjol

 Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyambut baik keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait penyesuaian ketentuan batasan manfaat ekonomi (suku bunga) bagi industri fintech peer-to-peer lending (Pindar) alias pinjol. Kebijakan ini juga mencakup pengaturan batas usia minimum penerima dana 18 tahun dan memiliki penghasilan Rp 3 juta/bulan, serta pembagian kategori Pemberi Dana menjadi Profesional dan Non Profesional.

Ketua Umum AFPI Entjik S Djafar mengatakan kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendanaan, menciptakan ekosistem industri yang sehat dan berkelanjutan, melindungi konsumen, meminimalisir risiko hukum dan reputasi bagi pelaku industri.

"Sebagai asosiasi resmi penyelenggara Pindar, AFPI optimis kebijakan ini akan memiliki multidampak," kata Entjik dalam keterangan tertulis

Pertama, Entjik menilai kebijakan ini akan berdampak pada terwujudnya pertumbuhan positif industri yang akan mendukung pertumbuhan kredit nasional, serta ujungnya berkontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang tengah giat dicanangkan pemerintahan baru.

Kedua, menguatnya kapasitas Penyelenggara Pindar dalam menjalankan GRC (governance, risk management, compliance) yang semakin terintegrasi. Ketiga, mendorong platform Pindar semakin menjalankan praktik yang bertanggung jawab, memperbanyak dampak positif dan mengurangi dampak negatif seminimal mungkin bagi pengguna layanan sebagai wujud komitmen memberikan perlindungan kepada konsumen.

"AFPI akan terus mendukung penuh penerapan kebijakan ini, serta bekerja sama dengan OJK dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa industri Pindar dapat terus berkembang dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparansi dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat," ucapnya.

Seperti diketahui, saat ini masih banyak masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan keuangan formal, terutama mereka yang membutuhkan pendanaan dalam jumlah kecil dan jangka pendek. Pendanaan jenis ini dinilai sangat penting untuk membantu masyarakat memulai perjalanan keuangan mereka.

Menurut Riset EY (MSME Market Study and Policy Advocacy), potensi credit gap tahun 2026 semakin membesar menjadi Rp 2.400 triliun per tahun. Hal ini merupakan gambaran peluang bisnis yang besar sekaligus sebagai tantangan bagaimana para pemangku kepentingan dapat memberikan akses pembiayaan alternatif, termasuk bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia.

AFPI memastikan relaksasi ini tidak akan disalahgunakan. Seluruh anggota AFPI diklaim akan terus mematuhi peraturan yang berlaku dan menerapkan praktik bisnis yang sehat.

"Kami akan terus memantau perkembangan industri dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar bijak dalam memanfaatkan layanan Pindar," ujar Entjik.

Tercatat hingga September 2024, industri ini telah menyalurkan akumulasi pendanaan sebesar Rp 978,4 triliun kepada 137,35 juta borrower. Dengan pertumbuhan industri ini disebut dapat mendorong terciptanya ekonomi yang lebih inklusif dan berdaya tahan.

Konglomerat Pemilik Sritex Berharta Rp. 347 Triliun Ogah Selamatkan Sritex Dari Kebangkrutan

 Kumar Birla adalah salah satu konglomerat terkaya di India. Pundi-pundi hartanya berasal dari raksasa komoditas multinasional Aditya Birla Group yang terafiliasi dengan penggugat pailit PT Sri Rejeki Isman (Sritex), PT Indo Bharat Rayon.

Per Jumat (3/1), Forbes mencatat total kekayaan Birla mencapai US$21,4 miliar atau sekitar Rp347,266 triliun (asumsi kurs Rp16.226 per dolar AS).

Tumpukan hartanya itu membuat Forbes menobatkan Birla sebagai orang terkaya ke-8 pada Daftar Orang Terkaya India 2024 dan peringkat ke-98 pada Daftar Orang Terkaya Dunia 2024.

Lantas bagaimana kisah hidup Kumar Birla hingga mampu membawa Aditya Birla Group menjadi perusahaan multinasional ternama?

Dilansir dari berbagai sumber, Kumar Mangalam Birla lahir di Kolkata, India pada 14 Juni 1967. Ia adalah generasi keempat dari Keluarga Birla yang dikenal sebagai klan pengusaha dari Rajasthan.

Ayahnya, Aditya Vikram Birla, dikenal sebagai industrialis dan seorang dermawan di India. Ibunya, Rajashree Birla, juga aktif di banyak kegiatan filantropi yang membuatnya mendapatkan penghargaan Padma Bhushan dari pemerintah India.

Birla menghabiskan masa kecilnya di kawasan bisnis Mawari di Mumbai India. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA di Sydenham College of Commerce and Economics di Mumbai, ia melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Mumbai dan meraih gelar sarjana perdagangan.

Pada 1989, Birla menikah dengan Neerja Birla. Lalu, keduanya pindah ke London lantaran Birla harus melanjutkan studi S2 di sekolah elite London Business School. Setelah dua tahun, ia meraih gelar MBA pada 1992.

Dilaporkan Fortune India, Birla mewarisi seluruh bisnis keluarga saat ayahnya wafat pada 1995. Saat itu, Aditya Birla Group adalah induk dari sejumlah perusahaan komoditas di India, termasuk perusahaan semen terbesar Ultratech.

Sejumlah pihak pun meragukan kemampuan sang pewaris untuk mengelola kerajaan bisnis yang ditinggalkan ayahnya. Namun, ia berhasil mematahkan keraguan itu setelah sukses meningkatkan pendapatan Aditya Birla Group dari US$2 miliar menjadi US$65 miliar dengan kapitalisasi pasar lebih dari US$100 miliar.

Di tangan Birla, bisnis Aditya Birla Group membentang di 20 sektor mulai dari semen, tekstil, aluminium, tekstil, telekomunikasi, ban, cat, hingga keuangan. Konglomerasi ini mempekerjakan lebih dari 187 ribu pekerja di 180 pabrik manufaktur yang tersebar di 40 negara termasuk, Indonesia.

Kesuksesannya itu membuat media mendapuk Birla sebagai "Raja Komoditas".

Kumar Birla adalah konglomerat asal India yang memiliki harta lebih dari Rp347 triliun. Pundi-pundi hartanya berasal dari konglomerasi Aditya Birla Group. (CHANDAN KHANNA / AFP).

Di Indonesia, Aditya Birla Group masuk melalui Aditya Birla Yarns (ABY) dengan mendirikan PT Elegant Textiles (PTE) pada 1973. Saat ini, PTE merupakan salah satu produsen benang pintal rayon terbesar di dunia, yang menyumbang hingga 10 persen dari perdagangan benang pintal rayon global.

Setelah itu, konglomerasi ini mendirikan beberapa perusahaan lain di Indonesia, termasuk produsen viscose staple fiber (VSF) PT Indo Bharat Rayon (IBR) di Purwakarta, Jawa Barat. 

Nama IBR menarik perhatian media Indonesia setelah menjadi pihak yang meminta pembatalan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang sudah disepakati raksasa tekstil Sritex dengan kreditur sebelumnya. Setelah permohonan IBR dikabulkan PN Semarang, Sritex pun berstatus pailit.

Selain Indonesia, Aditya Barat Group juga beroperasi di Amerika Serikat, China, Australia, Turki, Korea Selatan, hingga Zambia.

Saat ini, Birla tinggal di kawasan elit Mumbai, Altamount Road. Ia diketahui memiliki sejumlah aset properti elit, salah satunya Jatia House yang bernilai US$49 juta. Layaknya konglomerat, ia juga memiliki dua pesawat jet berjenis Cesna Citation dan Gulstream G100.

Di sisi lain, Birla juga dikenal sebagai seorang dermawan. Ia memiliki yayasan amal yang fokus pada dunia pendidikan, termasuk mendirikan sejumlah sekolah tinggi di India.

Bersama Neerja, Birla memiliki tiga orang anak yakni Ananya Birla, Aryaman Vikram Birla, dan Advaitesha Birla. Sejak 2023 lalu, Ananya dan Aryaman sudah terjun ke bisnis keluarga dengan mengelola sejumlah lini usaha konglomerasi itu.

Anggaran Ketahanan Pangan Tembus Rp 149 Triliun Pada 2024

 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut anggaran pangan di 2024 melonjak menjadi Rp 159 triliun. Angka itu lebih besar 30% dibanding tahun 2023 yang sebesar Rp 115 triliun.

Menurut Bendahara Negara, dana itu disalurkan untuk sejumlah program yang mendukung ketahanan pangan. Misalnya dana Rp 47,7 triliun untuk memberikan subsidi pupuk sebesar 7,2 juta ton.

"Itu untuk apa saja? Yang paling gede biasanya, yang rame itu petani kalau pas lagi musim tanam pupuknya nggak ada atau pupuk subsidinya nggak tersedia. Makanya bantuan pupuk itu kita tingkatkan. Kemarin karena berbagai hal kita, oh harusnya jumlahnya 9 juta atau 7 juta ton kita sampaikan, oke berapa yang dibutuhkan, Rp 47,7 triliun," terang Sri Mulyani dalam unggahan video di Instagram @smindrawati

Selain pupuk, subsidi juga diberikan untuk benih budidaya ikan. Lalu ada juga yang disalurkan untuk peternak.

Untuk menjaga ketahanan pangan, pemerintah juga menjaga agar stabilisasi harga terjaga dan stok pangan tersedia di masyarakat. Caranya melalui badan usaha seperti ID Food hingga Bulog.

"Serta bahkan kita membantu melalui below the line. Below the line itu artinya investasi. ID food, kemudian bulog itu untuk stabilisasi harga atau untuk mengamankan stok, itu dilakukan," imbuhnya.

Pembangunan infrastruktur seperti bendungan dan irigasi juga berasal dari program ketahanan pangan. Menurutnya, ketahanan pangan tidak hanya sebatas padi melainkan hal-hal lain yang berkaitan dengan pangan masyarakat.

"Jadi ada padi, ada jagung, kedelai, dan kemudian juga ikan, hewan yang lain, dulu kita bahkan memberikan ternak dalam hal ini, dan juga tadi alat mekanisasi pertanian, alsintan yang sering dilakukan. Selain tadi subsidi pupuk, benih, dan lain-lain," tutupnya.

Inflasi 2024 Terendah Sepanjang Sejarah NKRI Dengan Cabai Merah Alami Deflasi 46,53 Persen

 Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi 2024 sebesar 1,57 persen secara tahunan (year on year/ yoy). Angka tersebut terendah sejak 1958.

"Inflasi yoy ini terendah sejak pertama kali BPS menghitung inflasi di tahun 1958. Namun saat itu inflasinya masih terbatas diukur untuk wilayah Jakarta saja. Sekarang kan sudah berkembang kita sudah menggunakan 150 kota di 38 provinsi," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Pudji Ismartini dalam konferensi pers, Kamis (2/1) kemarin.

Lantas apa penyumbang inflasi 2024 rendah?

Pudji menerangkan ada beberapa faktor yang menyebabkan inflasi 2024 terbilang rendah. Salah satunya, harga pangan, yang sempat melonjak pada 2022 hingga 2023, cenderung melandai tahun lalu.

Jika dirinci, beberapa komoditas yang meredam inflasi, sambungnya, adalah cabai merah yang mengalami deflasi 46,53 persen dan cabai rawit yang mengalami deflasi 39,74 persen.

Selain bahan pangan, bensin juga turut mengalami deflasi sebesar 1,86 persen dan tarif angkutan udara yang mengalami deflasi 7,26 persen.

Inflasi 2024 sebesar 1,57 persen sendiri masih masuk target pemerintah yakni di kisaran 2,5 persen plus minus satu persen atau 1,5 persen terendah dan 3,5 persen tertinggi.

Sementara itu, komoditas yang mengalami inflasi tertinggi adalah telur ayam ras dan cabai merah yang masing-masing memberikan andil inflasi sebesar 0,06 persen.

Selain itu, komoditas lain yang memberikan andil inflasi antara lain ikan segar, cabai rawit, bawang merah, dan minyak goreng yang memberikan andil inflasi sebesar 0,03 persen.

Adapun beberapa komoditas lain yang turut mendorong inflasi antara lain bawang putih, sawi hijau, daging ayam ras, dan beras yang memberikan andil masing-masing 0,01 persen.

Berdasarkan wilayahnya, Puji mengatakan 35 provinsi mengalami inflasi dan 3 provinsi mengalami deflasi pada Desember 2024. Inflasi tertinggi terjadi di Papua Pegunungan sebesar 2,39 persen.

"Sedangkan deflasi terdalam terjadi di Maluku sebesar 0,41 persen," ujarnya.

Alasan Prabowo Tidak Batalkan PPN 12 Persen

 Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto tak perlu menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk membatalkan kenaikan PPN 12 persen.

Suryo mengatakan PPN 12 persen berlaku hanya untuk barang mewah yang selama ini dipungut pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Sedangkan barang dan jasa lain tetap pada tarif lama, yakni 11 persen.

Bos Ditjen Pajak itu lalu menetapkan skema dasar pengenaan pajak (DPP) lain, yakni 11/12 dikali tarif 12 persen. Ini dipilih agar pemerintah menjalankan amanat UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), di lain sisi tetap mendengarkan aspirasi rakyat.

"Pembedanya adalah dasar pengenaan pajaknya, boleh gak? Secara undang-undang itu diatur di dalam pasal 8a UU HPP," ungkapnya dalam Media Briefing di DJP Kemenkeu, Jakarta Selatan, Kamis (2/1).

"Jadi, dasar pengenaan pajak yang digunakan adalah harga jual, nilai impor, atau DPP nilai lain. Jadi, boleh dengan peraturan menteri keuangan (PMK) kita menetapkan daftar pengenaan pajak yang berbeda," tegas Suryo.

Oleh karena itu, PMK Nomor 131 Tahun 2024 diundangkan sebagai aturan pelaksana terkait PPN, bukan perppu. Beleid ini diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani pada akhir tahun lalu, yakni 31 Desember 2024.

Dirjen Suryo menegaskan tarif PPN 12 persen berlaku penuh untuk barang-barang mewah. Daftar yang dikenai PPnBM diatur dalam PMK Nomor 141 Tahun 2021 serta PMK Nomor 15 Tahun 2023 terkait barang-barang bawah mewah selain kendaraan bermotor.

"(DPP) Nilai lain digunakan untuk menghitung besarnya dasar pengenaan pajak yang akan dikalikan dengan tarif, dituliskan 11/12 dikali harga jual. Kalau dihitung, ketemunya 11 (persen), gitu kira-kira," beber Suryo.

"Jadi, tidak ada perbedaan jumlah PPN yang dibayarkan, baik sebelum maupun sesudah 1 Januari 2025 terhadap barang-barang yang bukan termasuk barang mewah," tambahnya.

Aturan Tehnis Perpanjangan UMKM 0,5 Persen Hingga Kini Belum Diterbitkan Oleh DJP

 Periode pemanfaatan PPh final 0,5% bagi pelaku UMKM diperpanjang selama 1 tahun, yakni hingga tahun pajak 2025. Namun, perpanjangan periode PPh final ini hanya berlaku bagi pelaku UMKM orang pribadi yang sudah memanfaatkan fasilitas ini selama 7 tahun terakhir. 

Terkait dengan ketentuan teknisnya, sampai saat ini pemerintah belum menerbitkan regulasinya. Wajib pajak UMKM orang pribadi pun diminta menunggu terbitnya ketentuan teknis berkaitan dengan perpanjangan PPh final 0,5%. 

"Mengenai ketentuan teknis yang mengatur, mohon berkenan menunggu informasi lebih lanjut dari Ditjen Pajak," tulis contact center Ditjen Pajak (DJP) saat menjawab pertanyaan netizen

Penjelasan DJP di atas menjawab pertanyaan dari banyak wajib pajak yang disampaikan melalui Kring Pajak. Perpanjangan masa berlaku PPh final 0,5% hingga 2025 pertama kali disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pengumuman paket stimulus ekonomi pada 16 Desember 2024 lalu. Namun, sampai saat ini belum ada aturan teknis yang diterbitkan pemerintah. 

Sesuai dengan PP 55/2022, orang pribadi UMKM mendapatkan jatah pemanfaatan PPh final 0,5% selama 7 tahun. Apabila orang pribadi telah terdaftar sejak 2018 atau sebelum berlakunya PP 23/2018, PPh final 0,5% hanya bisa dimanfaatkan hingga 2024 ini. 

Dalam penjelasannya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan bahwa perpanjangan masa berlaku PPh final hanya berlaku bagi orang pribadi yang telah memanfaatkan kebijakan ini selama 7 tahun terakhir. 

Sementara itu, apabila ada pelaku UMKM orang pribadi yang baru memanfaatkan PPh final 0,5% selama 2 tahun misalnya, dirinya masih punya waktu hingga 5 tahun ke depan untuk memanfaatkan fasilitas tersebut. 

"Perpanjangan ini khusus yang sudah mendapatkan insentif ini selama 7 tahun. Jadi diberikan perpanjangan setahun lagi. Namun, bagi penggiat UMKM yang baru menjalankan insentif kurang lebih 2 tahun masih memiliki waktu 5 tahun," kata Maman. 

Maman pun mengungkapkan alasan di balik perpanjangan PPh final UMKM tidak diberikan merata kepada seluruh penerima fasilitas. Menurutnya, pemerintah mengedepankan prinsip keadilan. Pemerintah berharap pelaku UMKM, khususnya orang pribadi, bisa terbantu dengan fasilitas PPh final 0,5% dan bisa naik kelas.

Pengusaha Yang Sudah Terlanjur Tarik PPN 12 Persen Harus Lakukan Restitusi Ke Konsumen

 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan toko ritel yang sudah mengenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen akan mengembalikan dana yang telah dikutip kepada konsumen.

Hal itu dipastikan langsung oleh Dirjen Pajak Suryo Utomo. Namun, skema pengembalian dana ke konsumen masih belum ditentukan.

"Jadi, secara teknikalitas nanti kita atur (pengembalian pungutan PPN 12 persen ke pembeli ritel). Yang jelas haknya wajib pajak ya pasti akan kita kembalikan," tegasnya dalam Media Briefing di DJP Kemenkeu, Jakarta Selatan.

"Kan gitu secara prinsipnya, haknya negara kita mesti pastikan masuk, tapi haknya wajib pajak bukan punya negara kita kembalikan. Caranya seperti apa, nanti kita coba prosedurkan. Saya mencoba berjanji tidak memberatkan wajib pajak," imbuh Suryo.

Suryo mengatakan pihaknya juga sudah melakukan negosiasi dengan peritel yang telah mengubah sistem PPN menjadi 12 persen. Padahal, untuk barang yang tidak masuk kelompok mewah hanya dikenakan dasar pengenaan pajak (DPP) nilai lain sebesar 11/12 dari tarif 12 persen.

Ia menegaskan pihaknya tetap harus menjalankan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) soal tarif 12 persen per 1 Januari 2025. Di sisi lain, pemerintah memutuskan tak mengerek PPN untuk barang-barang tidak mewah, sehingga perlu penetapan DPP lain dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024.

"Kami lagi duduk, diskusi, kira-kira tiga bulan cukup enggak sistem mereka diubah? Itu yang kami coba nanti dudukkan, kira-kira ya transisi tiga bulan lah bagi (peritel) menyesuaikan sistemnya (kembali ke PPN 11 persen)," ungkap Suryo.

Selepas acara, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti menekankan waktu perubahan PPN di ritel maksimal tiga bulan. Ia mengklaim proses transisi sistem pungutan PPN dari peritel bisa saja lebih cepat.

"Mungkin bisa jadi kurang dari itu (tiga bulan waktu perubahan sistem PPN dari toko ritel). Artinya, kami juga ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman pengusaha bisa jadi sampai tiga bulan, bisa jadi juga kurang," ucap Dwi.

"Itu masalah teknis (penulisan PPN 11 persen atau 12 persen dalam struk selama masa transisi), jadi tergantung perusahaan masing-masing. Yang jelas kalau sudah terlanjur mungut 12 persen, nanti ada mekanisme pengembaliannya," tambahnya.

Nilai Tukar Rupiah Menguat Ke Rp 16.197 Berkat Lelang SBRI

 Nilai tukar rupiah bertengger di Rp16.197 per dolar AS pada Jumat sore. Mata uang Garuda menguat 1 poin atau plus 0,01 persen dari perdagangan sebelumnya.

Sementara itu, kurs referensi Bank Indonesia (BI) Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) menempatkan rupiah ke posisi Rp16.217 per dolar AS pada perdagangan hari ini.

Mata uang di kawasan Asia terpantau bergerak bervariasi. Tercatat, peso Filipina melemah 0,50 persen, baht Thailand minus 0,14 persen, ringgit Malaysia minus 0,43 persen, dan dolar Hong Kong 0,03 persen.

Sedangkan won Korea Selatan menguat 0,12 persen, dolar Singapura plus 0,04 persen, dan yen Jepang plus 0,17 persen.

Sedangkan mata uang di negara maju menguat. Poundsterling Inggris menguat 0,11 persen, euro Eropa plus 0,16 persen, dan franc Swiss plus 0,21 persen, dolar Australia menguat 0,13 persen, dan dolar Kanada plus 0,04 persen.

Analis Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan rupiah menguat terhadap dolar AS karena tingginya minat investor dalam lelang SBRI.

"Selain itu, indeks dolar AS juga terpantau terkoreksi dari level tertinggi dalam dua tahun," katanya.

Shell Turunkan Kembali Harga BBM Per 3 Januari

 Shell Indonesia menurunkan harga BBM yang mereka jual meskipun baru dinaikkan pada 1 Januari lalu.

Penurunan berlaku mulai Jumat (3/1). Mengutip website Shell, harga BBM jenis shell super di wilayah Jakarta dipatok Rp12.810 per liter.

Padahal mulai 1 Januari kemarin mereka menaikkan harga dari yang pada Desember Rp12.290 per liter menjadi Rp12.930 per liter.

Penurunan sama juga mereka lakukan untuk shell v-power, shell v-power diesel, dan Shell V-Power Nitro+.

Untuk shell v-power, harga turun jadi Rp13.530 per liter setelah naik dari Rp13.340 per liter pada Desember 2024 lalu menjadi Rp13.650 mulai 1 Januari 2025 kemarin.

Untuk shell v-power diesel, harga turun jadi Rp14.030 per liter setelah naik dari Rp13.900 per liter pada Desember 2024 lalu menjadi Rp14.150 per liter.

Untuk shell v-power nitro+, harga turun jadi Rp13.730 per liter setelah naik dari Rp13.570 pada Desember 2024 menjadi Rp13.850 per liter pada 1 Januari kemarin.

Shell menyebut harga itu mengacu pada peraturan pemerintah yang berlaku.

Harga Minyakita Naik Jadi Rp 19.000 Per Liter

 Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso membeberkan biang kerok naiknya harga Minyakita di pasaran hingga menyentuh level Rp19 ribu per liter, meski seharusnya harga eceran tertinggi (HET) komoditas tersebut dipatok Rp15.700 per liter.

Budi menyampaikan ada keterlambatan distribusi pasokan akibat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024-2025.

"Masalahnya ini kan libur Nataru, masih banyak distributor itu yang belum jalan. Jadi sebagian sudah jalan, sebagian belum. Jadi ada keterlambatan pasokan," ujar dia Jumat di kantor Kemendag, seperti dikutip dari detikfinance.

Budi memastikan bahwa stok Minyakita di pihak distributor masih tersedia, tapi keterlambatan pendistribusian membuat harga minyak goreng tersebut menjadi mahal.

Ia menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan produsen untuk memastikan stok terbaru.

"Kita usahakan harga harus terjangkau, harus sesuai HET, harus gimana caranya kita harus lakukan. Mudah-mudahan tanggal 6 kita cek di SP2KP (Sistem Pengumpulan serta Pelaporan Data Harga Bapoking Harian), kita hubungi teman-teman di daerah, di timur juga ngecek lapangan karena salah satu faktornya memang karena liburan itu," jelasnya.

Lebih lanjut, Budi yakin harga Minyakita akan kembali di level HET sebelum bulan Ramadan yang akan jatuh pada awal-akhir Maret.

"Ya harus, kita usahakan, harga harus terjangkau, harus sesuai itu. Ya harus, gimana caranya kita harus lakukan," tuturnya.

Berdasarkan pantauan di Pasar Palmerah, Jakarta Selatan, Minyakita dibanderol di harga Rp19 ribu per liter. Pedagang sembako bernama Bulan mengatakan harga tersebut baru mengalami kenaikan Rp1.000 setelah pergantian tahun, yakni dari Rp18 ribu.

"MinyaKita ini naik sekarang per dus nya Rp205 ribu. Saya jual per liternya Rp19 ribu. Ini naik Rp1.000 pada awal tahun ini. Sebelum tahun baru Rp18 ribu per liter," ujar dia.