Bank Dunia menyoroti beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah terkait pertumbuhan ekonomi. Salah satunya, kebijakan pemerintah terkait Upah Minimum Provinsi (UMP/UMK).
Pengamat Ekonomi Bank Dunia Ndiame Diop menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup baik. Pada tahun ini, pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 6,1%. Proyeksi ini disebabkan konsumsi domestik dan investasi yang masih kuat.
"Pertumbuhan ini tetap didukung investasi dan konsumsi," ujarnya dalam paparan Indonesia Economic Quartely World Bank, di Hotel Intercontinental, Jakarta, Selasa (18/12/2012).
Namun, lanjut Diop, pemerintah perlu memperhatikan beberapa kebijakan agar tidak mengganggu sektor investasi dan pemenuhan permintaan masyarakat yang meningkat. Salah satunya kebijakan dunia usaha terkait UMP. Pemerintah harus memberikan kepastian aturan UMP ini agar tidak mengganggu dunia usaha.
"Kebijakan tenaga kerja terkait upah minimum, ini sangat penting agar tidak kacau dan sifatnya menyuluruh dan mencakup kepentingan seluruh pihak," tegasnya.
Diop menyebutkan saat ini, UMP Indonesia, seperti Jakarta, mengalami kenaikan UMP hingga 44% dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2,2 juta. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan UMP negara lain yang menjadi parameter upah, maka pertumbuhan ini cukup tinggi. Dampaknya akan mempengaruhi investasi yang masuk serta daya saing bisnis di Indonesia.
"Kenaikan UMP ini akan berdampak pada investasi dan daya saing mendatang," ujarnya.
Diop menambahkan dengan kenaikan UMP tersebut, tenaga kerja Indonesia harus bersaing dengan tenaga kerja China yang sampai saat ini belum diketahui kenaikan UMP-nya. Menurutnya, dengan jumlah SDM yang besar, tetapi memiliki upah yang tinggi maka ada manfaat yang hilang dalam peningkatan produktivitas masyarakat.
"Pemerintah perlu melihat implikasinya agar tidak ada kerugian di masa datang," ujarnya.
Selain kebijakan terkait UMP, Bank Dunia juga menyoroti kebijakan pemerintah terkait dunia usaha terutama bisnis investasi. "Ini agar investasi bisa tumbuh," jelasnya.
Diop juga mengingatkan pemerintah terkait kebijakan belanja. Menurutnya, pemerintah perlu meningkatkan kualitas belanja dengan mengalihkan belanja subsidi ke pembangunan infrastruktur.
"Peningkatan belanja harus disertai dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Paling utama adalah perbaikan infrastruktur di Indonesia," tandasnya.
No comments:
Post a Comment