Fintech Uang Teman PT Digital Alpha Indonesia Ternyata Belum Bayar Gaji Karyawan

 Karyawan dan eks karyawan PT Digital Alpha Indonesia atau UangTeman menuntut pembayaran tunggakan gaji, pajak, dan iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan kepada manajemen. Tuntutan kepada perusahaan fintech atau pinjaman online (pinjol) tersebut tertuang dalam petisi change.org dengan dukungan tanda tangan dari 399 orang.

"Sampai saat ini juga belum ada klarifikasi kepada kami, kenapa gaji kami belum dibayarkan? Pihak perusahaan juga tidak pernah mengumumkan perusahaan ini apakah akan bangkrut atau terus berjalan? Termasuk pengumuman kapan gaji dibayarkan," tulis petisi tersebut seperti dikutip CNNIndonesia.com.

Ironinya, kasus ini mencuat di tengah hingar bingar pinjol legal sebagai alternatif sumber pendanaan bagi masyarakat. Terlebih, terjadi di saat pertumbuhan industri tengah positif.

Terbukti, outstanding pinjaman dari para pinjol legal telah mencapai Rp27,9 triliun per Oktober 2021. Realisasi tersebut naik 57,49 persen secara tahun berjalan dari Rp17,71 triliun per Januari 2021.

Jumlah penikmat dananya pun tak sedikit. Tercatat, ada 19,94 juta nasabah yang mendapat aliran pinjaman tersebut. Selain itu, kualitas pinjaman pun terbilang baik, di mana Rp25,39 triliun atau 91 persen dari total, masuk kategori lancar. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menilai beberapa faktor yang membuat masalah tunggakan gaji karyawan terjadi UangTeman. Pertama, ia menduga pendanaan UangTeman dari investor mulai seret.

"Padahal, pendanaan investor menjadi bahan bakar bagi operasional perusahaan. Mungkin ini yang gagal didapatkan oleh UangTeman," ungkap Huda kepada CNNIndonesia.com, Selasa (14/12). Kedua, ia menilai ada dampak dari persaingan ketat antar perusahaan pinjol di industri. Sebab, menurutnya, pemain di industri pinjol sudah mulai mengerucut, mana yang paling dominan dan tidak.

"Akibatnya, kinerja fintech secara umum yang bagus, ya hanya dinikmati segelintir perusahaan fintech p2p lending saja," ucapnya. Ketiga, mungkin ada masalah pada manajemen. Apalagi, menurut Huda, industri pinjol sebenarnya masih 'seumur jagung', sehingga tentu tata kelola dan manajemennya masih banyak kekurangan.

"Sudah tidak menjadi rahasia jika perusahaan digital di Indonesia masih kacau. Banyak sekali masalah yang timbul akibat kesalahan manajemen," imbuhnya. Permasalahan manajemen ini selanjutnya membuat perusahaan tidak siap menghadapi berbagai masalah lain dari sektor eksternal, seperti soal pendanaan dari investor dan persaingan dengan perusahaan sejenis. Alhasil, berbagai masalah ini berdampak ke karyawan.

"Iklim kerja yang 'perusahaan yang pertama' menjadikan hak karyawan belum dibayarkan. Padahal, urusan hak karyawan merupakan prioritas utama perusahaan," jelasnya.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara sependapat dengan kemungkinan dampak persaingan yang ketat kepada masalah tunggakan gaji karyawan di UangTeman. Sebab, ia membaca memang saat ini industri dikuasai oleh beberapa pemain besar saja.

"Terbaca misalnya segmen paylater, itu mengerucut ke OVO Paylater, Shopee Paylater, Gopay Paylater, Kredivo Paylater, dan Akulaku Paylater. Untuk yang permodalan produktif ada Investree, Modalku, dan Koinworks," kata Bhima.

Kondisi ini membuat perusahaan pinjol lainnya hanya mendapat sedikit kue dari total keseluruhan pertumbuhan industri. Faktor lain, ia menduga karena ada ketidakcakapan perusahaan dalam mengendalikan kualitas pinjaman melalui program manajemen risiko. "Sama risk management untuk kendalikan kenaikan NPL (kredit bermasalah)," terang dia.

Dari berbagai faktor tersebut, Bhima memberi masukan kepada industri agar masalah serupa tidak terulang. Pertama, sebisa mungkin perusahaan pinjol punya program relaksasi dan restrukturisasi kepada nasabahnya.

Kedua, pinjol legal perlu memperketat skor penilaian pinjaman (credit scoring) kepada nasabah. Tujuannya, untuk memitigasi risiko gagal bayar pinjaman. "Ini bisa dengan fintech kerja sama dengan e-commerce misalnya, jadi bisa cek track record nilai transaksi, sudah berapa lama berjualan, atau kalau konsumen juga bagaimana," katanya.

Ketiga, kerja sama dengan perusahaan asuransi penjaminan untuk menjamin pinjaman yang diberikan ke nasabah. Keempat, penyaluran pinjaman berorientasi kegiatan produktif, bukan konsumtif.

Kelima, pinjol perlu selektif dalam menyalurkan pinjaman, misalnya ke sektor-sektor yang sudah jelas masih bisa tumbuh, misalnya industri makanan dan minuman. Hal ini bisa mengurangi risiko pinjaman gagal bayar.

"Terakhir cari investor dengan banyak menggandeng lender institusi, baik perbankan maupun lembaga keuangan lainnya, ini bagus untuk stabilitas sumber pendanaan," pungkasnya.

Ekonomi Turki Diambang Kehancuran Karena Erdogan Menolak Suku Bunga Riba

 Mata uang lira kian anjlok pada Senin (20/12). Kejatuhan terjadi usai Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengutip ajaran Islam guna membenarkan keputusannya tak menaikkan suku bunga atau riba demi menstabilkan mata uang.

Erdogan membuat bank sentral Turki menurunkan biaya pinjaman secara tajam meski tingkat inflasi tahunan negara itu melonjak lebih dari 20 persen. Para ekonom memproyeksikan kebijakan tersebut bakal mengantarkan inflasi mencapai 30 persen atau lebih tinggi dalam beberapa bulan mendatang.

Meski demikian, Erdogan tak goyah. Ia mengatakan bahwa keyakinannya sebagai seorang Muslim mencegahnya mendukung kenaikan suku bunga atau riba.

"Mereka mengeluh kami terus menurunkan suku bunga. Jangan berharap apa-apa lagi dari saya. Sebagai seorang Muslim, saya akan terus melakukan apa yang diperintahkan agama kami. Ini adalah perintah-Nya," ujar Erdogan seperti dikutip dari AFP, Senin (20/12).

Erdogan sebelumnya mengutip Alquran dalam menjelaskan mengapa dia percaya riba menyebabkan inflasi, bukan sebaliknya.

Sebagai informasi, suku bunga yang tinggi menjadi hambatan bagi aktivitas dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Tapi, bank sentral biasanya menaikkan suku bunga guna mengendalikan inflasi yang tidak terkendali.

Akibat absennya fungsi pengendali moneter bank sentral, lira Turki kini kehilangan hampir setengah nilainya terhadap dolar AS dalam tiga bulan terakhir. Pada Senin (20/12) sore waktu setempat, lira turun lebih dari enam persen terhadap dolar AS. Pada awal Januari, US$1 bisa dipakai untuk membeli 7,4 lira. Namun saat ini, US$1 setara dengan 17,5 lira.

"Anda tidak dapat menjalankan ekonomi modern yang terintegrasi ke dalam ekonomi global atas dasar ini. Bahkan Arab Saudi tidak mencoba manajemen makro (ekonomi) yang sepenuhnya sesuai dengan syariah," kata Ekonom Timothy Ash dari BlueBay Asset Management.

Bank sentral Turki telah menurunkan empat kali suku bunga berturut-turut untuk menurunkan acuan suku bunga dari 19 persen menjadi 14 persen.

Para diplomat menduga kepemimpinan kuat yang 'menghalalkan' segala cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bakal memperpanjang kekuasaan Erdogan dalam pemilu yang dijadwalkan pada pertengahan 2023.

Erdogan bulan lalu meluncurkan 'perang ekonomi independen yang bertujuan untuk memutuskan ketergantungan Turki pada investasi asing dan biaya impor yang berfluktuasi, seperti minyak dan gas alam. Tetapi kebijakan tersebut menghadapi perlawanan dari para taipan bisnis yang sebagian besar mendukung Erdogan selama 19 tahun pemerintahannya.

Asosiasi Bisnis dan Industri Turki (TUSIAD) akhirnya mengeluarkan teguran keras terhadap Erdogan, sesuatu yang tak biasanya dilakukan. "Pilihan kebijakan yang diterapkan di sini tidak hanya menciptakan masalah ekonomi baru untuk bisnis, tetapi untuk semua warga kita," kata lobi bisnis besar itu.

Mereka mendesak Pemerintah Turki untuk meninjau 'kerusakan' ekonomi Turki dan segera menerapkan prinsip ekonomi dalam kerangka ekonomi pasar bebas. Menanggapi itu, Erdogan malah menyerang TUSIAD secara langsung dalam komentarnya yang disiarkan di televisi.

"Anda hanya memiliki satu pekerjaan: untuk memastikan investasi, produksi, lapangan kerja, dan pertumbuhan," ujarnya.

Menteri Keuangan Usulkan Perpajakan Berdasarkan Diskriminasi Gender di Forum G20

 Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan Indonesia mengajukan usul soal pemberlakuan sistem perpajakan gender dalam pertemuan tahunan negara-negara G20 di Bali. Sistem perpajakan ini diklaim akan menguntungkan, khususnya bagi kaum wanita.

"Kami juga usulkan terkait perpajakan dengan gender, secara eksplisit memang belum dibahas namun secara kerangka tax and gender ini memberikan porsi yang lebih menguntungkan bagi wanita," kata Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Wempi Saputra dalam konferensi pers G20, Jumat (10/12).

Wempi menjelaskan keuntungan yang dimaksud ialah wanita dapat terjun ke pasar ketenagakerjaan dengan mendapat berbagai fasilitas yang disediakan dari perpajakan. Tidak hanya itu, salah satu contoh teknis keuntungan yang bisa diambil dari sistem perpajakan gender ini adalah maternity leave atau cuti kelahiran bagi wanita.

"Inti dari ketentuan ini secara umum adalah memberikan kebijakan afirmasi bagi gender, contoh teknisnya maternity leave agar wanita mendapatkan fasilitas perpajakan untuk memasuki lapangan kerja yang lebih banyak," ucapnya. Walau masih menjadi isu perpajakan yang baru, tax and gender sudah diusulkan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) kepada Indonesia sebagai presiden G20 2022.

Ia menilai isu perpajakan gender disambut baik oleh delegasi dan anggota G20, sehingga pembahasan ini akan dibedah di level working group atau kelompok kerja. "Mungkin akan dilaporkan pada saat pertemuan di bulan Februari 2022," ujar Wempi.

Dalam G20 Indonesia, isu ini akan dibahas dalam kerangka sistem perpajakan internasional. Tidak hanya itu, Bank Indonesia menyebut negara-negara G20 tengah memperjuangkan kenaikan kuota dalam sistem voting yang berlaku di Dana Moneter Internasional (IMF). Pasalnya, sistem voting saat ini dinilai tidak merepresentasikan kondisi ekonomi global yang ada.

"Kalo negara besar akan setor (iuran) lebih besar jadi punya voting power lebih besar, negara kecil sebaliknya. Kalo posisi sekarang, belum refleksikan voting power yang cerminkan skala ekonomi negara tersebut," kata Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo dalam konferensi pers G20.

Ia mengibaratkan iuran negara ke IMF dengan iuran yang ada di koperasi. Apabila dana yang dibutuhkan koperasi sebesar Rp100, maka 10 anggota yang ada harus menyetorkan dana sebesar Rp10.

Dengan demikian, seluruh anggota memiliki kekuatan voting yang sama dan memiliki kemampuan meminjam yang sama kepada koperasi sebesar Rp10. Namun apa yang terjadi saat ini, negara besar lebih banyak menyetorkan iuran ke IMF, sehingga memiliki kekuatan voting yang lebih besar.

Budi mengatakan isu ini sudah menjadi komoditas lama yang kerap kali diperdebatkan dalam pertemuan negara-negara G20. Namun tidak menemui titik terang dan sering berakhir buntu. Kebuntuan terjadi dikala negara berkembang menginginkan kuota voting dinaikkan, namun negara maju tak mau mengalah, sebab posisinya harus dikorbankan dan dibagi ke negara berkembang.

Oleh karena itu, dalam pertemuan tahunan di Bali, isu ini dinilai penting untuk dibahas kembali agar sistem voting di IMF lebih sesuai dengan kondisi ekonomi global saat ini. "Diminta agar kuotanya dinaikkan, tetapi kenaikannya diminta untuk dibagi secara skala ekonomi yang representatif," ujarnya.

Selain itu, mata uang digital juga menjadi agenda prioritas dalam G20. "Juga dibahas nanti adalah terkait mata uang digital bank sentral. Ini yang juga sedang dibahas dalam topik prioritas kita," ujar Budi.

Aspek mata uang digital atau central bank digital currency (CBDC) yang akan dibahas ialah dampak ke makro ekonomi dan kebijakan moneter. Kemudian, faktor-faktor yang menjadi alasan mata uang digital harus dikeluarkan juga menjadi pembahasan penting.

LPS Terapkan Sistem Pelaporan Data Nasabah Baru Bulan Depan

 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bakal menerapkan cara pelaporan data simpanan dan penjaminan melalui sistem baru Single Customer View (SCV). Sistem ini mulai diterapkan kepada seluruh bank pada Januari mendatang.

Single Customer View (SCV) adalah sistem informasi menyeluruh terkait simpanan dan pinjaman setiap nasabah pada suatu bank serta nilai simpanan yang dapat dijamin sesuai dengan ketentuan program penjaminan simpanan.

Tidak hanya itu, nantinya proses pelaporan yang dilakukan bank melalui aplikasi yang akan diluncurkan melalui 'SCV Client'. Sehingga proses validasi data bisa dilakukan di awal proses pengiriman data.

Direktur Sistem Informasi LPS Monang Siringo - Rino, menjelaskan aplikasi bakal diluncurkan pada bulan Desember ini dengan beberapa tahap. Mulai bulan Januari bank di Indonesia sudah mulai melakukan pelaporan SCV.

"Jadi ada soft launching dan grand launching, tapi Januari sudah bisa temen bank itu untuk mencoba," kata Monang, dalam Media Workshop LPS di Bandung, Jumat (10/12/2021). Nantinya ada masa enam bulan pertama masa pengenalan aplikasi itu pada bank yang diimplementasikan secara paralel. Jika masih gagal melakukan pelaporan SCV dalam waktu itu bank masih diperbolehkan menggunakan cara saat ini e-laporan.

Direktur Group Penanganan Klaim LPS, Ade Rahmat, menjelaskan aplikasi bakal diterapkan pada bank umum baik konvensional maupun syariah. Aplikasi SCV client diberikan secara gratis kepada bank.

"Nanti seluruh laporan SCV melalui aplikasi SCV client tadi," katanya.

Dia menjelaskan pihaknya akan terus melakukan pendampingan pada para bank baik secara online maupun offline untuk penerapan sistem ini. Selain itu dalam masa uji coba LPS tidak akan memberlakukan denda keterlambatan pelaporan dalam masa uji coba selama enam bulan tadi.

"Tidak kena denda kalau gagal dalam pelaporan SCV Client tadi di masa enam bulan," jelasnya.

Adapun soal denda, Peraturan LPS Nomor 5 tahun 2019 tentang Pelaporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah Bank Umum, menyebut keterlambatan laporan data penjaminan simpanan berbasis nasabah atau Single Customer View (SCV.

Yakni data SCV per nasabah, denda sebesar Rp 1 juta per hari dan data ringkas SCV per bank denda sebesar Rp 1 juta per hari kalender keterlambatan untuk setiap laporan yang harus disampaikan.

Gubernur Banten Wahidin Halim Minta Pengusaha Ganti Buruh Yang Menolak Di Gaji Murah

 Gubernur Banten Wahidin Halim minta pengusaha untuk mengganti pegawai yang tidak mau menerima gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan pemerintah provinsi. Menurutnya, masih banyak pekerja yang mau digaji antara Rp2,5 juta hingga Rp4 juta per bulan.

"Saya bilang ke pengusaha, ya kalian cari tenaga kerja baru, masih banyak yang nganggur, yang butuh kerja, yang cukup gaji Rp2,5 juta, Rp4 juta juga masih banyak," kata Wahidin di Kota Serang, Senin (06/12).

Ia pun tidak mau ambil pusing aksi mogok kerja nasional yang dilakukan serikat buruh. Baginya aksi tersebut hanyalah bentuk luapan emosi dan kekecewaan atas kenaikan upah yang tidak sesuai dengan keinginan buruh.

"Biar aja dia mogok, dia mengekspresikan ketidakpuasan. Tenaga vaksin dari pagi sampai malam Rp2,5 juta gajinya," katanya. Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Emelia Yanti Siahaan menilai pernyataan Wahidin merendahkan kaum pekerja.

"Dalam pandangan kami, pernyataan yang disampaikan Wahidin Halim itu melukai dan merendahkan martabat kaum buruh," ujar Emilia. Emilia mengingatkan buruh merupakan bagian penting dari sebuah perusahaan. Karena buruh, kegiatan produksi perusahaan tetap bisa berjalan dan ekonomi bergerak.

Ia juga menilai pernyataan Wahidin mencerminkan sosok pejabat yang tak mau mendengarkan aspirasi rakyatnya. Senada, kecaman sama juga disampaikan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Mirah Sumirat. Dengan nada keras, ia menyebut pernyataan Wahidin itu semakin menunjukkan mental arogan orang nomor satu di Banten itu.

"Pernyataan gubernur tersebut menunjukkan sikap yang arogan sebagai penguasa daerah dan giliran mau ada pilkada dia ngemis suara buruh," katanya. Sebelumnya, buruh melakukan aksi demonstrasi di depan kantor gubernur setelah Wahidin meneken Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.282-Huk/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten dan Kota di Banten pada 2022.

Walau demonstrasi dilakukan hingga malam hari, tidak membuat satupun perwakilan pemerintah menemui massa buruh yang kecewa dengan keputusan tersebut. Wahidin menyatakan tidak akan merubah keputusan upah minimum, sekalipun di demo oleh para buruh. Ia berdalih besaran upah minimum yang ditetapkan sudah sesuai dengan kajian dan penetapannya diikuti oleh perwakilan buruh.

Dalam Surat Keputusan tersebut Wahidin menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan besaran antara Rp2,7 juta hingga Rp4,3 juta. Bahkan 3 di antara 8 wilayah di Banten tidak alami kenaikan upah yakni Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Tangerang.

Berikut besaran upah yang ditetapkan oleh Gubernur Banten, Wahidin Halim :

1. Kabupaten Pandeglang tidak ada kenaikan atau tetap Rp 2.800.292.64.
2. Kabupaten Lebak naik 0,81 persen menjadi Rp 2.773.590.40 dari Rp 2.751.313.81.
3. Kabupaten Serang tidak ada kenaikan atau tetap Rp 4.215.180.86.
4. Kabupaten Tangerang tidak ada kenaikan atau tetap Rp 4.230.792.65.
5. Kota Tangerang naik 0,56 persen, menjadi Rp 4.285.798.90 dari Rp 4.262.015.37.
6. Kota Tangerang Selatan naik 1,17 persen, menjadi Rp 4.280.214.51 dari Rp 4.230.792.65.
7. Kota Cilegon naik 0,71 persen, menjadi Rp 4.340.254.18 dari Rp 4.309.772.64.
8. Kota Serang naik 0,52 persen, menjadi Rp 3.850.526.18 dari Rp 3.830.549.10.

Serikat buruh menyatakan kecewa atas pernyataan Gubernur Banten Wahidin Halim yang menyuruh perusahaan di wilayahnya mencari pegawai baru apabila karyawan menolak penetapan kenaikan UMP 2022 yang dilakukannya beberapa waktu lalu. Mereka memandang pernyataan itu telah merendahkan kaum buruh.

"Dalam pandangan kami, pernyataan yg disampaikan Wahidin Halim itu melukai dan merendahkan martabat kaum buruh," Sekretaris Jenderal GSBI Emelia Yanti Siahaan Senin (3/12). Ia menambahkan buruh merupakan bagian penting dari sebuah perusahaan. Karena buruh, kegiatan produksi perusahaan tetap bisa berjalan dan ekonomi bergerak.

Karena itulah, demi merespons pernyataan merendahkan itu, pihaknya akan melakukan aksi baik berupa demonstrasi maupun mogok kerja. "Bukan karena kami (buruh) suka melakukan. Tapi itu merupakan jalan yang harus ditempuh oleh kawan-kawan buruh, untuk bersuara dan menyampaikan tuntutan mereka. Sikap gubernur itu merupakan cerminan dari sikap pemerintah yang anti kritik, tidak demokratis, atau bahkan bisa disebut fasis," katanya.

Ia menambahkan pernyataan Wahidin mencerminkan, ia tidak mampu menyerap aspirasi rakyatnya sendiri. "Kalau benar begitu pernyataan yg disampaikan oleh Gubernur Banten, ini cerminan bahwa Gubernur Banten tidak memiliki pemahaman yg baik atas aspirasi kaum buruh," katanya.