Daftar 10 Provinsi Yang Pertumbuhan Ekonominya Positif Saat Pandemi

Jokowi menyebut pertumbuhan ekonomi 10 provinsi mulai terlihat positif pada kuartal I 2021. Salah satunya, Riau. Di tengah tekanan corona yang belum usai, ekonomi provinsi tersebut berhasil tumbuh sebesar 0,41 persen. "Riau masuk 10 provinsi yang positif. Masih 0,41 persen, tapi sudah positif," ujarnya dalam Pengarahan Presiden RI kepada Forkopimda Se-Provinsi Riau, Pekanbaru, Kamis (20/5).

Lantas, provinsi mana saja selain Riau yang ekonominya berhasil tumbuh positif lagi?

Melansir data Badan Pusat Statistik (BPS), Jumat (21/5), provinsi tersebut adalah, 

1. Provinsi Riau tumbuh 0,41 persen
2. Bangka Belitung yang tumbuh 0,97 persen
3. Yogyakarta 6,14 persen
4. Nusa Tenggara Timur (NTT) 0,12 persen.
5. Sulawesi Utara 1,87 persen, 
6. Sulawesi Tengah 6,26 persen, 
7. Sulawesi Tenggara 0,06 persen, 
8. Maluku Utara 13,45 persen, 
9. Papua Barat 1,47 persen, termasuk 
10. Papua 14,28 persen.

Sementara, 24 provinsi lainnya masih mencatatkan pertumbuhan minus pada kuartal I 2021. Rinciannya, Aceh minus 1,95 persen, Sumatra Utara minus 1,85 persen, Sumatra Barat minus 0,16 persen, dan Jambi minus 0,33 persen.

Lalu, Sumatra Selatan minus 0,41 persen, Bengkulu minus 1,58 persen, Lampung minus 2,1 persen, Kepulauan Riau minus 1,19 persen, DKI Jakarta minus 1,65 persen, Jawa Barat minus 0,83 persen, Jawa Tengah minus 0,87 persen, dan Jawa Timur minus 0,44 persen.

Kemudian, Banten minus 0,39 persen, Bali minus 9,85 persen, Nusa Tenggara Barat (NTB) minus 1,13 persen, Kalimantan Barat minus 0,1 persen, Kalimantan Tengah minus 3,12 persen, Kalimantan Selatan minus 1,25 persen, Kalimantan Timur minus 2,96 persen, dan Kalimantan Utara minus 1,91 persen.

Sulawesi Selatan minus 0,21 persen, Gorontalo minus 1,98 persen, dan Maluku minus 1,88 persen.

Sementara, ekonomi nasional tercatat minus 0,74 persen pada kuartal I 2021. Jokowi menargetkan ekonomi bisa terbang lagi ke level 7 persen pada kuartal II tahun ini.

Pengaruh Ekonomi Konflik Israel Palestina Terhadap Perekonomian Rakyat Palestina

 Konflik Israel dan Hamas semakin memanas. Perseteruan keduanya telah membuat puluhan ribu warga Palestina kehilangan tempat tinggal dan mengungsi. Israel bertekad akan terus menyerang Palestina hingga menghancurkan kemampuan sayap militer Hamas. Angkatan Bersenjata Israel (IDF) pun terus 'memborbardir' jalur Gaza, Palestina, dengan serangan udara meski dunia menyerukan gencatan segera.

Perseteruan sengit Israel dan Palestina telah menewaskan 217 orang dari pihak Palestina, 63 di antaranya anak-anak. Sementara jumlah pihak Israel yang tewas sebanyak 12 orang. Uni Eropa mendesak Israel dan Palestina untuk melakukan gencatan senjata. Artinya, kedua pihak berhenti saling menyerang.

Hal ini didukung oleh 26 negara anggota blok tersebut. Namun, satu negara di Uni Eropa, yakni Hongaria menolak seruan gencatan senjata antara Israel dan Palestina. Konflik ini amat disayangkan banyak pihak. Masalahnya, perseteruan Israel dan Hamas akan semakin menekan perekonomian keduanya di masa krisis pandemi covid-19.

Tanpa konflik saja, Israel dan Palestina harus 'jungkir balik' membangkitkan ekonomi agar kembali seperti sebelum pandemi. Kini, dengan ditambah konflik, proses pemulihan ekonomi di Israel dan Palestina pun akan semakin sulit dilakukan.

Lantas, bagaimana sebenarnya gambaran ekonomi Israel dan Palestina?

Ekonomi Israel minus 2,4 persen pada 2020. Sektor utama yang menggerakkan ekonomi Israel adalah teknologi.

Dari segi indikatornya, konsumsi masyarakat berhasil naik 2,9 persen. Namun, investasi pada aset tetap turun 4,8 persen dan investasi secara keseluruhan minus 1,5 persen. Lalu, ekspor barang dan jasa tumbuh 0,6 persen pada 2020. Rinciannya, ekspor barang naik 4,8 persen, sedangkan ekspor jasa turun 4,1 persen.

Tingkat pengangguran di Israel sempat tembus 36,1 persen pada April 2020 atau ketika lockdown diberlakukan. Setelah itu, sebagian dari mereka mendapatkan pekerjaan kembali usai pemerintah Israel mulai melonggarkan kebijakan lockdown.

Namun, tingkat pengangguran kembali naik pada Oktober 2020 atau saat Israel kembali memperketat kebijakan lockdown untuk menekan kasus penularan covid-19. Rata-rata, tingkat pengangguran Israel sepanjang 2020 mencapai 15,3 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 2019 yang hanya 3,8 persen.

Sementara, berdasarkan laporan Bank Dunia bertajuk Palestinian Territories Economy Update-April 2021, ekonomi Palestina tercatat minus 11,5 persen sepanjang 2020. Jika dibandingkan dengan Israel, artinya kontraksi ekonomi Palestina lebih parah di tengah pandemi covid-19.

Mayoritas indikator ekonomi Palestina terlihat minus. Rinciannya, pertumbuhan investasi minus 31,8 persen, konsumsi masyarakat minus 11 persen, ekspor minus 9,6 persen, impor minus 12 persen. Hanya belanja pemerintah yang terlihat positif pada 2020 lalu. Tercatat, belanja pemerintah Palestina tumbuh 8,2 persen.

Bank Dunia menyatakan 22 persen orang Palestina hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara, tingkat pengangguran di negara tersebut sebesar 23,4 persen pada akhir kuartal IV 2020. Lembaga tersebut memproyeksi ekonomi Palestina tumbuh 3,5 persen pada 2021. Konsumsi masyarakat diramalkan tumbuh positif 2,4 persen, belanja pemerintah tumbuh 6,5 persen, investasi tumbuh 8,4 persen, ekspor tumbuh 3,8 persen, dan impor tumbuh 5 persen.

Ekonomi Palestina diprediksi terus positif hingga 2023 mendatang. Rinciannya, pada 2022 tumbuh 3,2 persen dan 3 persen pada 2023. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan porsi ekonomi Israel mayoritas didorong oleh sektor jasa, yakni 69,5 persen. Sisanya, ekonomi Israel bergantung dengan industri pengolahan sebesar 26,5 persen, dan pertanian 2,4 persen.

Sementara, ekonomi Palestina bergantung dengan sektor jasa, yakni mencapai 71,1 persen. Lalu, industri pengolahan berkontribusi sebesar 23,4 persen dan pertanian 5,5 persen. Jika Palestina dan Israel dibandingkan, Bhima menganggap Israel menang telak. Pasalnya, produk domestik bruto (PDB) per kapita Israel sudah lebih dari US$40 ribu, sedangkan PDB per kapita Palestina masih sekitar US$3.000.

"(Jika terjadi konflik terus) ini akan membuat ekonomi Palestina dan Israel semakin jauh. Apalagi karena konflik ini kerusakan di Israel jauh lebih kecil daripada di Palestina," ungkap Bhima. Ketika tensi ketegangan antara Israel dan Palestina menurun dan kembali 'adem ayem', pemulihan di Palestina otomatis akan lebih lama ketimbang Israel. Bhima berpendapat Palestina harus dibantu oleh negara lain untuk membangkitkan ekonominya.

"Kalau Israel kerusakan fisik jauh lebih kecil dari yang ada di Palestina. Israel bisa normalisasi ekspor dan impor langsung," ucap Bhima. Bhima menyatakan konflik Israel dan Palestina tak hanya merugikan kedua negara tersebut, tapi juga kawasan Timur Tengah. Bila perseteruan keduanya semakin parah, ia khawatir beberapa negara lain di Timur Tengah ikut campur dan membuat konflik di kawasan itu semakin panas.

"Dikhawatirkan berlanjutnya konflik dalam rangka full scale war atau perang total akan menarik negara-negara di Timur Tengah terlibat dalam konflik lebih dalam," terang Bhima. Konflik ini, sambungnya, juga menjadi sebuah tes bagi kepemimpinan Presiden AS Joe Biden. Sebab, AS disebut-sebut sebagai negara yang memasok senjata untuk Israel.

"Apakah kebijakan luar negeri AS akan berubah, ini yang jadi pertanyaan utama bagi pelaku usaha. Masih banyak ketidakpastian khususnya terkait langkah negara AS, China dan Rusia yang akan mempengaruhi ekspektasi investasi dan ekspor ke Timur Tengah," jelas Bhima.

Sementara, Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal Hastiadi mengatakan konflik Israel dan Palestina belum akan mengganggu pemulihan ekonomi global pasca dihantam pandemi covid-19. Hal ini lantaran skala konflik dua negara tersebut terbilang kecil.

"Kalau melihat secara historis tidak terlalu mengganggu ekonomi global karena skala kecil," terang Fithra. Kendati begitu, bukan berarti dunia boleh diam saja melihat konflik Israel dan Palestina. PBB dan semua negara harus kompak menyuarakan gencatan senjata untuk Israel dan Palestina.

"Ini bukan hanya untuk ikatan emosional, tapi juga kepentingan politik internal dan ekonomi ini penting ke depan. Ada kekhawatiran dampak langsung, apalagi ini di masa pandemi," jelas Fithra. Khusus untuk Indonesia, Fithra menilai tak ada dampak langsung atas pertikaian Israel dan Palestina. Pasalnya, tak ada hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel dan Palestina.

"Ada beberapa ekspor ke Israel, tapi tidak signifikan. Bukan mitra strategis," terang Fithra.

Di sisi lain, Bhima berpendapat Indonesia sebaiknya berhenti melakukan ekspor ke Israel. Hal ini sebagai bentuk dukungan agar Israel berhenti serangannya ke Palestina. "Dengan menghentikan total perdagangan ke Israel, pemerintah telah ambil bagian dalam menekan Israel agar tidak memperburuk konflik ke Palestina," kata Bhima.

Berdasarkan data yang ia punya, nilai perdagangan antara Indonesia dengan Israel sebesar US$50,6 juta dengan total ekspor sebesar US$47,5 juta. Jumlah ekspor itu lebih besar dari Iran yang sebesar US$26,9 juta dan Kuba US$3,7 juta. "Dari sisi ekspor, produk yang banyak dikirim ke Israel adalah CPO dan produk turunannya, kakao, alas kaki, karet, kimia organik, dan pakaian jadi," jelas Bhima.

Sementara, Bhima beranggapan Indonesia akan terkena 'getah' dari konflik Israel dan Palestina. Dampak ini terjadi secara tak langsung. Ia menjelaskan konflik Israel dan Palestina berpotensi membuat harga minyak mentah dunia menguat. Pasar khawatir perseteruan keduanya akan berlanjut dalam beberapa waktu ke depan.

Morgan Stanley Pangkas Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Jadi 4.5 Persen

  Morgan Stanley memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 6,3 persen menjadi 4,5 persen pada 2021. Lembaga keuangan asal Amerika Serikat (AS) ini juga merevisi proyeksi ekonomi Indonesia tahun depan dari 5,5 persen menjadi 5,4 persen.

Dalam laporannya, Morgan Stanley mengatakan pemulihan ekonomi Indonesia akan didorong peningkatan permintaan eksternal dan domestik. Dari sisi eksternal, prospek makro global yang membaik dan harga komoditas yang lebih tinggi memberikan dorongan bagi kinerja ekspor yang telah pulih di atas level sebelum pandemi.

Sementara terkait permintaan domestik, dorongan akan muncul jika situasi covid-19 bisa dikendalikan dengan kebijakan pembatasan yang lebih terlokalisasi serta sektor swasta yang beradaptasi dengan keadaan normal baru.

"Ini berarti bahwa dampak ekonomi dari gelombang berikutnya cenderung tidak separah sebelumnya," jelas Deyi Tan, Asia Economist Morgan Stanley, dalam laporan tersebut. Saat ini, sejumlah indikator permintaan domestik seperti konsumsi semen, sepeda motor dan mobil penumpang juga terus menunjukkan perbaikan.

"Seiring dengan meluasnya pemulihan konsumsi domestik, kami pikir hal ini akan membantu meningkatkan pemanfaatan kapasitas, dengan pemulihan belanja modal kemungkinan besar akan mengikuti, terutama karena pembuat kebijakan kembali fokus pada belanja infrastruktur publik," imbuhnya. Berdasarkan laporan Morgan Stanley, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini juga tak lepas dari capaian laju ekonomi per kuartalnya.

Setelah kontraksi 0,7 persen pada kuartal I, perekonomian Indonesia diprediksi akan tumbuh ke kisaran 6,5 persen pada kuartal II ini. Namun, lembaga tersebut meramalkan, pada kuartal III dan IV pertumbuhan ekonomi akan melambat menjadi 6,3 persen dan 6,2 persen.

Tak hanya ekonomi Indonesia, Morgan Stanley juga memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Asean dari awalnya tumbuh 7,4 persen menjadi 5,4 persen tahun ini. Sedangkan untuk ekonomi global, laju diperkirakan akan berada di kisaran 5,5 persen sampai 7,5 persen dengan titik tengah di level 6,5 persen.

Centro Department Store dan Parkson Resmi Bangkrut

 PT Tozy Sentosa, pengelola Centro Department Store dan Parkson Department Store dinyatakan pailit. Sebelumnya, pengelola Centro tersebut digugat pailit oleh para pemasoknya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

"Benar hari ini, Senin, 17 Mei 2021, PT Tozy Sentosa (Centro) telah pailit. Hal ini berdasarkan hasil voting dari para kreditur dan rekomendasi Hakim Pengawas," ungkap Humas PN Jakpus, Bambang Nurcahyono. Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jakpus, gugatan sebelumnya didaftarkan dengan nomor perkara 106/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst. Gugatan didaftarkan oleh 5 perusahaan pemasok yaitu PT Primajaya Putra Sentosa, PT Indah Subuh Sejati, PT Multi Megah Mandiri, PT Harindotama Mandiri, dan PT Mahkota Petriedo Indoperkasa. Kelimanya mengajukan 7 petitum.

Pertama, untuk mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap Tozy Sentosa yang beralamatkan di Parkson Office Building Lantai 7-8 CBD Bintaro Jaya Sektor VII, Tangerang Selatan. Kedua, menetapkan PKPU sementara terhadap Tozy Sentosa untuk paling lama 45 hari terhitung sejak putusan a quo diucapkan.

Ketiga, penggugat meminta untuk menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses Penundaan PKPU termohon. Keempat, penggugat meminta untuk menunjuk dan mengangkat Anthony L.P. Hutapea, S.H., M.H. dan Fitri Safitri, S.H. sebagai pengurus proses PKPU Tozy Sentosa.

Kelima, penggugat meminta pengadilan menetapkan sidang Rapat Permusyawaratan Hakim untuk mendengar laporan Hakim Pengawas tentang perkembangan yang dicapai selama proses PKPU sementara paling lambat pada hari ke-45 terhitung sejak putusan PKPU sementara a quo diucapkan.

Keenam, memerintahkan pengurus/tim pengurus untuk memanggil termohon PKPU serta kreditur yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 terhitung sejak putusan PKPU sementara a quo diucapkan.

Ketujuh, membebankan seluruh biaya perkara kepada termohon PKPU yakni Tozy Sentosa.

Untuk diketahui, gugatan ini didaftarkan pada tanggal 3 Maret 2021, di mana sidang pertama telah dilakukan pada 10 Maret 2021. Lalu, dilanjutkan sidang lanjutan pada 17 Maret 2021 dan persidangan terakhir per 31 Maret 2021 lalu.

Pengelola Bintaro Xchange (BXc), yaitu PT Jaya Real Property Tbk akhirnya buka suara terkait kabar gerai Centro mau tutup. Kabar Centro di Bintaro Xchange bakal tutup berembus seiring tutupnya gerai di Plaza Ambarrukmo, Yogyakarta. Corporate Secretary Jaya Real Property, Niken Larasati memastikan Centro di Bintaro Xchange masih beroperasi, khususnya yang berada di lantai LG. "Untuk informasi, Centro di BXc saat ini masih beroperasi (1 lantai)," kata Niken kepada detikcom, Jakarta, Rabu (24/3/2021).

Soal kabar penutupan, Niken mengaku belum mengetahui rencana tersebut. Emiten berkode saham JRPT itu masih berdiskuis dengan pihak Centro.

"Seperti yang kami infokan, bahwa saat ini masih dalam tahap diskusi antara kedua belah pihak, kondisi secara umum terkait bisnis dan pandemi saat ini, dan saat ini Centro di BXc masih beroperasi," kata Niken. Sebagai informasi, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) sudah memperkirakan banyak penutupan usaha ritel maupun pusat perbelanjaan tanah air. Hal itu akibat dampak pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung selama setahun di Indonesia.

Salah satu usaha ritel yang bakal tutup adalah Centro Department Store di Bintaro Xchange, Tangerang Selatan. Sebelumnya, jaringan ritel milik Parkson Retail Asia Ltd yang tercatat di Bursa Singapura, lewat PT TozySentosa ini sudah menutup gerai yang berada di Plaza Ambarrukmo, Yogyakarta.

Kondisi gerai Centro di Bintaro Xchange masih beroperasi terbatas. Hanya toko yang berada di lantai LG yang buka dengan stok produk ala kadarnya. Sementara di lantai GF tutup sama sekali dan tidak nampak satu pun produk yang dipajang.

Pada pintu toko Centro di lantai GF bahkan tertulis kalimat 'Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, Centro Bintaro Xchange sedang melaksanakan stock opname'. Salah satu pegawai toko yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan, kondisi seperti ini sudah terjadi sejak awal Maret 2021.

Pantauan  seluruh produk pakaian baik baju maupun celana seluruhnya dibanderol dengan diskon hingga 50%. Dia mengaku tidak mengetahui secara pasti pengoperasian terbatas ini sampai kapan dan disebabkan oleh apa.

"Kenapanya saya nggak tahu, itu dari pihak internal," ujarnya.

Alphonsus Widjaja mengatakan fenomena banyaknya ritel fashion yang berguguran menandakan perusahaan tidak kuat menghadapi dampak pandemi COVID-19. Selama pandemi, dikatakan Alphonsus, terdapat kebijakan pembatasan yang membuat mobilitas serta daya beli masyarakat menurun.

"Bagi pelaku usaha yang sudah tidak memiliki kemampuan lagi untuk bertahan maka terpaksa harus menutup usahanya ataupun menjualnya," kata Alphonsus.

Pemerintah Akan Naikan PPN Untuk Tambal Defisit Anggaran

 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tengah mengkaji rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Termasuk, skema pengenaan PPN kepada masyarakat. Kepala Subdit (Kasubdit) Humas Direktorat P2P DJP Ani Natalia menuturkan skema pertama adalah tarif tunggal (single-tariff). Artinya, hanya ada satu tarif yang berlaku untuk pungutan PPN.

Saat ini, sistem PPN di Indonesia masih menganut skema single-tariff, yakni sebesar 10 persen. Ani menuturkan pemerintah masih memiliki ruang kenaikan PPN hingga 15 persen seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

"Dalam UU Nomor 46/2009 tentang PPN, sebenarnya pemerintah sudah diberi wewenang untuk menaikkan tarif PPN sampai dengan 15 persen, namun belum pernah dilakukan," terangnya. Selain skema single-tariff, DJP juga mengkaji PPN skema tarif berganda (multi-tariff) yang memberlakukan perbedaan besaran tarif PPN.

Untuk barang-barang dan jasa yang diperlukan orang banyak dan sifatnya kebutuhan, biasanya dikenai tarif PPN yang lebih rendah dibandingkan dengan barang dan jasa yang sifatnya bukan kebutuhan pokok. Meski belum berlaku di Indonesia, ia menuturkan banyak negara di dunia yang telah menganut sistem PPN multi tarif.

"Terkait PPN multi tarif, juga masih dalam kajian, dan tentunya perubahan tarif dari single-tarif ke multi-tariff harus melalui perubahan UU tentang PPN," terangnya. Ia menjelaskan munculnya wacana kenaikan tarif PPN bertujuan untuk memperkecil defisit APBN akibat pandemi covid-19. Ia menuturkan pengeluaran negara meningkat tajam untuk menangani pandemi, sebaliknya penerimaan pajak turun lantaran ekonomi lesu.

"Pak Dirjen (Dirjen Pajak Suryo Utomo) menjelaskan kalau terkait hal ini (kenaikan tarif PPN) masih dalam kajian," terangnya. Selain itu, ia menegaskan bahwa tarif PPN di Indonesia termasuk kelompok tarif yang rendah di dunia, bahkan lebih rendah dari tarif rata-rata PPN global. Sementara itu, ada sekitar 124 negara yang mengenakan PPN di atas 10 persen. "Sedangkan, secara rata-rata tarif PPN global adalah 15,4 persen," katanya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan wacana pemerintah menerapkan skema PPN multi tarif berpotensi merugikan konsumen di tingkat akhir. Pasalnya, penjual barang atau jasa cenderung akan menaikkan harga yang membuat barang atau jasa tersebut dikenakan PPN lebih tinggi dan lebih mahal.

"Multi tarif juga tidak selalu menguntungkan konsumen akhir. Kenapa? Karena penjual cenderung akan menaikkan harga dan pada akhirnya harga tersebut dapat mensubstitusi harga barang yang dikenai PPN dengan tarif yang lebih tinggi," ujarnya dalam webinar bertajuk 'PPN 15 Persen, Perlukah di Masa Pandemi', Selasa (11/5).

Masalah lainnya adalah penerapan administrasi yang jauh lebih rumit ketimbang PPN single tarif. "Kemudian juga bagaimana soal kita bisa membedakan transaksi yang terjadi antar berbagai kelas tarif PPN tersebut dan bisa memilih mana yang lebih tepat. Karena tentu akan membingungkan pada level konsumen akhir," jelas Tauhid.

Di samping itu, menurut Tauhid, perbedaan tarif yang signifikan pada jenis barang tertentu berpotensi menimbulkan ketidakpuasan di sisi produsen dan konsumen. "Nah, ini yang saya kira perlu dibicarakan lebih lanjut soal bagaimana rencana multi tarif ini diterapkan," imbuhnya. Dalam kesempatan yang sama, Ekonom Indef Ahmad Heri Firdaus mengatakan butuh waktu cukup lama jika pemerintah ingin menerapkan skema multi tarif PPN. Sebab, pemerintah perlu merevisi undang-undang PPN yang telah ada saat ini.

"Kalau untuk menerapkan single tarif pemerintah tidak perlu repot-repot, hanya perlu menerbitkan PP saja. Naik langsung berapa persen. Dengan multi tarif setahu saya harus ada revisi UU yang lebih memakan waktu. Kecuali DPR oke-oke saja," tuturnya.

Ia juga menyoroti bagaimana efektivitas PPN multi tarif dalam mendorong penerimaan negara sekaligus menjaga daya beli masyarakat. "Bagaimana efektivitasnya jika terjadi layer yang cukup banyak, bagaimana pengawasannya, tingkat kepatuhannya, akan menjadi PR-PR baru lagi ini bagi pemerintah," tandasnya.

Seperti diketahui, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tengah mengkaji rencana kenaikan tarif PPN. Kepala Subdit (Kasubdit) Humas Direktorat P2P DJP Ani Natalia menuturkan skema pertama adalah tarif tunggal (single tarif). Artinya, hanya ada satu tarif yang berlaku untuk pungutan PPN.

Sementara skema lainnya yang tengah dikaji adalah PPN multi tarif. Ani menjelaskan, lewat skema multi tarif, akan terdapat perbedaan besaran tarif PPN. Untuk barang-barang dan jasa yang diperlukan orang banyak dan sifatnya kebutuhan, biasanya dikenai tarif PPN yang lebih rendah dibandingkan dengan barang dan jasa yang sifatnya bukan kebutuhan pokok.

Meski belum berlaku di Indonesia, ia menuturkan banyak negara di dunia yang telah menganut sistem PPN multi tarif. "Terkait PPN multi tarif, juga masih dalam kajian, dan tentunya perubahan tarif dari single tarif ke multi tarif harus melalui perubahan UU tentang PPN," terangnya.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menilai rencana pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) kontraproduktif alias bertentangan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional yang dicanangkan pemerintah. Ia khawatir kenaikan PPN akan menggerus daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah.

"Jadi, jelas tidak tepat. Itu kontraproduktif dengan pemulihan ekonomi dan program yang pemerintah sudah lakukan selama ini untuk mendorong daya beli," ujarnya. Diketahui, pemerintah mengeluarkan berbagai stimulus dan bantuan sosial (bansos) untuk mendongkrak daya beli masyarakat, mulai dari pajak penjualan barang mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor, bebas pajak rumah, bansos dan bansos tunai, hingga kartu prakerja.

Namun, menurut Faisal, menaikkan PPN justru akan menekan konsumsi masyarakat. "PPN itu pajak yang diberikan dalam setiap transaksi, tidak peduli orang kaya atau miskin, akan kena. Jadi, merata ke semua rakyat, dan ini yang tidak tepat menurut saya," imbuh Faisal. Menurut dia, pemerintah tidak perlu terburu-buru menaikkan PPN. Boleh saja hal itu dilakukan demi mengurangi tekanan defisit anggaran, tetapi misalnya menunggu program pemulihan ekonomi berakhir.

Kalau pun pemerintah ingin menambal pendapatan yang bengkak akibat pandemi covid-19, ia menyarankan penerapan pajak progresif secara perorangan. Misal, menetapkan pajak penghasilan individu yang lebih besar kepada mereka yang memiliki penghasilan tinggi.

"Peluang terbesar untuk menarik pajak itu dari kalangan menengah ke atas, karena mereka pendapatannya meningkat saat sekarang. Justru itu strategi yang harus dilakukan," imbuh dia. Ekonom UI Telisa Falianty mengaku memahami keinginan pemerintah untuk menambal defisit yang melebar akibat membiayai penanganan pandemi.

Tapi, ia menilai masih ada cara lain. Misalnya, meningkatkan pajak digital dan digitalisasi sistem perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Apabila pemerintah ngoyo menaikkan PPN, ia khawatir konsekuensinya pemerintah akan dicap tidak konsisten dalam setiap kebijakannya. Setelah memberi insentif PPnBM dan PPh badan yang notabene pro masyarakat menengah atas, kini masyarakat kecil yang dipajaki lewat PPN.

Karenanya, sebaiknya pemerintah mengkaji lebih dalam mengenai wacana itu. "Ini yang kadang terlihat kurang konsisten. Komunikasi kebijakan ke publiknya perlu diperbaiki, masyarakat jadi bingung kok ini PPnBM diturunkan, tapi PPN naik?" ungkapnya.

Investasi Syariah Bodong 212 Mart Dilaporkan Ke Polisi

Komunitas Koperasi Syariah 212 Mart di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) dilaporkan ke Polresta Samarinda. Mereka diduga melakukan penipuan dan penggelapan dana investasi 212 Mart. Ada 13 warga yang melakukan pelaporan melalui pendampingan dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Lentera Borneo. Dalam kasus ini diduga kerugian mencapai Rp 2 miliar.

Lalu seperti apa modusnya?

Kasus ini berawal dari tersebarnya tautan di WhatsApp terkait ajakan investasi dengan mendirikan Toko 212 Mart di Samarinda pada tahun 2018. Metode pengumpulan dana investasinya dilakukan secara terbuka dengan besaran minimal Rp 500 ribu hingga maksimal Rp 20 juta. Total dana yang telah dikumpulkan sebanyak Rp 2 miliar lebih. Dari uang itu didirikan secara bertahap tiga toko 212 Mart yang berdiri di kawasan Jalan AW Sjahranie, Jalan Bengkuring, serta di Jalan Gerilya.

Awalnya ketiga toko tersebut berjalan. Namun setelah dua tahun berjalan, para penyumbang dana mulai curiga dengan operasional 212 Mart. "Awal 2020, karena beberapa gerai itu tutup. Kemudian ada tagihan dari supplier yang tak terbayar, tagihan ruko dan gaji pegawai yang tak terbayarkan. Lalu laporan keuangan terkesan dibuat asal-asalan," kata tim kuasa hukum LKBH Lentera Borneo, I Kadek Indra Kusuma Wardana, saat dihubungi, Rabu (5/5/2021).

Meski begitu, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk mengusut kasus tersebut. Dia belum dapat memastikan perbuatan pidana yang dilakukan para pengurus 212 Mart tersebut.

"Kita tidak bisa memastikan kejahatan yang sudah dilakukan. Tapi karena permasalahan ini tidak ada titik jelasnya. Dugaan kami antara penipuan, penggelapan, dan pengumpulan dana secara ilegal. Kenapa kami sebut ilegal? Karena koperasi tidak sesuai aturan dan tidak terdaftar di dinas terkait. Ini juga mempersulit kami dalam pengumpulan data dari dinas terkait," ungkapnya.

Kasat Reskrim Polresta Samarinda Kompol Andika Dharma Sena membenarkan ada pihak yang melapor menjadi korban atas investasi di Koperasi Syariah 212 Mart. Pihaknya akan memintai keterangan pelapor terlebih dahulu. "Kita sudah bentuk tim. Cuma yang jelas kami klarifikasi para pihak dulu, termasuk para korban. Kemungkinan besok. Kita masih lidik dulu nih," kata Kompol Andika saat dikonfirmasi terpisah.

Sementara itu Kadek mencatat setidaknya ada 600 orang yang ikut dalam investasi Toko 2021 Mart di Samarinda tersebut. Menurutnya jumlah pelapor akan terus bertambah. "Akumulasi seluruh korban yang berjumlah sekitar 600-an, kerugiannya sekitar Rp 2 miliar 25 juta," tambahnya. Sejumlah warga mengaku menjadi korban dugaan investasi bodong Komunitas Koperasi Syariah 212 Mart di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim). Polisi akan menyelidiki kasus ini.

"Iya sedang diselidiki. Laporannya juga baru masuk. Baru mau diselidiki, baru mau digelar," kata Kapolresta Samarinda Kombes Arif Budiman saat dimintai konfirmasi, Rabu (5/5/2021). Sejumlah warga yang didampingi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Lentera Borneo mendatangi Polresta Samarinda untuk melaporkan kasus ini pada Jumat (30/4). Polisi menangani kasus yang sudah menjadi perhatian publik ini.

"Bisa (diproses penyelidikan), apalagi kalau sudah viral," katanya.

Rencananya, polisi akan mulai memeriksa korban pada Kamis (6/5) besok. Polisi akan memintai keterangan pelapor secara bertahap. "Kita sudah bentuk tim. Cuma yang jelas kami klarifikasi para pihak dulu, termasuk para korban. Kemungkinan besok. Kita masih lidik dulu nih," kata Kasat Reskrim Polresta Samarinda Kompol Andika Dharma Sena saat dikonfirmasi terpisah.

Sebelumnya, tim kuasa hukum LKBH Lentera Borneo, I Kadek Indra Kusuma Wardana, mengatakan akan mendampingi korban ke Polresta Samarinda besok. Dalam kasus ini, ada ratusan orang yang diduga menjadi korban dengan kerugian mencapai Rp 2 miliar.

"Korban seluruh ada hampir 600 orang. Tetapi yang baru memberi laporan resmi dan memberi kuasa ke pihak kami baru 13 orang. Tapi nanti akan bertambah secara bertahap. Akumulasi seluruh korban yang berjumlah sekitar 600-an, kerugiannya sekitar Rp 2 miliar 25 juta," kata Kadek saat dihubungi terpisah.

Awal mula kasus ini berawal dari ajakan investasi untuk mendirikan sebuah usaha Toko 212 Mart di Samarinda pada tahun 2018 melalui sebuah tautan WhatsApp. Pembentukan toko dilakukan dengan metode pengumpulan dana investasi masyarakat secara terbuka dengan melakukan transfer minimal Rp 500 ribu hingga maksimal Rp 20 juta.

Setelah mendapatkan dana investasi sebanyak Rp 2 miliar lebih, maka terbentuklah secara bertahap 3 unit toko 212 Mart yang berdiri di kawasan Jalan AW Sjahranie, Jalan Bengkuring, serta di Jalan Gerilya. Dua tahun berjalan, para penyumbang dana mulai curiga dengan operasional 212 Mart.

"Awal 2020, karena beberapa gerai itu tutup. Kemudian ada tagihan dari supplier yang tak terbayar, tagihan ruko dan gaji pegawai yang tak terbayarkan. Lalu laporan keuangan terkesan dibuat asal-asalan," katanya. Kadek mengatakan pihaknya menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk mengusut kasus tersebut. Dia belum dapat memastikan perbuatan pidana yang dilakukan para pengurus 212 Mart tersebut.

"Kita tidak bisa memastikan kejahatan yang sudah dilakukan. Tapi karena permasalahan ini tidak ada titik jelasnya. Dugaan kami antara penipuan, penggelapan, dan pengumpulan dana secara ilegal. Kenapa kami sebut ilegal? Karena koperasi tidak sesuai aturan dan tidak terdaftar di dinas terkait. Ini juga mempersulit kami dalam pengumpulan data dari dinas terkait," ungkapnya.

Beda Gerai Ritel Syariah 212 Mart dengan Mini Market Lain

Gerai ritel 212 Mart mencetuskan diri sebagai toko modern berbasis syariah. Apa bedanya dengan minimarket lain?

"Bedanya produknya halal. Jadi nggak mungkin akan menemukan minuman keras atau rokok misalnya. Karena rokok kan difatwakan haram oleh MUI. Jadi kita ikut apa kata MUI," kata Sekretaris Umum Koperasi Syariah 212, Irfan Syauqi Beik.

Dirinya menjamin di 212 Mart masyarakat tidak akan menemukan produk-produk yang tidak diakui halal oleh MUI. "Nggak akan bisa ketemu-ketemu produk begitu di 212 Mart. Itu sudah komitmen, bagian dari SOP kita, bagian dari kesepakatan internal. Jadi yang kita jual produk halal," lanjutnya.

Kemudian perbedaan kedua dari 212 Mart dengan gerai ritel modern lainnya ialah saat masuk waktu solat. Saat tiba waktu solat, gerai tersebut akan berhenti beraktivitas sejenak. "Jadi pas lagi Maghrib break dulu 15-20 menit untuk solat, sehingga pada saat break solat itu tidak ada transaksi dilakukan. Jadi kita inilah ingin coba lebih dekat dengan aspek syariah," ungkapnya.

Sementara dari sisi harga tidak jauh berbeda dari ritel modern lain. Hal lain gang turut membedakan ialah 212 Mart cukup memberi ruang atau kesempatan buat produk UKM. "Contoh ada di Bogor itu ada yang produksi roti pada skala home industry. Nah, roti itu kita kasih tempat di gerai-gerai di kita. Tentu seusai dengan kapasitas kemampuannya, sanggup nggak dia mensuplai. Berapa yang dia bisa," tambahnya.

Berawal dari aksi 212 lahir gerai ritel dengan nama yang sama, yakni 212 Mart. Para alumni aksi tersebut memutuskan untuk merambah bisnis minimarket. Siapa saja ya target pembelinya? Sekretaris Umum Koperasi Syariah 212, Irfan Syauqi Beik menyampaikan saat ini pembeli tetap produk-produk yang dijual di 212 Mart adalah anggota mereka yang tergabung di Koperasi Syariah 212.

"Dengan basis komunitas supaya kita punya captive market yang memang bisa menjamin perputaran barang dan uang ada di gerai tersebut. Kan intinya kalau jualan ada yang beli. Nah minimal ada pembeli minimal lah para anggota," katanya

Tapi tak puas sampai di situ. Untuk bisa tumbuh subur tentunya butuh menjaring lebih banyak konsumen. Maka kalangan umum harus dirangkul. "Kalau bisa para anggota ini bisa menjadi semacam sales untuk kemudian menawarkan kepada tetangga-tetangganya, sehingga dengan hubungan ketetanggaan, hubungan keakraban yang muncul juga, ini kan bisa menarik masyarakat selain anggota komunitas 212 ini untuk kemudian-menjadi pembeli, customer di wilayah-wilayah kita," terangnya.

Butuh strategi untuk mengajak masyarakat umum tertarik berbelanja di gerai 212. Dirinya pun menjabarkan sejumlah kiat untuk itu. "Layaknya toko ritel yang lain tentu servis menjadi kunci utama. Jadi pelayanannya, kemudian SOP pelayanan gimana, senyumnya gimana, kerapihan pegawai, bagaimana kenyamanan ruang berbelanja. Itu kan hal-hal yang jadi salah satu daya tarik dan nilai jual toko ritel," paparnya.

Ketersediaan barang pun tak boleh diabaikan. Bila stok barang yang diinginkan konsumen tidak tersedia, bisa membuat konsumen kapok berbelanja dan memilih membeli barang di toko lain. "Jadi kontinuitas suplai juga harus diperhatikan betul. Jangan sampai kemudian masyarakat kecewa mau beli kok nggak ada. Kalau sekali oke. Tapi kalau 4 kali datang nggak ada juga kan itu artinya boleh jadi kehilangan customer," ujarnya.

"Nah ini kita jaga juga sehingga masyarakat merasakan bahwa pelayanan kita profesional, baik bahwa daya saing produk yang kita jual juga cukup baik. Memang tidak mudah, ada proses, tapi ini terus kita lakukan," tambahnya.

Super Air Jet Perusahaan Penerbangan Baru PT Kabin Kita Top Ternyata Belum Memiliki Izin

 Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengatakan Super Air Jet secara hukum dimiliki oleh PT Kabin Kita Top. Saat ini, perusahaan sedang mengurus izin untuk beroperasi sebagai maskapai pendatang baru untuk layanan angkutan penumpang. "Sedang proses untuk air operation certificate atau izin untuk komersial. Secara hukum, pemilik Super Air Jet adalah PT Kabin Kita Top," terang Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati 

Adita enggan berkomentar lebih lanjut terkait dengan pendatang baru di industri penerbangan dalam negeri, Super Air Jet. Ia tak menjelaskan detail perusahaan anyar ini terafiliasi dengan salah satu grup maskapai yang sudah eksis sekarang atau tidak. Adita juga tak menjawab pertanyaan redaksi mengenai berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam proses perizinan dan rute mana saja yang nantinya akan ditawarkan oleh Super Air Jet. "Semua masih proses," katanya.

Senada, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Novie Riyanto mengatakan Super Air Jet kini sedang dalam proses perizinan. Ia mengaku tak bisa memprediksi kapan perusahaan itu dinyatakan layak terbang.

"Tergantung berapa lama, perusahaan harus buktikan dulu, pesawatnya bagaimana, kru bagaimana. Kalau bisa melengkapi bukti, perusahaan harus berikan bukti, punya ini, punya itu," ujar Novie. Selain itu, Novie menyatakan penentuan rute penerbangan juga belum dilakukan. Perusahaan sekarang fokus dengan proses perizinan terlebih dahulu.

"(Rute) ini juga belum, belum semua diizinkan, perizinan yang menilai inspektur, harus cek ke inspektur," jelasnya. Sebelumnya, Direktur Utama Super Air Jet Ari Azhari mengakui saat ini maskapainya tengah dalam fase bersiap untuk lepas landas dengan mengikuti tahapan dan prosedur yang dibutuhkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

"Super Air Jet didirikan atas dasar optimisme bahwa peluang pasar khususnya penerbangan dalam negeri masih ada dan terbuka luas, ada permintaan yang sangat kuat dari masyarakat untuk perjalanan udara saat ini, terutama para milenial," ujarnya dalam keterangan resmi. Super Air Jet didesain dan dipersiapkan agar memungkinkan banyak orang (penumpang) bisa bepergian menggunakan pesawat udara untuk tujuan wisata, pendidikan hingga pebisnis muda.

Pada tahap awal, Super Air Jet akan mengoperasikan armada generasi terbaru, yaitu Airbus 320-200 yang berkapasitas 180 kursi kelas ekonomi. "Fokus utama Super Air Jet menawarkan konsep antar kota secara point to point di pasar berbiaya rendah dengan penerbangan langsung domestik dan nantinya dapat merambah ke rute-rute internasional," pungkas Ari.

Super Air Jet akan meramaikan bisnis penerbangan di Indonesia. Maskapai swasta tersebut yang diklaim sepenuhnya berasal dari penyertaan modal di dalam negeri. Maskapai ini akan masuk dalam kategori layanan angkutan penumpang dengan harga terjangkau (low cost carrier/LCC), serta berjadwal harian yang menyasar segmen milenial.

Direktur Utama Super Air Jet Ari Azhari mengakui saat ini maskapainya tengah dalam fase bersiap untuk lepas landas dengan mengikuti tahapan dan prosedur yang dibutuhkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Rencananya, maskapai tersebut bakal memulai penerbangan perdana dalam waktu dekat.

"Super Air Jet didirikan atas dasar optimisme bahwa peluang pasar khususnya penerbangan dalam negeri masih ada dan terbuka luas, ada permintaan yang sangat kuat dari masyarakat untuk perjalanan udara saat ini, terutama para milenial," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (3/5).

Ari melanjutkan Super Air Jet didesain dan dipersiapkan agar memungkinkan banyak orang (penumpang) bisa bepergian menggunakan pesawat udara untuk tujuan wisata, pendidikan hingga pebisnis muda. Pada tahap awal, Super Air Jet akan mengoperasikan armada generasi terbaru, yaitu Airbus 320-200 yang berkapasitas 180 kursi kelas ekonomi.

"Fokus utama Super Air Jet menawarkan konsep antar kota secara point to point di pasar berbiaya rendah dengan penerbangan langsung domestik dan nantinya dapat merambah ke rute-rute internasional," jelasnya. Super Air Jet, lanjut Ari, juga melihat peluang bahwa loyalitas generasi lebih muda hanya akan didapatkan melalui pengalaman (experience).

Pertama, kecenderungan dan pertimbangan dari perkembangan teknologi yang pesat. Dengan demikian, anak-anak muda lebih mementingkan pengalaman langsung. Kedua, keinginan generasi muda untuk mengunjungi langsung ke kota-kota yang menawarkan pengalaman tersendiri. Ketiga, ketertarikan generasi muda untuk menggali berbagai atraksi atau mengeksplor keindahan suatu tempat, khususnya objek wisata dan sangat berkesan pada hal unik.

Keempat, anak-anak muda mayoritas telah memiliki penghasilan sendiri dan dapat mengelola keuangannya, sehingga mampu menyisihkan banyak bujet (anggaran) untuk perjalanan. "Terakhir, setiap pilihan untuk terbang pasti sudah dipertimbangkan. Oleh karena itu, Super Air Jet akan menjadi rekomendasi bagi wisatawan dan pebisnis generasi muda," pungkasnya.

Super Air Jet, maskapai baru yang digadang-gadang akan mewarnai industri penerbangan Indonesia, belum mengantongi izin laik terbang. Saat ini, izin tersebut masih diproses oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Novie Riyanto membenarkan bila maskapai tengah mengurus izin terbang. Namun, ia belum bisa memperkirakan kapan sekiranya izin tersebut bisa diterbitkan.

"Tergantung berapa lama, perusahaan harus buktikan dulu, pesawatnya bagaimana, kru bagaimana. Kalau bisa melengkapi bukti, perusahaan harus berikan bukti, punya ini, punya itu," ujar Novie. Selain itu, Novie juga mengungkapkan penentuan rute penerbangan belum dilakukan. "(Rute) ini juga belum, belum semua diizinkan, perizinan yang menilai inspektur, harus cek ke inspektur," katanya.

Senada, Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati juga mengatakan izin tengah diproses. Kendati begitu, ia belum bisa membagi informasi lebih lanjut mengenai afiliasi grup di maskapai anyar ini.

"Semua masih proses. Secara hukum, pemilik Super Air Jet adalah PT Kabin Kita Top," ucap Adita.

Sebelumnya, Direktur Utama Super Air Jet Ari Azhari juga belum bisa membagi soal kapan dan ke mana maskapai akan mengudara. Ia hanya menyebut akan memiliki rute domestik, baru setelah itu disusul rute internasional. Nantinya, Super Air Jet akan menjadi maskapai kelas harga rendah alias Low Cost Carrier (LCC). Perusahaan terbentuk dengan modal asli dari dalam negeri.

"Super Air Jet didirikan atas dasar optimisme bahwa peluang pasar khususnya penerbangan dalam negeri masih ada dan terbuka luas, ada permintaan yang sangat kuat dari masyarakat untuk perjalanan udara saat ini, terutama para milenial," tutur Ari.

Saat beroperasi nanti, maskapai bakal menggunakan pesawat Airbus 320-200 dengan kapasitas 180 penumpang. Awalnya, rute yang disasar merupakan domestik, tapi jika berkembang akan merambah rute internasional. Sementara segmen pasar yang dibidik adalah milenial.