Ekonomi Turki Babak Belur Dihajar Kebijakan Erdogan

 Nilai tukar lira babak belur usai bank sentral Turki memangkas suku bunga acuan di tengah lonjakan inflasi. Lira mengalami penurunan besar terhadap dolar AS pada Selasa (23/11) waktu setempat. Tercatat, lira anjlok lebih dari 15 persen terhadap dolar AS. Mata uang Turki itu telah kehilangan 40 persen dari nilainya tahun ini.

Penurunan tersebut juga menandai hari ke-11 berturut-turut merosotnya lira setelah Bank Sentral Turki memangkas suku bunga sebesar 100 basis poin pada pekan lalu. Suku bunga acuan telah dipangkas 400 basis poin dari 19 persen menjadi 15 persen sejak September, meski inflasi berjalan 20 persen pada Oktober 2021.

Para ahli dan partai oposisi menuduh Presiden Recep Tayyip Erdogan melakukan intervensi politik dengan menekan bank sentral untuk menurunkan suku bunga.

Erdogan telah lama memperjuangkan pandangan yang tidak lazim bahwa penurunan suku bunga dapat melawan kenaikan inflasi. Bank sentral biasanya menaikkan suku bunga ketika inflasi melonjak untuk menghentikan ekonomi dari overheating.

"Kami pikir tekanan hanya akan mereda setelah perubahan kebijakan dan pertanyaan kuncinya adalah apakah ini akan ke arah yang lebih ortodoks atau tidak ortodoks," tulis ahli strategi Goldman Sachs Murat Unur dan Clemens Grafe dalam sebuah catatan penelitian seperti dikutip dari CNN Business, Rabu (24/11).

Meski demikian, Erdogan tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Dalam pidatonya awal pekan ini, dia membela kebijakan moneter pemerintahnya dan menggambarkannya sebagai "perang kemerdekaan" yang akan dimenangkan oleh Turki. Menurut Erdogan, suku bunga yang lebih rendah akan mengurangi inflasi dan meningkatkan produksi serta ekspor.

"Tidak ada yang meragukan bahwa cara untuk meningkatkan lapangan kerja, yang merupakan prioritas kami di negara kami, adalah melalui investasi, produksi, ekspor, dan pertumbuhan," tulisnya dalam sebuat tweet pada Senin (22/11) waktu setempat.

Volatilitas lira ini menyebabkan Apple (AAPL) untuk sementara menghentikan penjualan online di Turki. Jatuhnya mata uang membuat penduduk mengeluarkan dana yang lebih besar untuk membeli barang-barang impor. Dalam sebuah pernyataan, bank sentral mengatakan nilai tukar ditentukan oleh dinamika pasar bebas dan aksi jual tidak realistis dan sepenuhnya terlepas dari fundamental ekonomi.

Partai-partai oposisi telah mengkritik pengaruh pemerintah atas kebijakan bank sentral. "Tuan Erdogan berbicara, dolar meningkat. Tuan Erdogan berbicara, inflasi meningkat. Tuan Erdogan berbicara, negara kita semakin miskin. Apa pun yang Anda katakan, apa pun kebohongan yang Anda buat, kebenarannya jelas," kata Meral Aksener, pemimpin oposisi Partai Iyi.

Gejolak tersebut mengakibatkan beberapa protes kecil di ibu kota Ankara dan Istanbul.

Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohamed bin Zayed, yang merupakan pemimpin de facto Uni Emirat Arab (UEA), tiba di Ankara pada Rabu kemarin untuk melakukan pembicaraan dengan Erdogan setelah bertahun-tahun hubungan tegang. UEA mengumumkan dana investasi US$10 miliar untuk mendukung ekonomi Turki dan meningkatkan kerja sama bilateral antara kedua negara.

Pengusaha Real Estate Minta Insentif PPN Diperpanjang Hingga 2022

 Real Estat Indonesia (REI) meminta pemerintah memperpanjang kebijakan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) alias gratis PPN untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun atau apartemen dari semula berakhir pada 2021 menjadi 2022. Selain itu, gabungan pengusaha properti itu juga meminta agar pembelian apartemen mendapatkan fasilitas yang sama.

Ketua REI Paulus Totok Lusida mengatakan permintaan ini muncul karena masa pembangunan rumah tak bisa dilakukan secara singkat. Ia memberi gambaran, saat pemerintah memperpanjang gratis PPN dari Maret ke Agustus 2021 pengembang cuma bisa memasarkan rumah siap huni dalam 5 bulan.

Padahal, sebagian pengembang perlu waktu sampai 8 bulan untuk bisa membangun rumah. Kondisi ini kemudian terulang saat pemerintah memperpanjang gratis PPN rumah dari Agustus ke Desember 2021.

"Kenapa? Karena pembelian rumah pada Maret lalu kan habis di Agustus, lalu diperpanjang sampai Desember, tapi waktunya cuma 4 bulan, sedangkan bangun rumah butuh 8 bulan. Jadi kami usulkan ada perpanjangan langsung sampai akhir 2022 dan kami bisa bangun dulu," ujar Paulus di acara Economic Outlook 2022 bertajuk Arah Pergerakan Suku Bunga 2022, Senin (22/11).

Selain mempertimbangkan masa pembangunan rumah, ia mengatakan perpanjangan juga perlu agar masyarakat kelas menengah ke bawah bisa menikmati relaksasi ini. Masalahnya, menurut Paulus, saat ini kondisi keuangan mereka banyak yang belum pulih.

Hal ini tercermin dari realisasi penjualan dan pembelian rumah dengan harga Rp300 juta ke bawah yang turun sekitar 30 persen sepanjang tahun ini. Ia menduga hal ini terjadi karena kondisi keuangan mereka belum mendukung sehingga mereka menunda pembelian. Tapi, menurutnya, kalangan ini justru yang paling butuh rumah dan insentif dari pemerintah. Jika gratis PPN diperpanjang sampai tahun depan maka ia berharap masyarakat menengah ke bawah sempat menikmati insentif ini.

Paulus juga meminta pemerintah memperluas insentif gratis PPN ke penjualan apartemen. Pasalnya, saat ini insentif hanya berlaku untuk penjualan rumah tapak dan rusun. Sementara, menurutnya, banyak apartemen siap huni yang cocok mendapat gratis PPN ini. Selain itu, apartemen juga menjadi opsi hunian masyarakat kekinian. "Agar PPN DTP bisa dimanfaatkan untuk apartemen yang dijual dan lunas di 2022, tetapi realisasi bangunannya harus selesai pada akhir 2024 atau pembelian inden," katanya.

Di luar perpanjangan dan perluasan gratis PPN, REI juga meminta pemerintah dan regulator terkait memperluas pembiayaan perumahan bagi sektor informal. Sebab, ia mencatat backlog rumah di Indonesia masih berkisar 11 juta, di mana 65 persen kebutuhan berasal dari pekerja di sektor informal, seperti pedagang.

Kemudian, Paulus berharap pemerintah untuk mengurangi biaya-biaya yang memberatkan konsumen. Misalnya, Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan lainnya. Asosiasi juga ingin pemerintah segera merealisasikan bank tanah mengingat perizinan melalui platform satu pintu (online single submission/ OSS) belum berjalan lancar. REI juga meminta agar pemerintah memperbaiki regulasi terkait rusun hingga pembangunan transit oriented development (TOD) agar semakin menarik bagi pengembang dan masyarakat.

Tak ketinggalan, REI mendorong bank menurunkan bunga kreditnya agar masyarakat bisa mengambil fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR).

Data Menunjukan Kenaikan Upah Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

 Hasil hitungan pemerintah terkait rata-rata kenaikan UMP 2022 dikritik kalangan buruh karena dianggap terlalu kecil. Pemerintah sendiri menghitung rata-rata kenaikan UMP 2022 sebesar 1,09%.

Beberapa pihak menilai hitungan rata-rata kenaikan UMP itu salah satunya juga memikirkan kondisi dunia usaha. Diharapkan dunia usaha yang sudah mulai bangkit dari pandemi tidak mendapatkan beban tambahan dengan kenaikan UMP yang terlalu besar.

Namun Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memiliki teori yang berbeda. Justru menurutnya kenaikan upah yang besar akan menjadi pendorong roda perekonomian berputar lebih cepat lagi yang akhirnya memancing masuknya investasi baru.

"Upah minimum yang naik di atas pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi akan memicu masuknya investasi baru. Karena ada permintaan barang dan jasa yang naik," terangnya. Bhima menjelaskan, para buruh rata-rata akan membelanjakan uangnya jika ada kenaikan upah. Porsi yang akan ditahan dan disimpan di bank diyakinin tidak banyak. Hal itu tentu akan berdampak langsung pada perputaran uang di masyarakat.

"Buruh itu kalau upahnya naik ga akan semua disimpan di bank, sebagian besar langsung dibelanjakan. Langsung masuk ke putaran ekonomi. Itu yang pengusaha harapkan juga," terangnya. Sebaliknya, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah memandang 2022 merupakan tahun dari pemulihan ekonomi setelah terpuruk dihantam pandemi.

"Dengan pulihnya ekonomi diharapkan pengangguran bisa kembali dikurangi," ucapnya.

Nah dengan momentum pemulihan ekonomi tersebut, Piter justru menilai dunia usaha jangan dulu dibebani dengan kenaikan UMP yang besar. Dia yakin jika momentum perbaikan ekonomi dan geliat dunia usaha kembali berjalan, maka lapangan pekerjaan akan tercipta.

"Dalam rangka pemulihan ekonomi tersebut menurut Saya Dunia usaha jangan dibebani dulu dengan kenaikan UMP. Fokus Kita adalah pemulihan dan membuka lapangan kerja sebanyak mungkin," ucapnya. Oleh karena itu, Piter justru menilai kenaikan UMP sekitar 1% sudah pas dengan kondisi saat ini.

"Kenaikan UMP sebesar 1% menurut Saya cukup memadai. Yang penting bagaimana ekonomi bangkit kembali dan bisa menyerap banyak angkatan kerja," tutupnya.

Hore Upah Minimum Provinsi Naik Lagi .... Tapi Hanya 1,09 Persen

 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengumumkan rata-rata kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 sebesar 1,09 persen. Jauh dari tuntutan asosiasi buruh yang meminta 10 persen. Ibarat kata, realita dan ekspektasi upah 1 banding 10.

Namun, Kemnaker menekankan angka pastinya tetap berbeda-beda di masing-masing provinsi. Sebab, nanti gubernur yang akan menyesuaikannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut bahwa besaran UMP 2022 ini tidak bisa sesuai dengan keinginan buruh karena pemerintah harus mengikuti formula baru yang tertuang di PP dan merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Kendati begitu, Ida mengklaim formula ini bertujuan meminimalisir kesenjangan upah di antar wilayah dan mengentaskan kemiskinan. "Yang sebenarnya ini adalah salah satu kebijakan yang justru berimbang untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah yang upah minimumnya tinggi dan upah wilayah lainnya yang rendah," kata Ida saat rapat bersama Komisi IX DPR, Senin (15/11).

Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Tadjuddin Noer Effendi sangsi dengan klaim dan bocoran besaran rata-rata UMP 2022 dari pemerintah yang cuma 1,09 persen. Menurutnya, angka ini terlalu kecil. "Yang perlu dipertanyakan adalah angka 1,09 persen ini dapatnya dari mana?" ucap Tadjuddin.

Ia menduga angka ini cuma berdasarkan tingkat inflasi yang menjadi salah satu indikator dalam formula penyusunan upah minimum. Kalaupun benar, sambung dia, angkanya terlalu kecil karena tingkat inflasi secara tahunan sampai Oktober 2021 sudah 1,66 persen.

Ia juga mempertanyakan pertimbangan indikator lain dalam formula penyusunan upah yang tidak disertakan pemerintah. Pasalnya, menurut PP 36/2021, besaran UMP sejatinya juga didasari oleh beberapa indikator lain yang menggambarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Misalnya, tingkat daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah. Nantinya, berbagai indikator ini membentuk batas atas dan batas bawah sebagai rentang kenaikan UMP 2022.

Sementara pada upah minimum kabupaten/kota (UMK), masih ada pertimbangan indikator lain selain UMP, yaitu pertumbuhan ekonomi dan inflasi di daerah yang bersangkutan. Menurut dia, berbagai formula ini tidak diterapkan.

"Di PP yang baru pakai banyak variabel yang kelihatannya ideal, bagus sekali, tapi kok pas implementasi yang muncul cuma seputar inflasi? Bahkan lebih rendah dari inflasi, ini perlu dipertanyakan karena apa yang ada di PP dan implementasi kok tidak kelop?" imbuhnya.

Tadjuddin menduga pemerintah mengambil jalan singkat mengeluarkan rata-rata UMP 2022 hanya sesuai dengan tingkat inflasi karena kesulitan mendapatkan data dari indikator lain, seperti tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah.

Hal ini karena kedua data ini sejatinya tidak ada di Badan Pusat Statistik (BPS). Alhasil, indikator yang digunakan cuma inflasi, meski hasil akhirnya pun justru di bawah inflasi. "Sebenarnya, dari dulu pembahasan UU Cipta Kerja, yang menyusun saja sudah khawatir data-data ini tidak ada di BPS, maka tidak heran jadinya begini, dasar yang dipakai ujung-ujungnya cuma inflasi. Maka dari itu, pemerintah harus bisa secara transparan membuka bagaimana cara mereka menghitung hingga dapat angka 1,09 persen ini," tuturnya.

Masalahnya, ada potensi buruh akan sulit melakukan pengeluaran karena kenaikan upah mereka di bawah kenaikan barang-barang kebutuhan sehari-hari, seperti bahan pokok dan lainnya. Ambil contoh UMP 2022 Provinsi DKI Jakarta, Kemnaker mengatakan UMP-nya masih yang tertinggi sebesar Rp4,4 juta. Maka, kenaikan upahnya kalau 1,09 persen cuma Rp47.960 per orang alias di bawah Rp50 ribu.

"Apa arti kenaikan kurang dari Rp50 ribu bagi buruh? Apa ini masuk akal? Ini hanya setara makan siang atau makan malam tambahan saja. Jangankan buruh, saya pun kecewa kalau keputusannya seperti itu," ungkapnya.

Kendati begitu, bukan berarti secara pintas pula untuk mengamini tuntutan buruh yang meminta kenaikan upah minimum 10 persen pada tahun depan. Sebab, menurutnya, tuntutan ini pun juga harus dijelaskan, dari mana datangnya hingga tiba-tiba 10 persen.

"Jadi kalau mau win-win solution ya pemerintah, buruh, dan pengusaha bertemu lagi, jelaskan pertimbangan masing-masing, kenapa 10 persen, kenapa 1,09 persen, lalu cari titik temu, ya bisa tengahnya mungkin 5 persen, tapi bisa juga dengan mempertimbangkan formula yang ada namun dengan negosiasi," jelasnya.

Ekonom Indef Tauhid Ahmad juga meminta pemerintah secara terang-terangan membuka cara menghitung rata-rata kenaikan UMP 2022 yang cuma setara inflasi itu. Memang kondisi ekonomi Indonesia masih dalam proses pemulihan, sehingga permintaan belum tinggi dan tingkat inflasi masih rendah.

Tapi, menurutnya, hal ini tak bisa serta merta menjadi alasan pemerintah untuk menetapkan rata-rata kenaikan upah yang cuma setara inflasi. Apalagi, besaran upah untuk tahun depan yang kondisi ekonominya diproyeksi membaik dari tahun ini.

Selain itu, bagi Tauhid, pemerintah juga tidak boleh menyampingkan pertumbuhan positif dari beberapa sektor usaha, seperti kesehatan dan telekomunikasi, meski pariwisata dan transportasi masih sangat tertekan. Artinya, kenaikan rata-rata upah tetap harus dicari jalan tengah yang pantas bagi buruh dari berbagai sektor usaha. "Rata-rata pertumbuhan sektor usaha 3 persen, maka kenaikan upah buruh tidak bisa cuma 1 persen, meski ini dalam kondisi pemulihan ekonomi dan buruh minim daya tawar," kata Tauhid.

Ia juga mewanti-wanti pemerintah soal pemerataan upah, di mana pemerintah ingin beberapa daerah upahnya tidak kelewat tinggi dibandingkan yang lain. Menurutnya, keinginan seperti ini memang susah untuk diterapkan di Indonesia.

Alasan paling sederhana saja, misalnya karena harga bahan pokok di Papua memang berbeda dengan di Jawa Tengah. Maka, sudah seharusnya upah buruh di Papua lebih tinggi daripada di Jawa Tengah. "Justru kalau dipaksa ingin sama, jadinya malah bukan fair (adil), justru tidak fair karena pertumbuhan dan standar kebutuhan hidup di masing-masing daerah berbeda," jelasnya.

Tadjuddin menilai kenaikan UMP 2022 ini sebenarnya bisa saja digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Alasannya, karena memang perlu dijelaskan bagaimana cara menghitung formula kenaikan upah hingga cuma dapat besaran 1,09 persen. "Tentu bisa digugat, dipertanyakan ke MK," terang dia.

Menurutnya, masalah apakah sudah ada kerugian materiil seperti yang kerap dipertanyakan MK, hal ini bisa dicoba dulu. Bahkan, biarkan MK yang mempertimbangkan. "Meski belum berjalan (kebijakan upahnya), tapi bisa dilakukan kajian terhadap formula di UU, di PP dengan realitasnya. Jadi, nanti biar MK yang mempertimbangkan, dan cari titik temunya," kata Tadjuddin.

Sementara, Tauhid menyoroti dampak penetapan upah buruh ke perekonomian. Ia menilai kenaikan besaran upah yang terlalu rendah tidak baik untuk perekonomian karena berpotensi membuat permintaan semakin melemah dan dampaknya bisa ke pertumbuhan sektor usaha juga.

Sedangkan dampak lebih luas, akan mempengaruhi tingkat pemulihan daya beli dan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang selama ini sudah tertekan pandemi covid-19. Hasil akhirnya tentu akan berpengaruh ke pertumbuhan ekonomi. "Kenaikan upah yang terlalu rendah tidak bagus untuk perekonomian, meski kenaikan yang terlalu tinggi pun juga tidak baik, harus seimbang dan ada titik tengahnya," tutur Tauhid.

Di luar masalah besaran upah, sebetulnya perusahaan harus memikirkan tunjangan kesejahteraan buruh yang lainnya. Tujuannya, agar upah tidak menjadi tumpuan satu-satunya bagi buruh untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan mereka. "Yang tak kalah penting adalah perusahaan seharusnya bisa memberikan jaminan kesehatan, ketenagakerjaan, sosial untuk tenaga kerja, anak mereka, bahkan hingga mereka pensiun," pungkasnya.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebut upah minimum provinsi (UMP) hanya akan naik sekitar 1,09 persen pada tahun depan. Daerah dengan UMP tertinggi masih dipegang oleh DKI Jakarta sebesar Rp4,4 juta.  Sementara itu, daerah dengan UMP terendah dipegang oleh Jawa Tengah sebesar Rp1,81 juta.

"Rata-rata penyesuaian upah minimum adalah 1,09 persen," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri dalam Seminar Terbuka Kemnaker, Senin (15/11).

Namun demikian, ia menegaskan penyesuaian tersebut tidak menjadi acuan upah minimum yang naik pada tahun depan. Indah pun menyerahkan kenaikan UMP ditetapkan oleh gubernur masing-masing daerah. "Yang ada dalam slide ini rata-rata penyesuaian upah minimum provinsi. Bukan berarti semua provinsi naik 1,09 persen. Hati-hati ya memahami ini," tegasnya.

Di lain sisi, Selasa (26/10), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah mengerahkan puluhan ribu buruh untuk melakukan aksi serentak di 24 provinsi. Salah satu tuntutannya adalah keinginan untuk menaikkan Upah Minimum Kota/Kabupaten hingga 10 persen.

"Kenaikan UMK 2022 antara 7-10 persen sesuai dengan hasil survei kebutuhan hidup layak yang dilakukan KSPI. Dengan kata lain, kenaikan upah ini menjadi penting untuk menjaga daya beli agar buruh bisa memenuhi kebutuhannya secara layak," ujar Presiden KSPI Said Iqbal. Secara terpisah, Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) RI Adi Mahfudz Wuhadji menilai tuntutan tersebut tidak realistis. Sebab dalam ketentuan yang baru, buruh tidak bisa meminta kenaikan upah dengan melakukan survei pasar sendiri.

Sebagai informasi, kenaikan upah minimum pekerja saat ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Sehingga PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan sudah tidak lagi berlaku.

Meskipun Digaji Besar PNS Di Pajak Masih Saja Korupsi Milyaran

 Kasus mafia pajak membuat heboh. Beberapa hari lalu dua orang pegawai pajak yaitu Wawan Ridwan dan Alfred Simanjuntak yang terlibat kasus suap dengan Angin Prayitno Aji ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pihak KPK menyebutkan jika sistem perpajakan di Indonesia sangat sulit dan menciptakan celah untuk berbuat kecurangan. Karena itu, sistem harus dibenahi agar tak ada lagi mafia-mafia pajak yang membuat rugi pemasukan untuk negara. Banyak modus yang digunakan untuk mengemplang setoran ke negara.

Direktur CELIOS (Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira Adhinegara mengungkapkan masalah kecurangan dan suap pajak faktornya beragam. "Ada yang menginginkan pembayaran pajak yang jauh lebih murah dibanding tarif normal," kata dia.

Modusnya adalah melakukan suap kepada oknum petugas pajak untuk rekayasa Surat Ketetapan Pajak.

Selanjutnya modus kedua adalah pelaku usaha ingin prosedur bayar dan lapor pajaknya lebih cepat sehingga membayar oknum untuk mengurus masalah pajaknya. Pengamat Perpajakan Universitas Pelita Harapan Ronny Bako mengungkapkan sebenarnya hal itu hanya asumsi. "Seharusnya asas presumption innocence dikedepankan. Kalau celah memang ada, di asas jabatan petugas pajak atas bukti baru dari wajib pajak," kata dia saat dihubungi detikcom.

Ronny mengatakan celah ini muncul karena petugas pajak boleh membuat diskresi sesuai UU pajak dan UU nomor 30 tahun 2014. "Celah lainnya, sistem pajak kita belum sederhana, muncul celah plus adanya diskresi dari petugas atau penanggungjawab pajak," ujarnya.

Kasus suap pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memasuki babak baru. Dua orang yang terlibat dengan Angin Prayitno Aji ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Wawan Ridwan yang sudah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Alfred Simanjuntak belum ditangkap.

Sebenarnya, kasus mafia pajak ini bukan kali pertama. Sudah ada banyak yang terungkap dan tertangkap. Paling fenomenal adalah Gayus Tambunan yang terjadi pada 2010 lalu. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto mengungkapkan kondisi sistem perpajakan yang sulit membuat celah untuk dicurangi.

"Sebenarnya rekan-rekan paham betul, sistem perpajakan di Indonesia. Kita ingatkan kembali 2010 siapa GT (Gayus Tambunan) itu dulu bagaimana caranya, modusnya dan disampaikan apakah ini perilaku dominan dari pemeriksa pajak dan konsultan pajak," kata dia, dalam konferensi pers, ditulis Sabtu (13/11/2021).

Gayus Tambunan

Gayus merupakan eks pegawai pajak dengan kasus suap yang paling fenomenal pada 2010 lalu. Gayus dulunya merupakan pegawai pajak golongan IIIa dan dia terlibat kasus makelar pajak dengan nilai Rp 28 miliar. Saat kasusnya terkuak, Gayus sempat melarikan diri ke Singapura dengan menggunakan paspor baru untuk kabur bersama istrinya. Namun Gayus akhirnya menyerahkan diri.

Angin Prayitno Aji

Angin merupakan eks Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Angin didakwa menerima suap senilai Rp 57 miliar. Dia menerima hadiah atau janji yaitu menerima uang yang ditotal mencapai Rp 15 miliar dan US$ 4 juta. Atau jika dijumlahkan menjadi Rp 57,1 miliar. Suap yang diterima dari Aulia Imran Magribi dan Ryan Ahmad Ronas yang merupakan konsultan pajak PT Gunung Madu Plantations. Lalu dari Veronika Lindawati selaku kuasa PT Bank PAN Indonesia Tbk dan Agus Susetyo yang merupakan konsultan pajak PT Jhonlin Baratama.

Dadan Ramdani

Dia adalah Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dadan terlibat kasus suap bersama Angin Prayitno Aji. Dadan menerima suap dari konsultan pajak PT Gunung Madu Plantations, PT Bank PAN Indonesia dan PT Jhonlin Baratama sejak Januari 2018 - September 20219. Suap ini diberikan agar oknum melakukan rekayasa penghitungan pajak pada perusahaan pemberi suap.

Handang Soekarno

Handang terlibat kasus suap sebesar US$ 148.500 atau Rp 1,9 miliar. Saat itu Handang merupakan Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak terkait proyek pengurusan pajak dari Country Director PT EKP Ramapanicker Rajamohanan Nair. Saat itu Handang diminta untuk mempercepat penyelesaian permasalahan pajak (restitusi), Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai (STP PPN), penolakan pengampunan pajak atau tax amnesty, pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan pemeriksaan bukti permulaan (Bukper) pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA Enam) Kalibata dan Kanwil DJP Jakarta Khusus.

Wawan Ridwan

Wawan Ridwan merupakan Supervisor Tim Pemeriksa Pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak/Kepala Pajak Bantaeng Sulawesi Selatan. Dia terlibat kasus suap dengan Angin Prayitno Aji. Dia diduga menerima suap sebesar SGD 625.000. Wawan juga disebut menerima uang dari beberapa wajib pajak lain yang diduga sebagai gratifikasi. Wawan menerima perintah khusus dari Angin Prayitno Aji untuk mengurus 3 perusahaan yang melakukan wajib pajak.

Alfred Simanjuntak

Alfred Simanjuntak adalah Ketua Tim Pemeriksa pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak, yang saat ini menjabat Fungsional Pemeriksa Pajak pada Kanwil DJP Jawa Barat II. Dia merupakan rekan Wawan yang juga terlibat dalam kasus suap Angin Prayitno Aji. Alfred juga menerima arahan khusus dari angin terkait tiga wajib pajak yaitu PT Gunung Madu Plantations, PT Bank PAN Indonesia dan PT Jhonlin Baratama pada kurun waktu 2016-2017. Saat pemeriksaan, diduga ada kesepakatan pemberian uang agar pajak tidak sebagaimana mestinya.

Dua orang pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka adalah Wawan Ridwan dan Alfred Simanjuntak yang terlibat kasus suap pajak dengan Angin Prayitno Aji yang sudah ditangkap beberapa bulan lalu.

Sudah tahu belum harta yang dimiliki kedua orang ini? Jika belum, berikut daftar hartanya.

Wawan merupakan Supervisor Tim Pemeriksa Pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak/Kepala Pajak Bantaeng Sulawesi Selatan sampai dengan Mei 2021, dan saat ini menjabat selaku Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat Dan Tenggara (Sulselbartra).

Dia tercatat memiliki total harta sebesar Rp. 6.072.074.329. Paling besar hartanya berupa tanah dan bangunan senilai Rp. 4.767.725.000. Detailnya, dia memiliki dua unit rumah dan tanah di Bekasi dan Bandung, dan satu unit tanah di Lebak. Wawan punya satu motor dan mobil senilai Rp 523.500.000. Kemudian dia memiliki harta bergerak Rp 619.400.000 dan uang setara kas Rp 164.342.929. Wawan juga memiliki utang sebesar Rp 2.893.600.

Alfred merupakan Ketua Tim Pemeriksa pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak, yang saat ini menjabat Fungsional Pemeriksa Pajak pada Kanwil DJP Jawa Barat II.

Alfred Simanjuntak punya harta sebesar Rp 1.548.563.035. Hartanya terdiri dari rumah dan tanah senilai Rp 650.000.000. Dia memiliki satu unit rumah dan satu unit tanah di Bekasi. Alfred juga memiliki satu unit rumah di Bandung Barat.

Kemudian, dia memiliki dua mobil dan satu motor sebagai kendaraan senilai Rp 288.000.000. Alfred tercatat memiliki harta bergerak senilai Rp 142.000.000 dan uang setara kas sebanyak Rp 468.563.035.

Bukan cuma Wawan dan Alfred, Angin pun punya harta yang jauh lebih besar. Angin Prayitno Aji sebelumnya tercatat sebagai Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian DJP. Sebagai seorang pejabat negara, Angin juga tercatat sudah melaporkan harta kekayaannya. Berdasarkan LHKPN yang dikutip Kamis (4/5/2021) dia memiliki total harta Rp 18,62 miliar.

Pelaporan harta kekayaan ini tercatat pada 28 Februari 2020. Harta yang dimilikinya beragam mulai dari tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, hingga harta bergerak lainnya.

Dari Rp 18,62 miliar, harta yang berbentuk tanah dan bangunan totalnya Rp 14,91 miliar. Tanah dan bangunan itu berada di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Sementara yang berbentuk alat transportasi dan mesin nilainya mencapai Rp 364,4 juta. Ada 3 mobil yang dimiliki, yaitu Volkswagen Golf, Honda Freed, dan Chevrolet Captiva Jeep. Sementara harta bergerak lainnya senilai Rp 1,09 miliar. Sisanya ada kas dan setara kas sebesar Rp 2,21 miliar, dan harta lainnya senilai Rp 23,3 juta. Dengan begitu, Angin Prayitno Aji memiliki total harta Rp 18.620.094.739.

Badai Inflasi China Hantam Indonesia

 Negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, China tengah mengalami inflasi. Badan Statistik Nasional China menyatakan, inflasi pada Oktober 2021 Indeks Harga Produsen atau Producer Price Index (PPI) melonjak 13,5%. Hal itulah yang menandakan inflasi di China tertinggi sejak 26 tahun lalu.

Lantas, apakah Indonesia akan ikut terkena inflasi tersebut? Pengamat Ekonomi dari Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengungkapkan RI juga akan terkena akibatnya. Menurutnya hal itu sulit dicegah.

"Pertama biaya produksi akan naik akibat kenaikan harga bahan bakar dan kedua dari impor bahan setengah jadi dari China. Indonesia masih mengandalkan banyak bahan setengah jadi dari China yang sekarang mengalami kenaikan cukup tajam," katanya kepada detikcom, Sabtu (13/11/2021).

Menurutnya, sudah diperkirakan sejak lama inflasi akan meningkat, bukan saja di China tapi juga di dunia. "Inflasi AS juga naik pesat, yang mana sebenarnya sudah diperkirakan sejak lama. Di China, cuaca buruk menambah masalah dan inflasi meningkat. Yang lebih dikhawatirkan adalah Kenaikan indeks harga produsen yang mana tidak tercermin di inflasi," tambahnya.

Dia menyebut, salah satu pemicu utama melonjaknya inflasi dunia adalah kenaikan harga bahan bakar yang cukup tinggi seperti BBM dan batu bara. Hal itu membuat biaya produksi naik. Sebelumnya, Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira juga menyatakan, inflasi di China dapat berpengaruh pada ekonomi RI dalam jangka pendek. Katanya, hal itu sudah menjadi rahasia umum. Karena jual beli barang di Indonesia sebagian merupakan hasil impor dari China.

"Inflasi di China bisa memiliki transmisi ke ekonomi di Indonesia dalam jangka pendek. Mahalnya harga kebutuhan pokok, bahan baku dan harga energi akan mempengaruhi harga jual barang-barang impor asal China," kata Bhima. Menurutnya, sedikit saja perubahan harga di tingkat produsen China maka harga yang akan sampai di tingkat konsumen Indonesia otomatis akan lebih mahal.

"Barang barang elektronik, pakaian jadi dan makanan jadi salah satu yang sensitif terhadap gangguan biaya produksi di China. Itu baru dari sisi barang impor ya," ujarnya. Kemudian, dampak yang lebih buruk bisa saja terjadi jika inflasi China mempengaruhi harga komoditas di Indonesia. Misalnya untuk komoditas seperti Gandum dan Jagung.

"Harga gandum dilansir dari Tradingeconomics terpantau naik 9,5% dibanding bulan lalu. Disusul jagung yang naik 8,5% pada periode yang sama bisa mempengaruhi harga pakan ternak. Masalah bertambah kompleks karena ada ancaman La Nina yang membuat produksi pangan dalam negeri menurun," pungkasnya.

Badan Statistik Nasional China menyatakan, data terbaru inflasi pada Oktober 2021 terlihat dari Indeks Harga Produsen atau Producer Price Index (PPI) melonjak hingga 13,5%. Hal itulah yang menandakan inflasi di China tertinggi sejak 26 tahun lalu.

"Pada bulan Oktober, kenaikan PPI meluas karena kombinasi faktor global yang diimpor dan ketatnya pasokan energi dan bahan baku domestik utama," kata ahli statistik senior NBS Dong Lijuan dalam sebuah pernyataan, dikutip dari AFP, Sabtu (13/11/2021).

China juga menghadapi berbagai krisis yang berkaitan dengan inflasi. Tak hanya kasus COVID-19 yang kembali merajalela, negara ekonomi terbesar kedua di dunia itu juga tengah menghadapi krisis properti, harga sayuran yang melambung tinggi, krisis energi hingga panic buying.

Dong Lijuan mengatakan, kenaikan harga sayuran hingga 16% pada Oktober lalu disebabkan karena curah hujan yang tinggi dan naiknya biaya transportasi. Dia mengatakan, cuaca ekstrem telah merusak tanaman dan pihak berwenang telah mengakui bahwa biaya transit lintas wilayah dapat meningkat imbas dari pembatasan yang dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19 di China.

Harga bensin dan solar, kata Dong, naik lebih dari 30%. Krisis energi yang saat ini melanda berbagai negara juga merupakan kontributor utama kenaikan inflasi harga produsen, karena biaya penambangan dan pemrosesan batubara telah meningkat.

CNN Business pun melaporkan, biaya barang yang keluar dari pabrik-pabrik China pun melonjak drastis hingga mencetak rekor baru. "Kami khawatir tentang peralihan dari harga produsen ke harga konsumen," kata Zhiwei Zhang, kepala ekonom Pinpoint Asset Management yang berbasis di Hong Kong.

"Perusahaan berhasil menggunakan persediaan input mereka sebagai penyangga untuk menghindari beban biaya yang lebih tinggi kepada pelanggan mereka sebelumnya, tetapi (sekarang) persediaan mereka telah habis," sambungnya.

Meningkatnya inflasi China memicu kekhawatiran global. Inflasi produsen dengan harga yang melonjak akan mendorong tekanan inflasi global. Kepala Strategi Valuta Asing untuk Mizuho Bank mengatakan, hal itu terjadi karena mengingat peran China sebagai pabrik dunia dan termasuk dalam rantai pasokan global. Dia memprediksi kondisi tersebut akan terjadi selama musim dingin.

"Inflasi produsen juga mungkin tetap tinggi untuk sementara, kemungkinan sepanjang musim dingin," tuturnya. Dia menambahkan, harga energi juga dapat terus meningkat. Selain itu, pihaknya memperkirakan inflasi konsumen pun dapat terus merangkak naik

Seperti diketahui, Kementerian Perdagangan China pada pekan lalu mengeluarkan pemberitahuan agar pemerintah daerah mendorong masyarakat 'menimbun' makanan dan kebutuhan sehari-hari karena cuaca buruk, kekurangan energi, dan pembatasan COVID-19 mengancam akan mengganggu pasokan.

Peringatan tiba-tiba itu memicu panic buying di supermarket hingga e-commerce Alibaba. Pihak berwenang mengaitkan kenaikan inflasi konsumen ini dengan melonjaknya biaya sayuran dan gas.

China sebagai negara ekonomi terbesar kedua di dunia tengah menghadapi inflasi yang disebabkan kenaikan harga sayuran, makanan eceran, krisis properti dan krisis energi. Inflasi yang terjadi di China merupakan tertinggi sejak 26 tahun lalu dan terus meningkat selama empat bulan terakhir.

Direktur Center of Economic and Law Studeis Bhima Yudhistira menyatakan, inflasi di China dapat berpengaruh pada ekonomi Indonesia dalam jangka pendek. Sudah menjadi rahasia umum, jual beli barang di Indonesia sebagian merupakan hasil impor dari China.

"Inflasi di China bisa memiliki transmisi ke ekonomi di Indonesia dalam jangka pendek. Mahalnya harga kebutuhan pokok, bahan baku dan harga energi akan mempengaruhi harga jual barang-barang impor asal China," kata Bhima.

Menurutnya, sedikit saja perubahan harga di tingkat produsen China maka harga yang akan sampai di tingkat konsumen Indonesia otomatis akan lebih mahal. "Barang barang elektronik, pakaian jadi dan makanan jadi salah satu yang sensitif terhadap gangguan biaya produksi di China. Itu baru dari sisi barang impor ya," ujarnya.

Dia melanjutkan, dampak yang lebih buruk bisa saja terjadi jika inflasi China mempengaruhi harga komoditas di Indonesia. Misalnya untuk komoditas seperti Gandum dan Jagung. "Harga gandum dilansir dari Tradingeconomics terpantau naik 9,5% dibanding bulan lalu. Disusul jagung yang naik 8,5% pada periode yang sama bisa mempengaruhi harga pakan ternak. Masalah bertambah kompleks karena ada ancaman La Nina yang membuat produksi pangan dalam negeri menurun," jelasnya.

Pihaknya menyarankan, agar pemerintah segera mengambil tindakan dengan memastikan stok pangan dalam negeri tercukupi. Sedangkan di sisi pengusaha, ia menyarankan untuk mulai mengamankan bahan baku atau mencari alternatif lain. "Jadi pemerintah harus siap sedia ya amankan stok pangan. Untuk pengusaha diminta amankan bahan baku atau cari alternatif yang lebih murah," katanya.

Ekonom Senior Indef Dradjad Wibawa menambahkan, China bisa 'mengekspor' inflasi ke seluruh dunia termasuk Indonesia karena perannya sebagai rantai pasok terbesar. Senada dengan Bhima, dia juga menilai harga-harga akan ikut terkerek naik.

"Apalagi, Indonesia masih defisit perdagangan dengan China. Efeknya Indonesia berisiko nebgalamu peningkatan inflasi dan harga-harga akan naik," ujarnya. Dia juga menuturkan, inflasi tersebut dapat berkaitan dengan investasi dan modal kerja di Indonesia. Meski begitu, perlu dikaji lebih mendalam terkait seberapa besar pengaruhnya dalam biaya modal.

"Indonesia sekarang semakin banyak memakai pembiayaan dari China. Inflasi di China bisa menaikkan cost of money dalam pembiayaan investasi dan modal kerja di Indonesia. Saya belum tahu seberapa besar, tapi yang jelas membuat biaya modal di Indonesia lebih mahal," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Badan Statistik Nasional China mencatat data terbaru inflasi di Oktober 2021 terpantau dari Indeks Harga Produsen atau Producer Price Index (PPI) melonjak 13,5%. "Pada bulan Oktober, kenaikan PPI meluas karena kombinasi faktor global yang diimpor dan ketatnya pasokan energi dan bahan baku domestik utama," kata ahli statistik senior NBS Dong Lijuan dalam sebuah pernyataan, dikutip dari AFP.

Dong menambahkan, 36 dari 40 sektor industri yang disurvei mengalami kenaikan harga termasuk lonjakan harga pertambangan batubara dan ekstraksi minyak serta gas alam. Selain itu, Indeks Harga Konsumen atau Consumer Price Index (CPI), ukuran utama inflasi ritel, meningkat 1,5% pada Oktober atau naik 0,7% pada September. "Ini karena efek gabungan dari cuaca yang tidak biasa, ketidaksesuaian permintaan dan pasokan produk tertentu, serta kenaikan biaya modal," kata Dong.