Kisah Pemburu Riba Dibalik Banjir Barang Impor Pemerintah

 Pengadaan barang dan jasa pemerintah dibanjiri produk impor. Hal ini pun bikin Presiden Joko Widodo geram. Dia jengkel anggaran belanja pemerintah sampai ratusan triliun namun banyak dibelikan barang-barang impor. Di balik banjir barang impor yang bikin jengkel Jokowi, menurut Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira ada ulah PNS pemburu riba impor. Hal ini menjadi salah satu biang kerok pengadaan barang dan jasa menggunakan barang impor daripada produk lokal.

Bhima mengatakan pemburu riba rente bekerja di tahap seleksi pengadaan barang dan jasa. Mereka para PNS ini melakukan kongkalikong agar barang lokal kalah dalam proses seleksi. Menurutnya, hal ini bisa terjadi karena aturan soal penyerapan produk lokal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah kurang tegas implementasinya.

"Sejauh ini karena aturan belum tegas implementasinya, muncullah pemburu rente di bidang pengadaan barang jasa. Para PNS pemburu riba/rente ini kongkalikong dengan importir agar barang lokal kalah dalam proses seleksi," jelas Bhima.

Dia juga menyatakan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai lahan basah korupsi. Buktinya, sepanjang 2021, KPK sudah mengusut 30 kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Di level pemerintah daerah PNS yang korupsi pengadaan barang juga menempati posisi tertinggi.

Menurutnya, perlu ada perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa. Termasuk, memperjelas dan mempertegas persentase kewajiban produk lokal pada barang-barang yang dibeli lembaga pemerintah.

"Ladang di pengadaan barang paling basah, jadi perlu perbaikan tata kelola sehingga pengadaan lebih transparan. Selain itu juga, persentase produk lokalnya harus lebih jelas dan aturan benar-benar ditegakkan," ujae Bhima. Bhima pun mendukung bila presiden mau membuka nama-nama menterinya yang gagal meningkatkan porsi produk lokal dalam pengadaan barang dan jasa. Khusus BUMN, dia meminta agar PMN-nya dikurangi saja.

"Khusus untuk BUMN, bisa dikurangi PMN-nya saja jika tidak ada perbaikan signifikan dalam pengadaan barang dan jasa," sebut Bhima.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menambahkan memang benar adanya dugaan kurang tegasnya penerapan aturan soal penyerapan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selama ini slogan 'Cinta Produk dalam Negeri' digaungkan namun implementasi aturannya lemah. "Ini kan nyanyian lama juga cinta produk dalam negeri, namun ini tataran pengawasan dan law enforcementnya kurang di jajaran pemerintah. Padahal kan persentase berapa produk dalam negeri dan impor kan sudah ada," ungkap Trubus.

"Nah kalau masih ada keluhan soal impor berlebihan kan berarti ada yang berlebihan, law enforcement-nya nggak jalan," pungkasnya.

Terbaru, Jokowi dibuat jengkel karena banyaknya produk impor di Indonesia. Jokowi bahkan menyebut kata 'bodoh' hingga melarang tepuk tangan saat memberikan arahan di depan para kepala daerah hingga menteri. Kekesalan Jokowi itu diluapkan saat menyampaikan pengarahan kepada para menteri, kepala lembaga, kepala daerah, dan BUMN tentang aksi afirmasi bangga buatan Indonesia yang digelar di Badung, Bali, seperti disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (25/3/2022).

Jokowi menyinggung susahnya belanja produk dalam negeri. Jokowi kemudian menyentil kementerian-kementerian dan di momen inilah dia menyinggung reshuffle. "Kementerian, sama saja, tapi itu bagian saya itu. Reshuffle, udah, heeeh saya itu, kayak gini nggak bisa jalan," kata Jokowi. "Sudah di depan mata, uangnya ada, uang uang kita sendiri, tinggal belanjakan produk dalam negeri saja sulit," imbuh Jokowi.

Jokowi juga membeberkan informasi terkait seragam tentara dan polisi yang masih impor. Dia meminta impor ini dihentikan. "Coba CCTV beli impor. di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini, dipikir kita bukan negara yang maju, buat CCTV saja beli impor. Seragam dan sepatu tentara dan polisi beli dari luar. Kita ini produksi di mana-mana bisa. Jangan diterus-teruskan," imbuh Jokowi.

Daftar Barang Yang Tidak Kena Kenaikan PPN 11 Persen

Pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 11 persen dari yang saat ini 10 persen. Kebijakan tarif PPN naik berlaku mulai 1 April 2022. Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

"Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu sebesar 11 persen yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022," tulis Pasal 7 ayat 1 UU HPP tersebut, seperti dikutip pada Kamis (24/3). Selanjutnya, pemerintah berencana mengerek lagi tarif PPN menjadi 12 persen. Rencananya, tarif ini akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Namun, tidak semua barang dan jasa akan terkena PPN. Terdapat beberapa barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN.

Dalam UU HPP Pasal 4A ayat 2 disebutkan jenis barang bebas PPN, yakni barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah; dan
2. Uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga.

Adapun Pasal 4A ayat 3 berbunyi jenis jasa yang tidak dikenai PPN yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

1. Jasa keagamaan;
2. Jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Jasa perhotelan, meliputi jasa penyewaan kamar dan/atau jasa penyewaan ruangan di hotel yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain;
5. Jasa penyediaan tempat parkir, meliputi jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir atau pengusaha pengelola tempat parkir kepada pengguna tempat parkir yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
6. Jasa boga atau katering, meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Daftar Lengkap BUMN Yang Dibuarkan Erik Thohir

 Belum lama ini 3 BUMN dibubarkan oleh Menteri BUMN Erik Thohir. Tidak berhenti di sana, dalam waktu dekat dikabarkan 2 BUMN lainnya akan ikut 'disuntik mati', yakni PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) atau MNA dan PT Istaka Karya (Persero).

"Jadi yang empat, intinya Pak Yadi masih ada proses, apalagi seperti Merpati dan Istaka itu ada proses daripada homologasi," kata Erick Thohir dalam konferensi pers, Kamis (17/3/2022).

Akan segera menyusul 3 BUMN yang dibubarkan Erik Thohir, berikut perjalanan singkat maskapai Merpati (MNA) dan Istaka Karya.

1. PT Merpati Nusantara Airlines

Merpati sendiri maskapai plat merah yang beroperasi pada 1962 atau era kepemimpinan Presiden Soekarno dengan modal Rp 10 juta. Saat itu juga ditetapkan jika modal bisa ditambah dengan ketentuan Peraturan Pemerintah. Pendirian Merpati Airlines sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara Perhubungan Udara Daerah dan Penerbangan Serba Guna "MERPATI NUSANTARA".

Dari catatan, Merpati pernah menyentuh masa kejayaan di 1989-1992. Saat itu, Merpati memiliki sekitar 100 armada. Merpati memiliki berbagai tipe pesawat, mulai jet hingga baling-baling berukuran kecil. Di masa keemasan itu, Merpati dipimpin oleh Direktur Utama Capt FH Sumolang. Di bawah kepemimpinan Sumolang, Merpati mulai masuk ke era pesawat jet seperti Fokker-28, Fokker-28, dan DC-9.

"Jumlah pesawat 100. Era jet itu di Sumolang. Ada Fokker 28 dan DC9," kata Dewan Penasehat Forum Pegawai Merpati (FPM) I Wayan Suarna di Jakarta. Selain itu, kinerja Merpati diperkuat dengan sinergi bersama Garuda Indonesia. Merpati bertugas sebagai feeder Garuda Indonesia untuk melayani penerbangan hingga pelosok negeri. Pada periode 1989-1992 kesejahteraan karyawan Merpati sangat tinggi. Bahkan tertinggi di lingkungan BUMN mengalahkan PT Pertamina (Persero).

Merpati juga pernah terbang dari Biak-Honolulu-Los Angeles, Jeddah sampai Australia. Namun seiring berjalannya waktu dan ketika Garuda menghentikan kerja sama setelah Sumolang tidak lagi menjabat Dirut, kinerja keuangan Merpati semakin memburuk mulai 1993.

Banyak masalah yang membuat Merpati akhirnya tak bisa terbang lagi pada 1 Februari 2014. Saat itu Merpati juga sedang dalam proses pembentukan anak usaha, divestasi aset dan langkah debt to equity masih dalam kerangka restrukturisasi dan revitalisasi. Berbagai masalah ini terus berlanjut hingga akhrinya Merpati pun mulai mengalami koma dan mati suri. Hingga akhirnya kini Merpati dikabarkan akan segera menyusul jejak 3 BUMN dibubarkan sebelumnya.

2. PT Istaka Karya

Dibandingkan dengan BUMN karya lainnya seperti Wika, Waskita, HK, Adhi Karya hingga PP, sepak terjang bisnis Istaka Karya bisa dibilang relatif kurang terdengar di telinga publik Tanah Air. Istaka Karya awalnya berdiri sebagai perusahaan konstruksi konsorsium pada 1979 dengan nama PT ICCI yang merupakan kependekan dari Indonesian Consortium of Construction Industries. Saat itu perusahaan sempat mencatat sejumlah prestasi gemilang dengan menangani berbagai proyek besar di Saudi Arabia.

Perusahaan kemudian berganti nama menjadi PT Istaka Karya (Persero) yang menangani proyek-proyek di beberapa daerah, terutama proyek pemerintah. Adapun Beberapa proyek yang sempat digarap Istaka Karya antara lain reklamasi Bitung Manado, Plaza Batamindo, hingga kereta bandara YIA. Istaka juga dikenal dengan beberapa proyek fly over di beberapa daerah. Namun pada pertengahan 2021 kemarin Istaka Karya sempat dijuluki sebagai "BUMN hantu". Hal ini sontak membuat Serikat Pekerja PT Istaka Karya pun menolak sebutan tersebut dan melayangkan surat protes.

Dengan surat ini perkenankan kami menyampaikan bahwa Istaka Karya Bukan BUMN Hantu," bunyi surat Serikat Pekerja Istaka Karya yang ditandatangani oleh Ketua Serikat Pekerja Adriyansyah.  Serikat Pekerja menyatakan perusahaan masih aktif tidak menjadi perusahaan hantu. Bahkan sampai saat ini, di tahun 2021 perusahaan mendapatkan empat proyek baru.

"Dengan bangga kami menyatakan hingga saat ini kami pekerja masih berkarya dan perusahaan masih beroperasi dengan normal, terbukti di tahun 2021 ini kami sudah mendapatkan empat proyek baru," bunyi surat Serikat Pekerja.

Sebanyak empat proyek itu antara lain:

1. Proyek pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan di Sulawesi Tengah dengan nilai kontrak sebesar Rp 78.811.601.000.
2. Proyek pembangunan Luminor Signature di Sumenep, Madura, Jawa Timur tahap 1 dengan nilai kontrak Rp 19.199.390.500.
3. Proyek pembangunan kantor pemerintahan terpadu kabupaten Brebes jateng dengan nilai kontrak Rp 100.705.101.069.
4. Proyek apartemen Royal Paradise Bandung, Jawa Barat dengan nilai kontrak Rp 171.823.715.455.

Proyek-proyek tersebut menurut Serikat Pekerja merupakan salah satu bukti bahwa Istaka Karya bukan BUMN Hantu serta masih beroperasi dengan normal. Meskipun begitu, mereka mengakui saat ini kondisi perusahaan kurang begitu baik. Salah satunya karena tidak mendapatkan dukungan penuh dari perbankan dengan status proses PKPU yang mana sudah ada putusan perdamaian antara perusahaan dan kreditur.

Mereka juga mengatakan Istaka Karya mengalami kondisi sulit di tahun 2019 dan 2020, pada tahun 2019 yang merupakan tahun politik membuat perusahaan susah mendapatkan proyek. Pasalnya, banyak tender proyek yang ditunda sampai dengan pemilu berakhir. Belum lagi tahun 2020 yang merupakan tahun awal pandemi COVID-19 menyerang Indonesia menyebabkan seluruh tatanan yang ada di Indonesia baik itu bidang ekonomi dan lainnya jadi terdampak. Namun di tahun 2021 ini, Serikat Pekerja menyatakan perusahaan perlahan-lahan telah bangkit dari keterpurukan gaji pegawai yang tadinya tertunggak 9 bulan.

Meski demikian, hingga saat ini Istaka Karya masih masuk dalam daftar BUMN yang akan dibubarkan. Sebagai informasi, sebelumnya Erick menyebut akan ada 7 BUMN yang akan dibubarkan termasuk maskapai Merpati, Istaka Karya dan 3 BUMN yang sudah dibubarkan sebelumnya. Adapun 3 BUMN dibubarkan tersebut yakni PT Kertas Kraft Aceh (Persero), PT Industri Gelas (Persero) dan PT Industri Sandang Nusantara (Persero).

Tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi dibubarkan dan digabungkan ke perusahaan pelat merah lain. Mereka adalah PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) gabung ke PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), PT Pertani ke PT Sang Hyang Seri, dan PT Perikanan Nusantara (Perinus) ke PT Perikanan Indonesia (Perindo).

Hal itu menjadi keresahan tersendiri bagi para karyawan yang takut kena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau lay off. Ketua Umum Serikat Pekerja BGR, Herdi Oktapiandi mengatakan akan mengawal kebijakan itu untuk mengakomodir dampak yang tidak baik bagi karyawan. "Dampak saat ini adalah keresahan dan kekhwatiran kaitan lay off dan kondisi tidak berdampak baik. Saat ini sudah bergulir serikat pekerja berkomitmen untuk mengawal ini, serta yang tidak kalah penting merger ini harus saling menguatkan bagi semua pihak," kata Herdi saat dihubungi, Selasa (21/9/2021). Meski begitu, Herdi bilang bahwa sudah ada komitmen dari Menteri BUMN Erick Thohir jika penggabungan tiga BUMN itu tidak akan ada PHK. Sebelumnya sosialisasi telah dilakukan.

"Dengan sosialisasi yang ada dari Direktur PPI, Direktur BGR dan Direktur RNI, serta dari pertemuan antara serikat pekerja BGR dan Kementerian BUMN, bahwa menjadi komitmen Pak Menteri tidak ada lay off. Itu pernyataan oleh Deputi Hukum Kementerian BUMN dan disaksikan oleh Dirut BGR, Dirut PPI, Direksi RNI dan serikat pekerja BGR pada 15 September 2021," jelasnya.

Meski begitu, Herdi mengaku belum tahu apakah semua karyawan BGR akan dipindahkan ke PPI atau dipecah ke BUMN lain juga. Saat ini prosesnya sedang dilakukan mapping terhadap karyawan BGR untuk penempatan di PPI dan sedang berproses di Kelompok Kerja (Pokja) BGR dan PPI. Terlepas dari keresahan itu, Herdi berharap penggabungan BGR ke PPI dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis hingga karyawan menjadi lebih sejahtera.

"Berharap new PPI semakin besar sehingga karyawan lebih baik dan sejahtera, new PPI menjadi perusahaan yang semakin besar dengan penetrasi pasar dari ex BGR dan ex PPI. Pemerintah harus berperan aktif untuk fokus terhadap hasil merger ini sehingga hasilnya bertumbuh, bukan malah menghilangkan bisnis yang sudah berjalan," tuturnya. Dihubungi terpisah, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga irit bicara saat ditanya nasib karyawan akibat dampak dari tiga BUMN yang digabung itu. Hanya saja dia menyebut tidak ada PHK.

"Tidak ada (lay off)," tandasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membubarkan tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tanpa likuidasi. Mereka adalah PT Bhanda Ghara Reksa (BGR), PT Pertani, dan PT Perikanan Nusantara (Perinus). Mereka yang dibubarkan itu akan digabung ke BUMN lain untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis. Pertama BGR akan gabung ke dalam PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).

"Bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan penetrasi bisnis jaringan distribusi dan perdagangan, serta mendukung ketersediaan dan keterjangkauan termasuk bahan pangan, perlu melakukan penggabungan BGR ke dalam PPI," bunyi PP Nomor 97 Tahun 2021 yang diteken Jokowi pada 15 September 2021.

Dalam pasal 2 aturan tersebut dijelaskan bahwa BGR dinyatakan bubar tanpa likuidasi dengan ketentuan segala hak dan kewajiban serta kekayaan perusahaan beralih karena hukum ke PPI. Besaran nilai kekayaan ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kedua adalah PT Pertani gabung ke dalam PT Sang Hyang Seri. Ketetapan merger itu tertuang dalam PP Nomor 98 Tahun 2021 yang juga ditandatangani Jokowi pada 15 September 2021. "Bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan penetrasi bisnis, serta mendukung ketersediaan, keterjangkauan, inklusivitas, dan mutu untuk benih dan bahan pangan, perlu melakukan PT Pertani ke dalam PT Sang Hyang Seri," ujar Jokowi.

Penggabungan tersebut juga mengakibatkan Pertani dinyatakan bubar tanpa likuidasi dengan ketentuan segala hak dan kewajiban serta kekayaan perusahaan beralih ke PT Sang Hyang Seri. "Besarnya nilai kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan Menteri BUMN," ujarnya. Ketiga yaitu penggabungan Perinus ke dalam PT Perikanan Indonesia (Perindo). Kebijakan merger itu ditetapkan lewat PP Nomor 99 Tahun 2021 yang diteken Jokowi pada waktu yang sama yakni 15 September 2021.

Dalam aturan itu Jokowi menjelaskan bahwa merger dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan penetrasi jaringan bisnis perikanan. Selain itu, penggabungan juga untuk mendukung ketersediaan, keterjangkauan, inklusivitas, dan mutu perikanan. Dengan penggabungan tersebut, Perinus dinyatakan bubar tanpa likuidasi dengan ketentuan segala hak dan kewajiban serta kekayaan perusahaan beralih ke Perindo.

Besarnya nilai kekayaan Perinus yang akan digabungkan ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai usulan menteri BUMN. Dengan adanya aturan ini juga ketiga perusahaan pelat merah yang digabungkan tersebut tidak lagi mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN).

Pembubaran 3 BUMN melewati sejumlah tahapan. Adapun tiga BUMN yang dibubarkan yakni PT Kertas Kraft Aceh (Persero), PT Industri Gelas (Persero) dan PT Industri Sandang Nusantara (Persero). Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA, Yadi Jaya Ruchandi mengatakan, rapat umum pemegang saham (RUPS) untuk melakukan pembubaran telah dilaksanakan.

"Kalau Industri Sandang kita laksanakan Februari tanggal 2. Iglas tanggal 10 dan KKA tanggal 11 Maret. Jadi memang sudah dilakukan RUPS-nya," katanya dalam konferensi pers, Kamis (17/3/2022).

Yadi mengatakan setelah pembubaran ini maka akan dibentuk tim likuidasi. "Setelah ini pasca pembubaran kita akan membentuk tim likuidasi untuk melakukan persiapan dan melaksanakan pembubaran ketiga BUMN tersebut," terangnya. Tak berhenti di sana, dia melanjutkan, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan bersama-sama mengusulkan pembentukan peraturan pemerintah (PP). PP ini ditargetkan terbit Juni.

Lanjutnya, sosialisasi terkait pembubaran ini sudah dilakukan ke berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, pemerintah pusat, hingga DPR. "Pembubaran ini kita sudah melakukan koordinasi sosialisasi kepada berbagai macam pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah, Kementerian Keuangan terkait rencana tersebut," terangnya.

Blokade Ekonomi Amerika dan Eropa pada Rusia Jadi Ancaman Terbesar Perekonomian Global

 Laporan OECD menunjukkan bahwa perang di Ukraina yang berujung pada blokade ekonomi Rusia oleh Amerika dan Eropa berpotensi memangkas pertumbuhan ekonomi global lebih dari 1% pada tahun pertama setelah invasi.

OECD menyatakan konflik dapat mengerek harga secara global sekitar 2,5%. Organisasi untuk Pembangunan Ekonomi tersebut juga mengatakan dampaknya dapat menyebabkan resesi di Rusia jika terus berlanjut. Atas potensi dampak yang terjadi, OECD menyarankan adanya dukungan keuangan bagi mereka yang berpenghasilan terendah. Pasalnya harga-harga sudah naik karena meningkatnya permintaan saat pembatasan pandemi mulai melonggar.

"Namun jika pergerakan harga komoditas dan pasar keuangan dipertahankan, masyarakat akan menghadapi inflasi," kata OECD, dikutip dari BBC, Jumat (18/3/2022). Harga minyak, gas, logam, dan bahan kimia penting untuk produksi pupuk misalnya, telah melonjak karena meningkatnya kekhawatiran atas pasokan dari wilayah tersebut.

Meskipun Rusia dan Ukraina hanya merupakan persentase kecil dari ekonomi global, dua negara tersebut adalah produsen bahan mentah yang sangat besar. OECD mengasumsikan dalam penelitian barunya bahwa harga minyak akan tetap naik sepertiga, gas sebesar 85%, dan gandum sebesar 90%.

Di luar Rusia dan Ukraina, organisasi tersebut menyatakan bahwa sebagian besar rasa sakit akan dirasakan di Eropa, dengan tekanan hingga 1,4% terhadap ekonomi. Pasalnya Eropa lebih bergantung pada Rusia dan Ukraina untuk pasokan energi serta makanan.

"Negara-negara yang memiliki perbatasan bersama dengan Rusia atau Ukraina akan merasakan dampak yang paling besar, ditambah harus menanggung beban arus pengungsi dari Ukraina," kata OECD. Adapun kenaikan harga mungkin akan lebih dirasakan oleh mereka yang berada di negara berkembang. OECD menyebutkan pemerintah dapat melakukan strategi belanja baru atas hal ini.

"Dukungan fiskal yang dirancang dengan baik dan ditargetkan dengan hati-hati dapat mengurangi dampak negatif pada pertumbuhan dengan hanya sedikit dorongan ekstra terhadap inflasi." tulis OECD.

Kelompok ekonomi maju juga mengatakan bahwa sebagian besar bank sentral harus tetap berpegang pada rencana suku bunga yang ditetapkan sebelum konflik pecah. "Kebijakan moneter harus tetap fokus memastikan ekspektasi inflasi yang berlabuh dengan baik," katanya.

"Sebagian besar bank sentral harus melanjutkan rencana pra-perang mereka, dengan pengecualian ekonomi yang paling terpengaruh, di mana jeda mungkin diperlukan untuk menilai sepenuhnya konsekuensi dari krisis."

Ukraina dan Rusia sendiri menyumbang bagian yang relatif kecil dari ekonomi dunia, hanya £1 di setiap £50. Namun, apa yang mereka hasilkan di antaranya sepertiga dari ekspor gandum dunia, seperlima dari gasnya dan sepersepuluh dari minyaknya. Belum lagi bahan-bahan manufaktur penting seperti nikel dan paladium.

Jika harga komoditas tersebut tetap pada tingkat tinggi baru-baru ini, OECD menganggap itu akan mengurangi target pertumbuhan global 4,5%, alias menunda kembalinya ke situasi di era pra-pandemi. Rumah tangga masyarakat dan bisnislah yang akan paling menderita dari konflik ini. Konflik yang berkepanjangan akan mempercepat kenaikan harga barang-barang pokok.

OECD mendesak pemerintah untuk meringankan beban, mungkin menggunakan pajak tak terduga untuk mendistribusikan kembali dana dari produsen energi ke konsumen.

Brand Ternama Yang Tidak Ikut Blokade Ekonomi Amerika dan Eropa Terhadap Rusia

 Invasi Rusia ke Ukraina telah menyebabkan banyak merek ternama dunia menghindari Rusia. Tapi ternyata, beberapa masih membuka gerai di negara itu dan bahkan tidak dapat menutup tokonya.

Mengutip BBC, Jumat (18/3/2022), Marks and Spencer, Burger King, dan grup hotel Marriott dan Accor adalah beberapa yang mengaku kesulitan menutup gerainya. Pasalnya mereka dibatasi oleh kesepakatan waralaba yang rumit yang mencegah mereka menarik diri.

Perusahaan sendiri telah mengalihdayakan bisnis di Rusia ke pihak ketiga dan tidak memiliki operasi yang menyandang nama mereka. Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki hampir seribu gerai yang masih buka di Rusia.

M&S memiliki 48 toko dan Burger King memiliki 800 restoran yang masih buka, sementara Marriott dan Accor masing-masing memiliki 28 dan 57 hotel yang buka. Merek-merek tersebut terkunci dalam perjanjian waralaba yang sah, sehingga mereka sulit menghapus namanya dari High Streets dan pusat perbelanjaan Rusia.

Banyak perusahaan Barat telah mengadakan perjanjian semacam itu selama beberapa dekade terakhir. Misalnya, toko Marks and Spencer telah dioperasikan oleh perusahaan Turki bernama FiBA, yang telah memegang hak untuk menjual produk pengecer di seluruh Eropa Timur sejak 1999. Raksasa ritel itu mengatakan telah menangguhkan pengiriman barangnya ke FiBA sebagai sikapnya terkait perang.

Sementara itu, pemilik Burger King, Restaurant Brands International, juga mengatakan bahwa restorannya dijalankan oleh pewaralaba. "Perjanjian hukum yang sudah berlangsung lama ini tidak mudah diubah di masa mendatang," katanya. Begitu pula dengan grup Hotel Marriott, IHG, dan jaringan Prancis Accor, yang memiliki Ibis dan Novotel di antara mereknya, semuanya beroperasi di Rusia dengan kesepakatan serupa.

Marriott mengatakan bahwa hotel-hotelnya di Rusia dimiliki oleh pihak ketiga tetapi akan terus mengevaluasi kemampuan hotel-hotel ini untuk tetap buka. Waralaba adalah metode bisnis mendistribusikan produk atau layanan. Ini melibatkan franchisor, perusahaan yang telah menetapkan nama merek, dan franchisee, perusahaan yang membayar biaya untuk hak melakukan bisnis di bawah nama franchisor dan menjual produknya.

Graeme Payne, seorang spesialis di Inggris dan waralaba internasional di firma hukum Bird&Bird, mengatakan bahwa waralaba berguna untuk merek Barat yang ingin memasuki pasar di berbagai negara, tetapi tidak memiliki pengetahuan lokal, uang, atau kemampuan untuk memasukinya.

Victoria Hobbs, mitra di Bird&Bird yang menangani sengketa waralaba, mengatakan jika pemilik waralaba diketahui memiliki hubungan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin atau telah dikenai sanksi, maka dari perspektif Inggris, kesepakatan dapat dihentikan.

Namun, Ms Hobbs mengatakan meskipun perjanjian sering memiliki klausul yang menyatakan "jika franchisee melakukan sesuatu yang merusak reputasi kita, kita dapat menghentikan", masalahnya saat ini di Rusia adalah banyak franchisee sendiri tidak melakukan kesalahan.

"Ini cukup menantang bagi mereka karena dari perspektif hukum Inggris, mereka tidak benar-benar memiliki hak untuk mengakhiri perjanjian - itu masalahnya," katanya. "Bahkan jika sebuah merek berhasil mendapatkan keputusan pengadilan Inggris terhadap waralaba di Rusia, pengadilan Rusia tidak akan menegakkannya", kata John Pratt, seorang mitra di tim pengacara spesialis waralaba terbesar di Eropa.

Ekonomi Dunia Hanya Tumbuh 3,8 Persen Akibat Blokade Ekonomi Amerika dan Eropa Terhadap Rusia

 Bank Indonesia (BI) merevisi proyeksi ekonomi global menjadi 3,8 persen-4,2 persen. Semula, bank sentral memprediksi ekonomi global tumbuh mencapai 4,4 persen. "Pada penilaian terkini (proyeksi pertumbuhan ekonomi global) bisa turun jadi 4,2 persen, bahkan jika berlanjut bisa turun ke 3,8 persen," ungkap Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers, Kamis (17/3).

Ia mengatakan penurunan proyeksi ekonomi global karena masalah geopolitik yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina. Hal itu berpotensi mengganggu transaksi perdagangan dunia. "Geopolitik dan sanksi ekonomi ke Rusia mempengaruhi neraca dagang, transaksi perdagangan, dan ekonomi global," terang Perry.

Di samping itu, perang Rusia-Ukraina juga memicu ketidakpastian di pasar keuangan global. Investor pun akan lebih hati-hati dalam menanamkan dana di instrumen investasi. Sebagai informasi, perang Rusia-Ukraina telah terjadi sejak beberapa pekan lalu. Kabar terakhir, Rusia resmi keluar dari keanggotaan Dewan Eropa pada Rabu (16/3).

Mereka keluar setelah lebih dari seperempat abad bergabung dalam badan hak-hak pan-Eropa. Rusia bergabung dengan Dewan Eropa mulai 28 Februari 1996. Sementara, sejumlah negara di Eropa dan AS telah memberikan sejumlah sanksi ekonomi kepada Rusia setelah melakukan aksi militer ke Ukraina.

Salah satunya mengeluarkan Rusia dari sistem pembayaran internasional SWIFT. Hal itu akan mempengaruhi transaksi perusahaan Rusia dengan perusahaan di global.

Harga Minyak Dunia Tembus 100 Dollar Akibat Blokade Ekonomi Amerika Pada Rusia

 Harga minyak mentah acuan dunia melonjak lebih dari 8 persen pada perdagangan Kamis (17/3) waktu AS. Pasar minyak bangkit usai lesu beberapa hari terakhir, ditopang oleh pelemahan stok dalam beberapa pekan ke depan akibat sanksi blokade ekonomi terhadap Rusia.

Minyak mentah berjangka Brent meroket 8,79 persen ke posisi US$106,64 per barel, menjadi kenaikan tertinggi sejak pertengahan 2020. Sementara itu, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) juga melonjak 8,35 persen menjadi US$102,98 per barel.

Mengutip Reuters, Saham Wall Street juga ikut rebound dari kerugian awal sesi pada Kamis karena investor mempertimbangkan implikasi ekonomi dari sikap suku bunga Federal Reserve. "Kami mengalami reli yang melegakan kemarin dan pasar mencernanya hari ini, sedikit berkonsolidasi dan mencoba untuk mendapatkan kenyamanan dengan kenyataan versus ekspektasi dalam hal apa yang diproyeksikan Fed," kata Thomas Hayes, Ketua Great Hill Capital di New York.

Seperti diketahui, The Fed mengumumkan kenaikan seperempat poin persentase ke suku bunga mendekati nol, kenaikan pertama dalam hampir tiga tahun karena berusaha untuk memerangi kenaikan harga.

Bank sentral AS juga memproyeksikan enam kenaikan suku bunga dengan ukuran yang sama tahun ini, memicu kekhawatiran di antara para pedagang tentang dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Di Wall Street, indeks utama yang membalikkan penurunan awal ialah sektor perawatan kesehatan, konsumen, teknologi, dan keuangan.

Indeks Dow Jones Industrial Average naik 1,23 persen menjadi 34.480, S&P 500 naik 1,23 persen menjadi 4.411, dan Nasdaq Composite bertambah 1,33 persen menjadi 13.614

1 Juta Liter Minyak Goreng Ditemukan KPPU Ditumpuk Di gudang PT. Musim Mas

 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil I Medan menemukan tumpukan 1 juta liter minyak goreng kemasan premium dengan merk Sunco dan 30 ribu liter minyak goreng kemasan sederhana dengan merk M&M di gudang produsen PT Musim Mas di Jalan Kol Yos Sudarso Medan pada Kamis (17/3).

Temuan minyak goreng dengan jumlah besar itu mereka dapat dari hasil sidak yang dilakukan KPPU Kanwil I Medan bersama Polrestabes Medan dan Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan. Sidak dilakukan setelah Pemerintah resmi mencabut ketentuan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan.

"Sidak dilakukan untuk mengurai jalur distribusi minyak goreng mulai dari produsen hingga distributor, agar dapat diketahui dimana terjadi hambatan supply minyak goreng ke pasar," kata Kepala Kanwil I KPPU Medan, Ridho Pamungkas.

Ridho menyebutkan kapasitas produksi PT Musim Mas kurang lebih 170 ribu liter per hari untuk premium dan 80 ribu liter per hari untuk kemasan sederhana. Namun KPPU Kanwil I Medan menemukan keganjilan stok minyak goreng premium di gudang jauh lebih besar daripada kemasan yang sederhana.

"Karena itu, berdasarkan hasil pantauan tersebut, KPPU Kanwil I Medan akan mendalami kembali data dan Informasi yang disampaikan oleh PT Musim Mas karena hasil pantauan di gudang sejalan dengan kondisi di lapangan akhir-akhir ini di mana minyak goreng merek terkenal seperti Sunco susah ditemukan di pasar dibandingkan dengan minyak goreng kemasan sederhana. Bahkan muncul merek-merek baru yang sebelumnya kurang dikenal di masyarakat," pungkasnya

Berdasarkan keterangan dari PT Musim Mas, tambah Ridho, selama ini mereka tidak mendapatkan pasokan CPO yang dialokasikan dari DMO. Sepekan sebelumnya, PT Musim Mas membeli pasokan CPO dengan harga lelang sebesar Rp15.816/liter.

Minyak goreng dari PT Musim Mas didistribusikan melalui PT Wahana Tirtasari selaku distributor tunggal. Wahana juga merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan PT Musim Mas. Dari PT. Wahana Tirtasari, minyak goreng didistribusikan ke distributor level 2, salah satunya ke PT Andalan Prima Indonesia atau API.

Kemudian tim gabungan tersebut melakukan sidak ke API. Dari sidak tersebut diketahui bahwa API sebagai distributor level 2 mendistribusikan kembali minyak gorengnya ke PT Everbright selaku distributor level 3. API sendiri berada di bawah naungan PT Everbright.

Dari temuan KPPU, terdapat data yang belum sinkron antara catatan dari PT Wahana yang memasok ke API sebanyak 30 ribu liter minyak goreng kemasan sederhana pada 14 Maret 2022 dengan jumlah stok di gudang Everbright yang pada 14 Maret 2022 hanya menerima pasokan sebanyak 7.200 liter atau sebanyak 600 kardus.

"Sampai dengan hari ini diketahui 200 kardus telah didistribusikan dan sisanya 400 kardus masih menunggu pesanan dari ritel. Hasil pantauan di distributor, kami akan pastikan lagi pada pihak API terkait angka 22.800 liter minyak goreng yang tidak sinkron datanya. Selain itu, terdapat keterangan bahwa sejak penetapan HET oleh pemerintah, jumlah pasokan yang diterima Everbright dari Wahana berkurang dan terbatas," tambah Ridho.

Dengan adanya pencabutan HET untuk minyak goreng kemasan dan penetapan HET untuk minyak goreng curah sebesar Rp14 ribu, Ridho mewanti-wanti kepada para pelaku usaha atau spekulan untuk tidak memanfaatkan situasi adanya disparitas harga tersebut.

"Kami bersama kepolisian akan meningkatkan pengawasan, karena bisa saja minyak goreng curah yang sudah disubsidi dijual ke industry dengan harga pasar, atau akan ada spekulan pada level manapun yang berusaha mendapatkan pasokan curah untuk diubah menjadi kemasan. KPPU juga akan tetap mengawasi perilaku produsen agar tidak seenaknya menjual harga minyak goreng kemasan pasca pencabutan HET," tegasnya. 

CNNIndonesia.com berusaha mencoba meminta penjelasan ke PT Musim Mas melalui nomor telpon yang tertera di website mereka. Tapi nomor telpon tidak aktif