Rokok Sumbang Kenaikan Garis Kemiskinan

Pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Tony Prasentiantono, menyatakan sebuah ironi ketika komoditas rokok keretek filter menjadi penyumbang terbesar kedua terhadap kenaikan garis kemiskinan. Sebab, di saat yang bersamaan, cukai rokok menyumbang nilai yang sangat besar, atau sekitar Rp 70 triliun hingga Rp 80 triliun ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012.

“Berarti buruh rokok mengalami represi upah. Ini tidak adil dan pemerintah perlu memperbaiki nasib mereka dengan skema pengupahan yang lebih baik,” katanya kepada Tempo, Kamis, 3 Januari 2012.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik mencatatgaris kemiskinan penduduk Indonesia selama periode Maret hingga September 2012 naik sebesar 4,35 persen, yaitu dari Rp 248.707 per kapita per bulan pada Maret 2012 menjadi Rp 259.520 per kapita per bulan pada September 2012.

Menurut Kepala BPS, Suryamin, komoditas makanan yang memberikan sumbangan terbesar meningkatnya garis kemiskinan di perkotaan dan pedesaan berasal dari beras dengan sumbangan 26,92 di perkotaan dan 33,38 persen di pedesaan.

Mengenai komoditas beras yang menjadi faktor penyumbang terbesar pertama terhadap kenaikan garis kemiskinan, Tony tidak heran. “Pemerintah selama ini selalu menempatkan beras sebagai komoditas politik. Artinya, harga beras direpresi untuk tujuan stabilitas harga atau menekan inflasi,” tutur Tony.

Namun, tindakan pemerintah yang menekan harga beras telah mengorbankan petani padi, sebab mereka tidak mendapatkan manfaat dari harga beras yang baik. Tony mengimbau agar pemerintah merelaksasi harga beras sehingga bisa mengangkat level pendapatan petani padi.

Sedangkan untuk tahun 2013, menurut Tony, kedua faktor komoditas tersebut akan tetap menyumbang terhadap pertumbuhan garis kemiskinan. “Hal itu tidak bisa diubah dalam sekejap. Perubahan hanya bisa terjadi secara gradual,” katanya.

Ia menyarankan agar pemerintah mendorong aktivitas ekonomi yang menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Misalnya di sektor industri, pembangunan infrastruktur dan pembukaan lahan pertanian baru di luar Pulau Jawa.

Upaya-upaya tersebut dilakukan sebagai langkah konkret oleh pemerintah untuk mengatasi potensi bertambahnya garis kemiskinan penduduk di tengah rencana kenaikan cukai rokok, tarif dasar listrik, dan upah minimum provinsi.