Analisa Anomali Sektor Ritel Lesu Tapi PPN Naik

Fenomena perekonomian Indonesia belakangan ini dalam kondisi baik dengan beberapa transaksi di hampir semua sektor industri mengalami peningkatan. Hanya sektor ritel khususnya supermarket dan beberapa pusat perbelanjaan yang menunjukkan kondisi negatif. Merahnya rapor industri ritel tergambar dari sepinya sejumlah pusat perbelanjaan seperti Glodok dan WTC mangga dua. Selain sepi dari pengunjung, lesunya bisnis di sektor ini juga tampak dari tutupnya sebagian besar gerai atau toko yang ada di dua pusat perbelanjaan tersebut.

Kondisi ini bisa dibilang anomali. Pasalnya, menurut data Kementerian Keuangan, perolehan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga semester I-2017 tumbuh 13,5%. 

Tingkat perolehan PPN merupakan cermin tingkat transaksi yang terjadi di masyarakat yang terbagi menjadi dua bagian yaitu tingkat jumlah transaksi dan tingkat nilai transaksi. Artinya, semakin tinggi perolehan PPN, semakin tinggi pula transaksi belanja yang terjadi di masyarakat. Yang perlu diketahui disini adalah apakah kenaikan ini terjadi karena kenaikan jumlah transaksi (nilainya menurun tapi jumlah meningkat, pertanda resesi ekonomi) atau jumlah transaksi menurun tapi nilainya meningkat atau jumlah dan nilainya sama sama meningkat (ekonomi tumbuh baik)

"PPN Semester I dibanding 2016 (yoy) naik 13,5%. Artinya transaksi naik enggak tuh? Naik. Kalau enggak ada transaksi enggak ada PPN," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (31/7/2017).

Suahasil mengatakan, pihaknya masih terus melakukan analisa terhadap kondisi yang bisa dibilang anomali ini. Namun, ia berani memastikan bahwa kondisi ekonomi RI tengah berada dalam kondisi yang baik meskipun terlihat sektor ritel tengah berada dalam kondisi yang lesu. Kepercayaan dirinya merujuk pada kondisi masih tumbuhnya transaksi di masyarakat yang tercermin dari perolehan PPN tersebut.

"Ritel itu kan hanya satu dari segala macam sektor di perekonomian, kami enggak bicara satu sektor saja. Dari keseluruhan sektor semua transaksi naik. Siapa yang bayar PPN kalau enggak ada transaksi," tukas dia. Industri ritel di Indonesia tengah mengalami keanehan. Di tengah lesunya industri yang tercermin dari sepinya sejumlah pusat perbelanjaan, transaksi masyarakat yang tercermin dari setoran PPN justru mengalami kenaikan.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah masih mempelajari terkait dengan fenomena tersebut. Namun, dari analisa awal yang dilakukan timnya di BKF menunjukkan, sepinya sejumlah pusat perbelanjaan dikarenakan perubahan prilaku belanja masyarakat yang beralih ke transaksi online.

"Kan dibuktikan mal kosong, ritel tutup, sekarang banyak ritel online. Tapi data pajak confirm masih tunggu, transaksi. Ritel itu kan hanya satu dari segala macam sektor di perekonomian," papar Suahasil di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (31/7/2017). Meskipun data pajak dari ritel online belum ada yang dipublikasikan demi melihat seberapa besar transaksi riil dari ritel online tersebut terlepas dari gegap gempitanya kampanye marketing para peritel online tersebut.

Kendati sektor ritel terpantau lesu, Suahasil masih optimistis ekonomi RI dalam keadaan yang kondusif dan terus tumbuh ke arah yang lebih baik. Menurutnya, lesunya industri sektor ritel tak bisa serta merta dijadikan acuan bahwa kondisi ekonomi RI juga mengalami hambatan. Buktinya, penerimaan negara dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masih tumbuh di atas 13% yang artinya transaksi di masyarakat juga masih tumbuh. Selain itu, sektor industri lain di tanah air juga masih menunjukkan pertumbuhan.

"Lihatnya perlu komprehensif. Lihatnya jangan 1-2 sektor yang spesifik. Benchmark (acuan) kan enggak hanya di Jakarta, lihat keseluruhan. PPN total itu bukan hanya ritel saja, keseluruhan sektor naik. Mikronya, perusahaan yang terbuka itu naik. Ini kan perekonomian secara across sektor," tukas dia.

Tidak hanya itu, perbaikan kondisi ekonomi nasional juga terlihat dari data kinerja para emiten di Bursa Efek Indonesia, yang mana rata-rata mengalami pertumbuhan pendapatan di semester I-2017. "Kan artinya transaksinya ada. Enggak mungkin PPN muncul kalau enggak ada transaksinya," tandas dia

Pemerintah Klaim Kondisi Ekonomi Indonesia Semakin Membaik

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan memastikan kondisi perekonomian Indonesia masih berjalan baik dan akan terus menunjukan penguatan. Meskipun, belum lama ini beberapa pusat perbelanjaan di kawasan Ibu Kota sudah sepi pengunjung maupun penjual. Lalu beberapa sektor juga mengalami pelemahan realisasinya di kuartal II-2017. Seperti konsumsi semen, suplai properti nasional juga mengalami penurunan jika dibandingkan periode yang sama di tahun 2016.

"Ya menurut saya, kondisinya bahwa pertumbuhan itukan masih cukup kuat yah, kita perkirakan semester I ini 5,1%, antisipasi kita seluruh tahun 5,2%," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara di Gedung DPR, Rabu malam. Penguatan perekonomian Indonesia, kata Suahasil, bisa dilihat dengan beberapa asumsi dasar ekonomi yakni tingkat inflasi tetap terjaga, sepanjang semester I-2017 sebesar 4,3% atau masih di bawah target APBN 2017.

"Sehingga dengan demikian daya beli tetap ter-support, terdukung, kita berharap tahun ini konsumsi bisa di 5,1%," kata pria yang kerap disapa Sua. Dia menyadari adanya beberapa kondisi yang mengalami penurunan, namun Sua meramalkan perekonomian Indonesia tetap bergerak dengan baik sesuai rambu-rambu yang ditetapkan dalam APBN 2017.

"Kemarin di periode ramadan, inflasi sangat terjaga dan rendah, dengan begitu kita yakin perekonomian bergerak dengan baik, tentu kita memperhatikan terus, kita menunggu angka resmi pertumbuhan ekonomi yang akan dikeluarkan oleh BPS awal Agustus," tutup dia.

Ia mengatakan, sepinya beberapa pusat perbelanjaan di Ibu Kota Indonesia ini dikarenakan suatu dinamika. "Saya rasa dinamika itu tetap ada, siklus puasa, lebaran yang biasanya banyak makanan, sekarang mulai masuk anak sekolah ada pengeluaran, biasanya pengeluaran yang tinggi itu di pendidikan," kata Suahasil.

Meski demikian, dia tetap meramalkan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh dikisaran 5,2% atau sesuai dengan target yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2017. Ramalan tersebut, kata Suahasil didukung oleh beberapa indikator dasar perekonomian Indonesia, salah satunya tingkat inflasi yang hingga semester I mencapai 4,3% atau masih di bawah target APBN yang sebesar 4

Bahkan, Dia memastikan fenomena banyaknya pusat berbelanja mulai sepi tidak membuat buruk perekonomian Indonesia di sepanjang tahun ini. "Saya rasa sih kita inflasikan tetap terjaga, sekarang sekitar 4,3% YoY, kami yakin itu akan turun, sehingga daya beli akan meningkat ke depannya, di dunia saya rasa ekspor kita masih tetap positif, harga komoditas untuk oil memang tidak setinggi yang diharapkan, di APBN juga dilakukan penyesuaian," tutup dia.

Kementerian Keuangan memastikan telah menyiapkan berbagai upaya agar perekonomian Indonesia dapat tersebar secara merata di semua sektor. Belakangan ini, beberapa pusat perbelanjaan mulai sepi, baik dari penjual maupun pembelinya. "Semua kan dilakukan, artinya kebijakan pemerintah, kebijakan fiskal, moneter, sektor riil terus dikembangkan," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara di Gedung DPR, Rabu malam.

Khusus kebijakan fiskal, pemerintah baru saja mencapai kata sepakat dengan pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengesahkan RUU APBNP 2017 menjadi UU. "Itu tujuannya memberikan sinyal kepada dunia ekonomi bahwa APBN itu bisa dikerjakan dengan baik, estimasi rasio bisa diterima pasar, itu bagian untuk meningkatkan confident, kita berharap dengan confident itu swasta mau melakukan investasi," papar dia.

Lanjut Suahasil, sumbangsih sektor konsumsi terhadap produk domestik bruto (PDB) sekitar 55%, sedangkan investasi sekita 33%, artinya dua sektor tersebut hampir mencapai 80% lebih kontribusinya kepada PDB. Tingginya kontribusi sektor konsumsi dan investasi terhadap PDB tidak lepas dari tingkat kepercayaan orang dalam melakukan konsumsi maupun investasi di Indonesia.

"Salah satu confident itu dilihat pemerintah sebagai salah satu aktor utama, kalau angka anggaran kredibel ini bisa dikerjakan, bisa dipenuhi, belanja bisa disalurkan, defisitnya terjaga, utangnya terukur sesuai apa yang sudah direncanakan, kemudian dengan inflasi yang stabil itu akan mempengaruhi daya beli masyarakat," tutup dia

Tingkat Hunian Mal Di Jakarta Terus Alami Penurunan

Lembaga konsultan properti, Savills mencatat tingkat kekosongan ruang ritel sewa pusat perbelanjaan mal di Jakarta secara rata-rata naik ke angka 10,8%. Meski dianggap masih dalam taraf wajar, namun kenaikan jumlah tersebut telah terjadi sejak tahun 2014 lalu.

Mal dengan kategori middle up menjadi yang paling tinggi tingkat kekosongannya sebesar 19,5%, naik dari 16,1% pada tahun 2016. Mal dengan kategori tersebut, contohnya adalah Mall of Indonesia Kelapa Gading dan juga Blok M Plaza. "Tingkat vacancy (kekosongan) di pusat perbelanjaan di Jakarta mencapai sekitar 10,8%. Kalau dibanding akhir tahun lalu ini naik sedikit," kata Kepala Departemen Riset dan Konsultasi Savills Indonesia, Anton Sitorus dalam jumpa pers di Panin Tower, Jakarta, Rabu (26/7/2017).

Terjadinya tingkat kekosongan yang tinggi pada kategori tersebut disebabkan adanya kelimpahan suplai. Seperti diketahui, mal-mal di Jakarta didominasi oleh mal dengan kategori middle up (42%), dan diikuti oleh mal kategori upper (31%), high end (14%) dan middle low (13%).

Ruang ritel sewa lainnya yang mengalami penurunan tingkat keterisian adalah mal kategori high end yang naik dari 2,8% menjadi 3,1%. Mal dengan kategori tersebut adalah Plaza Indonesia dan Pacific Place. Sedangkan mal kategori middle low dan upper, tercatat mengalami penurunan tingkat kekosongan masing-masing menjadi 7,3% dan 4,9%.

Adapun kenaikan jumlah kekosongan tersebut disebabkan oleh adanya tambahan suplai baru di semester akhir 2016 lalu. Mal-mal baru yang dibuka pada tahun tersebut seperti Pantai Indah Kapuk Avenue dan Neo Soho.  Tingkat kekosongan (vacancy) ruang sewa ritel pusat perbelanjaan mal di Jakarta diprediksi bakal terus naik hingga tahun 2019 mendatang. Sama halnya dengan yang terjadi pada gedung perkantoran.

Kepala Departemen Riset dan Konsultasi Savills Indonesia, Anton Sitorus mengatakan, jumlah vacancy ruang sewa ritel di Jakarta bakal naik hingga ke angka 15% sampai tahun 2019. Hal tersebut disebabkan oleh adanya tambahan pasokan di tengah jumlah penyerapan yang diprediksi masih lambat.

"Outlooknya, untuk tahun ini diperkirakan ada tambahan pasokan sekitar 120 ribu m2, dengan proyeksi permintaan sekitar 50 ribu m2. Kita memperkirakan, tingkat vacancy akan sedikit naik ke level antara 11-12%," kata Anton dalam jumpa pers di Panin Tower, Jakarta, Rabu (26/7/2017).

"Lalu akan terus naik lagi di tahun depan sekitar 15% akibat pertumbuhan pasokan yang cukup signifikan tahun depan," jelasnya. Tahun depan, diperkirakan ada tambahan suplai baru sekitar 250 ribu m2 untuk ruang ritel yang akan masuk ke pasar. Begitu pula hingga 2019 mendatang. Adapun ruang ritel yang bakal mengalami kenaikan suplai menurutnya akan datang dari mal kelas upper dan middle up.

"Namun untuk proyeksi dari harga sewa, kita memperkirakan bahwa ini masih akan kurang lebih stabil. Mal kategori high end mungkin akan naik tapi tidak terlalu signifikan," tukasnya.

Tak hanya pasar gedung perkantoran Jakarta yang mengalami kenaikan tingkat kekosongan, hal yang sama juga terjadi pada pusat perbelanjaan modern atau shopping mall di Jakarta. Tingkat kekosongan area tenant di mal di Jakarta bergerak naik ke angka 10,8% pada semester I-2017 dari sebelumnya 10,3% di semester II-2016.

Kenaikan tingkat kekosongan tersebut disebabkan oleh rendahnya serapan permintaan sewa mal pada semester ini. Jumlah serapan permintaan pada semester I-2017 hanya 7.100 m2, sedangkan suplai baru mencapai 22.500 m2.

"Sektor ritel ini di Jakarta, walaupun transaksi yang ada di pasar enggak banyak, permintaan juga lagi agak sedikit melemah atau pending, tetapi karena pasokan yang baru juga enggak ada, jadi tingkat vacancy (kekosongan) di pusat perbelanjaan di Jakarta mencapai sekitar 10,8% walaupun kalau dibanding akhir tahun lalu ini naik sedikit," kata Kepala Departemen Riset dan Konsultasi Savills Indonesia, Anton Sitorus dalam jumpa pers di Panin Tower, Jakarta, Rabu (26/7/2017).

Meski angka 10,8% masih menunjukkan angka yang normal, namun jumlah ini terhitung masih cukup besar dengan total suplai ruangan ritel mal di Jakarta mencapai 3 juta m2. Dari segi tingkat kekosongan per segmen, yang paling tinggi ruang kosongnya adalah mal kategori middle up, yang tingkat kekosongannya mencapai 19,5%, kategori middle low 7,3%, upper menyentuh 4,9%, sementara yang high end stabil di kisaran 3%.

"Penyerapan sangat minim sekali. Di kuartal I itu penyerapan negatif, di kuartal II itu sudah positif tapi masih sangat minim. Vacancy-nya jadinya agak sedikit terangkat," tukasnya. Lembaga konsultan properti, Savills mencatat terjadinya kenaikan tingkat kekosongan gedung perkantoran di area Central Business District (CBD) pada semester I 2017. Tingkat kekosongan (vacancy) pasar perkantoran di area CBD mencapai 18,4% atau naik 2,7% dibanding semester sebelumnya.

Kepala Departemen Riset dan Konsultasi Savills Indonesia, Anton Sitorus mengatakan, kenaikan tingkat kekosongan tersebut lantaran adanya tambahan suplai dan berpindahnya sejumlah perusahaan ke gedung perkantoran area baru. Adapun ruang perkantoran grade premium menjadi yang paling yang paling banyak turun sementara ruang kantor di grade A, B dan C naik.

"Pasokan sekarang berlimpah. Semester I total ada pasokan 270 ribu m2, di mana penyerapan ruang kantor tidak sampai 63 ribu m2 atau hanya sekitar 1/3. Itu membuat tingkat kekosongan naik ke 18,4% dari total pasokan yang masih kosong," katanya dalam jumpa pers di Panin Tower, Jakarta, Rabu (26/7/2017).

Namun demikian, meski tingkat kekosongan naik, jumlah permintaan untuk ruang perkantoran pada semester I mengalami kenaikan. Tingkat penyerapan ruang kantor pada semester I 2017 mencapai 72 ribu m2 yang didukung oleh banyaknya tenan-tenan yang pindah ruang perkantoran ke grade A.

Sementara itu, harga sewa kantor di area Central Business District (CBD) Jakarta pada semester I tahun ini turun tipis sebesar 0,8% dibanding satu semester sebelumnya. Secara rata-rata, harga sewa kantor di area CBD Jakarta turun ke angka Rp 213.000 per m2. Penurunan harga sewa terjadi pada setiap jenis tingkatan kantor, mulai dari kelas premium hingga kelas C.

Menurut Anton, tingkat kekosongan ruang kantor di daerah CBD akan terus bertambah hingga tahun 2020 nanti seiring dengan pasokan ruangan baru yang akan terus bertambah hingga menjadi 1,8 juta m2. Tingkat kekosongan baru baru akan naik kembali setelah tahun 2019.

"Kalau pasokan yang direncanakan selesai sesuai dengan jadwal, menurut kita permintaannya tidak akan sampai 200 ribu m2. Ini membuat vacancy (tingkat kekosongan) akan terus naik sampai 25% sampai 2020. Artinya kemungkinan untuk mendapatkan ruang kantor pun akan semakin gampang dan bargain untuk sewa juga makin tinggi," tukasnya.

Ekonomi Tumbuh Tapi Daya Beli Terjun Bebas

Ekonomi Indonesia disebut sudah mengalami perbaikan. Perlahan ekonomi terus menanjak, sesuai dengan data-data yang dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS) setiap periodenya. Hingga kuartal I-2017, ekonomi tumbuh 5,01%. Akan tetapi, kalangan dunia usaha, khususnya di sektor ritel mengeluhkan penjualan yang kian lesu. Asumsinya daya beli masyarakat ternyata terus menurun.  Kondisi tersebut memang membingungkan.

Asumsi pertama adalah cara mengukur pertumbuhan ekonomi itu sendiri yang didalamnya termasuk unsur financial capital yang memiliki konsekuensi setiap pertambahan modal masuk kedalam negeri (baca : uang yang masuk) akan secara otomatis membuat perekonomian naik. Tapi benarkah demikian? Pada sebuah contoh dimana seorang pemodal memasukan uangnya sebesar satu milyar dollar ke pasar uang dengan membeli saham dipasar modal, ekonomi memang tumbuh tapi tidak ada multiplier effect yang dirasakan masyarakat atau apabila pemodal tersebut hanya mengendapkanya pada instrumen deposito, bank tidak perlu gelisah untuk menyalurkan tambahal modal raksasa tersebut melalui kredit karena cukup dengan membeli SBI dari pemerintah yang memiliki imbal bunga lebih tinggi daripada suku bungan deposito. Bank sudah mendapatkan profit, disini ekonomi tumbuh diatas kertas tapi secara nyata tidak tumbuh.

Asumsi kedua adalah pertumbuhan ekonomi indonesia sjak sepuluh tahun terakhir ini selalu ditopang dengan belanja masyarakat yang berarti bahwa penambahan penghasil kaum pekerja (baca UMR) akan secara langsung mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang mana pertumbuhan upah telah dipatok sesuai dengan inflasi plus sekian persen. Kebijakan ini masuk akal selama pemerintah menerapkan rezim harga murah bukannya melakukan proteksi harga seperti penerapan batas bawah harga pada industri tertentu. Selama ini justru rezim harga murah lebih diterapkan pada bahan makanan yang tujuannya untuk mendukung harga tenaga kerja yang murah.

"Itu juga memang banyak yang mengatakan pertumbuhannya oke diatas 5% tapi daya beli rendah, indikatornya apa?," kata Darmin di kantornya, Jakarta, Minggu (23/7/2017). Begitu juga yang dirasakan oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution. Menurutnya, ritel tak bisa jadi rujukan kondisi daya beli masyarakat secara umum.

Darmin mengakui ada perlambatan pertumbuhan di sektor ritel. Artinya ada kenaikan, namun tidak sebesar 5-6 tahun yang lalu. Asumsi dunia usaha kata Darmin berdasarkan data pada akhir Juni 2017, saat Lebaran. "Siapa yg belanja saat Lebaran? tidak ada lagi yang beli baju waktu lebaran. lebaran itu libur selama 10 hari," jelasnya.

Asumsi lain menyebutkan ada peralihan ke belanja online. Darmin menyadari adanya peningkatan belanja dengan metode baru tersebut, akan tetapi hingga sekarang belum ada data transasksi dengan lengkap. "Saya tetap tidak bermaksud mengatakan pertumbuhan bisnis ritel yang menurun itu salah. Itu betul, tapi tidak sejauh itu," terang Darmin.

Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) optimis, sektor ritel akan kembali tumbuh tinggi pada Juli 2017, di mana datanya akan keluar pada awal Agustus mendatang. "Apakah belanja turun atau pertumbuhannya turun apa enggak? Jangan buru-buru menyimpulkan, tunggu datanya selesai," tukasnya.

Tidak hanya itu, ekspor juga dimungkinkan kembali normal. Baik ekspor hasil industri maupun pertanian. Saat menjelang maupun setelah Lebaran, aktivitas perdagangan memang jauh berkurang. "Boleh jadi karena diukur di bulan syawal (momen lebaran), memang tidak terjadi transaksi. Tapi setelah syawal, kita percaya transaksi akan normal," pungkasnya

Analisa Mati Suri Bisnis Retail dan Mall

Ramadan dan Idul Fitri biasanya menjadi dongkrak pertumbuhan ekonomi selama setahun. Pasalnya, kebutuhan yang tinggi membuat konsumsi masyarakat melesat, dan menggenjot roda perputaran uang. Namun nyatanya, pada Lebaran tahun ini kondisi permintaan barang dan jasa yang terjadi di masyarakat malah mengalami stagnasi bahkan cenderung turun. Hal tersebut terindikasi dari turunnya penjualan pedagang, perusahaan ritel serta permintaan kredit bank untuk segmen konsumer.

Fenomena ini menjadi lampu kuning bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pasalnya, konsumsi masyarakat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Laju inflasi pada Juni 2017 sebesar 0,69 persen secara bulanan (month to month/mtm) merupakan yang terendah selama tiga tahun terakhir. Padahal, periode tersebut merupakan momen Ramadan dan Lebaran, di mana biasanya inflasi tinggi karena daya beli masyarakat yang juga meningkat.

Pelemahan daya beli masyarakat itupun diakui oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani, ia mengatakan bahwa hampir semua perusahaan ritel mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Tahun ini, menurut Hariyadi, daya beli masyarakat memang jauh menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Ukurannya memang pada saat hari raya Idul Fitri. Hampir semua pengusaha menyatakan keluhannya bahwa ada penurunan yang cukup signifikan dibanding tahun lalu," ujar Hariyadi saat dihubungi, Senin (10/7). Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi Lukman juga menilai, pemerintah perlu mengantisipasi penurunan daya beli yang terus terjadi. Menurut dia, untuk menarik pertumbuhan diperlukan sinkronisasi antara kebijakan ekonomi makro dan mikro.

"Kenapa investment grade bagus, cadangan devisa bagus, pertumbuhan ekonomi bagus tapi kok ritelnya agak jelek. Nah, ini yang harus kita cari kenapa tidak ada hubungannya. Ini yang sementara belum terjawab," tanyanya.

Adhi melanjutkan, pemerintah harus sadar jika kondisi seperti ini sudah agak rawan sehingga perlu diantisipasi segera supaya tidak berkelanjutan. "Daya beli masyarakat ini yang perlu diantisipasi pemerintah. Kalau sudah terlanjur, agak berat untuk mengangkat lagi," ungkapnya. Adhi berharap tidak ada ancaman PHK bagi industri makanan dan minuman terkait imbas penurunan daya beli masyarakat.

"Saya dengar dari ritel beberapa sudah mengurangi. Untuk industri makanan minuman saya belum dengar ada PHK. Mudah-mudahan tidak terjadi, tapi kita harus antisipasi kelemahan ekonomi ini bersama pemerintah," katanya. Menurunnya tingkat konsumsi masyarakat Indonesia selama semester I juga terlihat dari landainya permintaan kredit perbankan segmen khususnya segmen otomotif.

Direktur Konsumer PT Bank CIMB Niaga Tbk Lani Darmawan, mengatakan penurunan paling dalam untuk kredit konsumer terjadi untuk portfolio kredit otomotif kendaraan roda empat, penurunan permintaan kredit segmen tersebut pada semester I tahun ini diperkirakan bisa mencapai minus 10 persen.

Kendati demikian menurutnya, segmen kredit konsumer lainnya yakni Kredit Pemilikan Rumah (KPR) maupun Kredit Tanpa Agunan (KTA) dan Kartu Kredit (KK) masih bisa diandalkan dengan masing-masing pertumbuhan mencapai 10 persen dan 15 persen. Optimisme itu terdorong berkat insentif yang datang pertengahan tahun ini dimana Bank Indonesia (BI) telah memberikan pelonggaran terhadap aturan bunga kartu kredit.

"Tapi kami juga monitor apakah akan ada perlambatan di kuartal III dan total semester II, karena adanya kekhawatiran daya beli masyarakat yang menurun. Dan kita lihat apakah penurunan bunga kartu kredit akan bisa tetap menggairahkan penggunaan kartu kredit sebagai metode pembayaran," ujar Lani.

Melemahnya sentimen konsumen terhadap ekonomi juga disertai peningkatan kekhawatiran langkanya lapangan kerja. Kekhawatiran tersebut terukur dalam Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) Juni 2017 hasil survei Danareksa Research Institute turun sebesar 0,9 persen menjadi 98,2.

Kepala Ekonom Danareksa Research Institute, Damhuri Nasution mengatakan, konsumen merasa kondisi ekonomi saat ini melemah. Selain itu, konsumen merasa kelangkaan lapangan kerja di dalam negeri semakin meningkat. Pada IKK bulan Juni, persentase konsumen yang merasakan kekhawatiran pada kelangkaan lapangan kerja meningkat dari 32,1 persen pada Mei 2017 menjadi 32,7 persen selama Juni 2017.

Sementara itu, untuk komponen pembentuk IKK Juni 2017 tercatat menurun, yaitu Indeks Situasi Sekarang (ISS) yang turun sebesar 1,3 persen menjadi 78,7 dan Indeks Ekspektasi (IE) yang turun 0,7 persen menjadi 112,9. "Konsumen memberi penilaian yang lebih buruk terhadap keadaan ekonomi lokal dan ekonomi nasional saat ini. Selain itu, optimisme konsumen melemah pada lapangan kerja dan pendapatan keluarga enam bukan mendatang," ujar Damhuri.

Menurut Ekonom Indef Dzulfian Safrian penurunan daya beli masyarakat kali ini disebabkan oleh beberapa faktor, baik sisi permintaan (demand) maupun penawaran (supply). Dari sisi demand, ia mengatakan penyebab pertama adalah tekanan kenaikan biaya hidup yang dialami masyarakat khususnya karena wacana kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan juga harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Wacana kenaikan harga BBM dan TDL, saya duga membuat masyarakat menahan diri alias eman-eman mengonsumsi uangnya karena mereka berekspektasi akan terjadi kenaikan biaya hidup yang cukup signifikan dalam dua pos pengeluaran ini," jelasnya. Selain itu kenaikan dua biaya ini juga membuat masyarakat harus menata ulang pengeluaran mereka sebagai respon kenaikan biaya transportasi dan energi. Terlebih karena pendapatan mereka tidak ikut naik signifikan sehingga tidak ada jalan lain selain berhemat.

"Sepertinya tekanan inflasi paling kuat terjadi di kalangan masyarakat bawah, khususnya yang terkena dampak penyesuaian harga TDL untuk kelas 900 V dan sebagian kelas 450 V" katanya. Faktor lainnya, ia menduga terdapat perubahan perilaku masyarakat yang mulai beralin belanja menggunakan sistem online ketimbang ke pasar atau toko.

"Alhasil, sebagaimana dilaporkan oleh para bisnis retail terjadi pelemahan yang cukup signifikan dalam penjualan mereka, khususnya selama Lebaran kemarin jika dibanding Lebaran tahun sebelumnya," ujarnya. Perubahan perilaku ini adalah sinyal kuat yg harus ditangkap pemerintah bagaimana merespon perkembangan digitalisasi ekonomi, khususnya aktivitas ekonomi yang berbasis online. "Yang harus dilakukan pemerintah adalah menyediakan segenap peraturan untuk mengatur kompetisi dan berjalannya berbagai bisnis online yang sedang menjamur seperti ini," jelasnya.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengatakan adanya penurunan penjualan ritel di beberapa pusat perbelanjaan. Pelemahan daya beli masih menjadi momok sepinya pusat perbelanjaan. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menjelaskan, dirinya telah mendapat laporan ihwal penurunan daya beli ini dari pengelola pusat perbelanjaan di kota besar. Penurunan penjualan ini juga disebutnya terjadi di kota kecil, namun tidak setajam di kota-kota besar.

Memang, daya beli menjadi faktor utama. Namun, ia juga berharap pengelola pusat perbelanjaan mau melakukan inovasi agar pengunjung tak sepi, seperti mengubah tata letak dan pengaturan tenant (mixed use). "Dulu pernah ada pusat belanja yang dulu ramai terus turun. Siklus akan seperti itu jika tidak ada inovasi. Pusat belanja Indonesia sekarang itu harus ada perubahan mengenai mix-nya, misal perpaduan antara foodcourt dan sinema, bagaimana mix yang dilakukan," kata Enggartiasto ditemui Kementerian Perdagangan, Senin (17/7).

Namun, jika segala upaya telah dilakukan, ia berharap pelaku usaha tak perlu memaksakan diri untuk meramaikan tempatnya. Sebab, daya beli masyarakat tentu memiliki siklusnya masing-masing. "Memang tidak bisa diingkari ada yang menurun, tapi jangan dipaksakan karena konsumen sudah cerdas. Yang bisa dilakukan pemerintah adalah memperbaiki daya beli, seperti nanti akan ada gaji PNS ke-13 dan selesainya pengeluaran keluarga yang besar-besar karena uang sekolah," imbuhnya.

Senada dengan Enggartiasto, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Stefanus Ridwan menyebut bahwa pengelola mal harus sadar bahwa kini masyarakat tidak sekadar belanja di pusat perbelanjaan. Adapun, saat ini mal dianggap sudah menjadi pusat bermacam-macam kegiatan.

Menurutnya, mal dengan sifat ini yang disebut bisa bertahan. Bahkan, ia juga bilang ada beberapa mal yang tenant-nya sudah terisi penuh namun masih diminati penyewa. "Sebenarnya ini tergantung kreativitas kami, masyarakat itu datang ke mal untuk apa," jelasnya. Selain inovasi, pusat perbelanjaan juga dituntut untuk berkoordinasi dengan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) demi meladeni penurunan daya beli. Ia pun yakin solusi ini bisa jalan, mengingat 293 dari 312 mal yang ada di Indonesia merupakaan pusat perbelanjaan menengah ke bawah.

"Saya kira di sana kan bukan hanya orang sekadar belanja ya, jadi pengelola harus berpikir apa saja yang bisa dilakukan," pungkas Ridwan.  Para pedagang baju muslim di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta Pusat, mengaku omzetnya rontok 70 persen - 80 persen setelah lebaran berakhir.
"Kami bingung, penjualan turun 70 hingga 80 persen," tutur penjual pakaian muslim, sarung dan mukena, Devi (25 tahun) di Blok A Tanah Abang.

Ia mengeluhkan, omzetnya sebelum lebaran mampu mencapai Rp500 juta per bulan, namun setelah lebaran berakhir penjualannya bahkan tak mencapai Rp100 juta per bulan. Sebetulnya, penjualan pakaian muslim tahun lalu juga tercatat turun. "Dibandingkan tahun lalu, penurunan tahun ini cukup besar," katanya.

Hal yang sama juga dialami pedagang pakaian muslim, Dinny (20) yang omzetnya turun hingga 50 persen. Ia mengeluhkan, maraknya aktivitas penjualan daring yang membuat anjloknya omzet tahun ini dibandingkan tahun lalu. "Sekarang sudah zamannya jual beli dengan daring, pembeli juga sudah malas datang langsung ke toko," imbuh Dinny.

Makanya, ia pun memutuskan mencoba aktivitas jual beli daring untuk mengurangi omzetnya yang kurang. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengaku, mendapatkan laporan terkait penurunan daya beli yang menjadi momok sepinya pusat perbelanjaan di kota besar.  "Dulu pernah ada pusat belanja yang ramai terus turun. Siklus akan seperti itu jika tidak ada inovasi. Pusat belanja Indonesia sekarang itu harus ada perubahan mengenai mix-nya, misal perpaduan antara foodcourt dan sinema, bagaimana mix yang dilakukan," paparnya awal pekan ini.

Analisa Matinya Glodok Kawasan Bisnis Terbesar Asia

Sejak tahun 1970-an, kawasan Glodok sudah kesohor sebagai pusat elektronik terbesar di Indonesia. Segala macam barang elektronik tersedia, dari yang keluaran teranyar sampai elektronik rekondisi alias bekas.  Namun demikian, kondisi saat ini cukup memperihatinkan. Banyak toko elektronik, terutama yang berada di Pasar Glodok, ditutup lantaran sepi pembeli.

Ken, salah seorang pedagang video game Pasar Glodok, mengatakan sepinya pengunjung terutama disebabkan karena menjamurnya pusat perbelanjaan dan jaringan gerai elektronik di banyak tempat, khususnya pinggiran kota. "Online berpengaruh, tapi kecil sekali. Karena barang elektronik itu kadang tetap harus lihat barangnya. Masalah sepi di sini karena banyak sekali mal-mal sama toko elektronik. Sudah terlalu kebanyakan," ucap Ken ditemui di tokonya.

Menurut dia, banyaknya toko elektronik yang tutup di Glodok bukan hal yang aneh. Pasalnya, semakin hari penjualan semakin turun lantaran tak banyak orang yang datang ke Glodok. "Jadi bukan karena online, tapi karena mal sudah banyak sekali di Jakarta. Anak saya sendiri kalau beli barang elektronik lebih suka ke Taman Anggrek, padahal lebih jauh, katanya karena lebih nyaman dan bisa cari hiburan," ujar Ken.

Sementara itu, Asisten Manager Pasar Glodok PD Pasar Jaya, Aswan, menuturkan menjamurnya gerai elektronik dan juga pusat perbelanjaan membuat Glodok perlahan mulai ditinggalkan pemburu barang elektronik. "Zaman dulu kalau orang Bekasi, Jakarta, Tangerang kalau mau beli kulkas, televisi, atau elektronik lain kepikiran pertama pasti ke Glodok. Pokoknya beli elektronik ya ke Glodok, sekarang zaman sudah berubah," jelas Aswan.

Apalagi, lanjut dia, selain kenyamanan dan kedekatan dari tempat tinggal, banyak gerai elektronik menawarkan pembelian produk elektronik tanpa harus membayar cash alias tunai. "Di sini (Glodok) Anda datang jauh-jauh kemudian harus beli dengan uang kontan. Sementara kalau Anda beli di toko elektronik yang besar-besar bisa beli cicil kredit, bunga 0% atau flat. Satu bulan cuma nyicil 100.000-200.000. Itu kan menarik sekali bagi masyarakat," terang Aswan.

"Sata masih ingat waktu kecil, kalau orang tua dulu mau beli barang elektronik ya harus ke Glodok, sekarang beli di supermarket juga ada, hypermart atau mal yang ada pinggiran-pinggiran ada juga. Mereka modal besar, sementara pedagang elektronik di sini kan rata-rata pemain kecil," tambahnya.

Wilayah Glodok sendiri selama puluhan tahun dikenal sebagai pusat penjualan berbagai macam barang elektronik yang terbagi dalam beberapa kawasan Glodok Plaza, Pasar Glodok, Harco Glodok, dan Plaza Orion.  Di luar kawasan yang dibangun Pemda DKI Jakarta dan swasta tersebut, ratusan pedagang elektronik lainnya menjamur di sepanjang jalan di pinggiran Gl

Pernah jadi primadona pusat berbelanja elektronik di Jakarta, kini Glodok semakin hari semakin sepi ditinggal pembeli. Pusat kulakan elektronik yang berada di Jakarta Barat ini dulu dikenal sebagai grosir elektronik terbesar di Indonesia. Ken, salah seorang pedagang video game Pasar Glodok, mengungkapkan sepinya pembeli yang datang ke Glodok lantaran pertumbuhan pusat perbelanjaan yang tinggi di Jakarta.

"Kita ini pedagang kecil, tolong pembangunan mal baru jangan ditambah lagi. Kalau bisa dibatasi. Semakin banyak mal, habislah kita. Orang sekarang lebih suka beli elektronik di mal daripada ke sini. Seharian kebanyakan saya bengong," kata Ken. Dia menampik tren berbelanja online jadi penyebab utama merosotnya pengunjung Pasar Glodok dari tahun ke tahun. Menjamurnya gerai elektronik, termasuk di pusat perbelanjaan, membuat Glodok semakin meredup.

"Jadi bukan karena online, tapi karena mal sudah banyak sekali di Jakarta. Anak saya sendiri kalau beli barang elektronik lebih suka ke Taman Anggrek, padahal lebih jauh, katanya karena lebih nyaman dan bisa sambil cari hiburan," ungkap Ken.

Sementara itu, Asisten Manager Pasar Glodok PD Pasar Jaya, Aswan, mengungkapkan di kawasan Glodok sendiri setidaknya saat ini sudah ada 5 pusat grosir sekaligus yakni Glodok Plaza, Pasar Glodok, Harco Glodok, Pinangsia Plaza, dan Plaza Orion. Lanjut dia, pusat belanja di Glodok tersebut belum menghitung ratusan toko-toko elektronik yang menjamur di sepanjang jalan Glodok sampai Mangga Dua ke Timur, dan Asemka ke Barat.

"Belum ini mau selesai lagi Harco Glodok yang lebih besar lagi di seberang. Itu dibangun di atas lahan Harco yang lama. Saya juga bingung di sini sudah ramai sekali tapi masih ada pusat elektronik yang baru," kata Aswan sembari menunjuk ke arah seberang Pasar Glodok. Aswan kemudian membuka tirai gorden di belakang meja kerjanya untuk menunjukan keberadaan parkir mobil di belakang kantor pengelola Pasar Glodok.

"Kalau Anda mau lihat pusat belanja itu sepi atau tidak. Lihat paling gampang dari tempat parkirnya, kalau melompong kayak begini artinya ini tempat sepi," pungkasnya. Jarum jam sudah menunjukan pukul 10.00 pagi, saat eskalator sudah mulai dinyalakan di Pasar Glodok, Jakarta Barat, sebagai tanda dimulainya aktivitas niaga. Namun, pintu-pintu geser kios toko elektronik masih tertutup rapat.

Sementara lorong-lorong di beberapa blok kios juga sepi dari lalu lalang. Jumlah pedagang yang masih beraktivitas di lantai 5 masih bisa dihitung dengan jari. Kondisi toko di lantai 4 dan 3 setali tiga uang, selain banyak yang tutup, banyak di antara kios-kios tutup tersebut sudah ditempeli kertas 'disewakan'.

Begitu pun area parkir kendaraan, terlihat gelap dan sepi. Hanya lantai dasar (ground), lantai 1, dan lantai 2 yang masih menunjukan denyut aktivitas perdagangan di pasar yang pernah menyandang sebagai pusat grosir elektronik terbesar di Indonesia tersebut. Itulah suasana saat Pasar Glodok saat ini. Glodok saat ini tak seramai dulu. Pusat elektronik Glodok merupakan pusat penjualan berbagai macam barang elektronik yang terbagi dalam beberapa kawasan yang meliputi Glodok Plaza, Pasar Glodok, Harco Glodok, dan Plaza Orion.

Di luar kawasan yang dibangun Pemda DKI Jakarta dan swasta tersebut, ratusan pedagang elektronik lainnya menjamur dengan ruko-ruko di sepanjang jalan di pinggiran Glodok hingga ke Pasar Asemka hingga Mangga Dua.  "Sekarang Glodok sudah tak seramai dulu, penjualannya lesu sejak tahun 2000-an. Tahun ini juga lebih sepi lagi, setiap tahun semakin sepi saja," kata Asisten Manager Pasar Glodok PD Pasar Jaya, Aswan.

Padahal sebelumnya, menurut Aswan, Glodok sangat ramai didatangi pembeli baik eceran, maupun pembeli partai besar. Barang yang dijual pun beragam, mulai dari barang baru sampai rekondisi alias bekas dengan kualitas beragam. Glodok tak hanya jadi pusat belanjanya barang-barang elektronik warga Jakarta, namun juga kesohor sebagai kulakannya pemilik toko-toko elektronik di seantero Indonesia.

"Ini tahun ini terasa sepi, tapi sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Sebab pastinya karena apa, saya sendiri kurang tahu," jelas Aswan. Dia menuturkan, beberapa pemilik toko di Pasar Glodok terpaksa menutup tokonya. Sebagian lagi masih bertahan dengan membuka toko di tempat lainnya, atau berjualan secara online. Sementara banyak pula pedagang yang akhirnya memilih menyewakan tokonya.

"Kita enggak punya catatan pasti yang sudah menutup toko karena sudah enggak kuat. Tapi rata-rata mereka (pedagang) masih pegang terus tokonya, karena itu kan hak pakai, ada yang kemudian dialihkan ke saudaranya dan sebagainya," kata Aswan. Meski sepi pembeli, pedagang elektronik di Pasar Glodok, Jakarta Barat, masih memilih bertahan. Toko-toko yang terlihat sudah ditutup paling banyak ditemui di lantai atas mulai dari lantai 3 sampai lantai 5.

Andre, salah seorang pedagang PlayStation elektronik Pasar Glodok, mengatakan banyak pedagang yang masih memilih tetap membuka toko di pusat grosir tersebut lantaran toko tersebut juga berfungsi sebagai kantor. "Di sini kan banyak yang juga importir sama distributor. Ada yang punya toko elektronik di daerah lain, jadi di sini tetap buka sebagai kantor saja. Karena kalau buat jualan enggak mungkin, semakin hari semakin sepi begini," ucap Andre.

Dengan kondisi pengunjung yang sangat sedikit, lanjut dia, para pedagang menjadikan toko elektroniknya lebih sebagai tempat administrasi, juga kantor dan pusat pelayanan purna jual (after sales) dari penjualan yang dilakukan secara online. "Elektronik kan kadang barang enggak sesuai. Jadi kalau pun beli barang elektronik pakai online, saya sarankan yang punya toko offline juga. Untuk servis dan sebagainya," ungkap Andre.

Sementara itu, Asisten Manager Pasar Glodok PD Pasar Jaya, Aswan, menuturkan banyak pemilik toko di Glodok memilih tetap membuka toko meski jarang ada pembeli, lantaran digunakan sebagai kantor saja. "Istilahnya jadi kantor saja. Karena pedagang-pedagang di sini kan ada yang distributor besar-besar, punya toko di daerah lain, banyak yang jadi grosir di luar daerah. Kalau yang toko tutup itu yang memang enggak kuat karena pembelinya semakin sepi. Kalau yang masih bertahan ya salah satunya buat kantornya mereka saja," jelas Aswan.

Wilayah Glodok sendiri selama puluhan tahun dikenal sebagai pusat penjualan berbagai macam barang elektronik yang terbagi dalam beberapa kawasan Glodok Plaza, Pasar Glodok, Harco Glodok, dan Plaza Prion.  Di luar kawasan yang dibangun Pemda DKI Jakarta dan swasta tersebut, ratusan pedagang elektronik lainnya menjamur di sepanjang jalan di pinggiran Glodok sampai ke Pasar Asemka hingga Mangga Dua.

Kondisi Pasar Glodok yang dulu sangat kesohor sebagai pusat elektronik di Jakarta saat ini cukup memperihatinkan. Lantaran semakin hari semakin sepi ditinggal pembeli, banyak pemilik toko yang kemudian memilih menutup kiosnya. Dari pantauan di lantai atas dari mulai lantai 2 hingga lantai 5, banyak pemilik toko elektronik yang lebih memilih tak berjualan. Di beberapa pintu, bahkan tak jarang ditemui kertas bertuliskan disewakan.

Sementara kios-kios kecil yang biasa menempati selasar blok pasar, malah sebagian besar sudah ditempeli stiker agen properti dengan label 'dijual'. "Sudah banyak sekali yang tutup. Ini kan dibiarkan saja tokonya, ada yang disewakan, karena sudah enggak kuat jualan. Saya kurang tahun sejak kapan, mungkin mulai 2 atau 3 tahun ini banyak mulai tutup," kata Frans, pedagang Pasar Glodok.

Frans mengungkapkan, beberapa tenant di Pasar Glodok sebelumnya merupakan pedagang yang direlokasi dari Pasar Harco Glodok yang gedungnya saat sudah dibongkar.  "Kalau saya sendiri mulai sepi sejak pindah dari Harco ke sini. Tapi sebelum saya ke sini juga sudah sepi, banyak yang sudah tutup. Ya karena yang beli sepi. Dulu sehari saya sehari bisa jual 10 PlayStation. sekarang sebiji sehari saja susah sekali," ungkap Frans.

Abeng, pedagang elektronik lainnya di Pasar Glodok mengungkapkan hal yang sama. Banyak sebab yang membuat pembeli semakin malas datang berbelanja ke Glodok.  "Kalau kayak saya kan jualan game PlayStation. Sekarang kan orang bisa main game dari handphone pakai aplikasi, kayak yang jualan DVD juga pada mulai sepi," ungkap Abeng.

Sementara itu, Asisten Manager Pasar Glodok PD Pasar Jaya, Aswan, menuturkan pihaknya belum mengetahui berapa banyak pedagang yang sudah memilih menutup tokonya. Namun demikian, lantaran kepemilkan di Glodok menggunakan skema hak pakai, banyak pedagang yang tetap mempertahankan tokonya meski tak beroperasi. "Kan ada juga yang dialihkan ke saudaranya. Pedagang di sini menggunakan hak pakai, kalau memang yang tidak bisa bertahan ya tutup. Tapi kita enggak punya data berapa yang sudah tutup," ungkap Aswan.

Setelah Sevel Bangkrut, Minimarket Diusulkan Boleh Kembali Jual Minuman Beralkohol

Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, industri ritel bisa jadi salah satu sektor yang masih lesu. Bahkan, sebuah jaringan convenience store terkemuka, 7-Eleven (Sevel), harus menutup semua gerainya lantaran biaya operasi yang tinggi.

Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Mande, mengungkapkan aturan larangan penjualan minuman beralkohol (minol) ikut berkontribusi pada penurunan omzet pelaku usaha ritel. Pihaknya mengusulkan pemerintah mencabut larangan tersebut.

"Itu termasuk (minol) salah satu tergerusnya penjualan. Tadinya ada tersedia di rak dan dilarang sehingga ini perlu dideregulasi lagi. Untuk minol kita minta RUU sampai sekarang belum keluar, ritel minta bukan pelarangan," kata Roy ditemui di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (10/7/2017).

Ketimbang melarang, lanjutnya, lebih baik dilakukan pengawasan ketat pada penjualan minol di ritel seperti minimarket."Tapi pengawasan dan monitoring saja yang diperketat. Jangan pelarangan, karena itu mengurangi transaksi ekonomi," ucap Roy. Menurut dia, para pengusaha ritel sudah melayangkan usulan tersebut ke Kementerian Perdagangan (Kemendag), bahkan saat diluncurkan paket kebijakan ekonomi soal deregulasi. Seperti diketahui, aturan larangan penjualan minol di minimarket tertuang dalam Permendag Nomor 6/M-Dag/PER/1/2015.

"Kita sudah mintakan ada di paket regulasi pertama dari sekian yang dideregulasi di paket pertama, ada poin pengaturan revisi tentang Permendag 56 yang melarang minol. Jadi itu akan dibahas dalam rancangan UU akan menjadi satu aturan yang baku. Sampai hari ini kan belum tuntas," jelas Roy.

"Kita selalu harapkan adalah bukan pelarangan, karena seluruh dunia pun menjual. Tapi ini pengaturan atau monitoring atau pengawasan yang lebih diperbaharui. Kan sudah ada pengaturan terhadap minol di Permendag. Kalau ini mau perbaharui atau diperketat atau diatur sedemikian rupa, silakan. Tapi jangan pelarangan," pungkasnya.

Belum adanya penjelasan yang komprehensif dari PT Modern Internasional Tbk (MDRN) membuat banyak pihak bertanya-tanya apa yang membuat perseroan mengibarkan bendera putih dalam mengembangkan 7-Eleven (Sevel) di Indonesia. Salah satu lembaga pemeringkat terbesar di dunia Fitch Ratings menilai ada beberapa hal yang membuat Sevel harus tumbang di Indonesia. Salah satunya terimbas dari risiko regulasi yang dikeluarkan pemerintah.

Bisnis Sevel memang sedikit terguncang sejak keluarnya kebijakan pemerintah yang melarang penjualan minuman beralkohol di tempat-tempat tertentu. Padahal mayoritas penjualan Sevel didapat dari penjualan bir dan camilan ringan. Peraturan pelarangan penjualan minuman beralkohol ditempat tertentu itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

"Rantai bisnis 7-Eleven di Indonesia memang terganggu dengan perkembangan peraturan yang kurang kondusif dari pelarangan penjualan minuman beralkohol, yang sebenarnya menyumbang 15% dari penjualan Modern Internasional," kata riset Fitch Ratings dilansir dalam keterangan tertulisnya, Senin (3/7/2017).

Alhasil gerai Sevel mulai bertumbangan sejak 2015 yang tutup sekitar 20 toko. Kemudian 2016 disinyalir Modern Internasional menutup 20 toko. Penutupan toko akhirnya menyebabkan penurunan penjualan sebesar 28% dan kerugian EBITDA di 2016.

Fitch juga meyakini tumbangnya Sevel di Indonesia juga diperburuk dengan tidak jelasnya model bisnis Sevel yang seperti perpaduan toko swalayan dengan restoran cepat saji sehingga harus menghadapi persaingan di dua lapangan berbeda. Risiko yang dialami Sevel juga sama dengan bisnis restoran cepat saji lainnya dengan persaingan yang sangat ketat.

Sevel juga sulit bersaing dengan minimarket lainnya karena beban biaya sewa yang lebih tinggi. Umumnya Sevel hadir lebih luas lantaran adanya area kursi dan meja sehingga membuat sewa lebih mahal dibanding minimarket lainnya yang lebih kecil. Selain itu jaringan toko Sevel juga sebagian besar ada di Jakarta dengan lokasi yang strategis. Sehingga biaya sewa tentu jauh lebih besar dibanding Alfamart dan Indomaret yang berada di wilayah terpencil dekat dengan pemukiman penduduk

Larangan penjualan minuman beralkohol (minol) di minimarket disebut-sebut jadi salah satu kontributor lesunya penjualan industri ritel di Indonesia. Pengusaha pun mengusulkan ke pemerintah agar larangan tersebut dicabut. Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Mande, mengatakan pelarangan menjual bir di minimarket tak bisa jadi alasan pemerintah untuk pengendalian peredaran minol. Miras berbahaya yang bebas beredar di masyarakat jauh lebih berbahaya ketimbang minol yang dijual di gerai ritel.

"Bukan karena bir diperdagangkan, berarti mereka mudah dapatkan, kemudian mereka mengoplos akhirnya ada kematian dan meninggal, jadi bukan karena ada birnya. Karena bir sudah ada dari zaman dulu," ujar Roy ditemui di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (10/7/2017). Menurutnya, jauh lebih banyak miras dengan kadar alkohol yang lebih tinggi dan dijual bebas di masyarakat. Selain itu, lebih baik pemerintah memperluas edukasi bahaya minuman keras yang memang berbahaya.

"Bahkan di Indonesia sudah terkenal dengan daerah yang memproduksi minuman keras yang luar biasa dahsyatnya, luar biasa pengaruh alkoholnya di atas 8%. Tapi kalau di bawah 1% ini kalau dibilang penyebab kematian, penyebab pesta miras sebenarnya musti dilihat akar dari pesta miras itu apa," kata Roy.

"Kita harapkan adalah masyarakat bisa di edukasi untuk tidak melakukan oplosan. Karena pada saat itu berkembang seolah-olah penyebab miras oplosan itu karena bir yang dijual di minimarket. Tapi sebenarnya tidak hanya bir saja, dengan soda pun campur spirtus oplosan bisa berbahaya," tambahnya. Dia berujar, larangan penjualan bir di minimarket juga malah menciptakan peredaran minol di pasar gelap. Dampak lainnya membuat penerimaan pajak berkurang.

"Terciptanya black market, menjual bir di jalanan dengan mobil di bagasi, mereka parkir di minimarket. Jadi ada black market yang akan masuk, daripada black market mending terang-terangan toh pajaknya juga disetorkan ke negara. Pabriknya juga mengkontribusi tenaga kerja," tandas Roy.

Dia melihat, konsumsi bir dianggap lumrah di banyak negara. Ketimbang dilarang, pihaknya mengusulkan pada pengetatan pengawasan penjualan minol di minimarket. "Jadi bagi kami melihat bir Bintang itu yang biasa dikonsumsi mereka pernah hidup dan tinggal atau kuliah di luar negeri. Kemudian bagi ekspatriat karena memang sistem yang di sana, jadi mereka biasa minum itu. Kemudian wisatawan dan lain sebagiannya," pungkasnya

Perusahaan Dengan Hutang 1 Triliun Wajin Go Public

Bursa Efek Indonesia (BEI) menilai ketentuan yang akan mewajibkan perusahaan untuk go public (initial public offering/IPO) kalau utangnya mencapai Rp1 triliun bisa dimulai tahun ini. "Harusnya tidak sulit, tapi memang ada proses," ujar Direktur Utama BEI Tito Sulistio, Rabu (5/7).

Menurut dia, perusahaan yang memiliki utang Rp1 triliun, umumnya tercatat sebagai perusahaan dengan performa baik. Toh, kreditur memberikan kredit/pembiayaan setelah melalui rangkaian pemeriksaan dengan prinsip kehati-hatian.

"Kalau tidak bagus tidak akan dipinjamkan oleh bank-nya, perusahaan otomatis rapi. Kalau tidak rapi utang Rp1 triliun, wah berarti ada yang salah dengan perusahaannya," papar dia. Adapun, aturan ini nantinya akan dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun demikian, ia memastikan OJK telah menyetujui hal itu.

Total perusahaan yang memiliki utang di bank dengan nilai Rp1 triliun diperkirakan mencapai 120 perusahaan. Institusi keuangan pemberi kredit/pembiayaan memiliki kewajiban untuk mempublikasikan realisasi pinjaman yang telah disalurkan.

"Jadi, wajar saja kalau ada yang minjam uang ke bank, publik harus tahu," imbuhnya. Menurutnya, seharusnya seluruh perusahaan memiliki keinginan sendiri untuk melakukan penawaran saham perdananya ke publik. Sehingga, tak perlu menunggu turunnya aturan secara resmi. "Justru harusnya dari diri mereka sendiri, tanpa dipaksa. Sudah utang Rp1 triliun, sudah perusahaan besar," pungkasnya

Perbankan Syariah Yang Rugi Dilarang Bagi Bonus Untuk Karyawan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerbitkan aturan main soal tata kelola remunerasi bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Beleid berupa Peraturan OJK (POJK) tersebut akan melarang bank berprinsip syariah membagikan bonus jika tercatat tengah merugi.

Saat ini, wasit industri keuangan masih melakukan kajian dan meminta tanggapan masyarakat terhadap rancangan POJK tersebut. Jika tidak ada aral melintang, aturan terkait remunerasi bank syariah itu akan diimplementasikan pada 1 Januari 2018 untuk bank BUKU 3, dan 1 Januari 2019 untuk kelompok bank BUKU 1 dan 2.

Mengutip rancangan beleid di laman resmi OJK, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengatakan, dua hal yang diatur dalam ketentuan itu, yaitu remunerasi yang bersifat tetap dan remunerasi yang bersifat variabel.

Kebijakan remunerasi yang bersifat tetap sekurang-kurangnya memperhatikan skala usaha, kompleksitas usaha, peer group, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan. Sementara, remunerasi yang bersifat variabel, bank menentukan metode pengukuran kinerja dan jenis risiko dalam menetapkan pemberian remunerasi yang bersifat variabel, sesuai skala dan kompleksitas usaha bank.

"Remunerasi yang bersifat variabel yang diberikan oleh bank berstatus perseroan terbuka (go public) wajib dalam berupa saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan bank yang bersangkutan sebesar persentase tertentu," ujarnya dalam rancangan POJK Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi BUS dan UUS, belum lama ini.

Dalam hal bank mengalami kerugian, sambung Muliaman, bank boleh tidak membagikan remunerasi yang bersifat variabel kepada direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan pegawai. "Atau, membagikan dengan nilai yang relatif kecil," terang dia.

Sekadar informasi, remunerasi tetap adalah remunerasi yang tidak dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain gaji pokok, fasilitas, tunjangan kesehatan, tunjangan perumahan, tunjangan pendidikan, dan tunjangan hari raya, serta pensiun. Sementara, remunerasi variabel terkait kinerja dan risiko, antara lain bonus atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

Sebetulnya, ketentuan ini tak ubahnya POJK Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum

Di PHK Sepihak, Eks Karyawan Hary Tanoe Tolak Dipekerjakan Kembali

Karyawan PT Media Nusantara Indonesia (PT MNI) di Jawa Timur dan Jakarta yang dipecat secara sepihak akan menolak dipekerjakan kembali jika diberi tawaran oleh perusahaan milik Hary Tanoesoedibjo itu. Hal itu diutarakan karyawan Koran Sindo Biro Jawa Timur  melalui sambungan telepon, Minggu (9/7). Koran Sindo merupakan perusahaan yang bernaung di bawah PT MNI. Koran Sindo Biro Surabaya ditutup pada Juni silam.

"Enggak ada yang mau. Mereka semua minta di-PHK saja," kata Hartono. Hartono mengatakan, dia dan teman-temannya sudah terlanjur kecewa dengan perlakuan perusahaan tempatnya bekerja. Perusahaan memutus hubungan kerja melalui surat tanpa ada pembicaraan sebelumnya, dan tidak memberikan pesangon dengan jumlah yang sesuai aturan.

Hartono merupakan salah satu karyawan Koran Sindo Biro Jawa Timur yang di-PHK. Dia mengaku telah bekerja sejak tahun 2009 sebagai karyawan kontrak di bidang sirkulasi.  Saat di-PHK, Hartono dijanjikan uang pisah sebesar satu kali gaji. Namun, dia belum menerima uang yang dijanjikan tersebut.  Demi menyambung hidup, pria berusia 55 tahun itu kini berprofesi menjadi instruktur fitness.

Senada dengan Hartono, Rofiko (40) Karyawan Koran Sindo Biro Jawa Timur juga mengaku dipecat melalui surat yang dikirim ke rumahnya. Rofiko tidak mendapat pesangon dengan jumlah yang sesuai.  Karena itu, dia tidak ingin kembali bekerja di perusahaan milik Hary Tanoe Soedibjo tersebut.

"Kalau saya pribadi sudah kecewa," kata Rofiko  melalui pesan singkat, Minggu (9/7). Rofiko belum bekerja lagi setelah di-PHK hingga saat ini. Sementara, jurnalis foto Koran Sindo Jawa Timur, Tarmuji mengatakan semua karyawan di Jawa Timur yang dipecat lebih fokus untuk menuntut PT MNI agar membayarkan pesangon dengan jumlah yang sesuai terlebih dahulu.

"Mereka enggak menginginkan kita ya enggak apa-apa. Seperti naik bus, kita diturunkan di tengah jalan. Enggak apa-apa. Toh, yang kita tuntut juga enggak aneh-aneh. Sesuai undang-undang," kata Tarmuji. Tarmuji menjelaskan bahwa dirinya belum siap untuk bekerja kembali usai dikirimi surat PHK oleh perusahaan tempatnya bekerja.  Menurutnya, tidak mudah untuk langsung bekerja kembali sementara ada masalah yang belum selesai dan ada haknya yang belum diperoleh.

Tidak berbeda dengan karyawan PT MNI di Jawa Timur, Karyawan INews, Iman (39) juga menyatakan bahwa karyawan PT MNI di Jakarta yang dipecat pun enggan untuk bekerja kembali jika diberi tawaran. Iman menjelaskan, dirinya dan teman-temannya di Jakarta mendesak perusahaan agar membayar pesangon dengan jumlah yang sesuai.

"Kita sih sudah enggak ada yang mau. Teman-teman di Jakarta sudah enggak ada yang mau lagi," kata Iman "Dia yang memecat kita, sekarang tolong tanggung konsekuensinya," kata Iman. Iman mengaku dipecat oleh PT MNI sejak tahun 2016 setelah bekerja selama delapan tahun.  Iman menjelaskan, dirinya terkena PHK lebih dulu dibanding ratusan karyawan PT MNI lainnya yang di-PHK bulan lalu. "Saya tidak pernah menandatangani apa pun. Lalu saya menerima surat. Nah, modus ini juga dipakai ke teman-teman yang baru kemarin dipecat," kata Iman.

Lebih jauh, Iman tidak mendapat uang apa pun saat dipecat. Tidak seperti teman-temannya yang mendapat uang pisah meski dengan jumlah yang tidak sesuai. "Teman-teman ada yang diberi uang tapi enggak sesuai. Kalau saya, boro-boro. Uang pensiun, jamsostek, segala macam belum saya terima. Apalagi pesangon," kata Iman.

Sekitar 300 karyawan PT MNI di berbagai daerah yang di-PHK sejak tahun 2016 hingga Juni 2017. Sebagian besar karyawan yang dipecat mengaku tidak pernah bertemu dengan manajemen terkait pemutusan hubungan kerja. Mereka mengaku hanya mendapat surat PHK yang dikirim ke rumah masing-masing. Selain itu, mereka pun merasa tidak mendapat pesangon yang sesuai dengan undang-undang dari PT MNI.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menegaskan pihaknya serius menangani masalah antara PT Media Nusantara Indonesia (MNI) milik Hary Tanoesoedidjo dengan karyawan. Karyawan yang diberhentikan hubungan kerja (PHK) secara sepihak dari perusahaan milik Hary Tanoe mengadu ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) beberapa waktu lalu.

"Semua masalah harus kita tangani serius. Kalau enggak, ngapain kita bernegara," kata Hanif di Universitas Indonesia, Depok, Jum'at (7/7). Sejauh ini Kemnaker sudah menjadwalkan agenda mempertemukan kedua pihak, Rabu (5/7). Namun perwakilan MNI tidak hadir. Kemnaker pun kembali memanggil PT MNI yang dijadwalkan pada Senin (10/7). Hanif belum tahu apa yang akan dilakukan perwakilan MNI kembali tidak hadir.

"Nanti kita lihat, secara prinsip pemerintah berperan untuk fasilitasi membantu menyelesaikan persoalan itu," kata Hanif. Sebelumnya, perwakilan karyawan Media Nusantara Citra (MNC) Group bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mendatangi kantor Kemenaker pada Rabu (5/7) lalu, terkait pemecatan karyawan MNC di sejumlah daerah.

Mereka datang untuk memenuhi undangan Kemnaker sekaligus mengadukan perlakuan MNC yang mem-PHK 300 karyawannya. Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Perindustrian Kemnaker John Daniel Saragih mengatakan pihaknya melakukan klarifikasi terkait itu. Berdasarkan siaran pers yang telah dikonfirmasi, banyaknya karyawan yang dipecat merupakan akibat dari kebijakan Koran Sindo menutup biro di sejumlah daerah.

Koran Sindo adalah perusahaan yang bernaung di bawah MNC Group. Yang ditutup antara lain biro di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Tengah/ Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan biro di Sulawesi Utara

Aturan Bank Indonesia Tentang National Payment Gateway NPG

Bank Indonesia (BI) resmi menerbitkan peraturan mengenai Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway/NPG), Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/8/PBI/2017 pada 22 Juni 2017 lalu. Aturan ini menjadi pijakan dalam menciptakan integrasi sistem pembayaran nasional yang efisien.

Sebelumnya, NPG diselenggarakan oleh lembaga standar, lembaga switching dan lembaga services. Lembaga standar bertugas menetapkan spesifikasi teknis dan operasional yang dibakukan dalam NPG.  Kemudian, lembaga switching bertugas untuk memproses transaksi pembayaran. Sementara, lembaga services bertugas menjaga keamanan transaksi pembayaran nasabah; melakukan rekonsiliasi, kliring, dan setelmen, serta mengembangkan sistem untuk pencegahan manajemen risiko.

Onny Widjanarko, Kepala Pusat Program Transformasi BI, mengungkapkan dengan adanya NPG biaya transaksi non-tunai nasabah bisa ditekan, misalnya biaya transfer antar bank dan pembayaran ritel domestik.  Pasalnya, NPG menjadikan sistem pembayaran dijalankan dengan interkoneksi (saling terhubung) dan interoperabilitas (saling dapat dioperasikan).

"Kalau sudah interoperabilitas, tentunya biaya transfer lebih rendah," tutur Onny dalam konferensi pers di Gedung Thamrin, Kamis (6/7). NPG, lanjut Onny, menciptakan interkoneksi infrastruktur jaringan penghubung penerusan data transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM/ debit (switching) yang satu dengan jaringan switching yang lain di Indonesia.

"Pihak yang terhubung dengan NPG berupa bank umum dan bank umum syariah, untuk instrumen kartu ATM dan/atau kartu debit, wajib terhubung dengan paling sedikit dua lembaga switching paling lambat 30 Juni 2018," ujarnya.

Interkoneksi switching mewujudkan interoperabilitas dan interkoneksi antar kanal pembayaran. Artinya, jaringan kanal pembayaran yang satu dengan kanal pembayaran yang lain akan saling terhubung. Selain itu, infrastruktur instrumen pembayaran juga bisa digunakan secara bersama-sama oleh bank-bank penerbit kartu.

"Jadi jangan ada seperti di Mal Taman Anggrek ada 10 mesin ATM berjejer tetapi utilitas rendah. Lebih baik beberapa tetapi dipakai bareng dan yang lainnya bisa direlokasi di daerah," jelasnya. Penurunan biaya transaksi juga bisa terjadi mengingat proses transaksi pembayaran ritel menggunakan kartu di Indonesia harus melalui NPG, tidak lagi bergantung pada prinsipal asing seperti Mastercard dan Visa.

Jika prinsipal asing seperti MasterCard dan Visa ingin memproses transaksi pembayaran ritel di Indonesia, maka harus bekerja sama dengan lembaga switching domestik yang telah disetujui oleh BI. Saat ini setidaknya ada empat lembaga switching domestik antara lain PT Artajasa Pembayaran Elektronis pengelola jaringan ATM Bersama, PT Rintis Sejahtera (ATM Prima), PT Jalin Pembayaran Nasional (ATM Link), dan PT Daya Network Lestari (ATM Alto).

Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI Eni V Panggabean menambahkan, NPG bukanlah sesuatu yang baru. Beberapa negara telah mengimplementasikan NPG seperti China dengan China Union Pay, Malaysia dengan MyCard, Jepang dengan JCB.

Jika biaya transaksi nasabah tetap tinggi setelah ada NPG, maka BI bakal menerbitkan aturan yang akan memangkas tarif tersebut.  Kendati demikian, pengaturan tarif tidak akan mematikan industri pembayaran karena mempertimbangkan biaya operasional dan margin yang wajar. Selain itu, penentuan tarif juga akan dilakukan setelah mengkaji dan berkomunikasi dengan penyelenggara NPG.

"Kalau biaya bisa turun 50 persen sudah bagus sekali,"ujarnya. Penurunan biaya transaksi perbankan bisa terlihat saat Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tergabung dalam jaringan Link keluaran perusahaan switching PT Jalin Pembayaran Nusantara (JPN). Biaya transfer antar bank pelat merah yang tadinya bisa mencapai Rp7 ribu bisa ditekan menjadi Rp4 ribu.

Bank Indonesia (BI) telah menerbitkan aturan National Payment Gateway (NPG). NPG atau gerbang pembayaran merupakan upaya bank sentral untuk membuat sistem pembayaran nasional berdaulat di tanah air. Jika sistem pembayaran sudah berdaulat, apa dampaknya langsungnya ke masyarakat?

Direktur Teknologi dan Digital PT Bank Mandiri Tbk Rico Usthavia Frans mengatakan dengan NPG dalam jangka panjang bisa lebih aman, efisien dan berdaulat. "Harusnya biaya-biaya bisa lebih murah, karena costpenyelenggara sistem pembayaran lebih rendah dan efektif," kata Rico.

Dia mengatakan, dengan NPG nantinya seluruh infrastruktur bisa terhubung dan menciptakan interoperabilitas. Infrastruktur yang dimaksud contohnya mesin electronic data capture (EDC) dan mesin anjungan tunai mandiri (ATM). Sebagai contoh, saat ini penarikan tunai ATM Mandiri dengan bank lain menggunakan jaringan ATM bersama dikenakan biaya Rp 7.500, cek saldo Rp 4.000 kemudian biaya transfer online Rp 6.500.

Penurunan biaya bisa terjadi karena, nantinya seluruh infrastruktur dan sistem akan terkoneksi. Direktur Utama PT Bank Mayapada Tbk Hariyono Tjahjarijadi mengungkapkan negara besar seperti Indonesia memang sudah semestinya memiliki gerbang pembayaran nasional.

"Sistem pembayaran di Indonesia menangani banyak sekali transaksi, dengan NPG dipastikan transaksi bisa lebih murah," kata Hariyono. Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Eni V Panggabean mengatakan dengan NPG yang terinterkoneksi maka penyelenggara bisa efisien dan biaya bisa lebih rendah. "Karena routing atau pemrosesan transaksi dilakukan di dalam negeri maka tidak perlu lagi ke luar dan ini bisa menekan ongkos transaksi jadi lebih murah," kata Eni.

Dari data statistik sistem pembayaran BI pada bagian alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) sampai Mei 2017 kartu ATM dan ATM debet tercatat 137,32 juta keping kartu. Dengan jumlah volume transaksi mencapai 2.2 miliar transaksi. Eni mengatakan per hari transaksi bisa 11-14 juta transaksi. "Ini merupakan pertumbuhan yang luar biasa, jika dibandingkan sebelum gaung gerakan nasional non tunai (GNNT).

Aturan National Payment Gateway (NPG) sudah diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI). Artinya, Indonesia akan memiliki gerbang pembayaran nasional dan memproses transaksi pembayaran di dalam negeri.  Apa manfaat NPG bagi masyarakat? Kepala Pusat Program Transformasi BI, Onny Widjanarko mengatakan, NPG membuat sistem pembayaran lebih efisien. Sehingga biaya transaksi tarik tunai atau transfer antar bank bisa lebih murah dari yang sekarang.

Saat ini penarikan tunai ATM Mandiri dengan bank lain menggunakan jaringan ATM bersama dikenakan biaya Rp 7.500, cek saldo Rp 4.000 kemudian biaya transfer online Rp 6.500. Tapi, melalui NPG, seluruh infrastruktur dan sistem akan terkoneksi.

"Kalau sudah interoperabilitas dan terhubung harusnya biaya bisa lebih murah, karena penyelenggara NPG investasi bersama dan sharing infrastruktur," ujar Onny di Gedung BI, Kamis (6/7/2017). Selain saling terhubung, NPG juga menjadikan pemrosesan transaksi pembayaran terjadi di Indonesia. Selama ini, routing transaksi terjadi di luar negeri dan kemudian kembali ke Indonesia.

Hal ini dinilai tidak efisien, karena transaksi pembayaran sekitar 80% terjadi di dalam negeri dan sisanya 20% di luar negeri. Penggunaan jasa sistem pembayaran luar negeri dikenakan biaya dari setiap transaksinya. Karena itu, dengan NPG karena transaksi pembayaran seluruhnya dilakukan secara nasional maka tidak diperlukan lagi pembayaran fee atau biaya ke luar negeri.

Bank Indonesia (BI) telah menerbitkan peraturan National Payment Gateway (NPG) atau Gerbang Pembayaran Nasional.  NPG adalah sistem yang mengatur instrumen dan pembayaran secara nasional. Kepala Pusat Program Transformasi BI, Onny Widjanarko menjelaskan, dengan NPG ini pemrosesan transaksi pembayaran ritel di dalam negeri bisa dijalankan karena sudah saling terhubung.

Pasalnya, selama ini pemrosesan transaksi menggunakan kartu debit maupun kartu kredit harus ke luar negeri dan baru kembali ke Indonesia. Hal ini dinilai tidak efisien karena bank nasional harus membayar fee ketika bertransaksi. Onny mengatakan, aturan ini diharapkan bisa mendukung terwujudnya sistem pembayaran nasional yang lancar, aman, efisien dan andal.

"Sistem pembayaran juga harus sesuai dengan perkembangan informasi, komunikasi, teknologi dan inovasi," kata Onny di Gedung BI, Kamis (6/7/2017). Dia menjelaskan, NPG nantinya akan mencakup transaksi pembayaran secara domestik yang meliputi interkoneksi switching, yaitu keterhubungan antar jaringan.

Dalam transaksi, switching adalah infrastruktur yang bertugas sebagai pusat atau penghubung penerusan data transaksi dari pembayaran melalui jaringan pembayaran menggunakan kartu, uang elektronik atau transfer dana.  Sekedar informasi, di kartu debit pasti tercantum logo ATM Bersama, Link, ALTO dan Prima. Merekalah perusahaan switching nasional yang selama ini memroses data transaksi pembayaran menggunakan kartu debit.

Kemudian ada juga logo Cirrus, Maestro, Plus dan Meps. Logo-logo tersebut menandakan jika kartu ATM/Debit bisa digunakan di luar negeri. "Indonesia juga punya perusahaan switching baru namanya Jalin Pembayaran Nusantara (JPN)," tambah Onny. Setelah switching, NPG juga akan menghubungkan antar kanal pembayaran. Kemudian memungkinkan lebih efisiennya infrastruktur yang digunakan.

Peraturan terkait NPG ini diharapkan bisa menata dengan baik mekanisme sistem pembayaran mulai dari infrastruktur, kelembagaan dan instrumen. Aturan NPG ini antara lain mengatur syarat untuk penyelenggara seperti lembaga standar, lembaga switching dan lembaga service. "Pemberlakuan aturan ini diharapkan bisa menjadi landasan terbentuknya sistem pembayaran nasional, sehingga mendorong penggunaan transaksi non tunai oleh masyarakat Indonesia," imbuh Onny

Aturan Gerbang Pembayaran Nasional atau National Payment Gateway (NPG) akhirnya terbit. Bank Indonesia (BI) sebagai pengawas sistem pembayaran dalam penyelenggaraan NPG menunjuk tiga lembaga yang menjalankan. Kepala Pusat Program Transformasi Bank Indonesia Onny Widjanarko mengatakan, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) akan menjadi lembaga standar di NPG ini. Karena merupakan representasi dari industri sistem pembayaran nasional.

"Lembaga standar harus berbadan hukum dan memiliki kompetensi untuk menyusun, mengembangkan dan mengelola standar dalam rangka interkoneksi dan interoperabilitas berbagai instrumen dan kanal pembayaran," kata Onny di Gedung BI, Kamis (6/7/2017). Setelah lembaga standar ada juga lembaga switching yang harus memperoleh izin penyelenggara dari BI. Lembaga ini sudah melaksanakan pemrosesan pembayaran transaksi pembayaran secara domestik menggunakan infrastruktur yang dimiliki di Indonesia.

"Kami juga mewajibkan kepemilikan saham di perusahaan switching harus dimiliki lokal 80% hal ini karena untuk alasan keamanan data nasabah agar tetap di dalam negeri," tambah Onny. Kemudian, perusahaan juga harus mampu memiliki kapasitas untuk melaksanakan fungsi switching di NPG. Kemudian lembaga perusahaan memiliki modal disetor paling sedikit Rp 50 miliar.

Contoh perusahaan switching adalah ATM Bersama, Link, ALTO dan Prima. Merekalah perusahaan switching nasional yang selama ini memproses data transaksi pembayaran menggunakan kartu debit.  Terakhir adalah lembaga services yang berbentuk PT. Lembaga ini harus mampu dan memiliki kapasitas untuk melaksanakan fungsi services di NPG.

Untuk saham harus dimiliki oleh seluruh lembaga switching. Kemudian bank BUKU 4 yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh domestik. Kepemilikan saham oleh seluruh Bank Umum berdasarkan kegiatan usaha dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing bank.

Ada empat bank yang digandeng BI untuk pengembangan gerbang pembayaran nasional ini keempat bank ini mewakili 75% transaksi debit nasional, antara lain PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), dan PT Bank Central Asia Tbk (BCA).

Onny menambahkan, kewajiban pihak yang terhubung dengan NPG adalah mematuhi dan melaksanakan standar yang ditetapkan oleh BI dan dikelola oleh Lembaga Standar serta mematuhi ketentuan yang ditetapkan Lembaga Services.

"Penyelenggara pembayaran bisa terhubung dengan NPG dengan cara menjadi anggota paling sedikit dua lembaga switching, kecuali untuk instrumen yang saling berinteropabilitas tanpa lembaga switching," ujar dia. Kemudian pihak yang terhubung dengan NPG berupa bank umum dan bank umum syariah, untuk instrumen kartu ATM/debit wajib terhubung dengan dua lembaga switching paling lambat 30 Juni 2018.

Kenaikan Tarif Taksi Online Semata Untuk Tingkatkan Kesejahteraan Pengemudi dan Perusahaan Taksi

Menteri Perhubungan Budi Karya meminta pengguna jasa taksi online untuk dewasa menyikapi tarif baru batas atas dan bawah yang ditetapkan pemetintah. Perhitungan tarif tersebut telah mempertimbangan keberlangsungan hidup pengemudi dan seluruh industri taksi. "Kita memang konsepnya kesetaraan ya. Kita ingin tiga operator itu tetap hidup dan taksi-taksi yang sudah beroperasi juga begitu. Nah sementara, untuk para pengguna harus juga lebih dewasa. Kita jangan menikmati pertarungan ketiga operator itu yang akhirnya cuma satu yang hidup," ujarnya saat konferensi pers di Gedung Kemenhub, Jakarta, Senin (3/7).

Jika hanya satu perusahaan taksi yang hidup (dimana hal ini tidak pernah terjadi dalam dunia nyata kecuali perusahaan monopoli milik negara seperti PLN). Pemerintah akan semakin kesulitan mengontrol harga sebab tak adanya pesaing membuatnya bisa menetapkan harga tinggi. Ujung-ujungnya, masyarakat yang akan sangat dirugikan.

Tarif batas atas dan bawah yang diberlakukan mulai Sabtu (1/7) lalu itu sudah mempertimbangan komponen seperti biaya tetap, biaya tidak tetap, biaya pulsa, biaya penyediaan aplikasi, biaya upah minimum per provinsi, biaya asuransi penumpang dan pengemudi, serta asuransi kendaraan. Dengan demikian, pengguna jasa maupun pengemudi sudah mendapatkan biaya asuransi untuk kedua belah pihak dan armada. Tidak perlu ada kekhawatiran jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Meskipun hitungan dari angka tersebut sampai saat ini belum dipublikasikan.

Kemenhub membagi tarif batas atas dan bawah berdasarkan wilayah. Di wilayah I yang meliputi Sumatera, Jawa dan Bali, tarif batas bawahnya sebesar Rp3.500 sedangkan tarif batas atasnya Rp6.000. Sementara itu, wilayah II yang meliputi Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua tarif batas bawahnya Rp3.700 dan tarif batas atasnya Rp6.500.

Hingga saat ini, baik Gojek, Uber dan Grab Indonesia telah menyatakan bahwa mereka akan menuruti permintaan pemerintah untuk memberlakukan harga tersebut. Meski demikian, tampaknya masih perlu beberapa waktu untuk mengimplementasikannya. Penetapan tarif batas atas dan bawah bagi taksi online oleh Kementerian Perhubungan yang dibagi dua wilayah, ternyata tak memuaskan mitra pengemudi. Sekedar diketahui tarif batas bawah Rp3.500 per kilometer (Km) dan batas atas Rp6.000 untuk wilayah I, yang meliputi Sumatra, Jawa, dan Bali.

Menurut Nur Adim alias Aris Clowor yang selama ini menjadi mitra pengemudi GrabCar, tarif batas bawah relatif yang telah ditetapkan saat ini termasuk standar. Namun bagi dirinya yang mengemudi di jalanan Ibu Kota, rasa-rasanya harga Rp4.000-5.000 per km lebih pas.

"Sebenarnya kalau Rp3.500 itu termasuk standar. Tapi kalau menurut kawan-kawan di lapangan itu kurang tinggi. Paling kalau pantesnya itu ya Rp4.000-5.000 di di Jakarta karena macet. Jadi pengeluaran lebih besar," kata dia. Aris lebih lanjut membandingkan bahwa batas bawah yang selama ini diaplikasikan oleh perusahaan mitranya jauh lebih rendah. Apalagi, jika perjalanan yang diminta penumpang adalah GrabShare.

"Saat ini Grab memberlakukan kurang lebihnya Rp2.250 per Km jadi sangat rendah sekali. Bahkan ada yang disebut GrabShare. Layanan ini 50 persen [biayanya] dari perjalanan [GrabCar] karena GrabShare ini harus ada temannya. Tapi saat ini, kawan-kawan ini walaupun tidak ada temannya mereka harus menjalankan… kalau tidak menjalankan takut customer melapor," terang Aris.

Namun memang, ada bonus-bonus besar di hari raya Idul Fitri seperti pekan lalu.

"Bonus yang dijanjikan di hari Lebaran itu Rp 11 juta. Nanti dia menjalankan 10 trip: di H-2 itu Rp1 juta, H-1 itu Rp1 juta. Nah kalau pas hari H-nya itu Rp2 juta. H 1 itu Rp1,5 juta, H 2 Rp1juta dan seterusnya sampai H 5. Itu nanti sampai Rp10 juta plus plus ada tambahan-tambahan lain, kurang tahu," tambahnya. Untuk batas tertingginya, Aris mengaku kawan-kawan GrabCar yang juga tergabung dalam Front Driver Online Indonesia sudah memuaskan. Sebab, jarak di Jakarta sendiri tidak terlalu jauh dari satu titik ke titik lain.

"Kalau batas atasnya Rp6.000 sebenarnya cukup buat kawan-kawan ya. Karena di Jakarta ini jaraknya juga tidak terlalu jauh banget karena batasnya kan paling juga di dalam kota saja yang paling seandainya memberlakukan tarif roda empat ini Rp4.000, kawan-kawan ini berterima kasih. Tidak ada lagi yang namanya mengeluh tentang keuangan atau tarif-tarif karena sudah kecukupan,” ujar Aris.

Sayangnya, Aris menjelaskan bahwa tarif ini belum ditetapkan oleh pihak Grab. Namun, Grab Indonesia memastikan akan mengikuti aturan yang diberlakukan pemerintah. Ridzki Kramadibrata, Managing Director GrabBike Indonesia mengatakan bahwa perusahaan akan bekerja sama untuk mematuki peraturan tersebut.

"Kami siap bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan untuk memastikan kepatuhan kami terhadap regulasi yang berlaku dan Grab berkomitmen untuk beroperasi dalam koridor hukum dan peraturan yang berlaku," kata Managing Director Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata.

Sementara itu, pengemudi GrabCar saat ini tengah menghadapi perseteruan dengan Grab Indonesia karena akun mereka yang berisi saldo jutaan rupiah hasil lembur Lebaran dibekukan, uang mereka menghilang, dan mereka dituduh melakukan kecurangan dengan menggunakan Fake GPS.

Menteri Perhubungan Budi Karya menjelaskan empat pokok aturan baru yang tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2017 saat konferensi pers di kantor Kemenhub, Senin (3/7). Empat poin itu seharusnya sudah berlaku sejak 1 Juli lalu, dan tiga pokok di antaranya adalah ketetapan baru. "Pada 1 Juli yang harus kita tetapkan ada tiga hal, yaitu berkaitan dengan kuota, tarif batas atas bawah dan STNK berbadan hukum," kata Budi menerangkan di depan awak media.

Yang pertama, Budi menuturkan, Kemenhub memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menentukan kuota kendaraan taksi online sesuai kebutuhan masing-masing. Namun sebelum aturan soal kuota diberlakukan, Pemda harus berkonsultasi dengan pemerintah pusat dahulu. “Dari Pemda meminta kemudian disampaikan ke pemerintah pusat, dikonsultasikan. Kemudian kita [pemerintah] pusat merekomendasikan untuk menentukan kuota itu," terang Pudji Hartanto Iskandar, Dirjen Perhubungan Darat yang mendampingi Menhub di acara yang sama.

Pudji tidak menyebutkan angka tepat untuk kuota. Dia hanya mengatakan, “Ada beberapa catatan mengenai kuota karena hal ini memang suatu rekomendasi, sehingga sambil menunggu kuota itu nanti sambil berjalan.”

Permen Nomor 26 Tahun 2017 juga bicara soal tarif batas atas dan bawah yang ditentukan berdasarkan wilayah. Di wilayah I yang meliputi Sumatera, Jawa dan Bali, tarif batas bawahnya sebesar Rp3.500 sedangkan tarif batas atasnya Rp6.000. Sementara itu, wilayah II yang meliputi Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua tarif batas bawahnya Rp3.700 sementara tarif batas atasnya Rp6.500.

Pudji menjelaskan, tarif tersebut ditentukan dengan menimbang beberapa komponen: biaya tetap, biaya tidak tetap, biaya pulsa, biaya penyediaan aplikasi, biaya upah minimum per provinsi, biaya asuransi penumpang dan pengemudi, serta asuransi kendaraan. "Pastinya ada biaya yang awalnya dianggap murah, kemudian dianggap mahal. Di sinilah gunanya kesetaraan yang selama ini dikhawatirkan para pengguna jasa transportasi online itu. Bagaimana kalau terjadi kecelakaan online, kena asuransi atau tidak," lanjut Pudji.

Kalau pengguna jasa mempertanyakan asuransi, aturan berikutnya dalam Permen Nomor 26 Tahun 2017 soal STNK berbadan hukum membuat pengemudi khawatir. Pengemudi paruh waktu, kata Pudji, merasa tak adil bila mobil pribadinya dibalik nama atas nama perusahaan, koperasi atau badan hukum.

Sebagai jawabannya, Kemenhub akan memberikan waktu pada pengemudi sesuai batas waktu pergantian masa STNK. Cara ini disebut lebih tidak memberatkan, karena bagaimana pun mitra harus memperpanjang STNK. "Jadi kalau seandainya saya punya mobil baru dua tahun beli berarti tiga tahun kemudian dia habis masa STNK-nya. Di situlah dia balik nama atas nama badan hukum, dengan demikian tidak terlalu memberatkan," demikian Pudji memberikan contoh.

Selain itu, pengemudi juga mempertanyakan bagaimana jika mereka bermasalah dengan perusahaan, padahal kendaraannya sudah dibalilk nama. Menanggapi hal itu, Pudji menyarankan pengemudi melampirkan Perjanjian Kerjasama dengan menjadi anggota Koperasi.

Surat itu memungkinkan nama di STNK tetap pemilik mobil. “Kerjasama ini dalam formalnya bisa menyatakan bahwa yang bersangkutan betul usaha taksi online, sehingga di dalam perjanjian kerjasamanya itu adalah menjadi badan usaha. Tapi di STNK-nya tetap," tutur Pudji menerangkan. Poin terakhir adalah pajak, yang merupakan kewenangan dari Kementerian Keuangan sehingga Kemenhub tidak menjelaskan terlalu rinci. Namun pada intinya, ketiga perusahaan taksi online sudah memahami dan tidak mempermasalahkan masalah pajak.

"Ini adalah kewenangan dari kementerian keuangan bahwa setiap perorangan atau badan hukum yang melakukan aktivitas ekonomi pastinya harus membayar pajak. Ini sudah dipahami oleh tiga perusahaan taksi online untuk tidak mempermasalahkan hal itu," kata Pudji.

Budi menegaskan, Kemenhub akan memonitor, mengomunikasikan dan menyelidiki sejauh mana aturan ini dijalankan oleh para operator taksi online. Kendati demikian, Budi masih meminta kepada Pemda dan Polri untuk memberikan masa transisi kepada pengemudi. Pelugasan hukum baru akan dilaksanakan enam bulan setelah Juli. Jika masih ada operator yang membandel, Kemenhub akan memberikan evaluasi perusahaan tersebut kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk diberikan hukuman.

"Kita akan tetap melakukan koordinasi dengan Kominfo karena bagaimana pun penegakan hukum akhirnya adalah Kominfo, yang [bisa] melakukan mengeblok dan sebagainya. Ini sudah ada prosedurnya, baik di PM 26 maupun di UU ITE," ujar Pudji menutup keterangan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengakui langkah menyesuaikan tarif angkutan online agar setara dengan angkutan yang sudah ada. Hal tersebut menjadi dasar pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 mulai 1 Juli 2017, kemarin. "Memang angkutan online merupakan suatu keniscayaan. Oleh karenanya, kita ingin angkutan online setara dengan angkutan lain yang sudah ada seperti taksi konvensional, angkot dan bus," kata Budi Karya, dikutip dari laman Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Minggu (2/7).

Menurut bekas bos PT Angkasa Pura II (Persero), sebagai regulator, Kemenhub ingin semua pihak baik angkutan online maupun angkutan yang sudah ada dapat bekerja sama dan saling menghargai untuk melayani kebutuhan transportasi masyarakat. "Pasti ada yang merasa menang dan kalah, ada yang merasa enak dan tidak enak, namun demikian kita tetap berlakukan PM 26 Tahun 2017 per 1 Juli kemarin dan akan ada evaluasi dalam kurun waktu 6 (enam) bulan ke depan," jelasnya.

Ia mengungkapkan apabila ada angkutan tertentu misalnya taksi online merasa tersaingi dengan taksi yang lain, dalam waktu enam bulan mereka harus bisa beradaptasi dan melakukan perubahan-perubahan terkait model bisnis yang diterapkan. Selain operator angkutan online, Budi Karya juga menegaskan akan mengedukasi masyarakat pengguna jasa angkutan tersebut.

"Masyarakat harus diberikan edukasi bahwa tidak boleh ada stagnansi, tidak boleh ada sesuatu yang tidak diinginkan. Oleh karenanya, kita sudah sampaikan beberapa ketentuan terkait kuota, tarif batas atas dan bawah, serta kepemilikan kendaraan yang diatur atau diundangkan oleh negara," ujarnya.

PM 26 Tahun 2017 yang berlaku efektif mulai kemarin mengatur kuota, tarif batas atas dan batas bawah, serta kuota kepemilikan kendaraan. Terkait kuota, Kemenhub meminta Gubernur atau Kepala Badan yang berwenang berkonsultasi terlebih dahulu dengan Ditjen Perhubungan Darat untuk mendapatkan rekomendasi.

Sedangkan terkait tarif batas atas dan batas bawah, Kemenhub membaginya menjadi 2 wilayah. Wilayah I untuk Sumatera, Jawa dan Bali dengan tarif batas bawah sebesar Rp3.500 per kilometer (km) dan batas atas Rp6 ribu per km.  Sedangkan wilayah II untuk Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua dengan tarif batas bawah sebesar Rp3.700 per km dan batas atas sebesar Rp6.500 per km.

Sementara itu terkait kepemilikan kendaraan atau Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3), Kemenhub menetapkan untuk Badan Hukum berbentuk Koperasi.  Di mana bagi anggota Koperasi yang memiliki STNK atas nama perorangan masih dapat menggunakan kendaraannya untuk melakukan kegiatan usaha Angkutan Sewa Khusus (ASK) sampai dengan berakhirnya masa berlaku STNK (melakukan balik nama), dengan melampirkan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara anggota Koperasi dengan pengurus Koperasi

7 Eleven Sevel Bangkrut Tinggalkan Hutang Rp 1,3 Triliun

Pada tahun 2007, Sungkono mengubah nama perseroan menjadi PT Modern Internasional Tbk. Ia kemudian pada 2008 berangkat ke kantor pusat 7-Eleven di Dallas, Texas Amerika Serikat untuk menandatangani perjanjian awal (Letter of Intent/LoI) Master Franchise gerai 7-Eleven.

Satu tahun kemudian, Modern Internasional mendirikan anak usaha yakni PT Modern Putra Indonesia dan menunjuk Henri Honoris sebagai Direktur Utama. Entitas bisnis ini secara resmi menggenggam hak pendirian 7-Eleven di Indonesia. Gerai 7-Eleven pertama di Indonesia pun resmi didirikan di Bulungan, Jakarta Selatan di bawah naungan lisensi anak usaha.

Di tangan Henri lah, Sungkono mempercayakan keberlangsungan bisnis waralaba yang terkenal dengan produk minuman Slurpee itu. Pria kelahiran Jakarta 42 tahun silam itu merupakan lulusan Busines Administration in Marketing and Finance di Universitas Seattle Amerika Serikat.

Ia mengawali karier dengan bekerja di Fuji Photo Film di New York, Amerika Serikat sebagai market research analyst (1998-2000). Kemudian ia melanjutkan karier sebagai assistant manager di PT Modern Indolab (2002-2003). Kariernya makin melejit ketika ia juga merangkap sebagai Presiden Direktur PT Modern Putra Indonesia yang saat ini telah bersulih nama menjadi PT Modern Sevel Indonesia (MSI)

Namun bisnis 7-Eleven di Indonesia harus berakhir pada akhir bulan ini. Sesuai pengumuman dari PT Modern Internasional Tbk, seluruh gerai 7-Eleven resmi ditutup pada akhir Juni kemarin. Penutupan gerai disebut terpaksa dilakukan Modern Internasional antara lain karena gagalnya akuisisi 7-Eleven yang sebelumnya akan dilakukan PT Charoen Pokphand Restu Indonesia (CPRI). Nilai akuisisi waralaba tersebut sebelumnya ditaksir mencapai Rp1 triliun.

Dalam laporan keuangan MSI, pada 2014 berhasil mengantongi penjualan sebesar Rp 971,8 miliar. Perseroan pun masih bisa mengantongi laba operasi sebesar Rp 83,8 miliar dan laba tahun berjalan sebesar Rp 5,18 miliar. Namun pada 2015 penjualan MSI mulai menurun ke level Rp 886,15 miliar. Kala itu perseroan mengalami kerugian operasional Rp 49,58 miliar dan rugi tahun berjalan sebesar Rp 127,7 miliar.

Kinerja MSI semakin terpuruk pada 2016, tercatat penjualan semakin turun menjadi Rp 675,27 miliar. Rugi operasional juga semakin besar menjadi Rp 695,78 miliar dan rugi tahun berjalan meningkat ke level Rp 554,87 miliar. Kinerja dari PT Modern Internasional Tbk (MDRN) selaku induk usaha dari PT Modern Sevel Indonesia (MSI) hingga saat ini masih terseok-seok. Hingga kuartal I-2017 perseroan mengalami kerugian hingga Rp 447,9 miliar.

Melansir dari laporan keuangan konsolidasian perseroan, Senin (3/7/2017), kerugian perseroan tersebut berbanding terbalik dengan kondisi perseroan di kuartal I-2016 yang masih mampu membukukan laba sebesar Rp 21,3 miliar.

Rapor merah perseroan sepertinya juga dibebani dengan meningkatnya pos liabilitas atau utang. Tercatat total liabilitas MDRN meningkat dari Rp 1,34 triliun di kuartal I-2016 menjadi Rp 1,38 triliun di kuartal I-2017. Peningkatan total liabilitas terbesar terjadi di liabilitas jangka pendek yang naik dari Rp 1,03 triliun menjadi Rp 1,07 triliun. Sementara total liabilitas jangka panjang masih tetap sebesar Rp 305,01 miliar.

Total aset perseroan juga turun 20,84% dari Rp 1,98 triliun menjadi Rp 1,57 triliun. Di mana terdiri dari total aset lancar sebesar Rp 335,6 miliar dan total aset tidak lancar sebesar Rp 1,23 triliun.

Tidak hanya itu, tanah dan bangunan perseroan sebesar Rp 864,39 miliar digunakan sebagai jaminan atas pinujaman bank berjangka pendek dan panjang dari Standard Chartered Bank Singapore, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Permata Tbk dan PT BNI Tbk.

Selain itu berdasarkan akta fidusia, mesin dan peralatan sebesar Rp 580,6 miliar digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank jangka pendek dan panjang dari deretan bank yang sama. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau induk usaha 7-Eleven yakni PT Modern Internasional Tbk (MDRN) memberikan informasi lanjutan terkait penutupan gerai akhir Juni lalu.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Nurhaida mengatakan hal tersebut harus dilakukan oleh perusahaan karena telah terdaftar sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia (BI). "Hal ini sesuai dengan ketentuan, perusahaan harus menginformasikan terkait keputusan bisnisnya," kata Nurhaida di Gedung BI, Jakarta, Senin (3/7/2017). Dia menyebut, sesuai aturan OJK, perusahaan harus menyampaikan keterbukaan informasi setelah 2 hari kerja paska keputusan yang diambil perusahaan.

"Tapi karena kita kemarin libur 10 hari kalender jadi belum ada pemberitahuannya di OJK," ujar dia. Dia mengatakan, perusahaan harus segera mengeluarkan keterbukaan informasi karena sudah menjadi informasi publik. Nurhaida menambahkan, jika lewat 2 hari kerja sejak penutupan gerai, maka OJK akan mengirim surat kepada perusahaan untuk mengumumkan keterbukaan.

Sebelumnya pada 23 Juni lalu, MDRN sudah mengumumkan terkait penutupan gerai pada 30 Juni 2017. Penutupan dilakukan karena keterbatasan sumber daya perseroan untuk menunjang biaya operasional 7-Eleven. Saham PT Modern Internasional Tbk (MDRN) kini mendekam di harga terendah Rp 50 alias gocap. Emiten ini sendiri merupakan induk usaha dari PT Modern Sevel Indonesia sebagai pemegang master franchise 7-Eleven (Sevel) di Indonesia.

Kejatuhan saham MDRN paling dalam terjadi pada Senin 5 Juni 2017 sebesar 12,07% ke level Rp 51. Setelah itu, saham MDRN bergerak dalam rentang Rp 51-53 per saham. Pada 15 Juni 2017 saham MDRN sudah menyentuh level Rp 50, namun keesokan harinya kembali menguat 1 poin ke level Rp 51 per saham. Akhirnya pada 19 Juni 2017 saham MDRN kembali berpredikan gocap dan tidak bergerak hingga hari ini.

Menurut Analis Mina Padi Investama Christian Saortua sulit bagi saham MDRN untuk bangkit kembali. Sebab keputusan perseroan yang menyerah mengembangkan Sevel di Indonesia menimbulkan sentimen negatif besar bagi pelaku pasar. "Saat ini isu Sevel masih telalu mendominasi. Selama belum ada langkah kongkrit dari perseroan sepertinya sahamnya belum akan ke mana-mana," tuturnya kepada detikFinance, Senin (3/7/2017).

Menurutnya, jika ingin sahamnya kembali bangkit, perseroan harus menunjukan langkah kongkrit untuk menyelamatkan kinerja bisnisnya. Sementara hingga saat ini detikFinancebelum mendapatkan keterangan dari pihak MDRN terkait keberlangsungan bisnisnya. "Apalagi perseroan juga harus menanggung beban utang yang tinggi," tuturnya.

Sekedar informasi, sebenarnya saham MDRN pernah berjaya. Jika melihat sejarahnya, perseroan melakukan pencatatan saham perdana di Bursa Efek Indonesia pada 1991. MDRN melepas 4,5 juta lembar saham dengan harga penawaran Rp 6.800. Emiten yang kala itu bergerak dalam lini bisnis fotografi, alat percetakan dan perdagangan pada umumnya itu sahamnya cukup diminati. Bahkan pada November 1995 saham MDRN sempat menyentuh level Rp 13.700 per saham.

Namun perseroan juga beberapa kali melakukan aksi korporasi seperti penerbitan rights issue dan pemecahan nilai saham (stock split). Setidaknya MDRN telah melakukan 2 kali stock split yakni pada 22 September 1997 dan 3 Juli 2012 dengan rasio 1:5. Kalau itu saham MDRN langsung berubah dari Rp 3.100an menjadi Rp 700an per saham.

Sejak saat itu saham MDRN cenderung bergerak sideway di kisaran Rp 600-800 per saham. Namun pada Agustus 2015 saham MDRN jatuh ke level Rp 180 dan terus bergerak di kisaran Rp 100an, seiring dengan melesunya bisnis andalan perseroan yakni Sevel.

Ambruknya saham MDRN belakangan ini juga diawali dengan diumumkannya pembatalan akuisisi master franchise Sevel di Indonesia dari anak usahanya PT Modern Sevel Indonesia (MSI) oleh PT Charoen Pokphand Restu Indonesia (CPRI). Padahal PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) selaku induk usaha dari CPRI sudah menyiapkan Rp 1 triliun untuk mengakuisisi seluruh gerai Sevel beserta asetnya.

Lantaran batalnya akuisisi tersebut, kini MDRN mengumumkan akan menutup seluruh gerai Sevel. Terhitung per tanggal 30 Juni 2017 seluruh gerai Sevel di bawah manajemen MSI akan berhenti beroperasi. Saham PT Modern Internasional Tbk (MDRN) sebagai induk usaha dari PT Modern Sevel Indonesia (MSI) kini masuk dalam daftar saham paling murah yakni Rp 50 per lembar alias gocap. Biasanya saham-saham yang berada di level itu sulit bergerak dan akan tidur lama.

MDRN jatuh di level gocap sejak 19 Juni 2017 hingga pembukaan perdagangan hari ini. Hal itu seiring dengan pernyataan perseroan yang memutuskan untuk menutup seluruh gerai 7-Eleven (Sevel) sejak 30 Juni 2017 kemarin. Sebenarnya saham MDRN pernah berjaya. Jika melihat sejarahnya, seperti dikutip dari data perdagangan BEI Senin (3/7/2017), perseroan melakukan pencatatan saham perdana di Bursa Efek Indonesia pada 1991. MDRN melepas 4,5 juta lembar saham dengan harga penawaran Rp 6.800.

Emiten yang kala itu bergerak dalam lini bisnis fotografi, alat percetakan dan perdagangan pada umumnya itu sahamnya cukup diminati. Bahkan pada November 1995 saham MDRN sempat menyentuh level Rp 13.700 per saham. Namun perseroan juga beberapa kali melakukan aksi korporasi seperti penerbitan rights issue dan pemecahan nilai saham (stock split). Setidaknya MDRN telah melakukan 2 kali stock split yakni pafa 22 September 1997 dan 3 Juli 2012 dengan rasio 1:5. Kalau itu saham MDRN langsung berubah dari Rp 3.100-an menjadi Rp 700-an per saham.

Sejak saat itu saham MDRN cenderung bergerak sideway di kisaran Rp 600-800 per saham. Namun pada Agustus 2015 saham MDRN jatuh ke level Rp 180 dan terus bergerak di kisaran Rp 100-an, seiring dengan melesunya bisnis andalan perseroan yakni Sevel.

Ambruknya saham MDRN belakangan ini juga diawali dengan diumumkannya pembatalan akuisisi master franchise Sevel di Indonesia dari anak usahanya PT Modern Sevel Indonesia (MSI) oleh PT Charoen Pokphand Restu Indonesia (CPRI). Padahal PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) selaku induk usaha dari CPRI sudah menyiapkan Rp 1 triliun untuk mengakuisisi seluruh gerai Sevel beserta asetnya. Lantaran batalnya akuisisi tersebut, kini MDRN mengumumkan akan menutup seluruh gerai Sevel. Terhitung per tanggal 30 Juni 2017 seluruh gerai Sevel di bawah manajemen MSI akan berhenti beroperasi.