Pengusaha Ogah Lakukan Swab Test Tanpa Mendapatkan Subsidi

 Pengusaha berharap pemerintah bisa memberikan subsidi penyelenggaraan swab test kepada pekerja pabrik di tengah maraknya kasus positif virus corona (Covid-19) di lingkungan industri.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan kebijakan subsidi diperlukan karena kasus covid di industri merupakan sebuah dilema. Sebab, apabila pabrik tidak berjalan, beban dunia usaha semakin berat.

Sementara pemerintah pun ingin dunia usaha mulai beraktivitas agar bisa berkontribusi dalam menggerakkan roda perekonomian. Namun, di sisi lain, pembukaan pabrik memunculkan kasus-kasus baru dan membutuhkan dana untuk penanganan, seperti disinfeksi dan swab test.

"Kami tentu bersyukur kalau pemerintah mau memberikan untuk swab test. Sampai saat ini belum ada, tapi kami berharap ke depan rasanya perlu," ujar Sarman kepada CNNIndonesia.com, Jumat (28/8).

Tak hanya subsidi swab test, Sarman menilai apabila nanti vaksin Covid-19 sudah ditemukan, pemerintah diharapkan juga memberikan prioritas distribusi vaksin ke pekerja pabrik. Sebab, mereka merupakan motor penggerak ekonomi Tanah Air.

"Tentu nanti akan ada prioritasnya siapa dulu, mungkin yang ada di zona merah dulu, lalu daerah yang paling berperan terhadap ekonomi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan sebagainya. Tapi perlu juga ke pekerja pabrik atau pelaku industri, ini patut dipertimbangkan jadi sasaran prioritas vaksin," tuturnya.

Lebih lanjut, Sarman mengatakan dunia usaha sejatinya terus menjalankan protokol kesehatan pencegahan dan penanganan Covid-19 yang ketat di lingkungan pabrik. Misalnya, melakukan penyemprotan disinfektan kepada pekerja sebelum masuk ke kawasan pabrik.

Kemudian, selalu mengingatkan pekerja untuk menjalankan 3M, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan secara berkala. Hanya saja, aktivitas pekerja mau tidak mau bukan hanya tanggung jawab perusahaan.

Sebab, begitu ke luar pabrik, masing-masing pekerja menjalani kehidupannya masing-masing di lingkungan yang berbeda-beda. Begitu juga dengan penerapan protokol kesehatannya.

"Dengan begitu, kami harap pekerja bisa lebih disiplin untuk juga menerapkan protokol kesehatan di luar pabrik. Pemerintah daerah juga perlu memperketatnya di ruang-ruang publik," katanya.

Sarman pun mengatakan dampak tingginya kasus positif virus corona tentu akan mempengaruhi produktivitas dan pendapatan perusahaan. Hanya saja, besarannya tergantung dengan seberapa banyak pekerja yang terpapar, lama penutupan pabrik, dan lainnya.