Pengusaha Tolak Denda Kartel Lebih Besar Dari Laba Membuat Kartel

 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tengah mengajukan revisi UU Nomor 5 tentang Persaingan Usaha. Salah satu yang diajukan yakni terkait perubahan skema denda dari sebelumnya maksimal Rp 25 miliar, menjadi berdasarkan omset usaha.

Ketua Tim Ahli Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sutrisno Iwantono, mengatakan penggunaan omzet sebagai dasar pengenaan denda bisa mematikan usaha palaku kartel.

Dalam pembahasan revisi UU tersebut, sebelumnya KPPU mengajukan denda untuk pelaku kartel sebesar 30% dari omzet, namun belakangan diubah menjadi 3-5% dari omzet usaha. Sementara dari aturan yang ada saat ini, KPPU bisa menjatuhkan denda maksimum sebesar Rp 25 miliar.

"Denda omzet jadi 3-5% dari 30% itu ada perbaikan. Tapi itu masih tidak mengakomodir, karena itu omzet enggak bisa jadi cerminan keuntungan. Omset gede belum tentu untungnya gede juga, marginnya tetap sedikit," kata Sutrisno dalam diskusi 'Benarkah Yamaha dan Honda Melakukan Kartel' di Hotel Ibis Harmoni, Jakarta, Rabu (1/3/2017).

Dia mencontohkan, usaha perdagangan beras dengan omzet sehari 1 ton, maka dalam setahun omzetnya sebesar 360 ton. Namun meski perputaran uangnya cukup besar dari penjualan beras, untung yang didapat pedagang beras tidaklah besar.

"Kalau denda 5% dari 360 ton itu saja sudah 18 ton. Padahal seharinya dia putar uang dari 1 ton saja. Denda segitu bisa bangkrut dia usahanya. Sama seperti handphone, harga satu handphone Rp 3 juta, tapi untungnya hanya Rp 25.000 per unit," jelas Sutrisno.

Ketimbang menggunakan skema omzet sebagai dasar denda, akan lebih baik jika KPPU dalam mendenda pelaku kartel dengan dasar jumlah keuntungan yang didapatkan dari perilaku kartel.

"Denda dihitung dari kelebihan profit karena dia melakukan kartel. Misal keuntungan normalnya Rp 10 juta, karena dia kartel untungnya Rp 15 juta. Nah kelebihan Rp 5 juta ini bisa dijadikan dasar denda. Agar kapok misalnya, jumlah denda ini bisa dikalikan 3, dikali 5, atau berapa sebagai efek jera. Di negara lain pun sama seperti ini," terangnya.

Selain itu, sambungnya, perlu ada perubahan struktur proses peradilan di tubuh KPPU. Selama ini, lembaga tersebut berfungsi sebagai pelapor, penyidik, penuntut, sampai pada hakim yang memutuskan.

"Jadi KPPU ini jadi pelapornya, jadi polisinya, jadi jaksanya, sekaligus jadi hakimnya. Ini akhirnya banyak putusan dari KPPU ini selalu menang. Seharusnya orang yang tugasnya cari kesalahan, jangan jadi yang memutuskan bersalah. Saya dukung KPPU diperkuat, tapi ini yang mesti dibahas di revisi UU Persaingan Usaha," ujar Sutrisno yang juga pernah menjabat sebagai Ketua KPPU ini. 

 Mahkamah Agung (MA) menolak peninjauan kembali (PK) yang diajukan Astra Honda Motor dan Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Alhasil, keduanya tetap dinyatakan terbukti melakukan kartel harga penjualan sepeda motor skuter sehingga memberatkan konsumen.

Kasus bermula saat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengendus adanya praktik kartel sepeda motor skuter matik 110-125 cc di Indonesia. Praktik kartel itu mengakibatkan harga jual ke konsumen melambung tinggi. Konsumen pun dirugikan.

KPPU kemudian menggelar serangkaian sidang untuk memeriksa dugaan praktik kartel tersebut. Akhirnya, pada 20 Februari 2017, KPPU memutuskan bahwa benar terjadi praktik kartel antara Honda dan Yamaha. Sebagai hukumannya, Yamaha dihukum denda Rp 25 miliar, sedangkan Honda dihukum Rp 22,5 miliar.

Sesuai dengan Pasal 47 ayat (2) huruf g UU No 5 Tahun 1999, pelaku kartel dapat dikenai sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda minimal Rp 1 miliar dan maksimal Rp 25 miliar. "Majelis Komisi memberikan penambahan denda kepada Terlapor I (Yamaha-red) sebesar 50 persen dari besaran proporsi denda karena Terlapor I dalam proses persidangan ini telah memberikan data yang dimanipulasi," demikian bunyi putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016.

KPPU meyakini Yamaha-Honda melakukan kartel harga dengan tiga bukti, yaitu pertemuan petinggi Yamaha-Honda di lapangan Golf serta dua e-mail dari petinggi Yamaha-Honda di Indonesia pada 28 April 2014 dan 10 Januari 2015. Meski antara Yamaha dan Honda tidak ada bukti tertulis soal kesepakatan harga, KPPU menilai hal itu bukan syarat mutlak adanya kartel.

"Concerted dipersyaratkan bahwa action ada tidak suatu perjanjian tertulis yang mensyaratkan pihak-pihak yang melakukan concerted action tidak perlu dibuktikan seperti itu. Dalam concerted action itu, yang penting terjadi komunikasi," ujar majelis KPPU.

Atas hal itu, Yamaha-Honda tidak terima dan mengajukan permohonan banding ke PN Jakut. Pada 5 Desember 2017, PN Jakut menolak upaya banding tersebut. PN Jakut memutuskan menguatkan keputusan KPPU

Yamaha-Honda tidak terima dan mengajukan kasasi. Pada 23 April 2019, MA menolak kasasi Honda-Yamaha, Perkara Nomor 217 K/Pdt.Sus-KPPU/2019 itu diadili oleh ketua majelis Yakup Ginting dengan anggota Ibrahim dan Zahrul Rabain.

Dua tahun berselang, keduanya memilih mengajukan PK. Tapi usaha itu tidak membuahkan hasil. "Amar putusan Tidak Dapat Diterima," demikian bunyi amar putusan PK yang dilansir websitenya, Kamis (29/4/2021).

Duduk sebagai ketua majelis Prof Takdir Rahmadi dengan anggota Dr Nurul Elmiyah dan Dr Rahma Yuliati. Duduk sebagai panitera pengganti Selviana Purba dan diputus pada 21 Februari 2021 lalu.

Rencana Kenaikan Pajak Tekan Harga Bitcoin

 Harga bitcoin dan mata uang kripto lainnya terpantau merosot pada perdagangan Jumat (23/4) ini. Jatuhnya harga mata uang kripto tersebut dipicu rencana kenaikan pajak di Amerika Serikat yang akan diterapkan Presiden AS Joe Biden.

Biden berencana menaikkan pajak keuntungan investasi (capital gain) menjadi 39,6 persen bagi orang kaya AS, atau mereka yang berpenghasilan lebih dari US$1 juta. Imbas rencana itu, pasar khawatir kenaikan pajak itu bakal mengekang pasar mata uang digital. Tercatat, harga bitcoin merosot 5 persen menjadi US$48.887. Ini merupakan level di bawah US$50 ribu untuk pertama kalinya sejak awal Maret lalu.

Sementara itu, pesaingnya Ethereum dan XRP atau Ripple turun sekitar 7 persen. Dalam sepekan, bitcoin tercatat mengalami kerugian sebesar 15 persen, meskipun masih naik 65 persen sejak awal tahun. Sedangkan, Ethereum turun lebih dari 10 persen dalam sepekan. "Bitcoin turun pada hari ini setelah Presiden Biden mengisyaratkan bahwa dia ingin menaikkan pajak capital gain di AS," kata , Analis Pasar Senior Asia Pasifik di OANDA Jeffrey Halley dikutip dari Reuters.

Media sosial pun ramai oleh keluhan investor yang kehilangan keuntungannya. Namun, beberapa pedagang kripto dan analis meyakini penurunan itu cenderung bersifat sementara. "Saya tidak berpikir rencana pajak Presiden Biden akan berdampak besar pada bitcoin," kata CEO di platform perdagangan kripto Crypto Hopper Ruud Feltkamp.

Senada, Direktur Eksekutif di Crypto Hedge Fund ARK36 Ulrik Lykke memperkirakan harga bitcoin masih dalam tren menguat alias bullish. Kecuali, kata dia, harganya turun di bawah US$40 ribu.

"Saat ini, kami tidak yakin bahwa tren akan berbalik menjadi pasar yang bearish (melemah), tetapi kami mengakui mungkin perlu beberapa saat sebelum permintaan mengambil alih pasokan lagi dalam jangka menengah hingga pendek," ujarnya.

Kondisi tersebut turut mempengaruhi saham Coinbase yang tercatat di Nasdaq. Saham Coinbase turun 4 persen menjadi US$282 yang merupakan level terendah sejak pencatatannya awal bulan ini. Hal senada juga disampaikan oleh CEO Indodax Oscar Darmawan. Ia mengatakan harga bitcoin dan kawan kawan masih memiliki banyak sentimen positif. Salah satunya permintaan yang kian masif. Dengan kondisi itu penurunan harga yang terjadi sekarang ini katanya bukan merupakan hal yang mengkhawatirkan. 

Ke depan, harga mereka ia ramal masih akan naik.

"(Tapi) saya tidak bisa memastikan kapan. Tidak ada juga yang bisa memastikan penurunannya lama atau sebentar," katanya.

Shopee Bantu UMKM Kota Solo Untuk Ekspor Produk Ke Luar Negeri

 Shopee bersama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo mengadakan kerja sama mendorong UMKM bersaing di pasar global. Pada Jumat (23/4), nota kesepahaman ditandatangani oleh Wali Kota Solo Gibran Rakabuming dengan Direktur Eksekutif Shopee Indonesia Handhika Jahja.

Handhika mengatakan, UMKM adalah bagian penting dari Shopee. Sehingga, membantu UMKM Solo yang dinilai berpotensi besar menjadi bagian dari komitmen perusahaan. "Misi kami selalu bergerak membantu UMKM untuk membangun bisnis yang lebih besar lagi di pasar nasional dan global. Di Solo ada 40 ribu UMKM yang sudah bergabung, 5 ribu di antaranya sudah ekspor. Ini merupakan potensi besar untuk berkembang," kata Handhika.

Menurutnya, kerja sama ini direncanakan akan berlangsung dalam jangka panjang. Handhika menyatakan pihaknya telah mempersiapkan beberapa program untuk UMKM, mencakup edukasi, bantuan finansial, hingga pemasaran. "Pertama edukasi, bagaimana mengelola toko lebih baik. Kedua, kita ada pendanaan juga, membantu berinvestasi dari segi mesin dan mental agar bisa lebih baik. Kemudian ada kampanye-kampanye tertentu, seperti 'Shopee Pilih Lokal' untuk membantu memasarkan," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Gibran meminta Shopee agar terlibat dalam pembinaan UMKM. Hal itu sekaligus menjadi usaha percepatan pemulihan ekonomi Solo yang terdampak pandemi. "Saya mohon UMKM Solo dibina, dan paling nggak UMKM Solo naik kelas. Saya yakin produk UMKM di Solo berkualitas dan diminati. Saya yakin sekali bisa go national dan international," katanya.

Lebih lanjut, Gibran juga menambahkan agar Shopee segera membuka kantor di Solo. Dia ingin 40 ribu UMKM yang telah bergabung dengan Shopee dapat terjaga dengan baik, serta terus bertambah. "Saya minta agar office di Solo dipercepat. Kalau komplain dan lain-lain agar bisa ditangani dengan baik. Saya harap 40 ribu UMKM ini di-maintain dengan baik. Kita enggak ingin 40 ribu itu ada yang tidak aktif," ujar Gibran.Shopee menjalin kemitraan dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo dalam upaya mengembangkan potensi dan mempersiapkan UMKM menembus pasar ekspor. Untuk itu, kerja sama mencakup tentang edukasi berkesinambungan, penyaluran pendanaan, pemasaran online, sistem pembayaran dan logistik, hingga penjualan ekspor.

Direktur Shopee Indonesia Handhika Jahja menyebut kerja sama ini sebagai wujud nyata kehadiran Shopee dalam pengembangan UMKM Indonesia. Terlebih, hingga saat ini 5 ribu dari sekitar 40 ribu UMKM Kota Surakarta yang terdaftar di Shopee memiliki toko ekspor aktif. "Dengan kerja sama ini kita targetkan akan ada tambahan 5 ribu UMKM Solo yang memiliki toko ekspor aktif hingga akhir tahun," kata Handhika.

Selain memperluas jangkauan lewat Shopee, para pelaku UMKM juga akan memperoleh edukasi dan pelatihan untuk memaksimalkan persiapan menuju pasar ekspor. Handhika memaparkan, pada Februari lalu pihaknya mencatatkan transaksi ekspor sebesar 1,5 juta produk dengan negara tujuan Malaysia, Singapura, dan Filipina; sementara transaksi harian dengan tujuan ekspor naik signifikan sampai 6 kali lipat pada periode Juni 2020-Januari 2021.

Sebagai bagian dari program UMKM Solo Go Ekspor, Shopee pun berencana membangun tempat pelatihan yang disebut Kampus Shopee. Hal ini sejalan dengan langkah Shopee menambah jangkauan ekspor sampai Amerika Selatan.

"Konsistensi Shopee untuk terus menambahkan destinasi ekspor baru diharapkan dapat membuka jalan yang lebih luas lagi untuk para pelaku usaha mikro. Dapat dipastikan, kami akan memberikan pendampingan dan dukungan berkelanjutan untuk para pelaku UMKM di Kota Solo. Adanya Kampus Shopee ini akan menjadikan Kota Solo sebagai cetak biru (blueprint) atau kota percontohan pendidikan Ekspor UMKM pertama," tutur Handhika.

ShopeeSelain memperluas jangkauan lewat Shopee, para pelaku UMKM juga akan memperoleh edukasi dan pelatihan untuk memaksimalkan persiapan menuju pasar ekspor. Wali Kota Gibran Rakabuming pun menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang diawali dengan rangkaian kegiatan UMKM Go Ekspor tersebut.

"Kami mengapresiasi langkah nyata yang dilakukan oleh Shopee dalam memberikan wadah bagi para pelaku UMKM di Indonesia untuk dapat terus berkembang, terutama dalam menyalurkan produk keluar negeri. Dengan semakin banyaknya akses dan edukasi yang diberikan bagi para UMKM untuk dapat berjualan online bahkan mengekspor produknya, dapat membuat mereka terus optimis dalam menggiatkan bisnis terutama di masa pandemi ini," ujar Gibran.

Diawali kegiatan UMKM Solo Go Ekspor pada 23-24 April, pelaku UMKM Solo dapat mengikuti talk show dengan beragam topik yang mengakomodir berbagai skala bisnis dengan kebutuhan berbeda. Di hari pertama, diangkat tema seputar kiat ekspansi bisnis dengan menghadirkan Shandy Aulia selaku pemilik Shandy Aulia Collections. Sedangkan di hari kedua, pelaku UMKM akan mengetahui lebih dalam tentang Program Ekspor Shopee dengan menghadirkan Natasha Wilona selaku pemilik Marshwillow yang telah melakukan ekspor.

Tak hanya dengan Pemkot Solo, Shopee juga menjalin kolaborasi dengan Sekolah Ekspor demi mewujudkan 500 ribu eksportir baru hingga 2030. Program yang didukung Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ini telah berjalan sejak awal Maret 2021.

Shopee Indonesia menandatangani kesepakatan bersama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta sebagai upaya kolaborasi strategis mempersiapkan gelaran UMKM Solo Go Ekspor. Kolaborasi ini menguatkan lima fokus guna mendukung pengembangan UMKM di Surakarta, yaitu edukasi yang berkesinambungan, penyaluran pendanaan, pemasaran online, sistem pembayaran dan logistik, serta ekspor.

Direktur Shopee Indonesia Handhika Jahja menyatakan, selain manfaat perluasan jangkauan yang diberikan Shopee, rangkaian program edukasi dan pelatihan ini juga bertujuan mengoptimalkan layanan, antara lain dengan melatih kebiasaan memastikan pesanan terpenuhi dengan cepat sambil tetap menjaga kualitas produk. "Ini merupakan wujud nyata komitmen Shopee dalam mendukung perkembangan UMKM Indonesia. Kami menghadirkan rangkaian program edukasi dan pendampingan yang dapat mengasah kompetensi dan pengetahuan dalam mewujudkan ekspor," kata Handhika.

Kerja sama dengan Pemkot Surakarta itu juga disebut sejalan dengan visi meningkatkan kualitas para pelaku UMKM Indonesia. Pada periode Juni 2020 sampai Januari 2021, Shopee mencatat peningkatan transaksi harian dalam program ekspor hingga 6 kali lipat. Kemudian, 1,5 juta produk pedagang lokal berhasil diekspor ke Malaysia, Singapura, dan Filipina pada Februari 2021.

Handhika menyatakan, Program Ekspor Shopee Kreasi Nusantara 'Dari Lokal untuk Global' ini juga akan terus dikembangkan dengan menambah jangkauan ekspor. Tidak hanya di kawasan Asia Tenggara seperti Thailand dan Vietnam yang telah berjalan sejak Maret lalu, Shopee kini membidik pasar Amerika Selatan, yaitu Brasil.

Langkah strategis Shopee selanjutnya adalah berkolaborasi dengan Sekolah Ekspor untuk mewujudkan keberadaan 500 ribu eksportir hingga 2030. Didukung Kementerian Perdagangan serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, program telah dimulai sejak awal Maret 2021. Hingga saat ini, tercatat dari sekitar 40 ribu UMKM yang terdaftar di Shopee berasal dari Kota Surakarta, 5 ribu di antaranya memiliki toko ekspor aktif. Handhika mengatakan, besarnya potensi dari pelaku UMKM itu menandai ruang tumbuh bagi mereka untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi sebagai faktor utama pengembangan bisnis menuju ekspor.

Kolaborasi antara Shopee dan Pemkot Surakarta ini diawali oleh rangkaian acara UMKM Solo Go Ekspor pada 23-24 April 2021. Beragam talk show untuk para pelaku UMKM dengan berbagai pilihan topik dihadirkan sesuai kebutuhan. Di hari pertama, talk show digelar mengangkat kiat ekspansi bisnis yang menghadirkan Shandy Aulia selaku pemilik dari Shandy Aulia Collections, serta dua pelaku usaha lokal, yaitu Adhitya Caesarico selaku pemilik Aerostreet, dan Reni Afriyanti selaku pemilik Koyuhijab.

Pada hari kedua, talk show berdiskusi mengenai serba-serbi Program Ekspor Shopee. Untuk memudahkan para pelaku UMKM untuk mendapat informasi relevan, dihadirkan tokoh yang sudah berpartisipasi menjadi eksportir di Shopee, yakni Natasha Wilona selaku pemilik dari Marshwillow.

Diharapkan, kolaborasi dengan Pemkot Surakarta dapat memberi dampak positif bagi keberlangsungan bisnis UMKM bersama Shopee, serta menjangkau pasar yang lebih luas. Handhika mengatakan, ke depannya pihaknya berencana untuk membangun tempat pelatihan UMKM.

"Selain dari pengadaan program Kampus Shopee yang telah secara rutin dilakukan di Kota Surakarta dengan ratusan penjual yang telah berpartisipasi, ke depannya kami akan membangun tempat pelatihan UMKM secara fisik. Kami berharap, kolaborasi Shopee bersama Pemerintah Kota Surakarta ini dapat mendukung keberlangsungan bisnis UMKM bersama Shopee dan menjangkau pasar yang lebih luas lagi," tuturnya. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming menyatakan apreasiasi atas kerja sama ini. Menurutnya, akses dan edukasi yang disediakan akan mendorong para pelaku UMKM untuk giat berbisnis sampai ekspor.

"Kami mengapresiasi langkah nyata yang dilakukan oleh Shopee dalam memberikan wadah bagi para pelaku UMKM di Indonesia untuk dapat terus berkembang, terutama dalam menyalurkan produk ke luar negeri. Dengan semakin banyaknya akses dan edukasi yang diberikan bagi para UMKM untuk dapat berjualan online, bahkan mengekspor produknya, dapat membuat mereka terus optimis dalam menggiatkan bisnis terutama di masa pandemi ini," kata Gibran.

Handhika sendiri memastikan pendampingan dan dukungan akan terus diberikan Shopee sampai pelaku UMKM di Kota Surakarta benar-benar siap menembus pasar global. "Konsistensi Shopee untuk terus menambahkan destinasi ekspor baru diharapkan dapat membuka jalan yang lebih luas lagi untuk para pelaku usaha mikro. Dapat dipastikan, kami akan memberikan pendampingan dan dukungan berkelanjutan untuk para pelaku UMKM di Kota Surakarta agar mereka dapat siap menembus pasar global,"

"Dengan kerjasama ini, kami menargetkan total 10 ribu eksportir baru dari para pelaku UMKM Kota Surakarta pada akhir tahun ini, sekaligus menjadikan Kota Surakarta sebagai cetak biru (blueprint) atau kota percontohan pendidikan Ekspor UMKM pertama." ungkap Handhika.

Uang THR Senilai Rp. 150 Triliun Akan Dibelanjakan Masyarakat Untuk Lebaran

  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini aliran dana tunjangan hari raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), seperti PNS, TNI, dan Polri hingga pekerja swasta akan menyumbang dana beredar di masyarakat sampai Rp150 triliun. Jumlahnya setara 1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

"Itu jumlahnya mendekati Rp150 triliun atau 1 persen daripada dana yang akan beredar di publik," ujar Airlangga saat konferensi pers virtual, Jumat (23/4).

Tak cuma mengandalkan THR, Airlangga memastikan roda ekonomi akan bergerak lebih kencang jelang lebaran karena pemerintah turut memberikan stimulus tambahan berbentuk subsidi ongkos kirim (ongkir) mencapai Rp500 miliar untuk hari belanja online nasional (harbolnas).

Selain itu, hasil pantauannya menyatakan sejumlah industri sudah menambah skala produksi mereka, di mana pertumbuhannya mencapai 32,48 persen dari kondisi awal tahun.

"Ini tentunya sejalan dengan indeks keyakinan konsumen dan industri di mana dana yang masuk ke industri meningkat," jelasnya.

Sebelumnya, sambung Airlangga, pemerintah juga sudah memberi relaksasi pada pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk pembelian kendaraan bermotor di atas 1.500 cc dan 2.500 cc. Selain itu, untuk mendorong konsumsi, pemerintah juga membebaskan pembayaran uang muka (down payment/DP) rumah.

Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan THR PNS pada tahun ini akan dibayar pada H-10 sampai dengan H-5 Lebaran.

"Hari ini seperti biasa kami sampaikan (THR) akan dibayarkan pada H-10 nanti sampe H-5, karena biasanya bertahap," kata Ani, sapaan akrabnya.

Ia menuturkan untuk membayarkan THR, pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp30,6 triliun. Dari jumlah itu, Rp14,8 triliun di antaranya akan digunakan untuk membayar THR PNS di daerah.

Pengusaha Ritel hingga Hotel Akan Dapat Tambahan Modal Kerja

  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan para pengusaha sektor industri yang terdampak pandemi virus corona, khususnya ritel, hotel, restoran, dan kafe akan mendapatkan fasilitas tambahan modal kerja dan restrukturisasi kredit sampai tiga tahun ke depan.

Airlangga mengatakan kebijakan ini sudah final dikaji oleh pemerintah dan sudah dituangkan dalam peraturan menteri keuangan (PMK). Namun, belum disebutkan secara rinci nomor PMK.

"Di mana ini bisa mendapatkan tambahan fasilitas modal kerja dan tambahan ini bisa melakukan restrukturisasi untuk periode tiga tahun," ujar Airlangga saat konferensi pers virtual, Jumat (23/4).

Selanjutnya, sambung Airlangga, para pengusaha tinggal berkomunikasi dengan perbankan yang selama ini memberi kredit kepada mereka. Ia mengklaim pemerintah juga sudah berkomunikasi dengan Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) dan Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) untuk segera memberikan fasilitas ini.

"Dengan demikian bisa berbicara dengan perbankan masing-masing dan Himbara maupun Perbanas sudah dikomunikasikan sehingga tentu nanti kita akan monitor satu per satu atau case by case daripada pengusaha yang mengajukan restrukturisasi tersebut," jelasnya.

Kendati begitu, belum ada estimasi darinya berapa nilai tambahan modal kerja yang sekiranya bisa diakses oleh masing-masing perusahaan dan secara total. Namun, kebijakan ini diharapkan bisa membantu sektor industri tersebut yang paling terkena dampak pandemi.

Tak cuma memberi tambahan modal kerja, Airlangga mengklaim pemerintah juga menyiapkan paket wisata dan voucher paket wisata. Pemerintah juga terus mempercepat vaksinasi bagi pekerja di bidang pariwisata, termasuk hotel dan restoran.

Konsumsi Kelas Menengah Atas Belum Pulih 100 Persen Seperti Kelas Menengah Bawah

 Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Raden Pardede menyebut konsumsi masyarakat berpendapatan tinggi belum sepenuhnya pulih. Hal ini dikarenakan mereka masih belum percaya untuk mengeluarkan dana besar di masa pandemi covid-19.

Menurutnya, pemerintah masih harus mendorong kepercayaan masyarakat kelas menengah atas agar mereka mau berbelanja seperti sebelum pandemi covid-19. Salah satu caranya dengan mengurangi penularan covid-19. Sementara, belanja masyarakat kelas menengah bawah diklaim sudah pulih. Bahkan, rata-rata frekuensi belanja nasional sudah di atas rata-rata sebelum pandemi covid-19.

"Nilai belanja masyarakat menengah ke bawah sudah kembali esensial. Untuk non esensial, untuk leisure itu kan masyarakat berpendapatan tinggi itu belum pulih betul. Harus dipulihkan dengan optimisme," ungkap Raden dalam Webinar: Dialog Produktif Rabu Utama Proyeksi Pemulihan Ekonomi Nasional, Rabu (21/4).

Sementara, Raden menyatakan mobilitas masyarakat juga berpengaruh terhadap tingkat belanja nasional. Semakin banyak yang berdiam diri di rumah, maka makin landai konsumsi. "Tingkat mobilitas sangat berpengaruh terhadap belanja, jadi kalau di rumah terus tidak ada yang belanja, itu contoh. Tingkat mobilitas dengan tingkat belanja itu positif," terang Raden.

Karenanya, ia berharap tingkat belanja masyarakat akan naik jelang Lebaran tahun ini. Pasalnya, pemerintah sudah mewajibkan seluruh pengusaha swasta untuk membayar tunjangan hari raya (THR) untuk karyawan h-7 Lebaran.

"THR cair itu akan memberikan imun booster spending saat Lebaran," imbuh Raden.

Berdasarkan hitung-hitungan pemerintah, pembayaran THR kepada pekerja akan mendorong perputaran uang sekitar Rp200 triliun. Masyarakat akan meningkatkan belanjanya jelang Lebaran nanti. "Ini kami harapkan dorong lumayan nilainya hampir Rp200 triliun. THR wajib dibayarkan ke karyawan, termasuk ASN, pegawai negeri, polisi, dan TNI," jelas Raden.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengestimasikan perputaran dana di pasar hingga Rp215 triliun dari pembayaran THR perusahaan kepada karyawan tahun ini. Untuk itu, ia menegaskan semua perusahaan harus membayar THR kepada karyawan.

"Sudah waktunya swasta memberikan THR karena berbagai kegiatan (stimulus) telah diberikan," ucap Airlangga.

Salah satu stimulus yang dimaksud adalah menggratiskan pajak mobil baru lewat penerbitan aturan diskon Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mobil. Diskon pajak akan diberikan hingga akhir 2021 mendatang. Dari stimulus itu, Airlangga menyebut ada kenaikan penjualan kendaraan mencapai 143 persen pada Maret 2021.

Lalu, pemerintah juga memberikan insentif berupa penjaminan kredit untuk sektor hotel dan restoran. Selain itu, pengusaha kafe diizinkan untuk mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR). "Khusus kafe dan restoran bisa menggunakan skema KUR di mana untuk KUR diperpanjang (subsidi bunga) 3 persen sampai 2021," pungkas Airlangga.

Ekonomi Syariah Belum Mampu Layani Rakyat Indonesia

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Rosmaya Hadi mengatakan industri ekonomi syariah Indonesia belum mampu memenuhi permintaan domestik. Dengan demikian, beberapa produk harus dipenuhi dari luar negeri alias impor. "Ini sebuah tantangan. Hal tersebut bisa jadi ancaman karena ini dapat berimplikasi terhadap peningkatan defisit perdagangan," ungkap Rosmaya dalam Seminar Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Rabu (21/4).

Jika dibiarkan, maka ini juga akan mengancam kemandirian dan ketahanan perekonomian nasional. Pasalnya, Indonesia akan terus bergantung dengan impor untuk memenuhi permintaan domestik. Makanya akselerasi pengembangan ekonomi syariah sangat penting untuk mengoptimalkan laju ekonomi nasional," jelas Rosmaya.

Selain itu, ia menyatakan pemanfaatan teknologi pada proses bisnis di sektor ekonomi syariah juga perlu mendapatkan perhatian. Pasalnya, penggunaan teknologi bisa mendorong efisiensi dalam proses produksi industri halal.

"Teknologi juga membuka akses pasar pendanaan besar bagi ekonomi syariah dan menggiatkan edukasi ekonomi syariah," jelas Rosmaya. Di sisi lain, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan aset keuangan syariah global terus naik dari tahun ke tahun. Berdasarkan laporan dari Refinitiv dan ICB, aset keuangan syariah global diperkirakan naik dari US$2,88 triliun pada 2019 menjadi RpUS$3,69 triliun pada 2024.

"Awal tahun ini, Bank of England luncurkan instrumen likuiditas khusus berbasis syariah jadi perbankan dan institusi keuangan syariah di Inggris bisa mendapatkan akses sesuai prinsip syariah dari bank sentral," ucap Destry. Sementara, ia mengklaim pasar keuangan syariah di Indonesia juga terus berkembang. Hal itu bukan hanya dari perbankan, tap juga pasar modal dan fintech syariah.

"Hal ini tak lepas dari tantangan yang dihadapi saat ini, mayoritas penduduk belum mendapatkan akses jasa perbankan secara optimal," terang Destry.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan total pengeluaran konsumen Muslim untuk makanan, minuman, farmasi, dan pariwisata halal pada 2019 sebesar US$2,02 triliun. Hal ini berdasarkan riset The State of Global Islamic Economy Report 2020-2021.

"Indonesia merupakan pasar produk halal terbesar di dunia. Sektor makanan, wisata , farmasi, dan kosmetik jadi salah satu tempat destinasi konsumen terbesar di dunia," ujar Sri Mulyani. Lalu, untuk sektor jasa keuangan syariah juga memiliki kinerja positif pada kuartal I 2020 lalu. Sektor tersebut mampu tumbuh meski pangsa keuangan syariah masih di bawah 10 persen.

"Ini belum termasuk kapitalisasi saham syariah yang total asetnya mencapai Rp1.802,8 triliun," imbuhnya. Ia menambahkan bahwa industri keuangan syariah harus menekankan pada elemen kejujuran dan tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini demi mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

"Jangan sampai justru saat katakan industri keuangan syariah masyarakat merasa tidak terlindungi atau bahkan jadi objek yang menghilangkan kesempatan dan manfaat ekonomi bagi mereka," pungkas Sri Mulyani.

AEON Mall Sentul City Laku Dijual Sebesar Rp. 1,9 Triliun

 PT Sentul City Tbk (Persero) resmi menjual AEON Mall Sentul City kepada investor asal jepang, yaitu AEON Jepang yang diwakili oleh PT AEON Mall Indonesia. Transaksi dilakukan pada 15 April 2021.

"Perseroan telah menjual tanah dan bangunan AEON Mall Sentul City kepada PT AEON Mall Indonesia, seharga Rp 1,9 triliun, tulis Presiden Direktur Sentul City, Tjetje Muljanto dalam keterbukaan informasi, Senin (19/4/2021).

Proses akuisisi atau penjualan AEON Mall Sentul City senilai Rp 1,9 triliun tersebut di tandatangani Presiden Direktur PT Sentul City (BKSL) Tjetje Muljanto, Direktur PT Sentul City Iwan Budiharsana, dan Direktur Utama PT AEON Mall Indonesia Daisuke Isobe di Marketing Gallery Sentul City, Jalan MH Thamrin, Kav 8, Sentul City, Babakan Madang, Kabupaten Bogor.

"Kami bersyukur akhirnya proses akuisisi bisa berjalan dengan lancar," kata Presiden Komisaris PT Sentul City Tbk, Basaria Panjaitan. Menurut Basaria, proses penjualan tanah dan bangunan ini terjadi karena AEON Jepang sebagai investor melalui PT AEON Mall Indonesia melihat prospek bisnis yang sangat baik di kawasan hunian Sentul City.

Bagi perseroan sendiri, dikatakannya, dana dari hasil penjualan ini akan dimanfaatkan untuk melunasi pinjaman ke PT Bank BNI Tbk (BBNI) sebesar Rp 900 Miliar. Kata Basaria, dana dari hasil penjualan juga mengurangi secara signifikan liabilitas perseroan. Selain itu penjualan mall ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja keuangan Perseroan pada kuartal II-2021.

"Dan tentunya sangat membantu cash flow kami," jelasnya.

Penjualan AEON Mall Sentul City bukan kejadian pertama. Sebelumnya beberapa perusahaan besar juga menjual pusat perbelanjaan yang dimilikinya. Pertama aksi PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) yang membeli dua mal miliki Duniatex Group, yaitu Hartono Mall Yogyakarta dan Hartono Solo Baru.

Berdasarkan keterbukaan informasi BEI, transaksi pembelian dilakukan pada 25 November 2020. Nilai transaksi mencapai Rp 1,35 triliun di mana nilai transaksi termasuk pajak-pajak dan biaya-biaya terkait transaksi lainnya.

Kedua, aksi PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) melalui anak usahanya yakni PT Mandiri CIpta Gemilang (MCG) menjual Mal Puri seharga Rp 3,5 triliun kepada perusahaan afiliasinya, yaitu PT Puri Bintang Terang (PBT). Dana kas yang didapatkan Lippo Karawaci dari transaksi ini akan memberikan Perseroan fleksibilitas keuangan tambahan dalam mencapai proyeksi pertumbuhannya.

Penjualan Lippo Mall Puri adalah suatu inisiatif kunci dari Tim Manajemen baru yang akan menghasilkan pendapatan sebesar Rp 3,5 triliun dari penjualan tersebut dan membantu kontribusi pendanaan bagi penyelesaian proyek-proyek berjalan serta peluncuran pengembangan rumah tapak terjangkau di masa mendatang.

Plutokrasi Batas Kekuasaan dan Pengusaha Semakin Kabur Di Indonesia

 Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri menyebut tidak ada lagi batas antara kekuasaan dan pengusaha di Indonesia saat ini.Hal ini tercermin dari banyaknya pejabat publik yang rangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan BUMN dan swasta.

Contoh lain, kata Faisal, banyak pejabat pemerintahan yang merupakan pemilik perusahaan."Ini parah sekali, sekarang tidak ada batas antara kekuasaan dan pengusaha, itu semakin blur (buram)," ujarnya di diskusi virtual Transparency International Indonesia, Kamis (15/4).

"Di beberapa tempat, regulator itu merangkap sebagai pengusaha, kita tidak punya undang-undang anti conflict of interest," lanjut Faisal. Menurut dia, hal ini membahayakan karena bisa membuat kebijakan yang dihasilkan menjadi tidak netral. Misalnya, kebijakan sengaja dikeluarkan untuk mempermudah bisnis perusahaan.

Salah satunya contoh konkretnya, kata Faisal, ada di sektor kelistrikan dan batu bara. Menurut catatannya, saat ini indeks cadangan batu bara Indonesia ada di angka 3,7 persen dengan tingkat produksi mencapai 7,5 persen pada 2019.

Hasil produksi tersebut kemudian mayoritas diekspor ke luar negeri dengan indeks ekspornya berada di kisaran 26 persen pada periode yang sama. Sementara, impornya nihil. Hal ini berbeda dengan China misalnya, yang memiliki indeks cadangan batu bara sebesar 13,2 persen dengan produksi 47,3 persen.

Kendati produksinya tinggi, namun negeri tirai bambu memaksimalkan cadangan yang dimiliki dan hasil produksi untuk kepentingan dalam negeri sendiri dan tidak semata-mata diekspor ke luar untuk mencari untung.

Hal ini bisa terlihat dari indeks ekspornya yang cuma 1 persen, sedangkan impornya 18,1 persen. "Artinya, kita tuh over (berlebihan) eksploitasi jadi cepat habis cadangannya, malah diekspor semua. Ini menjadi ancaman bagi Indonesia. Ini juga ada peran dari kebijakan yang memperbolehkannya," tuturnya.

Di sisi lain, merujuk pada data TI Indonesia, tercatat ada 40 dari 90 perusahan yang berbisnis PLTU yang memiliki direksi dan komisaris yang memiliki kepentingan politik. Lalu, 40 perusahaan atau 44 persen di antaranya tidak transparan mempublikasikan informasi mengenai perusahaan dan bisnisnya ke publik.

Faisal menduga salah satunya dilakukan oleh anak usaha PLN selaku perusahaan raksasa di bidang ketenagalistrikan di dalam negeri. Ia mengaku kecewa bila perusahaan pelat merah itu tidak transparan ke publik.

"Saya kecewa dengan PLN. Tadinya saya respect karena keterbukaannya dulu, tapi semua ini hilang, ini menunjukkan betapa kekuasaan itu sangat merepotkan. PLN kok kelihatannya tidak mau dibantu ya, terus terang sekarang saya jadi malas kalau kasih masukan, mau dibantu kok susah, tidak terbuka," ungkapnya.

Sementara, Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Maryati Abdullah mengatakan minimnya batas antara kekuasaan dan pengusaha saat ini rentan menimbulkan tindak korupsi. Sebab, petinggi perusahaan yang merupakan pejabat publik bisa dengan mudah mengutak-atik kebijakan dan langkah strategis di kedua belah pihak.

"Ini bisa mengindikasikan kerentanan korupsi, contohnya kasus antara Ibu Eni dan Pak Idrus Marham kemarin, jadi kalau sedikit-sedikit perusahaan dimainkan, dari hulu ke hilirnya itu bisa sangat mudah dikontrol," jelas Maryati pada kesempatan yang sama.

Masalahnya, kondisi seperti ini bukan cuma bisa berimplikasi pada tersendatnya ketransparanan. Tapi juga bisa mempengaruhi dinamika pasar, bahkan ekonomi negeri. Atas kondisi ini, Maryati memberi masukan agar pemerintah segera memberi batas dengan mengeluarkan aturan tentang batasan keterlibatan pejabat publik di perusahaan BUMN maupun swasta.

"Karena korupsi ini memang paling besar di korupsi politik-ekonomi dan sektor energi serta sumber daya alam menduduki peringkat pertama. Ini bisa menjadi tantangan ke depan untuk mengentaskan kemiskinan, ketimpangan, dan lainnya, termasuk untuk masuk ke industri 4.0 karena banyak conflict of interest," pungkasnya.

Daya Beli Buruh Turun Saat Pandemi Maret 2021

 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat daya beli buruh bangunan dan buruh potong rambut wanita pada Maret 2021 turun. Ini tampak dari upah riil buruh yang menggambarkan daya beli dari pendapatan/upah yang diterima buruh/pekerja.

Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan upah riil merupakan perbandingan upah nominal terhadap indeks harga konsumen perkotaan. Data BPS menyebutkan upah riil buruh bangunan (tukang bukan mandor) sebesar Rp85.699 per hari, atau turun 0,06 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang Rp85.750.

Namun, rata-rata nominal upah buruh bangunan mengalami kenaikan sebesar 0,02 persen dari Rp90.953 menjadi Rp90.971. Upah nominal sendiri merupakan rata-rata upah harian yang diterima buruh sebagai balas jasa pekerjaan yang telah dilakukan

"Terjadi inflasi sebesar 0,08 persen pada Maret 2021, maka secara riil upah buruh bangunan ini turun 0,06 persen," ujarnya saat rilis data neraca perdagangan periode Maret 2021, Kamis (15/3).

Sementara itu, upah riil buruh potong rambut wanita turun sebesar 0,05 persen dari Rp27.255 menjadi Rp27.242. Meskipun, rata-rata nominal upah mereka naik 0,03 persen, dari Rp28.909 menjadi Rp28.917.

Kondisi berbeda terlihat bagi buruh tani dan asisten rumah tangga. Daya beli keduanya tampak menguat pada Maret 2021.

Tercatat, upah riil buruh tani naik sebesar 0,06 persen dari Rp52.430 menjadi Rp52.461. Sejalan dengan itu, rata-rata upah nominal buruh tani naik sebesar 0,17 persen dari Rp56.373 menjadi Rp56.470,00.

"Karena, Maret ini terjadi kenaikan indeks konsumsi rumah tangga di pedesaan sebesar 0,11 persen, maka upah riil buruh tani pada Maret ini juga meningkat meski tipis sekali yakni 0,06 persen," papar Suhariyanto.

Serupa, upah riil asisten rumah tangga naik 0,20 persen dari Rp397.674 menjadi Rp398.469. Sementara itu, rata-rata nominal upah asisten rumah tangga meningkat 0,28 persen dari Rp421.798 menjadi Rp422.979.

Pegawai KFC Indonesia Minta THR ... Yang Diberikan Malah Wajib Test SWAB PCR Mandiri

 Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) PT Fast Food Indonesia Tbk, pemegang waralaba KFC di Indonesia, menduga perusahaan melakukan aksi 'balasan' terhadap buruh yang melakukan aksi demonstrasi pada Senin (12/4) lalu. Koordinator SPBI Antony Matondang mengatakan pihak manajemen melayangkan surat yang mewajibkan buruh untuk melakukan tes PCR sebelum kembali masuk kerja, paling lambat Kamis (15/4).

Ia menganggap kebijakan itu sebagai balasan karena sebelumnya juga terjadi perkumpulan ratusan anggota Serikat Pekerja Fast Food Indonesia (SPFFI) pada Maret lalu. Namun mereka, lanjut Antony, tidak diwajibkan melaksanakan tes swab PCR.

"Ini perbandingan yang kami katakan tindakan balasan dari perusahaan," ujarnya . Ia juga mengatakan manajemen tidak memperbolehkan tes swab antigen yang lebih murah meski buruh tidak mengalami gejala covid-19. Kebijakan ini, kata dia, memberatkan kantong buruh yang sejak tahun lalu menerima pemangkasan gaji pokok sebesar 30 persen. Ia mengatakan gaji penuh baru akan dibayarkan mulai April 2021 setelah dilakukan aksi demonstrasi itu.

"Kalau preventif harusnya antigen dulu, lihat reaktif tidaknya, kalau reaktif baru abis itu naik ke tes PCR. Kalau tidak ada gejala tapi dipaksakan kan ada indikasi (balasan) ke situ," jelasnya. Ia menilai seharusnya kesehatan menjadi tanggung jawab perusahaan, termasuk tes kesehatan karyawan. Sayangnya, biaya dibebankan ke dompet masing-masing buruh.

"Apabila sampai dengan 15 April 2021pekerja bersangkutan tidak dapat menunjukkan hasil swab PCR negatif (asli), maka perusahaan akan memberlakukan ketentuan sebagaimana yang berlaku dan diatur dalam perjanjian kerja bersama," seperti dikutip dari memo yang diterima redaksi.

Di sisi lain, ia mengatakan bahwa perusahaan telah mengabulkan tuntutan jam kerja penuh dan gaji normal terhitung sejak bulan ini. Di luar itu, ia menyebut tuntutan yang belum jelas kepastiannya adalah soal THR pekerja. Tuntutannya, THR dibayarkan penuh tahun ini, tidak dicicil seperti tahun lalu.

Telah menghubungi Direktur PT Fast Food Indonesia Tbk Justinus Dalimin Juwono untuk mengonfirmasi hal tersebut. Namun, hingga berita disiarkan, yang bersangkutan belum merespons. Kelompok buruh yang tergabung dalam Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) PT Fast Food Indonesia Tbk, pemegang waralaba KFC di Indonesia, menuntut kejelasan pembayaran tunjangan hari raya (THR) tahun ini.

Koordinator SPBI Antony Matondang mengatakan meski telah dilakukan aksi demonstrasi di kantor pusat KFC di MT Haryono, Jakarta, pada Senin (12/4) lalu, manajemen belum memberikan kepastian pembayaran hak mereka itu.

"Pembayaran THR yang belum jelas, belum ada kepastian. Kenaikan upah staf yang dua tahun juga belum ada kepastian, tunjangan-tunjangan juga belum," bebernya . Dia menyebut, tahun lalu, manajemen dan buruh menyetujui agar THR dicicil dengan ketentuan tidak dilakukan PHK di tengah pandemi. Namun, PHK masih dilakukan pada sebagian karyawan.

"Ternyata realita di lapangan banyak terjadi PHK juga, kawan-kawan yang habis masa kontraknya diputus, otomatis itu PHK karena putusnya kontrak," katanya. Selepas aksi dilakukan, Antony menyebut pihaknya menerima dua surat dari manajemen KFC. Pertama, surat berisi penjelasan terkait tuntutan jam kerja penuh akan dikabulkan mulai bulan ini. Kemudian, pemotongan gaji yang semula sebesar 30 persen akan dibayar penuh kepada karyawan.

Meski menyambut baik kebijakan itu, ia menyayangkan surat kedua yang mewajibkan buruh peserta aksi untuk melakukan tes PCR sebelum masuk kerja, paling lambat pada Kamis (15/4). Keputusan itu, menurut dia, adalah balasan dari manajemen terhadap sekitar 50-an buruh yang melakukan demonstrasi. Pasalnya, pada Maret lalu, manajemen tidak mewajibkan PCR pada perkumpulan ratusan serikat buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Fast Food Indonesia (SPFFI).

"Ini perbandingan yang kami katakan tindakan balasan dari perusahaan," ujarnya.

Ia menyampaikan keberatan karena perusahaan tidak mengizinkan tes swab antigen yang lebih murah. Seharusnya, ia menilai, buruh yang tidak menunjukkan gejala dapat melakukan tes antigen, bila reaktif baru dilakukan tes PCR. "Kalau tidak ada gejala tapi dipaksakan kan ada indikasi ke situ (balasan)," katanya.

Redaksi telah menghubungi Direktur PT Fast Food Indonesia Tbk Justinus Dalimin Juwono untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Namun, hingga berita diturunkan, yang bersangkutan belum merespons.

Pengusaha Wajib Bayar THR Tahun 2021 Karena Sudah Mendapatkan Triliunan Insentif

 Pemerintah melalui Kantor Menko Perekonomian mewajibkan semua perusahaan swasta membayarkan tunjangan hari raya (THR) buruh mereka secara penuh pada lebaran tahun ini. Hal ini lantaran pemerintah telah menggelontorkan banyak stimulus untuk sektor swasta selama masa pandemi covid-19.

"Pemerintah mewajibkan teman-teman dari perusahaan dunia swasta bayar penuh untuk karyawannya pada Ramadan tahun ini," ungkap Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam Rapat Koordinasi Teknis Perhubungan Darat Tahun 2021, Kamis (8/4).

Susiwijono menyatakan salah satu stimulus yang dikeluarkan pemerintah untuk swasta adalah menggratiskan pajak mobil baru lewat penerbitan aturan diskon Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mobil.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20/PMK.010/2021 tentang PPnBM atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Anggaran 2021.

Pemerintah akan membebaskan pembayaran PPnBM 100 persen pada Maret sampai Mei 2021. Lalu, relaksasi yang diberikan pada Juni-Agustus 2021 dikurangi menjadi 50 persen dan September-Desember 2021 berkurang menjadi hanya 25 persen.

Lalu, stimulus lainnya adalah pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) untuk properti, dukungan bagi hotel, restoran, dan kafe (HOREKA) dari segi restrukturisasi kredit dan penjaminan kredit, serta subsidi bunga untuk UKM.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengestimasikan terdapat perputaran dana di pasar hingga Rp215 triliun dari pembayaran THR perusahaan kepada karyawan tahun ini. Ia berharap THR akan mendorong konsumsi masyarakat jelang Lebaran tahun ini.

Jika konsumsi meningkat, ia berharap dampaknya akan positif untuk pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, konsumsi masyarakat menjadi kontribusi utama dalam pembentukan produk domestik bruto (PDB).

Unilever Menangi Gugutan Hukum Atas Merek Melawan Orangtua Grup

 Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi PT Unilever Indonesia Tbk atas sengketa merek dagang pasta gigi Strong melawan Orang Tua. Hasilnya Unilever dinyatakan tidak menjiplak merek pasta gigi Strong milik Hardwood Private Limited (induk usaha grup Orang Tua ).

Putusan tersebut juga membalik kemenangan Orang Tua di persidangan sebelumnya di PN Jakarta Pusat yang menyatakan Unilever bersalah atas penggunaan kata 'Strong' pada produk Pepsodent serta dihukum didenda Rp30 miliar.

"Kabul permohonan kasasi pemohon PT Unilever Indonesia Tbk," kata juru bicara MA, hakim agung Andi Samsan Nganro. Putusan itu diketok pada 30 Maret 2021 dengan panitera pengganti Ninil Eva Yustina. Duduk sebagai ketua majelis Hamdi dengan anggota Rahmi Mulyati dan Panji Widagdo.

"Batal putusan judex facti (PN Jakpus) dan MA mengadili sendiri dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat Hardwood Private Limited," ucap Wakil Ketua MA bidang Yudisial itu. Kasus bermula saat Hardwood (Orang Tua) menggugat Unilever ke PN Jakpus pada 29 Mei dengan tuntutan bahwa pasta gigi merek Strong adalah miliknya.

Hardwood mendaftarkan merek Formula Strong yang terdaftar IDM000258478 kelas 3, yaitu pasta gigi, sediaan untuk membersihkan gigi palsu, obat gosok gigi, obat kumur bukan untuk keperluan medis, serta larutan kumur bukan untuk keperluan medis.

Pihak Hardwood menyatakan dirinya sebagai merek terkenal yang dapat dibuktikan dengan telah lama digunakan dan telah banyak investasi yang dilakukan Hardwood. Orang Tua telah mempromosikan merek tersebut, baik secara konvensional di media cetak maupun non-konvensional (online).

Menurut Hardwood, dengan adanya persamaan-persamaan tersebut di atas, maka sejak tergugat memproduksi, mempromosikan, mengedarkan dan/atau menjual produk pasta gigi yang menggunakan merek yang serupa dengan merek 'Strong' milik Penggugat di wilayah Negara Republik Indonesia secara tanpa hak dan tanpa seizin dari penggugat.

Hal ini berakibat menyesatkan konsumen karena mengira produk pasta gigi Unilever tersebut mempunyai relasi dengan pasta gigi merek Strong milik Hardwood. Karena itu itu, Hardwood meminta PN Jakpus menyatakan dialah sebagai pemegang merek Strong.

Majelis hakim PN Jakpus memenangkan gugatan tersebut pada awal Januari lalu dan Unilever Indonesia dihukum Rp30 miliar. Tak terima, Unilever pun menyatakan kasasi atas putusan yang diketok PN Jakpus.

Terkait putusan MA atas kasasi tersebut, Sekretaris Perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk Reski Damayanti mengatakan masih menunggu salinan resmi putusan MA dan belum bisa berkomentar lebih lanjut. "Kami masih menunggu salinan resmi putusan yang dimaksud dan belum dapat memberikan pernyataan lebih jauh. Kami tetap menghormati proses hukum yang berlaku," terangnya.

3.000 Karyawan Di PHK Di Bali Akibat Pandemi COVID

 Dinas Pariwisata Provinsi Bali mencatat 3.000 pekerja di Pulau Dewata menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat krisis ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi virus corona atau covid-19.

"Ada 3.000 yang di-PHK, angka pengangguran Bali menjadi meningkat, yang biasanya pengangguran Bali paling rendah secara nasional, sekarang posisi ke-18," ujar Kepala Dinas Pariwisata Bali I Putu Astawa di acara Bali Economic and Investment Forum 2021, Kamis (8/4).

Tingginya jumlah PHK membuat jumlah pengangguran meningkat di Pulau Dewata. Aswata mencatat tingkat pengangguran di Bali biasanya hanya berada di kisaran 1,2 persen sampai 1,3 persen.

Tingkat itu merupakan kondisi normal sebelum pandemi covid-19. Dengan tingkat pengangguran serendah itu, biasanya Bali menjadi provinsi yang terbilang sukses menekan pengangguran di tingkat nasional.

Tapi, pandemi covid-19 yang membuat mobilitas dan aktivitas terhenti memunculkan PHK dan mengerek tingkat pengangguran. Saat ini, tingkat pengangguran Bali mencapai kisaran 5,63 persen.

"Ini fakta sejarah yang sebelumnya belum pernah terjadi. Ini karena 54 persen kontribusi PDRB Bali ditopang oleh sektor pariwisata," ucapnya.

Tak cuma PHK dan pengangguran, tingkat pertumbuhan ekonomi juga terkontaksi mencapai minus 9,31 persen secara tahunan pada 2020. Begitu juga dengan tingkat kemiskinan yang naik menjadi 4,5 persen.

BCA Akan Bangun Bank Digital Untuk Transformasi Bisnis

 PT Bank Central Asia Tbk atau BCA segera meluncurkan bank digital pada semester I tahun ini atau pertengahan tahun 2021. Direktur Utama BCA Jahja Setiaatmadja mengatakan saat ini pihaknya tengah menyiapkan bank digital dengan mengkonversikan PT Bank Royal Indonesia menjadi Bank Digital BCA.

Dia menyebut Bank Digital BCA akan disiapkan untuk mengoperasikan dan menarik pasar tersendiri lewat bank digital. Target utamanya, millennial yang paham digital (digital savvy).

"Kami harap sekitar pertengahan tahun ini paling lambat bisa operate (beroperasi) karena satu market sendiri, segmen sendiri yang kami targetkan," jelasnya pada acara VIP Forum Digital Bank CNBC Indonesia, Kamis (8/4).

Jahja membeberkan dalam menyiapkan bank digital, pihaknya mengalokasikan ekuitas kurang dari Rp2 triliun. Dia menyebut untuk fase awal, bank digital BCA akan fokus pada penghimpunan dana (funding) dan pembayaran (payment). Sedangkan untuk pinjaman, ia mengaku masih harus 'belajar' dulu.

Ia menilai segmen pinjaman untuk bank digital tidak mudah ditentukan karena berada di tengah-tengah antara bank konvensional dan pinjaman online (pinjol).

Jahja mengatakan bank digital tidak bisa memberikan pinjaman cepat dengan bunga selangit seperti pinjol karena memiliki pengawasan berbeda oleh OJK, namun juga tidak mudah menyasar pinjaman besar seperti korporasi lewat bank digital.

"Ini yang masih harus dipelajari betul-betul karena bank beda dengan P2P yang gampang meminjamkan, bunganya coba tanyakan setinggi langit dan itu sudah biasa dan jadi rahasia umum. Tapi bang digital tunggu dulu karena ada Pak Heru OJK," lanjutnya.

Tak hanya BCA, PT KB Bukopin Tbk juga menargetkan akan menjadi bank digital pada 2023 mendatang. Direktur Utama KB Bukopin Rivan Achmad Purwantono mengatakan saat ini pihaknya masih menyiapkan transformasi tersebut.

Menjadi bank digital, menurut Rivan tidak dapat dihindari jika tidak mau ketinggalan. Ia menilai bank harus gesit dalam menyesuaikan jasa dengan kebutuhan yang dibutuhkan nasabah.

Ia menyebut teknologinya nanti akan menggunakan teknologi asal Korea Selatan, bank KB Kookmin yang sebelumnya telah mengakuisisi Bukopin.

"Ini yang kami siapkan dan bisa melakukan transformasi ini dan perubahan core yang akan diselesaikan pada 2023," papar dia.