Pantai Di Anyer Kini Habis Dikuasai Oleh Swasta Dengan Sewa Hanya Rp. 500 Juta Per Tahun

Pantai Anyer, Serang dengan panjang sekitar 25 kilometer sampai perbatasan Carita, Pandeglang mayoritas dikuasi oleh perorangan dan swasta. Publik tidak diberikan akses pantai kecuali membayar.

Bahwa tidak ada akses pantai bagi publik ini sudah diakui oleh Pemkab Serang. Selain dikuasasi oleh korporasi perhotelan, pemilik lahan sepanjang pantai Anyer sampai Cinangka juga ada yang dimiliki perorang, termasuk para pemilik modal dari Jakarta.

Bahkan, pengelola perorangan seperti di Pantai, bercerita bahwa yang ia kelola adalah hasil sewa dari perorangan dan korporasi hotel. Pertahun, untuk sewa Pantai Sambolo 1 disewa Rp 500 juta dari Hotel Patra Jasa. Sambolo 2 disewa dari pemilik lahan asal Jakarta Rp 465 juta.

"Sistemnya sewa, kontrak pertahun kalau tidak salah hampir Rp 500 juta," kata Yepi pengelola Pantai Sambolo saat berbincang. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang Tahyudin mengatakan, penguasaan Pantai Anyer terjadi sejak Banten masih bagian dari Provinsi Jawa Barat. Selain dikuasi hotel, ada salah satu perorangan pemilik pantai seperti seseorang bernama Haji Royani.

Pemkab, tuturnya mengetahui persoalan penguasan pantai oleh perorangan dan swasta ini. Meski ada keinginan untuk membuka pantai secara gratis untuk publik, tapi harga tanah di sana sudah kadung terlalu mahal. "Kita punya keinginan tapi kan mahal, karena sudah dikuasi pengusaha yang punya modal, mainnya tinggi," ujarnya. 

Sistem sewa pantai ini terjadi hampir di semua Anyer di luar pantai yang sudah dimiliki oleh perhotelan. Makanya, setiap wisatawan yang datang, akan dikenakan biaya tiket masuk dari Rp 75 ribu untuk mobil sampai Rp 800 ribu untuk bus. Pengelolaan perorangan seperti ini, menurut Yepi juga mendapatkan saingan dari pantai yang sudah dikuasai oleh perhotelan. Hotel juga menarik wisatawan yang hanya sekedar ingin menikmati pantai untuk satu-dua jam.

"Pantai kan ada di belakang hotel, itu dikuasai hotel, semuanya (penguasaan) oleh swasta dan perorangan, dari mulai Anyer swasta atau perorangan. Nggak kurang 90 hotel dikuasai perusahaan,"paparnya. Adanya tarif masuk pantai di Anyer ditengarai karena pantai jadi milik perorangan dan swasta. Sewa per tahunnya pun tak murah.

Pengelola Pantai Sambolo di Anyer, Yepi mengatakan bahwa harga sewa pantai yang dikelola perorangan bisa sampai ratusan juta. Dua pantai yang dia kelola saja, Sambolo 1 disewanya dari Hotel Patra Jasa sebesar Rp 500 juta. Dan Sambolo 2 disewa dari pemilik perorangan asal Jakarta sebesar Rp 465 juta setiap tahun.

"Sistemnya sewa, kontrak per tahun kalau tidak salah hampir Rp 500 juta," kata Yepi saat berbincang , Serang, Banten, Rabu (28/11/2018). Menurutnya, pantai di sepanjang Anyer tidak bisa seperti daerah lain yang bisa diakses publik. Kebanyakan, pengelola pantai di kawasan ini menyewa baik pada pemilik perorangan maupun perusahaan. "Pantai terbuka aja, untuk umum. Kita nggak ada penginapan, kita hanya sewa lesehan dan pondokan," ujarnya.

Karena sistem sewa itu kemudian pengelola memberi tarif masuk bagi wisatawan yang ingin menikmati pantai. Harganya pun relatif sama dari pantai-pantai yang dikelola perorangan. Untuk wisatawan yang menggunakan motor dikenai tarif Rp 20 ribu, mobil Rp 75 ribu, bus Rp 800 ribu.

"Ada saung yang kita sewakan Rp 80 ribu, itu tidak dibatasi waktunya," ujarnya. Kini traveler tidak bisa menikmati Pantai Anyer secara gratis. Apa alasannya? Meski memiliki garis pantai yang cukup panjang, hampir tak ada pantai yang bisa diakses publik secara gratis di kawasan Anyer, Kabupaten Serang. Pantai hanya bisa diakses melalui hotel atau yang sudah dikelola perorangan.

Jika memasuki kawasan Anyer sampai pantai Carita di Pandeglang, akses pantaidi daerah ini memang ditutupi oleh hotel. Sekalinya ada pantai yang terbuka, itu pun sudah dikelola oleh perorangan dengan tarif masuk Rp 25 ribu sampai Rp 800 ribu bagi kendaraan bus.

Izin pendirian bagunan hotel atau resort di pinggir pantai ini ditenggarai sudah berlangsung sejak belum berdirinya provinsi Banten. Belum ada Perda khusus juga agar ada pantai yang bisa diakses publik secara gratis. "Saya sendiri nggak jelas, nggak tahu. Jaman Jawa Barat, bukan jaman Banten," kata Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang Tahyudin .

Kondisi bangunan yang bersentuhan dengan pantai ini juga diakui berbeda dengan pantai daerah lain. Pihak pemilik juga memiliki izin bangunan yang langsung bersentuhan dengan pantai. Tapi, menurutnya bisa saja pemerintah membuka akses pantai gratis untuk publik. Misalkan melalui pemindahan hotel yang berdiri di pinggir pantai. Sayangnya, pemerintah harus menyediakan anggaran yang besar.

"Kalau pemerintah punya duit banyak, dibongkar semua dipindahkan. Tapi pakai duit siapa pengganti tanahnya, bangunannya. Mesti dipertimbangkan semua, itu punya orang, kita nggak menyiapkan apa-apa," katanya. Pantai sepanjang Anyer di Kabupaten Serang banyak dikelola oleh swasta dan perorangan. Tak ada lagi pantai gratis yang bisa dimasuki oleh masyarakat umum.

Pantai di Kecamatan Anyer sampai Cinangka, banyak berdiri hotel dan cottage-cottage yang dibangun dekat bibir pantai. Pantai ini kebanyakan milik swasta dan dipagari sepanjang akses masuk.

Sedangkan pantai yang dikelola perorangan, seperti di Pantai Florida, Anyer, atau Pantai Pasir Putih. Akses masuk ke pantai ini banyak yang diportal dan ditenggarai dikelola perorangan. Di pantai seperti ini, pengelola menyediakan gubuk-gubuk untuk wisatawan.

Warga setempat, Fauzi mengatakan pantai di Anyer memang dikelola perorangan dan swasta. Setiap wisatawan yang masuk ke pantai, dikenakan tarif bervariasi.  "Ada yang dikelola warga, kelompok masyarakat atau pemilik lahan yang bukan orang situ, ada yang dari Jakarta juga. Tapi rata-rata bukan warga setempat," kata Fauzi di Anyer, Serang, Banten. Di Pantai Florida dan Anyer misalkan, dikenakan tarif Rp 25 ribu untuk pengunjung yang membawa motor. Juga di Pantai Sambolo, wisatawan dari luar dikenakan tarif Rp 20 ribu sekali berkunjung.

Salah satu pengelola di pantai Anyer mengatakan, tarif sebesar itu digunakan untuk pengunjung baik di hari kerja maupun saat libur. Tarif ini digunakan untuk sekali datang dengan parkir kendaraan motor.  "Itu untuk semua pengunjung, mau sampai sore atau malam terserah," kata pengelola yang tak ingin disebut namanya. Sedangkan untuk pengendara mobil tarifnya Rp 75 ribu. Untuk kendaraan lebih besar seperti bus tarif masuk Rp 800 ribu.

Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang Tahyudin membenarkan bahwa tak ada pantai gratis untuk umum di Anyer. Kebanyakan pantai di sana, dikelola secara privat oleh perorangan dan swasta.  "Nggak ada yang milik publik, perusahaan semua. Nggak ada tanah pemerintahan, itu milik hotel dan perorangan," kata Tahyudin. Pemerintah Kabupaten Serang membenarkan bahwa tak ada pantai di sepanjang Anyer-Cinangka yang gratis dan bisa diakses publik. Mayoritas, pantai dikuasai swasta.

Akibatnya, akses ke pantai ditutupi pagar oleh pemilik hotel. Atau, jika pantai yang dikuasi perorangan, pengelola menutupnya menggunakan portal. Wisatawan yang akan menikmati bibir pantai pun dikenakan tarif untuk sekali datang.  "Nggak ada yang gratis. Nggak ada yang milik publik, perusahaan semua," kata Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang Tahyudin.

Bahkan, Tahyudin menuturkan, hotel yang berdiri persis di pinggir laut menguasai sebagian besar pantai di Anyer. Itulah kenapa wisatawan yang berkunjung harus keluar uang.  "Pantai kan ada di belakang hotel, itu dikuasai hotel, Semuanya (penguasaan) oleh swasta dan perorangan. Dari mulai Anyer swasta atau perorangan. Nggak kurang 90 hotel dikuasai perusahaan," ujarnya.

Setahu dirinya, Pemkab Serang memang tidak memiliki satu pun aset pantai yang bisa dibuka untuk umum. Pemerintah kesulitan jika harus menyediakan pantai gratis untuk publik.  "Kita sudah kadung hotel (dibangun) di pinggir pantai, jadi pantai tidak dinikmati oleh publik. Ini publik mau ke pantai mesti ke hotel, parkir ke hotel, Jadi nggak ada yang gratis," katanya

Jual Listrik Ke PLN Pengusaha Balik Modal 4 Tahun, Rumah Tangga Dipatok 12 Tahun

Pemerintah terus mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan di dalam negeri. Salah satunya memberikan insentif harga untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTMH). Bahkan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana menyebutkan, investasi PLTMH sangat menggiurkan, pemerintah memberikan insentif harga, sehingga dalam 4 tahun sudah balik modal dan tinggal menikmati keuntungan.

"Harga pembelian listrik untuk PLTMH akan sangat bagus, dari sebelumnya Rp 656 per kWh naik di atas Rp 1.000 per kWh, Peraturannya sebentar lagi terbit," kata Rida. Bila melakukan investasi 1 unit PLTMH dengan kapasitas 1 megawatt sebanyak US$ 2 juta, maka pengusaha cepat balik modal.

"Empat tahun bisa balik modal, setelah itu tinggal ongkang-ongkang kaki dapat untung," ucap Rida.

Karena harga listrik PLTMH cukup tinggi, maka pemerintah menerapkan sistem harga staging, harga makin tahun makin turun. "Ini di awalkan harganya tinggi, pengusaha semangat karena akan cepat balik modal, tapi kta staging makin hari harganya makin turun, ini memang akan membuat keuntungan turun juga, tapi kan sudah untung besar, dengan staging ini pengusaha juga akan terpacu bangun PLTMH lainnya lagi," ungkapnya.

Rida menambahkan lagi, pada 2013 telah terbangun 11 unit PLTMH yang dibiayai oleh APBN dengan kapasitas total 1.301 MW. Jadi 11 PLTMH tersebut telah melistriki 2.345 rumah yang tersebar di beberapa daerah. "PLTMH tersebut dikelola langsung oleh masyarakat sekitar, tarif listrik ditentukan Bupati, sedangkan kepala daerahnya dikursuskan untuk pelihara PLTMH tersebut, dampaknya masyarakat sekitar juga tidak merusak hutan, karena jika mereka lakukan itu akan merusak debit air sungai, sehingga rumah mereka terancam tidak mendapatkan listrik lagi," tutupnya.

Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana memperhitungkan, pelanggan PLN bisa balik modal dalam 12 tahun. Balik modal yang dimaksud untuk menutup biaya pemasangan PLTS atap.

Perhitungan tersebut dengan mempertimbangkan biaya pemasangan PLTS atap di kisaran US$ 1/Watt peak (Wp) atau US$ 1.000/kilowatt peak (kWp). Kemudian pengembalian modal dihitung dari kelebihan daya yang dijual ke PLN yang dihargai 65% dari total yang diekspor ke PLN.

"Itu payback-nya (balik modal) bisa beda beda, kalau 65% periodenya 12 tahun," katanya di Kantor Ditjen Ketenagalistrikan, Jakarta Selatan, Rabu (28/11/2018).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 49 Tahun 2018. Permen ini berisi tentang penggunaan sistem pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap oleh konsumen PT PLN (Persero). Adapun perhitungan ekspor energi PLTS atap dihitung berdasarkan nilai kWh ekspor yang tercatat pada meter kWh ekspor-impor dikalikan 65%. Perhitungan ini dilakukan setiap bulan berdasarkan selisih antara nilai kWh impor dengan kWh ekspor.

Secara terpisah, Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Ditjen EBTKE Kementerian ESDM Harris merincikan hitung-hitungannya. Pengembalian modal selama 12 tahun itu dengan asumsi pelanggan PLN yang memakai PLTS atap hanya menjual 10% listriknya. Angka 10% ini berdasarkan kebiasaan penggunaan PLTS atap.

"Ini data riil, pengguna PLTS atap, yang terpasang 4 kW, yang dipakai dalam penggunaan sendiri 90%, yang diekspor ke PLN 10%," katanya. "Ada hitungan sederhana, dengan kasus yang 10% diekspor ini maka payback return-nya kalau yang 10% kalau konversinya 0,65 (65%) itu payback-nya 12 tahun," tambahnya.

Mengutip Permen tersebut, Senin (26/11/2018), aturan ini diterbitkan dengan latar belakang pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) guna memanfaatkan energi ramah lingkungan.

PLTS atap yang dimaksud dalam Permen ini adalah pembangkitan tenaga listrik menggunakan modul fotovoltaik yang dipasang dan diletakkan pada atap, dinding, atau bagian lain dari bangunan milik konsumen PT PLN (Persero) serta menyalurkan energi listrik melalui sistem sambungan listrik konsumen PT PLN (Persero).

Sistem PLTS atap meliputi modul surya, inverter, sambungan listrik, sistem pengaman, dan meter kWh ekspor-impor. Kapasitas sistem PLTS atap dibatasi paling tinggi 100% dari daya tersambung konsumen PLN. Misalnya, sambungan rumah tangga terpasang 1.300 kWh maka maksimal PLTS atap yang dipasang adalah 1.300 kWh.

Pelanggan PLN yang ingin membangun PLTS atap harus mengajukan permohonan ke GMN Unit Induk Wilayah PLN yang dilengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Persyaratan administrasi paling tidak memuat Nomor Identitas Konsumen PLN.  Sedangkan persyaratan teknis paling sedikit memuat besaran daya terpasang Sistem PLTS atap, spesifikasi teknis peralatan yang akan dipasang, dan diagram satu garis. Aturan ini berlaku sejak diundangkan pada tanggal 15 November 2018.

Jumlah Tenaga Kerja Asal China Sudah Mengkhawatirkan ?

Beragam isu tersemat pada datangnya tenaga kerja asing (TKA) asal China ke Indonesia. Mereka kerap dicurigai sebagai tenaga kerja ilegal. Tak hanya itu, tuduhan spionase atau mata-mata pun diarahkan kepada TKA asal China ini. Untuk setiap TKA China yang masuk indonesia, Indonesia berhasil mengirimkan 15 TKI untuk mengeruk fulus dari China, jumlah TKA China saat ini adalah 24 ribu sedangkan TKI di China (Makau, Hongkong dan Taiwan) adalah 380 ribu orang. Akan tetapi bila jumlah TKA China tidak ditekan maka jumlah uang yang berhasil dikeruk akan bertambah sedikit.

Menepis tuduhan tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menganggap hal tersebut fiktif alias tidak mengandung fakta dan data. "Itu pikiran fiktif. Itu kan berasumsi-asumsi. Kalau orang berasumsi kan nggak ada pembuktiannya. Kita lihat datanya saja," kata Hanif kepada detikFinance dalam acara Blak-blakan, Jumat (27/4/2018).

Ketimbang menyoal tuduhan tersebut, Hanif memilih bicara data. Disebunya, jumlah TKA asal China di Indonesia sampai akhir 2017 berjumlah 24 ribuan, dan total secara umum sebanyak 85 ribuan dari beberapa negara.

"Sampai akhir 2017, 24 ribu orang TKA. Dari semua negara itu 85 ribu orang. Pertanyaannya, kalau tenaga kerja Tiongkok 24 ribu, tenaga kerja asing dari berbagai negara itu 85 ribu, itu banyak apa sedikit," ujarnya. Hanif membandingkan jumlah TKA di Indonesia dengan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Jumlah TKI di luar negeri tak kalah banyak.

"Pembanding yang apple to apple adalah jumlah TKA di negara lain atau jumlah TKI kita di negara lain, karena TKI kita di negara lain kan berarti jadi TKA kan. Kita lihat perbandingannya. Kalau kita lihat perbandingan TKI-TKI kita di Hong Kong 160 ribuan, di Macau 20 ribuan, di Taiwan 200 ribuan. Ini masih di kawasan China," sebutnya.

Tapi yang bikin heran kenapa di Indonesia mayoritas TKA dari China padahal investasinya di Indonesia bukan yang terbesar. "Mungkin kebutuhannya kan beda-beda misalnya. Misalnya kalau mesin-mesinnya dari China berarti orang China yang ngerti soal itu, walaupun misalnya investornya dari Amerika, tapi mesinnya dari China, orang Amerika juga perlu orang China. Kan kira-kira gitu," tambahnya.

Isu serbuan tenaga kerja asing (TKA) kembali menggema, terutama dengan adanya temuan di lapangan soal TKA kasar asal China yang bekerja di sejumlah wilayah di Indonesia.  Isu serbuan TKA ke Indonesia semakin jadi perhatian lantaran terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang kemudian dianggap mempermudah masuknya TKA asal Tiongkok dan mengancam tenaga kerja lokal.

Apa benar itu bagian dari kontrak investasi dengan China? Bagaimana dengan TKA ilegal? Kenapa harus keluar aturan setingkat Perpres?

Apa benar ini semua adalah strategi pemerintah dalam meningkatkan investasi masuk ke dalam negeri? Atau jangan-jangan benar bahwa ada isu bahwa kedatangan tenaga kerja asal China merupakan bagian dari agen spionase untuk pada waktunya mencaplok Indonesia?

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menjelaskan secara blak-blakan semua pertanyaan yang mengusik dari isu serbuan tenaga kerja asing ke Indonesia. Saksikan kembali selengkapnya respons Hanif menjawab pertanyaan-pertanyaan itu di Blak-blakan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri, menjawab isu serbuan tenaga kerja China  Jumat jam 19.00 WIB.

Kinerja Baik dan Keterbukaan Informasi BPOM Dituding "Bunuh" Industri Ikan Pengalengan

Pada akhir pekan lalu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengumumkan 27 merek produk ikan kalengan mengandung cacing. Langkah BPOM tersebut dinilai dapat berdampak pada matinya industri pengalengan ikan di tanah air karena keterbukaan informasi yang mendidik masyarakat tersebut ternyata mampu menghentikan mesin pencari laba bagi perusahaan dan harus merumahkan karyawan demi mencegah kerugian lebih banyak.

Padahal masyarakat berhak mengetahui  informasi tentang produk yang aman termasuk merek dan masyarakat sekarang sudah cukup pintar dan terdidik untuk menindak lanjuti informasi terkait apakah akan mengkonsumsi atau tidak merek merek tertentu.

Adapun Asosiasi Pengalengan Ikan (APIKI) menyebut sebanyak 26 pabrik telah menyetop operasionalnya akibat penarikan produk.

Pakar Perikanan dan Standarisasi Mutu Produk Sunarya menilai BPOM tak semestinya menyebut langsung nama merek dagang dari ikan kalengan yang mengandung cacing. Alih-alih menyebut merek dagang, BPOM dinilai seharusnya hanya menyebutkan kode produksi dari ikan kalengan yang diduga mengandung cacing tersebut.

"Harusnya yang diumumkan itu kode produksi, batchnya, bukan langsung merek. Kan tidak semua ikan kalengan mengandung cacing," kata Sunarya di kawasan Pluit, Jakarta Utara, Sabtu (31/3).  Lagi pula, menurut dia, pemeriksaan kode produksi tak memerlukan proses panjang. Dari kode produksi tersebut, dapat diketahui asal muasal bahan baku ikan kalengan dan apakah ikan tersebut berpotensi mengandung cacing. "Jadi yang 'dimusnahkan' itu bukan produk berdasarkan merek dagangnya, tapi nomor produksi," kata dia.

Lebih lanjut, Sunarya juga meminta agar pemerintah serta badan pengawas terkait melakukan inspeksi secara besar-besaran dan berkelanjutan. Hal ini diperlukan untuk melihat proses produksi ikan kalengan, mulai dari pengambilan bahan baku, cold storage, proses pemanasan, hingga pengalengan itu sendiri.

"Jadi dilihat sudah sesuai standarisasi atau belum, jadi ketahuan mana yang memang berpotensi atau tidak, ini pentingnya. Bukan hanya based on sample saja lalu bilang merek dagang ini bahaya, harusnya tidak begitu," kata dia.  Sunarya juga memberi saran kepada pemerintah agar melakukan pengaturan terkait penggunaan bahan baku produksi ikan kalengan.

"Misalnya kalau di musim-musim tertentu bilang jangan pakai ikan makarel dari Utara, di musim ini jangan pakai dari Selatan. Kan bisa ketahuan produksi cacing ini musim kapan karena ikan yang jadi inang mereka itu bermigrasi," katanya. Sedikitnya 26 pabrik pengalengan ikan harus menghentikan operasionalnya akibat penarikan produk, usai beredar informasi ditemukannya cacing pada produk ikan makarel kalengan. Akibatnya, ribuan pegawai di industri ini 'dirumahkan' hingga batas waktu yang tak bisa ditentukan.

Ketua Asosiasi Pengalengan Ikan (APIKI) Ady Surya menyebut, penarikan produk secara otomatis berdampak pada penghentian produksi ikan kalengan. Dari 40 pabrik yang berada di bawah asosiasinya, kini 26 pabrik sudah menyetop operasionalnya.

"Setelah pruduk ditarik, pabrik pun ditutup, meski kebanyakan memang (pabrik) produk ikan makarel yang tutup. Otomatis, kami rumahkan ribuan pekerja kami," kata Ady ditemui di kawasan Pluit, Jakarta Utara, Sabtu (31/3). Ady enggan merinci berapa total pegawai yang telah dirumahkan. Namun, ia menyebut, kapasitas pegawai di satu pabrik saja mencapai sekitar 500 hingga 5.000 pegawai.

Menurut Adi, pabrik-pabrik yang telah tutup saat ini kebanyakan berada di daerah Banyuwangi, Bali dan Jawa Tengah. 

Kerugian pengusaha yang diakibatkan pun mencapai milyaran rupiah. "Pulau Jawa dan Bali, kemarin saya periksa ya tutup karena tidak ada yang bisa kami produksi. Kami rugi, enggak ratusan juta yah, tapi milyaran," terangnya.

Sebelumnya, Kepala BPOM Penny Lukito menginstruksikan bagi produsen, distributor, ataupun importir produk ikan makarel kaleng yang mengandung cacing parasit untuk menyetop penjualan. Instruksi itu menyusul temuan BPOM atas 27 merek ikan makerel kaleng yang mengandung cacing. Temuan ini merupakan hasil pengujian 541 sampel dari 66 merek ikan makerel kaleng di seluruh Indonesia.

BPOM membeberkan secara rinci 27 merek itu di situs resminya pads Rabu (28/3). Puluhan merek produk mengandung cacing itu antara lain ABC, ABT, Ayam Brand, Botan, CIP, Dongwon, Dr. Fish.

Selain itu ada juga mereka Farmerjack, Fiesta Seafood, Gaga, Hoki, Hosen, IO, Jojo, King's Fisher, LSC, Maya, Nago/Nagos, Naraya, Pesca, Poh Sung, Pronas, Ranesa, S&W, Sempio, TLC, dan TSC

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyarankan masyarakat menyetop sementara konsumsi produk ikan, baik ikan segar maupun produk olahan hingga ada jaminan keamanan dari pemerintah terhadap produk-produk tersebut.

"Konsumen sementara tidak mengonsumsi produk ikan sampai ada jaminan dari Pemerintah," kata Wakil Ketua Harian YLKI Sudaryatmo. Dia menyebut langkah Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) mengumumkan dan menginstruksikan penarikan produk ikan makarel kaleng bercacing tidak cukup.

Menurutnya, belum ada jaminan dari Pemerintah bahwa produk ikan selain ikan makarel kaleng tidak mengandung cacing atau bahan berbahaya lainnya. "Temuan ini membuat tanda tanya di masyarakat, bagaimana dengan jaminan kualitas produk lain yang masih beredar. Produk lain mengandung parasit tidak? Harus ada jaminan dari Pemerintah," cetusnya. Termasuk jaminan dari pengusaha.

Dia juga menyarankan pihak kepolisian untuk aktif terlibat dalam memastikan penarikan produk ikan makarel kaleng bercacing dari pasaran. 

Selain itu, Sudaryatmo menyarankan kepolisian proaktif melakukan pengusutan dugaan tindak pidana. Sudaryatmo mengatakan peredaran ikan ini melanggar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Langkah-langkah di atas dinilainya akan mengganggu industri pangan ikan. Namun, itu lebih baik daripada mengorbankan konsumen. "Daripada konsumen merugi, pemerintah harus menjamin produk ikan segar atau olahan bebas kandungan berbahaya," ujar Sudaryatmo.

Sebelumnya, BPOM mengungkap ada 27 merek ikan makarel kaleng yang mengandung cacing, Rabu (28/3). Temuan ini merupakan hasil pengujian 541 sampel dari 66 merek ikan makarel kaleng di seluruh Indonesia.

Merek produk mengandung cacing itu antara lain ABC, ABT, Ayam Brand, Botan, CIP, Dongwon, Dr. Fish, Farmerjack, Fiesta Seafood, Gaga, Hoki, Hosen, IO, Jojo, King's Fisher, LSC, Maya, Nago/Nagos, Naraya, Pesca, Poh Sung, Pronas, Ranesa, S&W, Sempio, TLC, dan TSC.

Terpisah, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyarankan masyarakat untuk mengolah ikan makarel kaleng secara baik agar tidak mendapat dampak buruk dari cacing parasit. KKP menyebut cacing yang wajar ditemui pada ikan adalah Anisakis.

"Karena cacing Anisakis maupun larvanya tidak tahan suhu tinggi, maka konsumsi ikan kaleng sebaiknya dilakukan dengan pengolahan dengan pemanasan yang cukup, yaitu di atas 70 derajat celsius selama minimal selama lima belas menit," ujar KKP, dalam siaran pers Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BBRP2BKP) yang berada di bawah koordinasi KKP.

KKP mengakui bahwa cacing parasit Anisakis umum ditemui di ikan jenis Skombroid, seperti tuna, cakalang, tongkol, selar, kembung, ikan tengiri, dan makarel. Cacing tersebut biasanya mencemari ikan pemakan daging lewat infeksi dari larva stadium III di bagian daging, rongga perut, saluran pencernaan dan insang.

Seperti dimuat dalam jurnal Clinical Microbiology Reviews, cacing Anisakis banyak ditemukan pada ikan makarel kemasan. Jika dikonsumsi oleh manusia, cacing ini dapat berdampak pada kesehatan meski dalam kondisi sudah mati.

Namun demikian, objek asing di dalam produk ikan makarel kaleng belum tentu cacing parasit Anisakis. "Jaringan pengikat atau daging yang menempel pada tulang lunak ikan ketika dipanaskan pada suhu dan tekanan tinggi akan terlepas dan memiliki kenampakan seperti cacing yang telah mati," tulis KKP.

Sejumlah produsen yang produknya masuk dalam daftar 27 merek ikan makarel bercacing dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengaku legowo menarik produknya dari pasaran. Penarikan produk ini merupakan respons dari instruksi BPOM setelah ditemukan cacing dalam 27 merek ikan makarel kaleng pada Rabu (29/3). Sekretaris Perusahaan PT Central Proteina Prima (CPP) Armand Ardika mengatakan akan mengikuti instruksi apapun dari BPOM. Namun bukan berarti produk Fiesta Seafood Mackerel tidak aman untuk dikonsumsi.

Armand menyampaikan produk perusahaannya sudah mengaplikasikan Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) dan tersertifikasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). "BPOM mau ngomong begitu (Fiesta Seafood Mackarel bercacing), silakan. Minta tarik, kami tarik. Tapi jangan salah, produk kami sudah melewati proses HACCP SNI dan sudah dicek oleh badan karantina KKP," kata Armand.

Dihubungi terpisah, PT Heinz ABC Indonesia mengungkapkan hal serupa lewat keterangan tertulis Perusahaan tersebut merupakan produsen ABC Mackerel. "Perusahaan kami selalu menjunjung tinggi integritas dan menempatkan konsumen sebagai yang utama, di mana tindakan melakukan penarikan produk ABC Makarel secara sukarela dari pasar merupakan bukti nyata dari penerapan nilai-nilai tersebut," tulis PT Heinz ABC Indonesia.

Armand menjelaskan sampai saat ini belum ada kepastian teknis dari BPOM terkait tindak lanjut mengenai durasi penarikan produk, jumlah produk yang ditarik, sampai perbaikan yang harus dilakukan. Namun menurutnya CPP sedang berdiskusi terus dengan BPOM terkait hal yang bisa dilakukan ke depan. Armand juga bilang CPP sebagai pelaku indistri akan patuh terhadap BPOM.

Dia juga mengimbau kepada konsumen agar tidak berhenti mengonsumsi produk Fiesta Seafood. "Kalau masih merasa ikan laut berbahaya atau segala macam, kami punya produk ikan budidaya patin, bukan dari laut. Kalau masyarakat mau mengurangi makarel ke patin, mengapa tidak?" ujarnya.

Sementara PT Heinz ABC Indonesia akan mendalami temuan dari BPOM. Mereka akan melakukan investigasi mandiri terhadap temuan cacing di produk mereka. "Kami akan melakukan investigasi terhadap permasalahan ini dan memberitahukan lebih lanjut mengenai kapan produk bebas dari kontaminasi dapat kembali dipasarkan," tulis mereka.

Sebelumnya, Kepala BPOM Penny Lukito menginstruksikan bagi produsen, distributor, ataupun importir produk ikan makarel kaleng yang mengandung cacing parasit untuk menyetop penjualan. "Kami instruksikan penghentian sementara impor dan produksi sampai ada audit yang lebih besar," Penny menyampaikan di kantor BPOM di Jakarta, Rabu.

Instruksi itu menyusul temuan BPOM atas 27 merek ikan makerel kaleng yang mengandung cacing. Temuan ini merupakan hasil pengujian 541 sampel dari 66 merek ikan makerel kaleng di seluruh Indonesia. BPOM membeberkan secara rinci 27 merek itu di situs resminya pads Rabu (28/3). Puluhan merek produk mengandung cacing itu antara lain ABC, ABT, Ayam Brand, Botan, CIP, Dongwon, Dr. Fish.

Selain itu ada juga mereka Farmerjack, Fiesta Seafood, Gaga, Hoki, Hosen, IO, Jojo, King's Fisher, LSC, Maya, Nago/Nagos, Naraya, Pesca, Poh Sung, Pronas, Ranesa, S&W, Sempio, TLC, dan TSC.

Demo Ojek Online Demi Upah Sebesar Rp. 1,5 Juta Perhari

Kehadiran transportasi berbasis daring (online) memberikan angin segar bagi permasalahan pengangguran tinggi yang saat ini menjadi masalah utama sektor ketanagakerjaan di tanah air.  Terlebih, data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,04 juta orang pada Agustus 2017. Jumlah ini naik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya 7,03 juta orang.

Berdasarkan kajian Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) yang dirilis bulan ini, penghasilan mitra pengemudi aplikasi Gojek bahkan bisa melampaui Upah Minimal Pekerja (UMP). Survei yang dilakukan lembaga tersebut pada akhir tahun lalu ini menyebut, 

• sekitar 1.200 dari 3.315 responden mitra Gojek mengaku memperoleh penghasilan di atas Rp3,5 juta per bulan. 
• Sebagai pembanding, sebelum menjadi mitra Gojek, hanya 264 responden dari 3.315 responden yang memiliki penghasilan di atas Rp3,5 juta per bulan. 

Adapun untuk menjadi mitra Gojek, tak dibutuhkan syarat pendidikan, hanya perlu keterampilan mengemudi.  Di awal kemunculannya, perusahaan transportasi online atau aplikator memberikan subsidi tarif dan insentif yang cukup menggiurkan kepada para mitranya. Tak ayal, masyarakat pun berbondong-bondong melamar menjadi tukang ojek.

Namun, dalam perjalanannya, kemitraan ini beberapa kali mendapatkan sandungan. Pasalnya, aplikator tak bisa terus menerus memberikan subsidi tarif yang besar seiring membengkaknya jumlah mitra. Di sisi lain, aplikator juga saling besaing satu sama lain dalam memberikan tarif guna menarik penumpang. Beberapa kali pengembang aplikator didemo oleh mitranya karena masalah hubungan kemitraan yang dianggap merugikan, terutama masalah tarif.

Terakhir, Selasa (27/3) lalu, ribuan pengemudi ojek online menggelar demo di depan Istana Negara. Kali ini, protes aliansi pengemudi ojek online yang menamakan dirinya sebagai Gerakan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia itu menuntut intervensi pemerintah dalam rasionalisasi tarif ojek online yang diberlakukan oleh aplikator.

Setelah bertemu dengan perwakilan pendemo, pemerintah mengusulkan batas minimal tarif ojek online setidak nya Rp 2.000 per kilometer (km) setelah memperhitungkan keuntungan dan biaya jasa yang berkisar Rp1.400 - Rp1.500 per km. 

Namun, angka tersebut masih di bawah usulan pengemudi ojek online yang menuntut setidaknya tarif minimal Rp 3.000 per km tanpa perlu ada insentif tambahan, seperti bonus dan promo. Dengan skema seperti ini maka cukup dengan 4 kali rit dengan jarak 10 km per rit pengemudi online sudah mampu membawa sekitar Rp. 100.000, per hari dengan jam kerja kurang dari 3 jam per hari.

Lima orang perwakilan driver ojek online (ojol) mengeluhkan tarif yang kelewat murah kepada Presiden Joko Widodo. Driver ojol mengusulkan tarif sebesar Rp 2.500 per kilometer. "Usulnya jadi Rp 2.500 per kilometer," ujar Menhub Budi Karya Sumadi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (27/3/2018).

Menurut Menhub, tarif yang diberlakukan saat ini terlalu murah. Tarif itu disebut merugikan driver.
"(Mereka mengeluh) tarifnya kemurahan, sekarang itu Rp 1.600 per kilometer. Jadi 6 kilometer itu baru dapat Rp 10.000 (Kecuali apabila kurang dari jarak minimal). Jadi mereka merasa kurang," tutur Budi.

Budi menuturkan para driver ojol akan kembali melakukan mediasi. Mediasi akan digelar pada Rabu (28/3) di Kemenhub."Tadi pengemudi ojek online sudah diterima dan rencananya akan melakukan mediasi besok jam 16.00 WIB," ujar Budi. Setelah bertemu Jokowi, perwakilan driver ojol menemui massa yang menunggu di depan Istana. Jokowi disebut kaget atas skema tarif ojol saat ini.

"Beliau (Jokowi) kaget ketika saya gambarkan dulu saya pernah (mengalami tarif, red) Rp 4 ribu per 1 km, sehari saya bawa Rp 1,5 juta. Sekarang cuma Rp 1.600 per km, Bapak Presiden kaget," kata perwakilan dari Gabungan Aksi Roda Dua (Garda), Rahman, saat menemui massa.

Sebagai gambar dengan penghasilan Rp. 1,5 juta per hari atau sekitar Rp. 45 juta sebulan maka penghasilan driver ini sudah setara dengan gaji direktur diperusahaan skala besar bahkan dengan bekerja selama kurang dari 2 jam perhari driver sudah dapat menghasilkan Rp 3 juta sebulan. Tentu saja para pemakai jasa mereka harus rela mengeluarkan uang lebih banyak dan mungkin menghemat pengeluaran di tempat lain.

Konsep kemitraan antara aplikator dengan mitra pengemudi di Indonesia merupakan suatu anomali. Pasalnya, posisi aplikator dan pengemudi sebagai mitra tidak berimbang. Misalnya, dalam hal penentuan tarif yang cenderung diputuskan sepihak oleh aplikator.  Menurut Susilo, anomali ini terjadi karena jumlah pasokan tenaga kerja di Indonesia melampaui jumlah lapangan kerja yang tersedia, tercermin dari masih tingginya angka pengangguran. Akibatnya, posisi tawar mitra pengemudi yang membutuhkan lapangan kerja menjadi lebih rendah.

Di sisi lain, pengemudi ojek online bukanlah tenaga kerja yang dipekerjakan oleh aplikator. Akibatnya, hak dan kewajiban mitra pengemudi ojek online tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun tentang Ketenagakerjaan. Indonesia, lanjut Susilo, belum memiliki payung hukum yang jelas dalam melihat hubungan kemitraan gaya baru ini. Jangankan hubungan kemitraan, moda transportasi ojek sebenarnya tidak termasuk sebagai angkutan umum yang diakui dalam Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kendati demikian, melihat banyaknya jumlah mitra pengemudi yang kini telah menggantungkan hidupnya pada ojek online, pemerintah tak bisa berdiam diri.  "Dalam konteks sebagai regulator, pemerintah harus menjadi pelindung dari pihak yang lemah. Pemerintah harus intervensi dan membuat aturan yang jelas antara mereka (aplikator dan mitra pengemudi), termasuk masalah hak dan kewajiban," ujar Susilo.

Pemerintah, lanjut Susilo, bisa berperan sebagai mediator antara kedua belah pihak. Namun, pada akhirnya, masalah penentuan tarif harus dikembalikan pada aplikator dan mitranya.'

Senada dengan Susilo, Pengamat Ketenagakerjaan sekaligus Guru Besar Universitas Indonesia Aloysius Uwiyono juga menilai masalah penentuan tarif harus dikembalikan kepada kedua belah pihak karena hubungan keduanya merupakan hubungan kemitraan. Jika terjadi pelanggaran dalam perjanjian kemitraan, salah satu pihak bisa membawa ke ranah hukum perdata.

"Seharusnya, (pengemudi ojek online) tidak meminta pemerintah untuk mengatur (tarif itu). Ini kan berarti pemerintah campur tangan pada perjanjian pada umumnya," ujarnya. Pemerintah, lanjut Aloysius, hanya bisa berperan sebagai perantara antara kedua pihak untuk mengadakan perjanjian mengenai tarif. Pengamat ketenagakerjaan Tadjudin Nur Effendi mengungkapkan keberadaan aplikasi ojek online bisa menjadi solusi jangka pendek bagi sektor ketenagakerjaan di Indonesia yang belum mampu menyerap seluruh tenaga kerja. Karenanya, keberadaannya jangan sampai dihilangkan.

"Kalau memiliki keahlian tinggi tetapi lapangan kerjanya tidak ada kan sama saja," ujar Tadjudin.

Pemerintah sendiri terus mengkaji aturan hubungan kerja antara aplikator transportasi online dengan mitranya, terutama pengemudi kendaraan roda dua.  Menurut Menteri Ketenakerjaan Hanif Dhakiri, pola kemitraan antara keduanya masih samar. "Yang terjadi saat Ini kan nonstandard form of employment. Jadi memang polanya tidak biasa. Makanya, justru karena kasusnya seperti itu, kami mengkaji secara mendalam, apakah perlu output dalam bentuk kebijakan. Tapi dengan catatan, kalau misalnya jadi regulasi, jangan bikin industrinya jadi tidak berkembang," ujar Hanif kemarin.

Penyelesaian konflik antara mitra pengemudi gojek dengan aplikator harus segera menemukan titik temu. Jika terjadi konflik berlarut-larut, pada akhirnya yang akan dirugikan adalah masyarakat luas.

Di tengah terpaan debu dan gelapnya malam Jakarta, beberapa pengemudi ojek konvensional masih terlihat setia menunggu penumpang di pangkalan mereka depan Mall of Indonesia, Kelapa Gading, Jakarta Utara.  Pandangan mata tertuju pada salah seorang pengemudi ojek konvensional. Pengemudi ojek tersebut menggunakan jaket salah satu perusahaan ojek online. Namun ia pakai secara terbalik sehingga sekilas terlihat seperti jaket hitam biasa.

Pria itu biasa dipanggil Maksus. Dia dulunya berprofesi sebagai tukang ojek pangkalan. Kini dia menjalani sebagai pengemudi ojek online sekaligus ojek pangkalan. "Iya mas saya awalnya opang (ojek pangkalan), kemudian saya menjadi ojek online. Sekarang saya kembali menjadi ojek pangkalan," kata Maksus.

Masalah pendapatan menjadi alasan Maksus menyambi keduanya, pengemudi ojek pangkalan sekaligus ojek online. Ia tidak bisa bergantung pada pendapatan sebagai pengemudi ojek online. Begitu juga sebaliknya, penghasilan yang ia dapat dari ojek pangkalan tak bisa menjadi pegangan sehari-hari.

Maksus bercerita pendapatan sebagai pengemudi ojek pangkalan tak beda jauh dengan ojek online. Yang membedakan, ojek online memiliki sistem bonus dan insentif. Selain itu pengaplikasian teknologi internet dalam ojek online, tentu bisa menjaring konsumen lebih banyak daripada ojek konvensional.

"Saya jadi opang itu sehari Rp100 ribu sampai Rp150 ribu sih ketutup narik cuma perlu 4 kali kerja enak bisa santai dan banyak nongkrong. Sama saja seperti ojol, beda dikit, kalau lagi malas Rp80 ribu, kalau lagi rajin bisa dapat Rp150 ribu tapi harus kerja keras 8 jam, jadi malas karena nggak bisa sambil main main. Tapi kan di ojol ada bonus dan insentif juga.

Selain soal perbedaan pendapatan, Maksus, pria berusia 42 tahun yang sudah menjadi tukang ojek selama 20 tahun ini juga bercerita mengenai ojek online yang kian hari dia anggap kian semena-mena dan terlalu berpihak pada pelanggan dengan menganggap konsumen adalah raja.

Saat itu, ia merasa perusahaan ojek online sebagai operator tiba-tiba mengubah tarif dan bonus yang justru merugikan pengemudi. Karena dasar itu, dia kemudian berhenti sebagai pengemudi ojek online. "Saya tidak suka dengan tindakan aplikator yang semena-mena mengubah tarif atau bonus," ujar dia.

Maksus menjelaskan rinci aplikator melakukan penurunan tarif tanpa pemberitahuan, padahal sebelumnya selalu ada pemberitahuan setiap ada kebijakan penurunan tarif.  Selain itu ada juga perubahan sistem bonus. Awalnya pengemudi harus memenuhi syarat jumlah pelanggan untuk mendapat bonus, kini berubah syaratnya menjadi jumlah kilometer yang ditempuh dan ini namanya pemaksaan untuk harus rajin bekerja padahal tujuan awalnya adalah agar bisa santai.

"Tadinya per orang (konsumen) buat bonus, sekarang perkilometer bonusnya. Tarif per kilo juga saya bingung, dulu ada pemberitahuan lewat pesan singkat, sekarang turun ya turun saja tarifnya," kata Maksus. Pria asli Betawi ini menyebut alasan lain ia berhenti sebagai pengemudi ojek online karena merasa aplikator tidak memikirkan nasib para pengemudinya di lapangan. Tindakan semena-mena tersebut tercermin dari penurunan tarif dan penentuan promo sesuka hati aplikator.

"Bayangkan kalau dari Gading ke Pantai Indah Kapuk hanya Rp 20 ribu. Isi bensin saja bisa Rp15 ribu. Gila kata saya. Bisa pingsan di jalan dong driver-nya. Sudah begitu dipotong juga sama promo. Ya kami makan apa? Makan angin?," ungkap Maksus menggebu-gebu. Sedangkan bila jadi opang bisa pakai harga tembak dan kartel, jadi dapatnya bisa Rp. 100 ribu sekali jalan.

Pria dua anak ini lantas menyebut istilah karyawan atau mitra yang disematkan oleh aplikator kepada pengemudi tak lebih sekadar status. Karena di sisi lain, perusahaan justru seperti tak memikirkan nasib para mitranya. "Narik cuma buat kasih makan orang aplikator. Kita kan bekerja begini supaya bisa buat kasih makan anak istri juga. Jangan mereka (aplikator) makmur, kita (pengemudi) modar," cetus Maksus.

Usai berhenti dari ojek online selama tiga bulan, Maksus kembali lagi menjadi pengemudi ojek online karena sekarang sulit menerapkan harga tembak, tanpa melepaskan statusnya sebagai ojek pangkalan. Dia menegaskan, penghasilan merupakan alasan utama dia menjalani dua profesi ini.

Ada plus minusnya antara ojek pangkalan dan ojek online.

Maksus menyebut keuntungan sebagai pengemudi ojek konvensional, yakni pengemudi bisa menentukan tarif perjalanan sesuka hati dengan penumpang karena disini penumpang tidak punya daya tawar dan hanya jadi objek perahan. Berbanding terbalik dengan pengemudi ojek online yang tarifnya ditentukan sesuka hati oleh aplikator.

Di sisi lain ada kerugian sebagai pengemudi ojek konvensional, dalam hal ini memakan waktu lama untuk mendapatkan pelanggan karena mahalnya tarif sehingga penumpang lebih memilih naik taksi atau membawa kendaraan pribadi. Berbeda dengan ojek online yang berada dalam jaringan internet, akan lebih mudah mendapat konsumen.

"Kalau sebagai opang saya yang nentuin tarif sesuka hati sama penumpangnya. Kalau di online saya tidak bisa menentukan, dari operator saya ditentuinnya, operator yang seenaknya itu. Bedanya, kalau opang itu mau mencari penumpang saja sampai menunggu dua tiga jam, baru bisa dapat tarikan nunggu orang yang laig kepepetlah istilahnya," kata Maksus sambil tersenyum lebar.

Di samping itu, ia mengakui menjadi pengemudi ojek online bisa mendapat keuntungan lain berupa bonus untuk menambah penghasilan. Namun lagi-lagi, sistem bonus juga mulai diubah oleh aplikator. Perubahan ini yang dianggap malah memberatkan pengemudi.

"Bonus sekarang (dihitung) per kilometer," ujar dia. "Ini kan sama dengan memaksa orang jadi rajin dan kurang waktu untuk bergaul dan tidur siang"

Saat ini tarif per kilometer ojek dalam jaringan sekitar Rp1.600. Tarif rendah ini yang menjadi tuntutan ribuan pengemudi ojek online saat berunjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, Selasa (27/3). Mereka menyampaikan usulan soal tarif baru kepada perusahaan. Mereka berkeras kenaikan tarif harus terjadi. Tarif yang mereka inginkan antara Rp 3.500 sampai Rp 4.000 per kilometer sehingga dengan bekerja 8 jam perhari bisa membawa uang pulang sebesar Rp. 45 juta sebulan

Perwakilan ojek online pun sudah diterima Presiden Jokowi yang kemudian menunjuk dua menterinya, yakni Menhub Budi Karya Sumadi dan Menkominfo Rudiantara untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan yang jadi tuntutan para pengemudi ojek online.

Mengenai unjuk rasa itu, Maksus pun berharap agar pemerintah bisa merealisasikan tuntutan tarif Rp4.000 pe rkilometer karena dirinya sudah tidak sabar untuk membeli mobil

Menurutnya, naiknya tarif perkilometer ojek online juga akan memberi kesempatan bagi ojek pangkalan. Artinya, tarif antara ojek pangkalan dan ojek online tidak terlalu berbeda jauh sehingga akan membuat persaingan sehat. Penghasilan antara ojek pangkalan dan ojek online pun bisa setara.

"Kalau saya meminta mudah-mudahan aspirasi dari yang pada demo itu tolong diusahakan. Per kilometer Rp 4.000, tapi ya Rp 3.000 per kilometer juga tidak apa," ujar Maksus. Lebih dari itu, ia berharap agar pemerintah mendorong para aplikator ojek online dapat memperhatikan kesejahteraan para pengemudi.

Dalam hal ini, diharapkan pemerintah bisa menekan para aplikator untuk tidak menerapkan sistem yang bisa 'mencekik' para pengemudi online. Misalnya soal syarat bonus yang justru memberatkan para pengemudi, maupun pemberlakuan promo potongan tarif yang hanya menguntungkan konsumen. "Intinya pikirkan kami (pengemudi) yang selalu dirugikan dengan tarif rendah dan potongan promo. Kita kan sama-sama cari uang juga," terang Maksus sambil berlalu untuk kembali berbaring sambil menunggu penumpang.

Menaker Ingin Jam Kerja Karyawan Fleksibel Sehingga Bisa Kerja Dibanyak Tempat Sekaligus

Kementerian Ketenagakerjaan tengah mengkaji revisi jam kerja bagi pekerja agar lebih fleksibel dibanding saat ini. Kajian baru dimulai awal 2018. Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan kajian ini bertujuan untuk menimbang apakah jam kerja sudah cocok bagi proses bisnis saat ini yang serba cepat. Selain itu, dengan jam kerja yang lebih fleksibel, ia berharap pekerja tidak merasa tertekan.

Ia mencontohkan, misalnya ada pegawai restoran yang bekerja di jam-jam sibuk seperti makan siang antara jam 11.00 hingga 13.00. Selepas itu, pekerja restoran bisa mencari pekerjaan lain dengan jam kerja pendek lainnya.

"Jadi, saya sudah menugaskan jajaran saya untuk mengkaji perlu tidaknya reformasi jam kerja dalam mensiasati perubahan pola bisnis yang begitu cepat. Tapi sekali lagi ini kajian, kami belum tahu seberapa perlu kami mereformasi jam kerja. Nanti akan kami lihat," jelas Hanif di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu malam (28/3). Selain itu, ia berharap jam kerja yang lebih fleksibel juga bisa meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Namun, jika kajian Kemenaker tak menyimpulkan hal tersebut, bisa jadi reformasi jam kerja urung dilakukan.

"Ini tujuannya juga meningkatkan employability. Kesempatan orang untuk bekerja dalam rangka mencari tambahan penghasilan dan segala macam ini bisa lebih mudah. Akan kami lihat apakah reformasi jam kerja bisa meningkatkan kesempatan kerja dalam masyarakat. Kalau memanhg di kajian menemukan itu, maka kesimpulannya jadi perlu atau tidak perlu," papar dia.

Jika perubahan jam kerja dilakukan, ia juga masih melihat implikasinya terhadap peraturan saat ini. Menurutnya, saat ini jam kerja terhitung delapan jam sehari untuk enam hari kerja dan tujuh jam sehari untuk lima hari kerja sesuai pasal 77 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Di samping itu, ia bilang negara-negara maju juga sudah menerapkan jam kerja yang fleksibel dan upah per jam. Ia mencontohkan, Inggris tetap memberlakukan pembayaran gaji secara bulanan. Tapi, basis perhitungannya adalah upah per jam. Dengan demikian, gaji yang didapat per bulan adalah akumulasi jam kerja selama sebulan dan dikalikan dengan tingkat upah per jamnya. Namun, karena masih kajian, ia tak bisa menyebut jumlah jam kerja yang optimal nantinya.

"Kami saat ini melihat dinamika pasar kerja di mana ada ketimpangan supply demand tenaga kerja yang tak imbang. Lalu ada masalah, jam pekerjaan fleksibel, tapi pekerjaannya ga bisa fleksibel," pungkas dia.

Meskipun hal ini dapat menurunkan upah kerja secara signifikan dan tanpa adanya penegakan hukum dan pasal pasal karet yang dapat dimulti tafsirkan oleh HRD perusahaan hal ini justru akan merugikan karyawan dimana harus kerja lebih banyak dengan bayaran lebih sedikit.

Subsidi Untuk Konglomerat Sawit Bengkak Menjadi Rp. 10,68 Triliun

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) diketahui menyalurkan dana miliaran hingga triliunan rupiah untuk puluhan perusahaan yang terafiliasi konglomerasi sawit sepanjang 2015—2016. Badan itu mengelola setoran dana oleh pelbagai perusahaan eksportir sawit untuk dialokasikan untuk kepentingan industri perkebunan tersebut. BPDPKS berdiri sejak Juni 2015.

Selama 2015—2017, dana yang juga dikenal dengan nama 'CPO Fund' itu lebih banyak dipakai untuk pembayaran selisih harga biodiesel, dibandingkan dengan penggunaan lainnya macam riset atau dana peremajaan sawit. Data yang diperoleh menyatakan pembayaran selisih harga biodiesel pada 2015 mencapai 467,21 miliar kemudian melonjak menjadi Rp10,68 triliun pada 2016. Lonjakan ‘subsidi’ pada periode itu mencapai sekitar 2.000 persen.

Istilah ‘subsidi’ datang dari Kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang perkebunan sawit pada 2016. Dalam kajian itu, lembaga antikorupsi itu mengkritik penggunaan dana perkebunan kelapa sawit yang habis untuk program biodiesel semata. “Sekitar 81,8 persen biaya subsidi mandatori biodiesel diserap oleh empat (grup) perusahaan,” demikian tulis KPK dalam kajian tersebut.

Pendapatan pungutan dana sawit sendiri mencapai Rp6,90 triliun pada 2015 dan meningkat menjadi Rp11,69 triliun pada 2016. Pendapatan lainnya berasal dari pengelolaan dana yakni Rp78,80 miliar pada 2015 menjadi Rp630,38 miliar.

Penggunaan dana besar lainnya adalah untuk surveyor yakni Rp53,31 miliar (2015) menjadi Rp103,10 miliar (2016); dana riset Rp10,25 miliar (2015) menjadi Rp52,76 miliar (2016).

Lainnya adalah penyaluran dana peremajaan kebun sawit Rp623,49 juta (2015) menjadi Rp9,31 miliar (2016); pengembangan SDM di industri sawit Rp672 juta (2015) menjadi Rp44,56 miliar (2016) serta gaji plus tunjangan pengurus BPDPKS Rp6,79 miliar (2015) menjadi Rp37,47 miliar (2016).

Data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menunjukkan produksi dan konsumsi biodiesel sepanjang 2014—2016 mengalami pasang surut. Pada 2014, produksi sempat mencapai 3 juta kiloliter, 1,18 juta kiloliter dan akhirnya mencapai 3,65 juta kiloliter. Sedangkan konsumsi biodiesel mencapai 1,60 juta kiloliter, 860 ribu kiloliter hingga menjadi 2,25 juta kiloliter pada 2016.

Musdhalifah Machmud, Komite Pengarah BPDPKS, mengatakan kenaikan selisih harga biodiesel itu berkaitan dengan patokan harga minyak mentah internasional dan harga jual. “Semakin jauh selisih harga crude oil dengan harga diesel, semakin besar pula yang harus dibayarkan BPDPKS,” kata dia ketika dihubungi, Senin.

Dia menuturkan dana yang ada di BPDPKS selama ini memang berasal dari perusahaan sawit yang disetorkan ke lembaga tersebut. Musdhalifah tak mempersoalkan dana yang disebutnya juga kembali ke industri sawit. “Jadi dari mereka untuk mereka juga, tidak masalah, kan juga berdampak bagi industri sawitnya sendiri, hingga ke perekonomian juga,” tuturnya.

Terpisah, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel (Aprobi) MP Tumanggor menuturkan hal serupa, bahwa kenaikan itu hanya terkait dengan selisih harga. Apalagi, kata dia, pada 2015 lalu harga minyak internasional sempat jatuh sehingga subsidi yang diberikan badan pengelola CPO Fund tersebut relatif besar.

Dimintai tanggapannya soal prioritas alokasi untuk biodiesel, Tumanggor mengungkapkan tujuan utama adalah bagaimana harga CPO tak jatuh. Di sisi lain, dia menuturkan, alokasi untuk replanting bisa saja naik karena selisih harga CPO dan minyak mentah tak demikian besar. “Ke depan bisa saja 20 persen (dana BPDPKS) untuk replanting karena selisih harga CPO dan crude oil tidak beda jauh sehingga sehingga pembayaran selisih harga menjadi kecil,” katanya.

Pada Januari—September 2017, lima perusahaan sawit berskala besar mendapatkan gelontoran Rp7,5 triliun untuk biodiesel. Lima perusahaan sawit itu terdiri dari Wilmar Group, Darmex Agro Group, Musim Mas, First Resources, dan Louis Dreyfus Company (LDC). Dalam hal ini, Wilmar Group mendapatkan nilai ‘subsidi’ terbesar, yakni Rp4,16 triliun.

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mengkritik kecilnya porsi penggunaan dana Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) atau CPO fund untuk membantu kegiatan penanaman kembali (replanting) perkebunan sawit. Selama ini, sebagian besar dana BPDP-KS disalurkan sebagai subsidi untuk membayar selisih harga antara produk dengan turunan minyak sawit yang digunakan sebagai campuran solar (FAME) dengan harga solar.

Sekretaris Jenderal Apkasindo Asmar Arsjad mengungkapkan, sebenarnya pihaknya mengapresiasi dana perkebunan sawit. Pasalnya, dana tersebut bisa membantu program penyerapan biodiesel yang pada akhirnya mendongkrak harga. Selain itu, sejak BPDP sawit berdiri pada 2015 lalu, sekitar 600 orang anak petani sawit mendapatkan bantuan dana untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi.

Namun, Asmar mengingatkan, tujuan penggunaan dana tersebut juga untuk peremajaan dan penanaman kembali. "Program-program replanting lebih diutamakanlah daripada program biodiesel," ujar Asmar usai menghadiri sebuah acara di Jakarta, Jumat (26/1). Karenanya, pihaknya terus berkomunikasi dengan BPDP-KS untuk bisa menyalurkan dana tersebut lebih banyak untuk kegiatan replanting dan pengembangan SDM.

Tahun ini, BPDP-KS bakal memberikan subsidi replanting untuk 185 ribu hektare (ha) lahan petani swadaya. Besaran subsidi yang diberikan nantinya mencapai Rp25 juta per ha dari total kebutuhan biaya sekitar Rp60 juta atau sekitar Rp4,6 triliun. Sementara sisa dananya akan dipenuhi dari kredit perbankan.

"Kami akan segera berdiskusi dengan Direktur Jenderal Perkebunan (Kementerian Pertanian) supaya replanting di 2018 bisa terlaksana," ujar Asmar. Kendati demikian, untuk bisa mendapatkan subsidi dan kredit perbankan, petani harus memiliki sertifikat kebun. Untuk itu, pihaknya juga telah berkomunikasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk bisa mempercepat proses sertifikasi lahan tersebut.

"Selama ini yang diberikan sertifikat lahan itu bukan untuk petani sawit tetapi untuk rumah tangga," katanya. Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) menjelaskan, subsidi yang diterima produsen biodiesel dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit bukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Diberitakan sebelumnya, lima perusahaan sawit berskala besar mendapatkan subsidi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan total mencapai Rp7,5 triliun sepanjang Januari—September 2017. Kelima perusahaan sawit itu terdiri dari Wilmar Group, Darmex Agro Group, Musim Mas, First Resources, dan Louis Dreyfus Company (LDC).

Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan Taningdjaja menjelaskan, pendanaan subsidi tersebut berasal dari pungutan ekspor atas produk kelapa sawit mentah (CPO) dan turunannya yang nilainya berkisar US$20 hingga US$50 per ton dan dibayarkan oleh pelaku usaha. "Salah kalau dibilang menerima subsidi. Apalagi subsidi pemerintah. (Pembayaran selisih harga) ini dananya dari swasta sendiri untuk menjalankan ini," ujar Paulus di Jakarta, Senin (22/1).

Paulus mengungkapkan, pada tahun 2009 hingga 2014, program bahan bakar nabati (BBN)-biodiesel memang mendapatkan dukungan subsidi dari APBN sejalan dengan dukungan subsidi pemerintah untuk BBM kewajiban pelayanan publik (PSO) guna memenuhi kebutuhan domestik.

Kemudian, akibat defisit perdagangan luar negeri yang membengkak hingga mencapai US$1,6 miliar pada tahun 2012, penyediaan dana untuk subsidi BBN domestik dihentikan pada tahun 2014.  Sementara itu, harga CPO kala itu tengah menurun akibatnya penerimaan pemerintah, petani sawit, dan perusahaan ikut terseret.

Atas inisiatif perusahaan/pengekspor sawit bersama pemerintah, program pengumpulan dana sawit dirancang. Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan kembali penerimaan pemeritah, petani sawit dan swasta, menjalankan kembali program BBN-biodiesel serta prgram lainnya seperti penanaman kembali (replanting), riset, promosi, dan advokasi sawit Indonesia.

Setelah berjalan 26 bulan, Aprobi mengklaim program BPDP telah berjalan dengan mekanisme yang semakin baik, mulai dari program replanting, riset, promosi, dan advokasi berjalan. Dengan demikian, program pemerintah kewajiban BBN-biodiesel untuk PSO bisa dilanjutkan. Adanya program mandatori BBN-biodiesel, permintaan CPO untuk penyerapan dalam negeri meningkat, sehingga bisa mendongkrak harga CPO.

Pembayaran selisih harga sesuai volume penjualan, menurut dia, juga terjadi karena Pertamina hanya bersedia membayar produk turunan minyak sawit yang digunakan sebagai campuran solar (fatty acid methyl este/FAME) sesuai harga solar. Sementara, biaya produksi FAME lebih tinggi dari harga solar.

Sebagai gambaran, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan Harga Indeks Pasar (HIP) biodiesel untuk Januari 2018 sebesar Rp8 ribu per liter ditambah ongkos angkut. Sementara, harga solar di pasaran hanya berkisar Rp5 ribu hingga Rp6 ribuan. "Pemerintah tidak mau menanggungnya (selisih harga)," ujar Paulus.

Di tempat yang sama, Ketua Umum Aprobi MP Tumanggor menambahkan, kegiatan ekspor dan produksi biodiesel suatu perusahaan itu berbeda. Menurut dia, satu perusahaan bisa saja menerima dana subsidi dari BPDP lebih besar dari setoran iuran ekspor karena lebih banyak memproduksi biodiesel dibandingkan melakukan kegiatan ekspor.

Sebaliknya, perusahaan yang berorientasi ekspor, bisa saja setoran yang dibayarkannya lebih besar dibandingkan subsidi yang diterima atas FAME yang dijual. "Misalnya, perusahaan yang punya kebun luas hanya melakukan ekspor dan tidak memproduksi biodesel, dia tidak mendapat (pembayaran selisih harga) karena tidak menjual FAME ke Pertamina tetapi membayar (iuran ekspor) ke BPDP," ujarnya.

Adapun penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016. Pada Pasal 11 ayat (1) dinyatakan bahwa dana yang dihimpun adalah untuk pengembangan sumber daya manusia; penelitian dan pengembangan perkebunan sawit; promosi perkebunan kelapa sawit; peremajaan tanaman perkebunan; serta prasarana perkebunan sawit.

Sedangkan pada ayat (2) dijelaskan bahwa penggunaan dana itu juga dipakai untuk kebutuhan pangan, hilirisasi industri dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel. Ayat selanjutnya menyatakan BPDPKS dapat menentukan prioritas penggunaan dana berdasarkan program pemerintah dan kebijakan Komite Pengarah.

Terkait hal tersebut, kajian soal sawit milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2016 menemukan bahwa penggunaan dana yang berlebihan bagi perusahaan biodiesel bisa menimbulkan ketimpangan dalam pengembangan usaha perkebunan sawit.

DBS Akuisisi Bisnis Retail and Wealth Management ANZ

PT Bank DBS Indonesia resmi menyelesaikan pengambilalihan bisnis retail and wealth management PT Bank ANZ Indonesia. Aksi ini sekaligus menggenapi pengambilalihan bisnis ANZ di lima pasar, yakni Singapura, Hong Kong, China, Taiwan, dan Indonesia.

Sejak 2016 lalu, DBS mengumumkan rencana pengambilalihan bisnis retail dan wealth management ANZ. Di Indonesia sendiri, pengambialihan dilakukan pada 10-11 Februari 2018, sekaligus menjadi penutup rangkaian transaksi portofolio bisnis ANZ yang resmi berpindah ke DBS.

Adapun, China lebih dulu mengawali transaksi pengambilalihan ANZ oleh DBS, yakni 17 Juli 2017. Diikuti oleh Singapura 7 Agustus 2017, Hong Kong 11 September 2017, serta Taiwan pada 11 Desember 2017.

Paulus Sutisna, Direktur Utama DBS Indonesia mengatakan, selama beberapa bulan terakhir, pihaknya telah mengupayakan transaksi berjalan lancar. Hasilnya, kedua entitas berhasil terintegrasi. "Pengambilalihan ini selanjutnya akan memperkuat posisi bank kami di Indonesia. Integrasi yang sukses sangatlah penting, karena kami menyambut baik penambahan jumlah nasabah dan karyaawan pada bisnis retail and wealth management Indonesia," ujarnya melalui keterangan resmi, Senin (12/2).

Dengan sistem pengelolaan wealth franchise yang kokoh, cerdas, dan terintegrasi, ia mengaku optimis dapat menjadi pengelola bisnis kekayaan (wealth) terdepan di Indonesia. Managing Director and Head of Consumer Banking Group and Wealth Management DBS Indonesia Wawan Salum menambahkan, pihaknya menyambut para nasabah dan rekan kerja barunya bergabung.

Dengan jaringan cabang yang lebih luas, solusi-solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, dan rangkaian layanan perbankan universal yang lengkap, ia menilai, inilah kesempatan luar biasa bagi perusahaan untuk terus menawarkan layanan, saran, solusi kepada nasabah.

"Pengambilalihan ini memungkinkan kami untuk lebih meningkatkan posisi kami di sektor private banking dan rekam jejak kami dalam hal bisnis kartu kredit di pasar Indonesia," pungkasnya.

Saham Astra Makin Kinclong Setelah Suntik Gojek Rp. 2 Triliun

Saham PT Astra International Tbk (ASII) dan anak usahanya PT Astra Otoparts Tbk (AUTO) terpantau menanjak usai mencuatnya berita soal investasi Rp2 triliun ke Gojek. Berdasarkan data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI), harga saham Astra International sempat naik 1,21 persen hingga Rp8.300 per lembar hingga jeda perdagangan sesi I, dari sebelumnya Rp8.200. Sementara, harga saham Astra Otoparts sempat menanjak hingga 1,29 persen ke level Rp1.965 per lembar, dari sebelumnya Rp1.940

Kepala Riset Ekuator Swarna Sekuritas David Sutyanto mengatakan,kerja sama tersebut memang dinilai sangat baik oleh para pelaku pasar. Pasalnya, Astra dinilai mampu mengikuti perkembangan ekonomi dengan berinvestasi di Gojek yang kini merupakan 'unicorn', atau perusahaan rintisan yang bernilai di atas US$1 miliar.

"Kerja sama itu merupakan langkah yang sangat strategis ya bagi Grup Astra. Mereka bisa mengikuti perkembangan dan perubahan dalam ekonomi dan bisnis," kata David. Ia menambahkan, saat ini pelaku pasar masih menanti bentuk kerja sama antara Astra dan Gojek secara lebih rinci. Apalagi, saat ini muncul beberapa prediksi yang berkembang usai pengumuman kerja sama tersebut.

"Saat ini yang masih ditunggu investor adalah soal rincian kerja sama usai mereka melakukan investasi. Ada juga prediksi soal kerja sama pemeliharaan motor yang memakai Astra Otoparts, tapi itu masih perkiraan panjang ya," ungkapnya.

Atas dasar hal tersebut, menurut David dalam pekan ini harga saham Astra International dan Astra Otoparts berpeluang untuk mengalami kenaikan. "Perkiraan saya, harga saham ASII bisa ke Rp8.500 per lembar minggu ini. Sementara kalau untuk AUTI bisa di atas Rp2.000 per lembar di pekan ini," jelasnya. Seperti diketahui, Grup Astra mengumumkan telah menyuntikkan investasi sebesar US$150 juta atau sekitar Rp2 triliun untuk Gojek hari ini. Bergabungnya Astra menambah panjang daftar perusahaan raksasa yang menyuntikkan dana segarnya ke Gojek.

Terkait dana segar yang digelontorkan, Presiden Direktur Astra Internasional Prijono menyebut kegigihan menjadi salah satu alasan pihaknya bersedia menanamkan modal. "Kenapa Astra mau kolaborasi dengan Gojek, ini ada historinya. Melihat kegigihan tinggi untuk memajukan Gojek dan paling penting akan mengubah dunia," pungkasnya di sela konferensi media di Jakarta.

CEO dan pendiri Gojek Nadiem Makarim, mengatakan investasi yang diterima pihaknya kali ini merupakan salah satu yang terbesar sepanjang sejarah. Dengan dana yang diperolehnya kali ini, Nadiem mengklaim akan melahirkan inovasi dan menjadikan Indonesia sebagai negara super power di Asia Tenggara dan dunia.

"Ada beberapa fakta menarik investasi ini, pertama ini menjadi investasi terbesar sepanjang sejarah. Ini merupakan hal yang membanggakan pemain besar berpartisipasi dalam ekosistem digital di Indonesia," jelas Nadiem di kesempatan yang sama. PT Astra International (Astra) mengumumkan telah menyuntikkan investasi sebesar US$150 juta atau sekitar RP2 triliun untuk Gojek.

Bergabungnya Astra menambah panjang daftar perusahaan raksasa yang menyuntikkan dana segarnya ke Gojek. Terkait dana segar yang digelontorkan, Presiden direktur PT Astra Internasional Prjono menyebut kegigihan menjadi salah satu alasan pihaknya bersedia menanamkan modal.

"Kenapa Astra mau kolaborasi dengan Gojek, ini ada historinya. Melihat kegigihan tinggi untuk memajukan Gojek dan paling penting akan mengubah dunia," pungkasnya disela konferensi media di Jakarta, Senin (12/2). CEO dan pendiri Gojek Nadiem Makarim, mengatakan investasi yang diterima pihaknya kali ini merupakan salah satu yang terbesar sepanjang sejarah.

Dengan dana yang diperolehnya kali ini, Nadiem mengklaim akan melahirkan inovasi dan menjadikan Indonesia sebagai negara super power di Asia Tenggara dan dunia. "Ada beberapa fakta menarik investasi ini, pertama ini menjadi investasi terbesar sepanjang sejarah. Ini merupakan hal yang membanggakan pemain besar berpartisipasi dalam ekosistem digital di Indonesia," jelas Nadiem di kesempatan yang sama

Daftar Outlet dan Brand Yang Akan Ditutup Oleh MAP Tahun 2018

PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) mengaku masih akan menutup beberapa outlet dari beberapa brand-nya tahun ini. Namun, jumlah penutupan outlet nya tidak akan sebanyak tahun 2017, di mana seluruh gerai Debenhams dan Lotus ditutup. Sekretaris Perusahaan, Fetty Kwartati mengungkapkan, penutupan toko masih akan melihat perkembangan seluruh kinerja di masing-masing toko setiap bulan. Penilaian toko umumnya dilakukan secara rutin oleh perusahaan untuk mengetahui selera masyarakat dari penjualan di masing-masing toko.

"Tiap toko dan brand dikaji tiap bulan, sehari-hari juga dinilai. Brand kan memiliki siklusnya juga," ucap Fetty, Senin (12/2). Jika memang kinerja suatu toko tak berdampak positif bagi kinerja perusahaan secara konsolidasian, maka manajemen Mitra Adiperkasa akan mencari solusi terlebih dahulu sebelum menutupnya. Kemudian, jika memang dalam jangka waktu tertentu tidak ada perbaikan, maka terpaksa ditutup.

Hal ini juga terjadi pada salah satu toko ritel Dorothy Perkins di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan. Fetty mengakui toko ritel tersebut tidak memiliki performa yang bagus. Namun, bukan berarti perusahaan akan menutup brand Dorothy Perkins di Indonesia. "Toko saja, brand masih ada. Ini hal normal bagi bisnis ritel," terang Fetty.

Lebih lanjut ia mengatakan, penutupan toko ritel tidak akan menimbulkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal. Berbeda jika dibandingkan dengan penutupan brand Debenhams dan Lotus. Fetty menegaskan, karyawan dari toko ritel yang ditutup umumnya dialihkan ke toko ritel lainnya yang baru dibuka ataupun yang sudah eksisting.

"Misalnya kalau hanya 10 itu bisa dipindahkan ke toko lain, atau ya kalau kontrak sudah habis tidak kami perpanjang. Tapi tidak ada PHK massal," jelas dia.

Meski memiliki rencana untuk menutup beberapa tko ritelnya pada tahun ini, Fetty menyebut pihaknya jiga akan membuka toko baru seluas 60 ribu meter persegi. Dalam hal ini, toko baru itu akan terbagi atas specialty store dan food & beverage (F&B). "Seluas 40 ribu meter persegi untuk specialty sotre dan 20 ribu untuk F&B," ungkap Fetty.

Beberapa specialty store yang dimaksud, misalnya toko ritel footware, fesyen, baju anak-anak. Sementara, perusahaan fokus mengembangkan starbucks sebagai salah satu bisnis F&B nya. "Untuk department store kami tidak tambah dulu, fokus kami dua itu, specialty store dan F&B," katanya.

Guna menambah gerai ritelnya, perusahaan mengalokasikan belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar Rp800 miliar. Fetty mengatakan, seluruh dana belanja modal akan berasal dari kas internal. Secara keseluruhan, Mitra Adiperkasa masih optimis dengan daya beli masyarakat tahun ini, karena biasanya konsumsi masyarakat akan tumbuh satu tahun sebelum pemilihan presiden (pilpres). Terlebih, tahun ini juga akan diselenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di 171 wilayah.

"Jadi untuk penjualan kami targetkan naik 15 persen, laba bersih lebih dari 15 persen," tutup Fetty.

Penyebab Awan Mendung Industri Ritel Fashion Indonesia

Awan mendung masih menyelimuti sektor ritel di Indonesia pada awal tahun ini. Beberapa gerai ritel produk busana dan alas kaki impor memutuskan untuk menutup gerainya di pusat perbelanjaan domestik, diantaranya Clarks, Dorothy Perkins, dan New Look.  Hal itu didahului dengan penjualan diskon besar-besaran untuk menghabiskan stok sebelum pemilik menutup gerainya.

Pengamat Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira tak heran pemilik lisensi impor memutuskan untuk tak lagi membuka gerai produk tersebut di Indonesia. Hal itu tak lepas dari belum pulihnya permintaan di dalam negeri.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk pakaian jadi memang terus melambat hingga rata rata tumbuh 3,05 persen sepanjang tahun 2017. Angka ini terbilang rendah jika dibandingkan pengeluaran konsumsi secara total yang masih bisa tumbuh 4,95 persen. "Artinya, masyarakat secara umum mengurangi belanja fashion," ujar Bhima

Menurut Bhima, turunnya porsi belanja masyarakat disebabkan oleh kelas menengah atas yang lebih memilih untuk menyimpan uangnya di bank, terlihat dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh diatas kredit bank. Pada Desember 2017, Bank Indonesia (BI) mencatat penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan tumbuh sebesar 8,3 persen secara tahunan. Sementara, kredit perbankan periode yang sama tumbuh 8,2 persen.

Tak hanya itu, menurut Bhima, kelas menengah atas mengerem belanja di sektor pakaian juga disebabkan oleh petugas pajak yang bisa mengintip transaksi kartu kredit penggunanya. Selain itu, tren peralihan sistem penjualan dari secara langsung (offline) ke eletronik (e-commerce) juga perlu dicermati. Terlebih sekitar 45,8 persen penjualan barang yang dibeli melalui platform e-commece merupakan penjualan produk pakaian, meskipun nilai transaksinya ditaksir hanya berkisar satu persen dari total penjualan ritel nasional.

"Kalau di 2017 diperkirakan total transaksi e-commerce sebesar Rp87,7 triliun maka nilai penjualan pakaian jadi adalah Rp40,1 triliun per tahunnya," jelasnya. Di sisi lain, ditutupnya gerai pakaian impor di pusat perbelanjaan bisa menjadi kesempatan bagi produk lokal untuk merebut pangsa pasar. Pasalnya, munculnya merek-merek personal baru yang ramai di media sosial juga berperan dalam menggerus pasar pakaian impor.

"Kemunculan merek-merek personal contohnya untuk busana muslim sebenarnya peluang bagus. Asalkan konsepnya pakai e-commerce bukan untuk fisik," ujarnya. Untuk menahan tren perlambatan sektor ritel, lanjut Bhima, Pemerintah perlu memulihkan kepercayaan konsumen dengan mengkaji ulang seluruh kebijakan perpajakan.

"Jangan karena mengejar target pajak yang naik 20 persen lalu sektor ritel jadi korban," ujarnya.

Kemudian, pemerintah juga perlu mendorong kolaborasi sektor offline dan online. Misalnya, masuknya platform ritel offline dari Amazon dengan Amazon Go pada tahun lalu menjadi bukti bahwa kerja sama akan menguntungkan pelaku ritel konvensional juga.  Pemerintah, lanjut Bhima, juga perlu menyiapkan alih profesi bagi pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Selain itu, bagi perusahaan ritel yang tutup, Pemerintah perlu membantu pengurusan sengketa kerja agar pesangon bisa cepat dibayar oleh perusahaan.

Sementara, pusat perbelanjaan harus merenovasi konsep secara total terutama bagi pusat perbelanjaan yang lama. Bagi pusat perbelanjaan yang sebelumnya fokus di ritel fashion jika ingin bertahan perlu beradaptasi dengan mengubah diri menjadi tempat kuliner. "Tahun lalu, pengeluaran konsumsi untuk restoran dan hotel pertumbuhannya naik hingga 5,3 persen," ujarnya.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta mengingatkan keputusan penutupan gerai bukan merupakan keputusan yang mendadak. Biasanya, keputusan untuk ekspansi maupun menutup gerai telah dipikirkan enam bulan sebelumnya setelah melakukan evaluasi terhadap kondisi perekonomian selama beberapa periode.

Tahun lalu, menurut Tutum, industri ritel memang masih relatif stagnan karena belum pulihnya permintaan masyarakat. Sementara, pembayaran sewa gerai di pusat perbelanjaan harus dibayar tak peduli laku atau tidaknya barang yang dijual. Tak ayal, pemilik akan mencari cara untuk menekan biaya, salah satunya dengan keluar dari pusat perbelanjaan. "Penutupan gerai merupakan upaya pemilik untuk efisiensi biaya," ujarnya.

Setelah menutup gerai, pemilik bisa mengalihkan penjualan dengan sistem menitipkan di toko ritel besar atau menjualnya secara daring. Dengan demikian, produk masih bisa beredar di pasar. Menurut Tutum, tren penutupan gerai masih bisa berlanjut hingga akhir tahun kecuali ada angin segar berhembus kencang di perekonomian. Gelaran pemilihan kepada daerah (pilkada) serentak tahun ini bagi Tutum hanya sebagai pemanis dan belum cukup kuat untuk mengembalikan kejayaan sektor ritel.

Aprindo sendiri berharap sektor ritel bisa tumbuh setidaknya 9 persen tahun ini, membaik dari tahun lalu yang hanya tumbuh di kisaran 7,5 persen. Hal itu seperti diungkap Ketua Umum Aprindo Roy Mandey dalam wawancara terpisah beberapa waktu lalu. Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja (APPBI) Indonesia Stefanus Ridwan menilai penutupan suatu gerai di pusat perbelanjaan merupakan hal yang biasa.

Menurut Stefanus, jika gerai ingin bertahan di tengah ketatnya persaingan, produk yang dijual harus menarik, bergengsi, dan lekat di hati konsumen. Dengan demikian, konsumen tidak merasa sayang mengeluarkan uangnya. "Kalau tidak bisa membuat produknya menjadi hits. ya akan ketinggalan," jelasnya.

Stefanus tidak terlalu khawatir penutupan beberapa gerai produk ritel fashion impor akan menekan penerimaan pusat perbelanjaan. Pasalnya, jika satu gerai produk ditutup, permintaan dari produk ritel lain untuk mengisi gerai yang ditutup tersebut masih ada. Misalnya gerai untuk produk-produk yang laris dijual melalui platform media sosial. "Kalau gerai tidak laku percuma kami pertahankan, mendingan kami mencari gerai yang bisa menarik orang untuk datang," ujarnya.

Selain itu, seperti yang disebutkan Bhima di atas, pengelola pusat perbelanjaan juga telah menangkap tren peralihan pola konsumsi masyarakat. Karenanya, pusat perbelanjaan kini banyak yang berbenah dengan memperbanyak gerai di sektor kuliner dan hiburan, serta mengadakan acara-acara yang bisa menarik pengunjung.

Pemerintah terus mencermati perkembangan sektor ritel, terutama dampaknya ke pasar tenaga kerja.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang mengingatkan, kalau bisa, tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dihindari dengan mengalihkan pekerja ke pekerjaan lain.

Karenanya, pemerintah terus mendorong peningkatan keahlian dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satunya dengan menyediakan program pelatihan dan menggelar pendidikan vokasional dengan menggandeng dunia usaha. Kalaupun harus melakukan PHK pemerintah berharap hal itu dikomunikasikan dengan baik dan pemberi kerja memperhatikan hak-hak pegawainya. "Jangan pernah melakukan tindakan sepihak tanpa bermusyawarah," ujarnya.

Pada akhirnya, sesuai pepatah, di mana ada gula ada semut. Jika gula habis di suatu tempat, maka semut bakal hengkang mencari lokasi lain. Jika semut tetap bertahan di lokasi yang sama, si semut akan mati dengan sendirinya

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) mengakui terdapat pergeseran pola konsumsi dan perubahan teknologi yang pada akhirnya berdampak ke sejumlah industri, salah satunya adalah ritel. Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong mengungkapkan, sektor ritel harus menyesuaikan dengan teknologi dan perubahan tren yang sangat cepat. Karenanya, sektor ritel memerlukan rekonfigurasi dari sekedar toko menjadi tempat pameran (showroom) dan gudang.

Di sisi lain, lokasi pemasaran bisa memanfaatkan teknologi digital sehingga lahirlah perdagangan elektronik (e-commerce). Konsekuensinya, pelaku "tradisional" harus meningkatkan kapasitas dari sarana yang dimiliki.

"Di saat sarana masa lalu tidak lagi bermanfaat, mereka harus investasi lagi untuk meningkatkan konfigurasi rantai pasok, konfigurasi logistik, dan konfigurasi pertokoan untuk tren-tren terkini ya memang berat bebannya," ujarnya di gedung Suhartoyo BKPM, Kamis (8/2). Kendati demikian, lanjut Thomas, aspek negatif dari sistem konvensional bisa diimbangi oleh aspek positif dari sektor-sektor baru perekonomian digital seperti transportasi daring dan e-commerce.

Di saat yang sama, pusat perbelanjaan juga harus mengubah komposisi jenis gerai dengan memperbanyak sektor makanan dan minuman, hiburan dan pengalaman. Misalnya, pusat kebugaran, bioskop dan panggung pertunjukkan. "Jadi memang pergeseran di pola konsumsi akan menciptakan pergeseran di pola produksi dan pola ritel," ujarnya.

Kendati demikian, Thomas optimistis investasi di sektor ritel bakal mekar tahun ini, kendati sejumlah ritel pakaian dan alas kaki mengumumkan bakal menutup gerainya di pusat perbelanjaan di Indonesia.Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah ritel pakaian dan alas kaki mengumumkan bakal menutup gerainya tahun ini, beberapa diantaranya Clarks, New Look, dan Dorothy Perkins. "Secara net masih positif dan menurut saya akan terjadi modernisasi yang luar biasa," ujarnya

New Look Menyusul Dorothy Perkins Tutup Toko Karena Bangkrut

Ritel Dorothy Perkins resmi menutup tokonya di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan. Ritel pakaian perempuan dan anak-anak asal Inggris tersebut hengkang lantaran kontrak kerja sama antara pemilik merek dan distributornya di Indonesia tak diperpanjang.

“Iya, kami tutup per hari ini. Ini sedang beres-beres. Mau ganti brand (merek) lain,” terang salah satu pelayan toko Dorothy Perkins di Kota Kasablanka dengan singkat. Ketika menyambangi gerai Dorothy Perkins, seluruh pelayan toko tengah sibuk merapikan barang-barang tersisa. Mereka berbenah dengan kondisi pintu tertutup, menyisakan pelat merek yang terlihat di depan pintu toko.

Di Indonesia, merek Dorothy Perkins dipegang oleh PT Mitra Adiperkasa Tbk, riteler kelas kakap bersandi emiten MAPI. Berdasarkan situs resmi pemilik merek, Dorothy Perkins beroperasi melalui 11 gerai.

Adapun, 5 gerai tersebar di Jakarta, yaitu Central Park, Kota Kasablanka, Senayan City, Grand Indonesia, dan Sogo Plaza Senayan. Sisanya tersebar di Discovery Mall di Kuta-Bali, Galaxy Mall Surabaya, Paris van Java Mall di Bandung, Sogo Tunjungan Surabaya, Sun Plaza Sogo Medan, dan Ambarukmo Plaza di Yogyakarta.

Selain Dorothy Perkins, merek pakaian wanita New Look juga akan tutup toko di Kota Kasablanka pada 19 Februari 2018 mendatang. Bahkan, New Look secara permanen menyudahi seluruh operasionalnya di Indonesia.

“Kami sudah diberitahu oleh manajemen. Kami tutup toko secara permanen. Gerai di Kota Kasablanka ini yang terakhir. Yang lain sisa bazaar saja di Alam Sutera,” kata salah satu pelayan toko di gerai New Look Kota Kasablanka. Makanya, ia menjelaskan lebih lanjut, New Look menggelar diskon besar-besaran untuk cuci gudang demi menghabiskan barang. Gelaran diskon hingga 60 persen itu sudah dimulai sejak akhir tahun lalu.

Berdasarkan situs resmi perusahaan, gerai New Look memang hanya tersisa di Kota Kasablanka. Adapun, tiga gerai lainnya, yakni di Kemang Village, Central Park, dan Alam Sutera hanya untuk bazaar. Serupa seperti Dorothy Perkins, merek New Look di Indonesia juga dipegang oleh MAPI. Namun, hingga saat ini, belum berhasil menghubungi manajemen untuk mengkonfirmasi penutupan gerai-gerai tokonya.

Sebelumnya, MAPI juga menghentikan operasional Lotus dan Debenhams pada tahun lalu. MAPI merupakan riteler pengelola jaringan merek-merek dari luar negeri. Tak terbatas pada produk-produk fesyen, MAPI juga mengelola jaringan Starbucks, Planet Sports, dan Kidz Station

Ritel Dorothy Perkins resmi menutup tokonya di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan. Ritel pakaian perempuan dan anak-anak asal Inggris tersebut hengkang lantaran kontrak kerja sama antara pemilik merek dan distributornya di Indonesia tak diperpanjang. “Iya, kami tutup per hari ini. Ini sedang beres-beres. Mau ganti brand (merek) lain,” terang salah satu pelayan toko Dorothy Perkins di Kota Kasablanka dengan singkat.

Ketika  menyambangi gerai Dorothy Perkins, seluruh pelayan toko tengah sibuk merapikan barang-barang tersisa. Mereka berbenah dengan kondisi pintu tertutup, menyisakan pelat merek yang terlihat di depan pintu toko. Di Indonesia, merek Dorothy Perkins dipegang oleh PT Mitra Adiperkasa Tbk, riteler kelas kakap bersandi emiten MAPI. Berdasarkan situs resmi pemilik merek, Dorothy Perkins beroperasi melalui 11 gerai.

Adapun, 5 gerai tersebar di Jakarta, yaitu Central Park, Kota Kasablanka, Senayan City, Grand Indonesia, dan Sogo Plaza Senayan. Sisanya tersebar di Discovery Mall di Kuta-Bali, Galaxy Mall Surabaya, Paris van Java Mall di Bandung, Sogo Tunjungan Surabaya, Sun Plaza Sogo Medan, dan Ambarukmo Plaza di Yogyakarta.

Selain Dorothy Perkins, merek pakaian wanita New Look juga akan tutup toko di Kota Kasablanka pada 19 Februari 2018 mendatang. Bahkan, New Look secara permanen menyudahi seluruh operasionalnya di Indonesia.

“Kami sudah diberitahu oleh manajemen. Kami tutup toko secara permanen. Gerai di Kota Kasablanka ini yang terakhir. Yang lain sisa bazaar saja di Alam Sutera,” kata salah satu pelayan toko di gerai New Look Kota Kasablanka. Makanya, ia menjelaskan lebih lanjut, New Look menggelar diskon besar-besaran untuk cuci gudang demi menghabiskan barang. Gelaran diskon hingga 60 persen itu sudah dimulai sejak akhir tahun lalu.

Berdasarkan situs resmi perusahaan, gerai New Look memang hanya tersisa di Kota Kasablanka. Adapun, tiga gerai lainnya, yakni di Kemang Village, Central Park, dan Alam Sutera hanya untuk bazaar. Serupa seperti Dorothy Perkins, merek New Look di Indonesia juga dipegang oleh MAPI. Namun, hingga saat ini, belum berhasil menghubungi manajemen untuk mengkonfirmasi penutupan gerai-gerai tokonya.

Sebelumnya, MAPI juga menghentikan operasional Lotus dan Debenhams pada tahun lalu. MAPI merupakan riteler pengelola jaringan merek-merek dari luar negeri. Tak terbatas pada produk-produk fesyen, MAPI juga mengelola jaringan Starbucks, Planet Sports, dan Kidz Station.

Daftar Brand Fashion Yang Diskon Hingga 70% Akibat Bangkrut

Jelang ditutupnya beberapa ritel fesyen terkemuka di Jakarta, pesta diskon pun dimulai.  Pesta diskon untuk pecinta fesyen dan aksesori ini sebenarnya sudah berlangsung beberapa waktu. Namun bagi Anda yang masih ingin berburu produk fesyen, tak ada salahnya untuk kembali mencari diskon.

Berikut beberapa ritel fesyen yang memberikan diskon besar jelang penutupan tokonya di Indonesia.

1. GAP
Toko ritel label GAP akan mengakhiri kontrak operasinya di akhir bulan Februari 2018.  Jelang penutupannya, toko fesyen ini pun memberikan diskon yang cukup menggiurkan. Diskonnya yang diberikan mencapai 70 persen.  Tak cuma untuk baju dan perlengkapannya, toko ini juga memberikan diskon untuk berbagai produk aksesori.

2. Banana Republic
Sama seperti ritel GAP, ritel fesyen Banana Republic yang memiliki segmen lebih tinggi ternyata juga mengakhiri kontraknya di Indonesia.  Banana Republic mengakhiri kehadirannya di Indonesia di akhir bulan Februari 2018 mendatang. Untuk itu, mereka memberikan diskon sampai 70 persen.

3. New Look
Label ritel fesyen New Look dari Inggris memberikan diskon besar untuk semua produknya sampai 60 persen.  Berdasarkan pantauan, barang-barang di gerai New Look di Kota Kasablanka mulai terlihat sepi. Barang-barang yang tersisa dibanderol dengan harga lebih murah dengan potongan harga 60 persen. Bahkan, untuk busana atasan perempuan, harganya dibanderol Rp39 ribu, sedangkan pakaian terusan berkisar Rp109 ribu - Rp159 ribu. Tak cuma pakaian, New Look juga memangkas harga sepatu wanita dan asesoris, seperti kacamata dan tas tangan.

4. Dorothy Perkins
Dorothy Perkins sudah menutup beberapa gerainya. Label ritel yang pernah bekerjasama dengan keluarga Kardashian pada pembuatan beberapa produknya ini memberikan diskon sampai 60 persen.

5. Clarks
Ritel sepatu Clarks menjual berbagai koleksi sepatu pria dan wanita dengan potongan diskon sampai 50 persen. Harganya dimulai dari Rp800 ribu-1,75 juta per pasangnya.

GAP dan Banana Republik Hengkang Dari Indonesia

PT Gilang Agung Persada selaku distributor dan pemegang merek GAP dan Banana Republic di Indonesia menyebut akan beralih fokus memasarkan produk aksesoris, khususnya jam tangan impor. Peralihan fokus antara lain ditandai dengan keputusan perusahaan menutup seluruh gerai GAP dan Banana Republic di akhir bulan ini.

Sumber mengatakan, penjualan jam tangan impor lebih menguntungkan karena persaingan pada produk tersebut tak terlalu sengit seperti pada bisnis pakaian. Di sisi lain, perusahaan juga optimis penjualan produk tersebut akan laris karena konsumsi masyarakat kelas menengah yang mulai bangkit.

“Selama lima tahun ini, perusahaan telah mengembangkan segmen ini (aksesoris), dengan menambahkan beberapa merek ke dalam portofolio,” ujar sumber yang enggan disebutkan namanya, Senin (5/2). Perusahaan yang terkenal dengan hanya merekrut tamatan luar negeri ini untuk menduduki jabatan strategis branding menyerah dan gagal untuk tetap eksis dengan produk produk terkenal mereka dan turunnya secara drastis angka penjualan karena tumpulnya program marketing dan branding mereka. Adapun beberapa merek yang kerap menjual aksesoris dan telah bekerja sama dengan perusahaan, yaitu VNC, Guess Accessories, La Senza, WatchZone, dan WatchEngine.

“Selain itu, perusahaan sangat antusias dengan kemitraan baru dengan Casio untuk mendistribusikan koleksi jam tangan mereka, karena melengkapi toko WatchZone dan WatchEngine saat ini,” jelasnya.

Dengan perubahan fokus bisnis ini, perusahaan memutuskan tak akan memperpanjang hak distribusi produk pakaian impor bermerek GAP dan Banana Republic pada tahun ini.  “PT GAP telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak ketika perjanjian sub-waralaba berakhir pada Februari 2018,” terangnya. Bersamaan dengan itu, perusahaan akan menutup gerai GAP dan Banana Republic yang tersisa. Untuk GAP, gerai tersisa berada di Tunjungan Plaza, Surabaya dan Grand Indonesia, Jakarta.

Sementara gerai Banana Republic yang tersisa dan akan ditutup, yaitu di Senayan City pada akhir pekan ini. Lalu, menyusul gerai sementara di Pondok Indah Mall (PIM) 2 dan di Grand Indonesia. Seluruh gerai itu akan ditutup paling lama pada akhir Februari 2018.

Sayangnya, belum didapat kabar bagaimana nasib para pekerja GAP dan Banana Republic setelah kedua merek pakaian asal Amerika Serikat itu gulung tikar di Indonesia. PT Gilang Agung Persada selaku distributor dan pemegang merek produk pakaian asal Amerika Serikat, GAP dan Banana Republic di Indonesia akan menutup seluruh gerai kedua merek tersebut pada akhir bulan ini.
Sumber menyebut, dua gerai GAP yang tersisa, yaitu di Tunjungan Plaza, Surabaya dan Grand Indonesia, Jakarta akan ditutup.

Sedangkan untuk Banana Republic, gerai di Senayan City, Jakarta akan tutup pada akhir pekan ini. Lalu, menyusul pada akhir Februari, penutupan gerai sementara hasil gabungan dengan GAP di Pondok Indah Mall (PIM) 2 dan satu gerai di Grand Indonesia.

“Sebelumnya, GAP juga sudah tutup lokasi di PIM 2 dan St. Moritz,” ujar sumber yang enggan disebutkan namanya. Dengan demikian, setelah penuutupan, masyarakat tak bisa lagi mendapatkan produk kedua perusahaan yang berada di bawah naungan GAP Inc.  Lisa Kanisa (27 tahun) yang cukup akrab dengan produk GAP mengaku kecewa mendengar kabar ini. Lisa mengaku telah menggunakan produk GAP dalam beberapa tahun terakhir.

“Kalau GAP kan casual ya produknya, itu saya suka, sudah pakai sejak kuliah juga. Sayang, kalau nanti tidak bisa beli lagi di Indonesia,” ungkap Lisa. Ia pun berharap nantinya akan ada distributor lain yang bisa memasarkan pakaian GAP di dalam negeri.

“Ya mungkin nanti bisa ya dijual di online, asal harganya jangan terlalu tinggi karena ada ongkos kirim,” pungkasnya. Setelah Clarks yang akan menutup seluruh tokonya di Indonesia, toko ritel asal Amerika, Banana Republic bakal ikut menutup gerainya di Pondoh Indah Mall 2, Jakarta Selatan di penghujung bulan ini.

Salah satu penjaga gerai yang enggan disebutkan namanya mengatakan, rencana penutupan gerai sebenarnya telah dikomunikasikan pihak manajemen sejak November 2017. Namun, belum dinyatakan secara resmi kapan gerai akan benar-benar ditutup.

“Gerai ini akan tutup, tapi belum pasti kapan waktunya,” ujar penjaga gerai Banana Republic di PIM 2 saat berbincang. Guna menghabiskan stok barang, gerai tersebut juga tengah menggelar diskon hingga 70 persen. Kendati demikian, menurut dia, jika masih ada sisa produk, akan dialihkan ke gerai Banana Republik lain yang tersisa di Jakarta.

Selain di PIM, gerai Banana Republic saat ini berada di Senayan City dan Grand Indonesia, Jakarta.

“Jadi walaupun di sini (PIM 2) tutup, tapi gerai yang lain masih ada,” terangnya.

Berusaha menghubungi pihak manajemen PT Gilang Agung Persada selaku distributor selaku pemegang merek. Namun, hingga kini belum ada jawaban maupun keterangan resmi dari pihak manajemen. Adapun berdasarkan pantauan , pakaian yang dijual di gerai ini terdiri dari produk asli produksi Banana Republic dan GAP, serta merek lain yang berada di bawah naungan manajemen yang sama.

Pakaian bermerek GAP ikut dipajang penjaga gerai Banana Republic lantaran kebijakan manajemen mengalihkan pakaian yang tersisa ke gerai ini, setelah manajemen menutup gerai GAP di PIM 2 pada akhir tahun lalu.  Banana Republic, ritel fesyen asal Amerika tengah menggelar diskon penutupan gerai hingga 70 persen di Pondok Indah Mall (PIM) 2, Jakarta Selatan. Namun rupanya, diskon besar itu tak membuat gerai diserbu pembeli dan malah sepi pengunjung.

Berdasarkan pantauan  pada Minggu (4/2), gerai tampak sepi dari hilir mudik pembeli. Hanya tampak beberapa pengunjung yang melihat-lihat produk yang berupa pakaian wanita.  Salah satunya, Ajeng (36 tahun), yang sehari-hari bekerja sebagai karyawan swasta. Ia bilang, kunjungannya kali ini hanya iseng melihat pakaian dan harga yang ditawarkan dengan iming-iming diskon hingga 70 persen.

“Ini iseng saja, mungkin ada yang cocok. Tapi ternyata kurang menarik. Jadi belum ada yang dibeli,” kata Ajeng.  Selain itu, ia mengaku memang tak begitu akrab dengan merek pakaian ini, sehingga kurang tertarik untuk membeli pakaian yang dijual. Kendati begitu, ia bilang, harga yang ditawarkan cukup rendah.

“Tadi ada yang saya lihat ada yang Rp180 ribuan, lumayan sih dari harga Rp600 ribuan. Tapi modelnya masih kurang menarik,” lanjutnya.  Begitu pula dengan Linda Ashari (33 tahun). Ia mengaku belum tertarik dengan pakaian yang ditawarkan sekalipun harga yang dibanderol berkurang hingga 70 persen.

“Modelnya kebanyakan polos, jadi kurang tertarik,” ucapnya.

Adapun diskon penutupan gerai Banana Republic ini telah dilangsungkan pihak manajemen yang berada di tangan PT Gilang Agung Persada sejak November 2017. Hal ini bersamaan dengan penutupan gerai merek lain yang berada di bawah naungan manajemen, yaitu GAP pada akhir tahun lalu.

Menurut pihak penjaga gerai yang enggan disebutkan namanya, produk yang tersisa setelah gerai resmi ditutup akan dialihkan ke gerai Banana Republic lain yang tersisa di Jakarta, yaitu ke Senayan City dan Grand Indonesia, Jakarta. “Jadi walaupun di sini (PIM 2) tutup, tapi gerai yang lain masih ada,” ujar penjaga gerai.

Dari pantauan pakaian yang dibanderol dari kisaran Rp80 ribu sampai Rp619 ribu dari sebelumnya dijual dengan harga Rp269 ribu hingga Rp2,1 juta.

Bank Indonesia : Penjualan Ritel Turun Bulan Januari dan Februari 2018

Survei penjualan eceran Bank Indonesia (BI) memperkirakan penjualan ritel pada Januari 2018 tumbuh melambat dibanding bulan sebelumnya. Perlambatan diindikasi dari Indeks Penjualan Riil (IPR) periode januari 2018 yang tercatat 210,1 atau turun 4,3 persen secara bulanan atau month to month (mtm) dibanding penjualan di bulan sebelumnya yang tumbuh 6,2 persen (mtm). Hal ini, terutama sejalan dengan berakhir periode liburan natal dan tahun baru.

"Penuran penjualan secara bulanan terutama terjadi pada penjualan kelompok perlatan informasi dan komunikasi, sandang, serta makanan, minuman, dan tembakau," tulis Bank Indonesia dalam survei tersebut, dikutip Rabu (7/2).

Kendati melambat secara bulanan, penjualan ritel pada Januari 2018 secara tahunan mencatatkan pertumbuhan sebesar 1,4 persen (year on year/yoy), lebih tinggi dibanding bulan seelumnya sebesar 0,7 persen (yoy). Namun, pertumbuhan tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. "Pertumbuuhan penjualan ritel di bulan Januari 2018 terutama didorong oleh penjualan sub kelompok komoditas sandang yang tercatat tumbuh 2 persen (yoy), lebih tinggi dari 1,7 persen (yoy) pada Desember 2017," terang dia.

Pada Desember tahun lalu, pertumbuhan ritel didorong oleh sebagian besar kelompok komoditas, dengan pertumbuhan tertinggi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau. Dalam survei tersebut, BI juga memperkirakan tekanan kenaikan harga bakal terjadi pada Maret 2018. Indikasi tersebut, terlihat dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) tiga bulan yang akan datang sebesar 158,2 lebih tinggi.

Bank Indonesia memperkirakan, penjualan eceran atau ritel pada bulan depan (Februari) akan mengalami penurunan sesuai pola musimannya. Tekanan kenaikan harga juga diperkirakan akan menurun dibanding bulan sebelumnya. Hal tersebut tercermin dari hasil survei penjualan eceran BI. Survei tersebut menyebut, Indeks Ekspektasi Penjualan (IEP) pada Februari 2018 sebesar 134,6 atau lebih rendah dibanding bulan ini sebesar 149,1. Sementara itu, penjualan ritel pada Mei diperkirakan akan meningkat, yang terindikasi dari peningkatan IEP menjadi 151.

"Tekanan kenaikan harga pada Februari 2018 diperkirakan turun dibandingkan bulan sebelumnya," ujar BI dalam survei yang dikutip, Rabu (10/1). Menurut survei tersebut, Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) pada Februari sebesar 154,9 atau lebih rendah dari bulan sebelumnya 151. Menurunnya ekspektasi harga tersebut, akibat responden yang sebelumnya memperkirakan adanya kenaikan harga LPG, BBM, dan tarif listrik pada Januari 2018.

Tekanan kenaikan harga pun diperkirakan meningkat pada Mei 2018, seiring meningkatnya IEH menjadi 173,2 karena memasuki periode Ramadan.

Survei tersebut juga menjelaskan, penjualan ritel pada Desember 2017 diperkirakan meningkat dibanding bulan sebelumnya. Kendati demikian, penjualan ritel tersebut masih lebih lambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.  Adapun sumber pertumbuhan penjualan ritel pada Desember 2017 berasal dari penjualan makanan, minuman dan tembakau yang tumbuh 7,6 persen (yoy), disertai ritel. Penurunan penjualan kelompok nonmakanan juga mulai membaik dari turun 5 persen pada November menjadi turun 4,4 persen pada Desmber 2017

Penjualan Anjlok, Sepatu Kicker Tutup Gerai Di Mal Kota Kasablanka

Alas kaki berlabel Kickers menutup gerainya di Mal Kota Kasablanka, Jakarta Selatan. Penutupan satu dari total empat gerai yang dimiliki PT Mahkota Petriedo Indoperkasa selaku distributor Kickers itu dilakukan demi efisiensi. Bahkan, penutupan telah dilakukan sejak tiga bulan lalu. Namun demikian, manajemen Mahkota Petriedo mengaku penutupan tidak terkait dengan masalah penjualan atau omzet yang dikantongi perusahaan.

Baca Juga : Distributor Sepatu Clark Bangkrut

Anthony Tan, General Manager Mahkota Petriedo mengatakan, ongkos sewa gerai di Kota Kasablanka naik hingga dua kali lipat yang menyebabkan perusahaan menutup lapaknya. “Selain itu, kami juga punya counter di Sogo yang sedang bagus,” ujarnya. Sebelum hengkang, sebetulnya, lanjut Anthony, manajemen sempat ditawari untuk pindah ke lantai atas. Saat itu, Kickers menetap di lantai satu. Namun, manajemen tetap memutuskan menutup lapaknya di pusat perbelanjaan di Jalan Casablanca tersebut.

Strategi menutup gerai itu diklaim sukses mengerek penjualan sepatu Kickers dari toko konsinyasi di Sogo Kota Kasablanka. “Ketika kami tutup toko di sana, malah omzet di Sogo bagus,” terang dia. Saat ini, berarti Kickers hanya menyisakan tiga gerai di seluruh Indonesia. Yakni, di Makassar, Surabaya, dan Bekasi. Sementara lainnya yang tersisa merupakan toko konsinyasi di pusat-pusat perbelanjaan.

Bertolak belakang dengan rencana efisiensi perusahaan, Anthony menyebut bahwa manajemen berencana menambah gerai baru. “Makanya, strategi tahun ini harus tambah gerai. Saya merasa tiga gerai itu masih kurang,” katanya. Sebelumnya, manajemen Mahkota Petriedo mengincar gerai-gerai yang sebelumnya ditempati oleh Clarks, merek sepatu yang haknya dipegang eksklusif oleh PT Anglo Distrindo Antara.

Clarks diketahui akan menutup seluruh gerainya mulai 28 Februari hingga pertengahan tahun ini. Clarks gulung tikar lantaran penjualannya terus melorot sejak 2016, bahkan penurunannya mencapai 50 persen. Di tengah rencana tutupnya seluruh gerai toko sepatu Clarks di Indonesia, PT Mahkota Petriedo Indoperkasa selaku distributor alas kaki berlabel Kickers berkeinginan menambah jaringannya. Bahkan, distributor Kickers berkeinginan untuk mengambil alih gerai-gerai yang saat ini masih ditempati Clarks.

General Manager PT Mahkota Petriedo Indoperkasa selaku distributor Kickers Indonesia Anthony Tan mengaku telah menelepon bebeberapa department store guna mengambil alih sewa gerai Clarks yang akan tutup. "Kami sekarang malah mau cari, buka baru. Hari ini, saya tahu Clarks mau tutup, saya malah telepon Department Store, tanya masih ada atau tidak gerai yang kosong," ujarnya.

Anthony mengatakan, tidak takut akan tren bisnis ritel sepatu di Indonesia, meskipun Clarks yang memiliki bisnis serupa bakal menutup seluruh gerainya. Ia bahkan menilai, bisnis sepatu di Indonesia masih memiliki prospek yang positif. Kendati demikian, ia tak menampik, penjualan sepatu Kickers menurun pada tahun lalu. Namun, jumlahnya tidak signifikan. Sayangnya, Anthony enggan menyebutkan berapa angka penjualannya.

"Kami kurang lebih ada penurunan penjualan, tapi tidak signifikan, dibawah satu persen," terang dia.

Ia mengakui, pasar sepatu impor saat ini memang kurang bagus. Hanya saja, ia melanjutkan, pihaknya memiliki kinerja penjualan yang baik dari produk selain sepatu. Dengan demikian, secara keseluruhan, penurunan penjualan Kickers tidak signifikan. Anthony optimistis, tahun ini penjualan Kickers bisa lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Pasalnya, ia mengklaim, Kickers mempunyai pelanggan setia dan dapat menjaga kualitasnya dengan baik.

Sebelumnya, distributor sepatu Clarks, PT Anglo Distrindo Antara resmi menghentikan operasional seluruh gerai Clarks di Indonesia. Saat ini, merek sepatu asal Inggris tersebut tercatat memiliki 10 gerai yang tersebar di Indonesia.

Bumiputera PHK 1.100 Karyawan Agar Tidak Bangkrut

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera (AJBB) resmi membatalkan kerja sama dengan PT Evergreen Invesco Tbk (GREN) untuk menyelamatkan perusahaan asuransi tertua di Indonesia itu melalui pembentukan PT Asuransi Jiwa Bumiputera (AJB).  Pengelola Statuter Bidang Sumber Daya Manusia, Umum, dan Komunikasi AJBB Adhi M. Massardhi mengatakan, kerja sama itu berakhir pada 10 Januari 2018 karena terlalu banyak berdebat sehingga tak sejalannya visi yang telah dirembukkan kedua belah pihak.

Menurutnya, pembentukan kerja sama dimaksudkan untuk merestrukturisasi AJB, sehingga AJBB tetap punya wewenang untuk mengontrol AJB. Sayangnya, pendekatan dari Evergreen justru lebih ke bisnis, sehingga dirasa tidak total dalam merestrukturisasi AJB. “Saya melihat ada perubahan persepsi dari investor yang semula kami libatkan sebagai partner restrukturisasi, sehingga persepsinya berubah menjadi partner bisnis,” ujar Adhi, Jumat (26/1).

Selain itu, kinerja yang tak sesuai juga menjadi alasan. Pasalnya, perjanjian awal mengatur bahwa profit net yang bisa didapat mencapai 40 persen berkat adanya kerja sama ini. Namun, profit ini mencapai 12 tahun dengan estimasi mencapai Rp16 triliun. Sayangnya, ketika dilakukan peninjauan kinerja pada Agustus 2017, ternyata kinerja justru kian melorot. Ia mencatat, pada 2016 pendapatan premi masih di angka Rp2,5 triliun.

“Ternyata pendapatan premi PT AJB kurang signifikan, yaitu hanya sekitar RP 700 miliar (pada 2017), sehingga net profit untuk Bumiputera menjadi sangat kecil,” katanya. Masalah lain adalah karena seretnya aliran modal dari Evergreen. Menurutnya, seharusnya AJB mendapat suntikan modal Rp2 triliun dari Evergreen, namun sampai akhir tahun kemarin baru sekitar Rp536 miliar.

Walhasil, kedua kubu membatalkan kerja sama dengan perjanjian susulan, yaitu pengembalian modal yang telah disuntikan sebesar Rp436 miliar. Hal ini karena Rp100 miliar digunakan untuk pembentukan PT baru, yang selanjutnya bisa tetap dimiliki Evergreen, namun PT AJB akan berubah menjadi PT Asuransi Jiwa Bhinneka setelah kerja sama ini batal.

Sedangkan dari pihak Evergreen akan mengembalikan penggunaan gedung milik AJBB. Untuk itu, upaya restrukturisasi akan dilakukan secara internal oleh AJBB sendiri dengan mencoba menggaet investor lain. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera (AJBB) menargetkan pembayaran klaim kepada pemegang polis kembali normal pada April 2018 mendatang. Hal ini karena sebelumnya pembayaran klaim sempat mundur sekitar dua bulan dari batas waktu yang telah diatur.

“Kemarin klaim memang dalam masa transisi, ada masalah agak terlambat sekitar dua bulan. Kami usahakan sampai April semua sudah berjalan normal,” ujar Pengelola Statuter Bidang Sumber Daya Manusia, Umum, dan Komunikasi AJBB Adhi M. Massardhi, Jumat (26/1). Adhi menjelaskan, masalah keterlambatan pembayaran klaim pada beberapa waktu lalu lantaran memang perusahaan telah berkomitmen dengan investor untuk tidak memasarkan produk lebih dulu.

“Akibatnya, tidak ada pendapatan premi. Jadi kami harus mencairkan aset-aset lebih dulu, termasuk reksa dana dan surat berharga. Ini memang tidak mudah,” jelasnya.  Sayangnya, ia masih enggan menyebut total klaim yang harus dibayarkan AJB. Hanya saja, estimasinya perusahaan membutuhkan tambahan dana sekitar Rp300 miliar per bulan untuk membayar klaim.

“Sehingga dalam setahun kami butuh Rp2,5-Rp3 triliun untuk menanggulangi klaim,” katanya.

Sementara untuk klaim yang akan lebih dahulu dibayarkan ke pemegang polis merupakan klaim yang habis kontrak dan klaim dari pemegang polis atas kejadian meninggal dunia.  “Tetapi kalau yang penebusan memang agak kami tunda, karena penebusan ini setelah diteliti lebih karena pengaruh isu soal Bumiputera yang tidak jelas. Ini mungkin ada sekitar 10 persen dari total klaim yang harus kami bayarkan,” pungkasnya.

Namun, dengan target pembayaran klaim pada April mendatang, Adhi memastikan bahwa hak pemegang polis tetap akan dijamin oleh AJB. Adapun jumlah pemegang polis sebanyak 6,5 juta, namun setelah disisir tersisa 5,5 juta. Sisanya sebanyak 1 juta sudah tak aktif lagi.