XL Axiata Refinancing Utang Rp3 Triliun

Perusahaan telekomunikasi, PT XL Axiata Tbk (EXCL), berencana untuk membiayai kembali (refinancing) utang perseroan sebesar Rp3 triliun yang akan jatuh tempo pada 2012.

Senior Vice President Corporate Finance EXCL Johnson Chan mengungkapkan, sebagai langkah awal, perseroan baru saja melakukan pelunasan utang kepada PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) sebesar Rp960 miliar ada pertengahan September lalu.

"Kami baru saja melakukan refinancing (pembayaran utang) ke Bank Mandiri sebesar Rp960 miliar. Jatuh temponya memang baru 2012, tapi kami lunasi lebih cepat agar beban bunga makin ringan," ujarnya di Jakarta, Jumat (30/9).

Utang tersebut diputuskan untuk dibayar lantaran perusahaan baru saja mendapatkan fasilitas pembiayaan baru dari Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ dengan nilai total sebesar Rp1 triliun.

Dengan pelunasan tersebut, pihaknya masih memiliki utang sebesar Rp1,5 triliun dan tanggungan obligasi dengan nilai yang sama. Pihaknya berencana untuk me-refinancing kembali utang tersebut. 

DPR Desak Menteri Pertanian Mencabut Izin Import Daging

DPR mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang terhadap semua perusahaan yang mendapatkan surat persetujuan pemasukan (SPP) daging impor. Hal itu dilakukan untuk menghindari aksi monopoli yang diduga masih dilakukan sejumlah importir.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI E Herman Khaeron. Dia meyakini, terjadi monopoli dalam penerimaan SPP oleh sejumlah perusahaan.

"Menteri Pertanian harus mengkaji ulang atas pemberian SPP itu. Tujuannya, menghindari pemberian SPP kepada perusahaan yang bukan betul-betul importir," katanya di Jakarta beberapa waktu lalu.

Dia menuturkan, Kementerian Pertanian melalui Ditjen Peternakan dapat memanggil semua importir pada sebuah pertemuan. Dalam pertemuan tersebut dapat langsung diberikan penugasan untuk melakukan impor daging.

"Untuk hindari monopoli, undang semua importir. Perusahaan-perusahaan itu dipanggil dan diberi tugas (impor) secara proporsional. Hal itu untuk memberikan rasa keadilan bagi seluruh importir," tegas Herman.

Sementara anggota Komisi IV Mindo Sianipar mendesak Menteri Pertanian membatalkan segera SPP impor daging terhadap lima perusahaan guna menghindari dugaan aksi monopoli.

"Temuan pihak Inspektorat Jenderal Kementan sudah sangat jelas, Menteri Pertanian harus mem-black list lima perusahaan. Tapi kok aneh, mereka malah diberi izin impor lagi. Ini jelas tidak benar," tegas Mindo.

Dia mengatakan, masalah pemberian SPP tersebut akan dibahas dalam Panja Daging pekan depan.

"Sebelumnya kami sudah tuntut pemerintah membatalkan SPP tersebut, tapi Menteri Pertanian Suswono meminta kami mendalami dulu masalah tersebut dalam Panja (Panitia Kerja)," jelas Mindo.

Komisi IV DPR telah membentuk Panja swasembada daging sejak kisruh impor daging mencuat ke permukaan dan ramai diberitakan pers.

Seperti diketahui, pemerintah memutuskan menambah kuota impor daging 2011 lewat Kantor Menko Perekonomian sebanyak 28.000 ton. Dengan penambahan kuota itu, impor daging sapi tahun ini menjadi 100.000 ton, setelah sebelumnya dipatok 72.000 ton.

Namun, dari kuota tambahan 28.000 ton tadi, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (Nakkeswan) Prabowo Respatiyo Caturroso diketahui telah mengeluarkan lebih dulu SPP kepada lima perusahaan dari dua kelompok usaha sebanyak 17.600 ton.

Kelima perusahaan itu adalah PT Indoguna Utama (1.600 ton), CV Karya Cahaya Indah (4.300 ton) dan CV Surya Cemerlang Abadi (4.700 ton.), PT Berkat Mandiri Prima (5.500 ton) dan CV Prima Jaya Mandiri (1.500 ton).

Dari lima perusahaan yang mendapat SPP tambahan tersebut, Cahaya Karya Indah, Surya Cemerlang Abadi dan Berkat Mandiri Prima telah dilaporkan oleh Irjen Kementan sebagai perusahaan yang melanggar dan direkomendasikan ke Mentan agar dimasukkan dalam daftar hitam importir daging.

"Bagaimana ceritanya ada rekomendasi yang sudah jelas kok malah mereka diberikan SPP lagi?" ujar anggota Mindo

Indonesia Tidak Punya Strategi Stok Cadangan Minyak Mentah

Sampai saat ini Indonesia belum memiliki strategi stok cadangan minyak mentah. Stok cadangan minyak mentah yang dimiliki Indonesia hanya sebatas penyimpanan minyak mentah sementara sebelum terjual.

Hal tersebut ditegaskan Direktur Eksektutif Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto, Jumat (30/9). Ia menyebutkan kapasitas penampungan minyak mentah sementara tersebut hanya sebesar 7-11 juta barel yang setara dengan kebutuhan kilang nasional selama 7-11 hari.

Sebagai perbandingan AS memiliki strategi stok cadangan minyak mentah selama 35 hari. Stok cadangan minyak mentah tersebut disimpan di dalam (bawah) tanah yang sewaktu-waktu bisa digunakan.

"Itu disebut strategic petroleum reserves. Kalau Indonesia belum ada seperti itu, dananya mahal sekali. Indonesia cuma ada yang penampungan sementara," kata Pri.

Ia menambahkan bahwa sekarang CHina sedang berusaha membuat strategi stok cadangan minyak mentah terbesar di dunia atau cukup untuk 6 bulan. Pembuatan strategi stok cadangan minyak memang terbentur masalah pendanaan. Sampai saat ini kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) belum mampu mendorong pembentukan strategi stok cadangan minyak tersebut.

"Kita masih terhambat masalah dana. Jangankan menambah stok, menambah kapasitas kilang saja sudah lebih dari 10 tahun nunggu investor terus kok," ujar Pri. 

Bank BCA Memiliki 110 Milyar Rupiah Yang Belum Disalurkan

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) mencatat beban provisi untuk fasilitas kredit yang belum digunakan (unused loan) tercatat sebesar Rp110,1 miliar pada semester I 2011.

Berdasarkan materi Investor Summit Oktober 2011 yang diperoleh di Jakarta, Jumat (30/9), perseroan mencatat pertumbuhan kredit sebesar 21,4 persen menjadi Rp159,762 triliun, dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya hanya Rp131,551 triliun.

Peningkatan ini didorong pertumbuhan segmen komersial dan UKM serta konsumer masing-masing naik 7,4 persen menjadi Rp65,681 triliun dan 9,2 persen menjadi Rp39,904 triliun.

Portofolio kredit tumbuh signifikan ditopang oleh tingkat suku bunga yang rendah, kuatnya sektor konsumsi maupun konsidi usaha yang kondusif.

Adapun fasilitas kredit yang disalurkan mencapai Rp235,8 triliun pada Juni 2011 (rasio penggunaan kredit sebesar 67,7 persen).

Peningkatan rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (LDR) menjadi 55,9 persen pada Juni 2011 dari 51,4 persen pada Juni 2010. (

PT Modern International Tbk Akan Bangun 7 Gerai 7-Eleven Tiap Bulan

PT Modern International Tbk melalui anak usahanya yang memegangbrand 7-Eleven, PT Modern Putra Indonesia, akan membangun 60 gerai pada tahun depan. Direktur Keuangan PT Modern International Donny Sutanto mengatakan setiap bulannya perseroan menargetkan membuat lima gerai.

"Tahun depan targetnya 60 gerai," ujar Donny usai penandatanganan nota kesepahaman kerja sama penggunaan jasa perbankan dengan Bank Mandiri, Jakarta, Rabu, 28 September 2011.

Menurut dia, perseroan telah menyiapkan pendanaan untuk pembangunan 60 gerai di tahun depan, di antaranya berasal dari kas internal dan partner serta perbankan. "Saya belum dapat mengatakan detailnya. Namun persentase dari kas internal sebesar 30 persen dan partner sebesar 70 persen," katanya.

Hingga saat ini, menurutnya, perusahaan telah mendapatkan pinjaman dari sejumlah perbankan, di antaranya Bank Rakyat Indonesia, Bank Sinarmas, Bank CIMB Niaga, dan yang terakhir Bank Mandiri.

Usaha 7-Eleven telah menyumbang 32 persen dari total penjualan Modern International secara konsolidasi hingga Juni sebesar Rp 415 miliar. Dia menargetkan 7-Eleven dapat menyumbang 40 persen dari total pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp 1 triliun. "Bisa mencapai Rp 400 miliar," ujarnya.

Menurutnya, pendapatan konsolidasi perseroan masih didominasi oleh bisnis usaha Fuji Film sebesar 60 persen. Namun ke depannya, perseroan menargetkan usaha 7-Eleven dapat mendominasi pendapatan hingga 60 persen. "Pertumbuhan usaha makanan selalu mengalami peningkatan. Tetapi kami tetap membuat Fuji tetap beroperasi," jelasnya.

Selanjutnya, kata dia, perusahaan juga menargetkan dapat memiliki 500 gerai hingga lima tahun ke depan. Semua gerai tersebut akan berada di kawasan Jakarta. "Dengan kata lain, hingga lima tahun ke depan, kami masih konsentrasi menggarap di Jakarta," ujar Donny. 

Harga Makanan Restoran Bakal Naik 5 Persen Karena Kenaikan Harga Gas

Kenaikkan LPG non subsidi 50 kilogram yang dipastikan dimulai pekan depan akan berdampak terhadap harga makanan, terutama di tempat usaha makanan seperti restoran.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Djimanto memperkirakan kenaikan harga makanan dapat mencapai 5 persen dari harga biasanya. "Dengan kenaikan LPG non subsidi hingga 10 persen, perhitungannya harga jual makanan bisa naik hingga 5 persen," ujar Djimanto ketika dihubungi Tempo, Kamis  30 Juni 2011.

Menurut Djimanto, kenaikan harga LPG non subsidi ini memang berpengaruh besar terhadap biaya operasional yang dikeluarkan tempat usaha tersebut. Setidaknya, pengusaha harus menaikkan harga makanannya untuk mengimbangi dengan biaya operasional yang dikeluarkan.

Namun, cara seperti ini, menurut dia, akan berdampak terhadap penjualan makanan itu sendiri. "Akan terjadi penurunan penjualan," katanya.

Pengusaha makanan pun masih dapat mempertahankan harga makanan seperti biasanya. Namun akan berdampak terhadap keuntungan yang diperolehnya. "Kalau ingin menjaga penjualan seperti biasanya, keuntungan bakal turun setidaknya hingga 2,5 persen," ujarnya.

Jika keuntungan yang diterima tempat usaha makanan turun, katanya, ini juga akan berpengaruh terhadap pajak yang diterima daerah ataupun negara. "Pajak yang diterima pemerintah daerah dari pengusaha restoran pun berkurang secara otomatis," katanya.

Dia berpendapat, kenaikan harga LPG non subsidi 50 kilogram ini dapat membuat kecenderungan terjadinya disparitas harga antara gas 50 kilogram, 12 kilogram, dan 3 kilogram. "Saya berpikir, akan banyak pengusaha yang lari ke LPG subsidi 3 kilogram," ujarnya. 

Subsidi Listrik Turun Menjadi Rp 45 Triliun Tahun 2012

Komisi Energi DPR RI menyepakati usulan pemerintah untuk subsidi listrik 2012 sesuai dengan Asumsi Makro RAPBN 2012 yaitu sebesar Rp 45 triliun. Terdiri dari subsidi tahun berjalan 2012 sebesar Rp 40,5 triliun dan kekurangan bayar tahun 2010 sebesar Rp 4,5 triliun sesuai hasil audit BPK RI.

Jumlah subsidi tersebut, jauh menurun ketimbang subsidi listrik 2011 yang mencapai hingga Rp 65,48 triliun. Asumsi perhitungan subsidi didasarkan dengan nilai tukar dolar sebesar Rp 8.800, harga minyak mentah sekitar US$ 90 per barel, penjualan listrik sebanyak 173, Twh, susut jaringn 8,5 persen dan tercapainya bauran energi.

Semula, subsidi tersebut diusulkan dengan perkiraan adanya kenaikan tarif dasar listrik sebesar 10 persen. Namun, usulan kenaikan tersebut ditolak oleh Komisi Energi DPR RI. "Komisi VII belum bisa menyetujui kenaikan,"  ujar Ketua Komisi VII DPR RI, Teuku Riefky Harsya, dalam Rapat Dengar Pendapat , Kamis 29 September 2011..

Ketimbang menaikkan tarif listrik, DPR justru memberikan beberapa catatan terhadap pemerintah dan PLN. PLN, kembali diminta untuk menekan biaya pokok produksinya. Salah satu caranya adalah dengan pemenuhan kebutuhan pasokan pembangkit dengan mengalirkan tambahan gas untuk PLTU Muara Tawar sebanyak 100 juta kaki kubik per hari (MMSCFD).

Dewan juga meminta pemerintah untuk melakukan kajian yang lebih menyeluruh soal tarif listrik, tidak hanya sebatas pada kemampuan bayar konsumen , inflasi dan dampak terhadap industri."Tapi aspek yang lebih luas seperti pasokan energi primer, dampak terhadap industri kecil dan menengah serta dampak sosial ekonomi secara keseluruhan," kata dia

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Darwin Zahedy Saleh, menerima putusan Komisi Energi terkait dengan jumlah subsidi listrik. Namun, untuk kenaikan tarif listrik, Darwin tidak menutup kemungkinan untuk membahasnya lebih lanjut bersama dewan di waktu mendatang."Kita bisa lihat secara positif kalau menaikkan listrik merujuk pada RAPBN 2012," tegasnya.

Sebagai upaya menekan biaya pokok produksi, pemerintah telah membuat target bauran energi PLN tahun depan dengan menurunkan penggunaan bahan bakar minyak sebanyak 3,7 juta kiloliter atau hanya menjadi 8,11 persen dari total energi bauran. Angka tersebut turun dibanding penggunaan BBM tahun ini yang mengambil porsi sebesar 18,89 persen dari bauran energi.

Soal tambahan pasokan gas ke PLTU Muara Tawar, Darwin menjelaskan bahwa pasokan tersebut masih dalam tahap pembahasan negosiasi oleh para pihak yang terlibat. Sementara ini, pemerintah menyediakan pasokan sebanyak 65 juta kaki kubik per hari untuk PLTU Muara Tawar yang diambil dari lapangan Jambi Merang.

Data Ekonomi dan Berita Eropa Angkat Index Saham Dow Jones

Sempat bergerak fluktuatif, indeks saham utama Wall Street berhasil ditutup menguat dipimpin oleh naiknya saham unggulan.

Membaiknya data-data ekonomi Amerika Serikat (AS) dan hasil pemungutan suara Parlemen Jerman yang tetap mendukung penyelamatan Eropa memicu kenaikan Dow Jones.

Setelah sempat naik 260 poin dan turun 45 poin, indeks Dow Jones ditutup menguat 143,08 poin (1,3 persen) ke level 11.153,98. Saham Travelers Cos (TRV) naik 3,16 persen, Bank of America (BAC) menguat 3,08 persen, serta J.P. Morgan Chase & Co (JP) juga melonjak 3,02 persen memimpin kenaikan di akhir sesi.

Apa yang terjadi kali ini mencerminkan tingginya tingkat ketidaksepakatan di antara para investor akan prospek global yang diselimuti oleh ancaman default (gagal bayar) utang Eropa. Tetapi laporan perusahaan dan ekonomi yang keluar kembali memberikan harapan.

Kepala Strategi Investasi di RiverFront Investment Group, Rod Smyth, mengemukakan bahwa tingginya volatilitas perdagangan yang relatif ketat mengindikasikan ketidakpastian ekonomi dalam setahun ke depan. “Pada akhirnya mungkin baik, Anda harus memiliki pandangan yang agak ekstrem,” paparnya.

Sepanjang bulan ini, Dow Jones telah terpangkas 4 hingga 5 persen dan di kuartal ketiga telah jatuh lebih dari 10 persen.

Bursa AS pada perdagangan semalam berhasil menguat setelah anggota Parlemen Jerman memilih untuk memperluas penyelamatan Eropa serta data klaim penganguran juga turun ke level terendahnya dalam lima bulan terakhir serta dinaikkannya pertumbuhan ekonomi di triwulan kedua.

“Kabar awal Jerman dapat melewati proses pemungutan suara, namun tampaknya masih akan menjadi proses yang sulit,” kata Art Hogan, analis dari Lazard Capital Markets.

Indeks S&P 500 juga menguat 9,34 poin (0,8 persen) ke posisi 1.160,4, sedangkan indeks saham teknologi Nasdaq justru melemah 10,82 poin (0,43 persen) menjadi 2.480,76.

Jaringan Pembobol Kartu Kredit Ditangkap Polda Metro Jaya

Kepolisian Daerah Metro Jaya membekuk 14 anggota sindikat pembobol data mesin penggesek kartu kredit atau electronic data capture (EDC). Menurut Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Gatot Edy, komplotan yang beraksi sejak 2010 ini telah menggondol Rp 81 miliar.

Para tersangka itu adalah Ranand Lolong, Andi Rubian, Harun Wijaya, Kusnandar, Haris Mulyadi, Firmansyah, Hoisaeni Ibrahim, Muhril Zain Sany, Yayat Ahadiyat, Yudi Dwilianto, Budy Putro, Raden Adi Dewanto, Nurdin, dan Firmanto Gandawidjaja. Seluruhnya warga negara Indonesia.

"Ranand Lolong adalah residivis dari Singapura dan buron di Malaysia," kata Gatot di Markas Polda Metro Jaya kemarin. Ranand, kata dia, sebelumnya pernah dipenjara di Singapura selama 4 tahun karena memalsukan identitas.

Menurut dia, Raden Adi Dewanto tercatat sebagai karyawan bagian pemasaran sebuah bank swasta. Adapun Yudi Dwilianto mantan karyawan bagian card center bank swasta, yang 10 tahun bekerja dan mundur pada 2009.

Gatot mengungkapkan, sindikat ini membobol data EDC kartu kredit dengan dua modus utama. Modus pertama, kata dia, komplotan ini mencuri data dari pemilik EDC kartu kredit di pertokoan atau tempat-tempat transaksi lain. Kasus terbaru pencurian data EDC dari stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) 3412203 Kebayoran Lama pada 18 Agustus hingga 9 September 2011.

Gatot menjelaskan, komplotan ini mendatangi pompa bensin untuk menawarkan jasa perbaikan alat gesek yang rusak. Mereka datang dengan surat kuasa bank palsu. Pengelola pun menyerahkan alat gesek beserta rekening dan PIN pemilik SPBU.

Aksi komplotan selanjutnya, menurut Gatot, mengajukan seluruh rekaman transaksi di SPBU ke bank untuk kemudian dicairkan. Total dana yang mereka keruk Rp 432 juta. Gatot menambahkan, sindikat ini terbongkar berkat laporan Dodi Iskandar dari Bank Danamon.

Modus lainnya, kata Gatot, pelaku membuat transaksi pengembalian (refund) fiktif. Komplotan mencuri nomor identifikasi alat gesek kartu kredit di pertokoan. Nomor tersebut kemudian ditanamkan di alat gesek milik pelaku.
"Mereka seolah-olah belanja, padahal tidak," ujarnya.

Yang terjadi selanjutnya, Gatot menambahkan, catatan transaksi belanja fiktif langsung terekam pada alat gesek kartu. Anggota komplotan lantas memencet opsi refund sehingga mengubah transaksi pengembalian uang, yang mengalir ke rekening mereka.

Sedikitnya lima bank uangnya terkuras dalam modus pencurian ini. Jumlah transaksinya mulai Rp 60 juta hingga Rp 70 miliar. Polisi menyita ratusan kartu tanda penduduk palsu, puluhan kartu anjungan tunai mandiri palsu, belasan EDC kartu kredit, dan ijazah palsu.

Nokia Pangkas 3500 Karyawan dan Akan Memangkas Lagi 4000 Karyawan Tahun Depan

Raksasa produsen telepon seluler di dunia Nokia berencana memangkas 3.500 pekerjanya sebagai konsekuensi dari penutupan sebuah pabrik di Rumania, dan reorganisasi peta bisnis perusahaan.

Dalam sebuah pernyataannya hari ini, Kamis 29 September 2011, Nokia mengatakan perusahaan ini juga meninjau kembali bisnis perusahaan di Finlandia, Hungaria, dan Meksiko. Tujuannya untuk bisa kembali memangkas pekerjaan yang lebih banyak lagi tahun depan. April tahun depan Nokia akan kembali memangkas 4.000 karyawannya.

Chief Executive Officer Stephen Elop mengatakan perampingan telah dilakukan di salah satu basis produksinya di Espoo, Finlandia. Ini dilakukan untuk mengejar ketertinggalan dengan pesaingnya.

Dia juga menggeser 3.000 karyawan ke Accenture Plc (ACN), basis produksi perangkat lunak operasi Symbian. Elop akan membuat jalan untuk mengadopsi Windows Phone Microsoft Corp 's 7 dan platform lainnya. Perusahaan telah membentuk lokasi baru dan bisnis perdagangan yang akan mengakibatkan penutupan unit di Bonn dan Malvern, Pennsylvania.

"Dengan perubahan yang direncanakan, kami akan muncul sebagai penantang, lebih dinamis, gesit, dan efisien," kata Elop dalam pernyataannya. Perusahaan ini berkomitmen menjaga fasilitas penelitian dan pengembangan di Eropa, katanya.

Dalam pernyataan terpisah, Nokia mengatakan melalui joint venture dengan Siemens AG, Nokia Siemens Networks, akan mendapatkan suntikan modal sebesar 1 miliar euro (US$ 1,4 miliar) dari perusahaan induk untuk lebih memperkuat posisi keuangan.

Pembelian Saham Newmont Oleh Pemerintah Menyalahi Undang Undang

 Hasil audit sementara Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan bahwa proses pembelian 7 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara tidak sah. Pembelian yang dilakukan Pusat Investasi Pemerintah itu melanggar konstitusi.

Menurut Wakil Ketua Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Harry Azhar Azis, kesimpulan tersebut disampaikan BPK dalam pertemuan dengan pemimpin Komisi Keuangan kemarin. "Seharusnya (pembelian dilakukan dengan) persetujuan DPR," kata Harry mengutip hasil audit BPK.

Dia menjelaskan, turut hadir dalam pertemuan itu Ketua BPK Hadi Poernomo dan Wakil Ketua BPK Hasan Bisri. BPK berjanji akan menyerahkan hasil audit pada Jumat kedua Oktober mendatang.

Hasil audit ini, Harry melanjutkan, akan menjadi pertimbangan Komisi Keuangan dalam rapat kerja pembahasan investasi Pusat Investasi Pemerintah senilai Rp 18,35 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012.

Dalam rapat kerja mengenai perihal yang sama pekan lalu, Komisi Keuangan memutuskan menunda pembahasan investasi tersebut. Meski menyetujui alokasi investasi, Komisi Keuangan belum menyetujui pencairannya. "Jika tidak disetujui, pencairan akan masuk ke dalam sisa lebih penggunaan anggaran," katanya.

Wakil Ketua BPK Hasan Bisri membenarkan pertemuan itu. "Ya, tadi ada pertemuan," katanya melalui pesan pendek. Menurut Hasan, hasil audit terhadap pembelian saham Newmont belum selesai. "Tunggu saja, paling lama dua pekan lagi," ujarnya.

Ia menambahkan, acuan BPK dalam menggelar audit terhadap Pusat Investasi Pemerintah adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Saat ditanya soal aturan apa yang mewajibkan Pusat Investasi Pemerintah meminta izin DPR dalam berinvestasi, Hasan hanya meminta masyarakat menunggu hingga audit kelar.

Adapun Kepala Pusat Investasi Pemerintah Soritaon Siregar tetap percaya rencana pembelian saham Newmont sudah benar. "Kami yakin tidak ada aspek legal yang kami langgar," katanya saat ditemui Tempo di kantornya.

Soal hasil audit BPK, Soritaon tidak tahu apakah audit sudah selesai atau belum. Dia berujar, audit yang dilakukan BPK terhadap Pusat Investasi Pemerintah bukanlah audit finansial, melainkan audit hukum saja. Hal tersebut dilakukan lantaran hingga kini belum ada pembayaran yang dilakukan Pusat Investasi.

Kontraktor Asing Tunggak Pajak Hingga Rp 4 Triliun

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Yahya Sacawiria meminta Dirjen Migas Kementerian ESDM serta BP Migas melakukan pendekatan terhadap kontraktor asing yang diduga memiliki masalah pajak yang belum terselesaikan.

“Ini berdasarkan laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, ada sisa uang yang belum terbayarkan dari kontraktor asing, yang berasal dari Inggris yang sudah mulai beroperasi sejak tahun 1990-an. Jumlah total sisa uang itu mencapai Rp 4 triliun,” ujarnya kepada Kontan (27/9).

Menurutnya hal ini terjadi karena perbedaan pemahaman soal tax treaty. Kalau menurut kontraktor asing tersebut, kisaran tax treaty itu 10 persen. Sementara dari BPKP itu mencapai 20%. Begitu pun, ia menegaskan, masalah ini tidak terjadi pada kontraktor Amerika yang baru mulai beroperasi di tahun 2.000-an, setelah adanya undang-undang soal migas.

Yahya mengatakan perbedaan persepsi ini perlu segera diselesaikan agar pemerintah juga tidak mengalami kerugian. Namun perlu dipikirkan pendekatan yang tepat agar kontraktor tidak serta-merta kabur dari Indonesia. Selain itu, Dirjen Pajak menurutnya perlu cepat-cepat mengeluarkan surat keputusan pajak agar dana tersebut tidak lolos. Ia pun mengatakan tidak tertutup kemungkinan kasus ini akan sampai masuk ke ranah hukum.

Bagaimanapun juga, Indonesia berdaulat atas kekayaan mineral yang ada di buminya. Bila hal ini dibiarkan berlarut-larut, justru pemerintah sendiri yang mengalami kerugian. Selain kehilangan sejumlah uang, juga bisa dianggap tidak mampu menjalankan fungsinya dalam pengelolaan energi. Masyarakat bisa menganggap jangan-jangan sudah terjadi kebocoran dan penipuan.

Adapun BAKN sebagai alat kelengkapan DPR RI yang bertugas mengawasi pengelolaan keuangan negara akan mencoba membantu mencarikan solusi agar Indonesia memperoleh uang yang merupakan haknya itu.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Renegeosiasi Kontrak Penjualan Gas Bumi

Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Evita Legowo mengatakan saat ini pemerintah fokus pada upaya renegosiasi kontrak penjualan gas bumi.

Masalah itu memang sedang sangat sensitif, terutama terkait kebutuhan gas bumi di dalam negeri. “Kita sudah melakukan identifikasi hal-hal yang perlu dinegosiasikan ulang, menyiapkan matriks daftar kontrak kerja sama. Hanya memang semua belum didiskusikan lebih detail,” katanya (27/9).

Ia mengakui renegosiasi bukan perkara mudah, apalagi kebanyakan kontrak sifatnya jangka panjang. Dalam hal gas bumi lebih rumit lagi. “Dulu itu kita yang seperti memaksa mereka membeli gas bumi, karena kita enggak mau pakai, sekarang bagaimana? Kalau gas ini kan ada batas waktu maksimum, tidak seperti minyak yang bisa disimpan di tangki,” tambahnya.

Begitu pun, ia mengatakan akan tetap mengupayakan terjadinya renegosiasi dan tentu poin-poin yang dibahas ulang bukan hanya terkait harga. Misalnya kontrak Gas Tangguh ke China, selain harga juga akan dibahas ulang soal jumlah gas bumi yang bisa dikirimkan. Menurutnya, kebutuhan energi dalam negeri tetap harus diperhatikan. Apalagi saat ini kebutuhan energi Indonesia terus meningkat. Kenaikannya sudah mencapai 70 persen.

Saat disinggung soal pengelolaan industri migas yang seperti dikuasai asing, Evita tersenyum. “Memang saat ini operatorship penambangan migas yang dipegang pihak nasional baru 40 persen, tapi kita punya target di tahun 2025 operatorship nasional minimal mencapai 60 persen. Kami mendorong swasta nasional untuk mengambilnya peluang yang ada,” tandasnya.

Tapi ia mengingatkan bahwa perkembangan industri pengelolaan migas tidak bisa semudah membalikkan telapak tangan. Investor yang bermain di dalamnya pun bisa dikatakan terbatas, karena memang sifatnya yang membutuhkan dana besar, teknologi tinggi, dan juga risiko yang besar. Terutama terkait pemanfaatan teknologi. Di bidang teknologi ini, jujur saja Indonesia masih butuh bantuan pihak asing.

Kendati begitu, dari segi sumber daya manusia, seperti disampaikan Evita, perkembangannya cukup positif. Tenaga nasional Indonesia di industri migas saat ini sudah mencapai 90 persen, dan tentu akan terus bertambah besar di masa yang akan datang

Indonesia Batalkan Kontrak Pembelian Beras Thailand

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat  Herman Khaeron menduga pembatalan kontrak G to G antara Indonesia dan Thailand secara sepihak soal kontrak beras sebanyak 580 ribu ton terkesan politis.

Pasalnya, alasan Perdana Menteri Thailand Yingluck Sinawatra tak masuk akal. Perdana Menteri Thailand  beranggapan terlalu murah dengan harga 535 dolar AS per ton.

"Pembatalan tersebut ada unsur politis karena alasan Perdana Menteri Thailand telah mengganti direksi Bulognya lantaran dianggap mengambil kebijakan penandatanganan kontrak dengan Indonesia pada masa transisi," kata Herman Khaeron di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.

Padahal, kata dia, Bulog  membatalkan kontrak komersialnya sebanyak 100 ribu  ton karena harganya terlalu tinggi dikisaran 658 dolar AS per ton.

"Tentu kita prihatin dengan pembatalan sepihak tersebut. Meski demikian hal tersebut sebagai cambuk bagi kita pentingnya kedaulatan pangan," katanya.

Oleh karena itu, pengalaman tersebut, kata Ketua DPP PD itu, harus dijadikan pelajaran agar bisa membangun ketahanan pangan pokok.

"Untuk memenuhi pangan dalam negeri harus dengan kerja keras dan terintegrasi lintas sektoral, terutama memenuhi kebutuhan akan beras. Sehingga langkah tersebut ke depan pangan pokok kita nanti tidak ada import, melainkan kita sebagai negara agraris  harus mampu ekspor beras," kata Herman.

Disamping itu, dengan bekerja keras memenuhi kebutuhan beras, maka tingkat ketergantungan terhadap impor bisa dikurangi, bahkan bila perlu, kata Herman, dihentikan.

"Kita juga tidak ketergantungan pangan pokok terhadap negara lain yang berbuah pengorbanan bagi harkat dan martabat bangsa kita," sebutnya.

Pengalaman lalu, dimana pemerintah selalu mengimport beras dari negara lain akan dijadikan sebuah pengalaman yang berharga untuk mengelola managemen yang lebih baik.

"Tentunya kita harus menatap kedepan dan jadikan dibelakang itu sebagai pengalaman. Tidak perlu ada yang dipersalahkan karena ini adalah tanggung jawab kita bersama," kata Herman.

Di sisi lain, Komisi IV DPR RI saat ini sedang semangatnya untuk segera menyelesaikan RUU perubahan terhadap UU Pangan No 7 Tahun 1996 untuk memberi landasan kebijakan terhadap Ketersediaan Pangan, Kemandirian Pangan, Kedaulatan Pangan dan  Keamanan Pangan.

"Mudah-mudahan hal ini bisa menjawab tata kelola sistem pangan kita," kata Herman

IMF Prediksi Ekonomi Indonesia Akan Alami Kontraksi dan Pertumbuhan Negatif

 Dana Moneter Internasional (IMF) meramalkan adanya perlambatan kinerja ekonomi Indonesia. Itu terjadi akibat dampak ketidakpastian ekonomi di kawasan Eropa dan Amerika Serikat.

Dalam laporan World Economy Outlook edisi September 2011 yang dirilis kemarin, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global 2011 dan 2012 masing-masing 4 persen. Lebih rendah dari ramalan sebelumnya 4,3 persen (2011) dan 4,4 persen (2012).

Untuk Indonesia, IMF juga memangkas proyeksi kinerja ekonomi menjadi 6,4 persen tahun ini dan 6,3 persen tahun depan. Sebelumnya IMF meramalkan ekonomi Indonesia 2011 dan 2012 tumbuh 6,5 persen dari produk domestik bruto.

Menanggapi laporan lembaga keuangan internasional itu, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan akan mempelajari proyeksi berbagai pihak agar langkah pemerintah tak gamang. Pemerintah berketetapan menjaga momentum pertumbuhan tidak sampai turun.

"Banyak yang meramal (perlambatan) seperti itu, tapi beberapa kali banyak yang keliru," kata Hatta kemarin. Dia mengakui krisis dunia akan mempengaruhi permintaan ekspor dari Indonesia dan selanjutnya berdampak ke pertumbuhan.

Namun, kata Hatta, untuk menjaga laju pertumbuhan tetap tinggi, yang terpenting adalah konsumsi domestik, dengan mempertahankan tingkat daya beli masyarakat dan menekan inflasi. "Suplai harus dijaga mencukupi dalam harga stabil," katanya,

Hatta menilai gejolak di Eropa dan Amerika Serikat tidak berimbas langsung ke Indonesia. Tapi, karena krisis bisa berdampak pada dua negara tujuan ekspor terbesar RI, yakni Cina dan India, Indonesia pasti merasakan imbasnya juga. "Kami tidak panik, percaya diri, tapi waspada," ujarnya.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Bambang Brojonegoro menegaskan, pemerintah tak akan mengubah target pertumbuhan sebesar 6,7 persen tahun depan. "Kami lihat 6,7 persen itu cukup tinggi, tapi kalau dinaikkan lagi tidak mungkin. Ini juga salah satu sinyal kita tahun depan akan berat," katanya kemarin.

Bambang juga optimistis target pertumbuhan tahun ini sebesar 6,5 persen tercapai. Optimisme itu ditopang semakin membaiknya konsumsi pemerintah pada semester kedua ini.

Bambang menilai penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bukan tanda krisis ekonomi mulai melanda Tanah Air. Ia meyakinkan bahwa fundamental ekonomi dalam negeri bagus dan akan tahan menghadapi krisis global.

Meski optimistis, Bambang menambahkan, pemerintah tetap waspada. Menurut dia, pemerintah dan Bank Indonesia saling memberikan informasi di pasar utang, saham, dan uang.

Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar mengatakan perlambatan ekonomi global tak akan mempengaruhi kinerja ekspor tahun depan. Indonesia, kata dia, telah melakukan diversifikasi produk dan pasar ekspor, terutama ke negara-negara berkembang.

Pengusaha Indonesia Ketar Ketir Hadapi Produk Makanan Dari China Yang Murah

Angka produk impor makanan dan minuman dari Cina dan Hong Kong menurun selama periode Januari hingga Agustus. Menurut kalangan pengusaha yang terafiliasi dalam Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi), aturan pemerintah ikut mempengaruhi penurunan tersebut.

Ketentuan itu tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2010. "Khususnya tentang pembatasan pelabuhan impor produk tertentu, yang semakin efektif mengendalikan masuknya produk impor makanan dari Cina dan Hong Kong," kata Sekretaris Jenderal Gapmmi, Franky Sibarani, di Jakarta, Ahad, 18 September 2011.

Sepanjang delapan bulan, impor makanan dan minuman dari Cina dan Hong Kong turun 16,8 persen. Realisasi impor pada tahun ini US$ 22,1 juta, menurun ketimbang periode yang sama tahun lalu US$ 26,6 juta. Penurunan yang sama juga berlaku terhadap total impor.

Menurut Franky, kontribusi produk impor makanan dari Cina untuk periode Januari hingga Agustus tinggal 14,2 persen. Adapun tahun lalu mencapai 19,5 persen. Total realisasi impor hingga Agustus tercatat US$ 155,7 juta, naik 14 persen daripada periode yang sama tahun lalu US$ 136,5 juta.

Kalangan pengusaha berharap aturan tersebut terus dipertahankan, termasuk meningkatkan pengawasan di daerah sepanjang perbatasan di darat dan laut dengan negara tetangga. "Di daerah masih banyak ditemukan produk makanan dan minuman ilegal," kata Franky.

Kekhawatiran pengusaha cukup beralasan. Apalagi nilai impor produk dari Malaysia terus melonjak. Realisasi impor dari negeri jiran mencapai US$ 37,9 juta atau 24,3 persen dari total impor makanan, naik dibanding kontribusi tahun lalu yang hanya 17,5 persen.

Direktur Direktorat Industri Agro Minuman dan Tembakau Kementerian Perindustrian Enny Ratnaningtyas mengingatkan ada penurunan penyerapan produk makanan lokal. "Penurunannya hanya beberapa persen, tapi terjadi intensif sejak awal tahun ini," ujarnya.

Kementerian menyimpulkan kondisi tersebut terjadi akibat desakan produk makanan yang masuk Indonesia lewat Malaysia. "Kami menduga produk itu asal Cina dan masuk lewat Malaysia. Karena di sana ada sertifikasi halal sehingga mudah menarik minat konsumen Indonesia," katanya.

Alasan Mengapa Perusahaan Teknologi Malas Membuka Usaha Di Indonesia dan Memilih Malaysia

Maraknya penyelundupan produk elektronik, khususnya telepon genggam, dituding sebagai salah satu penyebab enggannya investor asing berinvestasi di Indonesia. "Di Indonesia lebih gampang menyelundupkan produk ketimbang investasi," kata Ketua Asosiasi Importir Seluler Indonesia Eko Nilam di Jakarta, Selasa, 13 September 2011.

Menurut Eko, bukan hanya Research In Motion, produsen BlackBerry, yang memilih berinvestasi di luar Indonesia, sebelumnya, produsen Motorola yang semula mendirikan pabrik di Indonesia, malah merelokasi pabriknya ke Singapura dan Vietnam. "Semua pabrikan tak berminat," ujarnya.

Eko mengatakan sejak 4 tahun lalu, pihak Asosiasi telah mengusulkan agar pemerintah menata mekanisme impor dengan menggandeng importir atau asosiasi. "Jangan dilepas bebas supaya bisa menciptakan iklim investasi yang kondusif," katanya.

Karena jika dilepas begitu saja, Eko menuturkan, pemerintah tidak akan bisa berbuat banyak terhadap produsen. Akibatnya, dalam beberapa tahun terakhir, sektor telekomunikasi di Indonesia telah kehilangan banyak investasi asing.

Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian Budi Darmadi mengatakan saat ini pemerintah sedang berupaya menarik produsen telepon seluler skala besar untuk berinvestasi di Indonesia.

Untuk itu, pemerintah akan memberikan insentif pajak untuk industri tertentu dan wilayah tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008. "Untuk investasi yang masuk bisa mendapat insentif sesuai PP 62/2008,” ujar Budi.

Selain iming-iming insentif, pemerintah juga telah membahas kebijakan diinsentif, salah satu alternatifnya adalah dengan mengunakan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) bagi produk impor. "Saat ini sedang dibahas regulasinya lintas kementerian," kata Budi.

Ia berharap regulasi itu segera kelar dalam waktu cepat agar Indonesia tidak hanya dijadikan pasar semata. Ihwal maraknya selundupan pada produk telepon genggam, Budi meminta kementerian terkait melakukan pengetatan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyelundupan.

Puluhan Buruh Sektor Otomotif Terancam PHK Bila Bank Indonesia Menaikan Batas Minimum Uang Muka Cicilan Motor

PULUHAN ribu pekerja di sektor industri otomotif terancam menjadi pengangguran bila wacana dari Bank Indonesia untuk menaikan uang muka (down payment-DP) menjadi 30 persen terealisir.

Kenaikan uang muka dalam pembiayaan kredit kendaraan bermotor tersebut diperkirakan akan menjadi pemicu menurunnya penjualan kendaraan bermotor, tidak hanya untuk kendaraan roda dua tetapi juga kendaraan roda empat.

Sebelumnya ramai diberitakan berbagai media, pihak BI berwacana menaikan uang muka dalam pembelian secara kredit kendaraan bermotor,  menjadi 30 persen. Wacana itu muncul karena pihak BI khawatir dengan kemungkinan terus membengkaknya kredit macet (NPL-non performance loan) di sektor otomotif.

Para pabrikan sendiri, merasa keberatan dengan wacana itu, dan berharap BI membatalkan wacana yang dapat menghambat perkembangan industri otomotif di tanah air yang kini tengah tumbuh dengan baik.

Peningkatan uang muka dalam pembelian kendaraan bermotor tentunya akan berdampak pada penurunan penjualan, karena konsumen keberatan dengan DP yang sangat besar.  Penurunan penjualan itu akan dapat  berakibat para pabrikan kendaraan bermotor melakukan berbagai efisiensi, diantaranya, dengan mengadakan pemutusan hubungan kerja (PHK). Kendati biasanya PHK merupakan langkah terakhir yang akan mereka tempuh.

KORBAN PHK

Sebagai gambaran, ketika terjadi krisis keuangan global pada Agustus 2008 lalu, menyebabkan terjadinya penurunan penjualan motor dan mobil pada kwartal ke empat 2008 hingga berlajut hingga kwartal pertama 2009. Sehingga penjualan kendaraan bermotor, apakah itu motor atau mobil, pada 2009 merosot dibandingkan penjualan pada 2008.

Krisis keuangan global pada waktu itu, menyebabkan banyak pekerja, yang kehilangan pekerjaan akibat PHK. Menurut data Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi DKI Jakarta jumlah korban PHK sejak Oktober 2008 hingga Pebruari 2009 mencapai 30 ribu orang. Jumlah korban PHK terbesar di sektor konstruksi yang mencapai 15 ribu orang. Sedangkan di sektor otomotif 10 ribu orang dan di sektor elektronik 5 ribu orang. Terpaan PHK di Jakarta itu umumnya menimpa pekerja kontrak dan harian lepas. Sedangkan pekerja tetap relatif aman.

Jumlah pekerja yang terancam menjadi korban PHK itu belum termasuk para pekerja pada vendor-vendor yang menyuplai komponen atau asesoris kendaraan. Karena dengan menurunnya penjualan, secara otomatis suplai mereka ke pabrik-pabrik kendaraan akan menyusut, dan itu berarti para vendor pun akan melakukan efisiensi guna mempertahankan hidupnya.

Selain menimbulkan PHK, wacana dari BI itu juga diperkirakan akan menutup peluang kerja dan investasi dari mancanegara di sektor  otomotif. Karena tentunya, pihak investor akan mengevaluasi ulang rencana investasi mereka di tanah air bila penjualan kendaraan bermotor menurun.

INVESTASI OTOMOTIF

Pada awal 2011 lalu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengumumkan masuknya 18 investasi dari 18 perusahaan di sektor otomotif ke Indonesia. Para investor itu diantaranya dari Amerika Serikat  yang bergerak di bidang usaha industri perakitan kendaraan bermotor dengan nilai investasi sebesar Rp 1,26 triliun, serta menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 700 orang. Investor dari Thailand  yang  bergerak di usaha industri komponen dan perlengkapan sepeda motor roda dua, tiga dan empat dengan nilai investasi 1,5 juta dolar AS yang  menyerap tenaga kerja 40 orang, serta investor dari  Malaysia dan Singapura, untuk industri pengolahan minyak pelumas senilai 1,2 juta dolar AS berlokasi di Dumai dan menyerap 100 orang.

Dari 18 perusahaan yang akan berinvestasi itu, 13 perusahaan diantaranya sudah mendapat izin prinsip penanaman modal dari BKPM. Sejalan dengan masuknya para investor tersebut, pihak BKPM pun berharap pada 2011 ini industri otomotif dapat menyerap sebanyak 7.141 tenaga kerja baru.

Namun, nampaknya harapan BKPM terhadap peluang kerja di sektor otomotif itu  akan sirna bila memang BI jadi menerapkan wacana kenaikan uang DP dalam kredit pembelian kendaraan bermotor.  Bahkan, BKPM akan kembali bekerja keras mendatangkan investor baru, karena tidak tertutup kemungkinan para investor di sektor otomotif tersebut membatalkan atau menunda rencananya untuk berinvestasi di Indonesia.