Bumiputera PHK 1.100 Karyawan Agar Tidak Bangkrut

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera (AJBB) resmi membatalkan kerja sama dengan PT Evergreen Invesco Tbk (GREN) untuk menyelamatkan perusahaan asuransi tertua di Indonesia itu melalui pembentukan PT Asuransi Jiwa Bumiputera (AJB).  Pengelola Statuter Bidang Sumber Daya Manusia, Umum, dan Komunikasi AJBB Adhi M. Massardhi mengatakan, kerja sama itu berakhir pada 10 Januari 2018 karena terlalu banyak berdebat sehingga tak sejalannya visi yang telah dirembukkan kedua belah pihak.

Menurutnya, pembentukan kerja sama dimaksudkan untuk merestrukturisasi AJB, sehingga AJBB tetap punya wewenang untuk mengontrol AJB. Sayangnya, pendekatan dari Evergreen justru lebih ke bisnis, sehingga dirasa tidak total dalam merestrukturisasi AJB. “Saya melihat ada perubahan persepsi dari investor yang semula kami libatkan sebagai partner restrukturisasi, sehingga persepsinya berubah menjadi partner bisnis,” ujar Adhi, Jumat (26/1).

Selain itu, kinerja yang tak sesuai juga menjadi alasan. Pasalnya, perjanjian awal mengatur bahwa profit net yang bisa didapat mencapai 40 persen berkat adanya kerja sama ini. Namun, profit ini mencapai 12 tahun dengan estimasi mencapai Rp16 triliun. Sayangnya, ketika dilakukan peninjauan kinerja pada Agustus 2017, ternyata kinerja justru kian melorot. Ia mencatat, pada 2016 pendapatan premi masih di angka Rp2,5 triliun.

“Ternyata pendapatan premi PT AJB kurang signifikan, yaitu hanya sekitar RP 700 miliar (pada 2017), sehingga net profit untuk Bumiputera menjadi sangat kecil,” katanya. Masalah lain adalah karena seretnya aliran modal dari Evergreen. Menurutnya, seharusnya AJB mendapat suntikan modal Rp2 triliun dari Evergreen, namun sampai akhir tahun kemarin baru sekitar Rp536 miliar.

Walhasil, kedua kubu membatalkan kerja sama dengan perjanjian susulan, yaitu pengembalian modal yang telah disuntikan sebesar Rp436 miliar. Hal ini karena Rp100 miliar digunakan untuk pembentukan PT baru, yang selanjutnya bisa tetap dimiliki Evergreen, namun PT AJB akan berubah menjadi PT Asuransi Jiwa Bhinneka setelah kerja sama ini batal.

Sedangkan dari pihak Evergreen akan mengembalikan penggunaan gedung milik AJBB. Untuk itu, upaya restrukturisasi akan dilakukan secara internal oleh AJBB sendiri dengan mencoba menggaet investor lain. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera (AJBB) menargetkan pembayaran klaim kepada pemegang polis kembali normal pada April 2018 mendatang. Hal ini karena sebelumnya pembayaran klaim sempat mundur sekitar dua bulan dari batas waktu yang telah diatur.

“Kemarin klaim memang dalam masa transisi, ada masalah agak terlambat sekitar dua bulan. Kami usahakan sampai April semua sudah berjalan normal,” ujar Pengelola Statuter Bidang Sumber Daya Manusia, Umum, dan Komunikasi AJBB Adhi M. Massardhi, Jumat (26/1). Adhi menjelaskan, masalah keterlambatan pembayaran klaim pada beberapa waktu lalu lantaran memang perusahaan telah berkomitmen dengan investor untuk tidak memasarkan produk lebih dulu.

“Akibatnya, tidak ada pendapatan premi. Jadi kami harus mencairkan aset-aset lebih dulu, termasuk reksa dana dan surat berharga. Ini memang tidak mudah,” jelasnya.  Sayangnya, ia masih enggan menyebut total klaim yang harus dibayarkan AJB. Hanya saja, estimasinya perusahaan membutuhkan tambahan dana sekitar Rp300 miliar per bulan untuk membayar klaim.

“Sehingga dalam setahun kami butuh Rp2,5-Rp3 triliun untuk menanggulangi klaim,” katanya.

Sementara untuk klaim yang akan lebih dahulu dibayarkan ke pemegang polis merupakan klaim yang habis kontrak dan klaim dari pemegang polis atas kejadian meninggal dunia.  “Tetapi kalau yang penebusan memang agak kami tunda, karena penebusan ini setelah diteliti lebih karena pengaruh isu soal Bumiputera yang tidak jelas. Ini mungkin ada sekitar 10 persen dari total klaim yang harus kami bayarkan,” pungkasnya.

Namun, dengan target pembayaran klaim pada April mendatang, Adhi memastikan bahwa hak pemegang polis tetap akan dijamin oleh AJB. Adapun jumlah pemegang polis sebanyak 6,5 juta, namun setelah disisir tersisa 5,5 juta. Sisanya sebanyak 1 juta sudah tak aktif lagi.

Distributor Sepatu Clark Hengkang Dari Indonesia, Seluruh Karyawan di PHK

Clarks Indonesia resmi tutup mulai 28 Februari 2018 nanti. Hal tersebut diakui oleh manajemen PT Anglo Distrindo Antara, distributor sekaligus pemegang hak merek Clarks di Indonesia. Selidik punya selidik, Clarks Indonesia menutup seluruh lapaknya lantaran penjualan sepatu model konservatif asal Inggris tersebut terus turun. Bahkan, penurunannya mencapai 50 persen sejak 2016 lalu.

“Di 2014, kami masih menjual 80.000-an pasang sepatu. Setahun kemudian, turun dikit lah. Barulah pada 2016, penjualan anjlok hingga 50 persen dan terus turun sampai hari ini. Kami terpaksa genjot penjualan dengan promo,” ujar Rubby Destrison, Perwakilan Manajemen Anglo Distrindo Antara .

Di sisi lain, sambung dia, biaya operasional terus meningkat, seperti sewa tempat di mal dan gaji karyawan. Walhasil, perusahaan terus menanggung rugi. Bahkan, efisiensi dengan mengurangi jumlah gerai dari 25 menjadi 10 hingga saat ini pun tak bisa membantu perusahaan mengurangi biaya operasional. “Kebetulan, kontrak kerja sama dengan Clarks dari pusatnya kan habis tahun ini. Jadi, kami memutuskan tidak memperpanjang lagi. Lalu, mengambil langkah penutupan seluruh gerai yang tersisa saat ini,” imbuhnya.

Sejak kabar Clarks hengkang dari Indonesia berhembus, banyak penggemar setianya yang mengaku sedih. Anggara (35 tahun), salah satunya yang mengaku sedih karena telah menggunakan sepatu merek Clarks sejak 2008 silam. “Saya biasa beli dua pasang dalam setahun. Karena suka modelnya dan untuk ukuran kaki 45 dan 46 enak dipakai. Bahannya juga berkualitas. After sales (purna jual) untuk perawatan sepatunya ada. Jadi, sedih banget kalau tutup,” terang dia.

Bukan cuma penggemar, menurut Rubby, manejemen Clarks di kantor pusatnya juga mengaku sedih. Seperti disampaikannya, selama ini, penjualan sepatu Clarks di Indonesia selalu menggembirakan. Namun, dua tahun terakhir menjadi sangat berat. “Kami di Anglo, selaku pemegang merek Clarks satu-satunya di Indonesia, lebih sedih. Karena kami kontrak eksklusif. Makanya, setelah seluruh gerai tutup, Anglo sebagai distributor juga ikut tutup,” katanya.

Adapun melemahnya daya beli masyarakat menjadi alasan anjloknya penjualan perusahaan. Gerai yang biasanya diramaikan pengunjung semakin melorot. Bahkan, alasan peralihan cara belanja masyarakat dari offline ke online pun tak serta merta mengerek penjualan Clarks lewat situs online perusahaan dan sosial media karena kurang pengalaman dalam mengelola sosial media dan portal online.

Salah manajemen dan lemahnya sumber daya manusia ditengarai menjadi sebab utama dari anjloknya penjualan Clarks. Upah murah menyulitkan para perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja yang benar-benar mampu sehingga para pengambil keputusan strategis kebanyakan terdiri dari mereka yang piawai dalam office politik tanpa mampu melakukan real work untuk meningkatkan sales.

Manajemen PT Anglo Distrindo Antara memastikan akan merumahkan seluruh karyawan setelah penutupan seluruh gerai Clarks Indonesia berlangsung mulai 28 Februari hingga pertengahan tahun nanti. Rubby Destrison, Perwakilan Manajemen Anglo Distrindo Antara mengatakan bahwa perundingan sudah berjalan antara manajemen dengan pekerja. Saat ini, tersisa 8 karyawan di kantor pusat perusahaan dan sekitar 50 orang di 10 gerai sepatu Clarks.

“Kami akan menutup seluruh gerai. Imbasnya, seluruh karyawan akan dirumahkan. Kami memastikan menyelesaikan seluruh kewajiban kepada seluruh karyawan dan pelayan toko,” ujarnya.
 Manajemen, katanya, akan memenuhi seluruh kewajibannya berupa uang pesangon. Menurut dia, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) telah dilakukan manajemen sejak pertengahan tahun lalu saat efisiensi dimulai.

Sayang, ia enggan merinci nilai pesangon yang akan diberikan kepada seluruh karyawannya. Yang pasti, ia menegaskan, hak karyawan akan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. Aldi, salah satu pelayan gerai sepatu Clarks di Grand Indonesia mengaku telah mengetahui informasi penutupan perusahaan yang berakibat pada PHK karyawan. “Makanya, diskon (di gerai sepatu Clarks) ini dalam rangka clearance (cuci gudang) dan closing (penutupan) kan,” terang dia.

Seperti diketahui, Clarks Indonesia akan menutup seluruh operasionalnya di Indonesia. Penutupan dikarenakan penjualan sepatu anjlok hingga 50 persen. Di sisi lain, biaya operasional terus meningkat. Walhasil, manajemen memutuskan mengakhiri kontrak kerja sama eksklusif sebagai distributor dan pemegang hak merek dengan Clarks di Inggris. Sejalan dengan itu, manajemen memilih cuci gudang dan menutup seluruh gerainya secara bertahap.

Adapun, tiga toko akan ditutup akhir Februari nanti, yakni di Paris van Java di Bandung, Tunjungan Plaza di Surabaya, dan AEON Mall BSD City di Tangerang. Disusul kemudian dengan penutupan toko di Kelapa Gading Mall 3, Grand Indonesia dan Senayan City di bulan berikutnya.

Sementara, empat toko lainnya menyusul pada pertengahan tahun nanti karena kontrak sewa tempatnya masih dinegoisasikan dengan pengelola pusat perbelanjaan lantaran masa berakhirnya baru jatuh tempo pada 2020 dan 2021 mendatang. Clarks, merek sepatu asal Inggris, resmi hengkang dari Tanah Air mulai 28 Februari 2018. Kepergian Clarks akan dilakukan bertahap sampai 10 gerai yang ada saat ini benar-benar tutup seluruhnya.

Rubby Destrison, Perwakilan Manajemen PT Anglo Distrindo Antara, distributor dan pemegang hak merek Clarks di Indonesia mengakui hal tersebut. Ia merinci, 3 gerai akan ditutup pada 28 Februari, yakni Clarks Paris van Java di Bandung, Tunjungan Plaza di Surabaya, dan AEON Mall BSD City di Tangerang.

Kemudian, tiga gerai lainnya menyusul pada akhir Maret 2018, yaitu Clarks Kelapa Gading Mall 3, Grand Indonesia, dan Senayan City. Sementara, sisanya empat gerai akan menyusul pada pertengahan tahun ini juga seiring dengan berakhirnya kontrak gerai berada dengan pengelola pusat perbelanjaan.

“Jadi, dari total 25 gerai, saat ini tersisa 10 yang akan ditutup secara bertahap mulai 28 Februari. Sementara, empat gerai lainnya menyusul, di antaranya Clarks Pondok Indah Mall 2, Galaxy Surabaya, Summarecon Mal Bekasi,” ujarnya. Clarks masuk pertama kali ke Indonesia pada 2004 silam. Anglo Distrindo Antara menjadi pemegang hak merek eksklusif dari kantor pusatnya di Inggris. Bersamaan dengan rencana penutupan seluruh lapak Clarks di Tanah Air, kontrak kerja sama ekslusif di antara keduanya pun berakhir.

“Pelanggan setia kami sedih. Pusat (Clarks Inggris) juga sedih. Kami lebih sedih, karena kami di Anglo cuma pegang satu merek saja kan. Penutupan Clarks, berarti penutupan Anglo,” terang Rubby. Jelang penutupan seluruh gerai sepatu Clarks, manajemen menawarkan promo besar-besaran. Yakni, diskon harga 50 persen-80 persen. Ditambah diskon tambahan 10 persen untuk pembelian dua pasang sepatu, dan 15 persen untuk pembelian tiga pasang, dan 20 persen untuk pembelian empat pasang.

Berdasarkan pantauan kemarin, sepasang sepatu wanita di Clarks Grand Indonesia dibanderol mulai dari Rp350 ribu hingga Rp1,45 juta setelah diskon. Sementara, sepatu laki-laki dijual mulai dari Rp800 ribu - Rp1,75 juta setelah diskon.

BNI Hapus Buku Kredit Trikomsel Rp 8 Triliun

PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) mengaku, telah melakukan hapus buku kredit mencapai Rp8 triliun sepanjang tahun lalu. Salah satu debitur yang kreditnya dihapus buku, yakni PT Trikomsel Oke Tbk.  Hasilnya, rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) BNI dapat ditekan dari 2,3 persen pada akhir tahun lalu menjadi 3 persen di tahun ini.

Direktur Utama BNI Achmad Baiquni mengatakan, NPL yang lebih rendah berhasil diperoleh perseroan lantaran BNI gencar melakukan upaya restrukturisasi kredit. Upaya tersebut, salah satunya dilakukan dengan menghapus buku (write off) kredit kepada debitur yang dilihat tak lagi memiliki harapan. Tahun lalu, totalnya mencapai Rp8 triliun.

"Hampir semua kredit yang kami write off ini adalah kredit yang gagal restrukturisasi. Sejak 2015, banyak kredit yang kami restrukturisasi, tapi ada yang berhasil dan ada yang tidak, sehingga yang tidak berhasil, kami lihat tidak ada prospek, maka kami hapus buku," ujar Baiquni di Jakarta, Rabu (17/1).

Salah satu debitur yang dihapus buku adalah PT Trikomsel Oke Tbk, perusahaan yang menyediakan produk dan layanan telekomunikasi seluler.  "Salah satunya yang kami write off ya itu (Trikomsel)," jelas dia.

Baiquni bilang, hapus buku kredit perseroan ini terjadi lantaran upaya restrukturisasi secara internal tak berhasil dilakukan. Selain itu, restrukturisasi yang selanjutnya diteruskan pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) justru kurang menguntungkan bagi pihak perbankan.

Go-Jek Dapat Suntikan Dana Segar Rp 16 Triliun dari Google

Perusahaan yang menaungi Go-Ogle Alphabet, investor asal Singapura Temasek Holdings dan platform online asal China Meituan-Dianping dikabarkan tengah menanamkan investasi di Go-Jek.

Para investor Go-Jek yang sudah ada, seperti perusahaan ekuitas swasta global KKR Co LP (KKR.N) dan Warburg Pincus LLC juga berpartisipasi dalam putaran pendanaan ini, yang diperkirakan mengumpulkan sekitar USD 1,2 miliar atau sekitar Rp 16 triliun.

Putaran pendanaan dibuka tahun lalu dan dijadwalkan akan ditutup dalam beberapa minggu lagi. Pendanaan oleh investor terkemuka, antara lain yang melibatkan nama Google, menjadi amunisi Go-Jek dalam menghadapi persaingan dengan rivalnya, seperti Grab dan Uber yang sama-sama mengincar pasar Indonesia yang strategis.  "Sebagai investor yang strategis, Google bisa menambahkan banyak hal pada bisnis Go-Jek," sebut sumber Reuters, Kamis (18/1/2018).

Namun belum diketahui seberapa banyak investasi yang dikucurkan masing-masing investor. Baik Google, KKR, Warburg dan Temasek, kompak menolak berkomentar. Demikian juga dengan Meituan-Dianping dan Go-Jek, belum memberikan komentar apapun terkait laporan ini.

Jika benar, investasi yang mengucur akan membuat Go-Jek semakin basah. Tahun lalu, JD.com berinvestasi di Go-Jek senilai USD 100 juta. Langkah ini kemudian diikuti perusahaan media sosial dan online entertainment Tencent Holdings yang juga menjadi investor JD.com.

Bappenas Dorong Pembangunan Angkutan Massal Premium Berbasis Rel

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendorong pembangunan angkutan umum berbasis rel untuk kota-kota besar, terutama di Pulau Jawa. “Di kota besar, setiap kali keluhan macet muncul, idenya membangun jalan. Ini sudah saatnya untuk bukan menambah jalan baru, tetapi pengalihan penggunaan jalan jadi kereta api,” ujar Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, mengutip Antara, Rabu (17/1).

Pembangunan angkutan umum berbasis rel di kota-kota besar mampu menyelesaikan masalah konektivitas. Apalagi, daya tampung dan angkutnya besar. Selain itu, kereta juga tidak memakan tempat di jalan. Karena mampu memberikan solusi cepat dan tanpa macet, biaya tiket kereta dapat dibuat premium seperti kereta api bandara maupun LRT. Dimana pengendara roda dua dapat tanpa berpikir untuk memilih naik kereta dengan biaya lebih mahal (bahkan lebih daripada taksi bila dihitung dengan penumpang) dan cepat dan tidak perlu lelah mengemudi. Dengan menyusutnya pengendara roda dua maka kemacetan dapat dikurangi dan memperlancar kendaraan roda empat.

"Angkutan umum berbasis rel tidak berebutan jalan, baik pembangunan relnya di bawah tanah, di jalan, maupun elevated. Ini adalah investasi masa depan," tutur Bambang. Terkait hal tersebut, Bambang mengatakan, saat ini banyak ide menyangkut revitalisasi jalur-jalur kereta api yang sudah tidak difungsikan.

"Bahkan, di Jakarta Kota harusnya ada jalur trem, namun sudah ditutup dengan aspal. Harusya trem dipertahankan, sehingga tidak perlu memikirkan angkutan umun setidaknya di daerah Kota Tua Jakarta," terang dia. Bambang juga mengungkapkan bahwa ide untuk mendorong pembangunan angkutan umum berbasis rel tersebut merupakan upaya pembangunan oleh pemerintah untuk mewujudkan konektivitas.

"Konektivitas saat ini sudah makin baik, bagaimana daerah yang sulit terjangkau dan kemudian mendapatkan perhatian. Pemerintah juga terus mengupayakan elektrifikasi atau ketersediaan energi," pungkasnya.

Laba Bersih BNI Naik 20 Persen Senilai Rp 13,6 Triliun Tahun 2017

PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) mencatatkan perolehan laba bersih konsolidasi Rp 13,62 triliun di 2017, tumbuh 20,1% dibandingkan 2016 sebesar Rp 11,34 triliun. Direktur BNI Adi Sulistyowati menjelaskan, pertumbuhan laba bersih ini ditopang dari segmen business banking dan consumer banking dan perbaikan kualitas aset.

"Dengan perkembangan bisnis tersebut, BNI mampu membukukan laba bersih yang lebih besar daripada industri perbankan nasional yang hanya tumbuh 16,5%," kata Adi dalam konferensi pers tahunan di Gedung BNI, Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Perolehan laba bersih ini ditopang dari meningkatnya pertumbuhan kredit yang mencapai 12,2%. Total penyaluran kredit BNI tecatat Rp 441,31 triliun. Sebanyak Rp 345,5 triliun atau 78,3% disalurkan ke segmen bisnis banking dan konsumer banking. Sisanya Rp 24,37 triliun atau 5,5% dari total kredit yang disalurkan melalui perusahaan anak.

Kualitas kredit BNI tercatat mengalami perbaikan. Ini ditandai dengan menurunnya rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) menjadi 2,3% dari 2016 sebesar 3%.  Cadangan kerugian penyusutan nilai (CKPN) juga tetap terjaga dengan baik, tingkat coverage ratio naik 146% pada 2016 menjadi 148% pada 2017.

"Ini juga berdampak pada tingkat kecukupan permodalan atau capital adequacy ratio (CAR) yang tetap terjaga baik pada level, 18,5% sebagai fundamental yang kuat," imbuh dia. Pendapatan non bunga BNI tercatat Rp 9,78 triliun atau tumbuh 13,9% dibandingkan periode 2016 Rp 8,59%. Pertumbuhan didukung oleh kenaikan pendapatan fee based income atau pendapatan non bunga dari transaksi trade finance dan remmitance.

Jumlah aset BNI per 2017 tercatat Rp 709,33 triliun tumbuh 17,6% dibandingkan periode 2016 sebesar Rp 603,3 triliun. Pertumbuhan aset ini terutama ditopang oleh DPK yang mencapai Rp 516,1 triliun pada akhir 2017, atau naik 18,5% dibanding tahun 2016.

BNI menargetkan pertumbuhan penyaluran kredit bisa tumbuh 15% tahun ini. Baiquni mengungkapkan sektor infrastruktur diharapkan bisa menjadi penopang pertumbuhan kredit pada 2018. Kemudian kredit investasi juga diproyeksikan bisa mendorong penyaluran kredit.  "Kita lihat perkembangan ekonomi di Amerika Serikat (AS) yang sudah mengalami perbaikan, meski sempat ada perlambatan di China ini merupakan sinyal investor untuk mulai berinvestasi di Indonesia, tandanya ekonomi membaik, kredit bisa lebih baik," kata Baiquni.

Sepanjang 2017, penyaluran kredit BNI tercatat Rp 441,3 triliun tumbuh 12,2% dibandingkan periode 2016 sebesar Rp 393,3 triliun. Sebesar 78,3% atau Rp 345,5 triliun dari total kredit BNI disalurkan ke segmen bisnis banking. Kemudian 16,2% atau Rp 71,4 triliun untuk konsumer banking. Kemudian 5,5% atau Rp 23,47 triliun disalurkan melalui perusahaan anak.

Untuk kredit segmen bisnis banking, sebesar Rp 134,4 triliun tumbuh 14,9% dibandingkan 2016. Untuk kredit debitu korporasi non BUMN ini termasuk dengan kredit debitur yang berdomisili di luar Indonesia.  Kredit sebesar Rp 84,37 triliun disalurkan pada debitur BUMN. Selebihnya, kredit pada segmen bisnis banking juga disalurkan pada debitur menengah dan kecil, masing-masing Rp 70,26 triliun tumbuh 14,6% dan Rp 56,48 triliun atau tumbuh 11,4%.

Sementara itu untuk pertumbuhan kredit pada segmen konsumer banking BNI didorong terutama pinjaman payroll yang tumbuh 47,1% dengan outstanding per 31 Desember 2017 mencapai Rp 17,7 triliun.  Pinjaman payroll dioptimalkan dengan memanfatkan database debitur korporasi terutama yang berasal dari BUMN dan institusi pemerintah. Selain itu, segmen konsumer banking BNI juga disokong oleh kredit pemilikan rumah (KPR) yang mencapai Rp 37,07 triliun dan kartu kredit Rp 11,64 triliun.

Rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) BNI tercatat 2,3% lebih rendah dibandingkan 2016 sebesar 3%. Baiquni menjelaskan, penurunan rasio NPL dilakukan dengan cara hapus buku atau write off. Hal ini dilakukan, karena adanya debitur yang dianggap tidak mampu untuk membayar.  "Kami melakukan write off ini untuk yang gagal diserap sejak 2015. Kemudian dilakukan restrukturisasi dan dilakukan penagihan dan ada yang berhasil dan tidak," imbuh dia.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI membukukan laba sebesar Rp13,62 triliun hingga akhir tahun lalu. Kendati pertumbuhannya mencapai 20,1 persen kalau dibandingkan 2016 lalu, pencapaian laba perseroan meleset dari targetnya, yakni Rp14,7 triliun. Tidak hanya itu, pertumbuhan laba bank pelat merah ini juga menunjukkan tren perlambatan. Terbukti pertumbuhan laba 2016 dibandingkan tahun sebelumnya menyentuh 25,1 persen secara tahunan.

Direktur Keuangan BNI Rico Rizal Budidarmo mengungkapkan, ada beberapa hal yang menjadi penyebab tak terealisasinya target laba yang dicanangkan perseroan. "Faktor utama persaingan dengan pasar modal, bank harus bersaing (mencari dana) dengan kompetitif," ujarnya

Selain itu, ada pula faktor dari penurunan suku bunga secara bertahap yang dilakukan bank, sejalan dengan penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI). Secara rinci, pertumbuhan laba ditopang oleh pendapatan bunga bersih (Net Interest Margin/NIM) sebesar Rp31,94 triliun atau tumbuh 6,5 persen dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp30 triliun. Lalu, pendapatan nonbunga sebesar Rp9,78 triliun atau tumbuh 13,9 persen dari tahun sebelumnya Rp8,59 triliun.

Sedangkan dari sisi beban operasional tercatat di angka Rp20,86 triliun atau meningkat 8,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya Rp19,22 triliun. Dari sisi aset, tumbuh 17,6 persen menjadi Rp709,33 triliun. Lalu, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 18,5 persen menjadi Rp516,1 triliun. Dari total DPK tersebut, sekitar 63 persennya merupakan komponen dana murah atau tabungan dan giro (Current Account Saving Account/CASA).

Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional BNI Adi Sulistyowati mengatakan, pertumbuhan DPK tak terlepas dari berbagai pelayanan yang dilakukan perbankan. "Meliputi optimalisasi produktivitas outlet, meningkatkan fitur-fitur layanan pada e-channel, memperkuat hubungan baik dengan nasabah institusi, dan pengembangan branchless banking," tuturnya.

Sementara, dari sisi pertumbuhan kredit, emiten berkode BBNI mencatat pertumbuhan 12,2 persen. Namun demikian, realisasi itu masih lebih rendah dibanding pertumbuhan kredit pada 2016 sebesar 20,1 persen. Rico bilang, pertumbuhan kredit tak berhasil menyentuh target lantaran perusahaan ingin lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit. Sebab, di sisi yang bersamaan, BNI tengah gencar memperbaiki kualitas kredit. Sehingga, penyaluran kredit baru cukup ditahan oleh perusahaan.

"Sebenarnya, kami bisa tumbuh tapi kami ingin lebih hati-hati, terutama segmen bisnis menengah dan kecil. Permintaannya ada, tapi kami perlu lihat dengan matang," terang dia.  Adapun penyaluran kredit BNI mencapai Rp441,31 triliun pada tahun lalu. Kredit ini terbagi atas kredit ke segmen bisnis banking sekitar 78,3 persen. Lalu, sekitar 16,2 persen ke segmen konsumer banking, sedangkan sisanya, 5,5 persen disalurkan ke anak-anak usahanya.

Lebih rinci, penyaluran kredit segmen bisnis banking sebesar Rp134,4 triliun atau tumbuh 14,9 persen dari tahun lalu. "Kredit sebesar Rp84,37 triliun disalurkan pada debitur BUMN. Lalu, debitur menengah dan kecil masing-masing Rp70,26 triliun dan Rp56,48 triliun," katanya.

Sedangkan kredit ke segmen bisnis konsumer diberikan ke pinjaman payroll sekitar Rp17,7 triliun atau tumbuh 47,1 persen dari tahun sebelumnya. Pinjaman payroll ini berasal dari BUMN dan institusi pemerintah. "Sedangkan segmen konsumer banking BNI disokong oleh Kredit Pemilikan Rumah (KPR) mencapai Rp37,07 triliun dan kartu kredit Rp11,64 triliun," imbuh Adi.

Matahari dan Pasaraya Saling Gugat Akibat Bisnis Lesu

Penutupan gerai ritel PT Matahari Department Store Tbk yang terjadi Oktober 2017 lalu rupanya menyisakan polemik dengan pengelola pusat perbelanjaan PT Pasaraya Toserjaya.Matahari Department Store membantah adanya tindakan wanprestasi seperti yang diungkapkan oleh pengelola Pasaraya Blok M, Jakarta, yang menjadi tempat Matahari bermukim.

Miranti Hadisusilo, Direktur Hukum sekaligus Sekretaris Korporasi Matahari Departement Stori mengatakan, pihaknya telah melakukan seluruh kewajiban sebagai tenant sesuai perjanjian. "Klaim soal adanya tunggakan biaya layanan adalah tidak benar, karena kenyataannya pihak Pasaraya masih menahan uang jaminan (security deposit) dengan nilai yang lebih dari mencukupi untuk membayar sewa dan biaya layanan tersebut," ujar Miranti dalam keterangan tertulis di laman resmi Bursa Efek Indonesia, Rabu (17/1).

Bahkan sebelum Pasaraya mengajukan gugatan, Miranti mengaku, pihaknya telah terlebih dahulu mengajukan gugatan terhadap Pasaraya atas wanprestasi mereka dalam memenuhi kondisi dan komitmen Pasaraya yang telah disepakati bersama di dalam perjanjian sewa menyewa. Menurut dia, kinerja gerai Matahari di Pasaraya Blok M dan Pasaraya Manggarai selama 2 tahun sejak pembukaan pada Juni 2015 jauh berada di bawah proyeksi awal, merugi ratusan miliar.

Perseroan mengklaim, hal itu terjadi karena manajemen Pasaraya wanprestasi tidak memenuhi komitmen awal yang telah disepakati dalam perjanjian yaitu mengubah dan menjadikan Pasaraya menjadi konsep mall dengan infrastruktur pendukungnya dalam waktu dua tahun sesuai yang tertulis dan diperjanjikan semula.

"Matahari tidak punya pilihan lain dan mengambil keputusan menutup kedua gerasi Matahari tersebut dan mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pasaraya pada September 2017 atas wanpresrasi Pasaraya dalam memenuhi komitmen yang telah disepakati," paparnya.

Sebelumnya, Pasaraya menggugat Matahari terkait penutupan gerai milik salah satu anak usaha Lippo Grup itu pada Oktober 2017 lalu.  Dalam laporan Antara disebutkan, Kuasa hukum Pasaraya Mulyadi membenarkan ada gugatan tersebut dan telah didaftarkan pada Desember 2017 lalu.

"Gugatan ini adalah sikap kami karena pihak Matahari telah ingkar dengan tidak membayar kewajiban yang sudah tercantum dalam kontrak kerja sama," kata Mulyadi, Rabu (16/1). Dalam materi gugatannya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Pasaraya menyatakan Matahari telah melakukan wanprestasi terhadap sejumlah kontrak kerja sama yang disepakati kedua pihak.

Pertama, Matahari tidak membayar biaya layanan (service charge) ruangan seluas 16 ribu m2 sejak bulan Juni 2017 dengan nilai total mencapai Rp29 miliar. Kedua, penutupan gerai Matahari di Pasaraya tidak sesuai dengan jangka waktu kontrak yang di teken pada tahun 2015 yaitu selama 11 tahun. Mulyadi mengatakan, langkah sepihak Matahari mengakhiri kerja sama tidak etis dan tidak serta merta menggugurkan kewajiban mereka terhadap Pasaraya.

"Mereka (Matahari) harus tetap membayar kewajiban yang sudah dipenuhi oleh Pasaraya. Jika kontrak yang sudah sah secara hukum begitu mudahnya diingkari, ini akan berbahaya bagi kepastian investasi dan meresahkan pelaku usaha," tegas Mulyadi.

Penutupan gerai di Pasaraya Blok M pada pertengahan tahun lalu itu diikuti penutupan gerai Matahari di sejumlah tempat, di antaranya di Taman Anggrek, sementara gerai Matahari di Pluit Village dan Pejaten Village juga tutup masing-masing satu lantai.

Daftar Gaji PNS Yang Disesuaikan Bila Tidak Produktif

Pemerintah berencana mengubah struktur gaji untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). Rencana ini pun bakal disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang kabinet. Rencana perubahan struktur gaji ini dibahas oleh Kementerian Keuangan bersama Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Nantinya, pemerintah akan mengubah sistem penggajian PNS. Termasuk gaji pensiunan, hal ini agar mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan seluruh aparatur sipil negara (ASN)

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB, Herman Suryatman, menjelaskan nantinya pemberian gaji para PNS akan disesuaikan dengan sistem merit sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. "Karena itu kan berbasis merit sistem, kompetensi dan kinerja. Sehingga teknis pemberian gaji disesuaikan dengan sistem merit," kata Herman.

Herman menjelaskan, sistem merit tersebut akan menilai gaji para PNS sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, serta kinerja setiap ASN itu sendiri. Hal itu yang menjadi patokan gaji para PNS nantinya. "Intinya pemberian tunjangan harus berdasarkan sistem merit, kualifikasi kompetensi. Apa itu sistem merit, sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN berbasis kualifikasi, kompetensi dan kinerja," jelas dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengungkapkan pemerintah akan terus mengevaluasi seluruh komponen take home pay atau pendapatan PNS yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan kinerja, honor dan tunjangan lain. "Kita tinjau ulang komponen penerimaan atau take home pay PNS yang berasal dari gapok, tunjangan kinerja, honor. Nanti kita lihat itu semuanya," kata dia beberapa waktu lalu.

Namun, Sri Mulyani belum bisa memastikan kapan perubahan sistem pendapatan PNS ini mulai diberlakukan, apakah tahun ini atau tahun depan. Rencana perubahan struktur gaji pegawai negeri sipil (PNS) akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan perubahan tersebut akan dibahas di sidang kabinet.

"Sekarang saya belum bisa membicarakan mengenai hal itu (struktur gaji), tapi pemikiran bersama Menteri PAN-RB akan saya sampaikan di sidang kabinet. Dan akan saya sampaikan ke Presiden," Kata dia dalam acara HUT LMAN di Djakaeta Theatre, Rabu (10/1/2018). Dia menjelaskan, pemerintah akan mengubah sistem penggajian PNS. Termasuk gaji pensiunan, hal ini agar mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan seluruh aparatur sipil negara (ASN)

"Kita harapkan diharapkan dapat diubah, sehingga ASN bisa bekerja dengan baik, profesional tapi juga sesuai dengan kemampuan negara," imbuh dia. Sri Mulyani menambahkan, pemerintah akan terus mengevaluasi seluruh komponen take home pay atau pendapatan PNS yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan kinerja, honor dan tunjangan lain.

"Kita tinjau ulang komponen penerimaan atau take home pay PNS yang berasal dari gapok, tunjangan kinerja, honor. Nanti kita lihat itu semuanya," imbuh dia. Namun, Sri Mulyani belum bisa memastikan kapan perubahan sistem pendapatan PNS ini mulai diberlakukan, apakah tahun ini atau tahun depan.

Tahun ini pemerintah sudah dua kali melakukan pembukaan lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Pertama yakni pada 1 Agustus 2017 dan yang baru saja diumumkan tadi malam. Tiap kali ada pembukaan lowongan CPNS, masyarakat selalu antusias terlihat dari banyaknya pelamar yang jauh melebihi jumlah lowongan yang dibuka. Salah satu daya tariknya adalah gaji dan berbagai fasilitas hingga masa pensiun yang dianggap lebih di atas rata-rata upah pekerja di level yang sama.

Berapa sih gaji PNS dari masa ke masa?

Rangkuman besaran gaji PNS sejak tahun 1977 yang disajikan dalam rentang gaji terkecil hingga gaji terbesar setiap tahunnya. Berikut rinciannya:

• Tahun 1977 (PP 7-1977): Rp 12.000-Rp 120.000
• Tahun 1980 (PP 13-1980): Rp 12.000-Rp 120.000
• Tahun 1985 (PP 15-1985): Rp 12.000-Rp 120.000
• Tahun 1992 (PP 51-1992): Rp 12.000-Rp 120.000
• Tahun 1993 (PP 15-1993): Rp 78.000-Rp 537.600
• Tahun 1997 (PP 6-1997): Rp 135.000-Rp 722.500
• Tahun 2001 (PP 26-2001): Rp 500.000-Rp 1.500.000
• Tahun 2003 (PP 11-2003): Rp 575.000-Rp 1.800.000
• Tahun 2005 (PP 66-2005): Rp 661.300-Rp 2.070.000
• Tahun 2007 (PP 9-2007): Rp 760.500-Rp 2.405.400
• Tahun 2008 (PP 10-2008): Rp 910.000-Rp 2.910.000
• Tahun 2009 (PP 8-2009): Rp 1.040-Rp 3.400.000
• Tahun 2010 (PP 25-2010): Rp 1.095.000-Rp 3.580.000
• Tahun 2011 (PP 11-2011): Rp 1.175.000-Rp 4.100.000
• Tahun 2012 (PP 15-2012): Rp 1.260.000-Rp 4.603.000
• Tahun 2013 (PP 22-2013): Rp 1.323.000-Rp 5.002.000
• Tahun 2014 (PP 34-2014): Rp 1.402.400-Rp 5.302.100
• Tahun 2015 (PP 30-2015): Rp 1.486.500-Rp 5.620.300

Sanksi Bank Indonesia Bagi Pengguna Bitcoin

Euforia masyarakat tentang bitcoin semakin meningkat, termasuk di Indonesia. Namun Bank Indonesia baru saja mengeluarkan pengumuman bahwa alat tukar virtual termasuk bitcoin yang tengah jadi perbincangan dunia itu tidak diakui sebagai alat pembayaran sah di Indonesia.

“Hal itu sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah,” demikian siaran pers BI.

Dalam siaran pers yang dirilis Sabtu (13/1) itu, BI menyatakan betapa alat tukar virtual seperti bitcoin berisiko tinggi terhadap pencucian uang maupun pendanaan terorisme. “Tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat underlying asset yang mendasari harga virtual currencyserta nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan,” Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Agusman melalui keterangan pers resminya menerangkan.

Itu bisa berdampak terhadap kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat. BI pun mengimbau masyarakat untuk tidak jual beli bitcoin dan alat tukar virtual lainnya. Bukan hanya itu, BI juga melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran dan penyelenggara teknologi finansial di Indonesia untuk memproses transaksi pembayaran dengan alat tukar virtual seperti bitcoin. Artinya, bitcoin akan tak lagi bisa dipergunakan.

Penyelenggara sistem pembayaran yang disebut BI termasuk bank yang melakukan switching maupun kliring, bahkan penyelenggara dompet elektronik dan transfer dana. Mengutip siaran pers itu, BI menyebut bahwa itu sudah tertuang dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan PBI 19/12/PBI/2017​ tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan bahwa aktivitas terkait bitcoin dan alat tukar virtual lainnya harus dilaporkan dan diawasi karena itu belum punya aturan main di Indonesia. Ketua Dewan Komisioner PJK Wimboh Santoso pun berkata tengah mempelajarinya.

Demikian pula dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Dharmayugo Hermansyah bakal mengkaji agar menambahkan mata uang kripto bitcoin dalam daftar subjek kontrak berjangka di Indonesia.

Pihaknya akan melakukan pendataan untuk mengetahui secara detail porsi investasi bitcoin. Di sisi lain, PT Bitcoin Indonesia justru mendukung larangan BI untuk tidak menggunakan mata uang virtual sebagai alat pembayaran. CEO Bitcoin Indonesia Oscar Darmawan mengaku sepaham dengan BI yang melarang menggunakan mata uang virtual sebagai alat pembayaran.

Ia mengakui alat pembayaran sah di Indonesia hanya rupiah. Menurutnya, bitcoin hanya merupakan aset digital, bukan alat tukar atau alat pembayaran. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) bakal melakukan kajian guna menambahkan mata uang kripto bitcoin dalam daftar subjek kontrak berjangka di Indonesia.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Dharmayugo Hermansyah menjelaskan, kajian ini ditargetkan rampung dalam waktu kurang dari enam bulan dan mulai dilakukan minggu depan. Artinya, kajian ini selesai sebelum bulan Juli. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat secara rinci mengenai pangsa pasar (market share) di dalam negeri dan pengaruhnya terhadap portofolio atau instrumen investasi lain.

"Jadi, berapa yang investasi di bitcoin, nilainya berapa, pengaruhnya bagaimana terhadap portofolio investasi lainnya. Bisa berpengaruh ke ekonomi nasional atau tidak," ujar Dharmayugo. Ia menyadari jika euforia masyarakat Indonesia sudah terlalu tinggi terhadap investasi bitcoin. Makanya, pihaknya akan melakukan pendataan untuk mengetahui secara detil porsi investasi bitcoin.

Selain itu, kajian ini dilakukan untuk meminimalisir potensi penipuan (fraud) yang rentan terjadi dalam transaksi bitcoin di Indonesia. Apalagi, belum ada regulasi yang melindungi investor bitcoin di dalam negeri. "Sekarang, kami mau petakan juga tentang potensi pencucian uang pada bitcoin," imbuh dia.

Rencananya, Bappebti akan menjadikan Amerika Serikat (AS) dan Jepang sebagai bahan kajian terhadap investasi bitcoin. Seperti diketahui, kedua negara itu sudah memiliki regulasi resmi untuk memperdagangkan bitcoin."Tapi, apakah regulasi di kedua negara itu aturannya di bawah Kementerian keuangan, atau Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangannya di sana atau tidak itu akan kami pelajari," jelas Dharmayugo.

Sebelumnya, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan telah melarang tegas bitcoin dijadikan alat tukar pembayaran di Indonesia. Dharmayugo mengaku tidak akan bertentangan dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. "Ini murni hanya dijadikan trading saja nantinya, tapi lagi-lagi masih melihat hasil kajiannya," terang dia.

Kajian ini juga akan mengikutsertakan Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) atau Jakarta Futures Exchange (JFX) dan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia atau Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX). Keduanya merupakan bursa berjangka komoditi di Indonesia. "Kemudian, kami juga mengajak lembaga kliring berjangka, kami bersama-sama melihat potensi bitcoin," tutur Dharmayugo. Setelah kajian selesai dilakukan dan apabila hasilnya menunjukkan jika bitcoin perlu dimasukkan ke dalam subjek kontrak berjangka, Bappebti tetap belum bisa memastikan bitcoin bisa atau tidak diperdagangkan resmi di Indonesia.

“Bergantung bursa berjangkanya tertarik atau tidak, walaupun kami katakan bagus untuk kontrak berjangka tapi bursa berjangka tidak mau ya tetap tidak bisa," ungkap Dharmayugo. Masing-masing pihak bursa berjangka perlu mengirim proposal secara mandiri kepada Bappebti untuk meminta restu penerbitan kontrak berjangka bitcoin. Proposal tersebut berisi tentang analisis dampak terhadap ekonomi, spesifikasi produk, harga produk, satuan harga produk, dan jam perdagangan produk.

"Itu semua harus persetujuan Bappebti," tutup Dharmayugo

Bank Indonesia (BI) telah memberikan peringatan kepada semua pihak agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan virtual currency atau Bitcoin cs. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Agusman mengatakan, ada sanksi yang harus ditanggung oleh masyarakat jika tetap menjual, membeli atau memperdagangkan uang virtual tersebut.

"Kita peringatkan, kalau gunakan itu melanggar UU mata uang sanksinya bisa sampai pidana. Kalau UU itu berat," kata Agusman. Menurut Agusman, virtual currency atau Bitcoin cs tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang sebagai alat pembayaran di Indonesia.

Larangan tersebut, kata Agusman jelas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan mata uang adalah yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah NKRI wajib menggunakan Rupiah.

"Jadi kenapa kita ingatkan, karena BI itu ada di UU sebagai otoritas di bidang moneter, stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran," jelas dia. Oleh karena itu, Bank Indonesia memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan virtual currency.

Bank Indonesia menegaskan bahwa sebagai otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana) dan penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia baik Bank dan Lembaga Selain Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan virtual currency, sebagaimana diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Akan Kurangi Tunjungan Pegawai Pajak Yang Tidak Capai Target

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengusulkan adanya perombakan skema pemberian tunjangan kinerja (tukin) terhadap pegawai pajak, langkah rasional ini tidak seperti sebelumnya di pemerintahan yang selalu menaikan gaji saat target gagal tercapai dengan alasan agar PNS makin semangat bekerja padahal pada prinsip bisnis yang logis apabila gagal mencapai target tidak akan ada bonus atau kenaikan gaji bahkan dipecat dengan tidak hormat. Usulan tersebut juga telah disampaikan kepada Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menurut Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Pengawas Pajak Puspita Wulandari, alasan yang mendasari usulan tersebut adalah untuk memperkuat landasan pemberian tukin kepada pegawai pajak. Puspita mengatakan, selama ini atau berdasarkan Perpres Nomor 37 Tahun 2015, pemberian tukin kepada pegawai pajak hanya berdasarkan penerimaan pajak.

"Skema tukin DJP yang lama itu adalah perpres 37, di mana parameternya hanya single, penerimaan DJP secara keseluruhan," kata Puspita di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (19/6/2017). Puspita menyebutkan, saat ini terdapat 341 kantor pajak yang tersebar di Indonesia, dari penerapan skema tukin pegawai pajak hanya disamaratakan meskipun ada kantor-kantor yang targetnya dapat direalisasikan 100%.

"Ada kantor-kantor yang memang secara penerimaan tahun 2015 apakah itu 100% tp mereka harus menerima tukin sama dengan yang tidak 100%," tambah dia. Dengan begitu, kata Puspita, pemerintah melakukan perombakan skema pemberian tukin di lingkungan pegawai pajak. Di mana, skema pemberian yang diusulkan berdasarkan kinerja.

Dengan skema yang baru ini, kata Puspita paling tidak remunerasinya dibayarkan sesuai kinerja berdasarkan individual maupun unit kantor. "Harapannya dengan skema tukin ini membuat DJP semakin termotivasi bahwa dengan segala usahanya, bebannya dia akan dibayar pantas, dan tukin ini tidak berdiri sendiri karena nanti juga berhubungan atau memberikan input," kata dia.

"Seseorang katakan dia sudah nyaman di satu posisi tapi dari segi kualitas dia poor tapi dari segi penghasilan dia memang sudah nyaman tentu dia harus diturunkan, katakan setelah 2 tahun 3 tahun. Nanti secara detilnya akan dibungkus dalam PMK, tapi prinsipnya adalah parameter dengan harapan meningkatkan kualitas dan kinerja DJP," tutup dia

Venezuela Terbitkan Uang Digital Baru Untuk Hindari Sanksi Ekonomi Amerika

Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengatakan bakal menerbitkan 100 juta unit mata uang digital (cryptocurrency) yang didasarkan oleh harga minyak, dalam beberapa hari mendatang. Dikutip dari Reuters, hal ini masih tidak jelas apakah akan ada investor yang ingin membeli cryptocurrency bernama "petro" tersebut, di mana anggota OPEC itu tengah melalui krisis ekonomi yang dalam, sedangkan pemerintahan hanya memiliki sedikit kredibilitas.

Pemimpin sosialis itu beberapa bulan yang lalu mengejutkan dunia ketika mengumumkan peluncuran cryptocurrency, yang didukung oleh cadangan minyak, gas, emas dan berlian Venezuela. Hal itu dinilainya sebagai cara untuk menghindari sanksi ekonomi AS yang telah membatasi akses Venezuela ke bank-bank internasional.

Maduro menjelaskan bahwa setiap unit mata uang akan dipatok pada harga minyak Venezuela, yang minggu ini rata-rata berharga US$59,07 per barel. Itu berarti total uang digital yang dikeluarkan akan bernilai lebih dari US$5,9 miliar. Bagaimanapun, ada banyak kebingungan, tentang bagaimana mekanisme akan bekerja. Politisi oposisi Venezuela telah menyoroti proyek ini sebagai ide aneh yang gagal dan tidak berguna untuk mendapatkan makanan bagi jutaan orang yang menderita kekurangan pangan dan inflasi tertinggi di dunia.

Maduro mengatakan bahwa cryptocurrency akan naik daun di abad ke-21 dan meningkatkan akses Venezuela terhadap mata uang utama. "Saya telah memerintahkan emisi 100 juta petro dengan legal atas kekayaan minyak yang disahkan dan disetujui oleh Venezuela. Setiap petro sama nilainya dengan barel minyak Venezuela," kata Maduro dalam pidato televisi pemerintah.

Menurut OPEC, Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, dimana sekitar 95 persen dari pendapatan ekspornya berasal dari minyak. Kritikus mengatakan bahwa pemerintah Venezuela telah menyia-nyiakan kekayaan dari ledakan harga minyak selama satu dekade. Kontrol mata uang yang ketat telah memaksa perdagangan untuk masuk ke pasar gelap, di mana satu dolar AS dapat membeli 137 ribu bolivar. Padahal, tingkat nilai tukar terkuat negara itu pernah mencapai 10 bolivar per dolar AS.

Penurunan nilai tukar bolivar itu juga dikombinasikan dengan pencetakan uang oleh bank sentral Venezuela yang diniai para analis telah menyebabkan hiperinflasi. Konsultan ekonomi lokal Ecoanalitica menyatakan, harga barang di Venezuela naik lebih dari 80 persen di bulan Desember saja. Sementara menurut bank sentral, pasokan uang naik lebih dari 1.000 persen tahun lalu. Presiden Venezuela Nicolas Maduro berencana untuk menerbitkan mata uang digital guna menghindari sanksi finansial Amerika Serikat. Mata uang yang akan dinamakan Petro, ini didukung oleh cadangan minyak guna menopang ekonomi negara tersebut yang ambruk. 

Petro, menurut dia, akan membantu Venezuela dalam menghadapi masalah kedaulatan moneter dalam melakukan transaksi keuangan dan mengatai blokade keuangan terhadap negara tersebut.  "Venezuela akan menciptakan cryptocurrency yang didukung oleh cadangan minyak, gas, emas, dan berlian," ujar Maduro dikutip dari Reuters, Selasa (5/12).

Pemimpin oposisi mencemooh rencana Maduro tersebut. Mereka juga menyebut rencana tersebut memerlukan persetujuan kongres. Beberapa anggota oposisi bahkan meragukan, apakah mata uang digital mampu menjadi penyelesaian atas kekacauan yang terjadi di Venezuela saat ini.

Saat ini, nilai tukar mata uang Venezuela terhadap mata uang lainnya terjun bebas. Negara ini mengalami krisis keuangan hingga membuat penduduknya mengalami kekurangan kebutuhan dasar, seperti makanan dan obat-batan.  Kebijakan Presiden Donald Trump telah melumpuhkan kemampuan Venexuela dalam memindahkan uangnya melalui bank Internasional. Washington telah mengenakan sanksi terhadap pejabat Venezuela, Eksekutif PDVSA, dan penerbitan utang negara tersebut.

Maduro memilih menjauh dari dolar AS setelah melihat kenaikan bitcoin yang spektakuler baru baru ini. Keniakan tersebut menandakan bahwa mata uang digital perlahan-lahan mendatangkan daya tarik para investor utama dunia. Pengumuman tersebut sebenarnya membingkungkan bagi para pengikut cryptocurrency, yang biasanya tidak didukung oleh pemerintah dan bank sentral. Ironisnya, kontrol mata uang Venezuela dalam beberapa tahun terakhir telah memacu tren penggunaan bitcoin di antara orang-orang yang peka dengan teknologi dan ingin melewati kontrol pemerintah dalam mendapatkan dolar dan melakukan pembelian di internet.

Pemerintah Maduro memiliki track record yang buruk dalam kebijakan moneter. Kontrol mata uang dan pencetakan uang yang berlebihan telah menyebabkan depresiasi bolivar sebesar 57 persen terhadap dolar pada bulan lalu saja di pasar gelap yang banyak digunakan. Kondisi tersebut telah mendorong penurunan pada upah minimum bulanan negara tersebut menjadi hanya setara US$4,3.

Bagi jutaan orang Venezuela yang sudah terjun ke dalam kemiskinan dan berjuang untuk makan tiga kali sehari, pengumuman Maduro sepertinya tidak membuat mereka lega. Para ekonom dan pemimpin oposisi mengatakan Maduro dengan ceroboh menolak untuk merombak kontrol Venezuela dan menghentikan krisis ekonomi. Pemimpin oposisi tersebut menilai rencana Maduro untuk membayar pemegang obligasi dan kreditur asing dengan mata uang digital tersebut dutengah rencana restrukturisasi beban utang utama negara tersebut akan cenderung gagal.

"Saya tidak melihat masa depan dalam hal ini," tambah anggota parlemen oposisi Jose Guerra. Maduro mengatakan bahwa dia mencoba untuk memerangi konspirasi yang didukung Washington untuk menyabotase pemerintahannya dan mengakhiri sosialisme di Amerika Latin. Ia menyebut Venezuela kini tengah menghadapi "perang dunia" finansial.

Saham Lapis Kedua Layak Dibeli Untuk Investasi

Kenaikan harga saham berkapitalisasi besar (big capitalization/big caps) pada pekan terakhir tahun 2017 menjadikan beberapa harga sahamnya cukup tinggi. Untuk itu, rasanya sayang jika pelaku pasar kembali masuk ke saham-saham big caps jika berharap keuntungan yang lumayan di sepanjang pekan ini. Melihat kondisi tersebut, Analis Danpac Sekuritas Harry Wijaya menyarankan pelaku pasar untuk melirik beberapa saham lapis kedua (second liner) untuk investasi jangka pendek atau menengah.

"Daripada sembarangan beli saham big caps, sudah mahal. Jadi lebih baik cari saham yang memiliki peluang bagus dengan harga murah," ujar Harry. Salah satu saham yang dimaksud, yakni PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM). Harga saham perusahaan belum kembali ke level tertingginya seperti pada 10 Februari 2017 lalu di level Rp324 per saham.

Meski terlihat sudah mulai menanjak setelah terus mengalami penurunan, tetapi harganya masih berada di bawah Rp200 per saham atau tepatnya di level Rp198 per saham pada penutupan akhir tahun 2017. "Harga saham Trada Alam Minera belum naik lagi sudah lama, jadi menurut saya bisa mulai akumulasi beli," kata Harry.

Terlebih lagi, ada harapan baru bagi kinerja Trada Alam Minera sejalan dengan rencana perusahaan mengubah fokus bisnisnya ke sektor tambang dari sebelumnya yang 100 persen di bisnis pelayaran.

"Perubahan lini bisnis perusahaan karena perusahaan melakukan akuisisi perusahaan lain," sambung Harry. Belum lama ini, perusahaan yang sebelumnya bernama Trada Maritime ini mengakuisisi saham perusahaan tambang batu bara, yaitu PT Gunung Bara Utama (GBU). Selain itu, perusahaan juga berencana mengambilalih saham perusahaan jasa tambang berupa PT Ricobana Abadi.

Sementara itu, rugi bersih yang diderita perusahaan kian menipis pada kuartal III 2017 menjadi US$7,81 juta dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2016 yang mencapai US$12,83 juta. Tak hanya Trada Alam Minera, pelaku pasar juga bisa mengoleksi saham PT Elnusa Tbk (ELSA). Pasalnya, harga minyak dunia yang terus menguat hingga ke level sekitar US$60,42 per barel untuk WTI Crude Oil dan US$66,87 per barel untuk Brent Crude akan berdampak positif bagi Elnusa.

"Harga minyak sampai US$60 per barel, secara teknikal juga memiliki prediksi bagus jadi bisa ada pergerakan signifikan," terang Harry. Memang, harga minyak yang sedang melonjak tersebut belum diikuti oleh harga saham perusahaan. Terbukti, harga saham Elnusa masih berada di bawah Rp400 per saham atau belum menyentuh area seperti awal tahun 2017 yang berada di atas Rp400 per saham.

Pada penutupan perdagangan akhir tahun 2017, harga saham Elnusa ditutup di level Rp372 per saham. Pergerakan harga saham Elnusa terlihat fluktuatif pada pekan lalu, di mana sempat berada di level Rp376 per saham, kemudian turun ke level Rp348 per saham, lalu naik dan turun kembali sebelum akhirnya berakhir di level Rp372 per saham.

Saham lapis kedua lainnya yang dapat dinikmati pada pekan ini, yakni PT Air Asia Indonesia Tbk (CMPP) atau sebelumnya bernama PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk. "Perusahaan ini baru saja melakukan aksi korporasi, backdoor listing Air Asia," tutur Harry.

Menurutnya, Air Asia sendiri memiliki prospek bisnis yang cukup baik sebagai perusahaan maskapai penerbangan. Hal ini tentu akan berimbas positif pada kinerja perusahaan secara konsolidasi. "Hanya saja sekarang tinggal menunggu harga sahamnya bergerak ke atas," jelas Harry.

Berdasarkan pengamatan Harry, perusahaan akan berusaha keras agar harga sahamnya menanjak ke atas pasca proses backdoor listing dilakukan. Pada penutupan perdagangan akhir tahun 2017 kemarin, harga saham perusahaan turun 1,64 persen ke level Rp240 per saham. "Secara history, perusahaan yang baru melakukan backdoor listing tidak akan membiarkan harga sahamnya turun. Jadi tunggu saja saham naik," tegas Harry.

Rekomendasi Saham Big Caps
Di sisi lain, Analis Semesta Indovest Aditya Perdana Putra menilai saham big caps tetap memiliki panggung pada pekan pertama tahun 2018, khususnya untuk saham sektor konstruksi. Lebih detail, Aditya merekomendasikan saham PT Waskita Karya Tbk (WSKT) dan PT Adhi Karya Tbk (ADHI) bagi pelaku pasar yang ingin melakukan transaksi beli pada pekan ini.

Ia berpendapat, saham Waskita Karya akan semakin melonjak seiring dengan rencana pemerintah untuk memperpendek pemberian pinjaman atau kredit menjadi hanya 40 hari. "Jadi perusahaan konstrusksi yang membutuhkan kredit tidak harus butuh waktu berbulan-bulan untuk mendapatkan dananya," terang Aditya. Hal ini tentu menjadi angin segar bagi perusahaan yang memiliki proyek jalan tol cukup banyak. Untuk itu, harga saham Waskita Karya ditargetkan dapat mencapai Rp2.550 per saham.

Bila dibandingkan dengan harga saham perusahaan pada akhir pekan lalu di level Rp2.210 per saham, maka saham Waskita Karya berpeluang tumbuh 15,38 persen pekan ini. Kemudian, saham Adhi Karya bakal terkena sentimen positif dari kepastian pembiayaan proyek Light Rail Transit (LRT) Jakarta Bogor Depok Bekasi (Jabedebek).

Seperti diketahui, investor proyek LRT, PT Kereta Api Indonesia (KAI) telah melakukan penandatanganan dengan 12 perbankan dan perusahaan pembiayaan infrastruktur terkait fasilitas pendanaan LRT Jabedebek sebesar Rp19,25 triliun pada Jumat (29/12). "Jadi sentimen positif ini datang setelah adanya kejelasan pembayaran proyek LRT," tegas Aditya.

Sebenarnya, harga saham perusahaan langsung melonjak 1,89 persen ke level Rp1.885 per saham pada akhir pekan lalu, atau setelah penandatanganan itu dilakukan. Namun, ia menyebut masih ada peluang saham ADHI meningkat lagi. "(Target price/TP) harga saham ADHI ke level Rp2.000 per saham," jelasnya.

Sementara itu, Aditya juga menyarankan pelaku pasar mencermati saham PT Astra International Tbk (ASII) dan PT Adaro Energy Tbk (ADRO).Dalam hal ini, saham Adaro Energy akan ditopang oleh kenaikan harga batu bara. Sementara, prediksi pertumbuhan penjualan motor dan mobil akan mendorong harga saham Astra International.

Dengan demikian, ia menargetkan harga saham Astra International melaju ke level Rp8.550 per saham dan saham Adaro Energy di level Rp1.950 per saham

Perbankan Rentan PHK Pegawai Tahun 2018

Kementerian Ketenagakerjaan mengaku telah membuat kajian ihwal sektor mana saja yang rentan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Adapun sektor perbankan dianggap sebagai salah satu sektor yang rentan melakukan PHK pada tahun depan.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan, gelombang PHK di sektor perbankan tahun depan merupakan imbas dari pergeseran pola bisnis konvensional ke arah digital atau digital disruption. Menurutnya, kondisi ini tak hanya melanda Indonesia. Di Benua Eropa misalnya, 48 ribu orang yang bekerja di sektor perbankan telah dirumahkan.

Selain perbankan, ia juga bilang bahwa sektor ritel pun masih akan melanjutkan PHK besar-besaran di tahun depan dengan alasan yang sama.

“Ini (sektor ritel dan perbankan) terdampak digitalisasi cepat atau lambat. Kalau tidak cepat, maka ini akan menimbulkan goncangan industrial. Kalau bisnis shock, akhirnya tutup. Kalau perusahaan survive, ada manpower shock, yang terjadi malah PHK masif,” jelas Hanif (13/12).

Maka dari itu, ia menuturkan, perbankan sudah harus menyusun skema transformasi bisnis sedari awal agar masa depan tenaga kerja di sektor tersebut tidak bersifat abu-abu. Langkah ini, lanjut Hanif, bukan hanya ditujukan bagi bank yang harus bertekuk lutut akan arus digitalisasi. Namun, ini pun berlaku untuk bank yang juga tengah mengalami sengketa manajemen.

“Oleh karena itu, skema transformasi sangat penting di perbankan. Misalnya, jika transformasi bisnis ada 10 tahap, konsekuensinya kepada tenaga kerja harus dilihat. Kalau ada tenaga kerja yang stay, itu akan diapakan. Kalau dirumahkan, itu akan diapakan. Jadi sudah jelas,” imbuhnya.

Meski demikian, ia yakin PHK akibat digital disruption di sektor ini bisa menciptakan jenis profesi baru. Oleh karenanya, pemerintah juga perlu mengembangkan keterampilan yang baru juga untuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan memasuki angakatan kerja.

“Jenis pekerjaan pun harus transformasi ke arah yang baru. Di satu sisi, ini membunuh sebagian pekerjan dan menciptakan yang baru. Makanya harus ada peta profesi mengenai pekerjaan yang hilang dan akan datang di masa depan,” jelas Hanif.

Adapun baru-baru ini, HSBC Indonesia disebut menskors atau merumahkan sementara 70 karyawannya yang menolak bergabung dalam integrasi perusahaan dengan PT Bank Ekonomi Raharja Tbk. Kedua entitas bergabung dan bersulih nama menjadi PT Bank HSBC Indonesia per April 2017.

Namun, proses integrasi tersebut rupanya menyisakan 70 karyawan yang saat ini masih bernaung di atap Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) HSBC Indonesia. Mereka menanti hingga penutupan KCBA HSBC Indonesia

Hanafi Rais Nilai Ekonomi Buruk Picu Kelahiran Alumni 212

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Hanafi Rais mengatakan munculnya kelompok populisme Islam seperti Alumni 212 merupakan akibat dari rapuhnya ekonomi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hanafi menuturkan hal tersebut dalam diskusi yang dihelat Akar Rumput Strategic Consulting bertajuk Catatan Politik Akhir Tahun 2017 dan Proyeksi Tahun Politik tahun 2018 di kawasan Setiabudi, Jakarta, Jumat (29/12).

“Kita harus ingat masalah dasarnya. Kita enggak bisa lantas menyalahkan ada konflik pribumi dan nonpribumi. Masalah fundamentalnya itu problem ekonomi,” ujar Hanafi.

Putra dari pendiri PAN, Amien Rais, tersebut mengatakan dari 10 masalah, ada tiga yang paling parah menyangkut ekonomi. Ketiga masalah itu adalah sedikitnya lapangan pekerjaan, daya beli melemah, dan harga barang-barang pokok yang cenderung tinggi.

Masalah-masalah tersebut, kata Hanafi, sangat terasa di masyarakat. Apalagi, sambung anggota Komisi I DPR RI itu, banyak subsidi yang dicabut di masa pemerintahan Jokowi yang berdampak langsung terhadap dompet masyarakat. Hanafi berasumsi, kegelisahan yang timbul akibat buruknya ekonomi itu membuat populisme Islam muncul di masyarakat

“Muncul karena masyarakat sudah terlalu kritis dan populisme Islam menjadi saluran,” kata Hanafi.

Menurut Hanafi, Jokowi melakukan tindakan sia-sia jika ingin menghentikan kelompok Alumni 212 dengan cara mendekati ulama di berbagai daerah. Sebab, tegas dia, masalah utamanya adalah ekonomi.  Dia menyatakan bila Jokowi tidak membenahi perekonomian, maka wajar muncul tokoh-tokoh baru yang disukai masyarakat sebagai kandidat presiden selanjutnya. Hal itu menurut Hanafi sangat lazim karena masyarakat membutuhkan sosok yang dapat menghapuskan kegelisahan akibat buruknya perekonomian.

PAN saat ini adalah mitra koalisi pemerintahan Jokowi. Hanafi mengamini itu, akan tetapi dia menyanggah kritikannya itu sebagai sinyal bahwa PAN tidak akan mendukung Jokowi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Menurut Hanafi, PAN belum pantas menyatakan dukungan kepada salah satu calon untuk dimajukan pada pilpres mendatang. Alasannya, belum ada partai yang dinyatakan sah sebagai peserta pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Termasuk PAN karena masih dalam tahap verifikasi faktual di KPU. Belum ada yang sah. Kalau ada partai yang dukung-dukung itu berarti ke-geer-an,” ujar Hanafi.

Resolusi Karir Terbanyak 2018 : Resign dan Dihargai Oleh Pemilik Perusahaan

Sudah buat resolusi di tahun baru 2018?

Sebuah studi terbaru mengungkapkan bahwa sekitar 30 persen pekerja di Indonesia akan mencari pekerjaan baru di tahun baru. Rencana untuk mencari pekerjaan baru di tahun baru ini ternyata menjadi sebuah resolusi anyar di tahun 2018.

Dalam studi bertajuk Global leadership study (2016) dari Dale Carnegie mengungkapkan bahwa di tahun baru ada banyak orang yang punya target untuk pindah tempat kerja. Setidaknya ada lebih dari 30 persen yang ingin mencari pekerjaan baru dalam waktu dekat.

Dari 30 persen itu, ada 20 persen pekerja yang berencana akan pindah kerja, dan 13 persen lainnya masih mencari pekerjaan baru. Sementara itu hanya 28 persen pekerja yang masih ingin bertahan di kantornya saat ini.

Tak cuma soal resolusi, keinginan pekerja untuk pindah kerja di tahun baru juga dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya adalah soal atasan atau bos.

"Kepuasan dalam bekerja dan keinginan untuk bertahan di perusahaan dipengaruhi oleh perilaku atasan di kantor," kata Joshua Siregar, Direktur nasional marketing Dale Carnegie Indonesia dalam pernyataannya yang diterima CNNIndonesia.com.

"Data Global Leadership Study menunjukkan bahwa 85 persen karyawan menganggap apresiasi dan pujian dari atasan terhadap pekerjaan yang dilakukan sangatlah penting. Namun pada praktiknya hanya 36 persen atasan yang melakukannya."

Melalui studi yang dilakukan di 14 negara termasuk Indonesia dan melibatkan sekitar 3.300 pekerja (22-61 tahun) dari karyawan hingga direktur di perusahaan kecil hingga menengah, terbukti bahwa hanya 17 persen karyawan yang puas dengan pekerjaannya. Klaim kepuasan karyawan tersebut dipengaruhi kuat oleh perilaku atasannya. Perilaku atasan juga dianggap bisa meningkatkan kepuasan karyawan sampai 36 persen.

Studi tersebut juga mengungkapkan bahwa ada beberapa perilaku atasan yang sangat berpengaruh pada kepuasan karyawan, yaitu kesediaan memberi apresiasi dan pujian tulis pada karyawan. Selain itu, karyawan juga menginginkan adanya kemauan atasan untuk melihat dari sudut pandang orang lain, menjadi pendengar yang baik, kesediaan mengakui kesalahan, dan menghargai kontribusi karyawan.

Di antara semua perilaku atasan tersebut, perilaku berani mengakui kesalahan ini dianggap jadi faktor terpenting yang mempengaruhi kepuasan karyawan. Sekitar 78 persen karyawan sangat mengharapkan hal ini dari bos-bosnya.

Namun pada kenyataannya, hanya 37 persen bos yang melakukan hal tersebut dengan konsisten.

Di posisi kedua setelah perilaku mau mengakui kesalahan, karyawan juga mengharapkan para bos mau memberikan penghargaan tulus kepada mereka (48 persen)

Kisah Duka dan Remuk Redamnya Mantan Karyawan Sevel

Ernawati (44), masih ingat saat pertama kali bergabung menjadi pegawai PT Modern Internasional Tbk (MDRN), 26 tahun silam. Kala itu perusahaan masih bernama PT Modern Photo Film Company yang lekat dengan pemasaran rol film bermerek Fuji Film.  Pada 2010, perusahaan memutuskan untuk memutasi perempuan yang akrab dipanggil Erna ini, ke salah satu anak perusahaan yang mengelola gerai ritel 7-Eleven, PT Modern Sevel Indonesia (MSI).

Saat itu, pamor 7-Eleven mulai naik. Dengan menggabungkan konsep toko kelontong dan restoran siap saji, gerai asal Amerika Serikat itu lekas populer sebagai tempat nongkrong anak muda. Hampir tujuh tahun Erna mengabdi, hingga terakhir ia menjabat sebagai Senior Sales Associate di salah satu gerai 7-Eleven di Jakarta.

Sayangnya, kesetian dan loyalitasnya pada perusahaan berbuah nestapa. Tidak ada suara lagi (apalagi pertanggung jawaban) dari bagian HRD yang selalu membela kepentingan pemilik modal dan menuntut kepatuhan dan loyalitas tanpa batas pada karyawan.

Di bulan puasa tahun ini, ia mendapat kabar kalau perusahaannya bangkrut dan bakal menutup seluruh gerai 7-Eleven per 30 Juni 2017. Seiring dengan itu, kabar pemutusan hubungan kerja santer terdengar. "Perasaan saya remuk redam. Sudah tidak tahu lagi harus bagaimana," ujar Erna.

Erna pun pasrah menerima nasibnya. Tepat 30 Juni 2017, ia resmi menjadi pengangguran. Di usianya yang mendekati setengah abad, Erna berkecil hati untuk melamar pekerjaan di tempat lain.

Satu-satunya harapannya adalah membuka usaha dagang sendiri menggunakan uang pesangon dari perusahaan. Sayangnya, hingga kini, perusahaan tidak memberikan kejelasan mengenai pesangon itu. "Saya ingin buka usaha tetapi usaha kan perlu modal. Makanya saya benar-benar berharap dari pesangon," tuturnya.

Nasib Siti Haroh (42) tahun sedikit lebih beruntung. Bekerja sebagai staf keuangan di kantor Modern Sevel pusat membuatnya lebih cepat mengetahui nasib perusahaan tempatnya bekerja. Sama dengan Erna, Siti juga telah puluhan tahun bergabung di Modern Internasional, tepatnya sejak 1995. Beberapa kali ia dipindahkan ke anak usaha Modern Internasional hingga akhirnya ditempatkan di Modern Sevel.

Mengetahui perusahaan bakal melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, ia segera mencari pekerjaan pengganti. Berbekal bantuan kawan, akhirnya Siti kini telah bekerja di kantor baru. "Kalau orang yang biasa bekerja lalu tidak bekerja bagaimana ya? Akhirnya saya cari-cari peluang dan ada lalu saya jalani yang penting ada pemasukan," ujarnya.

Siti berharap, Modern Internasional segera melunasi kewajibannya. Meskipun ia kini telah bekerja di tempat baru, Siti merasa kesetiannya harus dihargai apalagi dia sekarang seorangsingle parent yang juga menjadi kepala keluarga.

"Saya ingat, dulu saya rela datang ke kantor meskipun waktu itu harus berbasah-basah melewati banjir," kenangnya. Di luar pesangon, ternyata perusahaan juga memiliki kewajiban lain kepada mantan pegawainya.  Florentina Siska (29), salah satu mantan pegawai kontrak di 7-Eleven, menuturkan hingga kini perusahaan masih berutang pembayaran sisa Tunjangan Hari Raya (THR), penggantian uang transportasi, dan premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang tidak jadi dibayarkan padanya.

"Saya dulu pindah dari Alfamidi dan ingin cari pengalaman. Waktu itu, 7-Eleven lagi boomingsaya kira akan lebih baik," ujar wanita yang terakhir bekerja sebagai asisten manajer toko 7-Eleven Pusat Grosir Cililitan Jakarta ini.

Kini, ia hanya sibuk mengurus rumah dan menjalankan bisnis online kecil-kecilan.

"Saya hanya ingin perusahaan segera membayarkan hak saya dan ada kepastian. Sampai sekarang tidak ada kepastian. Saya ingin menanyakan juga tidak tahu harus bertanya ke siapa," ujarnya. Erna, Siti, dan Florentina merupakan tiga dari seribu lebih mantan karyawan yang di-PHK oleh manajemen Modern Sevel. Bertahun-tahun terus merugi, induk perusahaan akhirnya memutuskan untuk memotong seluruh bisnis ritel itu.

Ketua Serikat Pekerja Modern Putera Indonesia, Sumarsono mengungkapkan, total utang perusahaan kepada karyawan lebih dari Rp20 miliar. Namun, hingga kini, perusahaan tak juga memberikan kejelasan soal pembayaran pesangon dan kewajiban lainnya. Pada siang ini, sekitar 500-an karyawan memutuskan untuk menggelar demo di depan kantor pemegang lisensi 7-Eleven di Indonesia, Modern Internasional.  Dengan menggelar demo itu, Sumarsono berharap perusahaan segera melunasi kewajibannya kepada mantan pegawai.

Analisa Ekonomi: Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Gelombang PHK Retail

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memprediksi gelombang PHK akan melanda ritel seperti Ramayana, Giant, Hypermart, Hero, dan Tip Top. Hal ini menyusul sejumlah gerai ritel yang mengalami penutupan seperti dialami gerai 7-Eleven, misalnya. Hal ini bercermin dari gelombang PHK sepanjang 2017 yang melanda sepanjang 2017. Sepanjang tahun kemarin, berdasarkan catatan KSPI gelombang PHK telah merumahkan lebih dari 50 ribu pekerja.

Kemudian di industri pertambangan, tidak sedikit buruh PT Freeport dan PT Smelting yang terkena PHK. Begitu pula pada sejumlah perusahaan di bidang farmasi.

"Hal ini merupakan fakta, bahwa kebijakan ekonomi tidak bisa mengangkat daya beli, tetapi hanya membuka ruang kemudahan untuk berinvestasi," ucap Said Iqbal . Penurunan daya beli ini disebut Said lantaran kebijakan pemerintah Jokowi yang dianggap lebih memihak investor atau pemodal. Paket kebijakan tersebut, tutur Said, tidak diiringi dengan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

"Maka yang terjadi adalah penurunan konsumsi di masyarakat. Itu menyebabkan terjadinya PHK besar-besaran," tutur Said. Said juga menyesalkan sikap Pemerintahan Jokowi yang membuka keran tenaga kerja asing masuk ke Indonesia.

"Di saat daya beli turun, gelombang PHK terjadi di mana-mana, tenaga kerja asing seperti diberi karpet merah untuk bekerja di negeri ini," ucap Said. Akibatnya, buruh lokal menjadi lebih sulit mendapat pekerjaan. Terlebih, jumlah lapangan pekerjaan pun cenderung minim. Secara umum, KSPI menilai Pemerintahan Presiden Joko Widodo lebih mengutamakan pembangunan infastruktur daripada meningkatkan kesejahteraan buruh di sepanjang 2017.

Terkait dengan pelemahan daya beli, Presiden Joko Widodo sebelumnya menilai isu tersebut sengaja disampaikan oleh orang-orang politik untuk kepentingan politik 2019.

Baca juga : Kisah Duka dan Remuk Redamnya Nasib Mantan Karyawan Sevel
Namun, kata Presiden, isu tersebut sangat tidak beralasan.

“Kalau orang politik memang tugasnya seperti itu kok. Membuat isu-isu untuk 2019. Ya sudah kita blak-blakan saja, wong 2019 tinggal setahun,” kata Jokowi. Dia menuturkan yang terjadi adalah terjadinya pergeseran model belanja offline ke online dengan meningkatnya jasa kurir naik 130 persen pada akhir September.

“Angka ini didapat dari mana? Ya kita ngecek. DHL cek, JNE cek, Kantor Pos cek, saya kan juga orang lapangan, jangan ada yang bantah,” ujar Presiden. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri tak berpihak pada kesejahteraan pekerja.

Salah satunya, adalah Hanif dituding tak peduli dan membantah telah terjadi pemutusan kerja atau PHK besar-besaran yang menimpa pekerja di berbagai sektor industri di Indonesia saat ini.

"Hanif selalu menolak fakta data-data PHK yang kita ajukan. Kerjaannya nolak-nolak terus. Orang mereka ga kerja kok. Harusnya presiden dan pemerintahan sekarang membuka mata, dan Hanif jangan pura-pura tidak tahu," ujar Ketua KSPI Said Iqbal di Gedung LBH Jakarta, Kamis (5/10).

KSPI, kata Said Iqbal, mencatat sepanjang 2017 ini ada PHK sekitar 20.000 hingga 25.000 orang yang di-PHK. Beberapa di antaranya adalah di industri telekomunikasi, ada dua perusahaan besar yang datanya masuk ke KSPI dengan total PHK bisa mencapai 1000 orang. Lalu, di industri farmasi yang mencakup lima perusahaan dengan total mencapai 779 orang.

Sementara itu, untuk industri keramik dan tekstil jumlah juga akan lebih besar dari sektor telekomunikasi dan farmasi. Selain itu, ia memperkirakan keadaan ini akan terus berlanjut hingga akhir tahun ini.

"Ini akan jadi bola salju, ini akan terus bergulir" ujar Iqbal.

Terkait hal ini, Iqbal pun mengaku KSPI telah bertemu dengan pihak Kemenakertrans, namun justru dinilainya telah diabaikan tanpa tindak lanjut berarti. "Bertemu dengan Menaker berulangkali sudah, dan data kita tentang PHK sudah disampaikan di berbagai rapat oleh mereka, di rapat dewan pengupahan nasional sudah juga, mereka selalu menyangkal fakta di lapangan," ujar Said Iqbal.

Said Iqbal pun menyesalkan sikap Hanif yang justru pasang badan untuk Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan dan PP Nomor 561 tahun 2017 tentang upah minimum industri padat karya yang ditetapkan di empat daerah yakni Purwakarta, Bekasi, dan Bogor.

Menurutnya, kedua peraturan tersebut tak berpihak pada kesejahteran para pekerja. Terlebih lagi PP Nomor 561/2017 telah menyebabkan para pekerja di 4 daerah menerima upah dibawah upah minimum yang sangat merugikan bagi kesejahteraan buruh.

Kementerian Ketenagakerjaan melansir ada 9.822 pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak Januari hingga November 2017. Jumlah PHK itu berasal dari 2.345 kasus di seluruh wilayah di Indonesia. "PHK itu karena pensiun, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), outsourcing, penetapan, kontrak kerja," tutur Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga kerja (PHI dan Jamsos) Kemenaker Haiyani Rumondang, Jumat (29/12).

Sayangnya, Kemenaker tak memiliki data rinci PHK berdasarkan sektor industri. Namun, Haiyani bilang, ada beberapa sektor yang mengalami PHK besar pada tahun ini. PHK itu lebih dikarenakan arus digitalisasi.

"Ada beberapa sektor. Kami sih melihat tidak ada karena itu (daya beli), tapi lebih karena digitalisasi. Bank, iya (salah satu sektor industri yang mengalami PHK), tapi bukan yang terbanyak," katanya. Data Kemenaker menyebut PHK karena memasuki masa pensiun sebanyak 178 kasus di seluruh Indonesia. Diikuti alasan PKWT sebanyak 583 kasus, outsourcing atau kerja kontrak sebanyak 550 kasus, dan alasan penetapan 88 kasus.

Berdasarkan wilayah, jumlah PHK terbesar berasal dari Kalimantan Timur sebanyak 3.088 pekerja. Diikuti oleh DKI Jakarta sebanyak 1.929 pekerja, Banten 1.663 pekerja, Jawa Timur 742 pekerja, dan Kalimantan Tengah 537 pekerja. Lalu, Nanggroe Aceh Darusalam 425 pekerja, Papua Barat 324 pekerja, Riau 262 pekerja, Sulawesi Tenggara 169 pekerja, Sumatra Barat 157 pekerja, Sumatra Selatan 140 pekerja, dan Sulawesi Utara 108 pekerja.

Selanjutnya, Kalimantan Selatan 87 pekerja, Jambi 70 pekerja, Sulawesi Selatan 25 pekerja, Bali 25 pekerja, Sulawesi Tengah 24 pekerja, Bangka Belitung 22 pekerja, dan Bengkulu 15 pekerja.

Sementara, PHK pekerja tidak terjadi di beberapa provinsi, seperti Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan Barat, Gorontalo, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.

Kendati demikian, Haiyani menjelaskan, jumlah PHK yang tercatat oleh kementerian mungkin lebih rendah dibandingkan maraknya kasus PHK yang diisukan terjadi pada tahun ini. "Masalah PHK mungkin sekian banyak, tapi masa sih cuma 9 ribuan? Ini karena ada para pihak yang tidak menyampaikan, tidak melaporkan, tapi mungkin karena sudah win-win solution jadi tidak disampaikan dan sebagainya," terang dia.

Sementara, data terakhir Kemenaker yang dapat diakses menyebutkan bahwa jumlah PHK per semester I 2016 sebanyak 7.954 pekerja yang berasal dari 1.494 kasus.