Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Hanafi Rais mengatakan munculnya kelompok populisme Islam seperti Alumni 212 merupakan akibat dari rapuhnya ekonomi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hanafi menuturkan hal tersebut dalam diskusi yang dihelat Akar Rumput Strategic Consulting bertajuk Catatan Politik Akhir Tahun 2017 dan Proyeksi Tahun Politik tahun 2018 di kawasan Setiabudi, Jakarta, Jumat (29/12).
“Kita harus ingat masalah dasarnya. Kita enggak bisa lantas menyalahkan ada konflik pribumi dan nonpribumi. Masalah fundamentalnya itu problem ekonomi,” ujar Hanafi.
Putra dari pendiri PAN, Amien Rais, tersebut mengatakan dari 10 masalah, ada tiga yang paling parah menyangkut ekonomi. Ketiga masalah itu adalah sedikitnya lapangan pekerjaan, daya beli melemah, dan harga barang-barang pokok yang cenderung tinggi.
Masalah-masalah tersebut, kata Hanafi, sangat terasa di masyarakat. Apalagi, sambung anggota Komisi I DPR RI itu, banyak subsidi yang dicabut di masa pemerintahan Jokowi yang berdampak langsung terhadap dompet masyarakat. Hanafi berasumsi, kegelisahan yang timbul akibat buruknya ekonomi itu membuat populisme Islam muncul di masyarakat
“Muncul karena masyarakat sudah terlalu kritis dan populisme Islam menjadi saluran,” kata Hanafi.
Menurut Hanafi, Jokowi melakukan tindakan sia-sia jika ingin menghentikan kelompok Alumni 212 dengan cara mendekati ulama di berbagai daerah. Sebab, tegas dia, masalah utamanya adalah ekonomi. Dia menyatakan bila Jokowi tidak membenahi perekonomian, maka wajar muncul tokoh-tokoh baru yang disukai masyarakat sebagai kandidat presiden selanjutnya. Hal itu menurut Hanafi sangat lazim karena masyarakat membutuhkan sosok yang dapat menghapuskan kegelisahan akibat buruknya perekonomian.
PAN saat ini adalah mitra koalisi pemerintahan Jokowi. Hanafi mengamini itu, akan tetapi dia menyanggah kritikannya itu sebagai sinyal bahwa PAN tidak akan mendukung Jokowi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Menurut Hanafi, PAN belum pantas menyatakan dukungan kepada salah satu calon untuk dimajukan pada pilpres mendatang. Alasannya, belum ada partai yang dinyatakan sah sebagai peserta pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Termasuk PAN karena masih dalam tahap verifikasi faktual di KPU. Belum ada yang sah. Kalau ada partai yang dukung-dukung itu berarti ke-geer-an,” ujar Hanafi.
No comments:
Post a Comment