Pertumbuhan Industri Farmasi Terhambat Karena Kurang Anggaran

Pemerintah mendorong pengembangan industri farmasi nasional. Hal itu dilakukan untuk menciptakan ketahanan farmasi di Indonesia.  "Saya sangat mendorong kita (Indonesia) harus punya industri farmasi supaya ada ketahanan untuk masyarakat di farmasi domestik, kalau tidak kita tidak punya apa-apa. Bisa join dengan luar negeri atau asing tapi kita harus kembangkan juga," tutur Menteri Kesehatan Nila F Moeloek usai menghadiri Rapat Koordinasi di Kantor Kementerian Bidang Perekonomian, Senin (29/8).

Menurut Nila, pengembangan industri farmasi juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur.  "Infrastruktur sudah diperbaiki, kalau ada listrik harus ada pengembangan industri dari sisi kesehatan, "ujarnya.  Secara terpisah, Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka Kementerian Perindustrian, Achmad Sigit Dwiwahjono menyatakan pemerintah masih mencari sumber pendanaan untuk membangun pabrik obat di Indonesia, khususnya obat-obatan generik dasar seperti paracetamol, vaksin hingga obat kanker.

Hal itu demi memenuhi tugas pemerintah mengamankan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah.  "Anggaran kan dipotong semua. Kebutuhan anggaran untuk (produksi) obat kanker termasuk paracetamol dan lainnya (sebesar) Rp200 miliar tapi tidak ada anggarannya. Kita lagi cari," jelasnya.

Sigit mengungkapkan pemerintah tahun ini belum memiliki alokasi anggaran untuk memproduksi bahan baku obat tahun ini baik di Kemenperin, Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Padahal, pemerintah telah menyusun peta-jalan (roadmap) pengembangan industri farmasi yang bisa mengurangi ketergantungan Indonesia pada bahan baku impor.

"Kita kan punya roadmap harusnya (produksi obat dasar) ini ada anggarannya tapi di Kemenkes, Kemenperin, dan Kementerian BUMN enggak ada,"ujarnya.  Kendati tidak ada anggaran dari pemerintah, lanjut Sigit, inisiasi riset produksi obat telah dilakukan oleh pihak swasta maupun akademik seperti yang dilakukan PT Kimia Farma Tbk dan Universitas Indonesia.

Lebih lanjut, guna meningkatkan minat investasi di bidang farmasi, pemerintah juga tengah menggodok sejumlah insentif. Misalnya, dengan meringankan bea masuk bahan baku obat-obatan yang sebagian besar masih diimpor.  "Farmasi kan 90 persen masih impor bahan bakunya jadi bagaimana enggak terhalang," ujarnya