Bank Terbesar Jepang Caplok 73,8% Saham Bank Danamon Tanpa Izin

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut belum ada pembicaraan dari The Bank of Tokyo Mitshubishi UFJ Ltd (BTMU) terkait rencana akuisisi saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) hingga 73,8 persen. "Mereka belum ke kami, nanti silahkan kami lihat, kami proses," tutur Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, Jumat (29/12).

Baca Juga : Jepang Utarakan Niat Untuk Kuasai Perbankan Nasional

Menurut Wimboh, pihaknya akan menunggu bentuk komitmen langsung dari entitas Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (MUFG) tersebut. Proses akuisisi sendiri wajib memiliki dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Kemudian pembiayaan juga lebih besar, jadi tidak bisa hanya sekadar akuisisi tapi tidak memiliki rencana jangka menengah," jelas Wimboh.

CEO BTMU Asia & Oceania Takayoshi Futae memaparkan, perusahaan akan membeli saham di Bank Danamon dalam tiga tahap. Pertama, jumlah porsi saham sebesar 19,9 persen dengan harga Rp8.323 per saham.

Tahap kedua, perusahaan kembali membeli saham hingga menguasai 40 persen saham Bank Danamon. Perusahaan menargetkan hal ini bisa terealisasi pada semester I tahun 2018. Tahap ketiga, jumlah saham yang diincar semakin tinggi, yakni mencapai 73,8 persen.

Sayangnya, Indonesia memiliki aturan yang membatasi kepemilikan saham pada bank umum melalui Peraturan OJK Nomor 56/POJK.03.2016 tentang kepemilikan saham bank umum, yang merupakan penyesuaian dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/8/PBI/2012.  Aturan ini menjabarkan, maksimal kepemilikan saham di bank sebesar 40 persen bagi lembaga keuangan, 30 persen pada perusahaan nonkeuangan, dan 20 persen pada perorangan.

Meski begitu, Tufae masih optimis perusahaan bisa mengempit saham Bank Danamon sesuai dengan target. Namun, ia belum memiliki target pasti terkait waktu penyelesaian akuisisi terjadi. "Kami akan teruskan komunikasi dengan OJK. Kami yakin, OJK akan mengawal ini. Maka, kami optimistis bisa mengakuisisi hingga 40 persen," ucap Tufae belum lama ini. Bila tahap kedua dari proses akuisisi ini selesai, maka perusahaan akan melanjutkan diskusi dengan OJK untuk memikirkan langkah selanjutnya dalam mengakuisisi saham Bank Danamon.

"Kami fokus ke tahap kedua dulu," pungkas Futae. The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd (BTMU), bank yang bermarkas di Jepang, menargetkan dapat mengantongi 40 persen saham PT Bank Danamon Tbk pada kuartal II hingga kuartal III tahun depan. Saat ini, BTMU mengempit sekitar 19,9 persen saham Bank Danamon usai kedua pihak menandatangani perjanjian jual beli saham bersyarat. BTMU sendiri membidik mengantongi 73,8 persen saham Bank Danamon yang dilakukan secara bertahap.

CEO BTMU for Asia & Oceania Takayoshi Futae bilang, manajemen terus berdiskusi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menuju akuisisi tahap kedua jadi sebesar 40 persen. "Kami akan teruskan komunikasi dengan OJK. Kami yakin, OJK akan mengawal ini. Maka, kami optimistis bisa mengakuisisi hingga 40 persen," ujarnya, Rabu (27/12). Apabila akuisisi saham Bank Danamon sebesar 40 persen terealisasi, maka entitas dari The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd (MUFG) ini akan melakukan langkah selanjutnya untuk mencapai akuisisi hingga 73,8 persen.

"Yang pasti, fokus ke tahap kedua dulu. Itu target tahun 2018," jelasnya. Perjalanan BTMU untuk merealisasikan rencananya menjadi pemegang saham mayoritas di Bank Danamon tentunya tidak mudah. Mengacu pada Peraturan OJK Nomor 56/POJK.03.2016 tentang kepemilikan saham bank umum, penyesuaian dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/8/PBI/2012 disebutkan bahwa di Indonesia memiliki ketentuan terkait batasan kepemilikan saham pada bank umum.

Lebih detil aturan itu mengungkap, maksimal kepemilikan saham di bank sebesar 40 persen bagi lembaga keuangan, 30 persen pada perusahaan non-keuangan, dan 20 persen pada perorangan. Sebagai informasi, BTMU akan membeli saham Bank Danamon sebesar 19,9 persen dengan harga Rp8.323 per saham. Selanjutnya, perusahaan akan kembali mngoleksi saham Bank Danamon sebesar 20,1 persen pada tahap kedua sebelum nantinya menggenggam 73,8 persen.


Bank terbesar di Jepang, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd (BTMU) telah menyepakati perjanjian jual beli saham bersyarat dengan Asia Financial (Indonesia) Pte Ltd dan entitas-entitas lainnya guna mengakuisisi 73,8 persen saham PT Bank Danamon Tbk. Berdasarkan keterangan resmi yang dirilis BTMU, investasi strategis tersebut bakal dilakukan dalam tiga tahapan.

Tahap pertama, BTMU bakal membeli 19,9 persen saham Bank Danamon dengan harga Rp8.323 per saham dan jumlah investasi sebesar Rp15,87 triliun. Harga tersebut berdasarkan dua kali price to book value (harga berbanding nilai buku) perusahaan pada kuartal ketiga tahun ini.  AFI tetap akan menjadi pemegang saham Bank Danamon pada penyelesaian tahap pertama yang diharapkan terjadi dalam beberapa hari kerja.

Tahap kedua, BTMU berencana mendapatkan persetujuan yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan beserta persetujuan lain terkait tambahan 20,1 persen saham yang akan diambil alih. Dengan demikian, pada tahap kedua, BTMU akan menjadi pemegang 40 persen saham Bank Danamon. Tahapan ini ditargetkan dapat rampung pada kuartal kedua atau ketiga tahun depan, bergantung pada terbitnya persetujuan dari regulator dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tahap ketiga, BTMU rencananya, akan kembali meminta persetujuan untuk meningkatkan kepemilikan saham di atas 40 persen. Pada tahap ini, BTMU akan memberikan kesempatan pada pemegang saham lainnya untuk tetap menjadi pemegang saham atau mendapat uang tunai dari BTMU. Adapun pada tahap ketiga ini, kepemilikan final BTMU di Danamon diharapkan mencapai 73,8 persen.

"Sebagai salah satu bank terdepan di Asia dan Oceania, kami telah lama menyadari peran Indonesia sebagai salah satu pendorong utama perkembangan di wilayah Asia dan Oceania dan telah berusaha untuk membangun keberadaan yang lebih kuat di negara ini," ujar Chief Executive Officer (CEO) Mitshubishi UFJ Financial Group Inc. (MUFG) untuk wilayah Asia dan Oceania Takayoshi Futae.

MUFG sendiri merupakan induk usaha BTMU. Salah satu grup keuangan terbesar di dunia ini memiliki total aset per 30 September 2017 mencapai US$2,7 triliun atau sekitar Rp36.450 triliun (kurs Rp13.500). Jumlah tersebut lebih dari enam kali aset seluruh perbankan di tanah air.  Kendati memiliki dana yang besar, langkah MUFG melalui BTMU untuk menguasai 73,8 persen saham Bank Danamon tidak akan mudah. Pasalnya, saat ini, Indonesia memiliki ketentuan terkait batasan kepemilikan saham pada bank umum.

Batasan kepemilikan saham diatur dalam Peraturan OJK Nomor 56/POJK.03.2016 tentang kepemilikan saham bank umum, yang merupakan penyesuaian dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/8/PBI/2012. Dalam aturan tersebut, maksimal kepemilikan saham di bank sebesar 40 persen bagi lembaga keuangan, 30 persen pada perusahaan nonkeuangan, dan 20 persen pada perorangan.

Kendati demikian, relaksasi kepemilikan saham akan diberikan OJK pada pemegang saham bank yang melakukan penggabungan atau peleburan. Pemegang saham bank yang digabung atau dilebur dapat memiliki saham di atas batas maksimum kepemilikan saham yang ditetapkan. Saat ini, BTMU sendiri telah memiliki kantor cabang bank asing (KCBA) di Indonesia dengan aset mencapai di atas Rp100 triliun.

Adapun sesuai POJK Nomor 39/POJK.3/2017, setiap pihak hanya dapat menjadi pemegang saham pengendali (PSP) satu bank. Namun, aturan tersebut dikecualikan bank bagi PSP yang memiliki dua bank dengan prinsip berbeda, yakni konvensional dan syariah, serta PSP pada dua bank yang salah satunya merupakan bank campuran (joint venture).

Bi Akan Keluarkan Aturan Baru Uang Elektronik

Bank Indonesia (BI) memastikan siap merilis revisi aturan penyelenggaraan uang elektronik pada awal tahun depan.  Nantinya, aturan ini akan berbentuk Peraturan BI (PBI) menggantikan PBI Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik yang dikeluarkan pada 8 April 2014.

"BI awal tahun 2018 akan menerbitkan satu revisi Peraturan Bank Indonesia terkait dengan uang elektronik," ujar Gubernur BI Agus D.W Martowardojo saat konferensi pers akhir tahun di Gedung BI, Kamis (28/12). Agus bilang, dengan dirilisnya revisi aturan uang elektronik itu, BI juga akan segera menyelesaikan proses perizinan dari beberapa perusahaan yang ingin mendaftarkan penyelenggaraan uang elektroniknya.

Namun, ia belum memberitahu waktu pasti penyelesaian proses izin pengajuan uang elektronik itu akan diberikan. "Kalau revisi itu sudah dikeluarkan, nanti status dari beberapa yang mengajukan permohonan itu akan difinalkan," terangnya.

Sebelumnya, BI membekukan penyelenggaraan uang elektronik dari beberapa perusahaan lantaran belum berizin, seperti BukaDompet dari Bukalapak, Tokocash dari Tokopedia, GrabPay dari Grab Indonesia, ShopeePay dari Shopee, hingga uang elektronik Paytren.

Walhasil, para perusahaan itu kemudian mengurus izin penyelenggaraan uang elektronik ke bank sentral. Namun, prosesnya belum kunjung selesai sampai jelang tutup tahun ini.  Bank sentral setidaknya membutuhkan waktu sekitar 45 hari untuk memproses pengajuan izin tersebut sejak seluruh dokumen dinyatakan lengkap.

Beli Barang Dibawah 500 USD Tidak Lagi Kena Bea Masuk

Pemerintah akan menerbitkan peraturan terkait impor barang bawaan penumpang yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Beleid itu sekaligus menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1888/PMK.04/2010. Dalam peraturan ini, pemerintah menegaskan penggolongan barang impor penumpang yang tergolong sebagai barang pribadi dan bukan pribadi penumpang. Selanjutnya, menaikkan nilai pembebasan bea masuk (de minimis value) untuk barang pribadi penumpang yang dibeli di luar negeri dari senilai US$250 menjadi US$500.

"Kami menyampaikan ke masyarakat bahwa batas untuk membawa barang yang bebas bea masuk atau pungutan apapun naik dari US$250 per orang menjadi US$500 per orang," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kamis (27/12).

Menurut ani, sapaan akrabnya, pembebasan bea masuk di Indonesia dinilai masih lebih rendah dibandingkan dengan Singapura US$600. Namun, lebih tinggi dari Thailand US$285 dan Malaysia US$125. Peraturan baru ini juga sekaligus menghapus kategori keluarga yang selama ini mendapatkan pembebasan bea masuk senilai US$1.000.

"Dulunya kan satu keluarga US$1.000. Sekarang, setiap orang US$500. Namun, jangan sampai nanti beli tas yang harganya US$2.000 dihitung bagi empat," terang dia. Jika penumpang membawa barang dengan nilai lebih dari US$500 akan dikenakan bea masuk sebesar 10 persen dari harga barangnya untuk semua jenis barang, ditambah dengan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen, Pajak Penghasilan (PPh) 7,5 persen untuk yang memiliki NPWP dan 15 persen bagi yang tidak punya.

Selanjutnya, kata Ani, untuk impor barang jenis tertentu akan dikenakan relaksasi selama barang itu digunakan oleh pribadi dan tidak untuk diperjual belikan. Selain itu, barang bawaan penumpang yang masuk dalam ketentuan tata niaga, seperti obat-obatan, produk biologi, obat tradisional, kosmetik, suplemen, minuman kesehatan, dan makanan olahan tidak akan dikenakan larangan pembatasan dengan ketentuan digunakan pribadi.

"Pakaian sampai dengan 10 potong. Kalau 60 potong itu dagang. Barang elektronik maksimal dua buah, ini terutama handphone, tapi kalo di atas bea masuk (500US$) dikenakan bea masuk 10 persen," jelasnya. Sri Mulyani juga mengatakan, regulasi ini akan segera dikeluarkan, hanya saja ia belum mengatakan kapan tanggal pastinya

Millenial Habiskan Uang Buat Jalan Jalan dan Makan

Riset Inventures Indonesia melansir, masyarakat semakin senang membelanjakan uang mereka untuk jalan-jalan. Toh, akses masyarakat untuk mendapatkan fasilitas jalan-jalan lebih mudah dan murah.Managing Partner Inventures Indonesia Yuswohady mengatakan, kondisi ini disebabkan lantaran banyak pelaku usaha yang berlomba-lomba menawarkan jasa melancong dengan tarif yang lebih kompetitif.

Kondisi ini memungkinkan masyarakat untuk bisa merasakan jalan-jalan dengan konsep low cost tourism (biaya murah). Fenomena ini juga mementahkan anggapan bahwa jalan-jalan selalu dikaitkan sebagai aktivitas orang kaya semata.

“Saya lebih senang ini disebut sebagai 'Traveloka Effect', di mana hotel terbilang lebih murah, penerbangan bisa murah, dan semuanya dilakukan secara digital. Sudah gampang dan murah,” ujarnya. Secara lebih rinci, ia melanjutkan, fenomena low cost tourism ini dapat dilihat dari beberapa indikator. Yang pertama, tingat okupansi budget hotel semakin meningkat dari kisaran 10 hingga 20 persen di 2013 lalu hingga melampaui angka 40 persen di tahun ini.

Selain itu, sebagian besar pemesanan tiket kini dilakukan melalui aplikasi. Sebanyak 65,77 persen pelancong memesan tiket hotel melalui aplikasi, sedangkan 18,81 persen pelancong lain yang memesan langsung ke hotel dan 17,31 persen pelancong memesan melalui agen wisata.

Adapun, sebagian besar responden enggan menggunakan agen travel karena dianggap terlalu mahal. “Kalau memang dari sisi suplai sudah begitu mengakomodasi orang untuk melancong dengan mudah, maka ini bisa mendorong permintaan konsumen yang lebih tinggi lagi,” ucapnya.

Tentu saja, fenomena low cost tourism ini tidak bisa berjalan tanpa ada permintaan masyarakat yang juga tinggi. Ia menuturkan, tren permintaan akan barang dan jasa demi kepuasan diri (leisure economy) akan terus melonjak seiring kenaikan pendapatan per kapita masyarakat. Ketika pendapatan meningkat, maka masyarakat sudah memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs) dan mulai beralih ke kebutuhan sekunder, seperti leisure. Menurut dia, fenomena ini tak hanya terjadi di Indonesia, namun sebagian besar negara-negara yang masuk menjadi negara berpendapatan menengah (middle income countries) juga mengalami pergeseran kebutuhan yang serupa.

“Kebutuhan dasar mereka saat ini bukan lagi soal rumah yang muluk-muluk, menuntut harus punya kendaraan seperti apa, dan lainnya. Tapi mereka ini sebetulnya ingin punya experience, seperti makan di luar, nonton konser, sampai liburan. Dari sisi suplai sudah mendukung, permintaan juga tinggi, saya yakin tren ini akan terus berkesinambungan,” pungkasnya

Riset Inventures Indonesia melansir, ada 64 persen generasi millenials yang meluangkan waktu dan biaya untuk makan di restoran setidaknya satu kali dalam sebulan. Bahkan, 30 persen millenials di antaranya menyambangi restoran hingga lima dalam sebulan. Millenials merogoh kocek paling sedikit Rp50 ribu - Rp100 ribu untuk satu kali makan di restoran. Apalagi, aktivitasnya tak sekadar makan. Inventures menyebut 83 persen respondennya yang merupakan millenials bahkan pergi ke restoran untuk bersosialisasi.

Sementara, 48 persen responden mengaku sekadar menghabiskan waktu luang dan 24 persen responden lainnya hanya ingin berfoto mengambil gambar-gambar bagus. Managing Partner Inventures Yuswohady menuturkan, fenomena ini muncul sebagai imbas perubahan pola kebutuhan masyarakat dari kebutuhan dasar (basic needs) menjadi kebutuhan mengisi waktu senggang (leisure needs).

Saat ini, populasi masyarakat di kelas berpendapatan menengah kian menanjak dan sebagian besar kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Sehingga, mereka memilih mengeluarkan pendapatannya untuk kebutuhan yang bersifat sekunder.

“Apalagi, untuk generasi millenials, basic needs mereka sudah terpenuhi. Paling mudah, rumah sudah ada. Jadi, generasi millenials sebenarnya sudah enak dari dulu. Kondisi ini sangat berbeda dengan Generasi X, di mana untuk sekolah saja susah, rumah masih di kampung. Saat ini, masyarakat urban, kebutuhannya meningkat dan bergerak ke arah experience(pengalaman),” ujarnya

Lebih lanjut Yuswohady mengatakan, tren leisure economy ini sebetulnya sudah tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS). Di kuartal II 2015, pertumbuhan konsumsi leisure needs secara tahunan (year on year) ada di kisaran 4 persen. Namun, dua tahun berikutnya, pertumbuhannya melesat mendekati angka 6 persen. Jangan heran kalau kebiasaan masyarakat untuk makan di luar (dine out) semakin menjadi.

Meski demikian, kondisi ini disebut tidak hanya melanda Indonesia. Hampir sebagian besar negara-negara yang masuk golongan kelas menengah juga mengalami kondisi yang sama. “Dan, saya kira ini pun bukan tren sesaat, karena memang sejak 2010 lalu, di mana Indonesia sudah menembus Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita sebesar US$3 ribu. Itu trennya sudah mulai. Di seluruh dunia, dine out ini merupakan tren global,” paparnya.

Tak cuma untuk makan-makan, pengeluaran millenials juga habis untuk kegiatan leisurelainnya, seperti menonton konser dan penggunaan internet. Berdasarkan riset tersebut, 90 persen millenials setidaknya menonton konser satu-tiga kali dalam tiga tahun. Sementara, untuk penggunaan ponsel pintar, millenials menghabiskan waktu rata-rata 1,82 jam dalam satu hari.

Melihat kondisi ini, Yuswohady menyarankan, pelaku usaha untuk menangkap peluang tersebut. Pelaku usaha diminta mengubah produksi barang dan jasa dari yang bersifat kegunaan (utility) menjadi pengalaman dan interaksi antar manusia (connection).Ambil contoh, kedai kopi yang tadinya hanya menyediakan jenis minuman kopi, harus mulai bergerak menciptakan suasana menarik dan membuat konsumennya merasa istimewa.

“Saat ke kedai kopi, misalnya, orang ke sana kan tidak sekadar ngopi, tapi juga buat foto-foto dan dibagikan di media sosial. Di sini, mereka tergugah untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain, bisa dilihat dari likes di instagram, misalnya. Nah, intinya, nilai barang dan jasa yang ditawarkan harus bisa bergerak dari utility value ke arah experience dan connection value,” pungkasnya

PNS DKI Dapat Uang Perjalanan Dinas Dalam Kota Senilai Rp 1,5 Juta Per Hari

Besaran biaya perjalanan dinas dalam dan luar negeri bagi pejabat/pegawai, pimpinan, dan anggota DPRD DKI Jakarta pada April 2016 lalu ditetapkan melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1124 Tahun 2016.  Sebelumnya, aturan ini disempurnakan pada November 2013 dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1831 Tahun 2013 yang diteken oleh Joko Widodo (Jokowi) saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Akan tetapi, tidak ada kenaikan besaran biaya perjalanan dinas dari tahun 2013 hingga April 2016.

Dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1124 Tahun 2016, diatur mengenai daftar satuan uang harian dan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri. Besaran uang harian diatur berdasarkan daerah kunjungan dinas. Kunjungan ke Nangroe Aceh Darussalam (NAD) per orang per hari dipatok sebesar Rp 360.000 dan Rp 580.000 ke Papua. Selain itu, mereka yang bekerja di Pemprov DKI juga mendapatkan uang penginapan yang terbagi ke dalam 5 kelas, mulai dari Rp 1.260.000 untuk kunjungan ke Sulawesi Barat hingga Rp 4.960.000 untuk kunjungan ke Sumatera Utara untuk Kelas A.

Dalam aturan ini juga dijelaskan mengenai besaran uang representasi perjalanan dinas dalam negeri, untuk Gubernur, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pimpinan DPRD sebesar Rp 250.000, pejabat Eselon I Rp 200.000, dan Peabat Eselon II serta anggota DPRD DKI Jakarta Rp 150.000. Biaya perjalanan dinas luar negeri juga diatur detail dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta ini. Biaya perjalanan dinas ke luar negeri terbagi menjadi 5 golongan. Besaran tiket pesawat perjalanan dinas ke luar negeri juga diatur rinci berdasarkan negara tujuan.

Pada 26 September 2016, besaran biaya perjalanan dinas Pemprov DKI Jakarta diubah melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2146 Tahun 2016 dan ditandatangani oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Uang harian untuk kunjungan kerja ke 33 provinsi naik menjadi Rp 1,5 juta per orang per hari. Besaran biaya penginapan juga diatur dan terbagi ke dalam 5 kategori sesuai golongan PNS. Pada Februari 2017, Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menandatangani Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 190 Tahun 2017 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri. Dari salinan tersebut, Gubernur, Wakil Gubernur, pimpinan dan anggota DPRD, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II mendapat Rp 1,5 juta untuk uang harian perjalanan dinas dalam negeri dibayarkan secara lumpsum. Sedangkan pejabat eselon III ke bawah sebesar Rp 580.000 per orang per hari.

Untuk Gubernur, Wakil Gubernur, pimpinan dan anggota DPRD, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II mendapat Rp 1,5 juta per orang per hari jika melakukan perjalanan dinas ke Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Sedangkan pejabat eselon III ke bawah sebesar Rp 430.000 per orang per hari yang dibayarkan secara lumpsum.

Biaya standar uang harian perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta terbilang cukup besar dengan Rp 1,5 juta per orang per hari. Ongkos tersebut lebih tinggi dari batas nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.

Lalu siapa saja yang mendapatkannya ?

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Boediarso Teguh Widodo mengatakan, besaran biaya perjalanan dinas Rp 1,5 juta per orang per hari ditujukan kepada pejabat eselon II, Gubernur, Wakil Gubernur dan anggota DPRD. "Uang harian dalam perjalanan dinas bagi pejabat eselon II ke atas, termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur serta pimpinan dan anggota DPRD besarnya Rp 1,5 juta per orang per hari," kata Boediarso.

Boediarso menyebutkan, besaran biaya perjalanan dinas di DKI Jakarta ini telah tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 190 Tahun 2017 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri. "Berdasarkan keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 190 tahun 2017 yang ditetapkan tanggal 1 Februari 2017," tutup dia. Diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk lebih rasional mengalokasikan anggaran belanja pegawai salah satunya perjalanan dinas.

Hal itu diungkapkannya saat menjadi salah satu pembicara kunci di acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD DKI Jakarta Tahun 2017-2022 di Balai Kota Jakarta Pusat, Rabu (27/12/2017). Nilai APBD DKI Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 71,89 triliun dari angka sebelumnya Rp 70,19 triliun atau naik sebesar 2,43%. Adapun, untuk belanja pegawai dialokasikan sebesar 36,2%.

"Saya sebetulnya tidak ada masalah kalau DKI membutuhkan belanja pegawai yang tinggi asal diiringi dengan kualitas pelayanan yang baik," kata Sri Mulyani. Dari anggaran belanja pegawai yang dialokasikan sebesar 36,2%, salah satunya untuk membayar perjalanan dinas PNS DKI Jakarta. Menurut Sri Mulyani, anggaran atau ongkos perjalanan dinas di DKI Jakarta lebih tinggi tiga kali lipat dari yang batasan nasional.

Dia menyebutkan, uang harian perjalanan dinas di DKI Jakarta sebesar Rp 1,5 juta per orang per hari, sedangkan standar nasional hanya Rp 480.000 per orang per hari. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegur pemerintah provinsi DKI Jakarta terkait biaya perjalanan dinas yang nilainya besar. Biaya perjalanan dinas PNS Pemprov DKI Jakarta melebihi batas dari pemerintah pusat.
Berapa nilainya?

Sri Mulyani Indrawati mengatakan, biaya perjalanan dinas PNS DKI Jakarta ditetapkan Rp 1,5 juta per orang per hari. "Satuan biaya uang harian perjalanan dinas di DKI sama pusat hampir 3 kali lipatnya, Rp 1,5 juta per orang per hari di DKI, standar nasional itu hanya Rp 480 ribu per orang per hari," kata Sri Mulyani saat acara Musrenbang RPJMD 2017-2022 di Balai Kota, Jakarta, Rabu (27/12/2017).

Sri Mulyani juga mempertanyakan tujuan penetapan biaya perjalanan dinas bagi PNS DKI Jakarta. Pasalnya, jarak koordinasi dengan pemerintah pusat pun tergolong dekat karena masih satu wilayah. "Daerah ini kalau buat standar biaya lebih mahal dari pemerintah pusat, kalau saya di luar DKI mungkin ngerti karena di luar DKI ada perjalanan dan lain-lain," jelas dia.

Oleh karena itu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk menghitung kembali nilai uang harian perjalanan dinas. "Saya tidak mempermasalahkan how to spend-nya tapi mungkin pertanyaannya adalah apakah itu cara terbaik untuk memberikan insentif untuk perform," tutup dia. Biaya perjalanan dinas untuk Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga S Uno, pejabat Eselon II, serta anggota DPRD ditetapkan sebesar Rp 1,5 juta per orang per hari.

Besaran biaya perjalanan dinas di DKI Jakarta itu tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 190 Tahun 2017 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri, yang ditetapkan tanggal 1 Februari tahun ini.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Boediarso Teguh Widodo mengatakan, untuk pejabat eselon II ke bawah besarannya mulai dari Rp 430.000 sampai Rp 580.000 per orang per hari. "Bagi pejabat eselon III ke bawah besarannya Rp 430.000," kata Boediarso.

Boediarso menjelaskan, besaran biaya perjalanan dinas Rp 430.000 per orang per hari itu untuk tujuan ke daerah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Untuk di luar kota tersebut maka angkanya mencapai Rp 580.000 per orang per hari. "Untuk tujuan daerah lain selain keempat daerah tersebut besarnya Rp 580.000 per orang per hari," jelas dia.

Dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 190 Tahun 2017 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri. Ditetapkan uang harian dalam perjalanan dinas bagi pejabat eselon II ke atas, termasuk Gubernur, Wakil Gubernur, serta pimpinan dan anggota DPRD besarannya Rp 1,5 juta per orang per hari

Erupsi Gunung Agung Timbulkan Kerugian Ekonomi Rp 11 Triliun

Peningkatan status awas Gunung Agung di Bali berdampak pada menurunnya aktivitas pariwisata di Pulau Dewata sehingga menimbulkan kerugian ekonomi mencapai Rp11 triliun.

Kepala Pusat dan Informasi Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menyampaikan, kerugian ekonomi terbesar terjadi pada sektor pariwisata dan turunannya. "Kerugian Rp11 triliun itu sejak berstatus awas pada 22 September 2017. Kerugian ekonomi ini terbesar dari sektor pariwisata dan turunannya," katanya seperti dikutip dari Antara.

Berdasarkan pernyataan Menteri Pariwisata Arief Yahya, kerugian dari sektor pariwisata mencapai Rp9 triliun sejak peningkatan status awas pertama pada September hingga Desember 2017. Sedangkan, kerugian sebanyak Rp2 triliun pada periode yang sama disebabkan karena kredit macet yang dialami masyarakat Karang Asem karena tidak bisa bekerja dan harus berada di pengungsian.

Tak hanya itu, sejumlah maskapai asing terutama dari China menunda penerbangan hingga Januari 2018. "Ini alasan pimpinan daerah meminta Otoritas Jasa Keuangan membantu menyesuaikan kembali waktu pembayaran kredit masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Agung," ujar dia. Untuk mengatasi kondisi ini, menurut Sutopo, Presiden rencananya akan memimpin rapat terbatas bersama Wakil Presiden malam ini di Sanur, Bali.

Status Gunung Agung Sutopo mengatakan, status Gunung Agung masih sama yakni awas (level IV) untuk radius delapan hingga 10 kilometer dari puncak gunung. Selebihnya, Bali tetap aman untuk dikunjungi. Aktivitas gunung berapi yang memiliki ketinggian 3.142 meter di atas permukaan laut (mdpl) itu diperkirakan tetap aktif selama Desember 2017 hingga 2018, sama seperti Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Saat ini lava telah naik mengisi mangkok kawah, dengan material vulkanik mencapai 20 juta meter kubik (m3). Meski demikian, menurut dia, letusan kali ini tidak akan sebesar 1963.

Adapun, jumlah pengungsi hingga saat ini mencapai 72.114 orang yang tersebar di 240 titik pengungsian. Kadek Astuti (40) akhirnya memutuskan untuk membuka kembali tokonya yang terletak di sekitar Jalan Legian, Bali. Ia sempat menutup tokonya sekitar dua minggu, akibat sepinya pengunjung usai erupsi Gunung Agung dengan intensitas tinggi yang membuat Bandara Ngurah Rai sempat tutup. 

Sebelum benar-benar membuka toko, Kadek memulai ritualnya terlebih dahulu. Ia menciratkan air ke sejumlah toko, sambil memanjatkan doa, berharap tokonya kali ini mendapat penglaris. Momentum natal dan tahun baru menjadi harapannya untuk menjumput rezeki. "Saya baru buka toko, kemarin ditutup lama. Sepi juga pengunjungnya, dan kebetulan juga ada acara," ungkap Kadek saat berbincang.

Kadek mengaku menaruh harapan pada momenum Natal dan Tahun Baru yang biasanya membuat Bali berjubel pengunjung. Pasalnya, sejak erupsi Gunung Agung terjadi pada bulan lalu, Bali mendadak sepi pengunjung. Terlebih, setelah Bandara Ngurah Rai sempat ditutup dan adanya status tanggap darurat.  "Kemarin-kemarin sepi sekali, pembeli nyaris tidak ada. Ini kelihatannya sudah mulai ramai, mudah-mudahan ada rezekinya," ungkap dia.

Dalam satu hari, Kadek mengaku biasanya mendapatkan pendapatan kotor dari berjualan pernak-pernik sekitar Rp2 juta. Namun, kala Erupsi Gunung Agung melanda, pendapatannya tak menentu, bahkan pernah sama sekali tak ada pendapatan kendati tokonya buka.  Berbeda dengan Kadek yang sempat memilih menutup tokonya, Anis Mahdi (28), yang juga memiliki toko di Jalan Legian memutuskan terus membuka toko. Ia masih berharap ada pengunjung yang masih mampir ke tokonya, kendati Bali tak seramai biasanya.

"Tiap hari buka, ya siapa tahu ada yang mampir. Sepi sekali memang kemarin-kemarin, tapi sejak beberapa hari ini sudah mulai terlihat ramai," terang dia.  Anis mengaku sebelum erupsi Gunung Agung terjadi, pendapatan kotornya usaha aksesorisnya mencapai sekitar Rp3 juta. Namun, sejak erupsi, pendapatannya turun drastis. Dalam satu hari, Ia mengaku terkadang hanya memperoleh Rp100 ribu hingga Rp300 ribu.

"Tapi sudah beberapa hari terakhir ini, Bali mulai ramai karena sudah mau masuk musim liburan juga. Sekarang bisa dapat sekitar Rp1,5 juta," ungkap dia.  Momentum natal dan tahun baru, juga menjadi harapan Anis untuk meraup untung. Biasanya, menurut dia, pendapatan kala libur natal dan tahun baru, meningkat cukup signikan.

"Mudah-mudahan sih membaik, apalagi tanggap darurat juga sudah dicabut, wisatawan kembali banyak yang ke sini. Bisanya memang paling ramai itu setelah natal menuju tahun baru," harap dia.  Sementara itu, Made yang berprofesi sebagai supir rental mobil mengaku tak lagi mengantar penumpang setiap hari sejak Bali bersatus awas. Bali, menurut Made, mendadak sepi.

Namun, Made melihat Bali beberapa hari ini mulai ramai, seiring mulai masuknya musim libur Natal dan Tahun Baru. Jalan-jalan mulai macet, kendati belum separah tahun-tahun sebelumnya.  "Sudah mulai terlihat ramai, tapi biasanya memang lebih ramai setelah natal," ungkap dia.  Berdasarkan perkiraan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, kerugian yang dialami Bali sejak Gunung Agung berstatus awas pada 22 September 2017 mencapai Rp11 triliun.

Kerugian tersebut terutama berasal dari sektor pariwisata yang mencapai Rp9 triliun. Adapun sisanya, merupakan kerugian dalam bentuk kredit macet yang dialami masyarakat Karangasem. Kendati Gunung Agung masih berstatus awas, pemerintah memutuskan untuk mencabut status tanggap darurat bencana Gunung Agung pada Jumat (22/12). Pencabutan status tersebut, ditempuh pemerintah guna meningkatkan kembali pariwisata Bali yang lesu akibat erupsi Gunung Agung.

Presiden Joko Widodo bahkan secara langsung datang ke Bali dan menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri guna memastikan kondisi Bali. Kedatangan Jokowi, juga dilakukan guna memberikan pesan kepada dunia bahwa Bali aman sebagai tempat wisata kendati Gunung Agung masih mengalami erupsi.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyebut, travel warning ke Bali dari sejumlah negara disebabkan oleh adanya status tanggap darurat. Ia pun optimis dengan dicabutnya status tanggap darurat bakal membuat sejumlah negara tersebut mencabut travel warning-nya. Dengan demikian, diharapkan luhut, wisatawan asing pun akan kembali berkunjung ke Bali. Pulihnya pariwisata pun menurut Luhut akan ikut memulihkan ekonomi Bali.

"Ekonomi Bali akan rebound sendiri dengan itu, saya tidak ambil pusing," terang Luhut. Status tanggap darurat tak lantas memberi kepastian terhadap status awas Gunung Agung. Hingga kini, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) belum dapat memastikan kapan status awas akan berakhir. Bahkan, usai pencabutan status tanggap darurat, Gunung Agung masih mengalami beberapa kali erupsi kecil

Pemerintah menyebut ekonomi Bali bakal segera bangkit tanpa perlu adanya insentif khusus dari pemerintah. Ekonomi Bali saat ini tengah mengalami penurunan akibat erupsi Gunung Agung yang belum berakhir. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menuturkan, ekonomi Bali akan bangkit dengan sendirinya tanpa perlu bantuan khusus dari pemerintah. Kendati demikian, pemerintah akan memastikan pariwisata Bali segera kembali hidup dengan memastikan kepada dunia, Bali aman sebagai tempat wisata.

"Ekonomi Bali akan rebound sendiri dengan itu, saya tidak ambil pusing," ujar Luhut di Karangasem, Bali, Jumat (23/12). Ekonomi Bali, menurut Luhut akan pulih sendiri seiring dengan pulihnya pariwisata di pulau ini. Untuk itu, menurut dia, salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan pencabutan status tanggap darurat.

Pencabutan status tanggap darurat, menurut dia, perlu dilakukan untuk memperbaiki citra Bali sebagai tempat pariwisata yang aman. Adanya status tanggap darurat, membuat sejumlah negara akhirnya mengeluarkan larangan perjalanan (travel warning) ke Bali bagi warga negaranya.

"Kalau status tanggap darurat diambil, maka advisory travel warning (larangan perjalanan) ke Bali yang dikeluarkan beberapa negara bakal dicabut. Kalau kita masih bilang tanggap darurat, berarti Bali bahaya," ungkap dia. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku pemerintah pusat kini terus memantau kebutuhan penanganan bencana di Bali. Jika dibutuhkan, pemerintah pusat pun siap mengucurkan bantuan kepada pemerintah daerah.

"Kami akan terus melihat, apakah situasi dibutuhkan tambahan banguan atau tidak dari sisi pemerintah (pusat),seperti penanganan pengungsi. Kalau mereka harus terus bertahan beberapa saat, tentu ada implikasinya bagi pemerintah daerah," terang dia. Berdasarkan data simulasi dampak pergerakan aktivitas Gunung Agung terhadap perekonomian Bali yang dibuat Bank Indonesia belum lama ini, bali kehilangan 1,2 juta wisatawan sepanjang kuartal empat tahun ini. BI pun memperkirakan pendapatan yang hilang dapat mencapai Rp2,47 triliun.

Adapun ekonomi Bali diramal BI, juga bakal tumbuh di bawah 6 persen pada tahun ini, turun di banding tahun lalu sebesar 6,24 persen.

Sepi Peminat, Kereta Api Bandara Soekarno Hatta Gelar Diskon 60 Persen

Besok Kereta Bandara Soekarno-Hatta akan dibuka untuk umum dalam rangka uji coba untuk publik. Kereta ini baru akan beroperasi secara penuh pada 1 Januari 2018.

"KA Bandara Soekarno-Hatta telah bisa digunakan oleh masyarakat umum sebagai uji coba berbayar mulai tanggal 26 Desember 2017 hingga 1 Januari 2018" kata Direktur Utama PT KAI, Edi Sukmoro dalam keterangan tertulis, Senin (25/12/2017).

Pada tahap awal uji coba operasional 26 Desember 2017 sampai 1 Januari 2018 diberlakukan tarif promosi Rp 30.000. Sedangkan mulai tanggal 2 Januari 2018 rencananya akan diterapkan tarif Rp 70.000.

Pada tahap awal operasional PT Railink baru melayani naik turun penumpang di tiga stasiun yaitu, Stasiun Sudirman Baru (BNI City), Stasiun Batu Ceper,dan Stasiun soekarno- Hatta. Untuk sementara waktu pada tahap awal pengoperasian KA BSH, belum dilayani naik turun penumpang di Manggarai karena masih dalam proses pembangunan peron dan jalur KA Bandara oleh Satuan Kerja Proyek DDT DJKA Kemenhub.

Sedangkan untuk pembelian tiket dapat dilakukan melalui mobile aplikasi dan vending machine. Lalu untuk pembelian melalui mobile aplikasi, penumpang dapat download aplikasi di Play Store Proyek pembangunan KA Bandara Soekarno-Hatta sendiri melibatkan 3 pihak yaitu PT Kereta Api Indonesia (Persero),PT Angkasa Pura II (Persero), dan PT Railink.

PT KAI membangun prasarana untuk menunjang pengoperasian KA Bandara Soekarno-Hatta meliputi track baru sepanjang 12,1 KM dari Batuceper sampai bandara lengkap dengan jaringan LAA-persinyalan dan telekomunikasi KA, stasiun (Sudirmanbaru, Duri, Batuceper), gardu induk LAA, dan dipo pemeliharaan KRL Railink

PT AP II membangun stasiun di Bandara dan konektivitas ke APMS Skytrain untuk menghubungkan stasiun bandara menuju seluruh terminal keberangkatan penerbangan. PT Railink yang bertindak sebagai operator KA Bandara melakukan pengadaan sarana,interior stasiun, SDM dan pendukungnya.

Investasi sarana dilakukan oleh PT Railink dengan membeli electric multiple unit (EMU) atau Kereta Rel Listrik (KRL) baru dari Konsorsium Bombardier Transportation Swedia dan PT INKA sebanyak 10 trainset KRL (6 car per trainset) dengan kapasitas 272 penumpang pada setiap trainset. Pada awal operasional KA Bandara Soekarno Hatta akan melayani 42 perjalanan pada pukul 03:40 - 21:40 rute Sudirman Baru (BNI City) s.d. Soekarno-Hatta dan 06:10 - 23:10 rute Soekarno-Hatta s.d. Sudirman Baru (BNI City).

Hari ini kembali dilakukan uji coba untuk KA Bandara Soekarno-Hatta. Uji coba final ini dalam rangka memastikan kesiapan dan keandalan sarana, prasarana. Uji coba dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian, didampingi oleh Sesditjen Perkeretaapian, perwakilan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, PT Railink, Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta dan Banten termasuk seluruh tim penguji dari Balai Pengujian Perkeretaapian.

"Ini uji coba final. Kita pastikan semua sarana, prasarana dan SDMnya siap, dapat diandalkan. Beberapa waktu lalu juga sudah dilakukan pengujian terhadap sarana, prasarana berikut fasilitas operasinya dan juga terhadap SDMnya. Sebagian besar sertifikat hasil uji sudah diterbitkan, sisanya akan diselesaikan sebelum dioperasikan secara penuh," kata Zulfikri dalam keterangan tertulisnya, Senin (25/12/2017).

Zulkifli mengatakan, uji coba ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari instruksi Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengingat semula KA Bandara Soekarno Hatta direncanakan beroperasi pada awal Desember 2017 lalu.  Beberapa kali rapat koordinasi telah dilaksanakan bersama dengan unsur terkait mengenai persiapan pengoperasian KA Bandara tersebut dan disepakati bahwa KA Bandara Soekarno Hatta akan beroperasi secara penuh pada tanggal 2 Januari 2018. Untuk itu, pada hari ini kembali dilakukan ujicoba terakhir sebelum dilaksanakan operasi penuh.

Sejak awal Desember 2017, sarana KA Bandara telah dijalankan secara ujicoba tanpa membawa penumpang, sambil mengevaluasi dan menindaklanjuti rekomendasi hasil pengujian. Pada 24-25 Desember 2017, setelah semua rekomendasi temuan hasil ujicoba tersebut dipenuhi, maka telah dijalankan penuh sebanyak 42 KA per hari, sebagai ujicoba final dengan fokus terhadap penyesuaian jadwal perjalanan serta ketepatan waktu.

Hasil ujicoba final yang telah disaksikan semua pihak adalah telah terpenuhinya semua kriteria yang dipersyaratkan. Mulai tanggal 26 Desember 2017 besok, PT Railink akan melakukan soft launching dengan tarif promo Rp 30.000 per penumpang

Kereta Bandara (KA) Soekarno-Hatta resmi diuji coba hari ini, melayani naik turun penumpang di Stasiun Sudirman Baru (BNI City), Stasiun Batu Ceper dan Stasiun Soekarno-Hatta. Pantauan detikFinance di Stasiun Sudirman Baru, Selasa (26/12/2017), jumlah calon penumpang yang hendak menggunakan layanan Kereta Bandara masih terpantau normal, tidak terlalu sepi namun juga tidak membludak pada diujicoba hari pertama.

Tidak terlihat antrean padat di loket pembelian tiket secara elektronik (vending machine). Sebagaimana diketahui, KA Bandara tidak melayani pembelian tiket secara manual. Calon penumpang diharuskan memesan sendiri tiket melalui vending machine. Selain jumlah calon penumpang yang belum ramai, tenant-tenant penjual makanan dan minuman juga masih tutup, belum dioperasikan, bahkan masih ada yang terlihat separuh jadi.

Sejumlah petugas juga tampak berjaga bila ada calon penumpang yang mengalami kendala membeli tiket atau masuk ke peron stasiun.  Selain melalui vending machine yang disediakan di stasiun, untuk pembelian tiket dapat dilakukan melalui aplikasi di ponsel. Untuk pembelian melalui aplikasi ponsel, penumpang dapat download aplikasi di Play Store.

Setelah masuk ke kereta, penumpang untuk sementara waktu dibebaskan memilih tempat duduk. Mereka tampak antusias meski belum terlihat ramai dan penuh. "Enak, nyaman, space (ruang) antar bangku cukup luas. AC dingin. Orang enggak banyak jadi dinginnya lebih terasa," tutur Galih yang menjajal kereta pagi ini.

Pada tahap awal uji coba operasional 26 Desember 2017 sampai 1 Januari 2018 diberlakukan tarif promosi Rp 30.000. Sedangkan mulai tanggal 2 Januari 2018 rencananya akan diterapkan tarif Rp 70.000. Kereta bandara berangkat setiap 30 menit sekali. Untuk sementara waktu pada tahap awal pengoperasian KA BSH, belum dilayani naik turun penumpang di Manggarai karena masih dalam proses pembangunan peron dan jalur KA Bandara oleh Satuan Kerja Proyek DDT DJKA Kemenhub.

Jepang Utarakan Niat Untuk Kuasai Perbankan Nasional

Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) berencana untuk menjadi pemegang saham mayoritas di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) jika diizinkan oleh otoritas jasa keuangan (OJK). Dilansir Reuters Takeshi Kunibe selaku CEO bank Jepang itu mengatakan, langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perbankan di Asia yang saat ini sedang berkembang.

Baca Juga : Bank Terbesar Jepang Caplok 73,8% Saham Bank Danamon Tanpa Izin

"Jika memungkinkan dan disetujui regulator, kami ingin menjadi pemegang saham mayoritas di masa depan," kata Kunibe dikutip dari Reuters, Selasa (26/12/2017). Berdasarkan kapitalisasi pasar, SMFG ini adalah bank terbesar kedua dengan nilai 150 Miliar Yen atau sekitar US$ 1,32 miliar. Pada periode 2013/2014 SMFG telah membeli 40% saham BTPN.

Regulasi di Indonesia membatasi kepemilikan asing di bank nasional menjadi hanya 40%. Namun regulasi tersebut bisa dilonggarkan jika memiliki kasus spesial. Namun Kunibe enggan menjelaskan apakah saat ini pihaknya sudah berbicara dengan OJK terkait rencana peningkatan kepemilikan saham ini. Ia juga belum bersedia memberikan rincian lainnya, hal ini karena BTPN adalah perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI).

BTPN merupakan bank yang fokus menyalurkan kredit untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan memiliki laba bersih sebesar Rp 1,3 triliun, dan jumlah aset Rp 93,78 triliun. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah bank Jepang dan Asia lainnya sangat berminat untuk hadir di Indonesia untuk membidik kelas menengah yang saat ini tumbuh di Indonesia.

Contohnya Shinhan Bank asal Korea Selatan berhasil menjadi pemegang saham mayoritas di Bank Metro Ekspress pada 2015, kemudian China Construction Bank masuk ke Indonesia dengan mengakuisisi Bank Windu pada 2016.

Kemudian Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) juga berminat untuk membeli saham PT Bank Danamon Indonesia. Lalu DBS Group Holdings dari Singapura sebelumnya juga berminat untuk menjadi pemegang saham pengendali di Danamon pada 2013, namun membatalkan rencana karena Indonesia mengubah regulasi untuk membatasi kepemilikan tunggal pihak asing di Indonesia menjadi hanya 40%.

Aturan tersebut bisa dilonggarkan jika bank tersebut memiliki alasan finansial secara khusus. Kunibe menjelaskan, SMFG berencana untuk melebarkan sayap di Asia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di negara kawasan. "Kami sudah berbisnis di banyak negara, kami juga ingin membangun bisnis ritel di negara yang kelas menengahnya masih tumbuh," ujarnya.

SMFG memang tengah melirik dan mencari peluang untuk mengakuisisi bank komersial di luar Jepang namun masih di Asia. Kunibe menambahkan, saat ini fokusnya adalah mengembangkan bisnis di Indonesia dan Vietnam, saat ini SMFG memiliki 15% saham di Eximbank. Kunibe menjelaskan, SMFG dan bank di Jepang saat ini sedang menghadapi era suku bunga rendah dan peraturan permodalan yang ketat. Menurutnya ini memberikan tekanan untuk perbankan di Jepang.

Saat ini SMFG sedang mempelajari sejumlah peraturan modal di sejumlah negara. Kunibe mengatakan, dia akan membahas kebijakan permodalannya, termasuk keputusan pemegang saham, saat public expose tahunan pada Mei tahun depan.

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) hari ini mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Disepakati tahun ini adanya pembagian dividen ke pemegang saham sebesar Rp 574,5 miliar atau Rp 100/lembar saham. Dividen ini adalah 39% dari laba non-konsolidasi BTPN pada tahun buku 2016 sebesar Rp 1,46 triliun. Ini merupakan dividen pertama kali dalam delapan tahun terakhir, sejak perseroan menjadi perusahaan publik pada 2008.

"Agak sedikit berbeda dengan tahun-tahun lalu, tahun ini kita ada membagikan dividen. Kita sudah delapan tahun ini memupuk modal. Tapi tahun ini kita merasakan sudah waktunya kita juga memberikan sedikit kepada pemegang saham kita dan mempertimbangkan jumlah kecukupan modal kita jauh di atas rata-rata industri. Jadi kami memutuskan tahun ini bayar dividen Rp 100 per lembar," kata Direktur BTPN, Anika Faisal, dalam jumpa pers di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Jumat (24/3/2017).

Adapun jadwal pembagian dividen akan diumumkan secara lebih lanjut pada April mendatang.

Secara konsolidasi, per 31 Desember 2016, total aset BTPN mencapai Rp 91,4 triliun atau tumbuh 13% dibandingkan posisi 31 Desember 2015 yang tercatat Rp 81 triliun. Sementara rasio kecukupan modal (CAR) mencapai 25%, rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) terjaga di level yang sangat rendah yaitu 0,8%, dan rasio likuiditas (Loan to Funding Ratio/LFR) di angka 86%.

"Beberapa indikator keuangan ini menunjukkan kondisi fundamental yang sehat dan kuat serta mampu menopang target perusahaan," jelasnya. Selain menetapkan pembagian dividen tahun buku 2016, RUPST juga menyetujui perubahan pada susunan anggota komisaris.

RUPST menyepakati pergantian anggota dewan komisaris sebelumnya yakni Hiroshi Higuma, digantikan oleh Shinichi Nakamura. Dengan perubahan tersebut, maka susunan anggota Dewan Komisaris BTPN adalah:

• Mari Elka Pangestu sebagai Komisaris Utama (lndependen)
• Arief T Surowidjojo sebagai Komisaris (lndependen)
• Irwan Mahjudin Habsjah sebagai Komisaris (lndependen)
• Chow Ying Hoong sebagai Komisaris
• Shinichi Nakamura sebagai Komisaris.

Shinichi Nakamura adalah warga negara Jepang, saat ini menjabat sebagai Senior General Manager of Emerging Markets Business Division di Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) di Singapura. Dia adalah peraih gelar Bachelor of Laws dari Kyoto University tahun 1985 dan Master of Laws (LL.M) dari University of Illinois at Urbana Champaign, School of Law pada tahun 1989.

Dukung Perjuangan Rakyat Palestina, Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Produk Palestina

Pemerintah Indonesia akan menerapkan pembebasan bea masuk terhadap barang-barang yang berasal dari Palestina. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi mengatakan, implementasi pembebasan bea masuk terhadap barang atau produk asli Palestina berlaku pada awal 2018.

"Itu dukungan pemerintah dan rakyat Indonesia terhadap perjuangan mereka," kata Heru di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (20/12/2017). Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, pemerintah telah meminta dukungan untuk merealisasikan hal tersebut dalam pertemuan World Trade Organization (WTO) beberapa waktu lalu.

"Sebelum berangkat, bapak presiden mengatakan enam poin dalam OKI untuk disampaikan. Dukungannya kita sampaikan di WTO untuk membantu Palestina menjadi WTO. Jadi bentuk dukungan konkret yang kita berikan," kata Enggar di Kantornya. Enggar menceritakan, di sela-sela forum WTO juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Palestina terkait dengan pembebasan biaya masuk untuk produk-produk Palestina.

"Dari sisi ekonomi memberlakukan zero tarif untuk produk-produk Palestina yang mau masuk terutama kurma dan minyak zaitun," tambah dia. Selanjutnya, Indonesia juga akan bekerja sama untuk melakukan ekspor barang yang dibebaskan biaya sehingga dapat membantu Palestina mendapatkan barang dengan harga yang terjangkau.

"Kedua nanti minta list apa produk yang ingin mereka impor dan apa yang mereka perlukan untuk diimpor. Mereka menyarankan perlu semua dan apa yang diprioritaskan dan kita siap mengirim dengan zero tarif sehingga rakyat Palestina akan menikmati barang dengan harga yang murah," kata Enggar

Pemerintah selalu berupaya membantu Palestina. Salah satunya dengan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan pemerintah Palestina tentang pembebasan biaya masuk untuk produk-produk Palestina. Kerja sama itu diteken di sela Konferensi Tingkat Menteri WTO ke-11 di Buenos Aires, Argentina, beberapa hari lalu .

"Dari sisi ekonomi memberlakukan zero tarif untuk produk-produk Palestina yang mau masuk terutama kurma dan minyak zaitun," ujar Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita di Kementerian Perdagangan, Rabu (20/12/2017). "Kedua nanti minta list apa produk yang ingin mereka impor dan apa yang mereka perlukan untuk diimpor. Mereka menyarankan perlu semua dan apa yang diprioritaskan dan kita siap mengirim dengan zero tarif sehingga rakyat Palestina akan menikmati barang dengan harga yang murah," lanjut Enggar

Pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait pembebasan tarif tersebut. Peraturan tersebut akan berlaku pada 1 Januari mendatang. Selain itu, Indonesia juga meminta dukungan agar Palestina bisa menjadi anggota WTO. "Sebelum berangkat, Bapak Presiden mengatakan enam poin dalam OKI untuk disampaikan. Dukungannya kita sampaikan di WTO untuk membantu Palestina menjadi anggota WTO. Jadi itu bentuk dukungan konkret yang kita berikan," tutur Enggar.

Profile Sukamdani Sahid Pemilik Bisnis Hotel Sahid

Nama Sukamdani Sahid Gitosardjono sudah tak asing lagi di dunia usaha. Maklum, pria kelahiran tahun 1928 ini telah malang-melintang di berbagai sektor usaha, seperti percetakan hingga perhotelan. Mengutip berbagai sumber, usahanya berawal dari bisnis percetakan yang didirikan pada tahun 1952 silam dengan konsep percetakan kecil-kecilan. Modal awalnya berupa dua buah mesin percetakan yang dibeli langsung dari tempat kelahirannya, di Solo.

Seiring berjalannya waktu usahanya berkembang hingga lima tahun kemudian atau pada 1958, Sukamdani mendirikan perusahaan percetakan lebih besar. Ia sekaligus menjadi direktur utama dari perusahaanya bernama CV Masyarakat Baru.

Di awal berkibarnya bendera perusahaan, Sukamdani mendapatkan pesananan langsung dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Usahanya pun semakin besar hingga memiliki tiga percetakan di Jakarta dan satu di Solo. Tak berpuas diri, Sukamdani tak hanya fokus pada bisnis percetakan, melainkan juga bisnis perhotelan. Sukamdani memulai usaha hotelnya di Solo dan berlanjut di Jakarta bertajuk Grand Sahid Jaya.

Saat ini, terhitung ia telah memiliki 14 hotel dengan jumlah 2.750 kamar. Hotel ini ada di bawah manajemen PT Hotel Sahid Jaya International Tbk (SHID). Perusahaan resmi berdiri pada 23 Mei 1969 lalu. Namun, perusahaan tak hanya fokus pada bidang perhotelan, melainkan juga pariwisata.

Berkat prestasinya memimpin berbagai usahanya, Sukamdani pun bergabung di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan menjadi ketua umum Kadin pada 1987 silam.  Sukamdani memiliki lima anak, bernama Sarwo Budi Wiyanti, Exacty Budiarsi, Nugroho Budisatrio, Hariyadi Budisantoso, dan Sri Bimastuti Handayani.

Kehidupan Sukamdani rupanya tak hanya sekadar bisnis dan bisnis. Seperti diketahui, Sukamdani juga memiliki pondok pesantren bernama Pondok Pesantren Modern Sahid di Bogor. Hari ini, Kamis (21/12), Sukamdani telah tutup wafat di usia 89 tahun pada pukul 09.15 WIB. Ia akan dimakamkan di Bogor atau tepatnya di pondok pesantren yang ia bangun. Pemilik jaringan hotel Sahid, Sukamdani Sahid Gitosardjono, meninggal dunia pagi ini, Kamis (21/12) pada pukul 09.15. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh sang anak, Hariyadi Sukamdani.

"Benar bapak meninggal dan akan disemayamkan di rumah duka di Jl Imam Bonjol," ungkap Hariyadi . Lebih tepatnya, rumah duka tersebut berada di Jl Imam Bonjol no 50 Jakarta Pusat. Rencananya, ia akan dimakamkan di Pondok Pesantren Modern Sahid, Jl Dasuki Bakri Km 6, Kecamatan Pamijahan, Bogor.

"Bapak akan dimakamkan setelah Ashar," kata Hariyadi. Sukamdani menghembuskan nafas terakhirnya di umur 89 tahun. Ia lahir di Solo pada 14 Maret 1928 silam. Hariyadi memohon agar kesalahan sang ayah dimaafkan dan memohon doa kepada segenap masyarakat yang mengenal beliau. "Mohon doanya ya, terima kasih," ucap Hariyadi.

Seperti diketahui, Sukamdani juga pernah menjadi Ketua Umum di Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) selama dua periode pada tahun 1985, dan 1982 hingga 1985, serta 1985 hingga 1988. Pengusaha Senior Sukamdani Sahid Gitosardjono mengembuskan napas terakhirnya tadi pagi. Pendiri jaringan Hotel Sahid tersebut meninggal di usia 89 tahun.

Pria yang lahir di Solo pada 14 Maret 1928 sudah memiliki pengalaman segudang sebagai seorang pengusaha. Sukamdani juga bisa dibilang memulai karir sebagai pengusaha dari bawah. Almarhum pernah bekerja sebagai pamong praja di Kantor Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Dia juga pernah bekerja di NV Harapan Masa milik Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Di perusahaan itu dia mulai belajar tentang bisnis percetakan.

Lalu pada 1952, ayah dari Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani itu mulai mendirikan perusahaan percetakan kecil-kecilan yang dijalankan di sebuah rumah kontrakan. Meski hanya bermodal dua mesin handpress Sukamdani berhasil mengembangkan bisnisnya. Perusahaan yang bernama CV Masyarakat Baru itu pun mulai mendapatkan orderan partai besar dari Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan. Bisnis percetakannya pun terus membesar hingga beranak pinak menjadi 3 perusahaan yang dia dirikian di Jakarta dan Solo.

Dengan keuntungan yang cukup besar, Sukamdani pun bisa membeli tanah di jalan Sudirman Jakarta. Di atas tanah tersebut kini telah berdiri Hotel Sahid. Bisnis hotelnya bermula ketika dia mendirikan PT Sahid Trading & Industrial Co. Melalui perusahaan itu dia mulai mengoperasikan Hotel Sahid Solo.

Setelah itu dia mulai asik mengembangkan bisnis perhotelan. Tanah-tanah yang dimilikinya termasuk di Jakarta dia sulap menjadi hotel. Selain menjadi pengusaha, Sukamdani juga aktif berorganisasi. Dia pernah menjadi Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) pada 1982 dan kembali terpilih pada 1985. Bahkan dia juga sempat dipercaya menjadi Ketua Umum Kadin Asean pada periode 1987-1988.

Mall Salahkan Industri Toko Online Sebagai Penyebab Turunan Tingkat Sewa Mall

Maraknya peralihan belanja ritel masyarakat dari toko fisik (offline) ke perdagangan elektronik (online) disebut menjadi kambing hitam tingkat kekosongan sewa di pusat perbelanjaan (mal) naik, khususnya di DKI Jakarta pada tahun ini. Meskipun tingkat pendagangan online hanya baru 1 persen dibandingkan perdagangan fisik sedangkan tingkat kekosongan mall hampir 12 persen.

Lembaga riset dan konsultan Savills Indonesia mencatat, tingkat kekosongan pusat perbelanjaan meningkat menjadi 12,1 persen pada tahun ini dari sebelumnya sekitar 10,3 persen pada 2016.  "Selain karena ritel online, banyak juga ritel yang tutup, misalnya Debenhams, Lotus, dan Matahari. Belum lagi, yang nanti juga akan menyusul tutup," ucap Anton Sitorus, Kepala Departemen Riset dan Konsultasi Savills Indonesia, Rabu (20/12).

Di sisi lain, pengaruh juga datang dari kondisi perekonomian yang menurun karena masyarakat menahan belanja dan adanya kegiatan renovasi dari sejumlah mal di Jakarta.  Secara rinci, Savills mencatat, jumlah persediaan ruang sewa di pusat perbelanjaan meningkat sekitar 103,5 ribu meter persegi pada tahun ini. Hal ini membuat persediaan ruang sewa menjadi kurang lebih 3 juta meter persegi. Sayangnya, dari persediaan tersebut, hanya sekitar 37 ribu meter persegi yang terisi.

Kemudian, berdasarkan kelas, pusat perbelanjaan di Jakarta masih didominasi oleh mal untuk kalangan menengah ke atas sekitar 43 persen. Diikuti kelas atas sekitar 30 persen, kelas premium (high end) 14 persen, dan sisanya kelas menengah ke bawah 13 persen.  "Tapi tingkat kekosongan mal yang tertinggi di mal kalangan menengah ke atas sekitar 19 persen. Sedangkan yang terendah (tingkat kekosongannya) adalah mal kelas atas 6,0 persen," terangnya.

Sementara itu, tingkat kekosongan mal menengah ke bawah dan mal premium masing-masing sebesar 9,8 persen dan 6,4 persen. Angka ini relatif sama dengan tahun sebelumnya.  Lalu, dari sisi harga sewa, Savills menyebut, harga sewa secara rata-rata menurun 3,0 persen menjadi Rp356 ribu per meter persegi dari semula Rp366 ribu per meter persegi pada tahun lalu.

"Berdasarkan harga sewa, yang paling banyak menurun adalah kelas menengah ke atas dan menengah ke bawah. Untuk kelas atas dan premium masih cukup stabil," imbuhnya.  Sebagai gambaran, harga rata-rata ruang sewa mal premium di angka Rp823 ribu per meter persegi, kelas atas Rp517 ribu, menengah atas Rp294 ribu, dan menengah ke bawah Rp217 ribu.

Untuk tahun depan, Savills melihat, tingkat kekosongan sewa mal akan tetap sama seperti tahun ini. Dari sisi pasokan, dilihat akan meningkat sekitar 150 ribu meter persegi, seiring dengan adanya beberapa pembangunan mal baru saat ini.  Namun, pola pembangunan mal oleh para pengembang akan sedikit dimodifikasi. "Jadi strateginya, mereka bangun mal dengan apartemen, dikombinasikan, sehingga bukan stand alone shopping mall," tuturnya.

Hanya saja, dari sisi kekosongan dilihat akan naik tipis menjadi 13 persen. Adapun tingkat kekosongan ini dilihat akan berjalan konservatif pada kisaran belasan persen, setidaknya sampai tahun 2020.  Adapun dari sisi lokasi, kawasan Jakarta Selatan diperkirakan masih lebih menarik untuk pembangunan mal baru, diikuti oleh Jakarta Barat.

Ritel Jepang Jajal Peruntungan
Meski tren tingkat kekosongan sewa di mal meningkat pada tahun ini, namun Savills melihat, beberapa ritel asal Jepang justru tetap berani menjajal peruntungan di pasar Indonesia.  "Misalnya, Chateraise, Onitsuka Tiger, Miniso, AEON, Greyhound Cafe, Oysho. Khusus untuk Miniso ini mereka lihat pasar masyarakat sini yang suka harga menarik, tapi barangnya lumayan," katanya.

Hanya saja, ia belum bisa memberi prediksi lebih jauh untuk potensi pembukaan toko baru dari ritel-ritel asing. Namun, diperkirakan tetap ada pertumbuhan. Sebab, masyarakat dilihat terus memperhatikan merek ritel asing yang memiliki kualitas baik.

Generasi Millenial Tidak Suka Berkantor Di Daerah Pinggiran

Tingkat kekosongan kawasan perkantoran di pinggiran kota (non-Central Business District/CBD) diprediksi meningkat lantaran rendahnya minat kalangan millenials. Padahal, kalangan millenials ini berpotensi merajai struktur perusahaan dalam beberapa tahun ke depan. Savills Indonesia, lembaga riset dan konsultan menilai, millenials lebih menyukai bekerja di kawasan perkantoran pusat kota (CBD) dan terhubung dengan banyak fasilitas, seperti pusat perbelanjaan dan tempat makan.

Generasi millenials umumnya menganggap bekerja sebagai siksaan dan karenanya ingin kerja di urban lokasi yang megah dan mewah, tengah kota, yang akses kendaraan pribadinya mudah, cepat, dan dekat dengan pusat makan, pusat perbelanjaan dan hiburan malam sehingga habis bekerja dapat langsung mengakses tempat makan, belanja dan hiburan demi menghilangkan stress. Diproyeksikan, kecenderungan perusahaan-perusahaan berpindah ke kawasan CBD bisa meningkat tinggi dalam beberapa tahun ke depan. Tren ini mulai terjadi, meskipun perkembangannya masih lambat.

Tren ini sekaligus membalikkan tren yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan, khususnya pada era 2005 lalu, di mana perusahaan yang sebelumnya berkantor di CBD justru berpindah ke non-CBD karena alasan biaya yang lebih murah. Selain itu, ada pula pengaruh dari pimpinan direksi perusahaan yang didominasi kalangan baby boomers yang umumnya lebih praktis dan berproduktifitas tinggi/

Kalangan ini, lanjut Anton, memiliki karakteristik yang lebih menyukai kawasan pinggiran karena jauh dari kebisingan pusat kota, dekat dengan kawasan perumahan dan kualitas lingkungan yang cenderung lebih baik sehingga kualitas hidup dan produktifitas mereka dapat meningkat.

"Beberapa tahun terakhir ini kan banyak perusahaan minyak dan gas (migas) yang justru pindah dari pusat ke selatan, misalnya ke kawasan TB Simatupang," katanya.

Namun demikian, pola pergeseran penghuni perkantoran ini baru masif terjadi sekitar tiga tahun mendatang. Diperkirakan, terjadi berkat pembangunan proyek infrastruktur pemerintah. Misalnya, pembangunan jalur kereta Mass Rapid Transit (MRT) dan kereta ringan Light Rapid Transit (LRT) yang efektif sekitar satu hingga dua tahun ke depan.

Namun, di sisi lain, ia melihat, ecenderungan ini sebenarnya tidak merugikan. Sebab, sejalan dengan arah kebijakan pemerintah ke depan, seperti pembangunan kawasan hunian yang terhubung dengan sistem transportasi (Transit Oriented Development/TOD). "Tapi, kalau dilihat ini sejalan, karena pemerintah sedang bangun MRT, nantinya ada TOD. Sehingga, menghemat bahan bakar minyak (BBM), polusi, kemacetan, dan lainnya," jelasnya.

Sementara, tahun ini, data riset Savills Indonesia menyebut bahwa tingkat kekosongan gedung-gedung perkantoran di kawasan non-CBD masih dalam tren penurunan. Sebab, beberapa perusahaan yang semula berpindah dari CBD ke non CBD, kembali berbalik ke kawasan CBD. Di sisi lain, kondisi perekonomian justru sedang tidak menggairahkan yang membuat banyak perusahaan menahan ekspansi, termasuk untuk menambah luasan perkantoran mereka. Sehingga, pertumbuhan tingkat kekosongan di kawasan non-CBD meningkat.

"Penyerapannya hanya 79 ribu meter persegi, lebih kecil dari daerah CBD. Tingkat kekosongan non-CBD lebih tinggi mencapai 24,2 persen. Sedangkan, CBD hanya 21,5 persen sepanjang tahun ini," imbuh Anton. Secara total, ia menuturkan, jumlah pasokan baru dari perkantoran kawasan non-CBD sebanyak 151 ribu meter persegi. Hal ini membuat total pasokan keseluruhan mencapai 2,7 juta meter persegi. Namun, yang digunakan hanya 79 ribu meter persegi.

Sedangkan untuk kawasan CBD, jumlah pasokan baru sebanyak 515 ribu meter persegi, sehingga total jumlah ketersediaan mencapai 6 juta meter persegi. Namun, yang terisi hanya 85,5 ribu meter persegi. Dari sisi harga, perkantoran non-CBD menurun harga sewanya sekitar 1,3 persen per bulan. Sedangkan kawasan CBD turun 6,4 persen. "Secara keseluruhan, dua kawasan ini turun harganya karena memang tingkat keterisiannya rendah, sehingga mereka turunkan harganya," terangnya

Aqua Dinyatakan Bersalah Lakukan Persaingan Usaha Tidak Sehat Untuk Tetap Pimpin Pasar

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan produsen air minum dalam kemasan (AMDK) merek Aqua, PT Tirta Investama (TIV) dan PT Balina Agung Perkasa (BAP) selaku distributor, terbukti melakukan persaingan usaha tidak sehat.

"Menyatakan kedua terlapor (TIV dan BAP) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 ayat (3) huruf b dan Pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999," ungkap ketua majelis komisi Kurnia Sya'ranie, Selasa (19/12).

Sekadar gambaran, persaingan usaha yang tidak sehat ini berawal dari somasi yang dilayangkan PT Tirta Fresindo Jaya, produsen AMDK Le Minerale, kepada Aqua pada Oktober 2016. Saat itu, Le Minerale menyampaikan temuan di lapangan, Aqua dan distributornya bekerja sama untuk melarang sejumlah toko menjual Le Minerale.

Diduga, Aqua dan distributornya mangancam hendak menurunkan status dan fasilitas alias degregasi, dari semula star outlet (SO) menjadi wholeseller (WO) eceran terhadap pedagang yang menjual Le Mineralle. Selanjutnya, KPPU mengumpulkan alat bukti pelanggaran yang dilakukan oleh produsen Aqua tersebut. Menurut KPPU dalam kasus dugaan pelanggaran UU Monopoli ini, pihaknya telah memiliki lebih dari dua alat bukti.

Sehingga menurut KPPU, tindakan tersebut seakan menghalangi pelaku usaha lain di dunia usaha AMDK. Terlebih degradasi tersebut menyebabkan, sang agen mendapatkan harga 3% lebih mahal. Perbandingannya, bagi star outlet harga yang dikenakan sebesar Rp 37.000 per karton untuk ukuran 600 ml, sementara bagi whole seller dikenakan harga Rp 39.350 per karton.

Sekadar tahu saja, pangsa pasar Le Minerale di 2015 terus menanjak. Tapi sejak adanya pemberitahuan yang dilakukan BAP pada September 2016 menyebabkan pangsa pasar Le Minerale terlihat stagnan. Sementara, Aqua masih menjadi pemimpin pasar di setiap tahun. Berdasarkan data dari Goldman Sachs 2015, Aqua setidaknya menguasai pangsa pasar hingga 46,7% bisnis AMDK. Diikuti Club 4% (Indofood), 2 Tang (PT Tang Mas) 2,8%, Oasis (PT Santa Rosa Indonesia) 1,8%, Super O2 (Garuda Food) 1,7% , dan Prima (Sosro) 1,4% .

Dalam persidangan pun terbukti komunikasi yang dilakukan Aqua dengan BAP itu masing-masing menggunakan email pribadi perusahaan. Dengan demikian, secara resmi ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Apalagi, BAP merupakan distributor yang hanya menjual merek Aqua saja di 12 wilayah, Babelan, Bekasi, Cikarang, Cikampek, dan Pulo Gadung.

Standard Chartered : Ekonomi RI Hanya Tumbuh 5,2 Persen di 2018

Standard Chartered Bank memprediksi, ekonomi Indonesia tahun depan hanya akan melaju di kisaran 5,2 persen. Proyeksi itu lebih rendah dibandingkan target pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang sebesar 5,4 persen. Ekonom Senior Standard Chartered Bank untuk Indonesia Aldian Taloputra mengungkapkan, meskipun tak sebesar target pemerintah, proyeksi ekonomi tahun depan lebih tinggi dibandingkan tahun ini yang hanya akan mencapai 5,1 persen.

"Kami masih melihat pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut," ujar Aldian dalam konferensi pers Investment Forum–Korea Corridor di Hotel Raffles Jakarta, Rabu (6/12). Menurut Aldian, kebijakan pemulihan perekonomian yang diambil oleh pemerintah telah berada di jalur yang tepat. Hanya saja, dampaknya untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi memerlukan waktu.

Tahun depan, lanjut Aldian, pertumbuhan ekonomi domestik tak lepas dari pemulihan perekonomian global yang cukup baik. Bank asing asal Inggris ini memperkirakan pertumbuhan ekonomi global tahun depan tumbuh 3,9 persen, lebih tinggi dari tahun ini yang hanya mencapai 3,7 persen. Perkembangan ekonomi global tersebut berimbas positif pada permintaan ekspor domestik.

Dari sisi investasi, tahun depan pertumbuhannya juga akan positif, meskipun masih didominasi oleh sektor yang berhubungan dengan infrastruktur dan komoditas.  "Harapan kami, dengan reformasi struktural yang dilakukan pemerintah secara terus menerus pada akhirnya akan menciptakan lingkungan yang baik untuk investasi untuk masih," ujarnya.

Subsidi yang diberikan pemerintah, termasuk bantuan langsung, diharapkan bisa mendongkrak daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah. Hal ini bisa meningkatkan permintaan yang bisa memicu kenaikan investasi swasta. Terkait inflasi, Aldian memperkirakan tahun depan akan ada di kisaran 4 persen atau lebih tinggi dibandingkan tahun ini, 3,8 persen. Namun, proyeksi itu bisa lebih rendah jika harga pangan bergejolak tetap terjaga.

Menurut Aldian ada beberapa alasan pengerek inflasi tahun depan. Pertama, permintaan tahun depan diyakini bakal meningkat sehingga akan mendorong inflasi inti. Selain itu, harga pangan bergejolak juga diprediksi meningkat dan mengalami normalisasi. Tak hanya itu, penyesuaian tarif energi yang diatur pemerintah juga berisiko mendongkrak inflasi tahun depan.

Dari sisi moneter, Aldian memperkirakan Bank Indonesia (BI) tahun depan akan menahan suku bunga acuannya di levelnya saat ini, 4,25 persen. Namun, proyeksi itu bisa berubah setelah melihat pertumbuhan ekonomi di tiga bulan terakhir tahun ini. "Kalau misalnya pertumbuhan ekonomi di kuartal IV lebih baik dari yang diperkirakan atau cukup baik, saya rasa BI akan mempertahankan suku bunganya," ujarnya.

Adapun nilai tukar rupiah tahun depan diprediksi tidak akan banyak berubah dibandingkan posisinya tahun ini yang ada di kisaran Rp13.500 hingga Rp13.600 per dolar AS.  Stabilnya mata uang Garuda tahun depan disebabkan oleh terjaganya defisit transaksi berjalan. Kendati demikian, tren peningkatan suku bunga di luar negeri bakal menahan penguatan rupiah.

"Kurang lebih flat-lah rupiah hingga akhir tahun 2018," pungkasnya

Kekayaan Global Naik 60 Triliun Dollar

Credit Suisse Research Institute memperkirakan negara-negara di dunia dapat menghasilkan sebanyak US$60 triliun dalam lima tahun ke depan. Dalam laporan yang dihasilkan unit penelitian bank terbesar kedua di Swiss itu disebutkan, laju keseluruhan penciptaan kekayaan akan menjadi relatif moderat.

"Tidak mengherankan, negara-negara emerging market akan maju lebih dinamis daripada negara-negara maju," demikian tertulis dalam laporan seperti dikutip dari Antara, Kamis(7/12), Dalam hal segmen kekayaan, hampir seperempat populasi global akan masuk kelas menengah pada 2022.

"Tiongkok, India dan zona Eropa juga memberikan kontribusi besar terhadap tingkat rekor baru kekayaan global, setara dengan US$56.540 per orang dewasa," kata laporan tersebut. Sejak 2000, kekayaan global telah meningkat lebih dari dua kali lipat. Namun, krisis keuangan global sangat mengubah laju dan pola penciptaan kekayaan sampai 2007.

Terjadi perbedaan nyata dalam dua periode pada tiap dekade, yakni krisis pra dan pasca krisis keuangan. Sebelum krisis, kekayaan global tumbuh pada laju tahunan sebesar 9,5 persen. Namun setelah mencatat penurunan yang sangat tajam sebesar 12,6 persen pada 2008, agregasi kekayaan dilanjutkan pada tingkat yang jauh lebih moderat hanya 3,8 persen per tahun. Hal itu tampaknya tidak akan bertambah cepat dalam waktu dekat.

Laporan tersebut juga memproyeksikan, pada tahun-tahun mendatang kekayaan akan terus tumbuh dengan kecepatan yang sangat mirip. Bahkan, pada 2022 dunia akan mendapatkan lebih kaya sebesar 60 triliun dolar AS. Sementara itu, tingkat kenaikan kekayaan tahunan diproyeksikan menjadi 3,3 persen untuk negara-negara maju, atau sedikit di bawah rerata global. Sedangkan, perkiraan untuk negara-negara berkembang hampir dua kali lipat sekitar 6,5 persen.

Antara tahun 2000 dan 2017, negara-negara berkembang meningkatkan pangsa kekayaan global mereka dari 11 persen menjadi 19 persen. Pertumbuhan negara berkembang diperkirakan berlanjut, yakni mampu mengumpulkan kekayaan dua kali lipar lebih cepat dari pasar negara-negara maju, hingga akhirnya memegang sebanyak 22 persen dari kekayaan global dalam lima tahun ke depan

Uji Materi Ditolak MA, Uang Elektronik Sah Jadi Alat Pembayaran Pengganti Rupiah Di Gerbang Tol

Bank Indonesia menyebut, Mahkamah Agung telah menolak permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.16/8/PBI/2014 terkait Uang Elektronik (PBI Uang Elektronik). Keputusan tersebut dikeluarkan MA pada 5 Desember Kemarin. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Hukum Bank Indonesia Rosalia Suci menjelaskan, ditolaknya Uji Materiil tersebut oleh MK menjadi kepastian hukum bagi masyarakat dalam menggunakan uang elektronik.

"Di MA pada tanggal 5 desember sudah diputus oleh majelis hakim di mahkamah agung Yudisial review itu ditolak jadi PBI ini tetap berlaku sebagai mana adanya," jelas Rosalia dalam acara Briefing Bareng Media mengenai PBI Financial Technology di Gedung BI Jakarta Kamis (7/12).

Menurut Rosalia, uji materi dilakukan sekelompok masyarakat yang merasa PBI tersebut bertentangan dengan Undang Undang No 7 tahun 2011 tentang mata uang karena menciptakan jenis uang baru diluar uang kertas dan uang logam. Penggugat pun menyebut, BI memaksa masyarakat menggunakan uang elektronik di jalan tol dan mendiskriminasi hak rakyat.

"kemudian (PBI uang elektronik) dianggap memaksa menggunakan uang elektronik di Jalan Tol dan mendiskriminasi hak rakyat," terangnya. Menurutnya uji materi tersebut sempat mengkhawatirkan Bank Indonesia karena PBI uang Elektronik menjadi basis penerbitan dan penggunaan uang elektronik untuk berbagai transaksi.

"Uang elektronik sedang digalakan untuk pembayaran tol, kemudian untuk bantuan sosial, dan untuk penyaluran berbagai macam program pemerintah," paparnya. Jika kalah dalam uji materiil, Rosalia mengaku terdapat risiko PBI tersebut dicabut sehingga uang elektronik kehilangan landasan hukumnya.

"Bagi kita semua masyarakat, ini berita baik. Jadi ,memberikan memastikan bahwa penggunaan uang elektronik itu adalah secara hukum kuat hukumnya," pungkasnya. Polemik pembayaran dengan uang elektronik sebelumnya mencuat ketika penerapan pembayaran nontunai di sejumlah gerbang tol. Mulai Oktober ini, BI telah memastikan seluruh ruas jalan tol dapat menerima pembayaran non tunai menggunakan uang elektronik.

Selain di gerbang tol, BI juga telah menargetkan integrasi seluruh sistem pembayaran elektronik di bidang transportasi antarmoda darat, laut, udara, kereta api, parkir, dan jalan berbayar di Jakarta pada 2018.  PBI terkait uang elektronik sendiri sudah mengalami perubahan sejak diterbitkan pada 2009. Aturan ini direvisi pada 2014 dan dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) 16/8/PBI/2014 tentang perubahan atas PBI 11/12/PBI/2009.

Adapun, rencananya BI akan kembali merevisi aturan uang elektronik dalam waktu dekat. BI belum merinci apa saja yang akan direvisi dalam aturan tersebut. Namun, revisi rencananya akan dilakukan untuk mengatur uang elektronik yang terbatas hanya dapat digunakan pada satu merchant (close loop)

Target Laba Naik, Jasa Marga Sesuaikan Tarif Tol

PT Jasa Marga (Persero) melakukan penyesuaian di 5 ruas jalan tol yang dikelolanya. Penyesuaian tarif secara serentak per hari Jumat, tanggal 8 Desember 2017 mendatang. Adapun ke-lima ruas jalan tol tersebut antara lain, Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa, Tol Palimanan-Kanci, Tol Surabaya-Gempol, Tol Semarang seksi A, B, C, dan Tol Dalam Kota.

Lantas, apa alasan Jasa Marga menaikkan tarif tersebut?

Pihak Jasa Marga mengatakan, penyesuaian ini dilakukan karena melihat dari laju inflasi yang ada di setiap daerah masing-masing. "Kami sampaikan informasi terkait dengan rencana kenaikan tarif tol dari ruas-ruas yang sudah dapat persetujuan Menteri PUPR. Penyesuaian dan evaluasi tarif tol ini dilakukan berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan laju inflasi," kata Sekretaris Perusahaan Jasa Marga, Agus Setiawan, dalam konferensi persnya di Kantor Pusat Jasa Marga, Jakarta Timur, Rabu (6/12/2017).

Selain itu, penyesuaian ini juga dilakukan berdasarkan keputusan Menteri PUPR, yang dilakukan setiap dua tahun sekali. "Penyesuaian tarif tol setiap dua tahun sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang diatur dalam Undang-Undang No. 38 tahun 2014 Pasal 48 ayat 3 tentang Jalan Tol," katanya.

"Jadi sebetulnya kenaikan tarif ini memang sudah masuk rencana jangka panjang Jasa Marga. Kita menyusun itu menurut RKAP berdasarkan asumsi yang sudah bisa kita ikat. salah satunya sesuai UU penyesuaian tarif setiap dua tahun berdasarkan laju inflasi. Jadi kalau ini berpengaruh pasti ada pengaruh. Pengaruh nya udah kita perkirakan besarannya. Karena parameter kan jelas tidak ada parameter kenaikannya selain inflasi. Tinggal kita lihat historisnya kenaikannya jadi berapa. saat dieksekusi kita sudah dapat angkanya," sambungnya.

Lebih lanjut dia juga mengatakan, penyesuaian tarif ini dilakukan untuk meningkatkan layanan jalan tol yang dikelola serta menjalankan bisnis yang dikerjakan oleh Jasa Marga. "Kenaikan tarif itu kita pergunakan untuk tingkatkan pelayanan. Dan sebagai korporasi, kami setelah dapatkan dari kenaikan tarif, bisnisnya berjalan, ada mitigasi, efisiensi. Otomatis selaku perusahaan, kami kan sebagai perusahaan harus mencari cara kembangkan bisnis perusahaan ke depan," pungkasnya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyetujui kenaikan tarif tol ruas Cawang-Tj Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit. Besaran kenaikan tol ini dari Rp 500 hingga Rp 1.500.

Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 977/KPTS/M/2017, kenaikan tarif ini akan berlaku mulai tanggal 8 Desember 2017 jam 00.00 WIB.  Ruas tol yang juga disebut tol Ir Wiyoto Wiyono ini dikelola oleh PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP). Tol ini memiliki panjang 15 km.


Berikut daftar tarif lama dan baru tol Ir Wiyoto Wiyono  :

• Golongan I: Rp 9.000 naik menjadi Rp 9.500
• Golongan II: Rp 11.000 naik menjadi Rp 11.500
• Golongan III: Rp 14.500 naik menjadi Rp 15.500
• Golongan IV: Rp 18.000 naik menjadi Rp 19.000
• Golongan V: Rp 21.500 naik menjadi Rp 23.000

Tol Palimanan-Kanci yang membentang sepanjang 26,3 kilometer (km) dipastikan akan naik tarifnya pada Jumat pekan ini (8/12/2017). Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 976/KPTS/M/2017, mulai 8 Desember 2017 jam 00.00 WIB, kenaikan tarif tol yang dioperatori oleh PT Jasa Marga Tbk ini akan diberlakukan. Demikian dikutip dari keterangan Jasa Marga dalam akun resmi media sosialnya, seperti ditulis di Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Dari hasil penyesuaian tarif yang dilakukan, tercatat kenaikan tarif tak terjadi pada setiap golongan. Rata-rata kenaikan Rp 500 hingga Rp 1.000, yang mayoritas dilakukan untuk kendaraan golongan III sampai V. Tol ini terakhir kali mengalami penyesuaian tarif pada 1 November 2015. Jika mengacu kepada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, maka tarif tol diperkirakan akan kembali mengalami penyesuaian dalam jangka waktu dua tahun ke depan, sama seperti yang telah dilakukan saat ini.

Adapun jalan tol yang juga tersambung langsung dengan tol Kanci-Pejagan ini menggunakan sistem transaksi terbuka, di mana pengguna jalan tol melakukan pembayaran langsung saat memasuki gerbang tol.

Berikut daftar lengkap kenaikan tarif tol Palimanan-Kanci per ruasnya:

Ruas Palimanan-Plumbon

• Golongan I Rp 2.500
• Golongan II Rp 3.500
• Golongan III Rp 4.500
• Golongan IV Rp 6.000 (naik Rp 500)
• Golongan V Rp 7.000 (naik Rp 500)

Ruas Plumbon-Ciperna

• Golongan I Rp 3.500
• Golongan II Rp 4.500
• Golongan III Rp 6.000 (naik Rp 500)
• Golongan IV Rp 7.500 (naik Rp 500)
• Golongan V Rp 9.000 (naik Rp 500)

Ruas Ciperna-Kanci

• Golongan I Rp 6.000 (naik Rp 500)
• Golongan II Rp 7.000 (naik Rp 500)
• Golongan III Rp 10.500 (naik Rp 500)
• Golongan IV Rp 13.500 (naik Rp 1.000)
• Golongan V Rp 16.000 (naik Rp 1.000)

Mulai tanggal 8 Desember 2017 mendatang, atau Jumat ini, PT Jasa Marga (Persero) melakukan penyesuaian di 5 ruas jalan tol yang dikelolanya. Lima ruas jalan tol tersebut antara lain, Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa, Tol Palimanan-Kanci, Tol Surabaya-Gempol, Tol Semarang seksi A, B, C, dan Tol Dalam Kota.

Lantas apa yang didapat pengguna jalan dengan adanya kenaikan tersebut?

Pihak Jasa Marga mengaku dengan adanya penyesuaian tarif ini maka bisa meningkatkan layanan jalan tol kepada pengguna jalan. Mulai dari pelebaran jalur hingga sistem integrasi jalan tol.

"Jadi apakah penambahan, pemasukan berpengaruh ke kualitas pelayanan? Pasti, jadi ada pelebaran lajur, sistem integrasi, ada juga pengecekan marka, ada juga pelayanan untuk lebaran kemarin. Itu salah satunya yang diperoleh dari porsi kenaikan tarif yang kami peroleh," Sekretaris Perusahaan Jasa Marga, Agus Setiawan, dalam konferensi persnya di Kantor Pusat Jasa Marga, Jakarta Timur, Rabu (6/12/2017). Lebih lanjut Agus juga mengatakan, kenaikan tarif ini untuk melakukan perkembangan bisnis yang dimiliki oleh Jasa Marga ke depan.

"Karena ini sudah direncanakan sesuai bisnis plan. nah bisnis plan kami perkiraan ada pemasukan dari kenaikan tarif sekian dan kami juga rencanakan program peningkatan pelayanan ini apa," katanya. Selain itu, dengan peningkatan tarif ini bisa mendukung layanan yang telah diberikan Jasa Marga sebelum, salah satu contohnya dalam layanan transaksi non tunai yang telah bisa dilakukan di seluruh gerbang Jasa Marga.

"Terkait service selama dua tahun terkhir antara lain salah satunya 100% pembayaran non tunai dan juga sudah gunakan uang elektronik yang dikeluarkan empat bank. Kami juga lakukan beberapa upgrade sistem peralatan tol sehingga bisa suport ruas-ruas tol terintegrasi," katanya. "Kami juga sediakan tambahan fasilitas top up yang semula hanya di tiga titik. Kali ini kami sampaikan untuk seluruh ruas di Indonesia yamg dikelola jasa marga, juga dan kelompok usahanya menjadi 44 titik di gardu. Kami sampai 2018 juga berencana lakukan beberapa hal akibat penyesuaian tarif tol, antara lain penambahan CCTV," tutupnya.

Kartu ATM Wajib Berlogo Nasional Per 1 Januari 2018

Ada 140,8 juta kartu ATM/debit berlogo prinsipal asing, seperti Visa dan Mastercard berpotensi tergantikan dengan logo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). GPN merupakan sistem yang mengintegrasikan berbagai kanal pembayaran yang memfasilitasi transaksi elektronik.

Bank Indonesia (BI) mencatat, saat ini, total kartu ATM/debit beredar mencapai 176 kartu. Nah, sekitar 80 persen di antaranya masih menggunakan logo prinsipal asing alias penguasa pasar sistem pembayaran. “Per 1 Januari 2018, penerbit kartu wajib mencantumkan logo nasional (GPN) pada instrumen dan kanal pembayaran. Paling sedikit satu kartu ATM/debit harus berlogo nasional,” ujar Kepala Pusat Program Transformasi BI Onny Widjanarko, Senin (5/12).

Nantinya, bank penerbit kartu harus terlebih dahulu menjelaskan manfaat dari kartu berlogo burung garuda dengan kombinasi warna merah biru tersebut. Kemudian, ia melanjutkan, bank penerbit kartu akan menawarkan pergantian kartu atau pembukaan rekening baru untuk kartu dengan logo baru.

Kartu berlogo GPN memungkinkan transaksi nasabah dengan mesin Electronic Data Capture (EDC) manapun di domestik. Selama ini, beberapa kartu dari bank penerbit tidak bisa digesek di mesin EDC tertentu karena tidak ada kerja sama switching atau routing atas transaksi elektronik. “Manfaat lain, biaya transaksi berpotensi menjadi lebih murah, karena biaya investasi bank penerbit lebih rendah, efisien. Yang pasti, biaya transaksi pembayaran (Merchant Discount Rate/MDR) dibatasi maksimal satu persen. Selam ini kan, 1,6-2,2 persen,” kata Onny.

Sekadar informasi, dari total 176 kartu ATM/debit beredar saat ini, jumlah transaksi per harinya mencapai 16 juta transaksi dengan nilai transaksi diperkirakan Rp17 triliun per hari. Bank Indonesia (BI) mewajibkan setidaknya satu kartu ATM/debit yang dikantongi masyarakat berlogo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) mulai 1 Januari 2018 nanti. GPN merupakan sistem yang mengintegrasikan berbagai kanal pembayaran yang memfasilitasi transaksi elektronik.

Artinya, GPN memungkinkan kartu ATM/debit dari berbagai penerbit digesek melalui satu mesin Electronic Data Capture (EDC). Tak cuma itu, biaya transaksi pembayaran alias Merchant Discount Rate (MDR) juga menjadi lebih murah, maksimal satu persen. Selama ini, MDR dipatok paling sedikit 1,6 persen-2,2 persen.

Kartu berlogo burung garuda dengan kombinasi warna biru merah itu akan memroses transaksi elektronik domestik di dalam negeri. Dari sisi keamanan pun, data nasabah tidak akan 'bocor' ke luar negeri. Berbeda halnya jika prinsipal asing yang memroses transaksi dan mencatatnya di luar negeri.

“Dengan interkoneksi dan interoperabilitas, GPN memungkinkan transaksi elektronik dapat digunakan seluruh masyarakat Indonesia secara aman, berkualitas, serta efisien,” ujar Kepala Pusat Program Transformasi BI Onny Widjanarko, Selasa (5/12). Selain itu, sambung dia, GPN akan menyangga program strategis pemerintah, seperti Gerakan Nasional Nontunai (GNNT), penyaluran bantuan sosial (bansos) pemerintah secara nontunai, dan keuangan inklusif, dengan prinsip kehati-hatian.

Kendati wajib berlogo domestik, kartu ATM/debit dengan logo prinsipal asing, seperti Visa atau Mastercard masih diperbolehkan mejeng. Pasalnya, logo GPN cuma bisa dilakukan untuk transaksi dalam negeri. “Ya, jadi kalau kita punya 3-4 kartu ATM/debit, minimal satu di antaranya harus berlogo domestik. Bagus kalau semuanya dengan logo GPN. Tapi, ya GPN hanya untuk transaksi di dalam negeri, tidak bisa jika digesek di luar negeri,” jelas Onny

Pemerintah Tawarkan Obligasi Dolar Senilai 4 Miliar Dengan Bunga 3 Persen

Kementerian Keuangan melakukan penarikan utang di awal (pre-funding) untuk anggaran 2018 dengan menerbitkan surat utang negara berdenominasi dolar Amerika Serikat (global bond) senilai US$4 miliar pada Desember tahun ini.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) menyampaikan, pihaknya melakukan transaksi penjualan global bond sebesar US$1 miliar untuk tenor 5 tahun, US$1,25 miliar untuk tenor 10 tahun dan US$1,75 miliar untuk tenor 30 tahun.

"Pemerintah pertama kalinya menerbitkan SUN berdenominasi Dolar AS dengan format SEC-Registered Standalone. Sebagai negara yang secara reguler melakukan penerbitan dalam pasar obligasi G3 Asia, SEC-Registered memberikan kesempatan untuk mengembangkan dan memperluas basis serta meningkatkan kepercayaan investor," demikian disebutkan dalam keterangan tertulis DJPPR Kemenkeu, Selasa(5/12).

Secara rinci dijelaskan, obligasi terdiri dari seri RI0123 yang memiliki tenor 5 tahun dengan nominal penerbitan US$1 miliar. Kupon yang ditawarkan pada kisaran 2,95 persen dan yield 3 persen. Seri RI0128 ditawarkan senilai US$1,25 miliar dengan tenor 10 tahun. Tingkat kupon 3,5 persen dan yield 3,55 persen. Terakhir, seri RI0 148 senilai US$1,75 miliar dengan tenor 30 tahun, pada level kupon 4,35 persen dan yield 4,4 persen.

Penerbitan kali ini mendapat peringkat investment grade dari tiga lembaga pemeringkat internasional antara lain, level Baa3 dari Moody's, BBB- dari Standard and Poor's, dan BBB- dari Fitch Ratings.

Maka itu, pemerintah mengaku memanfaatkan sentimen positif investor tersebut untuk melakukan kebijakan pre-funding yakni, menerbitkan SUN pada akhir 2017 untuk menjamin ketersediaan anggaran pada awal 2018. Dengan melakukan transaksi pada pekan pertama Desember, pemerintah memanfaatkan momentum strategis sebelum ada potensi suku bunga The Fed naik.

Bertindak sebagai joint lead managers dan joint bookrunners antara lain, ANZ, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs (Singapore) Pte, dan PT Mandiri Securities. Sedangkan PT Bahana Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai co-Managers.

Penerbitan SUN akan dicatatkan pada Singapore Stock Exchange dan Frankfurt Stock Exchange.

Analisa PPA : IHSG Akan Jatuh Ke Level 5.400 Tahun Depan

PPA Kapital, anak usaha dari PT PPA (Persero), memproyeksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tahun depan berada dalam tren pelemahan. Bahkan, peluang penurunan IHSG diproyeksi hingga di level sekitar 5.400-5.500. Chief Economist Research & Advisory PPA Kapital Ferry Latuhihin menjelaskan, potensi pelemahan ini disebabkan kondisi fundamental ekonomi yang belum menunjukan perbaikan berarti jelang akhir tahun ini.

"Tingkat konsumsi melemah, penyaluran kredit lemah," ungkap Ferry, Selasa (5/12).

Seperti diketahui, tingkat konsumsi masyarakat sejak awal tahun diakui melemah oleh Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo). Terbukti, penjualan ritel semester I 2017 hanya tumbuh 3,7 persen. Padahal, semester I tahun sebelumnya mencapai 11,2 persen. Sementara, data Statistik Perbankan Indonesia (SPI), penyaluran kredit hingga akhir kuartal III 2017 hanya tumbuh 7,86 persen menjadi Rp4.543,59 triliun dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp4.212,38 triliun.

"Tren pertumbuhan ekonomi juga ke bawah. Kemungkinan tidak sampai lima persen, ya sekitar 4,8 persen. Turun tapi tidak anjlok, turunnya perlahan," sambung Ferry. Begitu juga dengan laju IHSG, meski ia meramalkan IHSG anjlok hingga ke level 5.400, tetapi penurunannya terjadi secara bertahap. Dengan demikian, pelaku pasar tidak perlu khawatir atau takut dengan pasar modal Indonesia.

"Jadi mungkin akan turun dulu ke 5.900, lalu naik, lalu turun, turun lagi," kata dia.

Lebih lanjut Ferry mengatakan, penerimaan pajak juga diprediksi tidak mencapai target hingga akhir tahun ini dinilai bakal mempengaruhi pengeluaran tahun depan.  Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukan realisasi penerimaan negara hingga akhir Oktober 2017 tercatat Rp1.235,5 triliun atau baru mencapai 71,3 persen.

"Saya takutnya pemerintah nanti akan memotong biaya infrastruktur. Kalau gitu kan akan mengganggu pembangunan dan saham-saham emitennya," papar Ferry. Beberapa emiten yang ia maksud, yakni PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT Waskita Karya Tbk (WSKT), PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP), dan PT Adhi Karya Tbk (ADHI).

"Nah takutnya juga ganggu saham-saham lain dan berikan sentimen negatif ke IHSG," jelas Ferry. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 2,27 poin (0,03 persen) ke level 6.000 setelah bergerak di antara 5.979-6.026 pada hari ini, Selasa (5/12). Sementara di pasar valuta asing, nilai tukar rupiah ditutup menguat 8 poin (0,06 persen) di Rp13.519 per dolar AS, setelah bergerak di kisaran Rp13.503-Rp13.524.

RTI Infokom mencatat, investor membukukan transaksi sebesar Rp7,63 triliun dengan volume 9,66 miliar lembar saham. Sementara, dalam perdagangan di pasar reguler hari ini, investor asing tercatat melakukan beli bersih (net sell) sebesar Rp31,48 miliar.

Sebanyak 98 saham naik, 252 saham turun, dan 110 saham tidak bergerak. Sementara enam dari 10 indeks sektoral melemah. Pelemahan terbesar dialami oleh sektor properti yang turun sebesar 1,65 persen. Dari Asia, mayoritas indeks saham bergerak melemah. Kondisi itu ditunjukkan oleh indeks Nikkei225 di Jepang yang turun sebesar 0,37 persen, indeks Kospi di Korsel naik sebesar 0,34 persen, dan indeks Hang Seng di Hong Kong turun 1,01 persen.

Sore ini, mayoritas indeks saham di Eropa bergerak menguat sejak dibuka tadi siang. Indeks FTSE100 di Inggris naik 0,32 persen, indeks DAX di Jerman naik 0,05 persen, dan indeks CAC di Perancis naik 1,22 persen

Ramayana Percaya Ritel Lesu Bukan Karena Bisnis Online

Manajemen PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk mengaku tak sepakat jika berjamurnya perdagangan elektronik (e-commerce) disebut-sebut menjadi biang keladi sepinya aktivitas usaha riteler. Toh, General Marketing and Merchandising Manager Ramayana Jane Melinda Tumewa mengatakan, e-commerce atau toko online hanya berkontribusi sebesar satu persen terhadap total penjualan ritel.

“Saya rasa, publik salah mengerti ya, karena Pak William Tanuwijaya (CEO Tokopedia) itu salah satu teman baik saya bilang bahwa penjualan online itu cuma satu persen. Sepinya ritel itu tidak ada hubungannya sama online,” kata Melinda saat memulai konferensi pers dengan awak media usai peresmian Ramayana di Cityplaza Jatinegara, Minggu (3/12).

Melinda mengatakan bahwa ia tak setuju dengan anggapan para pakar ekonomi yang menyebut terjadi pergeseran pola belanja dari offline ke online. Sebab ,menurut dia, gerai Ramayana masih diramaikan pengunjung. Pelanggan masih berbelanja secara offline. “Jadi, para pakar ekonomi yang menyatakan begitu saya rasa tidak tepat ya ngomongnya bahwa online menggerus offline. Market mana dulu nih, karena market saya masih suka beli fisik. Ada excitement (gairah) yang tidak bisa dibeli dengan online. Kalau Ramayana misalnya, diskonnya berbeda setiap kunjungan,” terang dia.

Perubahan gaya belanja tersebut juga ikut mengubah definisi toko offline. Toko fisik haruslah menjadi tempat yang memberikan pengalaman hiburan keluarga. Sehingga, posisinya tak akan tergantikan oleh toko online. “Apa sih toko offline? Kami harus membuat sesuatu yang seru di mana orang bisa ajak keluarga. Sabtu dan Minggu adalah waktu bonding (ikatan) dengan keluarga yang tidak mungkin dilakukan secara online. Masak mau bonding lewat WhatsApp? Harus dilakukan di offline,” ungkapnya.

Kendati demikian, Melinda tak memungkiri bahwa ada pusat perbelanjaan yang tergerus ecommerce. Berkaca dari Amerika Serikat, Melinda memprediksi toko yang menyasar kelas atas yang akan mudah tergerus ecommerce. “Kalau di Amerika discounted Store itu masih booming sekali. Yang mati itu yang kelas menengah ke atas, kalau diperhatikan karena online. Mereka setiap tahunnya tutup 100 toko, tapi kalau yang melayani mass market, seperti Ramayana, mereka masih bisa buka toko 100-150 toko tiap tahun. Itu karena kami melayani pasar yang paling besar,” ujarnya.

Ramayana sendiri tak ingin ‘kecolongan’ dengan peritel lain yang menggarap toko online. Makanya, perseroan juga akan fokus pada toko online mulai 2018 mendatang. Diharapkan, kontribusi penjualan dari kanal online mencapai 5-10 persen.

“Minimum 5 persen ya. Tahun ini, kami sudah capai 5 persen. Jadi, target kami 10 persen di 2018,” tutupnya. PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk agaknya mulai belajar untuk menggaet kembali para pelanggannya. Setelah menutup operasional delapan tokonya di tahun ini, perusahaan ritel ini kembali membuka gerai ke-145 dengan konsep barunya, yaitu lifestyle mall yang mengedepankan hiburan.

Riteler yang sempat merugi itu menyebut gerai barunya dengan brand Ramayana Prime. Melalui Ramayana Prime, perseroan tidak lagi sekadar melego pakaian, tetapi juga menawarkan diri sebagai pusat hiburan dengan menyediakan tempat bermain, dan bioskop. Sebagai langkah baru, perseroan membuka Ramayana Prime di Cityplaza Jatinegara. Pemilihan lokasi tidak terlepas dari keinginan perseroan untuk meningkatkan ekonomi, terutama di wilayah Jakarta Timur, di tengah lesunya perekonomian di paruh kedua ini.

“Kami tidak ada pilihan selain membuka toko agar ekonomi berkembang. Kami juga ingin menepati janji pada investor untuk melakukan ekspansi,” ujar Sekretaris Perusahaan Ramayana Setyadi Surya, Minggu (3/12). Menurut dia, pembukaan gerai Ramayana Prime sesuai dengan rencana manajemen sejak awal tahun. Pembukaan gerai juga sebagai respons perseroan untuk kembali meningkatkan pertumbuhan penjualan, meskipun terjadi pergeseran gaya belanja masyarakat ke online.

Perubahan gaya belanja, sambung dia, juga tercermin dari kebiasaan orang ke mall yang tidak lagi sekadar berbelanja, tetapi juga untuk berkumpul bersama teman dan keluarga untuk mendapatkan hiburan. General Marketing and Merchandising Manager Ramayana Jane Melinda Tumewu bilang, sebagai pemanis, Ramayana Prime menggandeng Lazada membangun experience store perdana di Indonesia. Toko ini akan memberikan pengalaman mencoba produk elektronik yang dijual oleh e-commerce market place tersebut.

“Memang, zaman sekarang kita beli barang elektronik secara online, tapi karena itu harganya tinggi, orang perlu toko fisik sebagai perbandingan. Karena itu, Ramayana kerja sama bareng Lazada experience store,” katanya. Ini adalah toko keempat yang dibuka Ramayana di tahun ini, setelah Harapan Indah, Pondok Aren, dan Cikupa. Adapun, biaya investasi ekspansi toko baru ini mengambil anggaran capital expenditure yang sebesar Rp300 miliar. Tak dijelaskan secara rinci investasi untuk pembangunan Ramayana Prime pertama ini.

Sementara itu, pembukaan toko baru tersebut berbarengan dengan Cityplaza Jatinegara yang pembangunannya dimulai sejak setahun silam. Luas Ramayana di kawasan Mester Jatinegara ini adalah 8,353 meter persegi. Sementara, luas mall itu sendiri 25,906 meter persegi. Selain mall, bangunannya juga terintegrasi dengan 7 Days Premium Hotel, arena bermain Zone 2000 San Cinema 21

Skema Aturan Pajak e-commerce

Kementerian Keuangan mengaku kewalahan mencari skema pungutan pajak untuk transaksi ritel secara daring (e-commerce) karena model bisnis yang sangat variatif. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, model bisnis yang bervariasi membuat pemerintah berencana untuk menelurkan aturan pajak e-commerce secara umum terlebih dulu, kemudian menerbitkan aturan secara spesifik untuk masing-masing model bisnis. Sampai saat ini pihaknya masih menggodok aturan pemungutan pajak tersebut.

Secara rinci, setidaknya ada delapan model bisnis e-commerce yang perlu dipertimbangkan. Selain itu, pemerintah juga kewalahan mencari skema pungutan pajak e-commerce terhadap produk-produk nonfisik (intangible), seperti buku elektronik (e-book) hingga hiburan yang bisa diunduh.

Menurutnya, Pemungutan pajak bagi sektor perdagangan yang menggunakan skema penyedia layanan dalam negeri merupakan hal mudah, seperti menu Go-Food yang terdapat di dalam menu Go-Jek. Sebab, penyedia layanan sudah berbentuk Badan Usaha Tetap (BUT), sehingga pajak bisa langsung dikenakan.

Namun, penerapan pajak produk intangible dinilai agak kusut, mengingat produknya tidak memiliki bentuk fisik, sehingga lalu lintas barang antar batas negara (cross border) susah dilacak. “Lalu lintas barang yang masuk cross border itu gampang kalau barang fisik. Tapi kalau barangnya intangible, itu akan sangat susah diawasi. Ini yang sedang kami cari jalan keluarnya,” terang Mardiasmo di Depok, Kamis (30/11).

Lebih lanjut ia menyebut, pungutan pemerintah atas perdagangan barang non-fisik akan disamakan dengan dengan produk fisik, yakni Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan bea masuk jika produk yang diperdagangkan bersifat antar negara Namun, ia menganggap kajian pajak e-commerce barang non-fisik ini memerlukan ekstra kesabaran agar kebijakan yang diambil nantinya bisa mempersempit ruang gerak Wajib Pajak (WP) untuk menghindari pajak (tax avoidance).

“Jangan sampai (di satu model bisnis) dikenakan pajak, tapi yang lain tidak dikenakan, karena takutnya ada manuver (untuk hindari pajak). Jadi memang perlu ada tahapannya,” imbuh dia. Menurut Mardiasmo, aktivitas belanja elektronik bagi barang nonfisik paling ketara dilihat dari sistem otorisasi proses pembayaran dari pembeli ke penjual, atau biasa disebut payment gateway. Maka dari itu, Kemenkeu tengah melakukan kajian intensif dengan Bank Indonesia.

“Kami lihat volume uang dan barangnya, nah uang ini bergerak darimana? Tentu ini bisa ditangkap oleh BI dari payment gateway karena lalu lintas uangnya dari situ. Namun, ini masih dalam proses, kalau sudah diproses nanti kami sampaikan,” terangnya.

Oleh karenanya, sebagai tahap awal, pemerintah kemungkinan baru memungut pajak e-commerce dari provider jasa layanan terlebih dulu. “Tapi itu belum kami putuskan lebih lanut. Rencananya memang (aturan pajak e-commerce) berlaku secara keseluruhan dulu, tapi nanti ada tahapan-tahapan berikutnya. Ini sedang kami mapping semuanya,” pungkas Mardiasmo.

Adapun menurut Asosiasi e-Commerce Indonesia, potensi transaksi e-commerce di Indonesia diperkirakan mencapai Rp1.700 triliun di tahun 2020 mendatang. Angka ini melonjak signifikan dibanding total nilai transaksi e-commerce di tahun 2016 sebesar Rp75,76 triliun.