Sukuk Retail SR-009 Dengan Bunga 6,9 Persen Telah Dirilis

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali berburu pinjaman dari dalam negeri dengan membuka penawaran Sukuk Negara Ritel seri SR-009, dari 27 Februari - 17 Maret 2017. Sukuk seri terbaru ini memberikan tingkat imbalan sebesar 6,9 persen per tahun dengan tenor 3 tahun bagi investornya.

Investor dapat berinvestasi pada SR-009 dengan melakukan pemesanan minimum Rp5 juta sampai maksimal Rp5 miliar,” kata Sri Mulyani, dikutip dari laman Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Selasa (28/2). Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia menuturkan, Surat Utang Negara (SUN) syariah ini diterbitkan dengan akad Ijarah Asset to be Leased, di mana underlying asset sukuk seri SR-009 adalah Proyek/Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, serta Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah maupun bangunan.

Hasil penerbitan Sukuk Negara Ritel akan digunakan untuk membiayai pembangunan berbagai proyek dan kegiatan dalam APBN,imbuhnya. Bagi masyarakat yang ingin berinvestasi, Kemenkeu menunjuk 22 agen penjual sebagai jembatan bagi investor dan pemerintah untuk menawarkan serta memesan sukuk.

Agen-agen tersebut yaitu Citibank, Bank ANZ Indonesia, Bank BRISyariah, Bank Central Asia, Bank CIMB Niaga, Bank Commonwealth, Bank Danamon Indonesia, Bank DBS Indonesia, Bank Mandiri (Persero), Bank Maybank Indonesia, Bank Mega, Bank Muamalat Indonesia, Bank Negara Indonesia (Persero), Bank OCBC NISP, Bank Pan Indonesia, Bank Permata, Bank Rakyat Indonesia (Persero), Bank Syariah Mandiri, Bank Tabungan Negara (Persero), Trimegah Sekuritas Indonesia, Standard Chartered Bank, dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation.

Untuk memesan sukuk ritel, investor dapat membuka rekening dana bank umum dan rekening surat berharga bila belum memiliki rekening. Setelah mengisi dan menandatangani formulir pemesanan dan menyediakan dana pembelian, agen penjual akan memroses pesanan tersebut. Selanjutnya, investor tinggal menunggu hasil penjatahan sukuk ritel seri SR-009 oleh Pemerintah, yaitu pada 20 Maret 2017

Pemerintah secara resmi menjual sukuk negara ritel seri SR-009 dengan masa penawaran 27 Februari-dengan 17 Maret 2017. Berdasarkan keterangan resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, sukuk ritel seri SR-009 mempunyai tingkat imbalan 6,9 persen per tahun dengan tenor tiga tahun.

"Setiap individu WNI yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dapat berinvestasi pada SR-009," demikian tertulis dalam keterangan tersebut.

Seri obligasi syariah ini mempunyai tanggal jatuh tempo pada 10 Maret 2020. Pembayaran imbalan dilakukan secara bulanan setiap tanggal 10 dalam jumlah tetap (fixed), dengan jadwal pembayaran pertama kali pada 10 April 2017. Sukuk ritel ini diterbitkan dengan akad Ijarah Asset to be Leased yang mencerminkan penyertaan kepemilikan investor SR-009 terhadap aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang disewakan maupun akan disewakan.

Sedangkan, underlying asset dari sukuk ritel ini adalah proyek maupun kegiatan APBN 2017 serta Barang Milik Negara berupa tanah maupun bangunan. Pemerintah mengharapkan kehadiran sukuk ritel yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan berbagai proyek APBN ini dapat memberikan alternatif investasi berbasis syariah kepada masyarakat Indonesia.

Untuk itu, melalui investasi minimum mulai dari Rp 5 juta dan maksimum sebesar Rp 5 miliar, masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam upaya membangun negeri. Masyarakat yang berminat untuk membeli sukuk ritel seri SR-009 dapat menghubungi 22 agen penjual yang ditunjuk oleh pemerintah.

Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan delapan seri sukuk negara ritel yang diikuti dengan peningkatan jumlah nominal penerbitan obligasi syariah ini yaitu dari Rp 5,5 triliun pada 2009 menjadi Rp 31,5 triliun pada 2016. Total akumulasi penerbitan sukuk ritel negara ini mencapai Rp 122,3 triliun. Jumlah investor juga meningkat dari sebanyak 14.295 investor pada SR-001 menjadi 48.444 investor pada SR-008.

Rata-rata pembelian sukuk negara ritel oleh investor berada pada kisaran Rp 389 juta-Rp 650 juta per investor.

Warren Buffet Jadi Pemilik Terbesar Saham Apple

Saham-saham teknologi masih jadi incaran investor di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Salah satu orang terkaya di Amerika Serikat (AS) pun kepincut dengan saham-saham tersebut. Warren Buffett, orang terkaya kedua di AS, baru-baru ini memborong saham Apple Inc dengan nilai yang fantastis, yaitu US$ 18 miliar (Rp 240 triliun).

Pria dengan kekayaan US$ 76,5 miliar (Rp 1.017 triliun) itu membeli saham raksasa teknologi AS tersebut dengan total kepemilikan 133 juta lembar saham. Buffett sudah mulai mengakumulasi saham Apple sejak tahun lalu. Awalnya hanya 120 juta lembar saham, kini sudah naik lagi menjadi 133 juta lembar saham.

Investor berumur 86 tahun itu kepincut saham Apple setelah produsen iPhone tersebut melaporkan kinerja keuangan yang ciamik di akhir 2016.  "Menurutku Apple punya produk yang sangat dicintai masyarakat," kata Buffett kepada CNBC seperti dikutip, Selasa (28/2/2017).

Atas kepemilikan sahamnya itu, Berkshire Hathaway akan menerima dividen sekitar US$ 300 juta (Rp 3,9 triliun) dari Apple tiap tahun.  Jika Presiden AS, Donald Trump, memenuhi janjinya untuk memangkas pajak, maka pemasukan Apple bisa lebih besar lagi, artinya dividen pun bisa lebih tinggi.

Selama ini Buffett selalu berinvestasi di sektor produk konsumer, seperti Coca-Cola, Heinz, dan lain-lain. Buffett sendiri menganggap produk-produk Apple juga sudah menjadi kebutuhan sehari-hari layaknya produk konsumer. Buffett merupakan orang terkaya kedua di AS, satu peringkat di bawah Bill Gates yang menempati posisi nomor satu dengan harta US$ 86,4 miliar (Rp 1.150 triliun)

Laba Astra Internasional Tbk Naik Jadi Rp. 15,2 Triliun Tahun 2016

PT Astra Internasional Tbk (ASII) mencatat pertumbuhan laba 5% di 2016 menjadi Rp 15,2 triliun. Laba ini naik meski omzet turun tipis. Pendapatan bersih konsolidasian Grup turun 2% menjadi Rp 181,1 triliun pada tahun 2016, seiring dengan penurunan pendapatan di segmen alat berat dan pertambangan, serta penurunan kontribusi pendapatan dari Toyota sales operation setelah implementasi model distribusi dua tingkat (two-tiered) yang berlaku efektif sejak awal tahun lalu.

"Kinerja bisnis Grup Astra sepanjang tahun 2016 cukup memuaskan dengan peningkatan kinerja yang stabil di beberapa lini bisnis. Prospek tahun 2017 tampaknya cukup positif dengan perbaikan kondisi ekonomi dan kenaikan harga batu bara," kata Presiden Direktur Astra, Prijono Sugiarto,

Laba Grup Astra masih bisa naik berkat peningkatan kontribusi dari segmen otomotif, alat berat dan pertambangan, agribisnis serta infrastruktur dan logistik. Sebagian peningkatan kontribusi tersebut diimbangi oleh penurunan kontribusi dari segmen jasa keuangan, teknologi informasi dan properti.

Nilai aset bersih per saham tercatat sebesar Rp 2.765 pada 31 Desember 2016, meningkat 10% dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2015. Nilai kas bersih, di luar Grup Jasa Keuangan, mencapai Rp 6,2 triliun pada akhir tahun 2016, dibandingkan nilai kas bersih pada akhir tahun 2015 sebesar Rp 1 triliun. Anak perusahaan Grup Jasa Keuangan mencatat utang bersih sebesar Rp 47,7 triliun, dibandingkan dengan Rp 44,6 triliun pada akhir tahun 2015.

Dividen final Rp 113 per saham (Buku 2015: Rp 113 per saham) akan diusulkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada April 2017.  Usulan dividen final tersebut bersama dengan dividen interim Rp 55 per saham (Buku 2015: Rp 64 per saham) membuat dividen total pada tahun 2016 menjadi Rp168 per saham (Buku 2015: Rp 177 per saham), yang mencerminkan rasio dividen (payout ratio) sebesar 45% (2015: 50%, atau 45% bila tidak memperhitungkan dampak penurunan nilai properti pertambangan).

Laba bersih Grup Otomotif meningkat 23% menjadi Rp 9,2 triliun, sebagian besar disebabkan suksesnya peluncuran model baru, sehingga turut berdampak positif terhadap marjin laba. Penjualan mobil Astra tumbuh 16% menjadi 591.000 unit, lebih tinggi dari kenaikan penjualan mobil secara nasional yang tumbuh 5% menjadi 1,1 juta unit, sehingga pangsa pasar Astra meningkat dari 50% menjadi 56%. Grup telah meluncurkan 14 model baru dan sembilan model revamped sepanjang tahun 2016.

Penjualan sepeda motor PT Astra Honda Motor (AHM) menurun 2% menjadi 4,4 juta unit, lebih rendah dari penurunan penjualan sepeda motor nasional yang turun sebesar 8% menjadi 5,9 juta unit.  Hal ini menyebabkan pangsa pasar Astra meningkat dari 69% menjadi 74%, dengan dukungan peluncuran tujuh model baru dan delapan model revamped sepanjang tahun 2016.

Laba bersih Astra Otoparts, bisnis komponen Grup, tumbuh 31% menjadi Rp 418 miliar, yang disebabkan oleh kenaikan pendapatan di segmen pasar pabrikan otomotif (Original Equipment Manufacturer/OEM) dan segmen after market, serta peningkatan kontribusi laba bersih dari perusahaan asosiasi.

Laba bersih Grup Jasa Keuangan menurun 78% menjadi Rp 789 miliar pada tahun 2016. Kenaikan kontribusi PT Federal International Finance (FIF), PT Toyota Astra Financial Services (TAF) dan PT Asuransi Astra Buana (Asuransi Astra), diimbangi oleh penurunan kontribusi dari sektor bisnis jasa keuangan lainnya, terutama Bank Permata yang meningkatkan pencadangan atas kredit bermasalahnya secara signifikan, terutama di segmen komersial.

Sektor bisnis pembiayaan konsumen menunjukkan kenaikan total pembiayaan sebesar 21% menjadi Rp 74 triliun, termasuk pembiayaan melalui joint bank financing without recourse. PT Astra Sedaya Finance (ASF) yang fokus pada pembiayaan roda empat mencatat penurunan laba bersih sebesar 4% menjadi Rp 934 miliar akibat menurunnya jumlah unit pembiayaan mobil bekas, sementara pembiayaan roda empat lainnya, yakni TAF mencatat peningkatan laba bersih sebesar 15% menjadi Rp 351 miliar.

FIF yang fokus pada pembiayaan roda dua mencatat kenaikan laba bersih sebesar 20% menjadi Rp1,8 triliun, karena diversifikasi produk pembiayaan. Total pembiayaan yang dikucurkan oleh Grup pembiayaan alat berat meningkat 20% menjadi Rp 4,7 triliun. PT Surya Artha Nusantara Finance (SANF), yang memiliki spesialisasi di pembiayaan alat berat kelas kecil dan menengah, melaporkan penurunan laba bersih sebesar 26% menjadi Rp 81 miliar.

Bank Permata, yang 44,6% sahamnya dimiliki oleh Perseroan, mencatat kerugian bersih sebesar Rp 6,5 triliun pada tahun 2016 dibandingkan dengan laba bersih sebesar Rp 247 miliar pada tahun 2015.
Kerugian ini disebabkan oleh kenaikan signifikan jumlah pencadangan atas kredit bermasalah menjadi sebesar Rp12,3 triliun, yang mencerminkan kenaikan rasio gross non-performing loan (NPL) dari 2,7% pada akhir tahun 2015 menjadi 8,8% pada akhir tahun 2016, sementara itu rasio net NPL meningkat dari 1,4% menjadi 2,2%.

Untuk memperkuat struktur permodalannya, rights issue sebesar Rp 3 triliun diharapkan rampung pada paruh pertama 2017, di mana Rp1,5 triliun telah diterima sebagai capital advance dari kedua pemegang saham utama, Astra dan Standard Chartered Bank. Ditambah dengan Rp 5,5 triliun yang diperoleh dari rights issue bulan Juni 2016, maka Bank Permata akan memperoleh tambahan modal sebesar Rp 8,5 triliun.

PT Asuransi Astra Buana, perusahaan asuransi kerugian Grup, mencatat sedikit kenaikan laba bersih menjadi Rp 923 miliar, terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan investasi. Selama tahun 2016, perusahaan asuransi jiwa patungan Grup, PT Astra Aviva Life, berhasil menambah lebih dari 158.000 nasabah asuransi jiwa perorangan dan 133.000 nasabah asuransi program kesejahteraan karyawan, sehingga pada akhir tahun 2016 jumlah nasabah perorangan dan nasabah melalui program kesejahteraan karyawan, masing- masing menjadi 228.000 dan 596.000 nasabah.

Kontribusi laba bersih Grup Alat Berat dan Pertambangan meningkat 30% menjadi Rp 3 triliun pada tahun 2016. Sebagian besar kegiatan bisnis di segmen ini terpengaruh secara negatif dari rendahnya harga batu bara hampir sepanjang tahun, meskipun terjadi perbaikan kondisi pada kuartal terakhir.

PT United Tractors Tbk (UT), yang 59,5% sahamnya dimiliki Perseroan, melaporkan kenaikan 30% laba bersih menjadi Rp 5 triliun karena adanya kerugian penurunan nilai properti pertambangan yang mempengaruhi hasil kinerja tahun 2015.  Tanpa memperhitungkan dampak dari hal tersebut, laba bersih sepanjang tahun 2016 menurun 22% dibandingkan tahun sebelumnya. UT mencatat penurunan pendapatan bisnis kontraktor penambangan, yang sebagian besar diakibatkan dari rendahnya harga batu bara hampir sepanjang tahun lalu serta kerugian selisih kurs dari aset berdenominasi dolar AS.

Pada segmen usaha mesin konstruksi, penjualan alat berat Komatsu meningkat 3% menjadi 2.181 unit, sementara pendapatan bersih dari suku cadang dan servis menurun. PT Pamapersada Nusantara (PAMA), anak perusahaan UT di bidang kontraktor penambangan baru bara, mencatat tingkat produksi yang tidak banyak berubah sebesar 109 juta ton serta penurunan kontrak pengupasan lapisan tanah (overburden removal) sebesar 8% menjadi 702 juta bank cubic metres.

Anak perusahaan UT di bidang pertambangan melaporkan peningkatan penjualan batu bara sebesar 48% menjadi 6,8 juta ton. PT Acset Indonusa Tbk, perusahaan kontraktor umum yang 50,1% sahamnya dimiliki UT, melaporkan laba bersih sebesar Rp 68 miliar sepanjang tahun 2016, lebih tinggi 63% dibandingkan tahun 2015.

Acset mencatatkan penambahan kontrak baru senilai Rp 3,8 triliun sepanjang tahun 2016, dibandingkan dengan Rp 3,1 triliun pada tahun 2015. Untuk mendukung pertumbuhan bisnis, Acset menyelesaikan rights issue pada bulan Juni 2016 dan berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp 600 miliar.

Laba bersih dari Grup Agribisnis meningkat secara signifikan menjadi Rp1,6 triliun dari Rp 493 miliar. PT Astra Agro Lestari Tbk (AAL), yang 79,7% sahamnya dimiliki oleh Perseroan, melaporkan laba bersih sebesar Rp 2 triliun, meningkat dari Rp 619 miliar, yang disebabkan oleh kenaikan harga CPO serta keuntungan dari apresiasi rupiah akibat translasi kewajiban moneter dalam mata uang dolar AS.

Penjualan CPO menurun 3% menjadi 1,0 juta ton, walaupun harga rata-rata CPO meningkat 11% menjadi Rp7.768/kg. Penjualan olein menurun 22% menjadi 320.000 ton.  Untuk memperkuat posisi keuangannya, AAL telah merampungkan rights issue senilai Rp 4 triliun pada bulan Juni 2016. Laba bersih yang meningkat dari unit-unit bisnis Grup Infrastruktur dan Logistik mengakibatkan kenaikan laba bersih dari grup ini sebesar 35% menjadi Rp 263 miliar.

Ruas jalan tol Tangerang-Merak sepanjang 72km, yang dioperasikan oleh PT Marga Mandala Sakti (MMS), dimana 79,3% sahamnya dimiliki Perseroan, mencatat peningkatan volume kendaraan sebesar 3% menjadi 48 juta kendaraan. Pembangunan konstruksi ruas jalan tol Jombang-Mojokerto sepanjang 41 km, yang seluruhnya dimiliki Perseroan dan telah mulai beroperasi sepanjang 20 km, terus berlanjut. Ruas jalan tol Semarang-Solo sepanjang 73 km, yang 25% sahamnya dimiliki Grup, telah mulai beroperasi sepanjang 23 km.

Pada Januari 2017, Grup menuntaskan akuisisi awal kepemilikan 40% atas PT Baskhara Utama Sedaya (BUS), pemilik 45% saham operator ruas jalan tol Cikopo-Palimanan sepanjang 116 km, dan selanjutnya telah menyetujui untuk mengakuisisi sisa kepemilikan sebesar 60% di BUS.

Berikut dengan kepemilikan 40% dari ruas jalan tol Kunciran-Serpong sepanjang 11 km dan kepemilikan 25% dari ruas jalan tol Serpong-Balaraja sepanjang 30km, di mana keduanya merupakan proyek greeenfield, total kepemilikan jalan tol Grup secara keseluruhan menjadi 343 km. PT PAM Lyonnaise Jaya, perusahaan penyedia air bersih yang melayani wilayah barat Jakarta, mencatat kenaikan penjualan volume air bersih sebesar 1% menjadi 162 juta meter kubik.

Laba bersih PT Serasi Autoraya meningkat 96% menjadi Rp 100 miliar, disebabkan oleh kenaikan marjin kontrak sewa mobil, penjualan kendaraan bekas serta bisnis logistik, meskipun terjadi penurunan sebesar 3% atas jumlah sewa kontrak kendaraan di bisnis rental kendaraan. Laba bersih Grup Teknologi Informasi turun sebesar 4% menjadi Rp1 96 miliar. PT Astra Graphia Tbk, yang 76,9% sahamnya dimiliki Perseroan, melaporkan penurunan laba bersih sebesar 4% menjadi Rp 255 miliar, terutama disebabkan oleh penurunan marjin walaupun terjadi kenaikan pendapatan.

Laba bersih divisi baru Grup Properti sebesar Rp 111 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan Rp 211 miliar yang dihasilkan pada tahun 2015, terutama disebabkan oleh adanya penurunan revaluation gain pada proyek gedung perkantoran grade A Grup, Menara Astra. Konstruksi Anandamaya Residences, proyek residensial eksklusif berlokasi di pusat bisnis Jakarta, yang 60% sahamnya dimiliki oleh Perseroan dan telah terjual 93%, serta Menara Astra, diharapkan rampung pada tahun 2018.

Pada bulan Oktober 2016, PT Astra Land Indonesia, yang kepemilikannya dimiliki masing-masing sebesar 50% oleh Astra dan Hongkong Land, menandatangani perjanjian dengan anak usaha dari PT Modernland Realty Tbk untuk membeli dan membangun secara bersamaan area seluas 67 hektar di Cakung, Jakarta Timur.

Syarat KPR BPJS Ketenagakerjaan Dengan Bunga Flat 5 Persen

BPJS Ketenagakerjaan menetapkan sejumlah syarat yang cukup mudah bagi para peserta yang tergiur mendapatkan pembiayaan rumah dan uang muka Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebesar 5 persen.

Seperti diberitakan sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan bersedia memberi pembiayaan KPR dan Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) sebesar :

• Sampai dengan 99 persen dari harga rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
• Sementara bagi pekerja pada kategori non-MBR, pemberian KPR maksimal sebesar 95 persen dengan harga rumah maksimal Rp500 juta.

Agus Susanto, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan, sejumlah syarat yang harus dipenuhi bagi peminat fasilitas tersebut adalah:

• Telah terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan minimal 1 tahun.
• Perusahaan tempat bekerja tertib administrasi dan iuran serta tidak berstatus Perusahaan Daftar Sebagian (PDS) upah maupun tenaga kerja. 
• Belum memiliki rumah sendiri.
• Untuk renovasi rumah, dana yang dipergunakan hanya diperbolehkan untuk renovasi rumah atas nama pekerja itu sendiri
• Peserta yang mengajukan pinjaman telah lolos verifikasi kredit dari Bank penyalur yang bekerjasama.

"Saat ini kami telah bekerjasama dengan Bank BTN untuk penyaluran fasilitas pinjaman ini. Nanti kedepannya kami akan bekerjasama dengan seluruh Bank Pemerintah, termasuk Bank Pemerintah Daerah", ujar Agus. Ia menuturkan, prosedur pinjaman ini dimulai dari peserta mengajukan fasilitas KPR, PUMP atau PRP ke Bank kerjasama, dengan menyertakan copy bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Selanjutnya, Bank kerjasama akan melakukan verifikasi dan Bank Indonesia (BI) Checking untuk memeriksa kelancaran pembayaran utang pemohon. Setelah melewati verifikasi awal, Bank kerjasama akan melanjutkan permohonan kredit tersebut ke Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan untuk dilakukan verifikasi kepesertaan.

Kemudian, Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan akan mengirimkan formulir persetujuan kepada Bank kerjasama untuk kemudian diproses atau ditolak, sesuai dengan hasil verifikasi kepesertaan, yang akan dikonfirmasikan oleh Bank kerjasama kepada peserta yang mengajukan kredit. Agus berharap adanya program ini dapat membantu pekerja meningkatkan taraf hidup mereka dan mencapai kesejahteraan yang diimpikan.

"Kami selalu berusaha memberikan manfaat tambahan selain manfaat dari empat program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kematian (JKm). Hadirnya MLT ini akan membantu masyarakat pekerja untuk mendapatkan hunian yang sehat, layak dan terjangkau”, pungkas Agus.

BPJS Ketenagakerjaan memastikan bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebesar 5 persen bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang disediakan mulai tahun ini berlaku seumur kontrak kredit tersebut. Agus Susanto, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan, KPR yang disediakan badan yang dipimpinnya berbeda dengan suku bunga KPR yang disediakan bank konvensional lainnya.

"Tingkat bunga semua jenis pinjaman perumahan ini berlaku sepanjang jangka waktu pinjaman. Tidak seperti bunga KPR bank konvensional, yang mungkin saja murah pada tahun-tahun awal, tapi kemudian naik drastis pada tahun berikutnya,” kata Agus, dikutip Senin (27/2).

BPJS Ketenagakerjaan sendiri mematok besaran bunga KPR merujuk pada suku bunga Bank Indonesia Reverse Repo Rate. Jenis pinjaman KPR subsidi bagi MBR dibanderol bunga sebesar 5 persen. Sementara bagi masyarakat non-MBR dipatok bunga BI Reverse Repo Rate + 3 persen dengan jangka waktu kredit maksimal 20 tahun.

Dalam menyalurkan KPR tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menurut Agus sementara ini hanya menggandeng PT Bank Tabungan Negara Tbk alias BTN. Bank pelat merah tersebut memang selama ini dikenal sangat getol menyalurkan kredit bagi program sejuta rumah pemerintah. “Saat ini kami bekerjasama dengan BTN untuk penyaluran fasilitas pinjaman ini. Kedepannya kami akan bekerjasama dengan seluruh Bank Pemerintah, termasuk Bank Pemerintah Daerah,” ujar Agus.

BPJS Ketenagakerjaan menawarkan fasilitas pembiayaan rumah dan uang muka Kredit Pemilikan Rumah (KPR) hanya 5 persen bagi mereka yang masuk kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) maupun non-MBR. Agus Susanto, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan, bahwa Manfaat Layanan Tambahan (MLT) yang disediakan badan yang dipimpinnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan peserta melalui pemilikan rumah yang layak. Sekaligus mendukung program sejuta rumah pemerintah.

"MLT yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada pesertanya mencakup 4 jenis, yaitu KPR, Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP), Pinjaman Renovasi perumahan (PRP) dan Kredit Konstruksi bagi developer,” ujar Agus, dikutip Senin (27/2). Agus menjelaskan, persyaratan pemberian KPR dan PUMP bagi MBR diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari pemerintah, dengan maksimal pembiayaan KPR dan PUMP sampai dengan 99 persen dari harga rumah.

Sementara bagi pekerja pada kategori non-MBR, pemberian KPR maksimal sebesar 95 persen dengan harga rumah maksimal Rp500 juta. Namun, PUMP tidak diperkenankan bagi pekerja pada kategori ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/10/PBI/2015. “Untuk jenis PRP yang diperuntukkan untuk merenovasi rumah pekerja, besaran dana pinjaman maksimal yang dapat diberikan adalah sebesar Rp50 juta,” katanya.

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga menyediakan pembiayaan kredit konstruksi khusus diperuntukkan bagi pengembang yang membangun rumah tapak ataupun rumah susun bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Patokan besaran bunga pembiayaan rumah dan KPR ini merujuk pada Rate Bank Indonesia Reverse Repo (BI RR), dengan rincian sebagai berikut:

Pertama, jenis pinjaman KPR subsidi/ bagi MBR; bunga sebesar 5 persen. Dan untuk jenis pinjaman non-MBR; bunga sebesar BI RR + 3 persen selama jangka waktu 20 tahun. Kedua, yakni PUMP subsidi/ bagi MBR; bunga sebesar BI RR + 3 persen dengan jangka waktu tidak lebih dari 15 tahun. Sementara untuk non-MBR tidak mendapatkan PUMP berdasarkan PBI.

Ketiga, yakni fasilitas pinjaman untuk Renovasi Perumahan; bunga sebesar BI RR + 3 persen dengan jangka waktu 10 tahun. Keempat, jenis pinjaman Kredit Konstruksi; bunga sebesar BI RR + 4 persen dengan maksimal pinjaman sebesar 80 persen dari RAB selama 5 tahun. "Tingkat Bunga semua jenis pinjaman perumahan ini berlaku sepanjang jangka waktu pinjaman. Jadi tidak seperti tingkat bunga KPR diluar sana, yang mungkin saja murah pada tahun-tahun awal, tapi kemudian naik drastis pada tahun berikutnya", tambah Agus.

Laba Industri Multifinance Naik Rp. 11,97 Triliun Tahun 2016

Industri pembiayaan (multifinance) mendulang untung sampai Rp11,97 triliun hingga akhir 2016 atau tumbuh 12,2 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu Rp10,67 triliun. Realisasi ini di luar ekspektasi pelaku usaha multifinance yang meramalkan laba bersih industri bakalan mandek di sepanjang tahun ini. Maklum, hingga separuh pertama 2016, laba industri multifinance tercatat melorot seiring dengan perlambatan bisnis pembiayaan.

Aktivitas bisnis pembiayaan sepanjang tahun lalu naik 6,6 persen pada 2016 dibanding tahun sebelumnya. Adapun, penyaluran pembiayaan multiguna mendominasi sebesar Rp230,15 triliun. Diikuti pembiayaan investasi Rp104,98 triliun, dan pembiayaan modal kerja Rp20,97 triliun.

Berdasarkan data yang dilansir Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pertumbuhan laba bersih industri multifinance ditopang oleh meningkatnya pendapatan dan terkendalinya beban. Pendapatan yang dibukukan mencapai Rp92,54 triliun atau meningkat 7,75 persen, dan bebannya terkendali di kisaran Rp75,86 triliun atau naik tipis 5,8 persen. Mengacu Keterbukaan Informasi, laba bersih BFI Finance juga tercatat melesat 22,7 persen, yaitu dari Rp650,28 miliar pada 2015 lalu menjadi Rp798,36 miliar hingga akhir 2016. Padahal, pada periode yang sama, aktivitas usaha pembiayaannya mengendur 3,8 persen.

Namun, sayang, tak seluruh multifinance yang beruntung sepanjang tahun lalu. Clipan Finance, misalnya. Perusahaan pembiayaan pertama yang melantai di Bursa Efek Jakarta tersebut malah mencatatkan laba bersih minus 28 persen atau turun jadi Rp205,36 miliar. Penurunan laba bersih perseroan didorong oleh stagnannya bisnis pembiayaan di tahun lalu. Alhasil, pendapatan perseroan mengempis hingga 6,9 persen. Di sisi lain, beban yang dicatatnya justru membengkak hingga 5,1 persen.

Sebelumnya, Suwandi Wiratno, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) mengatakan, geliat bisnis pembiayaan membaik jelang akhir tahun yang didorong oleh upaya perluasan pembiayaan ke segmen multiguna. Segmen ini dilayani lebih banyak pelaku usaha dan diminati oleh konsumen

Laba Bank CIMB Niaga Naik Drastis 386 Persen Tahun 2016

PT Bank CIMB Niaga Tbk mencatatkan perolehan laba bersih konsolidasi (audited) sebesar Rp2,08 triliun pada sepanjang 2016, naik sebesar 386,4 persen jika dibandingkan dengan perolehan laba tahun 2015. Pertumbuhan laba bersih tersebut ditopang oleh pendapatan bunga bersih dan pendapatan non bunga. Terutama didorong oleh membaiknya usaha di treasury dan pasar modal maupun pendapatan dari bancassurance, serta penurunan pada biaya pencadangan sebesar 7,2 persen year on year.

Untuk aset, bank asal Malaysia itu mampu mencatatkan pertumbuhan hingga Rp241,57 triliun per 31 Desember 2016, naik sebesar 1,1 persen secara yoy. CIMB Niaga mempertahankan posisinya sebagai bank terbesar kelima di Indonesia dari sisi aset. Tahun lalu, CIMB Niaga menyalurkan kredit mencapai Rp180,16 triliun naik 18,6 persen dari periode yang sama tahun 2015.

Dari total penyaluran kredit tersebut, kredit konsumer tercatat sebesar Rp51,42 triliun 29 persen dan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencapai Rp34,51 triliun (19 persen ) yang keduanya mencerminkan kontribusi 48 persen dari total kredit. Adapun sisanya berasal dari wholesale banking, yang terdiri dari kredit korporasi sebesar Rp61,01 triliun atau 34 persen serta kredit komersial sebesar Rp33,22 triliun sebesar 18 persen.

Total penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp180,57 triliun, meningkat 1,1 persen yoy yper 31 Desember 2016. Capaian ini didorong oleh pertumbuhan CASA sebesar 9,9 persen, menghasilkan kenaikan rasio CASA sebesar 403 basis poin (bps) menjadi 50,84 persen.

Sementara untuk rasio pembiayaan dengan pendanaan (LDR), CIMB Niaga tercatat sebesar 98,38 persen per akhir Desember 2016, dibandingkan posisi 97,98 persen pada periode yang sama tahun lalu. Capital Adequacy Ratio (CAR) CIMB Niaga tercatat sebesar 17,96 persen per 31 Desember 2016, meningkat 168 bps yoy dari periode yang sama tahun lalu.

Ke depan, CIMB Niaga akan fokus meningkatkan CASA, sekaligus mengelola struktur biaya dan meningkatkan produktivitas. Penekanan pada bisnis Consumer dan SME menjadi kunci utama dalam strategi pertumbuhan perseroan.

"Di 2017, kami akan terus memperkuat jaringan digital dan memperluas basis nasabah, sejalan dengan tujuan kami menjadi bank digital terdepan di Indonesia. Kondisi ekonomi Indonesia yang membaik bersamaan dengan posisi permodalan CIMB Niaga yang solid menegaskan prospek positif bisnis bank untuk jangka menengah dan panjang,” ujar Presiden Direktur CIMB Niaga Tigor Siahaan dalam keterangan resmi

Laba BTN Melejit 41 Persen Tahun 2016

PT Bank Tabungan Negara Tbk (Persero) mencatatkan perolehan laba bersih tahun 2016 senilai Rp2,61 triliun, melejit 41,49 persen dari perolehan tahun 2015 yang sebesar Rp1,85 triliun. Direktur Utama BTN Maryono mengatakan, pertumbuhan laba yang signifikan tersebut merupakan dampak dari program 1 juta rumah yang diinisiasi oleh pemerintah untuk menyediakan perumahan bagi masyarakat Indonesia melalui Kredit Pemilikan Rakyat (KPR)

Tahun 2016, BTN berhasil menyalurkan kredit hubgga Rp164,4 triliun naik 18,34 persen dari tahun 2015 yang sebesar Rp138,95 triliun. Dari total tersebut, kredit di sektor perumahan tercatat menjadi penyokong utama kenaikan pinjaman di Bank BTN. Kredit yang memiliki porsi hingga 89,97 persen ini naik hingga 18,43 persen year on year (yoy) dari Rp124,92 triliun di akhir 2015 menjadi Rp147,97 triliun di tahun 2016.

"Artinya bahwa dengan program pemerintah telah menujukan menggeliatnya permintaan KPR subsidi. Laba kami juga didominasi oleh pendapatan bunga dan pendapatan non operasional," ujar Maryono dalam konferensi pers, di Menara BTN, Senin (13/2). Tahun lalu, BTN memperoleh pendapatan bunga bersih yang naik 20,17 persen dari Rp6,86 triliun menjadi Rp8,25 triliun serta pendapatan operasional mencapai Rp3,35 triliun. Pendapatan operasional tersebut diperoleh BTN melalui upaya right off atau hapus buku atas aset yang bermasalah.

Pertumbuhan kredit tersebut juga mengerek nilai aset BTN hingga 24,66 persen dari Rp171,8 triliun menjadi Rp214,16 triliun akhir tahun lalu. Untuk Dana Pihak Ketiga (DPK), BTN mencatatkan peningkatan hingga 25,4 persen dari Rp127,74 triliun di 2015 menjadi Rp160,19 triliun.  "DPK meningkat hingga 25,4 persen didominasi oleh hampir semua produk-produk DPK khususnya adalah giro, yang meningkat 40,6 persen," jelas Maryono.

Di tengah tren kenaikan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/ NPL) industri tahun lalu, BTN justru berhasil mencatatkan penurunan NPL melalui aksi restrukturisasi. NPL BTN berhasil ditekan turun menjadi 2,84 persen dari 3,42 persen di tahun 2015. Di sisi lain, rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) BTN membaik dari 16,97 persen di Desember 2015, menjadi 20,34 persen di Desember 2016. Peningkatan CAR tersebut disumbang revaluasi aset yang dilakukan oleh BTN pada April 2016 lalu.

Khusus untuk tahun ini, Maryono melihat kinerja perseroan akan tetap berjalan mulus mengingat pemerintah telah meningkatkan target penerima bantuan Fasilitas Likuiditas Pembayaran Perumahan (FLPP). Dengan demikian perseroan mengejar target pertumbuhan kredit hingga dua digit. "Tahun 2017 tetap dilanjutkan dengan tetap melakukan pembiayaan perumahaan dengan target kredit hingga 21-23 persen dan laba meningkat di atas 20 persen," ujarnya

Bank Indonesia Larang KPR Dengan DP Nol Persen

Bank Indonesia (BI) menegaskan larangan bagi perbankan maupun pengembang properti untuk memberikan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan uang muka (down payment/ DP) nol persen. "Enggak, itu enggak boleh," tutur Gubernur BI Agus DW Martowardojo saat ditemui di Kompleks BI, Jumat (17/2).

Agus mengungkapkan BI telah mengatur ketentuan rasio pendanaan bank terhadap pembiayaan (Loan to Value/LTV) atau Financing to Value (FTV) untuk penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Hal itu dilakukan untuk melindungi konsumen dan industri perbankan.

Dalam Peraturan BI (PBI) Nomor 18/16/PBI/2016 yang dikeluarkan pada 29 Agustus 2016 lalu, bank sentral secara resmi mengatur ketentuan rasio LTV kredit pemilikan rumah pertama menjadi 85 persen dari sebelumnya 80 persen. Artinya, uang muka kredit perumahan minimal 15 persen dari harga rumah.

BI juga mengatur uang muka KPR kedua menjadi 20 persen dari sebelumnya 30 persen, sedangkan kredit rumah ketiga serta seterusnya menjadi 25 persen dari ketentuan sebelumnya 40 persen. "Kalau seandainya DP nol persen tentu itu menyalahi," ujarnya.

Karenanya, Agus mengimbau agar kreditur tidak melakukan praktik tersebut dan debitur tidak mengambil kredit dengan skema tersebut. "Sebaiknya jangan dilakukan karena nanti akan mendapatkan teguran dari otoritas," tegasnya.

Seperti diketahui, sebelumnya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menggagas program KPR dengan DP nol persen alias tanpa uang muka. Skemanya, masyarakat yang ingin membeli rumah diminta menabung selama enam bulan. Uang hasil menabung selama enam bulan ini sebagai pengganti DP yang nilainya mencapai 10 persen dari harga rumah.

Nantinya, cicilan KPR tetap diberlakukan dan tenornya ditetapkan selama 15 tahun. Program ini digagas Anies dan Sandi sebagai cara agar masyarakat Jakarta punya tempat tinggal.

Laba Adhi Karya Anjlok 32,4 Persen Sepanjang 2016

PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) mencatat kinerja yang kurang cemerlang sepanjang 2016. Laba bersih perusahaan tertekan 32,4 persen jika dibandingkan dengan perolehan laba bersih tahun 2015. Berdasarkan laporan keuangan yang dirilis hari ini, Jumat (17/2), laba bersih Adhi Karya tercatat sebesar Rp313,45 miliar pada 2016, lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar Rp463,68 miliar.

Menurut analis Mandiri Sekuritas Gerry Harlan, perolehan laba bersih ini memiliki porsi 108 persen dari prediksi Mandiri Sekuritas dan 89 persen dari prediksi konsensus. Laba bersih tersebut tergerus disebabkan tumbuhnya beban pokok pendapatan hingga 18,23 persen dari Rp8,41 triliun menjadi Rp9,94 triliun. Hal itu juga diikuti oleh peningkatan jumlah beban usaha menjadi Rp455,97 miliar atau naik 15,29 persen dari Rp395,49 miliar.

Bila dirinci, jumlah beban usaha ini terdiri dari kenaikan penjualan hingga menjadi Rp22,07 miliar, serta beban usaha umum dan administrasi menjadi Rp433,9 miliar. Sementara itu, pendapatan usaha meningkat pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pendapatan usaha Adhi Karya naik 17,82 persen menjadi Rp11,06 triliun dari sebelumnya Rp9,38 triliun.

"Peningkatan pendapatan usaha di bawah prediksi kami dan prediksi konsensus," ungkap Gerry dalam risetnya, dikutip Jumat (17/2). Adapun, jumlah aset Adhi Karya juga tercatat mengalami peningkatan sebesar 19,89 persen menjadi Rp16,76 triliun menjadi Rp20,09 triliun. Untuk jumlah liabilitas sendiri meningkat menjadi Rp14,65 triliun atau naik 26,33 persen dari tahun 2015 sebesar Rp11,59 triliun.

Menurut Gerry, Adhi Karya mampu menjaga level utangnya sebesar Rp4,3 triliun sepanjang tahun lalu. Di mana hal tersebut mencerminkan rasio utang terhadap ekuitas atau debt equity to ratio 79 persen, sedangkan pada tahun 2015 sebesar 61 persen.

Namun, jika dilihat kondisi keuangan 2015 lalu, baik laba bersih maupun pendapatan perusahaan berhasil mencatatkan kinerja yang positif. Laba bersih perusahaan pada tahun 2015 berhasil meningkat 40,9 persen menjadi Rp463,68 miliar jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp329,07 miliar.

Selain itu, meski tipis, pendapatan usaha Adhi Karya mampu meningkat 8,5 persen menjadi Rp9,38 triliun dari Rp8,65 triliun pada tahun 2014. Kemudian, pertumbuhan jumlah aset pada tahun 2015 bahkan mencapai 60,26 persen dari Rp10,45 triliun pada 2014 menjadi Rp16,76 triliun

Bank Permata Tbk Pecahkan Rekor Dengan Bukukan Rugi Bersih Rp 6,48 Triliun Tahun 2016

PT Bank Permata Tbk menutup tahun 2016 dengan membukukan rugi bersih hingga Rp6,48 triliun, yang terbesar sepanjang sejarah perusahaan. Padahal tahun 2015, Bank Permata masih membukukan laba Rp247,1 miliar.

Berdasarkan publikasi laporan keuangan perseroan, kinerja Bank Permata harus tertekan akibat tingginya rasio kredit bermasalah (NPL) gross tahun lalu yang mencapai 8,83 persen naik 222,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2015 sebesar 2,74 persen. Sementara untuk NPL secara nett, tercatat sebesar 2,24 persen naik jika dibandingkan tahun 2015 yang hanya mencapai 1,40 persen.

Analis Mandiri Sekuritas Priscilla Thany mengatakan kerugian tersebut harus ditelan emiten berkode BNLI karena kenaikan beban pencadangan (provisi) yang signifikan senilai total Rp12,1 triliun, naik sekitar 243 persen secara tahunan.

"Saham emiten ditransaksikan pada valuasi rasio harga saham per nilai buku (P/BV) 2017 sebesar 0,7x. Kami menilai ada risiko terhadap laba bersih PT Astra International Tbk (ASII) sepanjang 2016 sekitar 14 persen di bawah prediksi kami dan konsensus," jelasnya dalam riset, Jumat (17/2).

Alokasi pencadangan ini membuat kenaikan beban operasional Bank Permata mencapai 108,8 persen menjadi Rp16,7 triliun. Padahal, pendapatan operasional Bank Permata juga turun sebesar 2,36 persen secara tahunan menjadi Rp8,15 triliun.

Tahun lalu, Bank Permata membukukan pendapatan senilai Rp8,3 triliun, pengeluaran Rp4,7 triliun, serta laba sebelum pencadangan Rp 3,6 triliun. Pendapatan bunga perseroan tsepanjang tahun lalu juga menurun hingga 5,05 persen dari Rp6,49 triliun di 2015 menjadi Rp6,16 triliun di 2016.

Bank patungan PT Astra International Tbk dan Standard Chartered ini terbebani tiga sektor penggerus kredit. Industri pengolahan mencatatkan penurunan kredit sebesar Rp3,48 triliun. Disusul, sektor perdagangan dan pertambangan yang mencatatkan penurunan kredit masing masing sebesar Rp2 triliun dan Rp1,1 triliun.

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi, tercatat kredit yang disalurkan Bank Permata pada akhir 2016 lalu mengalami penurunan cukup besar yaitu 24,69 persen secara tahunan menjadi Rp94,7 triliun. Kondisi keuangan berbeda justru ditunjukan oleh sang anak usaha yakni Unit Usaha Syariah Permata. Sepanjang tahun lalu, laba tahun berjalan setelah pajak bersih sang anak berhasil melejit hingga 87,34 persen dari Rp184,1 miliar pada 2015 menjadi Rp344,9 miliar di 2016.

Freeport Buktikan Ancaman Dengan Mulai Lakukan Gelombang PHK

Freeport-McMoran Cooper & Gold Inc., perusahaan induk dari PT Freeport Indonesia (PTFI), secara resmi menyatakan telah mengubah status 12 ribu dari total 32 ribu pekerja PTFI, dari pekerja tetap menjadi pekerja kontrak mulai pekan ini. Chief Executive Officer Freeport-McMoran Richard Adkerson mengatakan, keputusan ini terpaksa dilakukan perusahaan bersamaan dengan rencana penghentian masa produksi dalam 10 hari ke depan.

"Saya sedih menghadapi kenyataan ini. Kami lakukan ini bukan karena bernegosiasi dengan pemerintah tapi terpaksa agar bisnis bisa berjalan secara finansial," ujar Adkerson saat konferensi pers di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (20/2). Tak hanya mengubah kontrak sekitar 12 ribu pekerjanya, PTFI juga akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sekitar 10 persen pekerjanya mulai pekan depan.

"Pengurangan karyawan kira-kira di bawah 10 persen, di bawah (jumlah) ekspatriat kami yang bekerja. Ekspatriat kami hanya di bawah 10 persen," jelas Adkerson.  Adkerson memastikan, perusahaan tak hanya melakukan PHK kepada pekerja dalam negeri yang menyedot porsi sekitar 98 persen dari total seluruh pekerja PTFI, namun PHK juga diberlakukan terhadap pekerja asing yang bekerja di Tambang Gresberg, Papua.

Adapun pengurangan jumlah tenaga kerja berbanding lurus dengan pengurangan produksi sebanyak 60 persen yang dilakukan PTFI dan rencana penghentian operasional dalam 10 hari ke depan. "Kalau tidak bisa jual 60 persen produk Anda, bagaimana bisa bekerja? Akibatnya, kami turunkan operasional sangat tajam," imbuh Adkerson. Pasalnya, sejak 12 Januari lalu, pemerintah resmi menghentikan rekomendasi izin ekspor kepada PTFI. Alhasil, perusahaan tak bisa memasarkan hasil tambangnya ke luar negeri sehingga pasokan di dalam negeri terlampau banyak.

Sementara, fasilitas pemurnian atau smelter milik PTFI, yakni PT Smelting Gresik di Jawa Timur hanya mampu menampung sekitar 40 persen dari total produksi dari Tambang Grasberg.  "Kami produksi sedikit bijih untuk pasokan pile dan kami lakukan sedikit kegiatan tambang untuk melindungi operasional dan tambang bawah tanah. Kami juga lakukan kegiatan untuk menjaga lingkungan sekitar tambang," katanya.

Belum lagi, menurut PTFI, sejak izin ekspor dihentikan pemerintah, dua kapal pengangkut konsentrat terpaksa tak dapat menuju Gresik karena tak cukupnya kapasitas smelter dan adanya aksi mogok kerja dari karyawan PTFI.  Untuk itu, PTFI meminta pemerintah kembali memberikan izin rekomendasi ekspor terhadap PTFI, namun menyesuaikan ketentuan hukum dan fiskal yang berlaku dalam Kontrak Karya (KK) bukan berdasarkan ketentuan status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang mengenakan ketentuan pajak berubah-ubah (prevailing).

"Kami tidak bermaksud mendikte pemerintah. Kami terus berupaya bekerjasama dengan pemerintah," tutup Adkerson. PT Freeport Indonesia belum mengajukan Surat Persetujuan Ekspor (SPE) kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) meskipun rekomendasi ekspor konsentrat telah dirilis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pekan lalu.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendah Oke Nurwan menuturkan, selain Freeport perusahaan lain yang telah mendapat restu Kementerian ESDM untuk melakukan ekspor tapi belum mengajukan SPE adalah PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). "Sampai Jumat (17/2) kemarin, tidak ada pengajuan SPE dari kedua perusahaan tersebut," kata Oke, dikutip dari kantor berita Antara, Senin (20/2).

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan telah menerbitkan Izin Rekomendasi Ekspor untuk Freeport dan AMNT, yang berlaku hingga satu tahun kedepan untuk izin ekspor mineral mentah. Rekomendasi ekspor tersebut dikeluarkan berdasarkan surat permohonan Freeport bernomor 571/OPD/II/2017, tanggal 16 Februari 2017. Sementara rekomendasi ekspor bagi AMNT dikeluarkan berdasarkan surat permohonan Nomor 251/PD-RM/AMNT/II/2017, tanggal 17 Februari 2017.

Volume ekspor yang diberikan untuk Freeport adalah sebesar 1.113.105 Wet Metric Ton (WMT) konsentrat tembaga, berdasarkan Surat Persetujuan Nomor 352/30/DJB/2017, tertanggal 17 Februari 2017. Pemberian izin berlaku sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan 16 Februari 2018.

Sementara untuk AMNT, diberikan volume ekspor sebesar 675 ribu WMT konsentrat tembaga berdasarkan Surat Persetujuan Nomor 353/30/DJB/2017, pada tanggal dan untuk jangka waktu serupa dengan Freeport. Seperti diketahui Freeport telah menghentikan kegiatan produksi sejak 10 Februari 2017 akibat pemerintah mensyaratkan perusahaan yang ingin tetap mengekspor mineral, harus mengantongi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai pengganti Kontrak Karya (KK).

Manajemen Freeport sendiri telah menyampaikan keberatannya atas syarat tersebut. Pasalnya pemegang IUPK diwajibkan untuk melakukan divestasi hingga 51 persen, yang berarti kendali perusahaan bukan lagi di tangan mereka. Bahkan, Freeport juga berencana untuk menggugat pemerintah ke Arbitrase Internasional.

Jonan pada Sabtu (18/2) menegaskan, wacana Freeport mengajukan persoalan kontrak ke arbitrase merupakan hak perusahaan tersebut. Langkah arbitrase, menurut Jonan, jauh lebih baik daripada selalu menggunakan isu pemecatan pekerja sebagai alat menekan pemerintah. "Korporasi global selalu memperlakukan karyawan sebagai aset yang paling berharga dan bukan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan semata," ujar Jonan.

Sementara itu, Freeport McMoRan Inc, induk perusahaan PT Freeport Indonesia, menilai pemerintah Indonesia telah memutuskan Kontrak Karya (KK) yang ditandatangani pada 1991 secara sepihak dengan mengubah statusnya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Presiden dan CEO Freeport McMoRan Inc Richard C. Anderson dalam jumpa pers di Jakarta, Senin, mengaku pihaknya tidak dapat melepaskan hak-hak hukum yang diberikan dalam Kontrak Karya 1991 silam. Perjanjian itu menyebutkan bahwa Freeport mendapatkan hak yang sama sebagaimana diatur dalam Kontrak Karya.

Berdasarkan catatan Freeport, melalui Kontrak Karya, perusahaan tersebut telah menginvestasikan US$12 miliar dan sedang melakukan investasi US$15 miliar dengan menyerap 32 ribu tenaga kerja Indonesia. Pemerintah juga disebutnya telah menerima 60 persen manfaat finansial langsung dari operasi Freeport. Pajak, royalti dan dividen yang dibayarkan kepada pemerintah sejak 1991 telah melebihi US$16,5 miliar. Sedangkan Freeport McMoRan telah menerima US$108 miliar dalam bentuk dividen.

Richard Adkerson, Chief Executive Officer Freeport-McMoran Inc. mengaku tengah mencari Presiden Direktur PT Freeport Indonesia untuk menggantikan posisi Chappy Hakim yang mengundurkan diri dari jabatannya pekan lalu. "Kami masih mencari penggantinya," kata Adkerson, Senin (20/2). Menurut Adkerson, saat Freeport mengumumkan pengunduran diri Chappy pada Sabtu (18/2) dan menerimanya kembali sebagai penasihat perusahaan, hal tersebut merupakan keputusan dari Chappy sendiri.

“Tidak ada yang salah. Ini hanya keputusan Bapak Chappy yang menginginkan waktu lebih banyak. Kami senang bekerja sama dengan beliau, dan ini adalah keputusan berat," ujarnya. Sebagai informasi, Chappy menduduki kursi Presiden Direktur Freeport sejak November 2016. Ia menggantikan Maroef Sjamsoeddin yang mengundurkan diri pada bulan Januari 2016 silam.

Kemunduran ini diduga terjadi usai kisruhnya beberapa waktu lalu dengan anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Hanura, Mukhtar Tompo. Sebagai buntut kisruh, Komisi VII DPR mendesak manajemen Freeport memecat Chappy. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menilai manajemen PT Freeport Indonesia (PTFI) tak pernah puas dan sepaham dengan ketentuan baru yang diberlakukan pemerintah.

Oleh karenanya dalam pertemuan terakhir dengan perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS), pemerintah telah memutuskan untuk memberi tiga opsi kepada PTFI. Pertama, PTFI harus mengikuti ketentuan yang telah dirumuskan oleh pemerintah dengan keistimewaan untuk terus berunding dalam membahas kepastian stabilitas investasi PTFI di dalam negeri.

"Stabilitas ini saya bilang perlu karena ada di Kontrak Karya (KK),” kata Jonan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (20/2). Kedua, PTFI harus mengikuti ketentuan pengubahan KK menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Jika mengikuti ketentuan ini, PTFI akan resmi diberikan izin rekomendasi ekspor yang memberi manfaat bagi keberlangsungan bisnis PTFI.

Hanya saja, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2017 dan dua Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 5 dan Nomor 6 Tahun 2017, disebutkan bahwa perusahaan tambang yang telah berstatus IUPK tetap harus membangun fasilitas pemurnian atau smelter dalam jangka waktu lima tahun.  Untuk poin kedua ini, Jonan menyebutkan bahwa PTFI sempat berkilah bahwa perusahaan membutuhkan perpanjangan kontrak agar dapat meneruskan investasi di tambangnya dan membangun smelter.

Kegiatan produksi Freeport di tambang Grasberg, Papua. (Dok. Akun Facebook Freeport Indonesia). "Mau perpanjang investasi, kami kasih juga. Boleh lima tahun sebelumnya, setelah itu bahas divestasi. Kami juga sudah terbitkan izin ekspornya, Jumat (17/2) lalu," jelas Jonan. Ketiga, bila PTFI tak juga menyepakati berbagai revisi aturan dari pemerintah, PTFI boleh mengajukan keberatannya sesuai dengan konstitusi hukum yang berlaku.

Adapun Jonan memastikan, sebenarnya pemerintah memberikan masa waktu untuk PTFI memikirkan hal-hal ini selama enam bulan sejak izin ekspor diberikan, yakni sejak Jumat lalu (17/2), sembari menyesuaikan aturan dengan UU yang ada. Sayangnya, PTFI tetap bersikeras mempersingkat masa berpikir ulang terhadap seluruh aturan pemerintah dan memberi waktu kepada pemerintah untuk mempertimbangkan keberatan PTFI selama 120 hari saja sejak Jumat lalu juga.

"Kalau itu terserah, kan pemerintahnya saja. Terserah mereka," celetuk Jonan.

Namun, rumitnya hubungan bisnis antara pemerintah dan PTFI rupanya tak membuat Jonan geram dan berpikir untuk memutus kerja sama dengan PTFI melalui pencabutan status PTFI sebagai perusahaan strategis nasional. Pasalnya, Jonan masih yakin, persoalan ini lebih merujuk pada bisnis sehingga diskusi antar kedua pihak bisa jadi solusinya.

Muhammadiyah, organisasi Islam di Indonesia, meminta pemerintah menyetop arogansi PT Freeport Indonesia, perusahaan tambang afiliasi Freeport McMoran Copper & Gold Inc. Sikap arogansi Freeport dinilai tercermin jelas lewat penolakan perusahaan terhadap perubahan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

"Saya berharap, presiden melalui Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan tidak kalah dan mengalah dengan arogansi Freeport kali ini. Publik mendukung penuh upaya pengembalian sumber daya alam Indonesia sepenuhnya untuk kepentingan rakyat Indonesia," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, seperti dikutip ANTARA, Senin (20/2).

Ia mengaku, menyesalkan sikap arogansi Freeport yang menolak menjadi IUPK. Selama ini, pemerintah selalu kalah melawan Freeport terkait kontrak karya. Bahkan, hilirisasi sesuai Undang-undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 belum dilaksanakan. Ini berarti, Freeport telah mengabaikan UU yang berlaku di Indonesia.

Makanya, Muhammadiyah mendorong Menteri ESDM untuk mengambil langkah menyetop arogansi Freeport. Sikap pemerintah akan menjadi legacy bagi masa depan pengolahan SDA Indonesia. "Jadi, pemerintah harus menunjukkan bahwa kita adalah negara berdaulat, dan upaya hilirisasi terhadap pengelolaan SDA harus betul-betul dilaksanakan. Kalau pun tidak dieksplorasi saat ini, akan sangat bermanfaat bagi generasi selanjutnya di masa yang akan datang," imbuh Dahnil.

Ia juga berharap, pemerintah menghentikan perspektif ekonomi myiopic alias rabun jauh yang gemar mengeksploitasi. Sehingga, melupakan kebutuhan di masa depan. Lebih lanjut Adian Napitupulu, Anggota DPR Komisi VII menegaskan, perlakuan istimewa yang diberikan kepada Freeport sejak 1967 silam, harus segera dihentikan. Menurutnya, KK adalah sejarah masa lalu yang tidak perlu diteruskan.

"Keberanian dan konsistensi pemerintah untuk menegakkan amanat UU, mulai dari divestasi saham 51 persen, perubahan KK menjadi IUPK, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam proses produksi, membangun smelter, PPh Badan, PPN, menunjukkan siapa sesungguhnya yang menjadi tuan atas seluruh tersebut," ungkap Adian.

Indonesia, ia menyatakan, tidak anti investor asing. Namun, siapapun investornya diharapkan tidak tamak dan berlaku adil. Hal ini juga berlaku bagi Freeport. Apabila Freeport tidak mau berlaku adil, tidak salah jika pemerintah mengambil sikap tegas melalui keputusannya hari ini. "Pilihan Freeport hari ini cuma dua. Pertama, patuh dan menghormati UU Minerba dan pada segala peraturan turunannya, PP 1 Tahun 2017. Kedua, jika Freeport keberatan, segera berkemas dan cari tambang emas di negara lain," tegas Adian.

Freeport-McMoran Inc., perusahaan induk PT Freeport Indonesia (PTFI) berniat menempuh jalur peradilan internasional atau arbitrase. Jika dalam 120 hari ke depan sejak pertemuan terakhir PTFI dengan pemerintah pada Jumat (17/2), tak juga menemukan kata sepakat terkait aturan izin rekomendasi ekspor dengan ketentuan status Kontrak Karya (KK).

Menanggapi hal ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan justru menyikapi tekanan dari perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu dengan santai. Sekaligus siap meladeni Freeport-McMoran dan PTFI bila serius melenggang ke arbitrase untuk menyelesaikan hal ini.

Bahkan, mantan Menteri Perhubungan itu menyebutkan bahwa tidak hanya Freeport-McMoran dan PTFI yang memiliki hak untuk membawa ketidaksepahaman ini ke arbitrase. Namun pemerintah Indonesia juga bisa melaporkan lebih dulu masalah ini. "Saya kira Freeport itu badan usaha. Jadi, maunya berbisnis. Kalau berbisnis pasti ini dirundingkan. Mudah-mudahan mencapai titik temu," ujar Jonan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (20/2).

"Kalau tidak mencapai titik temu, memang itu hak masing-masing untuk membawa ke arbitrase. Bukan hanya Freeport yang bisa membawa ke arbitrase, pemerintah juga bisa," imbuhnya.  Jonan mengatakan, sikap tegasnya ini lantaran pemerintah telah berupaya sedemikian rupa untuk memberi kemudahan bagi PTFI untuk menjalankan bisnisnya di Indonesia. Sedangkan di satu sisi, pemerintah juga tetap teguh menciptakan aturan yang tak melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Unilever Berhasil Bukukan Laba Bersih 6,4 Triliun Tahun 2016

Kinerja keuangan PT Unilever Indonesia Tbk terpantau kinclong sepanjang tahun lalu. Produsen produk konsumsi dari mulai kecap sampai sabun itu mencetak laba bersih hingga Rp6,4 triliun pada 2016, naik 9,2 persen dari Rp5,85 triliun di 2015.

Direktur Keuangan Tevilyan Yudhistira Rusli mengatakan angka tersebut merupakan kinerja indikatif (tidak diaudit) untuk periode tahun buku 2016. Laporan audited akan dipublikasikan oleh Perseroan pada akhir Maret 2017.  "Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016, perseroan telah berhasil membukukan penjualan bersih lebih dari Rp40 triliun dari Rp36,5 triliun. Meningkat 9,8 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu," jelasnya dalam keterangan resmi, Kamis (16/2).

Ia menjelaskan, pertumbuhan kinerja keuangan didukung oleh performa yang kuat dari kedua segmen bisnisnya, Home and Personal Care dan Food and Refreshments yang menyumbang 69 persen dan 31 persen kepada total penjualan bersih perseroan. Pada kuartal keempat, Home and Personal Care dan Food and Refreshment masing-masing membukukan pertumbuhan sebesar 10,8 persen secara tahunan dan 12,8 persen secara tahunan.

"Keduanya mencapai momentumnya dan menutup total topline perseroan mendekati Rp10 triliun, 11,4 persen lebih tinggi dibandingkan kuartal keempat 2015," jelas Tevilyan.Tevilyan menambahkan, pada tahun 2016, perseroan telah mencapai performa keseluruhan yang baik secara kompetitif. Pencapaian ini, lanjutnya, didorong oleh inovasi-inovasi yang menopang strategi kategori Perseroan.

"Beberapa di antaranya adalah peluncuran dari Molto Super Sensorial dan peluncuran kembali Sunsilk yang berhasil mentransformasi performa kategori salama tahun berjalan,” ucap Tevilyan.  Di sisi lain, ia menyatakan meskipun perusahaan melihat adanya penguatan permintaan konsumen selama tahun 2016, permintaan belum pulih pada tingkat yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya.

"Oleh sebab itu, kami memiliki prioritas untuk menang bersama dengan pelanggan dan konsumen kami ditengah pasar yang menantang melalui upaya percepatan inovasi di kategori yang relevan, optimisasi proximity channel, dan peningkatan aksesibilitas produk-produk kami,” katanya

China Berhasil Bebaskan Indonesia Dari Ketergantungan Ekspor Ke Amerika Seritkat

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2017 mengalami surplus sebesar US$1,4 miliar. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan Desember 2016 yang tercatat surplus US$990 juta. "Ini merupakan surplus bulanan terbesar sejak Januari 2014" tutur Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers di kantornya, Senin (16/2).

Jika dirinci, ekspor bulan lalu tercatat sebesar US$13,38 miliar atau naik 27,71 persen dibanding Januari 2016. Sementara, realisasi impor mencapai US$11,99 miliar atau naik 14,54 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.  "Kita tahu bahwa di kuartal IV 2016 terjadi kenaikan haraga-harga komoditas baik migas maupun non migas. Kemudian ada perbaikan ekonomi di negara tujuan ekspor utama meskipun sedikit," ujar pria yang kerap disapa Ketjuk.

Namun, jika dibandingkan Desember 2016, capaian ekspor Januari 2017 turun 3,21 persen karena faktor musiman. Khusus ekspor non migas, sepanjang bulan lalu capaiannya sebesar US$12, 11 miliar atau melonjak 29,24 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, US$9,37 miliar.

Nilai ekspor nonmigas terbesar terjadi pada komoditas lemak dan minyak hewan/nabati senilai US$2,19 miliar. Setelah itu, ekspor bahan bakar mineral mengekor di angka US$1,68 miliar.  Secara sektoral, ekspor dari industri pengolahan mendominasi sebesar US$9, 87 miliar atau naik 26,27 persen dari capaian periode yang sama tahun lalu.

"Ini kabar yang menggembirakan," ujarnya.

Dilihat dari tujuan ekspor, China menjadi negara pembeli produk non migas Indonesia terbesar di angka US$1,55 miliar atau 12,8 persen dari total ekspor nonmigas sepanjang bulan lalu. Diikuti Amerika Serikat (AS) sebesar US$1,43 miliar dan India sebesar US$1,32 miliar.

"Terjadi pergeseran dari biasanya ekspor ke AS yang terbesar," ujarnya. Dari sisi impor yang realisasinya mencapai US$11,99 miliar, BPS mencatat nilai impor non migas mencapai US$10,18 miliar atau tumbuh 10,12 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Impor mesin-mesin/ pesawat mekanik mendominasi sebesar US$1,74 miliar. Setelah itu, impor mesin/peralatan listrik menyusul di angka US$1,36 miliar.  Berdasarkan penggunaan, impor bahan baku/penolong mendominasi sebesar US$9,06 miliar atau naik 20,92 persen dari periode yang sama tahun lalu. Kemudian, impor barang modal naik 6,04 persen menjadi US$1,92 miliar. Sedangkan impor barang konsumsi turun 13,39 persen menjadi US$1,01 miliar.

Berdasarkan negara, China, Jepang dan Thailand masih menjadi negara penjual barang terbanyak ke Indonesia. Tercatat, impor non migas asal China mencapai US$2,92 miliar atau berkontribusi 28,7 persen dari total impor nonmigas. Di sisi lain, neraca perdagangan migas tercatat defisit US$536,6juta.

Ekspor migas Indonesia pada Januari 2017 sebesar US$1,27 miliar, naik 14,77 persen dibandingkan dengan ekspor Januari 2016 yang sebesar US$ 1,11 miliar.  Sementara, impor migas tercatat sebesar US$1,81 miliar pada Januari 2017, atau melonjak 48,03 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu dengan nilai US$1,22 miliar.

Target Kunjungan Wisatawan 2016 Gagal Terpenuhi

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah turis asing yang berkunjung ke Indonesia mencapai 11,52 juta orang tahun lalu.  Kepala BPS Suhariyanto mencatat meski terjadi kenaikan 10,69 persen dari realisasi 2015 sebanyak 10,41 juta orang, namun jumlah tersebut tidak bisa menembus target yang ditetapkan pemerintah di angka 12 juta orang.

“Khusus untuk Desember 2016, tercatat jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia sebanyak 1,11 juta,” kata Suhariyanto di kantornya, Kamis (16/2). Menurut pria yang kerap disapa Ketjuk, turis asing yang paling banyak berlibur atau mengunjungi Indonesia untuk keperluan bisnis datang dari Singapura 16,95 persen, Malaysia 13,97 persen, China 11,07 persen, Australia 9,96 persen, dan India 4,18 persen.

“Rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada hotel berbintang di 27 provinsi selama Desember 2016 tercatat sebesar 1,70 hari, terjadi penurunan 0,13 poin jika dibandingkan Desember 2015,” katanya. Awal tahun lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan Menteri Pariwisata Arief Yahya untuk bisa menjaring setidaknya 12 juta turis. Sehingga Indonesia bisa menikmati devisa sebesar Rp172 triliun

Sementara, jumlah perjalanan yang dilakukan wisatawan lokal ditargetkan mencapai 260 juta perjalan dengan uang yang dibelanjakan sebesar Rp 223,6 triliun

BPS: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal I 2017 Akan Tembus 5 Persen

Badan Pusat Statistik (BPS) melihat peluang besar tercapainya pertumbuhan ekonomi menembus 5 persen secara tahunan, pada kuartal I 2017. Artinya, prediksi itu lebih tinggi dari realisasi periode yang sama tahun lalu yang hanya tumbuh 4,91 persen. "Peluang tumbuh lebih dari 5 persen saya kira besar. Tinggal kita lihat bulan ke depan seperti apa," tutur Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Sasmito Hadi Wibowo saat ditemui di kantornya, Kamis (16/2).

Keyakinan Sasmito dipicu oleh kinerja perdagangan internasional yang semakin membaik. Sepanjang bulan lalu, neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus sebesar US$1,4 miliar. Angka ini jauh membaik dibandingkan surplus pada periode yang sama tahun lalu, US$13,6 juta.

Capaian itu tak lepas dari performa ekspor yang melampaui impor, khususnya di sektor non minyak dan gas (migas). Sepanjang bulan lalu, ekspor nonmigas mencapai US$12,11 miliar atau melonjak 29,24 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, US$9,37 miliar.

Sementara, impor nonmigas tercatat US$10,18 miliar atau hanya tumbuh 10,12 persen dibandingkan capaian Januari 2016. Tak hanya itu, jika dilihat lebih detail, ekspor industri pengolahan juga meningkat pesat. Tercatat, ekspor dari industri pengolahan mendominasi sebesar US$9,87 miliar atau naik 26,27 persen dari capaian periode yang sama tahun lalu.

"Artinya, kinerja industri pengolahan kita mestinya juga naik pada kuartal I 2017," ujarnya.

Kemudian, ekspor dari industri pertambangan melonjak 50,37 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi US$1,96 miliar. Hal itu dipicu oleh tren membaiknya harga komoditas dan perekonomian negara mitra dagang.

Di sektor pertanian, peningkatkan kinerja ekspor juga terjadi meskipun tak sebesar dua sektor di atas. Sepanjang Januari 2017, ekspor pertanian hanya sekitar US$280 juta atau tumbuh 11,64 persen. Dari sisi impor, yang menjadi perhatian adalah melesatnya pertumbuhan impor bahan baku dan penolong serta impor barang modal.

BPS melansir, impor bahan baku/penolong mendominasi sebesar US$9,06 miliar atau naik 20,92 persen secara tahunan. Kemudian, impor barang modal naik 6,04 persen menjadi US$1,92 miliar.  Lebih lanjut, konsumsi masyarakat juga relatif terjaga. Penurunan impor barang konsumsi sebesar 13,39 persen menjadi US$1,01 miliar pada bulan lalu juga tidak disebabkan oleh turunnya daya beli melainkan turunnya impor kelompok bahan pangan seperti beras dan jagung.

Saham Toshiba Anjlok 10 Persen

Saham Toshiba anjlok lebih dari 10%, tak lama setelah pembukaan perdagangan Rabu waktu setempat. Penyebabnya adalah kasus divisi tenaga nuklir di Amerika Serikat (AS) yang berpotensi menyebabkan kerugian hingga US$ 6,2 miliar (Rp 80 triliun).

Seperti dikutip dari CNN, Rabu (15/2/2017), sahamnya sempat jatuh hingga 12,23% ke level 201,7 yen hanya dalam beberapa menit pembukaan perdagangan. Toshiba memang sudah memprediksi akan mencatat keuangan negatif tahun ini setelah salah satu komisaris mundur akibat dugaan skandal akunting.

Hingga akhir Maret 2016, diprediksi raksasa teknologi Jepang itu akan rugi 390 miliar yen (Rp 45 triliun). Divisi tenaga nuklir Toshiba di AS, Westinghouse mengakuisisi CB&I Store & Webster di 2015 lalu ketika Toshiba masih berusaha untuk memulihkan diri setelah skandal akuntasi penggelembungan laba.

Pasca akuisisi, Westinghouse menemukan bahwa biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek-proyeknya jauh melebihi prediksi. Banyak pihak menduga, mulai dari pengacara hingga auditor independen, Toshiba kembali mengutak-atik akuntansi dalam akuisisi tersebut

Industri Asuransi Jiwa Rugi Rp 3,5 Triliun Karena Salah Investasi

Tahun lalu sepertinya bukan tahun keberuntungan bagi bisnis asuransi nasional. Alih-alih untung, bisnis asuransi jiwa nasional malah tercatat merugi hingga Rp 3,54 triliun dari tahun sebelumnya yang untung Rp10,23 triliun. Sementara, berdasarkan Statistik Asuransi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), laba bersih bisnis asuransi umum melorot mencapai 9 persen, yaitu dari Rp6,34 triliun pada 2015 menjadi hanya Rp 5,76 triliun pada akhir tahun lalu.

Di bisnis asuransi jiwa, laba negatif disinyalir lantaran jumlah pendapatan lebih kecil ketimbang jumlah beban. Adapun jumlah pendapatan bisnis asuransi jiwa sebesar Rp 161,10 triliun, sedangkan jumlah bebannya tembus Rp162,57 triliun.

Jumlah beban yang membengkak tak terlepas dari melesatnya beban asuransi hingga 74,99 persen. Salah satu komponen beban asuransi, yakni pembayaran klaim dan manfaat yang naik 19 persen menjadi Rp 78,60 triliun. Di bisnis asuransi umum, premi bruto meningkat hanya 10 persen. Angka ini terpaut jauh dari ekpekstasi pelaku usaha yang berkisar 15 persen-20 persen. Selain itu, pertumbuhan pendapatan underwriting diikuti juga oleh beban underwriting.

Sebelumnya, Yasril Y Rasyid, Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengaku pesismistis pelaku usaha asuransi umum mampu mencapai target premi dikarenakan realisasi pertumbuhan ekonomi nasional lebih rendah dari asumsi. "Tadinya, kami pikir program pemerintah menggiatkan infrastruktur akan berjalan kencang. Ternyata lebih rendah. Selain itu, ekonomi kita juga tumbuh lebih rendah dibandingkan asumsi. Daya belinya turut rendah," ujarnya, akhir tahun lalu.

Direktur Utama PT Asuransi Adira Dinamika (Adira Insurance) sempat menyebutkan, penurunan penjualan otomotif ikut memengaruhi bisnis asuransi umum. Pasalnya, di industri ini, bisnis asuransi kendaraan bermotor menjadi salah satu penyumbang premi terbesar, setelah asuransi kebakaran dan properti.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Firdaus Djaelani menyebut, penyebab kerugian industri asuransi jiwa tahun lalu akibat adanya sejumlah perusahaan asuransi yang salah dalam menempatkan investasi. Data OJK melansir, industri asuransi jiwa mencatat kerugian Rp3,54 triliun pada akhir tahun lalu, berbalik dibandingkan dengan laba Rp10,23 triliun pada akhir 2015.

"Sebenarnya dari sisi besarnya premi itu naik, ini perkara investasi banyak yang disebabkan karena saham-saham yang dibeli, dan diterbitkan kan banyak yang nilainya lagi turun sehingga itu aja kerugiannya," ujar Firdaus saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Selasa (14/2). Sementara untuk pendapatan, tahun lalu industri asuransi jiwa tercatat sebesar Rp161,1 triliun. Perolehan tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah beban yang sebesar Rp162,57 triliun

Firdaus mengatakan, sebenarnya saat ini kondisi keuangan industri asuransi jiwa masih sangat kuat. Hal ini ditunjukan dengan rasio solvabilitas atau Risk Based Capital (RBC) industri asuransi jiwa yang saat ini mencapai 500 persen di atas ketentuan OJK yang mencapai 120 persen.

"Secara umum industri asuransi kita masih sehat banget. Hasil investasi memang ada beberapa yang naik dan anjok, tapi kami lagi mendalami dengan teman-teman asosiasi tentang masalah apa yang tengah dialami," jelasnya.

Firdaus membantah kerugian dari penempatan hasil investasi tersebut merupakan dampak dari peraturan OJK yang mewajibkan penempatan industri asuransi di instrumen surat berharga negara (SBN). Kewajiban ini tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) nomor 1/POJK.05/2016 tanggal 11 Januari 2016 tentang Investasi SBN bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.

Aturan ini menetapkan bahwa per 31 Desember 2016, dana pensiun wajib mengalokasikan minimum 20 persen dana kelolaannya pada SBN. Selanjutnya per 31 Desember 2017, dana pensiun wajib menempatkan minimum 30 persen dana kelolaan pada SBN. "Kalau tahu hasil investasi di obligasi pemerintah itu sangat stabil bahkan dia di atas suku bunga deposito. Jadi tidak ada masalah. Mungkin penempatan di sektor lain," ujarnya.

Laba Bank Mandiri Anjlok 32 Persen pada 2016

Dampak pelemahan ekonomi global tahun lalu masih terasa di neraca keuangan PT Bank Mandiri Tbk (Persero). Sepanjang tahun lalu, bank pelat merah tersebut harus menelan penurunan laba bersih hingga 32,1 persen dari Rp20,3 triliun tahun 2015 menjadi Rp13,8 triliun tahun 2016.

Direktur Utama Mandiri Kartika Wirjoatmodjo mengatakan penurunan laba tersebut terjadi akibat perseroan harus menyisihkan biaya pencadangan akibat angka kredit macet yang tinggi. Pasalnya, tahun lalu Bank Mandiri harus menanggung tekanan akibat jatuhnya harga komoditas yang menyeret para nasabah segmen komersialnya ke kondisi sulit bayar.

Secara total angka rasio kredit bermasalah (NPL) gross Bank Mandiri pada akhir tahun lalu menembus 4 persen, naik 1,4 persen jika dibandingkan dengan NPL tahun 2015 yang mencapai 2,5 persen.  Bank berlogo pita emas itu pun harus menyisihkan pencadangan hingga Rp24,6 triliun tahun lalu, naik 104,7 persen dari penyisihan tahun 2015 yang mencapai Rp12,04 triliun.

"Perlambatan ekonomi di tahun 2013 berdampak pada penurunan ekonomi di 2014. Perlambatan ekonomi dan peningkatan kredit bermasalah berasal dari kredit yang disalurkan kredit komoditas," ujar Kartika dalam konferensi pers di Plaza Mandiri, Selasa (14/2).

Debitur segmen komersial menyumbang kredit bermasalah paling tinggi yakni mencapai 9 persen. Hal ini membuat Bank Mandiri berkali-kali merestrukturisasi kredit hingga harus menempuh jalur hukum untuk menyeret debitur nakal yang enggan melunasi kewajiban kreditnya.

"NPL paling besar ada di nasabah kredit komersial. Yang memiliki satu sumber pendapatan, jadi ketika tahun 2014 harga komoditas jatuh akibat perlambatan ekonomi dan itu membuat kemampuannya dalam membayar kredit melemah," ujar pria yang kerap disapa Tiko itu.

Namun, terlepas dari biaya pencadangan yang tinggi tahun lalu, Bank Mandiri sebenarnya mampu mencatatkan pertumbuhan laba Rp43,25 triliun di 2016 naik 12,7 persen dari tahun 2015 yang mencapai Rp38 triliun.  "Kalau lihat dari kinerja dari sisi kinerja operasional kita masih sangat baik.
Sebelum adanya pencadangan pendapatan laba mencapai Rp43,25 triliun atau tumbuh 12,7 persen. Tahun lalu memang karena pencadangan itu yang membuat laba kita tertekan," ujar Direktur Keuangan Bank Mandiri Pahala Mansury.

Dari kinerja kredit, Bank Mandiri mampu mencatatkan pertumbuhan hingga 11,2 persen dari Rp595 triliun menjadi Rp662 triliun. Dari sisi penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK), Bank Mandiri mencatat pertumbuhan hingga 12,7 persen dari Rp676,4 triliun menjadi Rp763,5 triliun.

Aset Bank Mandiri tahun lalu pun berhasil menembus hingga Rp1.038 triliun sehingga menjadi bank dengan aset terbesar secara konsolidasi di Indonesia.  Tahun ini, Pahala berharap tren NPL akan turun dengan demikian biaya pencadangan akan turun secara signifikan. Mengingat kredit yang perlu direstrukturisasi akan menurun.

"Laba tahun ini diharapkan akan normal karena CKPN yang kita bentuk akan menurun," ujarnya

Credit Suisse Bukukan Rugi Bersih Rp. 30 Triliun Tahun 2016

Credit Suisse, bank terbesar kedua Swiss, mengalami rugi 2,4 miliar franc Swiss atau sekitar Rp 30 triliun di 2016. Penyebabnya adalah penyelesaian sengketa dengan Pemerintah AS terkait krisis sub-prime mortage di 2008 lalu.

Kerugian ini menyusut jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,9 miliar franc Swiss atau sekitar Rp 38 triliun. "Tahun 2016 kita mulai menjalankan strategi baru, dan memang tantangannya banyak sekali dalam 12 bulan ini," kata CEO Credit Suisse, Tidjane Thiam, dikutip dari Reuters, Selasa (14/2/2017).

"Secara signifikan kami mengurangi biaya operasional sambil meningkatkan margin," tambahnya.

Bulan lalu, pemerintah AS meminta Credit Suisse menyiapkan US$ 5,28 miliar (Rp 68 triliun) untuk menyelesaikan sengketa akibat penjualan surat berharga yang menyebabkan krisis finansial 2008. Krisis tersebut membuat banyak perusahaan gulung tikar dan sepuluh juta orang kehilangan pekerjaan di seluruh dunia. "Kami sudah mencapai kesepakatan dengan pemerintah AS, jadi kami sudah menghapus ketidakpastian di operasi kami ke depan," kata Thiam.

Selain memprioritaskan pemangkasan biaya, Credit Suisse juga sudah memangkas 7.000 karyawan di New York dan London akhir tahun lalu. Semuanya demi efisiensi. Bank kelas kakap asal Swiss, Credit Suisse, melansir kerugian senilai 2,4 miliar franc Swiss atau setara Rp30 triliun dalam laporan keuangan tahun lalu. Akibat kerugian tersebut, bank terbesar kedua di Swiss itu berencana merumahkan sekitar 6.500 karyawannya.

Institusi keuangan yang berbasis di Zurich tersebut beralasan, sebagian besar kerugian disebabkan upaya penyelesaian sengketa dengan Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS), serta membayar denda US$ 2 miliar. Departemen Kehakiman AS mengungkapkan bahwa Credit Suisse akan membayar total US$ 5,3 miliar sebagai penyelesaian masalah dari penjualan surat berharga yang memicu krisis finansial 2008 silam.

Direktur Utama Credit Suisse Tidjane Thiam mengklaim, institusinya telah mencapai kesepakatan dan menghapus permasalahan yang menjadi sumber utama ketidakpastian masa depan perusahaan. Sekadar informasi, dalam laporan keuangan 2015 lalu, Credit Suisse juga menderita kerugian sebesar 2,9 miliar franc Swiss atau US$ 2,9 miliar.

Thiam sendiri baru bergabung menjabat sebagai pucuk pimpinan Credit Suisse pada 2015 lalu. Program utamanya, yaitu merombak organisasi, serta memangkas biaya. Ia fokus mengejar bisnis pada pengelolaan kekayaan dan pasar negara-negara berkembang. Credit Suisse diperkirakan memangkas 5.500 - 6.500 karyawannya. Direktur Keuangan Credit Suisse David Mathers menuturkan, hal ini akan dibahas dalam pertemuan dengan investor.

Tahun lalu, Credit Suisse memutuskan hubungan kerja (PHK) dengan lebih dari 7.250 karyawannya. Ketika itu, perusahaan menderita rugi lebih besar dari yang diantisipasi analis.