Arsitektur Bangunan Pasar Milik Pemprov DKI Sebabkan Banyak Pedagang Merugi

 Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) mengungkap tidak hanya COVID-19 yang telah merugikan pedagang pasar. Salah satunya yang merugikan adalah tata bangunan pasar yang dinilai malah merugikan pedagang.

"Pasar dibangun begitu aja akhirnya desainnya kemudian layout-nya, nanti yang di lantai atasnya nggak laku akhirnya jadi kumuh dan seterusnya. Karena apa, itu dibangun berdasarkan arsitek atau desain nya itu tidak sesuai dengan pasar," Ketua Umum APPSI, Sudaryono dalam dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI dengan APPSI, Selasa (14/9/2021).

"Banyak pasar-pasar sekarang rugi bukan hanya karena COVID-19 tapi juga karena pembangunan yang kita tidak dilibatkan sehingga secara model itu nggak masuk," tambahnya.

Untuk itu, pihaknya meminta agar pedagang pasar dilibatkan dalam perencanaan dan pembangunan pasar. Pembangunan pasar itu dilakukan dalam dua cara, pertama oleh pemerintah menggunakan APBN atau APBD dan kedua dibangun oleh pedagang pasar.

"Kami menginginkan, akan status hak kiosnya itu atau tempat usahanya menjadi hak guna bangunan strata title, jika kebijakan ini diberlakukan akan terasa adil bagi pedagang dan ada wujud kepedulian dan keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi rakyat," tuturnya.

Selain pembangunan, pedagang juga meminta agar dilibatkan dalam pengelolaan pasar. Karena saat ini pihak pengelola pasar terus mendorong pedagang untuk memungut retribusi saja.

"Pasar dikelola secara profesional yang tidak hanya pasar itu dibangun terus pengelolanya narik-narik retribusi. Jadi kami ingin pedagang pasar itu juga diperlihatkan dalam pengelolaan pasar sehingga kalau yang mengelola ada keterlibatan pedagang di situ maka rasa, adil kalau kita ada di situ," jelasnya.

Lalu, kerugian lainnya bagi pedagang adalah adanya pedagang kaki lima (PKL). Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua APPSI, Asnawi yang menurutnya adanya PKL di depan pasar sudah meningkatkan daya saing yang tidak sehat.

"Di pasar rakyat itu langsung berhadapan dengan teman-teman pedagang PKL. Itu malah secara internal kita sudah di berdaya saing sudah nggak sehat," ungkapnya.

Pedagang Mengadu ke DPR Karena Anies Baswedan Tidak Turunkan Sewa Kios PD Jaya Saat PPKM

 Pengelola dan Pedagang pasar mengungkapkan keluhannya kepada Komisi VI DPR RI. Salah satunya mengeluhkan banyak pedagang pasar yang tutup kiosnya. Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (Asparindo) mengatakan banyak kios tutup karena dampak pandemi COVID-19. Dia mencontohkan di Pasar Mayestik, Jakarta Selatan sekitar 30% kios sudah ditinggalkan pedagang.

"Kita di pasar-pasar pak ya, nggak usah di daerah, di Jakarta, di Mayestik yang tutup berapa pak, berapa kios? 30%-an. Apalagi di daerah," ujar Ketua Asparindo Joko Setiyanto, dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi VI DPR, Selasa (14/9/2021).

Ia mengatakan hal itu menurutnya karena minimnya bantuan yang diberikan kepada para pedagang. Misal tarif listrik tak turun sama sekali sehingga memberatkan para pedagang. "Listrik itu tarif aja tidak turun sama sekali, jadi ini penting sekali, karena komponen terbesar pak," katanya.

Lalu, di kesempatan yang berbeda. Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) mengungkap sudah lebih dari 1.000 kios tutup di Pasar Jakarta. APPSI meyakini penutupan itu disebabkan karena pedagang tidak bisa membayar sewa akibat pandemi COVID-19.

"Saya mengambil contoh itu PD pasar jaya DKI Jakarta hari ini 1.000 lebih kios kosong di Jakarta sendiri. Nah ini pertanyaannya apakah kosong ini tidak mampu untuk bersaing dengan pedagang lain atau biaya kios, penyewaan kios tidak ada pengurangan dari pihak pengelola di dalam situasi pandemi sekarang ini," kata Robi perwakilan dari APPSI, kepada Komisi VI.

Saat kios-kios tutup itu, pedagang beralih ke pinggir jalan. Ia meyakini hal itu bukan karena kalah saing dengan pedagang lain, tetapi karena tidak mampu bayar sewa kios di masa pandemi ini.

"Kita mengambil sampel dua pasar yaitu Pasar Enjo dengan Pasar Klender, itu di luar areal pasar itu tetap ada pedagang pedagang liar. Dia jualan di luar areal pasar artinya bukan pedagang yang tidak mampu untuk bersaing di dalam pasar akan tetapi pembiayaan atau penyewaan harga kios tidak ada penurunan dari pihak pengelola," jelasnya.

Oleh karena itu, APPSI meminta untuk DPR berkoordinasi dengan pihak Pasar Jaya agar mengimbau pedagang kembali berjualan di kios-kios. "Pak bapak boleh cek di pasar Enjo dan pasar Klender itu di dalam pasar itu sendiri itu sunyi akan tetapi di luar areal itu ramai artinya ini timbul pertanyaan apakah pedagang ini tidak mampu untuk bayar kios atau tidak mampu untuk bersaing," pungkasnya.