Bank Mandiri Tebar Deviden Sebesar 43,5 Triliun

 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) menyetujui pembagian dividen kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2024 sebesar Rp 43,5 triliun. Kesepakatan tersebut dicapai melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BMRI yang digelar di Auditorium Plaza Mandiri, Jakarta, pada Selasa (25/3).

Adapun pembagian dividen diambil dari 78% dari laba bersih konsolidasi tahun 2024 sebesar 55,8 triliun. Sementara itu, 22% sisanya ditetapkan sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan dan mendorong pengembangan usaha ke depan.

Dari nilai dividen tersebut, sebanyak Rp 22,62 triliun disetorkan kepada negara atas kepemilikan 52% saham Bank Mandiri. Secara rinci, besaran dividen per lembar saham BMRI setara Rp 466,18, meningkat 31,71% secara year on year (YoY).

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan, besaran dividen tersebut menggambarkan komitmen perseroan untuk berkontribusi secara optimal dalam pembangunan nasional dan memperkuat posisi BMRI sebagai mitra finansial nasabah.

"Keputusan ini juga menunjukkan dukungan kuat dari pemegang saham kepada manajemen untuk mengakselerasi rencana ekspansi bisnis perseroan," jelas Darmawan dalam keterangan tertulis, Selasa (25/3).

Selain dividen, Darmawan menambahkan bahwa peran penting Bank Mandiri sebagai perusahaan BUMN juga tercermin dari kontribusi kepada penerimaan negara berupa pajak dan bukan pajak.

Pada 2024, total kontribusi Bank Mandiri dalam bentuk pajak mencapai Rp 28,87 triliun, meningkat 8,47% secara YoY. Secara fundamental, besaran dividen tersebut telah mempertimbangkan posisi likuiditas serta struktur permodalan Bank Mandiri dalam mendukung rencana di tahun 2025.

Setelah pembagian dividen, rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) Bank Mandiri sampai dengan akhir tahun nanti diproyeksikan tetap kuat di kisaran level 19% - 20%. Selain itu, RUPST BMRI juga menyepakati rencana pembelian kembali saham (buyback) sebanyak-banyaknya Rp 1,17 triliun.

"Sejalan dengan momentum pertumbuhan ekonomi, kami optimis kinerja Bank Mandiri akan terus membaik. Ke depan, kami akan terus memacu pengembangan bisnis dan layanan Bank Mandiri agar dapat memenuhi ekspektasi seluruh stakeholder perseroan," tambah Darmawan.

Penyebab Setoran Pajak Anjlok Triwulan Pertaman 2025

 Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat setoran pajak di awal 2025 turun. Penerimaan pajak hingga Februari mencapai Rp 187,8 triliun atau baru 8,6% dari target.

Angka tersebut turun 30,19% dibandingkan realisasi pajak Februari 2024 (year on year) yang mencapai Rp 269,02 triliun. Sementara penerimaan pajak di 2025 pemerintah menargetkan bisa mencapai Rp 2.189,3 triliun.

"Penerimaan Pajak Rp 187,8 triliun atau 8,6% dari target (Rp 2.189,3 triliun)," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam Konferensi Pers APBN KiTA Edisi Maret 2025 di kantornya, Jakarta Pusat.

Khusus pada Januari 2025, penerimaan pajak juga lebih rendah 41,86%. Penerimaan pajak awal tahun hanya terkumpul Rp 88,89 triliun, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sejumlah Rp 152,89 triliun.

Hal itu terungkap dalam dokumen APBN KiTa edisi Februari 2025, yang berisi laporan kinerja APBN per Januari 2025. Dokumen itu sempat dirilis Kementerian Keuangan di website resmi, namun kemudian dihapus.

Penyebab Anjlok

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu menjelaskan dua faktor penyebab penerimaan pajak turun. Pertama, karena adanya penurunan harga komoditas andalan dari ekspor Indonesia.

"Faktor pertama itu adalah penurunan dari harga komoditas utama antara lain batubara year on year (turun) 11,8%, brent minyak turun 5,2% dan nikel turun 5,9%," beber Anggito, dalam kesempatan yang sama.

Kedua, faktor administrasi. Hal itu dikarenakan adanya kebijakan baru yakni implementasi Tarif Efektif Rata-rata (TER) untuk PPh 21 dan ada kebijakan relaksasi pembayaran PPN dalam negeri selama 10 hari, sehingga dapat dibayarkan hingga 10 Maret 2025.

"Jadi ini adalah dampak relaksasi yang harusnya menjadi bagian dari perhitungan Februari, namun karena relaksasi jadi kami sudah memantau," imbuhnya.

Meski demikian, menurutnya penurunan penerimaan pajak dalam dua bulan awal 2025 ini adalah hal yang normal. Kondisi serupa disebut juga terjadi dalam empat tahun terakhir, di mana tren awal tahun lebih rendah dibandingkan akhir tahun.

"Penerimaan pajak memiliki tren bulanan yang spesifik. Jadi kalau kita lihat dalam empat tahun terakhir mulai dari 2022, 2023, sampai 2024 polanya sama, Desember naik cukup tinggi karena ada Nataru akhir tahun dan kemudian menurun di Januari dan Februari, itu sama setiap tahun, jadi tidak ada hal yang anomali, jadi sifatnya normal saja," ujar Anggito.

Terlepas dari itu, Anggito memperkirakan bahwa tren penerimaan pajak ke depan akan lebih baik. Hal ini melihat berbagai aktivitas ekonomi yang mulai bergeliat.

"Kira-kira ke depannya seperti apa? Kita coba bandingkan dengan PMI, kita juga coba bandingkan dengan data konsumsi listrik untuk industri dan bisnis, itu ada kenaikan di Februari. Jadi kita berharap dan kita melihat kondisi penerimaan khususnya PPh 25 akan membaik," jelasnya.

Penerimaan Pajak Tekor 31,2 Triliun Atan Turun 30 Persen Karena Coretax

 Setoran pajak dua bulan pertama tahun ini jeblok. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut penerimaan pajak per Februari mencapai Rp187,8 triliun atau baru mencapai 8,6 persen dari target.

Capaian penerimaan pajak ini anjlok sebesar 30,19 persen secara year on year (yoy). Sebab, pada dua bulan awal 2024, penerimaan pajak Rp269,02 triliun.

Secara keseluruhan, APBN 2025 defisit 0,13 persen atau Rp31,2 triliun per 28 Februari 2025. Belanja negara sudah mencapai Rp348,1 triliun, sedangkan pendapatan baru di angka Rp316,9 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyebut ada beberapa penyebab penerimaan pajak anjlok. Pertama, harga komoditas utama turun, seperti batu bara yang anjlok 11,8 persen yoy, minyak 5,2 persen, dan nikel turun 5,9 persen.

Kedua, adalah masalah administrasi. Anggito mengatakan ada dua hal sumbernya, yakni di penerapan tarif efektif rata-rata (TER) untuk PPh 21 dan relaksasi PPN dalam negeri.

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda juga mencatat penerimaan pajak turun hingga 30,2 persen pada masa akumulatif hingga Februari 2025. Jika dibandingkan dengan Januari 2024, dia menyebut penerimaan pajak turun 40,4 persen secara year-on-year (yoy).

Huda berpendapat ada dua penyebab utama. Pertama, pengembalian lebih bayar pajak (restitusi) pada perpajakan masa 2024, yang dibayarkan pada Januari kemarin. Restitusi pajak tahun lalu mencapai Rp265,67 triliun atau tumbuh 18,8 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023.

Penyebab kedua adalah kisruh sistem Coretax. Dia menilai sistem baru ini membuat pelaporan PPN menjadi terhambat.

"Pelaku usaha menahan transaksi karena gangguan Coretax terjadi selama masa pelaporan hingga Februari untuk transaksi Januari 2025," kata Huda saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (13/3).

Huda menyoroti APBN 2025 yang sudah tekor 0,13 persen. Dia khawatir rasio defisit anggaran terhadap PDB mendekati, bahkan lebih dari angka 3 persen pada akhir tahun.

Belanja pemerintah menurun 7 persen (yoy). Belanja kementerian/lembaga yang merupakan belanja rutin mengalami penyusutan hingga 30,33 persen.

Sementara, belanja program, seperti Makan Bergizi Gratis dan lainnya, tumbuh hingga 6,91 persen. Huda menilai hal ini menunjukkan pemerintah mendorong belanja tanpa melihat kondisi penerimaan yang ada.

Ia juga mencatat utang tumbuh hingga 44,77 persen pada Januari 2025. Pada masa akumulasi hingga 28 Februari 2025, utang bertambah 19,42 persen atau sekitar Rp220 triliun.

"Jika kita bandingkan pada masa akumulasi Februari 2024, peningkatan utang hanya 1,16 persen saja. Jika kondisi seperti ini terus terjadi, kita patut khawatir terkait dengan pengelolaan utang ke depan," ujarnya.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny Sasmita melihat penerimaan pajak anjlok 30 persen gara-gara kebijakan populis Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, ada sejumlah kebijakan Prabowo yang berupa relaksasi terhadap penarikan pajak. Misalnya, pemangkasan PPN demi diskon tiket pesawat mudik Lebaran 2025. Ada juga beberapa insentif di akhir tahun, seperti diskon properti dan insentif untuk kendaraan listrik. Berbagai kebijakan populis itu mengurangi penerimaan negara secara nyata.

"Kebijakan populis ini kan salah satu senjata politik sebenarnya, bukan senjata ekonomi, bukan senjata fiskal. Tapi imbasnya ke fiskal dan itu saya sepakat kebijakan populis menjadi salah satu penyebab," kata Ronny.

Dia berkata anjloknya penurunan penerimaan pajak juga disebabkan kontraksi di beberapa sektor, terutama sektor manufaktur dan jasa. Hal itu membuat penerimaan negara pun menurun.

Ronny mengatakan kondisi ini terjadi karena perubahan kebijakan fiskal saat pergantian pemerintahan. Dia berharap kebijakan-kebijakan yang dibuat Prabowo bisa memicu gairah di berbagai sektor dalam waktu dekat.

Dia juga melihat potensi perbaikan kondisi karena perang dagang Amerika Serikat dengan China. Menurutnya, Indonesia bisa memanfaatkan kondisi ini karena harga komoditas akan tetap tinggi beberapa waktu mendatang.

"Ini sumber pemasukan juga buat ekspor Indonesia, terutama ekspor komoditas utama kita seperti batu bara, CPO, gas, dan lain-lain. Jadi, potensi penerimaan negara juga cukup tinggi," ujarnya.

Melihat Harta Kepala Daerah Indonesai Dengan Gaji Pokok Rp 3 Juta Perbulan

 Sejumlah kepala daerah pemenang Pilkada Serentak 2024 dilantik Presiden Prabowo Subianto hari Kamis (20/1) ini. Beberapa di antaranya ada nama-nama populer, seperti Rano Karno alias Bang Doel dan Ramzi.

Bang Doel menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Pramono Anung. Adapun Ramzi menjadi Wakil Bupati Cianjur bersama Wahyu.

Dalam memimpin daerah masing-masing, mereka akan didukung pendanaan dari negara. Para kepala dan wakil kepala daerah mendapatkan gaji, tunjangan jabatan, hingga dana operasional setiap bulan.

Berapa gaji Bang Doel, Ramzi, dan kepala daerah lainnya?

Jawabannya ada di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2000. Gaji pokok diatur dalam pasal 4 PP tersebut.

Pasal itu mengatur gaji pokok gubernur Rp3 juta per bulan. Wakil gubernur seperti Bang Doel menerima Rp2,4 juta per bulan.

Wali kota atau bupati mendapatkan gaji pokok Rp2,1 juta per bulan. Sementara itu, wakil wali kota atau wakil bupati seperti Ramzi menerima Rp1,8 juta per bulan.

Selain gaji pokok, kepala dan wakil kepala daerah berhak menerima tunjangan jabatan setiap bulan. Besaran tunjangan diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001.

Pasal 1 ayat (2) keppres itu menyebut tunjangan jabatan gubernur Rp5,4 juta dan wakil gubernur Rp4,32 juta. Wali kota dan bupati mendapatkan tunjangan jabatan Rp3,78 juta, sedangkan wakilnya menerima Rp3,24 juta.

Kerja para kepala daerah juga didukung pendanaan melalui biaya operasional. Hal itu diatur melalui PP Nomor 109 Tahun 2020.

Biaya operasional terdiri dari biaya rumah tangga, pembelian inventaris rumah jabatan, pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan kesehatan, perjalanan dinas, pakaian dinas, hingga biaya penunjang operasional.

Pasal 9 PP Nomor 109 Tahun 2020 menyebut jumlah biaya penunjang operasional berbeda-beda di setiap daerah berdasarkan jumlah pendapatan asli daerah (PAD) sebagai berikut:

Gubernur dan wakil gubernur

• PAD Rp0-Rp15 miliar: Rp150 juta hingga 1,75 persen dari total PAD
• PAD Rp15 miliar-Rp 50 miliar: Rp262,5 juta hingga 1 persen dari total PAD
• PAD Rp50 miliar-Rp 100 miliar: Rp 500 juta hingga 0,75 persen dari total PAD
• PAD Rp100 miliar-Rp250 miliar: Rp750 juta hingga 0,40 persen dari total PAD
• PAD Rp250 miliat-Rp500 miliar Rp1 miliar hingga 0,25 persen dari total PAD
• PAD di atas Rp 500 miliar paling rendah Rp1,25 miliar dan paling tinggi sebesar 0,15 persen dari total PAD

Wali kota-wakil wali kota dan bupati-wakil bupati

• PAD Rp0-Rp5 miliar: Rp125 juta hingga 3 persen dari total PAD
• PAD Rp5 miliar-Rp10 miliar: Rp150 juta hingga 2 persen dari total PAD
• PAD Rp10 miliar-Rp20 miliar: Rp200 juta hingga 1,5 persen dari total PAD
• PAD Rp20 miliar-Rp50 miliar: Rp300 juta hingga 0,8 persen dari total PAD
• PAD Rp50 miliar-Rp150 miliar: Rp400 juta hingga 0,4 persen dari total PAD
• PAD di atas Rp150 miliar: Rp600 juta hingga 0,15 persen dari total PAD

Setelah Pembentukan Danatara ... Seruan Tarik Uang Massal Dari Bank BUMN Viral

 Media sosial dihebohkan dengan seruan tarik uang tabungan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau Bank BUMN. Hal ini berkaitan dengan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara).

Diketahui, BP Danantara akan mengelola penghematan anggaran dari Kementerian/Lembaga dan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemberitaan mengenai Danantara ini menimbulkan banyak respons dari masyarakat, salah satunya khawatir Danantara akan berkahir seperti kasus 1 MDB yang heboh di Malaysia

Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara. Luhut mengatakan pembentukan Danantara sangat strategis. Dia menyebut, Danantara akan membuat perusahaan atau BUMN yang tergabung lebih efisien dan transparan.

"Danantara menurut saya suatu keputusan yang sangat startegis, karena mereka bisa bisa join venture sehingga bisa membuat perusahaan-perusahaan itu bisa lebih efisien, lebih transparan. Kita bisa lihat dengan jelas dan bagus," usai menghadiri Indonesia Economic Summit 2025, di Shangri La, Jakarta

Dalam pidatonya di Indonesia Economic Summit 2025, Luhut meyakini Danantara merupakan cara yang sangat strategis dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Apalagi Prabowo menempatkan orang hebat dalam badan tersebut.

"Semua perusahaan milik negara yang kita miliki saat ini akan transparan, akan efisien, karena manajemennya dapat mereka bawa dari mana saja. Jadi kita akan lihat, misalnya, bandara dan pelabuhan seperti Tanjung Priok dan juga dapat kita kelola oleh orang-orang profesional," terangnya.

Luhut juga yakin, melalui Danantara, posisi Indonesia akan lebih baik. Dia pun meminta warga Indonesia dan asing mendukung pembentukan badan tersebut.

"Saya hanya ingin memohon kepada kita semua, Indonesia, di sini, dan juga orang asing, berikan waktu bagi mereka untuk berkonsolidasi, karena ini bukan solusi yang bisa dilakukan dalam waktu semalam. Tetapi yang saya pahami saat ini tentang danantara, ini adalah suatu hal hal yang sangat besar. Banyak orang terkejut dengan danantara," terang Luhut.

Rencana Prabowo untuk Danantara

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan melanjutkan pemangkasan anggaran hingga tiga tahap. Total anggaran yang dihemat dari tiga tahap tersebut mencapai Rp 750 triliun.

Pemangkasan tahap pertama yang dilakukan saat ini Rp 300 triliun dan tahap kedua ditargetkan Rp 308 triliun. Penghematan lainnya akan dilakukan melalui dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia mengatakan dari dividen BUMN tersebut terkumpul Rp 300 triliun, Rp 100 triliun di antaranya akan dikembalikan untuk modal kerja.

Secara keseluruhan, Prabowo mengatakan penghematan anggaran mencapai Rp 750 triliun. Hasil dari penghematan tersebut akan diinvestasikan ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Sisanya kita berati kita akan punya US$ 20 miliar (Rp 324,3 triliun dengan kurs Rp 16.200) ini tidak akan kita pakai, kita serahkan ke Danantara untuk diinvestasikan," katanya dalam pidatonya di acara Puncak Perayaan HUT Ke-17 Partai Gerinda yang dipantau secara daring melalui YouTube Gerindra TV

Anggaran Ketahanan Pangan Tembus Rp 149 Triliun Pada 2024

 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut anggaran pangan di 2024 melonjak menjadi Rp 159 triliun. Angka itu lebih besar 30% dibanding tahun 2023 yang sebesar Rp 115 triliun.

Menurut Bendahara Negara, dana itu disalurkan untuk sejumlah program yang mendukung ketahanan pangan. Misalnya dana Rp 47,7 triliun untuk memberikan subsidi pupuk sebesar 7,2 juta ton.

"Itu untuk apa saja? Yang paling gede biasanya, yang rame itu petani kalau pas lagi musim tanam pupuknya nggak ada atau pupuk subsidinya nggak tersedia. Makanya bantuan pupuk itu kita tingkatkan. Kemarin karena berbagai hal kita, oh harusnya jumlahnya 9 juta atau 7 juta ton kita sampaikan, oke berapa yang dibutuhkan, Rp 47,7 triliun," terang Sri Mulyani dalam unggahan video di Instagram @smindrawati

Selain pupuk, subsidi juga diberikan untuk benih budidaya ikan. Lalu ada juga yang disalurkan untuk peternak.

Untuk menjaga ketahanan pangan, pemerintah juga menjaga agar stabilisasi harga terjaga dan stok pangan tersedia di masyarakat. Caranya melalui badan usaha seperti ID Food hingga Bulog.

"Serta bahkan kita membantu melalui below the line. Below the line itu artinya investasi. ID food, kemudian bulog itu untuk stabilisasi harga atau untuk mengamankan stok, itu dilakukan," imbuhnya.

Pembangunan infrastruktur seperti bendungan dan irigasi juga berasal dari program ketahanan pangan. Menurutnya, ketahanan pangan tidak hanya sebatas padi melainkan hal-hal lain yang berkaitan dengan pangan masyarakat.

"Jadi ada padi, ada jagung, kedelai, dan kemudian juga ikan, hewan yang lain, dulu kita bahkan memberikan ternak dalam hal ini, dan juga tadi alat mekanisasi pertanian, alsintan yang sering dilakukan. Selain tadi subsidi pupuk, benih, dan lain-lain," tutupnya.

Prabowo Hentikan Proyek Pembangunan Infrastruktur Agar Dana APBN Bisa Cukup

 Presiden Prabowo Subianto meminta pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang baru dihentikan dulu. Arahan ini turut berdampak kepada proyek jalan tol.

Hal itu diungkapkan Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Pemangku Kepentingan Sony Sulaksono Wibowo. Dia bilang rencana pembangunan proyek jalan tol baru akan ditahan dulu sambil melihat kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di 2025.

"Ada instruksi dari Presiden Prabowo waktu itu untuk menghentikan beberapa proyek-proyek besar. Nah tol juga terdampak, tetapi yang akan kita hold dulu, yang kita akan hentikan dulu, itu adalah proyek-proyek yang belum berjalan," kata Sony dalam Media Gathering Nataru 2024/2025 ASTRA Infra Group di Amanaia Menteng, Jakarta.

Meski begitu, Sony menyebut tol-tol yang sudah konstruksi hingga melakukan studi kelayakan akan tetap dilanjutkan.

"Jadi tol-tol yang terkait dengan konstruksi, yang sudah mulai FS (feasibility study), yang sudah mulai pelelangan, itu akan tetap berjalan. Ini informasi juga buat teman-teman media, karena ada kekhawatiran semua tol berhenti, tidak. Kita akan tetap melanjutkan yang sudah berkontrak," tegasnya.

Sony mencontohkan proyek pembangunan tol baru yang masih dalam rencana dan akan tertahan yakni Tol Puncak dan ruas tol Kulonprogo-Cilacap. Sementara proyek-proyek yang dalam tahap lelang seperti Tol Gilimanuk-Mengwi dan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) dipastikan jalan terus.

"(Proyek Tol Puncak ditahan sampai 2025) belum tau, cuma karena ini studinya belum, maka kita dari BPJT menahan dulu. Tapi kalau ada instruksi dari presiden 'Puncak karena sudah urgent, jalan', baru kita jalan. Jadi beberapa tol yang belum pada waktunya itu kita berhentikan dulu," ucapnya.

Sony menyebut pembangunan proyek tol baru seperti Tol Puncak bisa jalan jika memang ada investor swasta yang berminat untuk menggarapnya.

"Pokoknya tol yang baru masuk kajian itu ditahan dulu aja, kecuali memang ada investor swasta yang mau, kalau yang mau silakan. Tapi kalau yang solicited dari pemerintah itu kita tahan dulu. (Tol Puncak) sudah ada (swasta yang minat) tapi kita masih mengkaji kelayakannya," pungkasnya.

Cara Menghitung Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Yang Baru

 Siap-siap! Pemerintah akan menerapkan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Pemberlakuan opsen pajak itu sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Untuk diketahui, berdasarkan undang-undang tersebut, opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.

Lebih lanjut, opsen pajak kendaraan bermotor adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, opsen PKB dan opsen BBNKB dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota.

Berdasarkan Modul PDRD: Opsen Pajak Daerah, tarif opsen PKB dan BBNKB ditetapkan sebesar 66% yang dihitung dari besaran pajak terutang. Berikut simulasi penghitungan opsen PKB dan opsen BBNKB.

Contoh kasus:

Seorang Wajib Pajak A di Kota X Provinsi Y membeli kendaraan bermotor baru dengan NJKB Rp 300.000.000 dan bobot 1 (berdasarkan Permendagri tentang NJKB). Provinsi Y menetapkan tarif PKB sebesar 1 persen dan BBNKB sebesar 8 persen. Maka, perhitungan PKB, opsen PKB, BBNKB dan opsen BBNKB sebagai berikut:

Besaran PKB dan Opsen PKB

Untuk diketahui, rumus penentuan PKB adalah tarif PKB X (NJKB X Bobot). Berdasarkan data di atas, maka PKB kendaraan tersebut sebesar:

1% X (Rp 300 juta X 1) = Rp 3.000.000

Selanjutnya, besaran opsen PKB ditentukan dengan mengalikan tarif opsen PKB (66%) dengan besaran PKB. Dalam kasus itu, berarti opsen PKB kendaraan tersebut sebesar:

66% X Rp 3 juta = Rp 1.980.000.

Berarti, total PKB + Opsen PKB yang harus dibayarkan pemilik mobil tersebut sebesar: Rp 4.980.000.

Besaran BBNKB dan Opsen BBNKB

Sementara itu, untuk menentukan BBNKB adalah mengalikan tarif BBNKB dengan NJKB. Dalam kasus di atas, maka BBNKB kendaraan tersebut adalah:

8% X Rp 300 juta = Rp 24 juta.

Lalu, untuk besaran opsen BBNKB ditentukan dengan mengalikan tarif opsen BBNKB (66%) dengan besaran BBNKB. Dalam kasus di atas, berarti opsen BBNKB kendaraan tersebut:

66% X Rp 24 juta = Rp 15.840.000.

Maka, total BBNKB + Opsen BBNKB yang harus dibayarkan pemilik kendaraan tersebut sebesar: Rp 39.840.000.

Perlu dicatat, untuk mengakomodir tarif opsen ini, tarif maksimal dari pajak induknya diturunkan. Sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, pajak kendaraan bermotor ditetapkan maksimal sebesar 1,2 persen untuk kendaraan pertama dan maksimal 6 persen untuk pajak progresif. Sedangkan tarif BBNKB paling tinggi sebesar 12 persen.

Jadi, misalnya Provinsi A sebelumnya menetapkan tarif PKB sebesar 1,75%, di aturan baru harus turun menjadi maksimal 1,2%. Sehingga, diharapkan adanya opsen ini tidak terlalu membebani pemilik kendaraan.

Pemerintah Bayar 111,3 Triliun Kuartal 3 2024 Untuk Subsidi BBM Ke Pertamina

 Kementerian Keuangan telah membayar 'utang' kompensasi Rp111,43 triliun (termasuk pajak) kepada PT Pertamina (Persero). Utang tersebut untuk penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) pertalite periode kuartal IV-2023 sampai kuartal II-2024.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas penerimaan pembayaran kompensasi ini.

"Penerimaan ini merupakan wujud nyata dukungan pemerintah terhadap Pertamina dalam menjalankan perannya sebagai penyedia energi di seluruh pelosok negeri," ujarnya dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Kamis (5/12).

Dana kompensasi adalah pembayaran pemerintah atas selisih harga formula dengan harga eceran di SPBU untuk penyaluran JBT solar dan JBKP pertalite.

Khusus untuk kuartal II-2024, dana kompensasi sebesar Rp38,03 triliun (termasuk pajak) atau Rp34,26 triliun (tidak termasuk pajak).

Simon juga menyampaikan bahwa perseroan akan terus mendukung program pemerintah untuk mewujudkan kemandirian energi dengan mengutamakan ketahanan, ketersediaan, dan keberlanjutan energi, serta menyediakan energi melalui solusi inovatif yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

"Kami memfokuskan bisnis kami melalui strategi pertumbuhan ganda yang dirancang untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia sekaligus mengembangkan bisnis rendah karbon untuk transisi energi," imbuhnya.

Pertamina juga terus berupaya untuk mengoptimalkan distribusi BBM bersubsidi dan memastikan bahwa BBM bersubsidi diterima oleh masyarakat yang berhak melalui program Pertamina Subsidi Tepat Sasaran.

Di sisi lain, Pertamina juga terus mendorong penyaluran volume BBM non-subsidi melalui perluasan outlet BBM non-subsidi. Hingga kuartal III-2024, Pertamina berhasil meningkatkan volume penjualan BBM non-subsidi year on year (yoy) sebesar 13 persen atau sebesar 31 juta kilo liter.

Lebih lanjut Simon menjelaskan berbagai langkah untuk mendukung program subsidi tepat sasaran telah dijalankan, di antaranya adalah implementasi pembelian solar subsidi dan pertalite subsidi untuk kendaraan roda 4 melalui QR Code MyPertamina.

Perseroan juga telah melakukan pengendalian distribusi LPG 3 kg bersubsidi dengan menggunakan Merchant Apps Pangkalan (MAP) Pertamina. Selain itu, Pertamina juga melakukan penguatan sarana dan fasilitas digitalisasi di lebih dari 8.000 SPBU seluruh Indonesia.

"Diharapkan proses digitalisasi ini dapat memantau proses implementasi program subsidi tepat sasaran secara realtime dan juga memastikan akses BBM serta LPG bersubsidi bagi masyarakat yang berhak," pungkasnya.

Hanya Dua Perusahaan Yang Mau Tanda Tangan Kontrak Migas Dengan Skema Baru

  Kontrak wilayah kerja minyak dan gas bumi (WK Migas) Central Andaman telah diteken dan menjadikannya sebagai WK Migas pertama dengan skema New Gross Split. Penandatangan dilakukan oleh Kepala SKK Migas dan konsorsium Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yakni Harbour Energy Central Andaman Ltd dan Mubadala Energy (Central Andaman) Rsc Ltd.

Untuk diketahui, Harbour Energy merupakan perusahaan migas asal Inggris. Sementara, Mubadala Energy merupakan raksasa migas asal Uni Emirat Arab (UEA).

Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Dadan Kusdiana menyampaikan bahwa Kontrak WK Central Andaman ini adalah sejarah baru bagi investasi sektor migas. Sebab, kontrak itu merupakan kontrak dengan skema New Gross Split yang pertama sesuai ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

"Ini merupakan milestone baru, sejarah baru, karena Blok Central Andaman adalah kontrak dengan skema New Gross Split pertama. Peraturan Menteri ESDM yang terkait New Gross Split ini ditandatangani oleh Bapak Menteri ESDM 2 bulan yang lalu. Hari ini sebagai bukti bahwa regulasi yang disiapkan oleh Kementerian ESDM ini implementatif," ujar Dadan di Jakarta.

WK Central Andaman akan dioperatori oleh Harbour Energy Central Andaman Ltd. Konsorsium KKKS telah melakukan pembayaran bonus tanda tangan sebesar US$ 300.000 serta menyampaikan jaminan pelaksanaan sebesar US$ 1.500.000.

Sebagai informaasi, pemerintah tengah berupaya agar sektor hulu migas menarik bagi investor. Salah satu upaya yang ditempuh ialah dengan menyiapkan kontrak bagi hasil skema gross split yang baru (New GS).

Kontrak New GS menyederhanakan komponen bagi hasil (split) kontraktor dalam kontrak GS, yang sebelumnya mencakup 13 komponen menjadi hanya 5 komponen sehingga lebih implementatif, sederhana dan besaran splitnya juga lebih menarik bagi kontraktor.

"Pada New GS, kontraktor bisa dapat split hingga 75-95%. Sedangkan kontrak GS lama, untuk mendapatkan keekonomian yang layak, sebagian besar kontrak harus mengajukan tambahan split ke pemerintah, suatu ketidakpastian bagi kontraktor," ungkap Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Ariana Soemanto dikutip dari laman Kementerian ESDM, Jumat (23/8) lalu.

Cara Menghitung Pajak PBJT Yang Baru dan Jenis Obyek Pajaknya

 Sebagai wajib pajak, ada sejumlah jenis pajak yang perlu dipahami. Salah satunya adalah Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang mencakup berbagai jenis pajak daerah. 60 persen dari pajak daerah dan kenaikannya ini dipakai untuk membiayai gaji para PNS dan ASN

Salah satunya adalah PBJT untuk Makanan dan Minuman, serta PBJT untuk Jasa Kesenian dan Hiburan yang bersifat insidental.

Pajak ini dikenakan pada usaha yang menyediakan makanan, minuman, atau hiburan, termasuk kegiatan yang masuk dalam kedua kategori tersebut, yang diselenggarakan sementara atau dalam periode tertentu.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny menuturkan, pajak ini berlaku pada penyelenggara kegiatan yang menjalankan usahanya di satu tempat yang sama.

Misalnya, kata Morris, di lokasi acara atau event tertentu seperti konser, pameran, festival kuliner, atau kegiatan serupa yang hanya diadakan dalam waktu tertentu.

"Kegiatan yang bersifat insidental biasanya berlangsung dalam waktu singkat, bisa sehari, beberapa hari, atau beberapa minggu. Karena itu, masa pajak yang berlaku untuk PBJT jenis ini dihitung berdasarkan waktu pelaksanaan kegiatan tersebut," ujar Morris dikutip Minggu.

"Artinya, pajaknya tidak mengikuti periode bulanan standar, tetapi disesuaikan dengan lama berlangsungnya kegiatan," ujarnya.

Perhitungan pajak

Namun demikian Anda tak perlu khawatir karena PBJT Makanan dan/atau Minuman serta PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak.

Penetapan ini tertulis pada Pasal 3 ayat 1 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2024 yang berbunyi, masa pajak yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang:

1. Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak.

2. Ditetapkan untuk jangka waktu satu bulan dengan paling lama tiga bulan kalender.

Masa pajak untuk kegiatan insidental

Khusus untuk jenis Pajak PBJT Makanan dan/atau Minuman dan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d angka 1 dan angka 5 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2024 yang bersifat insidental, masa pajak ditentukan berdasarkan jangka waktu pelaksanaan kegiatan.

Hal ini berarti, pajak tidak dihitung secara bulanan, melainkan berdasarkan waktu pelaksanaan acara yang mungkin hanya berlangsung beberapa hari atau minggu.

Untuk itu, jangan lupa selalu membayar pajak sesuai dengan ketentuan dan penetapannya. Sebab, pajak daerah, termasuk PBJT merupakan bentuk kontribusi wajib yang harus dipenuhi oleh masyarakat, baik itu individu maupun badan usaha.

Meskipun tanpa imbalan langsung, pajak sangat penting bagi pembangunan daerah. Nantinya, dana yang diperoleh dari pajak digunakan untuk berbagai keperluan daerah, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, maka Anda telah ikut berkontribusi membangun daerah menjadi lebih baik.

Seiring dengan itu, Pemprov DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan pelayanan perpajakan untuk mewujudkan sistem yang lebih adil, transparan, dan efisien.

Dengan demikian, masyarakat dapat lebih mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, sekaligus mendukung terciptanya kemakmuran bagi seluruh rakyat.

Karenanya, pahami PBJT Makanan dan Minuman serta PBJT Kesenian dan Hiburan insidental, terutama untuk para pelaku usaha.

BPJS Kesehatan Rugi Lagi Karena Jumlah Orang Sakit Meningkat 700 Persen Melebihi Waktu Pandemi

 Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti membeberkan penyebab pihaknya diprediksi mengalami defisit Rp20 triliun tahun ini.

Penyebab terbesar defisit katanya adalah utilisasi pelayanan kesehatan yang meningkat dari 252 ribu per hari beberapa tahun lalu menjadi 1,7 juta utilisasi per hari saat ini. Hal ini menunjukkan jumlah orang yang datang ke fasilitas kesehatan menggunakan BPJS semakin meningkat.

"Yang bikin defisit tentu utilisasi. Utilisasi itu orang pakai, jadi datang ke faskes, ke rumah sakit. Dulu hanya 252 ribu, sekarang 1,7 juta per hari," kata Ghufron di kompleks MPR/DPR, Senayan, DPR

Ghufron mengatakan salah satu cara untuk mengatasi defisit tersebut adalah dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Namun, pihaknya juga menyiapkan alternatif cara lainnya, sehingga iuran belum dipastikan akan naik tahun depan.

Intinya, BPJS Kesehatan ingin menyesuaikan kemampuan antara biaya yang dikeluarkan dengan penerimaannya. Dengan begitu, tidak terjadi defisit keuangan.

"Kalau BPJS, kita tidak ingin ada defisit. Dan kita ingin membayar sesuai harga kalau ada inflasi. Setiap tahun kan inflasi di bidang kesehatan itu kan tertinggi dibanding inflasi di tempat lain. Itu tentu dihitung," imbuhnya.

Direktur Perencanaan dan Pengambangan BPJS Kesehatan Mahlil Ruby sebelumnya mengatakan sejak 2023, terjadi gap antara biaya yang dikeluarkan BPJS Kesehatan dan penerimaannya.

Dia mengatakan rencana kenaikan iuran menjadi salah satu cara agar program JKN tetap berjalan di samping melakukan siasat lain mulai dari cost sharing sampai subsidi APBN.

"Sejak 2023, ada gap cross, artinya antara biaya dengan premi sudah lebih tinggi biayanya. Lost ratio yang terjadi di BPJS Kesehatan antara pendapatan premi dengan klaim yang dibayarkan bisa mencapai 100 persen. Ini yang membuat kondisi BPJS Kesehatan semakin tertekan dan mengancam kegagalan pembayaran klaim," tutur Mahlil.

Iuran BPJS Kesehatan memang tidak naik selama beberapa tahun belakangan ini.

Jika dirinci, peserta BPJS Kesehatan Kelas 1 membayar iuran Rp150 ribu per orang per bulan, Kelas 2 membayar iuran Rp100 ribu per orang per bukan, dan Kelas 3 membayar Rp35 ribu per orang per bulan. Iuran Kelas 3 sebenarnya sebesar Rp42 ribu per bulan, tetapi disubsidi pemerintah sebesar Rp7.000.

Subsidi BBM Untuk Orang Kaya Senilai 100 Triliun Bakal DiHapus

 Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membantah isu subsidi BBM Pertalite Cs sengaja dipotong demi program 3 juta rumah dari Presiden RI Prabowo Subianto.

"Enggak, enggak benar itu (subsidi energi dipangkas demi program 3 juta rumah). Enggak, enggak," bantah Bahlil usai Konferensi Pers di Four Seasons Hotel, Jakarta Selatan.

Kita lagi meng-exercise kok (subsidi energi tepat sasaran). Belum ada ide itu, belum ada (dialihkan untuk program 3 juta rumah)," imbuhnya.

Namun, Bahlil tak menampik bahwa pemerintah tengah mengkaji metode baru penyaluran subsidi energi. Ini termasuk subsidi BBM, listrik, dan LPG 3 kg.

Ia mengatakan total alokasi subsidi energi di 2024 mencapai Rp435 triliun. Namun, diduga sebanyak 20 persen-30 persen alokasi tersebut dirasakan orang kaya yang jumlahnya mencapai Rp100 triliun.

"Jadi, nanti ada formulasinya. Formulasinya mungkin ada beberapa, salah satu di antaranya adalah apakah kemudian subsidi biar tepat sasaran itu kita akan berikan BLT langsung kepada masyarakat, atau ada opsi lain," jelasnya soal opsi baru penyaluran subsidi energi.

"Atau di-blending (kombinasi pemberian subsidi energi). Ada bagian yang memang kita langsung (kasih) ke rakyat dan ada sebagian yang masih subsidi seperti sekarang. Jadi tungggu saja, dua minggu dikasih waktu oleh Bapak Presiden (Prabowo). Jadi, dua minggu ini akan kami selesaikan," ucap Bahlil.

Bahlil diminta memimpin satuan tugas untuk mengecek penyaluran subsidi energi di lapangan. Ia menegaskan satgas tersebut akan memulai rapat perdananya.

Isu pengalihan subsidi energi kepada program 3 juta rumah berembus dari para pengembang properti. Para pengusaha itu mendengar subsidi energi bakal diganti menjadi angsuran kepemilikan rumah yang diterima langsung masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto memang punya program membangun 3 juta rumah per tahun. Rinciannya, 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta apartemen di kota. 

Mimpi Erick Tohir Pupus Karena Banyak Pegawai BUMN Jago Korupsi

 Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan target besarnya untuk menjadikan PT Indofarma Tbk sebagai pusat herbal. Namun cita-cita tersebut hampir pupus usai manajemen perusahaan tersandung kasus korupsi.

Erick bercerita, pada mulanya ia melihat potensi besar di sektor obat-obatan herbal di Indonesia. Bahkan menurutnya, potensi ini tidak kalah dari India dan China.

Keyakinannya semakin kuat dengan melihat potensi pasar obat-obatan herbal global sebagai salah satu pengobatan alternatif yang menawarkan keamanan atau kesehatan secara berkelanjutan.

"Nah cuman kan sayangnya ya kembali good corporate governance-nya. Kalau dilanggar, ya cita-cita itu ya nggak jadi kenyataan. Jadi sekarang di Indofarma kita kembali ke langkah awal sebenarnya, menyehatkan," kata Erick dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta

Sebagai upaya penyehatan tersebut, Erick mengatakan, pihaknya tengah berdiskusi dengan beberapa mitra swasta yang bisa menjamin suplai bahan baku. Adapun selama ini RI bergantung oleh bahan baku impor hampir mencapai 80%.

"Kita sedang coba berdiskusi dengan beberapa partner dari private sector yang bisa meng-guarantee bahan baku. Karena bahan baku penting. Tetapi ketika produksi terjadi, sama kita coba melihat kalau bisa 50% dari hasil produksinya kita untuk dikirim ke luar negeri. Tapi saya memang belum boleh bicara siapa, karena ini lagi proses tender," ujarnya.

Dengan demikian, ekspor bisa dilakukan seiring dengan impor bahan baku tersebut. Erick mengatakan, Langkah ini dilakukan supaya ada check and balance di mana bahan baku terkontrol, pasar dalam negerinya juga terjaga, begitu juga dengan pasar luar negerinya.

Menurutnya, check and balance ini menjadi satu langkah agar kontrol bisa dilakukan bersama dengan mitra strategis, tidak hanya dari Kementerian BUMN sendiri.

"Bagaimana dari public sector ataupun partnership yang namanya strategic partner atau financial partner. Seperti yang kita lihat di tentu yang kita lakukan selama ini di beberapa restructuring dan partnership ini menjadi sebuah kunci bagaimana keberlanjutannya," kata dia.

Begitu pula dengan upaya penyehatan PT Kimia Farma Tbk, Erick bilang kalau Indonesia Investment Authority (INA) telah menanamkan duitnya di sana. Erick juga tetap memastikan program bersih-bersih BUMN juga masih akan dilanjutkan sesuai dengan komitmennya mewujudkan Good Corporate Governance (GCG).

"Kita sekarang mere-route daripada tadi kalau temuan itu silahkan. Itu ada penegak hukumnya, kita nggak segen-segen. Tetapi remodeling daripada tentu Kimia Farma sebagai industri, sebagai apotek ini yang mesti kita juga sustain, kita mesti jaga dengan persaingan yang sekarang terjadi," ujar Erick.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya mantan Direktur Utama PT Indofarma Tbk berinisial AP yang ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka AP diduga melakukan manipulasi laporan keuangan perusahaan.

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga menjelaskan, terungkapnya kasus fraud di Indofarma tak lepas dari audit yang dilakukan. Setelah pergantian management, audit internal dilakukan di Indofarma yang kemudian dilakukan audit lanjutan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Ya ini adalah bagian yang seperti kami sampaikan kemarin itu ya, kenapa sampai ada fraud di Indofarma, itu kan setelah ada pergantian management, kita lakukan audit, dan ditemukan yang seperti itu. Itu internal yang kemudian kita sampaikan ke BPK, BPK juga melakukan audit, setelah itu baru hasilnya itu disampaikan ke Kejaksaan," kata Arya dalam keterangannya kepada wartawan

Dikutip dari detiknews, selain AP, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Khusus Jakarta menjerat GSR selaku Direktur PT Indofarma Global Medika (PT IGM) tahun 2020-2023 dan CSY selaku Head of Finance PT IGM. Ulah ketiga tersangka membuat negara merugi hingga Rp 371 miliar.

"Para tersangka telah merugikan negara sejumlah Rp 371.000.000.000 (tiga ratus tujuh puluh satu miliar rupiah) yang saat ini masih dalam penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPK RI," kata Kasi Penerangan Hukum, Syahron Hasibuan, dalam keterangan tertulis, Kamis (19/9/2024).

Tersangka AP, kata Syahron, berperan memanipulasi laporan keuangan PT Indofarma Tbk tahun 2020 dengan membuat piutang/utang dan uang muka pembelian produk alkes fiktif sehingga seolah-olah target perusahaan terpenuhi.

Pemerintah Akan Kejar Pajak Underground Ekonomi Dengan Potensi 600 Triliun Per Tahun

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ingin menggali pajak dari ekonomi bawah tanah (underground economy).

Mereka melihat ada potensinya uang hingga Rp 600 triliun yang bisa dihimpun negara dari kegiatan ekonomi tersebut.

Sebagai informasi underground economy bisa diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang tidak tercatat dalam statistik resmi atau tak dilaporkan kepada pemerintah.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu mengatakan pemerintah akan mulai membidik pajak dari kegiatan ekonomi tersebut untuk menambah penerimaan negara.

"Kita membuka mata bahwa sebenarnya banyak underground economy yang tidak teregister, tidak ter-record, dan tidak bayar pajak. Jadi yang kita ambil itu," ujar Anggito saat memberikan orasi ilmiahnya dalam rapat terbuka senat yang digelar di Sekolah Vokasi UGM, Sleman, DIY.

Anggito mencontohkan judi bola online sebagai salah satu aktivitas underground economy yang digandrungi sejumlah warga Indonesia.

"Sudah ada angkanya, kemarin saya juga merinding disampaikan oleh Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) jumlahnya, onshore dan offshore. Yang melakukan online betting kepada sepakbola di Inggris, orang Indonesia banyak sekali," jelasnya.

Apa yang diucapkan Anggito sebenarnya sudah dibocorkan adik Prabowo, yakni Hashim Djojohadikusumo. Hashim menegaskan Anggito memang diberi tugas khusus oleh Prabowo untuk menggenjot penerimaan negara.

Hashim menyebut Prabowo memerintahkan Anggito mengumpulkan Rp300 triliun sampai Rp 600 triliun per tahun ke kas negara. Ia menegaskan uang sebanyak itu selama ini belum masuk APBN, sehingga Prabowo akan mengejarnya.

"Yang pakai internet, pemantauan internet, kita akan dapat dari kegiatan-kegiatan yang legal, semi-ilegal, dan ilegal. Kita akan dapat ratusan triliun lagi. Kita sudah hitung bisa sampai Rp300 triliun-Rp600 triliun setiap tahun," kata Hashim dalam Dialog Ekonomi di Menara Kadin, Jakarta Selatan

Lalu sektor ekonomi bawah tanah apa yang realistis untuk digarap?

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI), Prianto Budi Saptono mengatakan sebelum melihat sektor yang bisa digarap dari ekonomi bawah tanah, perlu disepakati dulu apa cakupan dan pengertian dari underground economy tersebut.

Menurutnya, ekonomi bawah tanah memiliki banyak pengertian. Setidaknya ada dua bentuk umum, yaitu illegal activities (kegiatan ilegal) dan unreported income (penghasilan yang tidak dilaporkan).

Contoh dari kegiatan ilegal adalah perdagangan narkoba, korupsi, prostitusi, perjudian, penyelundupan, dan penipuan. Pemungutan pajak atas transaksi ini bukan berarti legalisasi karena definisi penghasilan yang kena pajak adalah pertambahan kemampuan ekonomi.

Sedangkan, contoh dari unreported income lebih condong ke transaksi legal, tapi penghasilannya tidak dilaporkan ke otoritas pajak. Transaksi UMKM juga dapat menjadi bagian dari unreported income.

"Kedua bentuk underground economy tersebut sama-sama tidak membayar pajak. Akan tetapi, potensi pajak yang paling besar ada di aktivitas ilegal. Permasalahannya adalah bahwa apakah otoritas pajak dapat mengenakan pajak atas transaksi ilegal tersebut," jelasnya.

Prianto menegaskan jika ingin menarik pajak dari transaksi ilegal, maka otomatis itu akan jadi legal. Sebab, sektor tersebut akan merasa memiliki kontribusi terhadap penerimaan negara.

Hal ini tentu akan menjadi dilema bagi pemerintah, terutama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Sebab ini akan berseberangan dengan aparat penegak hukum (APH) yang bertugas membasmi segala tindakan ilegal.

Apabila ingin menarik pajak dari aktivitas ekonomi ilegal harus mengubah aturan, seperti klausa halal yang ada di Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Karena aktivitas ilegal merupakan perbuatan terlarang dan dapat dikenakan sanksi pidana jika kasusnya terungkap. Kalau tidak diubah, maka konsekuensinya, perjanjian atas suatu transaksi ilegal menjadi tidak sah dan batal demi hukum.

"Jadi kondisi demikian menjadi dilema bagi otoritas pajak (khususnya Ditjen Pajak) ketika ketentuan PPh dan PPN tersebut akan diterapkan ke underground economy berupa transaksi ilegal. Selama ini, Ditjen Pajak belum secara optimal mengejar pajak dari transaksi underground economy berupa aktivitas ilegal. Masalahnya adalah karena aparat penegak hukum telah melakukan penegakan hukum pidana," terangnya.

Sementara, ia melihat untuk transaksi unreported economy, selama ini Ditjen Pajak sudah melakukan pengawasan kepatuhan dan penegakan hukum pajak.

"Penegakan hukum pajak tersebut mencakup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan atau bahkan penyidikan pajak. Jadi, underground economy dari unreported economy sudah tidak terlampau masalah," katanya.

Sementara, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan ekonomi bawah tanah yang bisa ditarik pajaknya adalah dari kegiatan informal yang memang mendatangkan untung, salah satunya seperti juru parkir.

"Juru parkir ilegal ini saja yang diburu pajaknya karena penghasilan mereka bisa jadi sudah lebih dari PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)," jelasnya.

PTKP di Indonesia saat ini sebesar Rp4,5 juta per bulan atau Rp54 juta per tahun untuk wajib pajak orang pribadi. Artinya, penghasilan juru parkir lebih dari Rp4,5 juta per bulan.

Meski ekonomi informal ini bisa dipajaki, namun akan menimbulkan masalah lainnya. Di mana, pelakunya akan merasa memiliki hak untuk terus melanjutkan usahanya karena tetap berkontribusi pada negara.

Hal ini tentu akan menimbulkan makin banyak kegiatan ilegal yang 'dianggap' sebagai kegiatan sah di dalam negeri. Hingga akhirnya pelakunya menjamur dan pasti ada pula banyak yang tak taat.

"Bagi mereka yang bandel, ya mereka akan tetap di bawah tanah, tidak bilang pendapatan mereka dari kegiatan aktivitas yang dilarang," imbuhnya.

Oleh sebab itu, Huda menyarankan pemerintah melakukan pendekatan dan penelitian lebih lanjut. Hal ini untuk memastikan apakah potensi yang didapatkan akan sebanding dengan dampak yang akan ditimbulkan di kemudian hari.

"Jika ingin mengambil dari aktivitas ekonomi bawah tanah, telusuri terlebih dahulu pendapatan masyarakat hingga ke sumbernya. Bisa jadi sumber-sumber orang-orang kaya, pejabat, bisa dari aktivitas ekonomi yang ilegal," pungkasnya.

Kabinet Gemuk Prabowo Akan Semakin Banyak APBN Buat Bayar Gaji PNS

 Prabowo Subianto akan memiliki kabinet tambun saat resmi menjabat Presiden mulai 20 Oktober nanti. Jumlah kementerian di kabinet Prabowo bakal lebih besar daripada jumlah kabinet saat ini.

Sebagai perbandingan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya punya 34 kementerian saat ii, sementara Prabowo diprediksi memiliki 49 Kementerian/lembaga.

Lalu bagaimana dengan penganggaran kementerian di era Prabowo, apakah anggaran akan membengkak? Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara soal hal ini, dia mengaku masih mempelajari hal ini.

"Nanti kita pelajari dulu ya," ungkap Sri Mulyani ketika ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat

Jumlah kementerian tambun Prabowo sendiri terungkap ketika sang presiden terpilih itu memanggil tokoh-tokoh yang bakal jadi menterinya. Para calon Menteri itu datang ke kediaman Prabowo di Kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan.

49 orang dipanggil Prabowo pada Senin 14 Oktober 2024 yang lalu. Prabowo mengatakan semua tokoh yang diundang ke kediamannya telah menyatakan kesediaannya menjadi menteri. Pemanggilan para calon menteri itu disebut Prabowo untuk konfirmasi.

"Mereka sudah menyatakan bersedia membantu saya. Jadi sebetulnya hari ini hanya mengkonfirmasi, saya konfirmasi, saya yakinkan mereka bersedia atau tidak bantu saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka. Alhamdulillah semuanya menyatakan sanggup," ujar Prabowo

Selain calon Menteri, sehari kemudian yaitu 15 Oktober, Prabowo memanggil para calon Wakil Menteri.

Berikut ini 49 nama yang dipanggil Prabowo:

1. Prasetyo Hadi

2. Natalius Pigai

3. Widiyanti Putri Wardhana

4. Yandri Susanto

5. Fadli Zon

6. Nusron Wahid

7. Saifullah Yusuf atau Gus Ipul

8. Maruarar Sirait

9. Teuku Riefky Harsya

10. Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY

11. Satryo Soemantri Brodjonegoro

12. Arifatul Choiri Fauzi

13. Yassierli

14. Zulkifli Hasan atau Zulhas

15. Tito Karnavian

16. Bahlil Lahadalia

17. Yusril Ihza Mahendra

18. Abdul Mu'ti

19. Iftitah Sulaiman

20. Sugiono

21. Muhaimin Iskandar

22. Wihaji

23. ⁠Abdul Kadir Karding

24. Agus Andrianto

25. Raja Juli Antoni

26. Agus Gumiwang Kartasasmita

27. Pratikno

28. Maman Abdurrahman

29. Ribka Haluk

30. Dudy Purwagandhi

31. Sakti Wahyu Trenggono

32. Budi Santoso

33. Rachmat Pambudy

34. Dodi Hanggodo

35. Hanif Faisol Nurofiq

36. Nasaruddin Umar

37. Amran Sulaiman

38. Sultan B Najamudin

39. Erick Thohir

40. Dito Ariotedjo

41. Budi Gunadi Sadikin

42. Airlangga Hartarto

43. Sri Mulyani

44. Veronica Tan

45. Supratman Andi Agtas

46. Rosan Roeslani

47. M Herindra

48. Donny Ermawan

49. Meutya Hafid

Jelang Pergantian Presiden ... Ekonomi Indonesia Tumbuh 5 Persen

 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka-bukaan tentang kondisi perekonomian Indonesia jelang akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), perekonomian Indonesia masih tetap terjaga meski di tengah ketegangan geopolitik yang terjadi pada Oktober 2024.

Bendahara negara itu memperkirakan perekonomian Indonesia pada triwulan III-2024 akan tumbuh di atas 5%. Hal ini melanjutkan kinerja positif pada perekonomian triwulan II-2024.

"Di tengah dinamika tersebut perekonomian Indonesia masih tetap terjaga baik. Perekonomian domestik kita pada triwulan III diperkirakan tumbuh di atas 5% sampai dengan September. BPS akan segera mengeluarkan (pengumuman) bulan depan," terang Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK di Gedung Bank Indonesia, Jakarta Pusat.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga disebut masih tetap terjaga, khususnya pada kelas menengah atas. Sri Mulyani juga menyebut pertumbuhan investasi juga meningkat seiring dengan banyaknya penyelesaian program proyek strategis nasional.

Pada akhir tahun, perekonomian Indonesia diperkirakan akan tumbuh 5,1%. Kemudian pada 2025, berdasarkan perkiraaan APBN, perekonomian akan tumbuh 5,2%.

"Kami memperkirakan pertumbuhan hingga akhir tahun mencapai 5,1%. Untuk 2025, sesuai dengan pembahasan APBN perkiraan pertumbuhan 5,2%," pungkasnya.

Rp 500 Triliun Per Tahun Habis Untuk Subsidi BBM Pemobil

 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahil Lahadalia menyoroti lifting minyak Indonesia yang masih rendah. Padahal, sekitar tahun 1996-1997 Indonesia mencatatkan lifting minyak hingga 1,6 juta barel per hari.

"Kita tahu bahwa 30 tahun lalu, tahun 1996-1997, bahwa lifting minyak kita itu 1.600.000 barrel per day, dengan kontribusi kepada pendapatan negara itu sekitar 40-50 persen," kata Bahlil di Jakarta

Namun angka lifting terus menurun tiap tahun, meski sempat naik lagi pada tahun 2008 sekitar 800-900 ribu barel per hari. Angkanya turun lagi dan menjadi sekitar 600 ribu barel per hari saat ini.

Padahal kebutuhan minyak nasional mencapai 1,6 juta barel per hari. Selisih dari kebutuhan itu lantas harus diisi dari impor.

"Produksi minyak kita itu tinggal 600.000 barat per day, dan konsumsi kita, itu 1.600.000 barat per day. Jadi kita impor kurang lebih sekitar 900 ribu sampai 1 juta. Jadi apa yang terjadi tahun 1997, kita export, sekarang berbalik, kita impor dengan jumlah yang sama," bebernya.

"Kalau tidak kita mampu mengatasi lifting, maka jangan pernah bermimpi kita ini akan menuju kepada keberatan energi," sambung Bahlil.

Ia juga menyebut Indonesia menghabiskan devisa negara Rp 500 triliun per tahun untuk impor minyak dan gas (migas). Kondisi tersebut turut mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

"Setiap tahun, kita itu menghabiskan devisa kita sekitar Rp 500 triliun. Makanya nilai tukar dolar kita, terhadap rupiah agak sedikit maju-mundur maju-mundur. Bayangkan, salah satu sumber kebutuhan dolar terbesar itu adalah kita untuk membeli energi," terang Bahlil.

Bahlil menjelaskan, solusi untuk permasalahan itu adalah penerapan teknologi Teknologi EOR (Enhanced Oil Recovery) untuk meningkatkan lifting. Kemudian mengaktifkan kembali sumur minyak yang berstatus idle atau nganggur.

Dari sekitar 44.900 sumur yang ada, 16.000-an lebih sumur berstatus aktif. Kemudian 16.600 sumur idle, dan sekitar 5.000 sumur idle yang masih bisa dioptimalkan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan kondisi terkini terkait industri minyak Indonesia. Menurutnya, kondisi saat ini kebalikan dari tahun 1996-1997.

Bahlil mengatakan, saat ini Indonesia impor hingga 1 juta barel minyak per hari (BOPD) untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di dalam negeri. Padahal dulu Indonesia bisa ekspor 1 juta barel minyak per hari.

"Jadi kalau (tahun) 96-97 kita ekspor 1 juta barel, di 2023 kita impor 1 juta barel. Ini kondisi bangsa kita," kata Bahlil dalam acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat.

Bahlil menyebut, kondisi ini terjadi karena lifting minyak di dalam negeri terus menurun, yakni hanya 600 ribu barel minyak per hari pada 2023. Di sisi lain, konsumsi semakin bertambah yakni 1,6 juta barel per hari.

"Di 30 tahun terakhir, tahun 1996-1997, lifting minyak kita itu 1,6 juta barel per day dan konsumsi kita itu 600-700 ribu barel per day. Saat itu 40-50% pendapatan negara bersumber kepada oil and gas, pada saat itu makanya kita masuk negara OPEC. Jadi terbalik 30 tahun lalu antara lifting dan ekspor, berbalik dengan lifting dan impor di 2023," tutur Bahlil.

Selain karena sumber migas Indonesia banyak yang sudah tua, Bahlil menyebut penurunan produksi terjadi salah satunya karena regulasi.

"Reformasi, kemudian terjadi perubahan aturan, Pertamina tidak lagi di bawah presiden, kemudian Pertamina didorong di bawah kementerian BUMN. Apa yang terjadi? Lifting kita turun terus, di samping memang sumur-sumur kita sudah lama, tetapi regulasi memang salah satu yang membuat persoalan ini," imbuhnya.

"Makanya di hampir setiap pembahasan APBN, makro ekonomi selalu berbicara tentang berapa harga ICP dan berapa lifting kita. Di saat bersamaan, harga minyak dunia sejak perang Rusia-Ukraina dan Timur Tengah itu fluktuatif," tambahnya.

Pembangunan Jal Tol Dalam Kota Pasteur - Gedebage Dimulai Tahun 2026

 Pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Bandung atau Bandung Intra Urban Tol Road (BIUTR) akan dimulai pada 2026.

Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Bandung A Koswara mengatakan saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedang menyelesaikan proses finalisasi detail engineering design (DED) dan proses lelang investasi.

"Jadi 2025 itu DED dan lelang investasinya. Kalau 2025 selesai berarti 2026 sudah konstruksi," kata Koswara di Bandung.

Koswara mengatakan Jalan Tol Dalam Kota Bandung akan menghubungkan kawasan Pasteur hingga Gedebage. Namun, rencana jalur itu akan dibahas lebih lanjut bersama Kementerian PUPR.

Ia menambahkan bahwa rute jalan tol sepanjang 27,3 kilometer itu telah berubah sejak rencana awal pembangunan pada 17 tahun lalu. Hal itu yang kemudian menjadi kendala dalam proyek tersebut.

"Terus kondisi di lapangan juga kan sudah berubah ya. Ada fly over yang sudah dibangun, ada pembangunan gedung-gedung juga sudah ada. Jadi tingkat kesulitan pembangunan dievaluasi lagi juga," katanya.

Tak hanya itu, pembangunan jalan tol juga terkendala pembebasan tanah. Pembebasan lahan itu, sambungnya, seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang tak sanggup dipenuhi Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung.

"Tapi secara keseluruhan BIUTR ini sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Jadi kita tinggal mendukung dari lapangan kemudian dari kondisi sosial masyarakat," katanya pula.

Koswara mengatakan apabila pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Bandung tidak terkendala masalah pembebasan lahan, maka dapat rampung 2029 mendatang.

"Pembangunan tergantung dari lahan ya. Biasanya yang menjadi kendala itu di lahan. Mudah-mudahan karena ini sudah dipersiapkan lebih lama," imbuhnya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan pembangunan Jalan Tol Dalam KOta Bandung akan dilanjutkan setelah mangkrak 17 tahun demi mengatasi kemacetan lalu lintas di Bandung.

Basuki mengatakan bahwa PUPR akan memulai proses untuk membantu percepatan pembangunan tol dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Jadi kita lelang segera, kita meneruskan untuk mengatasi kemacetan di Bandung," tuturnya.

Para Pengusaha Sawit Kemplang Pajak Minimal 300 Triliun

 Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim S. Djojohadikusumo membeberkan kebocoran pendapatan negara mencapai Rp 300 triliun. Hal ini diungkapkannya dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior.

(1) Nilai Kebocoran Rp 300 Triliun

Hashim mengatakan, diperkirakan jumlah penerimaan pajak yang tidak gagal dikantongi pemerintah mencapai Rp 300 triliun. Data tersebut berdasarkan pada data yang dihimpun oleh pemerintah.

"Kami dapat data bisa sampai Rp 300 triliun yang belum bayar. Ini data-data yang dihimpun pemerintah," kata Hashim, di Menara Kadin, Jakarta.

(2) Gara-gara Bos Sawit Nakal Kemplang Pajak

Hashim menjelaskan kebocoran pendapatan negara lantaran pengusaha-pengusaha sawit nakal yang membuka perkebunan sawit ilegal. Alhasil, pajak dari aktivitas perkebunan itu tidak masuk ke kantong negara.

"Ada jutaan hektar kawasan hutan di okupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal. Ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar (pajak)," terang Hashim yang juga adik Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Hashim menambahkan, saat ini pihaknya telah mengantongi nama 300 perusahaan sawit nakal tersebut. Namun daftar tersebut masih akan ditelusurinya lebih jauh.

"Dari kebocoran ini kita bisa hasilkan Rp 50 triliun tiap tahun. Ini kita hitung-hitung dari satu kebocoran kita bisa berikan makan gratis 2 kali sehari untuk 9 juta anak," kata dia.

Sumber Data Kebocoran Pendapatan Negara

Kebocoran anggaran menjadi salah satu topik yang kerap Prabowo Subianto bahas selama masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 silam. Bahkan pada kala itu, Prabowo sempat dipanggil dengan sebutan Prabocor karena sering membahas masalah kebocoran anggaran.

Menurut Hashim, informasi ini diperoleh Prabowo dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan dikonfirmasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Ini data yang Pak Prabowo dapat dari Luhut dan Ateh (BKPK) dan dikonfirmasi dari LHK ada jutaan hektar kawasan hutan diokupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar," ungkap Hashim.

Salah satu strategi yang telah disiapkan Prabowo untuk menangani kondisi ini ialah membentuk Kementerian Penerimaan Negara. Adapun sebelumnya, Prabowo dikabarkan akan membentuk Badan Penerimaan Negara dan bukan kementerian.

"Ada Asta Cita ke 8 itu Badan Penerimaan Negara. Itu jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada," ujarnya.