3 Syarat Pemutihan Bagi Pengemplang Hutang Dari Presiden Prabowo

 Presiden Prabowo Subianto menghapus utang UMKM di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, hingga kelautan.

Penghapusan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan.

Namun, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan penghapusan tak akan diberlakukan untuk semua UMKM. Kebijakan ini hanya akan menyasar golongan masyarakat yang memenuhi syarat dan kualifikasi tertentu.

Pertama, masyarakat yang terdampak bencana.

"Ini bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan maupun perkebunan yang memang notabene terkena beberapa permasalahan yaitu misalnya gempa bumi bencana alam dan Covid," kata Maman, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat seperti dikutip dari detik.com.

Kedua, penghapusan utang akan diberikan kepada para pelaku-pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan yang notabene memang sudah tidak memiliki kemampuan bayar, serta sudah jatuh tempo.

"Jadi ini yang memang yang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi dan itu rentangnya sekitar 10 tahunan. Jadi saya mau sampaikan ini tidak semua pelaku UMKM (dihapuskan utangnya)," ujarnya.

Dengan demikian, Maman menekankan, tidak semua pelaku UMKM mendapatkan keringanan tersebut. Pemerintah hanya menghapuskan utang dari pihak-pihak yang sudah betul-betul tidak tertolong lagi.

"Artinya bagi pelaku-pelaku UMKM lainnya yang memang memiliki dan dinilai oleh Bank Himbara kita masih memiliki kekuatan untuk terus jalan ya tidak diberikan," kata dia.

Ketiga, besaran utang yang dihapuskan, ditetapkan maksimal Rp 500 juta untuk usaha dan Rp 300 juta untuk perorangan.

Secara keseluruhan, Maman memperkirakan ada 1 juta UMKM yang dihapuskan utangnya. Sedangkan untuk anggarannya, diperkirakan penghapusan utang ini mencapai Rp 10 triliun.

Namun, ia menekankan dana ini tidak melalui APBN, tetapi langsung dengan penghapusan buku piutang di perbankan.

"PP ini dibuat agar pihak bank memiliki ruang payung hukum untuk bisa menghapus. Jadi ini sebetulnya sudah terdaftar ini dalam penghapusbukuan di bank masing-masing dan itu yang mau coba kita buktikan supaya nanti kurang lebih 1 juta pelaku UMKM mereka bisa sehat lagi, bisa mengajukan kembali proses piutang, supaya mereka bisa berusaha lagi ke depannya," terang Maman.

Para Pengusaha Sawit Kemplang Pajak Minimal 300 Triliun

 Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim S. Djojohadikusumo membeberkan kebocoran pendapatan negara mencapai Rp 300 triliun. Hal ini diungkapkannya dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior.

(1) Nilai Kebocoran Rp 300 Triliun

Hashim mengatakan, diperkirakan jumlah penerimaan pajak yang tidak gagal dikantongi pemerintah mencapai Rp 300 triliun. Data tersebut berdasarkan pada data yang dihimpun oleh pemerintah.

"Kami dapat data bisa sampai Rp 300 triliun yang belum bayar. Ini data-data yang dihimpun pemerintah," kata Hashim, di Menara Kadin, Jakarta.

(2) Gara-gara Bos Sawit Nakal Kemplang Pajak

Hashim menjelaskan kebocoran pendapatan negara lantaran pengusaha-pengusaha sawit nakal yang membuka perkebunan sawit ilegal. Alhasil, pajak dari aktivitas perkebunan itu tidak masuk ke kantong negara.

"Ada jutaan hektar kawasan hutan di okupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal. Ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar (pajak)," terang Hashim yang juga adik Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Hashim menambahkan, saat ini pihaknya telah mengantongi nama 300 perusahaan sawit nakal tersebut. Namun daftar tersebut masih akan ditelusurinya lebih jauh.

"Dari kebocoran ini kita bisa hasilkan Rp 50 triliun tiap tahun. Ini kita hitung-hitung dari satu kebocoran kita bisa berikan makan gratis 2 kali sehari untuk 9 juta anak," kata dia.

Sumber Data Kebocoran Pendapatan Negara

Kebocoran anggaran menjadi salah satu topik yang kerap Prabowo Subianto bahas selama masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 silam. Bahkan pada kala itu, Prabowo sempat dipanggil dengan sebutan Prabocor karena sering membahas masalah kebocoran anggaran.

Menurut Hashim, informasi ini diperoleh Prabowo dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan dikonfirmasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Ini data yang Pak Prabowo dapat dari Luhut dan Ateh (BKPK) dan dikonfirmasi dari LHK ada jutaan hektar kawasan hutan diokupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar," ungkap Hashim.

Salah satu strategi yang telah disiapkan Prabowo untuk menangani kondisi ini ialah membentuk Kementerian Penerimaan Negara. Adapun sebelumnya, Prabowo dikabarkan akan membentuk Badan Penerimaan Negara dan bukan kementerian.

"Ada Asta Cita ke 8 itu Badan Penerimaan Negara. Itu jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada," ujarnya.

Subsidi Untuk Konglomerat Sawit Bengkak Menjadi Rp. 10,68 Triliun

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) diketahui menyalurkan dana miliaran hingga triliunan rupiah untuk puluhan perusahaan yang terafiliasi konglomerasi sawit sepanjang 2015—2016. Badan itu mengelola setoran dana oleh pelbagai perusahaan eksportir sawit untuk dialokasikan untuk kepentingan industri perkebunan tersebut. BPDPKS berdiri sejak Juni 2015.

Selama 2015—2017, dana yang juga dikenal dengan nama 'CPO Fund' itu lebih banyak dipakai untuk pembayaran selisih harga biodiesel, dibandingkan dengan penggunaan lainnya macam riset atau dana peremajaan sawit. Data yang diperoleh menyatakan pembayaran selisih harga biodiesel pada 2015 mencapai 467,21 miliar kemudian melonjak menjadi Rp10,68 triliun pada 2016. Lonjakan ‘subsidi’ pada periode itu mencapai sekitar 2.000 persen.

Istilah ‘subsidi’ datang dari Kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang perkebunan sawit pada 2016. Dalam kajian itu, lembaga antikorupsi itu mengkritik penggunaan dana perkebunan kelapa sawit yang habis untuk program biodiesel semata. “Sekitar 81,8 persen biaya subsidi mandatori biodiesel diserap oleh empat (grup) perusahaan,” demikian tulis KPK dalam kajian tersebut.

Pendapatan pungutan dana sawit sendiri mencapai Rp6,90 triliun pada 2015 dan meningkat menjadi Rp11,69 triliun pada 2016. Pendapatan lainnya berasal dari pengelolaan dana yakni Rp78,80 miliar pada 2015 menjadi Rp630,38 miliar.

Penggunaan dana besar lainnya adalah untuk surveyor yakni Rp53,31 miliar (2015) menjadi Rp103,10 miliar (2016); dana riset Rp10,25 miliar (2015) menjadi Rp52,76 miliar (2016).

Lainnya adalah penyaluran dana peremajaan kebun sawit Rp623,49 juta (2015) menjadi Rp9,31 miliar (2016); pengembangan SDM di industri sawit Rp672 juta (2015) menjadi Rp44,56 miliar (2016) serta gaji plus tunjangan pengurus BPDPKS Rp6,79 miliar (2015) menjadi Rp37,47 miliar (2016).

Data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menunjukkan produksi dan konsumsi biodiesel sepanjang 2014—2016 mengalami pasang surut. Pada 2014, produksi sempat mencapai 3 juta kiloliter, 1,18 juta kiloliter dan akhirnya mencapai 3,65 juta kiloliter. Sedangkan konsumsi biodiesel mencapai 1,60 juta kiloliter, 860 ribu kiloliter hingga menjadi 2,25 juta kiloliter pada 2016.

Musdhalifah Machmud, Komite Pengarah BPDPKS, mengatakan kenaikan selisih harga biodiesel itu berkaitan dengan patokan harga minyak mentah internasional dan harga jual. “Semakin jauh selisih harga crude oil dengan harga diesel, semakin besar pula yang harus dibayarkan BPDPKS,” kata dia ketika dihubungi, Senin.

Dia menuturkan dana yang ada di BPDPKS selama ini memang berasal dari perusahaan sawit yang disetorkan ke lembaga tersebut. Musdhalifah tak mempersoalkan dana yang disebutnya juga kembali ke industri sawit. “Jadi dari mereka untuk mereka juga, tidak masalah, kan juga berdampak bagi industri sawitnya sendiri, hingga ke perekonomian juga,” tuturnya.

Terpisah, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel (Aprobi) MP Tumanggor menuturkan hal serupa, bahwa kenaikan itu hanya terkait dengan selisih harga. Apalagi, kata dia, pada 2015 lalu harga minyak internasional sempat jatuh sehingga subsidi yang diberikan badan pengelola CPO Fund tersebut relatif besar.

Dimintai tanggapannya soal prioritas alokasi untuk biodiesel, Tumanggor mengungkapkan tujuan utama adalah bagaimana harga CPO tak jatuh. Di sisi lain, dia menuturkan, alokasi untuk replanting bisa saja naik karena selisih harga CPO dan minyak mentah tak demikian besar. “Ke depan bisa saja 20 persen (dana BPDPKS) untuk replanting karena selisih harga CPO dan crude oil tidak beda jauh sehingga sehingga pembayaran selisih harga menjadi kecil,” katanya.

Pada Januari—September 2017, lima perusahaan sawit berskala besar mendapatkan gelontoran Rp7,5 triliun untuk biodiesel. Lima perusahaan sawit itu terdiri dari Wilmar Group, Darmex Agro Group, Musim Mas, First Resources, dan Louis Dreyfus Company (LDC). Dalam hal ini, Wilmar Group mendapatkan nilai ‘subsidi’ terbesar, yakni Rp4,16 triliun.

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mengkritik kecilnya porsi penggunaan dana Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) atau CPO fund untuk membantu kegiatan penanaman kembali (replanting) perkebunan sawit. Selama ini, sebagian besar dana BPDP-KS disalurkan sebagai subsidi untuk membayar selisih harga antara produk dengan turunan minyak sawit yang digunakan sebagai campuran solar (FAME) dengan harga solar.

Sekretaris Jenderal Apkasindo Asmar Arsjad mengungkapkan, sebenarnya pihaknya mengapresiasi dana perkebunan sawit. Pasalnya, dana tersebut bisa membantu program penyerapan biodiesel yang pada akhirnya mendongkrak harga. Selain itu, sejak BPDP sawit berdiri pada 2015 lalu, sekitar 600 orang anak petani sawit mendapatkan bantuan dana untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi.

Namun, Asmar mengingatkan, tujuan penggunaan dana tersebut juga untuk peremajaan dan penanaman kembali. "Program-program replanting lebih diutamakanlah daripada program biodiesel," ujar Asmar usai menghadiri sebuah acara di Jakarta, Jumat (26/1). Karenanya, pihaknya terus berkomunikasi dengan BPDP-KS untuk bisa menyalurkan dana tersebut lebih banyak untuk kegiatan replanting dan pengembangan SDM.

Tahun ini, BPDP-KS bakal memberikan subsidi replanting untuk 185 ribu hektare (ha) lahan petani swadaya. Besaran subsidi yang diberikan nantinya mencapai Rp25 juta per ha dari total kebutuhan biaya sekitar Rp60 juta atau sekitar Rp4,6 triliun. Sementara sisa dananya akan dipenuhi dari kredit perbankan.

"Kami akan segera berdiskusi dengan Direktur Jenderal Perkebunan (Kementerian Pertanian) supaya replanting di 2018 bisa terlaksana," ujar Asmar. Kendati demikian, untuk bisa mendapatkan subsidi dan kredit perbankan, petani harus memiliki sertifikat kebun. Untuk itu, pihaknya juga telah berkomunikasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk bisa mempercepat proses sertifikasi lahan tersebut.

"Selama ini yang diberikan sertifikat lahan itu bukan untuk petani sawit tetapi untuk rumah tangga," katanya. Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) menjelaskan, subsidi yang diterima produsen biodiesel dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit bukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Diberitakan sebelumnya, lima perusahaan sawit berskala besar mendapatkan subsidi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan total mencapai Rp7,5 triliun sepanjang Januari—September 2017. Kelima perusahaan sawit itu terdiri dari Wilmar Group, Darmex Agro Group, Musim Mas, First Resources, dan Louis Dreyfus Company (LDC).

Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan Taningdjaja menjelaskan, pendanaan subsidi tersebut berasal dari pungutan ekspor atas produk kelapa sawit mentah (CPO) dan turunannya yang nilainya berkisar US$20 hingga US$50 per ton dan dibayarkan oleh pelaku usaha. "Salah kalau dibilang menerima subsidi. Apalagi subsidi pemerintah. (Pembayaran selisih harga) ini dananya dari swasta sendiri untuk menjalankan ini," ujar Paulus di Jakarta, Senin (22/1).

Paulus mengungkapkan, pada tahun 2009 hingga 2014, program bahan bakar nabati (BBN)-biodiesel memang mendapatkan dukungan subsidi dari APBN sejalan dengan dukungan subsidi pemerintah untuk BBM kewajiban pelayanan publik (PSO) guna memenuhi kebutuhan domestik.

Kemudian, akibat defisit perdagangan luar negeri yang membengkak hingga mencapai US$1,6 miliar pada tahun 2012, penyediaan dana untuk subsidi BBN domestik dihentikan pada tahun 2014.  Sementara itu, harga CPO kala itu tengah menurun akibatnya penerimaan pemerintah, petani sawit, dan perusahaan ikut terseret.

Atas inisiatif perusahaan/pengekspor sawit bersama pemerintah, program pengumpulan dana sawit dirancang. Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan kembali penerimaan pemeritah, petani sawit dan swasta, menjalankan kembali program BBN-biodiesel serta prgram lainnya seperti penanaman kembali (replanting), riset, promosi, dan advokasi sawit Indonesia.

Setelah berjalan 26 bulan, Aprobi mengklaim program BPDP telah berjalan dengan mekanisme yang semakin baik, mulai dari program replanting, riset, promosi, dan advokasi berjalan. Dengan demikian, program pemerintah kewajiban BBN-biodiesel untuk PSO bisa dilanjutkan. Adanya program mandatori BBN-biodiesel, permintaan CPO untuk penyerapan dalam negeri meningkat, sehingga bisa mendongkrak harga CPO.

Pembayaran selisih harga sesuai volume penjualan, menurut dia, juga terjadi karena Pertamina hanya bersedia membayar produk turunan minyak sawit yang digunakan sebagai campuran solar (fatty acid methyl este/FAME) sesuai harga solar. Sementara, biaya produksi FAME lebih tinggi dari harga solar.

Sebagai gambaran, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan Harga Indeks Pasar (HIP) biodiesel untuk Januari 2018 sebesar Rp8 ribu per liter ditambah ongkos angkut. Sementara, harga solar di pasaran hanya berkisar Rp5 ribu hingga Rp6 ribuan. "Pemerintah tidak mau menanggungnya (selisih harga)," ujar Paulus.

Di tempat yang sama, Ketua Umum Aprobi MP Tumanggor menambahkan, kegiatan ekspor dan produksi biodiesel suatu perusahaan itu berbeda. Menurut dia, satu perusahaan bisa saja menerima dana subsidi dari BPDP lebih besar dari setoran iuran ekspor karena lebih banyak memproduksi biodiesel dibandingkan melakukan kegiatan ekspor.

Sebaliknya, perusahaan yang berorientasi ekspor, bisa saja setoran yang dibayarkannya lebih besar dibandingkan subsidi yang diterima atas FAME yang dijual. "Misalnya, perusahaan yang punya kebun luas hanya melakukan ekspor dan tidak memproduksi biodesel, dia tidak mendapat (pembayaran selisih harga) karena tidak menjual FAME ke Pertamina tetapi membayar (iuran ekspor) ke BPDP," ujarnya.

Adapun penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016. Pada Pasal 11 ayat (1) dinyatakan bahwa dana yang dihimpun adalah untuk pengembangan sumber daya manusia; penelitian dan pengembangan perkebunan sawit; promosi perkebunan kelapa sawit; peremajaan tanaman perkebunan; serta prasarana perkebunan sawit.

Sedangkan pada ayat (2) dijelaskan bahwa penggunaan dana itu juga dipakai untuk kebutuhan pangan, hilirisasi industri dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel. Ayat selanjutnya menyatakan BPDPKS dapat menentukan prioritas penggunaan dana berdasarkan program pemerintah dan kebijakan Komite Pengarah.

Terkait hal tersebut, kajian soal sawit milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2016 menemukan bahwa penggunaan dana yang berlebihan bagi perusahaan biodiesel bisa menimbulkan ketimpangan dalam pengembangan usaha perkebunan sawit.

Laba Astra Internasional Tbk Naik Jadi Rp. 15,2 Triliun Tahun 2016

PT Astra Internasional Tbk (ASII) mencatat pertumbuhan laba 5% di 2016 menjadi Rp 15,2 triliun. Laba ini naik meski omzet turun tipis. Pendapatan bersih konsolidasian Grup turun 2% menjadi Rp 181,1 triliun pada tahun 2016, seiring dengan penurunan pendapatan di segmen alat berat dan pertambangan, serta penurunan kontribusi pendapatan dari Toyota sales operation setelah implementasi model distribusi dua tingkat (two-tiered) yang berlaku efektif sejak awal tahun lalu.

"Kinerja bisnis Grup Astra sepanjang tahun 2016 cukup memuaskan dengan peningkatan kinerja yang stabil di beberapa lini bisnis. Prospek tahun 2017 tampaknya cukup positif dengan perbaikan kondisi ekonomi dan kenaikan harga batu bara," kata Presiden Direktur Astra, Prijono Sugiarto,

Laba Grup Astra masih bisa naik berkat peningkatan kontribusi dari segmen otomotif, alat berat dan pertambangan, agribisnis serta infrastruktur dan logistik. Sebagian peningkatan kontribusi tersebut diimbangi oleh penurunan kontribusi dari segmen jasa keuangan, teknologi informasi dan properti.

Nilai aset bersih per saham tercatat sebesar Rp 2.765 pada 31 Desember 2016, meningkat 10% dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2015. Nilai kas bersih, di luar Grup Jasa Keuangan, mencapai Rp 6,2 triliun pada akhir tahun 2016, dibandingkan nilai kas bersih pada akhir tahun 2015 sebesar Rp 1 triliun. Anak perusahaan Grup Jasa Keuangan mencatat utang bersih sebesar Rp 47,7 triliun, dibandingkan dengan Rp 44,6 triliun pada akhir tahun 2015.

Dividen final Rp 113 per saham (Buku 2015: Rp 113 per saham) akan diusulkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada April 2017.  Usulan dividen final tersebut bersama dengan dividen interim Rp 55 per saham (Buku 2015: Rp 64 per saham) membuat dividen total pada tahun 2016 menjadi Rp168 per saham (Buku 2015: Rp 177 per saham), yang mencerminkan rasio dividen (payout ratio) sebesar 45% (2015: 50%, atau 45% bila tidak memperhitungkan dampak penurunan nilai properti pertambangan).

Laba bersih Grup Otomotif meningkat 23% menjadi Rp 9,2 triliun, sebagian besar disebabkan suksesnya peluncuran model baru, sehingga turut berdampak positif terhadap marjin laba. Penjualan mobil Astra tumbuh 16% menjadi 591.000 unit, lebih tinggi dari kenaikan penjualan mobil secara nasional yang tumbuh 5% menjadi 1,1 juta unit, sehingga pangsa pasar Astra meningkat dari 50% menjadi 56%. Grup telah meluncurkan 14 model baru dan sembilan model revamped sepanjang tahun 2016.

Penjualan sepeda motor PT Astra Honda Motor (AHM) menurun 2% menjadi 4,4 juta unit, lebih rendah dari penurunan penjualan sepeda motor nasional yang turun sebesar 8% menjadi 5,9 juta unit.  Hal ini menyebabkan pangsa pasar Astra meningkat dari 69% menjadi 74%, dengan dukungan peluncuran tujuh model baru dan delapan model revamped sepanjang tahun 2016.

Laba bersih Astra Otoparts, bisnis komponen Grup, tumbuh 31% menjadi Rp 418 miliar, yang disebabkan oleh kenaikan pendapatan di segmen pasar pabrikan otomotif (Original Equipment Manufacturer/OEM) dan segmen after market, serta peningkatan kontribusi laba bersih dari perusahaan asosiasi.

Laba bersih Grup Jasa Keuangan menurun 78% menjadi Rp 789 miliar pada tahun 2016. Kenaikan kontribusi PT Federal International Finance (FIF), PT Toyota Astra Financial Services (TAF) dan PT Asuransi Astra Buana (Asuransi Astra), diimbangi oleh penurunan kontribusi dari sektor bisnis jasa keuangan lainnya, terutama Bank Permata yang meningkatkan pencadangan atas kredit bermasalahnya secara signifikan, terutama di segmen komersial.

Sektor bisnis pembiayaan konsumen menunjukkan kenaikan total pembiayaan sebesar 21% menjadi Rp 74 triliun, termasuk pembiayaan melalui joint bank financing without recourse. PT Astra Sedaya Finance (ASF) yang fokus pada pembiayaan roda empat mencatat penurunan laba bersih sebesar 4% menjadi Rp 934 miliar akibat menurunnya jumlah unit pembiayaan mobil bekas, sementara pembiayaan roda empat lainnya, yakni TAF mencatat peningkatan laba bersih sebesar 15% menjadi Rp 351 miliar.

FIF yang fokus pada pembiayaan roda dua mencatat kenaikan laba bersih sebesar 20% menjadi Rp1,8 triliun, karena diversifikasi produk pembiayaan. Total pembiayaan yang dikucurkan oleh Grup pembiayaan alat berat meningkat 20% menjadi Rp 4,7 triliun. PT Surya Artha Nusantara Finance (SANF), yang memiliki spesialisasi di pembiayaan alat berat kelas kecil dan menengah, melaporkan penurunan laba bersih sebesar 26% menjadi Rp 81 miliar.

Bank Permata, yang 44,6% sahamnya dimiliki oleh Perseroan, mencatat kerugian bersih sebesar Rp 6,5 triliun pada tahun 2016 dibandingkan dengan laba bersih sebesar Rp 247 miliar pada tahun 2015.
Kerugian ini disebabkan oleh kenaikan signifikan jumlah pencadangan atas kredit bermasalah menjadi sebesar Rp12,3 triliun, yang mencerminkan kenaikan rasio gross non-performing loan (NPL) dari 2,7% pada akhir tahun 2015 menjadi 8,8% pada akhir tahun 2016, sementara itu rasio net NPL meningkat dari 1,4% menjadi 2,2%.

Untuk memperkuat struktur permodalannya, rights issue sebesar Rp 3 triliun diharapkan rampung pada paruh pertama 2017, di mana Rp1,5 triliun telah diterima sebagai capital advance dari kedua pemegang saham utama, Astra dan Standard Chartered Bank. Ditambah dengan Rp 5,5 triliun yang diperoleh dari rights issue bulan Juni 2016, maka Bank Permata akan memperoleh tambahan modal sebesar Rp 8,5 triliun.

PT Asuransi Astra Buana, perusahaan asuransi kerugian Grup, mencatat sedikit kenaikan laba bersih menjadi Rp 923 miliar, terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan investasi. Selama tahun 2016, perusahaan asuransi jiwa patungan Grup, PT Astra Aviva Life, berhasil menambah lebih dari 158.000 nasabah asuransi jiwa perorangan dan 133.000 nasabah asuransi program kesejahteraan karyawan, sehingga pada akhir tahun 2016 jumlah nasabah perorangan dan nasabah melalui program kesejahteraan karyawan, masing- masing menjadi 228.000 dan 596.000 nasabah.

Kontribusi laba bersih Grup Alat Berat dan Pertambangan meningkat 30% menjadi Rp 3 triliun pada tahun 2016. Sebagian besar kegiatan bisnis di segmen ini terpengaruh secara negatif dari rendahnya harga batu bara hampir sepanjang tahun, meskipun terjadi perbaikan kondisi pada kuartal terakhir.

PT United Tractors Tbk (UT), yang 59,5% sahamnya dimiliki Perseroan, melaporkan kenaikan 30% laba bersih menjadi Rp 5 triliun karena adanya kerugian penurunan nilai properti pertambangan yang mempengaruhi hasil kinerja tahun 2015.  Tanpa memperhitungkan dampak dari hal tersebut, laba bersih sepanjang tahun 2016 menurun 22% dibandingkan tahun sebelumnya. UT mencatat penurunan pendapatan bisnis kontraktor penambangan, yang sebagian besar diakibatkan dari rendahnya harga batu bara hampir sepanjang tahun lalu serta kerugian selisih kurs dari aset berdenominasi dolar AS.

Pada segmen usaha mesin konstruksi, penjualan alat berat Komatsu meningkat 3% menjadi 2.181 unit, sementara pendapatan bersih dari suku cadang dan servis menurun. PT Pamapersada Nusantara (PAMA), anak perusahaan UT di bidang kontraktor penambangan baru bara, mencatat tingkat produksi yang tidak banyak berubah sebesar 109 juta ton serta penurunan kontrak pengupasan lapisan tanah (overburden removal) sebesar 8% menjadi 702 juta bank cubic metres.

Anak perusahaan UT di bidang pertambangan melaporkan peningkatan penjualan batu bara sebesar 48% menjadi 6,8 juta ton. PT Acset Indonusa Tbk, perusahaan kontraktor umum yang 50,1% sahamnya dimiliki UT, melaporkan laba bersih sebesar Rp 68 miliar sepanjang tahun 2016, lebih tinggi 63% dibandingkan tahun 2015.

Acset mencatatkan penambahan kontrak baru senilai Rp 3,8 triliun sepanjang tahun 2016, dibandingkan dengan Rp 3,1 triliun pada tahun 2015. Untuk mendukung pertumbuhan bisnis, Acset menyelesaikan rights issue pada bulan Juni 2016 dan berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp 600 miliar.

Laba bersih dari Grup Agribisnis meningkat secara signifikan menjadi Rp1,6 triliun dari Rp 493 miliar. PT Astra Agro Lestari Tbk (AAL), yang 79,7% sahamnya dimiliki oleh Perseroan, melaporkan laba bersih sebesar Rp 2 triliun, meningkat dari Rp 619 miliar, yang disebabkan oleh kenaikan harga CPO serta keuntungan dari apresiasi rupiah akibat translasi kewajiban moneter dalam mata uang dolar AS.

Penjualan CPO menurun 3% menjadi 1,0 juta ton, walaupun harga rata-rata CPO meningkat 11% menjadi Rp7.768/kg. Penjualan olein menurun 22% menjadi 320.000 ton.  Untuk memperkuat posisi keuangannya, AAL telah merampungkan rights issue senilai Rp 4 triliun pada bulan Juni 2016. Laba bersih yang meningkat dari unit-unit bisnis Grup Infrastruktur dan Logistik mengakibatkan kenaikan laba bersih dari grup ini sebesar 35% menjadi Rp 263 miliar.

Ruas jalan tol Tangerang-Merak sepanjang 72km, yang dioperasikan oleh PT Marga Mandala Sakti (MMS), dimana 79,3% sahamnya dimiliki Perseroan, mencatat peningkatan volume kendaraan sebesar 3% menjadi 48 juta kendaraan. Pembangunan konstruksi ruas jalan tol Jombang-Mojokerto sepanjang 41 km, yang seluruhnya dimiliki Perseroan dan telah mulai beroperasi sepanjang 20 km, terus berlanjut. Ruas jalan tol Semarang-Solo sepanjang 73 km, yang 25% sahamnya dimiliki Grup, telah mulai beroperasi sepanjang 23 km.

Pada Januari 2017, Grup menuntaskan akuisisi awal kepemilikan 40% atas PT Baskhara Utama Sedaya (BUS), pemilik 45% saham operator ruas jalan tol Cikopo-Palimanan sepanjang 116 km, dan selanjutnya telah menyetujui untuk mengakuisisi sisa kepemilikan sebesar 60% di BUS.

Berikut dengan kepemilikan 40% dari ruas jalan tol Kunciran-Serpong sepanjang 11 km dan kepemilikan 25% dari ruas jalan tol Serpong-Balaraja sepanjang 30km, di mana keduanya merupakan proyek greeenfield, total kepemilikan jalan tol Grup secara keseluruhan menjadi 343 km. PT PAM Lyonnaise Jaya, perusahaan penyedia air bersih yang melayani wilayah barat Jakarta, mencatat kenaikan penjualan volume air bersih sebesar 1% menjadi 162 juta meter kubik.

Laba bersih PT Serasi Autoraya meningkat 96% menjadi Rp 100 miliar, disebabkan oleh kenaikan marjin kontrak sewa mobil, penjualan kendaraan bekas serta bisnis logistik, meskipun terjadi penurunan sebesar 3% atas jumlah sewa kontrak kendaraan di bisnis rental kendaraan. Laba bersih Grup Teknologi Informasi turun sebesar 4% menjadi Rp1 96 miliar. PT Astra Graphia Tbk, yang 76,9% sahamnya dimiliki Perseroan, melaporkan penurunan laba bersih sebesar 4% menjadi Rp 255 miliar, terutama disebabkan oleh penurunan marjin walaupun terjadi kenaikan pendapatan.

Laba bersih divisi baru Grup Properti sebesar Rp 111 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan Rp 211 miliar yang dihasilkan pada tahun 2015, terutama disebabkan oleh adanya penurunan revaluation gain pada proyek gedung perkantoran grade A Grup, Menara Astra. Konstruksi Anandamaya Residences, proyek residensial eksklusif berlokasi di pusat bisnis Jakarta, yang 60% sahamnya dimiliki oleh Perseroan dan telah terjual 93%, serta Menara Astra, diharapkan rampung pada tahun 2018.

Pada bulan Oktober 2016, PT Astra Land Indonesia, yang kepemilikannya dimiliki masing-masing sebesar 50% oleh Astra dan Hongkong Land, menandatangani perjanjian dengan anak usaha dari PT Modernland Realty Tbk untuk membeli dan membangun secara bersamaan area seluas 67 hektar di Cakung, Jakarta Timur.

Jualan Kopi Ke Starbuck, Petani Simalungun Mampu Raup 12 Milyar Per Tahun

Petani kopi sering kali mengeluh hasil penjualannya yang lebih rendah daripada pengepul. Akhirnya, dengan tekad ingin menciptakan pasar sendiri, usaha kelompok tani asal Simalungun, Dataran Tinggi Danau Toba, Sumatera Utara ini menjadi pemasok biji kopi ke Starbucks.

"Berawal dari perbedaan harga yang sangat signifikan antara di petani dan pedagang pengumpul bedanya sekitar Rp 10.000-an, kami dari kelompok tani berusaha mencari pasar sendiri," ujar Ketua Koperasi Produksi Sumatera Arabika Simalungun, Ludi Antoni Damanik, saat dijumpai detikFinance di pameran UMKM Balai Kartini, Jakarta Selatan, Jumat (26/8/2016).

Koperasi usaha tani ini dibentuk pada 2006, dibentuk atas inisiasi kelompok tani, tetapi sejak tahun 2013 Bank Indonesia (BI) melakukan pendampingan pada kelompok petani ini. Awalnya, kelompok tani ini bermodal Rp 12 juta dari anggota koperasi, tiap anggota juga harus menyetorkan biji kopi hasil kebunnya ke koperasi untuk diolah dan dijual oleh anggota koperasi.

Omzet per tahunnya sekitar Rp 20 miliar, laba bersih Rp 12 miliar per tahun, dan produksi per tahun sebanyak 67.000 ton. Awalnya, para kelompok tani ini menggunakan kemasan tradisional, tetapi seiring waktu desain kemasan lebih baik dan pemasarannya lewat online. Produknya terdiri dari green bean (kopi beras), roast bean (kopi sangrai), dan kopi bubuk pada tahun 2011 dengan merek Sabaas (kopi ground). Green bean dan roast bean telah diekspor ke berbagai daerah.

Produk grean bean sendiri telah diekspor sejak tahun 2012 ke AS, Eropa, Timur Tengah, Korea Selatan, Taiwan, Tiongkok, Jepang, Australia, Selandia Baru, Singapura dan Malaysia.  Sedangkan roast bean ke Timur Tengah, Korea Selatan, Selandia Baru, Australia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Mesir. Sedangkan kopi bubuk paling banyak diekspor ke Brunei Darussalam dan Malaysia.

Ludi mengatakan, green bean paling banyak diekspor ke Amerika dan Eropa karena telah lama mengenal kopi Sumatera. Di mana karakter warna kopi Sumatera yang kuat dan aroma kulit manis yang melekat. Setiap minggu ada sekitar 150 kg roast bean dan kopi bubuk yang diekspor. Sedangkan jenis green beantergantung negara tujuan, misalnya seperti ke AS dan Taiwan, koperasi usaha tani ini mengirim 20 ton atau sekitar 1 kontainer.

Ludi bercerita, awal mula produknya dikenal dunia karena kelompok tani ini kedatangan tamu dari Starbucksorigin experiences pada tahun 2011-2015. Ada sekitar 105 manager gerai kopi di 65 negara yang datang ke kelompok tani ini belajar bersama petani membibit kopi, menanam dan merawat, membuat tamanan pohon pelindung kopi, dan memangkas kopi.

"Mereka dengan petani belajar budidaya kopi di hulu mulai dari pembibitan dan penanaman. Starbucks lebih kurang membawa 105 manager gerai kopi di 65 negara sehingga dengan sendirinya kita tidak merasa terganggu tapi ada hubungan emosional antara petani dengan pihak Starbucks-nya dari segi promosi kita terbantu. Mereka dengan petani membibit kopi, menanam dan merawat," ujar Ludi.

Mengapa biji kopi kelompok tani ini dilirik Starbucks? Ia mengaku, keunggulan produknya menggunakan kopi ramah lingkungan misalnya tanpa menggunakan pupuk kimia.

"Awalnya memang kelompok ini mengembangkan kopi yang ramah lingkungan. Kita memang mempergunakan alat di budidayanya tanpa menggunakan pupuk kimia. Starbucks itu pesan kopi yang green bean dan roast bean dari kami, malah ekspor yang paling besar berasal dari Amerika yaitu 20 ton selama sebulan atau sekitar Rp 1,9 miliar," ungkap Ludi.

Kelompok usaha tani ini disebut kelompok usaha tani Sinaman 2, yang terletak di Kecamatan Pamatang Sidamani, Kabupaten Simalungun, Utara Danau Toba, Sumatera Utara. Di mana telah memiliki sistemquality control yang baik dan satu pintu sehingga kualitas, kuantitas, dan kontinuitasnya terjamin. Kopi dari Simalungun ini telah mendapat hak paten geografis dari Kemenkum HAM pada tanggal 24 April 2015, yang disebut Arabika Sumatra Simalungun (berada di dataran tinggi Sumatera Utara Danau Toba).

Saat ini, kopi Simalungun telah memiliki 3 kedai kopi yang terletak di sekitar Danau Toba, Sumatera Utara. Para anak muda tani yang memberikan masukan melakukan untuk pengembangan kedai kopi tersebut. Letaknya ada di Jalan Umum Siantar Gorbus, sekitar kebun teh dan kebun kopi di Danau Toba, nama kedainya adalah Kopi Saabas.

Kopi Sabaas bisa ditemukan lewat facebook: Kopi Dari Sinaman.

Kisah Indonesia Dari Eksportir Gula Terbesar Dan Menjadi Importir Gula Terbesar

Kebutuhan gula konsumsi sampai saat ini masih bergantung pada impor. Saat ini, dari kebutuhan gula konsumsi sebesar 3 juta per tahun, produksi gula dalam negeri baru 2,5 juta ton. Riciannya 1,5 juta ton diproduksi pabrik gula (PG) BUMN, dan sisanya oleh PG swasta. Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Sumitro Samadikun, menceritakan kondisi industri gula dalam negeri yang saat ini terus menurun. Pasalnya, saat zaman kolonial Hindia Belanda, Indonesia pernah menjadi negara eksportir kedua terbesar dunia setelah Kuba, tepatnya pada dekade 1930-an. (Hah ... Zaman Penjajahan Kerennya?)

"Gara-gara tak pernah ada peremajaan pabrik yang kebanyakan peninggalan Belanda akhirnya kita sekarang impor. Padahal dulu kita eksportir kedua terbesar dunia, dengan produksi 3 juta ton setahun. Penduduk saat itu tak banyak, akhirnya diekspor kelebihannya," ujarnya. Menurut Sumitro, puncak produksi terjadi pada tahun 1929-1930 saat gula jadi komoditas andalah ekspor Hindia Belanda. Predikat eksportir gula terbesar tersebut tak lepas dari banyaknya pabrik gula (PG) yang dbangun di awal tahun 1920-an

"Itu bukan mimpi, Belanda sampai bangun 179 pabrik, terbanyak di Jawa. Kita juara dunia gula tahun 1929 sampai 1930. Setelah merdeka malah banyak pabrik gula dibiarkan," kata dia. Menurut Sumitro, dengan produksi mencapai 3 juta ton, Indonesia mengalahkan negara-negara produsen utama gula dunia seperti Thailand, Brasil, dan India. Namun saat ini, negara-negara tersebut telah menyalip posisi Indonesia.

Brasil contohnya, produksi gula negara tersebut saat ini mencapai lebih dari 29 juta ton, disusul India dengan produksi 29 juta ton, China 11 juta ton, dan Thailand 5 juta ton. Sementara Indonesia, produksi gula malah menyusut dari 3 juta ton menjadi 2,5 juta ton sampai saat ini. "Artinya ada kesalahan di manajemen pabrik gula dengan tidak adanya peremajaan pabrik-pabrik peninggalan Belanda. Kita itu berpikirnya lebih senang dagang ketimbang produksi, akhirnya kebijakan arahannya bagaimana bisa dicukup dengan impor saja," kata Sumitro.

Pemerintah berencana melakukan impor gula mentah (raw sugar) sebanyak 381.000 ton. Pemerintah menugaskan PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X) untuk mendatangkan bahan baku untuk gula kristal putih (GKP) tersebut. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan), Gamal Nasir, mengatakan impor gula mentah dilakukan terutama untuk menjaga pasokan dan stabilisasi harga saat memasuki puasa dan Lebaran tahun ini.

Saat ini, harga GKP di pasaran saat ini dipatok di atas Rp 15.000/kg. "Dari Rakortas diputuskan impor raw sugar untuk menjaga stok, sekaligus stabilisasi harga saat puasa dan Lebaran nanti. Pemerintah kan ingin harga gula di kisaran Rp 10.500-11.000/kg," ujar Gamal.

Selain itu, lanjutnya, impor yang dilakukan atas inisiatif Menteri BUMN, Rini Soemarno ini juga dilakukan sebagai upaya peningkatan rendemen pada pabrik-pabrik gula milik BUMN. Impor gula mentah ini mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 11/M-DAG/PER/12/2015.

Gamal menuturkan, selain menjaga pasokan dan harga gula saat permintaan naik pada bulan Ramadan dan Lebaran, impor juga untuk dipakai untuk peningkatan rendemen pada pabrik-pabrik gula BUMN. "Raw sugar ini dipakai untuk meningkatkan tingkat rendemen hingga rata-rata 8,5%. Kalau saat ini kan (rendemen) ada yang 6%, kemudian ada yang 9,5%," jelas Gamal.

Impor tersebut merupakan keputusan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) pada 29 April lalu. Gamal mengungkapkan, dalam Rakortas, disepakati impor gula akan dilakukan oleh PTPN X. "Impor raw sugar ini hasil kesepakatan di Rakortas. Ada Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian juga, jadi semua sudah sepakat," kata Gamal.

Lebih jauh setelah diimpor oleh PTPN X, jatah kuota impor 381.000 ton tersebut akan dialokasikan untuk 6 pabrik gula BUMN untuk diolah menjadi gula kristal putih (GKP). Pabrik-pabrik gula tersebut antara lain PTPN IX 41.000 ton, PTPN X 115.000 ton, PTPN XI 100.000 ton, PTPN XII 25.000 ton, PT PG Rajawali I 48.000 ton, dan PT PG Rajawali II 52.000 ton.

KPPU Berhasil Cegah Pembentukan Kartel Minyak Sawit Oleh 6 Konglomerat Indonesia

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memaparkan sejumlah alasan dalam membuat larangan implementasi kesepakatan Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP) oleh enam konglomerasi sawit nasional. Dikutip dari keterangan resmi yang dirilis KPPU, berikut adalah sejumlah pelanggaran prinsip persaingan usaha yang diduga bisa dilanggar oleh enam perusahaan tersebut.

Pertama, berpotensi menghambat pasokan kelapa sawit dari mitra perusahaan anggota IPOP. Pasalnya kesepakatan yang dibuat September 2014 lalu itu mewajibkan anggotanya untuk hanya mengolah kelapa sawit yang memenuhi kriteria high carbon stock (HCS). Sementara, sertifikasi yang dibuat pemerintah yaitu Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) hanya mensyaratkan standar kriteria high conservation value forest (HCVF).

“Terdapat perbedaan yang signifikan antara kesepakatan IPOP dengan sertifikasi ISPO pemerintah. Ini membuka potensi terjadinya hambatan masuk pasar bagi mitra anggota IPOP yang telah memenuhi syarat pemerintah tapi tidak memenuhi standar HCS IPOP,” kata Dendy R Sutrisno, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat KPPU dalam rilis, dikutip Kamis (14/4).

Kedua, pelaku usaha yang tergabung dalam IPOP menguasai pangsa pasar minyak kelapa sawit (CPO) yang besar. Sehingga kesepakatan IPOP jelas memiliki kekuatan pasar yang cukup besar.  Enam perusahaan sawit raksasa di Indonesia yang menyepakati perjanjian IPOP adalah Wilmar International Ltd, Cargill Indonesia, Musim Mas, Astra Agro Lestari, Asian Agri dan Golden Agri-Resources.

“Ada potensi kesepakatan IPOP memiliki posisi lebih tinggi dibanding regulasi pemerintah. Mengingat ini merupakan kesepakatan pelaku usaha, maka IPOP berpotensi menjadi sarana kartel untuk menjadi hambatan masuk bagi pelaku usaha lainnya,” jelasnya. Ketiga, akibat begitu kuatnya potensi kartel yang muncul dari kesepakatan IPOP tersebut yang bisa mengarah ke praktik monopoli, maka KPPU menyatakan kesepakatan IPOP tidak dapat diimplementasikan.

“Karena IPOP ini sudah berlaku efektif dan berdampak negatif terhadap persaingan usaha, maka KPPU akan melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran tersebut,” tegas Dendy Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan menyelidiki dugaan praktik kartel oleh perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang menandatangani kesepakatan Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP).
Dendy R Sutrisno, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat KPP menjelaskan perusahaan-perusahaan sawit yang terlibat dalam perjanjian IPOP bisa menjadikan kesepakatan itu sarana untuk melakukan kartel sehingga berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.

"Karena itu, KPPU menyatakan bahwa perjanjian IPOP tidak dapat dilaksanakan," ujar Dendy seperti dikutip dari Reuters, Rabu (13/4).

Indonesia adalah produsen terbesar minyak nabati di dunia. Terdapat enam perusahaan sawit raksasa di Indonesia yang menyepakati perjanjian IPOP pada September 2014, yakni Wilmar International Ltd, Cargill Indonesia, Musim Mas, Astra Agro Lestari, Asian Agri dan Golden Agri-Resources. Kesepakatan itu merupakan komitmen keenam perusahaan dalam menciptakan praktik industri kelapa sawit yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Beberapa kriteria praktik industri sawit yang diatur dalam IPO diantaranya kebun sawit bebas deforestasi (no deforestation), kebun sawit tidak di lahan gambut (no peatland), kebun sawit tidak di lahan yang berkarbon tinggi (High Carbon Stock (HCS), serta rantai pasok yang bisa dilacak (traceability). Implementasi kriteria tersebut dilakukan sejak awal 2015.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) meminta seluruh perusahaan sawit besar di Indonesia untuk melepaskan diri dari kesepakatan IPOP. Pasalnya, kriteria pengelolaan sawit dalam perjanjian tersebut menimbulkan kerugian bagi petani kelapa sawit karena tidak mampu mengadopsi praktik-praktik pengelolaan hutan yang disepakati mereka.

“Saya sudah izin dengan Pak Menteri Pertanian Amran Sulaiman supaya saya dapat menyatakan statement ‘Bubarkan IPOP’. Kalau perusahaan itu masih tetap di IPOP lebih baik keluar dari Indonesia ini,” tutur Direktur Jenderal Perkebunan Kementan Gamal Nasir dalam konferensi pers bertema ‘Bermartabatlah Sawit Kita!’ di Hotel Aston, Jakarta, Rabu

Membedah Gurihnya Bisnis Roaster Kopi Di Indonesia

Sebagai penghasil biji kopi terbesar keempat di dunia, tak heran Indonesia punya potensi besar untuk bisnis kopi. Banyak peluang usaha yang muncul dari kopi. Dari hulu, misalnya, peluang untuk bertanam kopi sudah tak diragukan lagi. Di hilir apalagi, banyak usaha yang muncul, mulai dari menjadi pemasok hingga mendirikan kedai kopi. Industri kopi memang berkembang pesat. Minum kopi saat ini sudah jadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Perkembangan ini merambah ke dunia usaha.

Tengok saja, kafe atau kedai kopi bertebaran di sejumlah sudut kota. Selain menyuguhkan suasana yang unik, menarik dan nyaman, mereka juga punya racikan kopi andalan. Pemasok kopi sangrai (roaster) juga menjadi peluang menjanjikan dengan menjamurnya kedai kopi ini. Namun, ada satu peluang yang tampaknya belum dilirik banyak orang, yakni membuat mesin sangrai kopi.

Di banyak kedai kopi, Anda mungkin akan menemukan mesin yang berfungsi menggoreng kopi dari kopi mentah menjadi siap untuk digiling. Ternyata sudah ada beberapa pemain lokal yang memproduksi mesin sangrai tersebut. Pengamatan Kontan, setidaknya ada tiga merek roaster lokal yang saat ini beredar di pasaran. Ketiga merek itu ialah Froco, Uncle John, dan Feike.

Tiga merek itu menyasar pangsa pasar yang berbeda pula. Ambil contoh merek Froco yang biasanya digunakan untuk menyangrai kopi dalam skala industrial. Sementara yang terakhir, Feike, menargetkan pasar menengah ke bawah. Produk roaster bermerek Feike ini dipasarkan dengan harga yang terjangkau.

Pemilik Feike Roastery, William Edison, memang ingin mengisi kekosongan pada pasar roaster kopi. William bilang, kebanyakan produsen roaster menargetkan pasar kelas menengah ke atas, terutama untuk produk impor. Harga yang ditawarkan pun gila-gilaan, bisa mencapai miliaran rupiah untuk kapasitas puluhan kilogram.

“Saya sengaja bikin dengan harga terjangkau supaya petani atau pelaku usaha mikro, kecil dan menengah bisa beli,” ujarnya. William mulai memproduksi mesin sangrai kopi sejak 2011. Hingga sekarang, ratusan mesin sudah berhasil ia jual. Bahkan, menurut pria kelahiran Bagansiapiapi, Riau, ini, pertumbuhan bisnisnya bisa mencapai 100 persen per tahun. Saat ini ia memproduksi mesin dengan kapasitas 1 kilogram (kg), 3 kg, 6 kg, dan 12 kg. Mesin berkapasitas 1 kg dibanderol dengan harga paling murah, yakni Rp 9,5 juta–Rp 16 juta per unit. Sementara yang paling mahal dibanderol Rp 125 juta per unit.

“Harga jual itu hanya sepertiga dibandingkan harga produk impor dengan kualitas yang hampir sama,” klaim dia. Menurut William, beberapa tahun belakangan, masyarakat terbuka terhadap produk lokal, termasuk untuk mesin sangrai. Maklum, dari segi kualitas, ia bilang, banyak roaster yang sudah bisa bersaing dengan buatan luar negeri.

Berdasarkan pengalaman William, peluang bagi pemain lokal untuk mengembangkan produk ini terbuka lebar. Selain petani dan pelaku UMKM, banyak pemilik kafe kopi di daerah yang menggunakan mesin buatannya. Saban bulan, William bisa menjual 10 unit mesin sangrai. Sementara, permintaan selalu bertumbuh. Namun, keterbatasan tenaga kerja membuat William tak bisa menyanggupi semua order yang datang kepadanya. Dari bisnis ini, pria yang berusia 31 tahun ini bisa meraup omzet di atas Rp 100 juta per bulan. Adapun laba bersih dari bisnis ini sebesar 30 persen. “Kami sengaja menekan harga agar banyak yang bisa beli,” tuturnya.

Sebenarnya William secara tak sengaja terjun dalam bisnis mesin roaster. Pengalamannya bekerja di perusahaan kopi di Bali dan Toraja membuatnya tertarik membuka kedai kopi di Denpasar. Namun, ia kesulitan menemukan mesin sangrai dengan harga terjangkau. Ia lalu mengutarakan kesulitannya ini pada sang sepupu, Andryas. Lantas, keduanya sepakat membuat sendiri mesin sangrai. Andryas memang punya latar belakang teknik dan pernah merakit beberapa mesin.

“Pengalaman saya di bidang kopi sedangkan sepupu di bidang teknis membuat kami klop,” katanya. William mengatakan, untuk terjun dalam bisnis ini memang harus punya sumber daya yang memahami teknik pembuatan mesin. Ia mengingatkan, tak mudah menemukan tenaga teknisi seperti ini.  “Kebanyakan roaster dijual dengan harga mahal karena memang tak sembarangan teknisi yang mampu mengerjakan,” ucap dia.

Ia dan Andryas butuh waktu 1,5 tahun untuk mengembangkan produk roaster Feike. Pada beberapa kali percobaan, ia mengaku sempat gagal. Akan tetapi, akhirnya ia bisa membuat mesin sangrai dengan standar yang ia mau. William berujar, roaster harus bisa menyangrai kopi kurang dari 20 menit dengan hasil kematangan yang merata. Ia pun langsung menggunakan mesin itu di kedai kopinya, One Bean, di Bali. Selama enam bulan, ia tak mengalami kendala dalam penggunaan. Setelah itu, ia percaya diri untuk memasarkan mesinnya.

Untuk menghemat biaya pemasaran, William memasarkan sendiri produknya alias tidak melalui jalur agen. Ia memasarkan roaster Feike melalui situs di internet.  William bilang, salah satu faktor yang membuat produknya dikenal lantaran pernah direkomendasikan oleh pakar kopi lewat situs www.cikopi.com. “Lantaran sudah direkomendasikan, orang-orang semakin percaya dengan kualitas produk saya,” tuturnya.

Adapun proses pembuatan mesin roaster kopi, kata William, mirip seperti proses di bengkel bubut. Namun, ia punya strategi agar biaya produksi bisa ditekan. Dengan demikian, harga pun tak mahal. William memproduksi sendiri semua bagian atau onderdil mesinnya. Hanya dinamo dan blower yang ia beli. Bagian lain seperti drum atau pemanas dibuat sendiri. “Kalau beli, harganya bisa tiga kali lipat, jadi saya bikin saja,” sebut pria kelahiran 21 Februari 1984 ini.

Ia menambahkan, bahan baku yang digunakan antara lain besi dan aluminium. Lempengan bahan itu dipotong terlebih dahulu, lalu dibentuk menjadi komponen mesin. Setelah jadi, ia pun merakit bagian-bagian yang sudah dibuat menjadi mesin. Proses terakhir ialah kontrol kualitas. Proses pembuatan berlangsung sekitar dua bulan. Dus, ia tak bisa menerima order yang waktunya mendadak. Pasalnya, karyawan bengkel William hingga saat ini hanya 10 orang.

Bila sudah jadi, ia tinggal mengirimkan produknya. Klien William tersebar dari Aceh hingga Papua. Untuk pengiriman, ia mengandalkan jasa kargo. William bilang, ia tak kesulitan dalam pengiriman walaupun mesinnya berbobot ratusan kilogram.  “Yang penting, saya sudah kemas dalam peti kayu sehingga aman,” ujar dia.

Untuk layanan purna-jual, biasanya klien langsung menghubungi dia. Uniknya, mesin Feike memang beroperasi secara manual. Jadi, perawatan atau perbaikannya pun dilakukan secara manual. Rata-rata klien bisa memperbaiki sendiri bila ada baut yang lepas. Namun, kalau butuh pemasangan spare part, biasanya klien meminta bantuan teknisi bengkel setempat.

Di masa mendatang, William berencana untuk mengekspor produknya ke negara tetangga. Selain itu, ia akan membentuk komunitas koki penyangrai kopi, terutama yang menggunakan produknya. Langkah ini diambil sebagai bentuk edukasi William untuk mengembangkan industri kopi dalam negeri. Pasalnya, menurut William, 60 persen kenikmatan dipengaruhi oleh kualitas tanaman kopi. Sisanya ialah kualitas mesin dan orang yang menyangrai kopi.

“Mesin hanya medium, sementara kokinya itu yang justru memang memegang peranan penting, jadi harus saya edukasi,” imbuhnya. Anda suka kopi? Jangan cuma seruput kopinya, tapi juga hirup wangi aroma beragam bisnis seputar kopi.

Langkah Pemerintah Untuk Selamatkan Harga Karet Dunia

Harga komoditas karet dunia merosot drastis sejak beberapa tahun terakhir. Kondisi ini mendorong 3 negara produsen karet yang tergabung dalam International Tripartite Rubber Council (ITRC) yakni Indonesia, Malaysia, dan Thailand membuat beberapa kesepakatan. Menteri Perdagangan (Mendag) Tom Lembong akan mengintervensi harga karet yang masih murah, ketiga negara sepakat mempelajri kemungkinan pengendalian ekspor dengan mengalihkan konsumsi karet ke dalam negeri masing-masing negara, caranya dengan memperbanyak penggunaan karet ke proyek-proyek infrastruktur.

"Karet alam dalam beberapa tahun ini kurang baik. Semua negara yang produsen karet harus dorong luaskan penggunaan karet untuk bangun infrastruktur," jelas Lembong saat konferensi pers di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Kamis (3/12/2015). Meski produksi karet dunia menurun, harga karet dunia juga terus merosot tajam. Saat September 2015, seperti dilaporkan International Rubber Study Group (IRSG), pasokan karet dunia di pasar komoditas global sebanyak 2,8 juta metrik ton. Turun 2 juta metrik ton dibanding tahun lalu di periode yang sama tahun lalu.

Untuk mengoptimalkan suplai dan pengendalian ekspor karet, ketiga negara sepakat membentuk pasar karet regional yang terintegrasi ketiga negara. Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Indonesia (KPI) Kemendag Bachrul Chairi mengungkapkan, sistem pasar karet regional baru efektif berjalan pada Juni tahun depan. "Yang akan dilakukan adalah pembentukan pasar karet regional. Mulai 1 Januari 2016 dimulai tahap 1. Ada 2 tahap, pertama adalah membuat publikasi harga pasar karet regional oleh 3 negara ini. Dikumpulkan dan diinformasikan secara rutin. Sementara itu kita siapkan platform elektroniknya, Juni 2016 siap dan tersentralisasi," jelas Bachrul.

Dengan platform uang dibangun tersebut, ketiga negara bisa efektif mengendalikan suplai karet, dan mengatur pembatasan kouta ekspor untuk mengintervensi harga karet global. "Ini merupakan cikal bakal platform kita untuk seterusnya membuat future market karet di 3 negara tersebut," ungkap Bachrul. Bacrul melanjutkan, harga karet di pasar komoditas dunia saat ini hanya diharga US$ 1,2 per kg. Harga ini jauh di bawah harga karet saat tahun 2012 yang masih di kisaran US$ 4,9 per kg.

"Karena biaya produksi dan harga hampir sama. Dan nggak memberikan keuntungan yang berarti bagi petani. Harga yang ideal yang pernah kita capai pada 2012 adalah US$ 4,9 per kg, itu harga yang ingin kita capai. Prediksinya, sekarang kita sudah bisa keluar saja dari US$ 2,5 sudah baik. Sekarang itu US$ 1,2 per kg," katanya.

Pemerintah berencana memanfaatkan karet untuk proyek infrastruktur yang sedang gencar dibangun saat ini. Menurut Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Bachrul Chairi, lewat Instruksi Presiden (Inpres), karet alam produksi domestik akan dipakai sebagai salah satu material untuk proyek-proyek yang akan mulai dibangun tahun depan.

"Kita ingin pakai karet untuk penggunaan jalan-jalan baru, dicampur di aspalnya. Pengalaman Thailand, dicampur aspal 20% harganya lebih mahal, tapi durasi usianya 40% lebih lama, Inpres target tahun ini, karena ini mendesak," kata Bachrul ditemui usai Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Kamis (3/12/2015). Selain jalan, penggunaan karet alam juga didorong pada proyek infrastruktur lain seperti rel MRT, dock fender pelabuhan, hingga pembangunan stadion baru.

"Lewat Inpres, karet juga akan digunakan untuk infrastruktur MRT kaya di Malaysia, slipper MRT nggak pakai kayu lagi, nggak pakai beton, tapi pakai karet. Kita juga mau coba inovasinya untuk kereta api untuk bantalan. Terus dock fender pelabuhan," terangnya. Menurut Bachrul, Thailand dan Malaysia sudah selangkah lebih maju untuk membatasi ekspor karet, dan mengalihkannya ke konsumsi domestik untuk infrastruktur.

"Di Thailand stadion bola penggunaan karet mayoritas. Thailand bikin stadion pakai karet. Indonesia harus cari banyak lagi penggunaan infrastruktur di APBN, kita koordinasi antar kementerian. Sekarang pembahasan Inpres di tingkat Menko, kalau ditandatangani, karet buat pembuatan jalan tol baru, dam dan lainnya," kata Bachrul. Menurutnya, penggunaan infrastruktur setidaknya akan meningkatkan penggunaan karet di dalam negeri sebesar 100 ribu ton.

"Di 3 negara dengan Malaysia dan Thailand, ada 200 ribu ton tambahan setahun. Kita porsinya 100 ribu ton," tutupnya. Sore ini, Menteri Perdagangan (Mendag) Tom Lembong, menggelar rapat tertutup membahas strategi mengatasi harga komoditas karet dunia yang terus anjlok dalam beberapa tahun terakhir. Hadir dalam rapat tersebut, Menteri Pertanian (Mentan) Thailand Chatchai Sarikulya, Menteri Tanaman Industri dan Komoditas Malaysia Datuk Amar Douglas Unggah Embas, dan Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional Kemendag Bachrul Chairi.

Rapat sendiri berlangsung dari pukul 15.00 dan baru selesai pada pukul 17.50. Sebagai informasi, meski produksi karet dunia menurun, harga karet dunia juga terus merosot tajam. Saat September 2015, seperti dilaporkan International Rubber Study Group (IRSG), pasokan karet dunia di pasar komoditas global sebanyak 2,8 juta metrik ton. Turun 2 juta metrik ton dibanding tahun lalu di periode yang sama tahun lalu.

Harga karet di pasar global saat ini dipatok seharga US$ 1,2 per kg, jauh di atas harga saat harga karet masih normal 3 tahun lalu sebesar US$ 4,9 per kg. Seperti diketahui Indonesia, Malaysia dan Thailand merupakan anggota International Tripartite Rubber Council (ITRC). Ketiga negara ini merupakan produsen karet terbesar dunia. Turunnya harga karet dunia tak terlepas dari turunnya permintaan dan anjloknya harga minyak dunia.

Daftar 21 Perusahaan Masuk Daftar Hitam Kementerian Lingkungan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) memasukan 21 perusahaan dalam 'daftar hitam', berdasarkan Program Penilaian Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper) tahun 2015. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian LHK Karliansyah mengatakan, Proper merupakan program unggulan Kementerian LHK bidang pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah bahan beracun berbahaya (B3).

"Proper bertujuan untuk mendorong perusahaan mencapai keunggulan lingkungan melalui penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, efisiensi energi, penurunan emisi dan gas rumah kaca, efisiensi air, 3R limbah B3, 3R sampah, keanekaragaman hayati, pemberdayaan masyarakat dan inovasi," jelasnya di Jakarta, Jumat (20/11). Pada tahun ini, kata Karliansyah, peserta Proper mencapai 2.137 perusahaan atau naik 12 persen dari tahun lalu. Dari jumlah tersebut, tingkat ketaatan perusahaan terhadap aturan lingkungan mencapai 74 persen atau naik 2 persen dari tahun lalu 72 persen.

Badan usaha yang mendapatkan peringkat 'Emas' sebanyak 12 perusahaan, peringkat 'Hijau' 108 perusahaan, 'Biru' 1.406 perusahaan, 'Merah' 529 perusahaan, 'Hitam' 21 perusahaan dan 61 perusahaan lainnya tidak diumumkan karena sedang proses penegakan hukum atau tidak beroperasi.

Menurut Karliansyah, dari 21 perusahaan yang memperoleh peringkat 'Hitam', terdiri dari tujuh rumah sakit, tiga pabrik pengolahan ikan dan masing-masing satu perusahaan bergerak di bidang perhotelan, pabrik karet, pabrik kertas, industri komponen otomotif, makanan dan minuman, pengecoran logam, pengolahan limbah B3, peralatan rumah tangga dan sawit.

"Perusahaan berperingkat 'Hitam' ini akan diserahkan penanganannya kepada Dirjen Penegakan Hukum Lingkungah Hidup dan Kehutanan," ucapnya. Karliansyah menambahkan, dari 21 perusahaan yang masuk kategori 'Hitam' pada tahun lalu, tiga perusahaan sudah taat dan diserahkan kembali kepada Sekretariat Proper untuk dinilai kembali. Sedangkan, satu perusahaan dilanjutkan ke penyidikan karena memenuhi unsur-unsur pidana.

Sementara itu, lanjutnya, sebanyak 15 perusahaan diserahkan kembali ke Sekretariat Proper untuk dilakukan pembinaan, satu perusahaan ditutup dan satu perusahaan belum dikunjungi. Saat ini, menurut Karliansyah, terdapat dua perusahaan, yang merupakan tindak lanjut peringkat 'Hitam' Proper, sedang disidangkan. Salah satunya merupakan temuan Proper dua tahun lalu dan satu lainnya temuan 2014.

Menurut dia, perusahaan yang masuk peringkat Emas akan memperolah penghargaan pada Malam Anugerah Lingkungan 2015 yang akan digelar Senin (23/11) pekan depan di Gedung Bidakara Jakarta yang rencananya dihadiri Wapres Jusuf Kalla. Pada gelaran Malam Anugerah Lingkungan 2015 tersebut juga akan diserahkan penghargaan Adipura kepada sejumlah kota, yang mana untuk tahun ini diberikan kepada 3 kota berupa Anugerah Adipura Kencana dan 65 kota Anugerah Adipura.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebut, kerugian negara secara materi dan imateril akibat kebakaran hutan dan lahan jauh lebih besar dari kasus korupsi. Dilansir dari data Indonesia Corruption Watch (ICW), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rata-rata menyidik 15 kasus korupsi selama periode 2010-2014. Kerugian negara dalam kurun waktu itu Rp1,1 triliun.

Selama semester I tahun 2015, KPK disebut menyidik 10 kasus korupsi dengan kerugian negara dan kasus suap Rp106,4 miliar. KPK berkontribusi sebesar 30 persen terhadap total kerugian negara kasus korupsi yang dibongkar aparat penegak hukum di seluruh Indonesia. Nilai kerugian negara dalam kasus korupsi yang disidik aparat penegak hukum rata-rata sekitar Rp2,7 triliun. Pada semester I tahun ini, kerugian negara dari kasus yang disidik aparat di seluruh Indonesia sebesar Rp1,2 triliun.

Seberapa besar kerugian negara akibat kebakaran hutan dan lahan? Bagaimana Kementerian LHK merespons kejahatan terhadap hutan dan lingkungan? Berikut petikan wawancara dengan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian LHK Rasio Ridho Sani:

Apa saja tantangan yang paling berat bagi Kementerian dalam menangani kebakaran hutan?
Pertama, dalam penegakan hukum. Tantangan yang kami hadapi sering kali soal pengumpulan data karena kesulitan akses mencapai lokasi. Wilayah kering dan jauh dari akses transportasi. Untuk beberapa lokasi, jaraknya bisa mencapai 8-10 jam jalan darat atau menyeberang dengan perahu. Kedua, kami sulit mendapat bukti terkait tindakan yang dilakukan pemilik perusahaan untuk mendapatkan bukti apakah kebakaran ini disengaja atau tidak. Ini tidak mudah. Ketiga, terkait dukungan ahli. Ahli yang bisa menjelaskan kepada hakim, membantu merekonstruksi penuntutan atau penyidikan kami. Kalau kami ingin tahu ini dibakar oleh siapa, ini yang harus dilakukan. Kalau tiipe kebakaran seperti ini berarti disengaja, jika seperti itu berarti tidak disengaja. Kami butuh ahli ini untuk membantu memperkuat bukti. Butuh ahli juga untuk menjelaskan dampak kesehatan dan lingkungan kepada masyarakat. Keempat, terkait hakim. Hakim kita mungkin tidak terbiasa menangani kasus seperti ini, karena sangat kompleks. Kasus ini butuh knowledge scientific yang kuat. Mungkin hakim tidak biasa. Kita perlu mendorong pemahaman hakim dalam menangani kasus pembakaran hutan dan lahan ini.

Seberapa sulit Kementerian menemukan hakim yang memahami kasus-kasus lingkungan, terutama kebakaran hutan?
Kami melihat tingkat kesulitan hakim sangat tinggi. Kami mendorong dan bekerja sama dengan MA (Mahkamah Agung) untuk meningkatkan kapasitas hakim, melalui sertifikasi hakim lingkungan. Jadi hakim itu agar mereka memahami isu lingkungan hidup dan kehutanan, maka harus dilatih dan diberi pendidikan pemahaman melalui sertifikasi hakim lingkungan. Jumlah hakim yang bersertifikat lingkungan saat ini mencapai 400 orang. Jumlahnya akan kami tambah. Di samping itu, MA juga akan memperkuat efektifitas penanganan hukum, sedang disiapkan sistem kodefikasi kasus lingkungan.

Bagaimana Anda melihat respons publik atas kasus kejahatan lingkungan seperti pembakaran hutan?
Kalau korupsi disebut extraordinary crime karena merugikan keuangan negara. Kasus lingkungan itu lebih luar biasa lagi, super extra ordinary crime. Kasus kebakaran hutan berapa banyak negara ruginya? Miliar hingga triliunan yang langsung. Lalu kerugian ekonomi kita, bandara tutup, penerbangan tertunda, anak-anak enggak bisa sekolah, kesehatan memburuk, dan udara buruk. Luar biasa sekali dampaknya. Kita harus memberikan pemahaman kepada para hakim, mereka harus punya nurani, harus memutuskan dengan adil seadil-adilnya.

Kejahatan lingkungan berdampak luar biasa, tetapi proses hukum atas kejahatan ini belum masif, tanggapan Anda?
Seharusnya ini merupakan kasus yang sangat menarik karena menyangkut masalah yang luar biasa. Menyangkut masa depan bangsa ini. Harusnya hakim melihat kondisi ini sebagai perjuangan yang harus ditekuni untuk kepentingan bangsa yang lebih luas. Media harus membantu kami untuk menyebarluaskan informasi bahwa dampak kasus lingkungan bisa lebih seksi dibanding korupsi. Korupsi hanya bicara kerugian negara, ini kerugian tak hanya negara. Bayangkan ada satu perusahaan yang kami tuntut, yaitu PT BMH (Bumi Mekar Hijau), kami tuntut Rp7,8 triliun. Ada tidak kasus korupsi sebesar itu? Kerugian negara besar sekali, bahkan belum dihitung dampak-dampak yang lain. Jadi menurut kami kasus LHK kasus yang sangat sangat seksi, tapi yang lain belum melihat itu. Penegakan hukum salah satu solusi untuk mencegah kebakaran hutan lagi.

Bagaimana komitmen pemerintah mengatasi kasus pidana kebakaran hutan?
Saya melihat ini satu perkembangan yang sangat menarik. Bayangkan berapa kali Bapak Presiden mengatakan penegakan hukum, penegakan hukum untuk kasus in. Bandingkan dengan kejadian lainnya, saat Menkopolhukam menyebutkan penegakan hukum, penegakan hukum. Lalu KemenLHK mengatakan hal yang sama, kepolisian mengatakan hal yang sama, dan kami lakukan penegakan hukum itu. Kami tak hanya berkata-kata. Kami melakukan yang kami ucapkan denga pembekuan dan sebagainya. Berbeda dengan tahun kemarin. Saat ini komitmen pemerintah untuk menunjukan bahwa negara hadir.

‘Berbeda dengan tahun kemarin’?
Jadi sebelumnya hanja melakukan penuntutan pidana dan gugatan perdata. Kalau sekarang kami lakukan sanksi administrasi juga. Kami melakukan semua instrumen ini untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Karena kalau hanya perdata dan pidana, proses hukumnya panjang sekali. Maka kami harus cari terobosan hukum dan Presiden mendukung. Maka itu kami gunakan sanksi administrasi.

Bagaimana koordinasi Kementerian dengan Kepolisian dan Kejaksaan yang juga mengusut pidana kejahatan lingkungan?
Hampir setiap minggu saya memimpin rapat koordinasi dengan polisi dan jaksa. Kami membagi mana yang diekrjakan polisi dan mana yang dikerjakan Kementerian agar tidak ada overlaping. Sejak awal pihak kejaksaan juga kami libatkan untuk bersama membangun berkas penuntutan sehingga waktu yang dibutuhkan jaksa untuk memeriksa berkas lebih pendek karena dari awal sudah terlibat.

Asian Agri Bangun 20 Pembangkit Listrik Biogas

PT Asian Agri berencana berinvestasi di pembangkit listrik tenaga biogas dengan memanfaatkan limbah pabrik pengolahan kelapa sawit milik perusahaan itu di tiga provinsi. Rencananya, sampai 2020, akan dibangun 20 unit pembangkit listrik tenaga biogas.  “Kami sudah membangun lima unit, tiga lagi mudah-mudahan bisa beroperasi tahun depan,” kata Freddy Widjaya, General Manager Asian Agri, di Singapura, Jumat (6/11).

Freddy mengatakan, untuk membangun pembangkit listrik tenaga biogas itu, perusahaannya berinvestasi sebesar US$4,7 juta. Tiap-tiap pembangkit mampu memproduksi 2 Megawatt listrik.  “Listrik yang dihasilkan 20-25 persen untuk domestik, sisanya adalah potensi yang bisa kami jual kepada PLN,” kata Freddy lagi. Pembangkit listrik tenaga biogas ini mengandalkan bahan baku gas metana yang keluar dari limbah hasil pengolahan minyak sawit. Caranya, lokasi pembuangan limbah ditutup, lalu gas metana yang dihasilkan dialirkan ke pembangkit untuk diubah jadi listrik.

Asian Agri beroperasi di provinsi Sumatera Utara, Riau, dan Jambi. Mereka mengelola 27 kebun sawit dan 20 pabrik pengolahan sawit. Total lahan yang mereka kelola mencapai 160 ribu hektare, di mana 100 hektare adalah perkebunan inti dan sisanya adalah milik petani plasma dan swadaya.

PT Asian Agri akan mengembangkan produk turunan sawit berupa biogas pada semester I tahun depan dalam rangka diversifikasi bisnis. Untuk itu, perseroan telah menyiapkan lima rancangan proyek untuk menyukseskan bisnis barunya itu.  "Kita tunggu saja kapan tanggal mainnya, namun harapan kita sih first half 2015 sudah pada tahapconditioning" ujar Freddy Widjaya, General Manager PT Asian Agri di Jakarta, Jumat (12/12).

Kendati demikian, Freddy Widjaya mengatakan perusahaannya belum berniat untuk menambah produksi kelapa sawit (CPO) pada tahun depan. Produksi CPO tahun depan diperkirakan masih berada di kisaran 1 juta metrik ton, dengan komposisi 50 persen dari produksi lahan inti dan 50 persen dari lahan plasma dan swadaya.  "Kita masih fokus pada sistem intensifikasi. Kita planting, replanting, dan replanting lagi, jadinya tahun depan secara produksi angkanya masih stabil di 1 juta metrik ton. Kan cuma ganti pohon terus tanam lagi" terang Freddy.

Sejalan dengan itu, Freddy mengatakan pihaknya juga belum akan membuka lahan inti baru karena masih fokus mengembangkan 5.000 hingga 7.000 hektar lahan yang tersedia dengan sistem replanting atau menggantikan tanaman-tanaman yang sudah berumur tua dengan bibit-bibit baru hasil budidaya. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fadhil hasan memperkirakan stagnasi industri sawit masih akan berlanjut pada tahun depan jika melihat tren permintaan dan harga komoditas di pasar global yang belum membaik. Namun, ada peluang dari dalam negeri untuk bisa mengompensasi penurunan ekspor, yakni dari kebijakan pemerintah mendorong penggunaan biofuel.

Perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit PT Asian Agri berencana menambah lahan pengelolaan petani swadaya menjadi 60 ribu hektare pada 2020. Hal ini sebagai upaya Asian Agri untuk menambah produksi kelapa sawit perusahaan serta untuk meningkatkan pendapatan pekebun kelapa sawit setempat. eneral Manager PT Asian Agri Freddy Widjaya mengatakan pada 2014 ini sudah terdapat 10 ribu hektare lahan swadaya dan pada tahun 2020 mendatang akan ada tambahan 60 ribu hektare lahan perkebunan swadaya yang dibina oleh perusahaannya.

"Memang sejak tahun 2011 kita sudah melakukan hal tersebut, namun kita menyadari bahwa kita juga perlu membina masyarakat untuk ikut serta dalam meningkatkan peoduktivitas nasional" ujarnya di Jakarta, Jumat (12/12). Meskipun memiliki tujuan yang jelas namun dirinya mengatakan bahwa aksi perusahaan ini tak lepas dari berbagai hambatan. "Salah satu hambatannya ya membina pekebun swadaya tersebut. Kalau petani plasma kan sudah dapat arahan dari perusahaan, intinya bagaimana berbudi daya tanaman kelapa sawit dengan benar,” tambah Freddy

Ia menjelaskan bahwa saat ini perusahaannya memiliki 100 ribu hektare lahan inti dan 60 ribu hektare lahan pekebun plasma dengan produksi sebesar satu juta metrik ton minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) per tahun. Freddy juga mengatakan bahwa meskipun perusahaannya sedang memberlakukan kebijakan intensifikasi, namun 60 ribu lahan ini akan tetap dibuka dengan menggunakan teknik-teknik yang memperhatikan keberlangsungan.

"Kita juga harus sadar bahwa permintaan global kelapa sawit juga akan meningkat kedepannya, memang kita akan buka lahan tapi kita perhatikan tekniknya,” jelasnya. Sebelumnya Asian Agri memang sudah berencana menambah lahan perkebunan swadaya sebanyak 20 ribu hektar pada tahun 2016. Sejauh ini, lokasi perkebunan swadaya Asian Agri tersebar di Sumatera Utara, Riau, dan Jambi.

Untuk mencapai target 60 ribu hektar perkebunan swadaya di tahun 2020, Freddy menyatakan bahwa perusahaannya akan mengurangi pengelolaan lahan plasma. "Kita juga akan memperlakukan pekebun swadaya ini layaknya perkebunan dengan sistem plasma. Kita akan bina agar mereka dapat sertifikasi, sehingga jika produktivitas meningkat, pendapatannya juga meningkat,” tukasnya.

Rincian Penurunan Laba Bersih Grup Astra Senilai 11,9 Triliun Atau 17 Persen

Kinerja PT Astra International Tbk (ASII) di sembilan bulan pertama tahun ini kurang menggembirakan. Di kuartal III-2015, laba bersih perseroan turun 17% dari Rp 14,499 triliun menjadi Rp 11,997 triliun. Laba bersih per saham juga turun dari Rp 358 ke Rp 296 per saham.

Pendapatan bersih konsolidasian juga menurun 8% menjadi Rp 138,177 triliun dari Rp 150,582 triliun di kuartal III-2014. Merosotnya kinerja perseroan disebabkan oleh penjualan mobil yang menurun 20% dan penjualan motor menurun 14%. Selain segmen otomotif, alat berat dan pertambangan, serta agribisnis juga berkontribusi menekan laba perseroan.

“Situasi bisnis yang menantang yang dihadapi oleh Grup Astra terus berlanjut dan kami memperkirakan kinerja dari seluruh lini bisnis tidak akan mengalami banyak perubahan di sisa penghujung tahun ini,” ujar Presiden Direktur ASII Prijono Sugiarto dalam siaran persnya yang diterima. Prijono menjelaskan, Grup Astra menghadapi penurunan konsumsi domestik, persaingan di pasar mobil, pelemahan harga komoditas dan penurunan kualitas kredit korporasi dalam sembilan bulan pertama tahun ini, sehingga kontribusi dari seluruh segmen bisnis menurun kecuali alat berat dan pertambangan.

Meski demikian, ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk masih naik 5% menjadi Rp 100,313 triliun di kuartal III-2015 dari Rp 95,494 triliun di kuartal III-2014. Nilai aset bersih juga naik 5% dari Rp 2,359 triliun ke Rp 2,478 triliun.Posisi utang bersih secara keseluruhan, di luar anak perusahaan jasa keuangan, mencapai Rp 283 miliar pada 30 September 2015 dibandingkan dengan utang bersih sebesar Rp 3,3 triliun pada akhir tahun 2014, karena penerimaan modal kerja yang kuat.

Anak perusahaan Grup di segmen jasa keuangan mencatat utang bersih sebesar Rp 47,5 triliun, dibandingkan dengan Rp 45,9 triliun pada akhir tahun 2014.

Kegiatan Bisnis
Aktivitas bisnis Grup meliputi enam lini bisnis, yaitu otomotif, jasa keuangan, alat berat dan pertambangan, agribisnis, infrastruktur, logistik dan lainnya serta teknologi informasi. Kontribusi dari enam lini bisnis tersebut terhadap laba bersih konsolidasian Astra International pada periode ini adalah sebagai berikut:

Otomotif
Laba bersih dari Grup bisnis otomotif menurun 10% menjadi Rp 5,3 triliun.
Secara keseluruhan, lemahnya permintaan otomotif selama sembilan bulan pertama 2015 disebabkan oleh perlambatan ekonomi. Selain itu, diskon harga di pasar mobil yang disebabkan oleh kelebihan kapasitas produksi terus memberikan dampak negatif terhadap laba bersih. Bisnis komponen otomotif juga memberikan kontribusi yang lebih rendah, disebabkan oleh berkurangnya volume dan pelemahan nilai tukar Rupiah.

Penjualan mobil secara nasional menurun sebesar 18% menjadi 765.000 unit. Penjualan mobil Astra menurun sebesar 20% menjadi 382.000 unit, sehingga menyebabkan penurunan pangsa pasar dari 51% menjadi 50% sepanjang sembilan bulan pertama tahun 2015. Grup telah meluncurkan 14 model baru dan 8 model revamped selama periode ini.

Penjualan sepeda motor nasional menurun sebesar 20% menjadi 4,8 juta unit. Penjualan sepeda motor dari PT Astra Honda Motor (AHM) mengalami penurunan sebesar 14% menjadi 3,3 juta unit, sehingga pangsa pasarnya meningkat dari 63% menjadi 68%. AHM telah meluncurkan 9 model baru dan 6 model revamped selama periode ini. Astra Otoparts, bisnis komponen Grup, mencatat penurunan laba bersih sebesar 72% menjadi Rp 179 miliar, yang disebabkan oleh menurunnya volume dan penurunan margin manufaktur karena pelemahan nilai tukar rupiah.

Jasa Keuangan
Laba bersih bisnis jasa keuangan Grup menurun sebesar 21% menjadi Rp 3,0 triliun. Jika keuntungan (one-time gain) dari akuisisi 50% kepemilikan di Astra Aviva Life pada bulan Mei 2014 tidak diperhitungkan, laba bersih dari bisnis jasa keuangan menurun 11%. Kenaikan laba bersih PT Federal International Finance dan PT Toyota Astra Financial Services diimbangi oleh penurunan kontribusi dari bisnis jasa keuangan lainnya.

Sektor bisnis pembiayaan konsumen menunjukkan penurunan total pembiayaan sebesar 4% menjadi Rp 46,0 triliun, termasuk melalui joint bank financing without recourse. PT Astra Sedaya Finance yang fokus pada pembiayaan roda empat mencatat penurunan laba bersih sebesar 17% menjadi Rp 722 miliar. Sementara itu PT Federal International Finance yang fokus pada pembiayaan roda dua mencatat kenaikan laba bersih sebesar 11% menjadi Rp 1,1 triliun, yang diuntungkan dari kenaikan pangsa pasar dan diversifikasi produk.

Total pembiayaan yang dikucurkan oleh pembiayaan alat berat Grup meningkat 21% menjadi Rp 3,2 triliun. PT Bank Permata Tbk, yang 44,6% sahamnya dimiliki oleh Perseroan, mencatat penurunan laba bersih sebesar 24% menjadi Rp 938 miliar, seiring dengan meningkatnya cadangan kerugian atas pinjaman yang diberikan. Perusahaan asuransi Grup, Asuransi Astra Buana, mencatat penurunan laba bersih yang disebabkan oleh penurunan pendapatan investasi.

Perusahaan ventura bersama asuransi jiwa antara Grup Astra dengan Aviva Plc, yang
memasarkan produk dan jasa asuransinya dengan brand “Astra Life powered by Aviva”, telah berhasil menambahkan 14.700 nasabah asuransi jiwa perorangan dan lebih dari 150.000 nasabah asuransi kumpulan untuk program kesejahteraan karyawan selama periode tersebut.

Alat Berat dan Pertambangan
Laba bersih Grup Astra dari segmen alat berat dan pertambangan meningkat sebesar 15% menjadi Rp 3,3 triliun. PT United Tractors Tbk (UNTR), yang 59,5% sahamnya dimiliki oleh Perseroan, mencatat penurunan pendapatan bersih sebesar 6% walaupun laba bersih meningkat 17% menjadi Rp 5,6 triliun yang diuntungkan oleh pelemahan Rupiah, di mana UT memperoleh sebagian pendapatan dan mempunyai aset moneter dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

Pada segmen usaha mesin konstruksi, pendapatan bersih mengalami penurunan sebesar 10%, karena penjualan alat berat Komatsu menurun 40% menjadi 1.799 unit, meskipun penurunan ini diimbangi oleh peningkatan pendapatan suku cadang.  PT Pamapersada Nusantara (PAMA), anak perusahaan UT di bidang kontraktor penambangan batu bara, mengalami penurunan pendapatan bersih sebesar 7% karena kontrak produksi batu bara turun 4% menjadi 81,3 juta ton dengan penurunan kontrak pengupasan lapisan tanah (overburden removal) sebesar 3%
menjadi 593 juta bank cubic metres.

Anak perusahaan UT di bidang pertambangan mencatat penurunan penjualan batu bara sebesar 13% sebesar 3,9 juta ton, dengan penurunan pendapatan bersih 13%. UT dan anak perusahaannya memiliki kepemilikan di sembilan tambang batu bara dengan perkiraan jumlah cadangan gabungan sebesar 402 juta ton.

Saat ini UT sedang melakukan proses review atas rencana produksi tambangnya serta nilai tercatat aset-aset tambang batu bara, sebagai dampak dari berlanjutnya pelemahan kondisi pasar dan ketidakpastian pemulihannya. Apabila penyisihan atas penurunan nilai diperlukan, maka hal tersebut akan dibukukan pada laporan keuangan kuartal keempat. PT Acset Indonusa Tbk (ACST), perusahaan kontraktor umum yang baru saja diakuisisi oleh UT, meraih penambahan kontrak baru senilai Rp 3,1 triliun pada sembilan bulan pertama tahun 2015 dibandingkan dengan Rp 616 miliar pada tahun 2014.

Agribisnis
Laba bersih dari segmen agribisnis Grup sebesar Rp 116 miliar, mengalami penurunan 92%. PT Astra Agro Lestari Tbk (AAL), yang 79,7% sahamnya dimiliki oleh Perseroan, membukukan laba bersih sebesar Rp 145 miliar, turun 92%. Harga rata-rata CPO mengalami penurunan sebesar 15% menjadi Rp 7.221/kg dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, sementara penjualan CPO menurun 18% menjadi 826.000 ton, sedangkan penjualan olein meningkat 108% menjadi 300.000 ton. Keuntungan dari pelemahan mata uang rupiah terhadap pendapatan AAL yang terkait dengan mata uang dolar Amerika Serikat tidak mampu mengimbangi dampak kerugian yang timbul atas kewajiban moneternya dalam mata uang dolar AS.

Infrastruktur, Logistik dan Lainnya
Laba bersih segmen infrastruktur, logistik dan lainnya menurun sebesar 64% menjadi Rp 91 miliar, sebagian besar karena kerugian awal yang timbul dari dimulainya pengoperasian seksi 1 jalan tol Kertosono-Mojokerto. PT Marga Mandala Sakti (MMS), operator jalan tol yang mengoperasikan jalur Tangerang-Merak sepanjang 72,5 km, yang 79,3% sahamnya dimiliki Perseroan, mencatat peningkatan volume trafik kendaraan sebesar 8% menjadi 34 juta kendaraan.

Pembangunan konstruksi sepanjang 40,5 km di jalan tol Kertosono-Mojokerto yang berlokasi di dekat Surabaya terus berlanjut. Jalan tol seksi 1 sepanjang 14,7 km sudah mulai beroperasi pada bulan Oktober 2014, tahap selanjutnya diharapkan dapat beroperasi pada tahun 2016, bergantung pada selesainya proses pembebasan lahan.

Pada bulan Juli 2015, Astratel mengakuisisi 25% kepemilikan pada jalan tol Semarang-Solo sepanjang 73 km. Seksi 1 dan 2, sepanjang 23 km, sudah beroperasi. Jika ditambahkan dengan kepemilikan 40% saham Astratel di jalan tol lingkar luar Kunciran-Serpong sepanjang 11,2 km, total jalan tol yang dimiliki Grup saat ini mencapai 197,2 km.

Pendapatan bersih PT Serasi Autoraya (SERA) mengalami penurunan 5% dan laba bersih menurun 50% menjadi Rp 48 miliar disebabkan oleh menurunnya jumlah kontrak sewa kendaraan di bisnis rental kendaraan TRAC menjadi 26.000 unit.PAM Lyonnaise Jaya, perusahaan penyedia air bersih yang melayani wilayah barat Jakarta mengalami sedikit penurunan penjualan volume air bersih menjadi 117 juta meter kubik.

Penjualan Anandamaya Residences, proyek residensial eksklusif yang berlokasi di pusat bisnis Jakarta, yang 60% sahamnya dimiliki oleh Perseroan, terus berlanjut memimpin pasar dalam segi harga dan minat beli yang kuat dengan penjualan unit hampir mencapai 90% dari total 509 unit yang ada.

Teknologi Informasi
Laba bersih dari segmen teknologi informasi turun sebesar 8% menjadi Rp 123 miliar.
PT Astra Graphia Tbk (AG), yang 76,9% sahamnya dimiliki oleh Perseroan, merupakan perusahaan yang aktif bergerak di bidang informasi dokumen dan solusi teknologi komunikasi serta agen tunggal penyalur peralatan kantor Fuji Xerox di Indonesia, melaporkan laba bersih sebesar Rp 160 miliar atau menurun 8%. Tanpa memperhitungkan keuntungan (one-time gain) dari penjualan 51% saham di AGIT Monitise pada Juni 2014, laba bersih dari teknologi informasi meningkat 17% karena kenaikan pendapatan.

Prospek Bisnis
Situasi bisnis yang menantang yang dihadapi oleh Grup Astra terus berlanjut dan kami
memperkirakan kinerja perdagangan dari seluruh lini bisnis tidak akan mengalami banyak perubahan di sisa penghujung tahun ini.


Kinerja PT Astra International Tbk (ASII) di kuartal I-2015 tertekan, akibat lesunya penjualan otomotif, baik roda dua maupun empat. Harga komoditas yang terus turun berdampak pada penjualan kendaraan Astra. Tahun ini, perseroan akan menggenjot bisnis di sektor keuangan yang kinerjanya tengah naik. Direktur Utama Astra Prijono Sugiarto menjelaskan, kinerja perseroan di kuartal I-2015 memang sedang Lesu, laba bersih per saham turun 16% menjadi Rp 99, penjualan mobil melemah 21%, sementara pangsa pasar turun menjadi 49%. Penjualan motor juga ikut turun 13%, sementara pangsa pasar naik menjadi 68%.

"Astra hari ini di luar jasa keuangan zero.‎ Tahun ini jawaranya UNTR (United Tractor) dan jasa keuangan, karena terpuruknya penjualan mobil, tapi jasa keuangan 21 persen tumbuh. Kita akan memperbesar porsi di jasa keuangan," ucap Prijono saat jumpa pers, di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Selasa (28/4/2015).

Prijono menyebutkan, perseroan tidak akan agresif dalam menganggarkan belanja modal. Sepanjang 2015, anggaran belanja modal atau capital expenditure (capex) Rp 13 triliun, atau tidak jauh berbeda dengan anggaran capex di tahun sebelumnya. "Capex sama seperti 2014 Rp 13 triliun.‎ Untuk bangun outlet toyota dan daihatsu Rp 500 miliar, lalu ada pengembangan. Untuk AALI Rp 2 triliun, UNTR Rp 5 triliun, tapi akan lihat dulu," jelas dia. Di sektor otomotif, Prijono menyebutkan, pihaknya masih akan tetap mempertahankan pangsa pasar yang ada.

"Mempertahankan pangsa pasar roda 4 di 50 persen, sekarang 49 persen, dan 67-68 persen roda dua‎. Target penjualan mobil 1 juta-1,1 juta mobil, perkiraan menurut Gaikindo, dan 7,5 juta motor mungkin, tapi saya nggak tahu, ini berpengaruh karena harga komoditas lagi turun," terang dia.

Soal pelemahan ekonomi yang diikuti pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), Prijono meyakini, hal tersebut hanya bersifat sementara. Akan ada masanya ekonomi kembali membaik. "Itu medium dan long term, rupiah melemah Rp 12.500-Rp 13.000, tapi kalau fundamental bagus, ini pelemahan temporary, kalau ekspor lebih baik US$ 200 miliar, target ekspor komoditas akan bisa lagi," imbuh dia.

PT Salim Ivomas Pratama Tbk Hanya Mampu Bukukan Laba Rp 74 Miliar Anjlok 86 Persen Di Kuartal III 2015

-Perusahaan sawit milik keluarga Salim, PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP) mencatatkan penurunan laba bersih dalam periode 9 bulan pertama tahun 2015. Di triwulan III-2015, laba bersih perseroan merosot tajam hingga 86% dari Rp 568,135 miliar di kuartal III-2014 menjadi hanya Rp 74,375 miliar di triwulan III-2015. Laba per saham juga ikut melorot dari Rp 36 per saham menjadi Rp 5 per saham di triwulan III-2015.

Demikian disampaikan perseroan dalam keterbukaan informasinya kepada Bursa Efek Indonesia (BEI). Angka penjualan juga turun dari Rp 10,770 triliun di triwulan III-2014 menjadi Rp 10,060 triliun di triwulan III-2015.

Merosotnya laba bersih perseroan disebabkan tingginya beban penjualan dan distribusi yang naik dari Rp 310,496 miliar menjadi Rp 348,135 miliar di triwulan III-2015, sehingga membuat laba usaha juga menurun menjadi hanya Rp 1,165 triliun di triwulan III-2015, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp 1,629 triliun.

Selain itu, beban keuangan juga membengkak menjadi Rp 966,191 miliar di triwulan III-2015, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 547,678 miliar. Perusahaan sawit Grup Salim, PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP) mencatatkan laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 524 miliar di 2013, anjlok 55% dari Rp 1,157 triliun. Laba tergerus turunnya omzet yang disertai peningkatan biaya operasi pasca kenaikan upah buruh.
Penjualan bersih tercatat turun 4% menjadi Rp 13,28 triliun pada tahun 2013 dibandingkan Rp 13,85 triliun di tahun 2012 terutama seiring penurunan volume dan harga jual rata-rata dari minyak goreng curah dan minyak kelapa.

Tingginya biaya produksi serta karena kenaikan upah dan produktivitas yang lebih rendah dari area yang baru menghasilkan membuat marjin laba perseroan menyempit. "Tahun 2013 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi industri agribisnis, tapi di triwulan IV kinerja kmai cukup kuat karena adanya pemulihan di harga jual komoditas dan tingginya volume penjualan produk sawit," kata Presiden Direktur Salim Ivomas Mark Wakeford dalam siaran pers, Jumat (28/2/2014).

Volume penjualan CPO perseroan meningkat 4% dari 828.000 MT pada tahun 2012 menjadi 864.000 MT pada tahun 2013 yang disebabkan realisasi persediaan posisi akhir tahun 2012. Penjualan gula meningkat 21% dari 62.000 MT pada tahun 2012 menjadi 76.000 MT pada tahun 2013. Sedangkan Volume penjualan karet turun tipis 4% dari 16.600 MT pada tahun 2012 menjadi 15.900 MT pada tahun 2013.

Volume penjualan minyak goreng, margarin, dan minyak kelapa turun 2% dari 808.000 ton pada tahun 2012 menjadi 790.000 ton di tahun 2013.

Manfaat Indonesia Bergabung Pada FAO Food And Agriculture Organization

Setiap 16 Oktober negara-negara di dunia memperingati hari lahirnya Food And Agriculture Organization (FAO) termasuk Indonesia. Badan yang lahir pada 16 Oktober 1945 ini telah berusia 70 tahun. Indonesia tercatat bergabung dalam keanggotaan FAO sejak tahun 1980 atau selama 35 tahun.  Tahun ini FAO memperingati keberadaannya di Indonesia dengan meluncurkan prangko. Bukan sembarang prangko karena gambar dalam prangko tersebut menyampaikan pesan kiprah FAO di Indonesia.

Perangko ini ditanda tangani langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam kegiatan tanam serempak yaitu rangkaian Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) XXXVdi Desa Palu, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sabtu (17/10/2015). "Tahun ini sebagai perayaan lahirnya 70 tahun FAO pada 16 Oktober 1945 lalu dan 35 tahun FAO di Indonesia kami meluncurkan prangko. Pesan dalam perangko ini yaitu supaya masyarakat mengenali kerja bersama yang telah dilakukan FAO bersama pemerintah. Foto-foto dalam perangko ini menunjukkan apa saja yang telah kita lakukan di Indonesia berkolaborasi dengan pemerintah," ungkap Mark Smulders, FAO Representative In Indonesia, di Desa Palu, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sabtu (17/10/2015).

Mark kemudian menjelaskan beberapa gambar dalam prangko tersebur.  "Anda yang pertama kali mendapat penjelasan lengkap isi pesan dalan perangko ini. Keenam prangko tersebut di antaranya menunjukkan foto program pengendalian hama terpadu, pertanian konservasi, membangun kehidupan dengan mendidik anak-anak, dan melindungi kesehatan masyarakat dengan pangan. Kemudian foto petani di kebun tanaman komersial seperti kopi, hutan sumber kehidupan, budidaya rumput laut bagi masyarakat korban tsunami, serta meningkatkatkan sektor perikanan," ucapnya.

Foto pertama, memperlihatkan pengendalian hama terpadu. FAO membantu petani menjaga panennya dari serangan hama.  "Apalagi dalam kaitannya dengan adanya el-nino, kekeringan, itu bisa mengurangi produksi pangan. Kita bekerja untuk membantu meningkatkan hasil kegiatan pertanian. Misalnya ke lahan jagung dengan meningkatkan kualitas tanah dan serangan hama," tambahnya.

Kedua, pertanian konservasi. Pertanian konservasi, menurut Mark termasuk bidang budidaya ternak. Fokus kegiatan yang tengah dilakukan adalah mencegah penyebaran virus unggas avian influenza.  "Ini kegiatan kita mengatasi avian influenza. Masih ada endemik virus ini di Indonesia. Kita bekerja mengembangkan laboratorium untuk menghasilkan vaksin influenza untuk melindungi dari penyebaran virus," jelasnya sambil menunjuk lembaran perangko.

Ketiga dan empat, Mark melanjutkan penjelasan ke prangko berjudul pengembangan komoditas kopi dan sektor kehutanan.  "Kopi menjadi komoditas penting di Indonesia dan potensinya sangat besar. Kami lakukan pemberdayaan petani pasca erupsi Gunung Sinabung untuk penanaman kembali. Kita bekerja untuk mengembalikan hutan mengajak kementerian untuk menerapkan manajemen hutan juga," terangnya.

Kelima dan keenam, FAO juga rupanya fokus ke bidang kelautan. FAO punya kegiatan pemberdayaan masyarakat korban Tsunami di Aceh untuk berkegiatan budidaya rumput laut.  "Ini project rumput laut bagi para nelayan dan petani pasca bencana Tsunami. Kita membantu nelayan dan petani pasca musibah supaya punya kegiatan dan penghasilan," imbuhnya. Lalu ada pengembangan sektor perikanan seperti pengolahan ikan.

Tema hari pangan sedunia secara internasional yaitu social protection atau perlindungan sosial. Menurutnya, petani selama ini belum mendapat perlindungan sosial seperti kesehatan, jaminan pasar, modal berusahatani hingga pendapatan.  Mark menjelaskan, program—program FAO banyak bekerja sama dengan Kementerian Pertanian.

"Ke depan kita perkuat sektor kehutanan, perkebunan, dan lainnya untuk berproduksi secara berkelanjutan dan menjaga lingkungan," tambahnya.  Kondisi iklim di Indonesia yang menjadi tantangan besar petani juga menjadi fokus FAO.  "Kita tahu tantangan cuaca di Indonesia makin berat akibat perubahan iklim. Selang waktu kejadian el-nino makin rapat dan tahun ini lebih panjang. Kemudian setelah el-nino panjang akan ada la-nina yang membawa hujan lebat hingga banjir," katanya.

Rezim Harga Komoditas Tinggi Sudah Berakhir dan Masuki Era Efesiensi Harga Murah

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan bahwa paket ekonomi jilid I sampai IV yang diterbitkan pemerintah dalam 2 bulan ini, tidak hanya bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mempermudah investasi saja, tapi memiliki tujuan yang lebih jauh lagi, yaitu menciptakan sektor unggulan baru bagi perekonomian Indonesia.

Sektor ekonomi unggulan baru diperlukan karena komoditas yang selama ini menjadi andalan pendapatan Indonesia harganya sudah jatuh. Era 'booming' komoditas ketika harga minyak sawit, karet, batu bara, dan mineral melambung tinggi sudah berakhir.

"Yang kita hadapi sekarang adalah akhir sebuah era, yaitu akhir booming komoditas. Ekonomi Indonesia memang mengalami dampak ekonomi yang besar pada periode itu, misalnya pertumbuhan sampai 6,5 persen pada 2011," papar Bambang dalam Diskusi Pakar di Wisma Mandiri, Jakarta, Jumat (16/10/2015).

Situasi saat ini, sambungnya, mirip dengan situasi yang‎ dihadapi Indonesia pada pertengahan 1980-an ketika harga minyak bumi terperosok sampai di bawah US$ 10 per barel, padahal minyak bumi adalah sumber pendapatan utama Indonesia ketika itu. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah Orde Baru waktu itu melakukan deregulasi untuk menghidupkan industri manufaktur.

"Perbaikan yang kita lakukan saat itu adalah deregulasi di sektor riil. Kita mengalihkan ekonomi yang bergantung pada pendapatan migas ke sektor riil," ujarnya.

Langkah deregulasi itu membuat Indonesia berhasil menemukan sumber perekonomian baru, yaitu industri manufaktur padat karya, yang kemudian hancur akibat krisis pada 1998. Deregulasi kini kembali dilakukan pemerintahan Jokowi untuk menghidupkan industri pengolahan berbasis sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur.

Menurut Bambang, sektor industri pengolahan berbasis sumber daya alam dan sektor infrastruktur bakal menjadi sumber pertumbuhan ekonomi ke depan. Ekspor sumber daya alam dalam bentuk mentah sudah harus ditinggalkan.

"Kita jangan berharap harga CPO dan batu bara naik lagi. Harus ada landasan ekonomi lain, yaitu industri yang bernilai tambah, ekspor CPO diganti ekspor biodiesel, ekspor bauksit diganti ekspor aluminium. Karena kita perlu mendorong investasi di manufaktur dan infrastruktur, ya kita perlu deregulasi," dia menjelaskan.

Selain itu, pemerintah juga tengah berupaya membangun industri kreatif menjadi salah satu penopang ekonomi Indonesia. Sektor-sektor inilah yang bakal menjadi tumpuan masa depan ekonomi Indonesia menggantikan ekonomi komoditas.‎ "Kita juga sedang mengembangkan industri kreatif. Tapi kita masih mencari kreatifnya Indonesia. Di situ kami melihat masa depan Indonesia," pungkasnya.

Harga CPO Jatuh Ketitik Terendah Dalam 6 Tahun Terakhir

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengungkapkan penurunan harga minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) menyentuh dasar terendah dalam enam tahun terakhir pada September 2015 di angka US$ 526,9 per metrik ton.

Harga rata-rata ini turun 2,3 persen dibandingkan bulan sebelumnya di US$ 539,3 per metrik ton. Fadhil Hasan, Direktur Eksekutif Gapki menuturkan masalah bagi perusahaan-perusahaan kelapa sawit nasional menjadi pelik karena harga yang murah tersebut tidak dibarengi dengan pembeli yang berlomba membeli CPO dalam jumlah banyak.

“Biasanya mereka membeli sebanyak mungkin saat harga sedang murah, namun tahun ini hal tersebut tidak terjadi,” ujar Fadhil melalui keterangan pers, Senin (12/10). Gapki mencatat volume ekspor CPO sepanjang September hanya mampu terdongkrak 11 persen dibandingkan Agustus 2015 menjadi 2,34 juta ton. Sementara secara year on year (yoy) kinerja ekspor masih tumbuh positif 25,5 persen selama sembilan bulan di 2015 dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Terutama permintaan dari China dan India yang masing-masing telah membeli 2,54 juta ton dan 4,16 juta ton CPO dari Indonesia.  “Peningkatan permintaan CPO juga diikuti negara Eropa karena suplai minyak bunga matahari, rapeseed dancanola yang berkurang sebagai akibat dari produksi yang menurun. Sementara Amerika Serikat mengurangi impor CPO dari Indonesia pada September sebesar 46 persen dari 93,65 ribu ton pada Agustus menurun menjadi 50,62 ribu ton di September,” katanya

Gabungan Pengusaha kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mendesak pemerintah mempercepat pelaksanaan mandatori pencampuran biodiesel guna meningkatkan penyerapan CPO lokal di saat pelemahan harga komoditas di pasar global.

Direktur Eksekutif Gapki Fadhil Hasan mengungkapkan pada bulan lalu harga CPO global sempat menyentuh angka US$ 480 per metrik ton, yang merupakan level terendah sejak 2009. Menurutnya, tren penurunan harga terus berlangsung mulai dari pekan pertama Agustus hingga pertengahan pekan keempat.  "Sedangkan harga rata-rata CPO global pada Agustus terjerembab di US$ 539,3 per metrik ton atau turun 15 persen dibandingkan dengan harga rata-rata Juli lalu yaitu US$ 630,6 per metrik ton," ujar Fadhil melalui keterangan tertulis Gapki, Selasa (15/9).

Fadhil menuturkan jatuhnya harga CPO disebabkan oleh melemahnya permintaan pasar global dan perkiraan melimpahnya stok minyak sawit di negeri di Indonesia dan Malaysia. Untuk itu, Gapki menyarankan dan mendorong pemerintah agar penyerapan biodiesel segera dipercepat sesuai target yang telah ditetapkan.
"Hal ini dipercaya akan mengangkat harga CPO lebih tinggi lagi karena pasokan ke pasar global dipastikan berkurang jika penyerapan di dalam negeri tinggi," tutur Fadhil.  Karenanya, Gapki mendorong agar penyerapan biodiesel tidak hanya terkait dengan kebijakan subsidi (public service obligation/PSO) di sektor transportasi, tetapi juga dimanatkan untuk sektor industri (non-PSO) yang selama ini masih berjalan tersendat-sendat.

"Apalagi di sektor tenaga listrik (PLN) yang penyerapannya sangat rendah," katanya.  Sebelumnya, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPS) atau BLU CPO fund menjanjikan kenaikan harga sawit dengan dilaksanakannya dari program pengumpulan dana sawit (CPO fund) yang dimulai pemerintah mulai tahun ini. Menurutnya, dalam sebulan BPDPS berhasil memungut CPO Fund sekitar Rp 750 miliar.

Data Konsumsi Susu Coklat Nasional dan Ekspor Indonesia

Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin membuka peringatan hari Kakao Indonesia ke-3 di Yogyakarta. Dalam sambutannya, Saleh menyampaikan harapannya agar konsumsi kakao atau cokelat nasional meningkat. "Konsumsi kakao masyarakat Indonesia saat ini masih rel‎atif rendah, dengan rata-rata 0,5 kg/kapita/tahun," ujar Saleh di Ambarukmo Plaza, Yogyakarta.

Angka ini jauh lebih rendah dibanding konsumsi negara-negara Asia lainnya, seperti Singapura dan Malaysia yang sudah mencapai 1 kg/kapita/tahun. Sedangkan negara-negara Eropa, konsumsi kakao sudah mencapai lebih dari 8 kg/kapita/tahun. Saat ini, Indonesia masih menjadi‎ produsen biji kakao terbesar ke-3 dunia, setelah Pantai Gading dan Ghana dengan produksi biji kakao tahun 2014 sebesar 370 ribu ton.

Saleh mencatat, konsumsi cokelat Indonesia di 2012 sebesar 0,2 kg/kapita/tahun, dan meningkat menjadi 0,5 kg/kapita/tahun di 2014. "Diharapkan akhir tahun 2015 (konsumsi cokelat) menjadi sebesar 0,6 kg/kapita/tahun," imbuhnya.

"Sejak tahun 2010, Kementerian Perindustrian telah mencanangkan kebijakan pengembangan industri pengolahan kakao melalui program hilirisasi," kata Saleh. Salah satu kebijakan pemerintah untuk program tersebut adalah pemberlakuan Bea Keluar (BK) Biji Kakao.‎ Langkah ini telah berhasil mengurangi ekspor biji kakao.

"Di mana ekspor biji kakao di 2013 sebesar 188,4 ribu ton, turun menjadi 63,3 ton pada 2014," tuturnya. Sementara itu, ekspor kakao olahan Indonesia meningkat setiap tahunnya, di 2013 tercatat 196,3 ribu ton, di 2014 sebanyak 242,2 ribu ton atau meningkat 23,3%.

Pelaksanaan hari Kakao Indonesia di Yogyakarta terdiri dari berbagai‎ rangkaian acara seperti pameran, penjualan porduk, dan pemahatan patung cokelat. ‎ "Pelaksanaan kegiatan ini ditujukan dalam rangka mengenalkan berbagai macam produk olahan cokelat di Indonesia kepada masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan konsumsi cokelat di dalam negeri," tukasnya.

Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin melanjutkan kunjungan kerjanya ke Pabrik Sarihusada, Klaten, Jawa Tengah. Di kesempatan ini, Saleh melihat langsung proses produksi dan pengepakan. Dalan sambutannya, Saleh‎ menyampaikan bahwa konsumsi susu per kapita masyarakat Indonesia masih rendah dibanding negara-negara ASEAN lainnya.

"Tingkat konsumsi susu per kapita masyarakat Indonesia saat ini rata-rata 12,10 liter/tahun setara susu segar, masih jauh di bawah konsumsi per kapita negara-negara ASEAN lainnya," ulas Saleh di hadapan jajaran direksi PT Sarihusada, Klaten,. Misalnya konsumsi susu Malaysia sebesar 36,2 kg/kapita/tahun, Myanmar 26,7 kg/kapita/tahun, Thailand 22,2 kg/kapita/tahun, dan Filipina 17,8 kg/kapita/tahun.

"Hal ini menunjukkan bahwa masih besar potensi pasar bagi industri pengolahan susu di Indonesia,"‎ imbuhnya. Kebutuhan bahan baku susu segar dalam negeri (SSDN) untuk susu olahan saat ini sekitar 3,8 juta ton dengan pasokan bahan baku susu segar dalam negeri 798.000 ton (21 %). Sedangkan sisanya sebesar 3 juta ton (79%) masih harus diimpor dalam bentuk Skim Milk Powder, Anhydrous Milk Fat, dan Butter Milk Powder dari berbagai negara seperti Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa.

"Pertumbuhan sektor industri pengolahan susu pada tahun 2014 sebesar 14%, meningkat dibandingkan tahun 2013 sebesar 12%," tutur saleh. Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin mengungkapkan masih terjadi kenaikan impor biji kakao di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan bahan baku biji kakao dalam negeri.

"Masih terdapat ‎kenaikan impor biji kakao, di mana tahun 2014 impor biji kakao sebesar 109,4 ribu ton," ujar Saleh. Hal ini disampaikan Saleh saat memberi sambutan di peringatan Hari Kakao Indonesia ke-3 di Ambarukmo Plaza, Yogyakarta. Angka di atas mengalami peningkatan dibanding dengan impor tahun 2013 yang 30,7 ribu ton.  "Hal ini menunjukkan adanya kekurangan bahan baku biji kakao di dalam negeri," imbuhnya.

Dengan demikian, kata Saleh, perlu dilakukan peningkatan produktivitas baik melalui intensifikasi dan ekstensifikasi tanaman kakao. Selain itu, dengan masuknya beberapa investor di sektor kakao juga menjadi perhatian pemerintah.  "Khususnya instansi pemerintah terkait dalam upaya penyediaan infrastruktur, seperti perbaikan sarana jalan, listri, dan peningkatan SDM," ‎‎ulasnya.

Industri kakao memiliki peranan penting khususnya dalam perolehan devisa negara dan penyerapan tenaga kerja karena memiliki keterkaitan yang luas baik ke hulu maupun hilirnya. Pada tahun 2014, devisa yang disumbangkan dari komoditi kakao mencapai US$ 1,24 miliar‎. "Dan memiliki potensi untuk terus ditingkatkan dengan berbagai macam produk turunan kakao bernilai tambah tinggi dengan beragam produk yang dihasilkan," tutur Saleh.