Cara Membedakan Mutiara China Dengan Mutiara Asli Indonesia

Mutiara China telah beredar di Indonesia. Produk yang beredar itu adalah mutiar air tawar yang masuk ke Indonesia lewat Lombok, NTT. Mutiara impor ini dianggap merugikan produk mutiara laut lokal karena harga jualnya yang sangat rendah. Pasalnya, tak hanya memiliki harga yang murah, kualitas mutiara air tawar dari China juga tidak sebagus mutiara air laut Indonesia.

Lantas, bagaimana cara membedakan produk mutiara air tawar asal China dengan mutiara laut dalam negeri?

Menurut Ketua Umum Asosiasi Budidaya Mutiara Indonesia (Asbumi), Anthony Tanios pada dasarnya dalam membedakan mutiara impor China dan Indonesia dibutuhkan ketelitian. Sebab, ia menilai, kini mutiara China sulit untuk dibedakan.

"Dari bentukannya agak sulit (dibedakan) karena mereka pakai teknologi, dicemplung, pakai obat jadi bentuk dan cahayanya bagus. Tapi orang yang berpengalaman bisa tahu, bisa lihat," kata Anthony. Ia menjelaskan, ukuran mutiara China berkisar 8 mm - 11 mm. Sementara, ukuran mutiara laut Indonesia lebih besar yaitu 15 mm-17 mm.

Sedangkan untuk cahaya dan warna, ia menilai hampir sama dengan mutiara air laut Indonesia. Namun, cahaya dari mutiara air tawar dari China bisa luntur setelah 1 tahun pemakaian. "Kalau warna sama cahaya itu hampir sama ya, lumayan. Cuma kalau mutiara dari China shiningnya itu nggak alami jadi 1 tahun pemakaian paling sudah luntur," jelasnya.

Namun, kata Anthony, perbedaan yang sangat jelas dapat dilihat dari harga. Sebab, harga jual mutiara air tawar dari China lebih murah dibandingkan mutiara air laut Indonesia. "Orang awam bisa lihat dari harganya. Kalau kalung mutiara cuma Rp 2,5 juta itu dengan banyak butiran itu murah. Mereka kan jual per bijinya Rp 50 ribu-Rp100 ribu, mana ada harga segitu per bijinya. Minimal per bijinya itu Rp 700 ribu-Rp 1 juta," terang Anthony.

Sementara itu, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Nilanto Prabowo menambahkan untuk membedakan mutiara air tawar dari China dan mutiara air laut Indonesia bisa dilihat dari shining atau cahayanya.

"Sekilas membedakan sebagai orang awam saya merasa mutiara air tawar tidak bersinar dan berkabut jika dibandingkan dengan mutiara air laut. Kalau yang manik-manik juga itu bundarnya sempurna, tidak ada cacat sama sekali. Yang paling penting dari shining, mutiara lait bersinar dan warna kuning dan putihnya terlihat," terang Nilanto

Kerugian 1 ton/tahun
Anthony menambahkan, pengusaha mutiara mengalami kerugian, sebab pasar produk mereka di dalam negeri 'dimakan' mutiara asal China. Menurutnya, 60% produksi mutiara laut diekspor, dan 40% sisanya dipasok ke pasar dalam negeri.

Dia memperkirakan, 40% produk mutiara untuk pasar lokal lokal itu mencapai 1 ton. "40% itu kira-kira produksinya 1 ton/tahun. Itu ada stok banyak kan dan malah diambil mutiara asal China," jelasnya.  Oleh karena itu, ia berharap pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat menghentikan impor mutiara tersebut.

"Mudah-mudahan pemerintah bisa setop impor mutiara China. Dampaknya ke kami, tidak bisa menjual mutiara hasil budidaya kami," pungkas Anthony. engusaha mutiara Indonesia mengeluh bisnisnya terancam karena beredarnya mutiara impor dari China. Produk yang masuk dari China adalah mutiara fresh water atau air tawar.

Ketua Umum Asosiasi Budidaya Mutiara Indonesia (Asbumi), Anthony Tanios mengatakan kehadiran mutiara air tawar tersebut membuat para turis terutama dari mancanegara terkecoh dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan mutiara air laut.  Menurut Anthony, produk mutiara air tawar impor dari China dibanderol Rp 50.000-Rp 100.000 per butir, sementara mutiara air laut lokal dibanderol antara Rp 1 juta-Rp 2 juta per butir.

"Lombok adalah sentra mutiara selama ini, tapi sayang mutiara fresh water dari China yang mereka jual. Dampak ke Kami tidak bisa menjual mutiara hasil budidaya kami" ujar Anthony. Menanggapi hal ini, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Nilanto Prabowo mengatakan masuknya mutiara air tawar dari China telah berlangsung beberapa tahun terakhir.

"Ya itu memang betul (masuknya mutiara air tawar China). Beberapa tahun terakhir, Lombok dibanjiri mutiara air tawar," kata Nilanto. Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa masuknya mutiara air tawar tersebut pada dasarnya belum diketahui prosesnya. Dan pihaknya mengaku masih mendalami pengecekan terkait hal tersebut.

Pasalnya, masuknya mutiara air tawar dari China seharusnya memiliki kode Harmonized System (HS) tertentu. Namun hingga saat ini belum ada laporan yang menunjukan adanya kode HS mutiara air tawar. "Kita koordinasikan dengan teman-teman di border. Bea cukai sedang cek masih nunggu hasilnya. Selama ini sih belum melihat ada kode HS yang memperlihatkan mutiara air tawar. Seharusnya nggak ada itu tapi kok mereka beredar," terangnya.

"Nah dugaan kita mereka masuk menggunakan kode HS manik-manik, perhiasan imitasi," lanjut Nilanto. Sebagai informasi, kode HS merupakan kode yang tertera pada setiap barang yang akan melintasi negara. Kode HS berfungsi sebagai pengenal dalam perdagangan internasional.

"Kode HS itu ada 8 digit dan 12 digit. Bermacam-macam. Kadang, pelaku usaha importir ini biar menghindari sesuatu atau tidak ingin menunjukkan sesuatu secara gamblang ya mereka bersembunyi menggunakan kode HS yang lain," pungkasnya. Pengusaha mutiara air laut mengeluh bisnis mereka terancam dengan masuknya mutiara impor China. Negeri Panda itu memasok mutiara air tawar lewat Lombok, NTB, salah satu sentra produsen mutiara di Indonesia.

Diduga, produk mutiara China itu masuk ke Indonesia memakai kode produk manik-manik. .

"Nah dugaan kita mereka masuk menggunakan kode HS manik-manik, perhiasan imitasi," lanjut Nilanto Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Nilanto Prabowo. Saat ini, kata Nilanto, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah berkoordinasi dengan Ditjen Bea Cukai mengecek masuknya mutiara air tawar dari China.

"Nah itu sedang kita koordinasikan terus dengan teman-teman di perbatasan, otoritas di border, bea cukai, kita sedang cek. Masih belum keluar, masih tunggu hasilnya," kata Nilanto, Senin (13/11/2017). Pengecekan ini ia lakukan karena pada dasarnya setiap barang impor memiliki kode Harmonize System (HS). Sementara, ia belum pernah mendapat laporan terkait kode HS mutiara air tawar dari China.

"Kalau impor semua barang pasti dilaporkan pada HS. Nah selama ini sih belum lihat ada kode HS yang memperlihatkan mutiara air tawar," sambungnya. Pemerintah pun dikatakan sedang melakukan pengecekan terus menerus terhadap keseluruhan kode HS yang berjumlah 16. Apakah terdapat kode HS mutiara air tawar atau tidak.

"Sekarang kita sedang cek terus 16 kode HS. Ada nggak sih mutiara air tawar. Apakah ada kode HS air tawar impor," pungkasnya. Sebagai informasi, kode HS merupakan kode yang tertera pada setiap barang yang akan melintasi negara. Kode HS berfungsi sebagai pengenal dalam perdagangan internasional.

"Kode HS itu ada 8 digit dan 12 digit. Bermacam-macam. Kadang, pelaku usaha importir ini biar menghindari sesuatu atau tidak ingin menunjukkan sesuatu secara gamblang ya mereka bersembunyi menggunakan kode HS yang lain," tutupnya

Daftar Harga Kambing dan Kambing Premium Menjelang Idul Adha

Menjelang Hari Raya Idul Adha 2016, hewan kurban jenis kambing mengalami peningkatan harga sebanyak tujuh hingga 10 persen dibandingkan tahun lalu. Kenaikan harga itu disebabkan oleh cost production pada distribusi hewan kurban. Hal ini diungkapkan oleh, Darwin Saragih Ketua Perkumpulan Peternak Kambing Indonesia (Perkapin).

"Dibanding tahun lalu ada kenaikan sekitar tujuh sampai 10 persen. Sekarang rata-rata jika timbangan hidup harga Rp 80.000 per kilogram," ujar Darwin. Darwin menuturkan, harga kambing kurban saat ini terbagi dalam tiga klasifikasi harga, berdasarkan berat badan kambing.

• Kambing kelas A : Rp 3,5 juta sampai Rp 4,5 juta dengan bobot 40 kg ke atas.
• Kambing kelas B : Rp 2,5 juta sampai Rp 3 juta dengan bobot 25 sampai 35 kg.
• Kambing kelas C : Rp 1,8 juta sampai Rp 2,2 juta dengan bobot 20 sampai 25 kg
• Kambing Premium : Rp. 12 juta sampai Rp. 15 juta dengan bobot diatas 90 kg 

Dia menambahkan, saat ini pasar hewan kurban sangat terbuka lebar apalagi ditambah dengan kehadiran penjualan sistem daring atau online. Untuk jenis kambing yang menjadi incaran di pasaran, lanjut Darwin antara lain kambing jenis kacang dari banten, bligon atau jawa randu dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. "Untuk domba, masih didominasi Jawa Barat," ujarnya.

Sementara itu, salah satu situs penjualan yang terjun menjual hewan kurban yaitu Bukalapak.com mengakui minat pasar dengan program ini cukup baik, terbukti dengan ribuan hewan kurban telah terjual melalui penjualan online. "So far bagus, ribuan hewan kurban sudah terjual di Bukalapak," ujar CEO Bukalapak.

Perayaan Idul Adha selalu identik dengan hewan kurban. Setiap menjelang hari raya, banyak lapak-lapak pedagang yang menjajakan hewan kurbannya kepada konsumen. Untuk tahun ini ada fenomena unik yang terjadi, yaitu konsumen tertentu mencari hewan kurban jenis kambing premium dengan harga yang sebanding dengan satu ekor sapi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Perkumpulan Peternak Kambing Indonesia (Perkapin) Darwin Saragih. "Ada fenomena menarik, khususnya pembeli etnis tertentu menginginkan kambing warna putih, dengan bobot 90 kilogram ke atas, dan bertanduk," ungkap Darwin .

Darwin menjelaskan, dengan kategori tersebut, kambing jenis itu termasuk ke dalam jenis kambing premium karena harganya melampaui kambing pada umumnya. "Soal harga tidak masalah bahkan mereka berani bayar Rp 12 juta sampai Rp 15 juta per ekor," jelasnya.

Menurutnya, ada hal-hal yang terkait dengan kepercayaan bila bisa kurban dengan kambing jenis tersebut. "Mungkin soal keyakinan, bahwa hewan kurban adalah kendaraan di akhirat, jadi cari kambing yang besar, putih dan bertanduk," tambahnya. Darwin mengatakan, kambing jenis premium itu memiliki perbedaan jika dibandingkan dengan kambing jenis regular.

"Jelas ada bedanya, kambing biasa maksimal kisaran beratnya 50 kilogram, kalau jenis premium sanen atau turunannya bisa capai 100 kilogram per ekor," pungkasnya. Sementara itu, Darwin menuturkan, pada tahun ini untuk hewan kurban kambing mengalami kenaikan harga sekitar 7 sampai dengan 10 persen yang diakibatkan oleh ongkos distribusi.

Untuk puncak penjualan, Darwin memprediksi akan terjadi pada hari Minggu yang akan datang, sementara untuk saat ini adalah puncak penjualan hewan kurban melalui online. "Yang jual lewat online sudah habis tinggal proses pengiriman, saat ini yang masih banyak di lapak-lapak pedagang dadakan, baru mencapai puncak pembelian pada hari minggu besok," paparnya.Achmad Zaky Jumat (9/9/2016).

Harga Daging Sapi Masih Rp 120.000

Pemerintah menargetkan harga daging sapi di pasar bisa mencapai Rp 80.000 per kilogram (kg). Caranya dengan intervensi pakai daging sapi beku dari Australia.  Namun setelah impor dilakukan harga daging sapi segar di pasar masih tidak kunjung turun. Padahal, pemerintah sudah janji harga-harga pangan akan turun di pekan kedua puasa.

Dari hasil pantauan di Pasar Rumput, Jakarta Selatan, sejumlah penjual daging sapi segar masih menjual dengan kisaran harga Rp 120.000-130.000/kg.  Fadli, salah seorang penjual daging sapi segar mengatakan hal ini telah berlangsung cukup lama. Dalam waktu satu bulan ini bahkan harga daging sempat naik menjadi Rp 135.000/kg.

"Puasa malah harga naik. Sebulan lalu sampai Rp 135.000 sekilonya," katanya di Pasar Rumput, Jakarta Selatan, Selasa (21/06/16). Adanya intervensi pasar yang dilakukan pemerintah saat ini dengan melakukan penjualan daging sapi beku impor murah ternyata tidak mempengaruhi harga daging sapi segar. Memasuki pekan ketiga puasa, harga daging masih sangat tinggi dan belum ada tanda-tanda akan turun.

"Bisa juga berpengaruh tapi pedagang juga segan mau turunkan. Konsumen soalnya tetap mau beli di kita karena memang mereka nggak suka daging sapi beku. Sudah terbiasa. Lagian harga daging memang nggak turun-turun," lanjutnya. Bahkan menurut pedagang, harga daging sapi segar masih akan terus naik menjelang hari lebaran tiba. Pedagang mengaku harga daging sapi segar bisa mencapai Rp 140.000/kg.

"Ini malah bisa naik lagi sampai sebelum Lebaran. Puncaknya itu 3-5 hari sebelum lah. Sama kayak tahun lalu. Karena harga di RPH juga udah tinggi," kata Zainal, salah seorang penjual daging sapi lainnya di lokasi yang sama.

Pemerintah sendiri sempat menjanjikan, bahwa dengan adanya intervensi pasar ini diharapkan agar daging sapi di pasaran bisa lebih murah.  Menko perekonomian Darmin Nasution sempat mengatakan pada tanggal 10 Juni lalu, penurunan harga daging dapat dirasakan sebelum lebaran. "Itu mungkin perlu seminggu dua mingguan ini, itu harus kerja keras," kata Darmin di kantornya dua pekan lalu.

Pemerintah saat ini tengah berupaya memberikan berbagai opsi kepada masyarakat untuk mendapatkan daging sapi di pasaran dengan harga yang bervariasi. Di pasar, harga daging sapi dapat ditemui mulai dari kisaran Rp 75.000-130.000/kg.

Berdasarkan pantauan di Pasar Rumput, Jakarta Selatan, ditemui sejumlah penjual daging sapi yang menjual daging beku maupun daging segar. Untuk daging beku, harga dijual kisaran Rp 80.000-85.000/kg. Sedangkan untuk daging segar dijual dengan harga kisaran Rp 120.000-130.000/kg.

Zainal, salah seorang penjual daging sapi segar mengaku lebih memilih menjual daging segar dikarenakan konsumen atau pelanggannya yang tidak menyukai daging sapi beku, meskipun daging sapi beku dapat dijual dengan harga lebih murah.

"Konsumsi rumahan tidak mau. Rasanya kurang. Konsumen nanya juga potongnya di mana, kalau di luar tau nggak tahu siapa yang potong dan potongnya gimana. Potongnya memang lebih canggih, tapi ikut syariat islam nggak? Dijamin atau tidak halalnya," ujar Zainal, salah seorang penjual daging sapi segar di Pasar Rumput, Jakarta Selatan, Selasa (21/06/16).

Sementara itu menurut pembeli dari daging beku sendiri, konsumen lebih memilih membeli daging sapi segar dikarenakan lebih menyukai kualitas daging sapi segar dan mengetahui tingkat kesegarannya. Berdasarkan hasil telusuran dari lima konsumen yang membeli daging sapi segar, seluruhnya mengaku tidak menyukai daging beku.

"Nggak suka daging beku. Keluar airnya lebih banyak. Rasanya sudah beda. Kalau beli yang segar kan biasa dipakai sehari dua hari. Kalau dibekukan juga kita tahu berapa lama. Kalau yang beku itu kan nggak tahu sudah dibekuin berapa hari," kata Nisa, salah seorang pembeli daging sapi segar di lokasi yang sama.

Daftar 4.000 Titik Operasi Pasar Daging Sapi Murah Selama Ramadan

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan, Kementerian Pertanian menggelar operasi pasar (OP) secara besar-besaran selama bulan Ramadan di 4.000 titik per hari di seluruh Indonesia. OP ini dilakukan sebagai upaya menstabilkan harga pangan pokok.

"Jadi, ini operasi pasar kita lakukan besar-besaran. Kita buka seluruh titik di Indonesia ada 4.000 setiap hari. Solusi jangka pendek adalah operasi besar-besaran untuk menghadapi Idul Fitri," ujarnya, saat menghadiri kegiatan operasi pasar di Pasar Minggu Jakarta, Minggu (12/6).

Selain Menteri Pertanian, hadir pula Menteri Perindustrian Saleh Husin dalam operasi pasar tersebut. Operasi pasar kali ini ini merupakan tindak lanjut atas rapat koordinasi yang dilakukan Mentan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Koperasi dan UKM, serta Direktur Utama Perusahaan Umum Bulog, Jumat (10/6) lalu.

Di sela operasi pasar yang dilakukan, Mentan menjelaskan, persoalan pangan tidak bisa diselesaikan hanya oleh Kementerian Pertanian saja. Tetapi juga kementerian terkait lainnya. "Kami ini sinergi, egoisme sektoral kami hilangkan. Jadi, ini soal pangan tidak bisa selesai hanya dengan satu kementerian saja. Kementan, Kemenperin, kemendag, kemenkop, ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisah," terang Amran.

Hari ini, operasi pasar pertama di gelar di Kantor Direkotrat Jenderal Hortikultura, Kementan, di Pasar Minggu yang dimulai pada pukul 06.00 WIB dengan menjual sejumlah komoditas pangan pokok seperti beras, bawang merah, daging sapi, minyak goreng, cabai merah, dan gula pasir.

Puluhan warga yang berasal dari kelompok ibu-ibu memadati halaman kantor Ditjen Hortikultura untuk mendapatkan kebutuhan pangan pokok yang ditawarkan dengan harga di bawah harga pasaran tersebut. Kepadatan serupa juga tampak di Pasar Minggu dan Pasar Cipete yang mana puluhan warga telah memadati lokasi dengan hampir menutup sebagian badan jalan.

Dalam operasi pasar tersebut daging sapi dijual seharga Rp75.000 per kilogram (kg), bawang merah Rp25.000/kg, minyak goreng Rp11.000/liter, beras Rp7.500/kg, cabai merah keriting Rp18.000/kg dan paket sembako Rp25.000/paket.

Sementara itu paket sembako terdiri dari beras 2 kg, minyak goreng 1 liter, gula pasir 1 kilogram (kg), dan 3 bungkus mie instan. Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menetapkan angka 27.400 ton daging sapi untuk memenuhi kebutuhan bulan ramadan dan hari raya Idul Fitri. Keputusan itu diambil karena persediaan daging dalam negeri tidak mencukupi pada masa-masa tersebut.

Demi melaksanakan impor tersebut, Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong tidak hanya menugaskan ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti tahun lalu, namun juga memberi kesempatan bagi pengusahaan swasta untuk masuk. Dari rencana 27.400 ton impor daging yang akan dilakukan, Pemerintah memberi jatah impor 11.900 ton bagi perusahaan swasta.

Sementara itu, sisa impor rencananya akan ditugaskan kepada Perun Bulog sebanyak 10 ribu ton, sebanyak 5 ribu ton diimpor PT Berdikari (Persero), dan sebanyak 500 ton daging akan diimpor oleh PD Dharma Jaya, yaitu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta yang bergerak di sektor peternakan. "Sekarang kami putuskan pembukaan lebih lebar, bukan artinya lebih luas. Kami buka lebih lebar sehingga ada kompetisi yang melibatkan lebih banyak pihak, supaya kita memberikan solusi ramah pasar," tutur Thomas, Rabu (2/6).

Thomas mengatakan impor daging sapi nantinya hanya akan memenuhi kebutuhan konsumsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dan sebagian Jawa Barat mengingat konsumsi terbesar daging sapi ada di wilayah tersebut. Sebagai informasi, Statistik Peternakan 2014 mencatat 90 persen impor sapi dinikmati di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten.

"Jadi yang kami lakukan dengan impor sapi hanya untuk wilayah Jabodetabek dan Jabar, karena di luar kedua wilayah itu, biasanya sudah swasembada sapi," jelas Thomas. Selain kebutuhan Jabodetabek lebih besar, Pemerintah juga tak mau mematikan peternak lokal dengan memasukkan sapi impor ke daerah-daerah di luar Jabodetabek. Menurut Thomas, kebijakan impor ini ditujukan untuk menjaga pasokan, sehingga harga yang diterima masyarakat lebih stabil.

"Kami harus menempatkan isu pada masing-masing tempatnya, satu sisi impor untuk menjaga stok dan supaya punya amunisi untuk mengguyur pasar bila bergejolak," terangnya. Menurut data Kementerian Pertanian (Kementan), konsumsi daging sapi impor pada 2015 tercatat sebesar 237.890 ton atau mengambil porsi 36 persen dari total konsumsi daging sapi sebesar 653.890 ton. Sementara itu, pada tahun ini konsumsi daging sapi diperkirakan meningkat 10 persen menjadi 738.025 ton

Masih tingginya harga daging sapi, jauh di atas harga acuan Rp80 ribu per kilogram (kg) yang ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat Perusahaan Umum (Perum) Bulog mempercepat operasi pasar. Bulog mengawali operasi pasar (OP) daging sapi di Manado yang masuk wilayah kerja Bulog Divre Sulawesi Utara (Sulut).

“Kami melakukan OP daging sapi di sejumlah titik padat penduduk di Kota Manado dan sekitarnya, dengan harga jauh di bawah pasar tradisional dan swalayan," kata Kepala Perum Bulog Divre Sulut dan Gorontalo Sabarrudin Amrulla di Manado, seperti dikutip kantor berita Antara, Senin (13/6). Sabarrudin menyebut OP dilakukan pada pekan kedua ramadan, karena harga daging sapi di Sulut terbilang tinggi yaitu mencapai Rp97.500 per kg.

Selain mengguyur daging sapi langsung ke pemukiman yang padat penduduk, Bulog menurutnya juga menjual daging sapi melalui pasar Bersehati di Kota Manado dan di depan kantor perusahaan. Harga daging sapi Bulog yang lebih rendah dibandingkan harga pasar, membuat masyarakat sangat meminati daging sapi Bulog. Sabarrudin mengaku sudah menyiapkan 15 ton daging sapi untuk didistribusikan ke masyarakat sampai Lebaran nanti.

Sebagian kami simpan di tempat penyimpanan dingin. Jika masih banyak permintaan, kami akan mendatangkan pasokan lagi,” jelasnya. Selain menjual daging sapi, OP yang digelar Bulog Sulut juga menjual beras dengan harga Rp7.900 per kg, bawang merah seharga Rp35 ribu per kg, dan juga minyak goreng.

Kisah Indonesia Menjadi Pengimpor Daging Sapi dan Pengekspor Daging Babi Terbesar

Indonesia saat ini masih sangat tergantung terhadap pasokan sapi bakalan dan daging sapi impor. Tingginya kebutuhan tidak dibarengi dengan kecukupan pemenuhan dari peternak sapi lokal. Akibatnya, selalu muncul persoalan kenaikan harga saat permintaan tinggi seperti pada Bulan Ramadan dan jelang Lebaran. Harga daging sapi saat ini di pasar dijual Rp 120.000-Rp130.000/kg, sedangkan pemerintah menargetkan harga daging sapi bisa di bawah Rp 80.000/kg.

Persoalan ini terus terulang sepanjang tahun, meskipun pemerintah baru-baru ini membuka keran impor daging sapi beku jenis secondary cut sebesar 23.200 ton untuk menurunkan harga.  Selain itu, pemerintah juga telah memberi jatah impor sapi bakalan selama selama 6 bulan atau triwulan Idan triwulan II 2016 kepada feedloater atau perusahaan penggemukan. Kuota impor yang telah diketok selama semester-I 2016 sebanyak 448.000 ekor sapi bakalan.

Faktanya, harga daging di pasar tradisional masih belum sesuai harapan pemerintah, meskipun ada sejumlah operasi pasar.

Uniknya, di saat kita ribut soal ketergantungan terhadap sapi dan daging sapi impor, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara pengekspor babi. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia pada Bulan Januari 2016 telah mengekspor babi dengan nilai US$ 5 juta (naik 12,84% dibandingkan Desember 2015).

Hal ini dibenarkan oleh Dirjen Peternakan, Kementerian Pertanian (Kementan), Muladno. "Betul (Indonesia negara pengekspor) dan sudah lama," kata Muladno . Indonesia Punya Pulau Khusus Peternakan Babi. Lanjut Muladno, Indonesia memiliki basis produksi babi yang salah satunya berlokasi di Pulau Bulan. Lokasinya berdekatan dengan Pulau Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Pulau yang dikenal dengan nama Pulau Babi ini, berdasarkan penelusuran . telah menjadi basis pengembangan babi sejak 1986. Negara tujuan ekspor ialah Singapura. Di sini ada sebuah perusahaan yang beroperasi mengelola peternakan babi secara korporasi.

"Ada, namanya Pulau Bulan. Isinya babi saja dalam satu pulau itu," ujar Muladno.

Belajar dari bisnis peternakan babi seperti di Pulau Babi yang terkelola dengan baik, Kementan optimis bisa menerapkan hal sejenis pada peternakan sapi lokal. Muladno mengaku ke depan Indonesia bisa menjadi pengekspor atau paling tidak mandiri dalam memenuhi kebutuhan daging sapi. "Harus bisa dan InsyaAllah pasti bisa. Kita planning sebaik-baiknya," jelasnya.

Ciri Ciri Daging Celeng dan Cara Mengirimnya

Masyarakat harus jeli terhadap daging sapi yang dicampur dengan daging celeng. Salah satu caranya teliti mengecek kondisi fisik daging. Misalnya dengan memperhatikan warna daging sapi saat membeli. Warna daging sapi pada umumnya merah pekat, berbeda dengan daging celeng yang berwarna merah pucat.

"Warnanya berbeda, itu kan lebih pucat. Kalau celeng agak lebih muda, kalau sapi kan merah terang," jelas Kepala Badan Karantina Pertanian kelas II Cilegon, Bambang Haryanto. Selain itu, aroma dari daging celeng juga lebih kuat dan lebih apek, berbeda dengan daging sapi yang baunya tidak terlalu kuat. Bau daging sapi juga dapat dikenali dari aroma khas prengus.

"Baunya sangat menyengat, lebih apek. Kalau daging celeng itu baunya nggak enak. Kalau bau sapi kan lebih kerasa ada rumputnya, prengusnya prengus lain kan gitu," tutur Bambang. Tingkat kepadatan daging celeng pun pada umumnya lebih lembek dibandingkan daging sapi. Serat daging celeng dan daging sapi juga dapat dilihat secara fisik perbedaannya.

"Kekenyalannya kan lebih lembek kalau daging celeng ini. Lebih padat sapi seratnya juga," tutup Bambang. Daging celeng kembali beredar. Contohnya seperti yang ditemukan Badan Karantina Pertanian kelas II Cilegon yang menyita 2 ton daging celeng yang dikirim dari Jambi menuju Bekasi.
Lalu, bagaimana cara mengirim daging celeng itu? Daging celeng itu diangkut menggunakan truk besar. Agar tak menarik perhatian petugas, daging celeng yang diangkut dalam jumlah yang tidak banyak.

"Itu truk besar disamarkan seperti truk kosong. Orang kalau lihat sekilas pasti mengira kalau itu truk kosong," ujar Kepala Badan Karantina Pertanian Cilegon, Bambang Haryanto . Muatan daging celeng yang tidak penuh tersebut kemudian ditutup pakai triplek. Tidak hanya itu, triplek kemudian dilapisi lagi menggunakan terpal agar tidak menarik perhatian petugas karantina di pelabuhan.

"Cuma sedikit sekali itu (daging celeng) tipis-tipis ditutup triplek terus ditutup terpal lagi, terus orang nggak tahu kalau itu ada isinya. Supaya nggak terlalu menarik perhatian," ungkap Bambang. Mengantisipasi terulangnya kejadian ini, pihaknya mengaku telah bekerja sama dengan pihak kepolisian di bernagai daerah untuk meningkatkan pengawasan terhadap peredaran daging celeng sehingga tidak merugikan masyarakat.

Balai Karantina Kementerian Pertanian di Cilegon bulan lalu mengamankan penyelundupan daging celeng yang diangkut dari Jambi menuju Bekasi. Jumlah daging celeng mencapai 2 ton dan diangkut menggunakan truk yang tidak terisi penuh. "Ada 2 ton yang dari Jambi itu. Jadi itu dari Jambi rencananya mau dibawa ke Bekasi," jelas Kepala Badan Karantina Pertanian Kelas II Cilegon, Bambang Haryanto.

Sebelumnya pihaknya mendapatkan informasi dari beberapa pihak yang berada di lapangan. Kecurigaan tersebut kemudian terungkap dengan berakhirnya penyelundupan daging celeng sebanyak 200 ton tersebut.  Pihaknya juga mengaku bahwa tidak mungkin melakukan pemeriksaan detail kepada setiap kendaraan yang keluar masuk Pelabuhan Merak, yang dapat dilakukan hanyalah meningkatkan koordinasi dengan setiap petugas yang berada di lapangan.

"Kita dapat informasi, kalau ada informasi kita operasi. Kalau memang nggak dapat informasi kemungkinan kecolongan. Karena kita kan pada dasarnya nggak mungkin menyetop semua kendaraan," tutur Bambang. Dirinya menyebutkan bahwa daerah-daerah yang rawan penjualan daging oplosan alias daging celeng yang dicampur daging sapi berada di kawasan Jabodetabek.

"Kita tangkap kita tahunya yang mau dibawa ke Bekasi itu saja. Biasanya ada yang pernah ketangkap ke Tangerang juga ada, sekitar Jabodetabek daerah tujuannya," kata Bambang. Penyelundupan daging celeng untuk dioplos dengan daging sapi kemungkinan akan terus terjadi apabila peningkatan pengawasan di daerah pemasok seperti Jambi tidak dilakukan.

"Saya kira kalau di daerah asalnya belum diatasi akan ada terus dengan berbagai modus," pungkas Bambang.

Kualitas Daging Import Dibawah Rp. 80.000 Per Kg Tidak Dapat Dibuat Rendang dan Rawon

Untuk menekan harga daging sapi hingga di bawah Rp 80.000/kg, khususnya saat puasa dan Lebaran, pemerintah memutuskan untuk mengimpor 27.400 ton daging secondary cut. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Importir Daging Sapi (Aspidi), Thomas Sembiring mengungkapkan, daging impor tidak efektif untuk menekan harga daging. Pasalnya, daging yang diimpor merupakan daging kualitas lebih rendah ketimbang daging yang selama ini dijual di pasar.

"Nggak mungkin Rp 80.000/kg kalau dagingnya buat rendang, sementara orang Lebaran atau puasa cari daging yang buat rendang dan gulai," jelas Thomas di acara diskusi Rasionalitas Harga Daging Sapi, Cikini, Jakarta, Jumat (3/6/2016). Menurutnya, jika mengacu pasar daging impor asal Australia, daging yang bisa dijual di bawah harga Rp 80.000/kg adalah daging dari jenis 85 CL yang saat ini dibanderol seharga Rp 63.000/kg. Itu setelah dipotong biaya handling pelabuhan, dan bea masuk.

"Yang paling rasional daging 85 CL yang daging samping paha dengan banyak lemak. Itu modal pengusaha buat jual di sini. Tapi itu nggak bisa buat rendang, kalau buat rawon bisa. Sementara orang sudah terbiasa dengan daging baik dari pasar," ujar Thomas. Dia melanjutkan, untuk alternatif daging yang saat ini banyak dikonsumsi di Indonesia, paling tidak dipakai jenis daging Knuckle yang dipatok seharga Rp 76.000/kg.

"Artinya kalau dijual di masyarakat oleh importir dengan harga pantas yah di atas Rp 80.000/kg. Bisa Rp 85.000/kg atau kurang lebih, sementara jenis secondary cut terbaik harga yakni jenis Inside Rp 89.200/kg, itu harga dari Australia sampai ke sini," papar Thomas.

Untuk menekan harga daging sapi di pasar hingga di bawah Rp 80.000/kg saat puasa dan Lebaran, pemerintah membuka keran impor daging jenis secondary cut atau daging sapi beku sebanyak 27.400 ton. Sejumlah kalangan menilai, daging beku yang diimpor BUMN dan swasta tersebut dianggap kurang diminati masyarakat di pasaran, lantaran masyarakat sudah terbiasa dengan daging segar.

Direktur Pengadaan Perum Bulog, Wahyu mengungkapkan, tak benar jika daging beku seperti yang dijual Bulog sepi peminat. Menurutnya di Jabodetabek saja, pihaknya bisa menjual daging beku impor 80-90 ton per hari. "Kita impor daging juga yang berkualitas dan bersertifikat dari 95 CL. Itu cukup digemari masyarakat, buktinya kita sehari Jakarta dan sekitarnya saja laku 80-90 ton," ungkapnya. Wahyu menuturkan, kalau pun ada sebagian masyarakat yang tak menyukai daging beku impor, itu berasal dari segmen menengah atas.

"Kalau ada yang kurang berminat membeli itu yang pendapatan menengah ke atas, mereka lebih cari yang segar, masih ada darahnya. Daging beku kan ada segmen sendiri, karena sesuai keinginan Pak Jokowi agar harga daging bisa terjangkau semua kalangan. Sebaliknya, segmen yang suka juga sangat banyak," ujarnya. dari kuota impor 10.000 ton daging beku yang didapat Bulog, sudah ada 1.800 ton masuk dan didistribusikan lewat operasi pasar hingga penjualan melalui jaringan agen distributor BUMN logistik pangan tersebut.

"Dari 1.800 ton yang masuk sudah banyak yang terserap, sebelum puasa saja rata-rata 90 ton seharinya, dan itu akan terus naik. Dan itu tak hanya di Jakarta dan sekitarnya saja, di kota lain seperti Bandung juga cukup laris," tutup Wahyu. Lewat pembukaan keran daging impor secondary cut sebesar 27.400 ton, pemerintah berharap harga daging sapi bisa turun hingga di bawah Rp 80.000/kg saat memasuki bulan Ramadan. Saat ini harga daging di pasar dibanderol Rp 110.000-130.000/kg.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Sasmito Hadi Wibowo, mengungkapkan secara hitungan-hitungan, daging sapi bisa turun di bawah Rp 80.000/kg. Syaratnya selain penambahan stok dari impor, juga ada penurunan konsumsi daging sapi.

"Saya kira tergantungnya banyak. Kebutuhan tergantung ketersediaan. Selama suplai mencukupi, harga terjangkau. Yang kita lihat kemudian, dampak kenaikan harga yang terus terjadi dari 2013," jelas Sasmito ditemui di acara diskusi Rasionalitas Harga Daging Sapi, Cikini, Jakarta, Jumat (3/6/2016).

"Naik harga diiringi penurunan konsumsi kita. Nampaknya lari ke ayam dan daging, tapi harga ayam dan ikan stabil 2 tahun belakangan, ayam Rp 28.000-30.000/kg. Jadi dampak kenaikan harga sapi ialah penurunan konsumsi. Kita lihat paling turun rumah makan, sudah jadi substitusi ke ayam dan ikan," tambahnya. Dia menyebutkan, sejak 3 tahun belakangan, konsumsi daging sapi sendiri terus mengalami penurunan.

"Ini konsumsi di rumah tangga, restoran, hotel, katering, dan industri. Jumlah konsumsi tahun 2013 700.000 ton, tahun 2014 600.000 ton, tahun 2015 turun," jelas Sasmito. Menurutnya, melambungnya harga yang lumrah terjadi saat puasa dan Lebaran selalu terjadi karena lonjakan permintaan dan stok yang terbatas. Artinya, dengan tambahan stok dari impor, bisa terjadi tren penurunan harga.

"Perkembangan harga sapi 2013-2016, itu ada periode Ramadan daging sapi jadi bukit (mahal). Tiap tahun begitu dan paling tajam 2015, waktu itu membatasi impor, sedikit sekali (stok daging), jadi harga melonjak," pungkas Sasmito.

Pemerintah membuka keran impor daging sapi secondary cut beku sebanyak 27.400 ton. Daging impor tersebut dipakai untuk menekan harga daging sapi yang saat ini dijual di harga Rp 110.000-130.000/kg, menjadi di bawah Rp 80.000/kg saat puasa dan Lebaran. Ketua Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI), Asnawi, mengungkapkan bahwa daging impor sulit dijual ke pasar-pasar tradisional. Selain kualitasnya yang lebih rendah, daging beku selama ini juga hampir tak pernah dijumpai di pedagang pasar becek karena tak banyak peminat.

"Kalau pengalaman pedagang, selama ini daging impor juga nggak merembes ke pasar becek. Kemudian dari sisi kualitas, daging impor juga dianggap daging sisa," jelas Asnawi ditemui di acara diskusi Rasionalitas Harga Daging Sapi, Cikini, Jakarta, Jumat (3/6/2016). "Coba lihat Bulog kan selama ini juga jual daging beku. Itu nggak laku walaupun lebih murah harganya," tambahnya.

Sebagai pelaku penjualan daging di pasar, menurut Asnawi, dirinya pernah menjual daging sapi beku, namun rupanya tak banyak peminatnya.  "Saya dulu pernah jualan. Daging kalau dikeluarkan dari freezer itu daging langsung berubah warna sangat cepat, jadi hijau. Jadi kesimpulannya masyarakat kita tetap mengejar daging fresh," jelas Asnawi.

Dia mencontohkan, lewat banyak operasi pasar, Bulog yang selama ini rajin menjual daging secondary cutjuga mengalami kesulitan menjual daging beku langsung kepada masyarakat. "Bulog saja kan gagal. Memang daging impor ini untuk peruntukan industri, atau Horeka (hotel, restoran, dan katering)," tutupnya.

Pemerintah Lewat BUMN Akan Masuk Bisnis Peternakan Ayam Untuk Turunkan Harga

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendorong perusahaan pelat merah PT Berdikari (Persero) yang bergerak di bidang peternakan sapi untuk melebarkan sayap usahanya ke peternakan ayam. Hadirnya badan usaha milik negara (BUMN) dinilai KPPU mampu mengimbangi dominasi peternak ayam swasta yang dikhawatirkan mengatur harga, sehingga membuat daging ayam jadi mahal jelang lebaran.

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf mengusulkan PT Berdikari untuk mengurusi peternakan dari sisi hulu saja. "Di dalam penataan peternakan ayam, nanti BUMN keikutsertaannya ada di hulu. Di khususnya di penghasil bibit ayam (Grand Parent Stock), anak ayam (Day Old Chick), hingga pakan ayam itu sendiri," jelas Syarkawi di Jakarta, Jumat (13/5).

Ia melanjutkan, PT Berdikari nantinya akan bermitra dengan peternak mandiri di sentra peternakan ayam di Pulau Jawa, yang nantinya akan memasok daging ayam ke pasar domestik. Dalam jangka panjang, ia berharap ini bisa mengurangi peran swasta yang dominan di sektor hulu peternakan ayam. Menurut Syarkawi, saat ini 80 persen usaha ternak ayam dari hulu ke hilir dikuasai oleh perusahaan swasta. Ia beralasan, sudah saatnya kini peternak kecil dan Pemerintah mengambil peran lebih dominan seperti yang terjadi di dekade 2000-an.

"Peternak mandiri nantinya akan menjadi dominan. Dengan model penataan seperti ini, kehadiran BUMN akan membangkitkan kembali peternakan rakyat. Swastanya sendiri ke depan akan berkurang dengan sendirinya," jelasnya. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai penataan tata niaga dan model bisnis unggas mendesak untuk dilakukan menyusul dugaan kartel harga ayam yang dilakukan oleh 12 perusahaan.

Ketua KPPU Syarkawi Rauf mengatakan selama ini model bisnis unggas yang berkembang lebih banyak merugikan, bahkan mematikan bisnis para peternak mandiri. "Ini kan lumayan ekstrim. Kadang harga daging ayam itu mahal banget, kadang murah banget. Ini juga saya paparkan ke Pak Menko (Darmin Nasution), dan Pak Menko langsung menyadari ini," ujar Syarkawi ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (7/3) malam.

Syarkawi mengatakan, persaingan sengit antara perusahaan peternak besar dengan peternak ayam mandiri dan kemitraan bermula pada tahun 2009. Saat itu, terjadi peningkatan konsumsi daging ayam nasional, dari 7 juta kg per tahun menjadi 15 juta kg per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan nasional, jelas Syarkawi, para perusahaan besar seperti PT Charoen Pokphand Jaya Farm dan PT Japfa Comfeed Indonesia diperbolehkan memasok ayam hasil produksinya ke pasar tradisional dan tidak hanya khusus untuk diekspor. Ketentuan tersebut diatur dalam perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan dan Pokok-Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

"Sebelum tahun 2009 pasar tradisional ini diisi 80 persen oleh peternak mandiri. Setelah perubahan UU barulah ini strukturnya berubah, 80 persen mitra afiliasi, dan kurang 20 persen yang dari peternak mandiri," katanya. Ia mengatakan, dalam rapat bersama Menko Darmin Senin (7/3) malam pemerintah telah menyetujui upaya penataan ulang bisnis tersebut. Arahnya, pemerintah akan membuat bisnis peternakan indukan dan bibit ayam (DOC) hanya dilakukan oleh para peternak mandiri dan kemitraan saja. Dengan begitu potensi adanya kartel bisa dihilangkan.

"Peternak terafilasi ini bisa masuk ke peternakan tapi ekspor, kalau untuk di pasar domsestik dan tradisional biarkan peternak mandiri dan kemitraan, tapi kemitraan yang diatur dengan benar-benar detail sehingga mereka tidak dieksplotasi oleh yang inti," katanya.

Menurut Syarkawi, Mahkamah Konstitusi saat ini tengah melakukan judicial review terhadap UU Nomor 18 Tahun 2009 junto UU Nomor 41 Tahun 2014 mengenai pertimbangan penataan model bisnis perunggasan yang tidak memperbolehkan perusahaan yang memiliki stok indukan (GPS dan GGPS) masuk ke pasar tradisonal.

Dia memperkirakan butuh waktu transisi hingga tiga tahun untuk dapat sepenuhnya menerapkan model bisnis seperti itu. Selama masa transisi itu diperlukan pula peran perusahaan BUMN dalam industri bisnis unggas. Kehadiran perusahaan negara, menurutnya sangat diperlukan. Pasalnya, nilai bisnis unggas dari hulu ke hilir saat ini sudah mencapai Rp450 triliun. Sayangnya, sekitar 80 persen dari nilai tersebut dikuasai oleh hanya dua perusahaan besar yakni Japfa dan Charoen Pokphand.

Untuk itu, ia mengharapkan ada BUMN yang masuk lewat pengadaan stok indukan dan kemudian membina para peternak mandiri. Dengan demikian, para peternak mandiri bisa bersaing dengam peternak mitra yang selama ini dibina dua perusahaan tersebut. "Agar ini jadi bisa lebih fair. Selama ini negara tidak bisa ngapa-ngapain, karena dikuasai perusahaan besar itu. Makanya mudah-mudahan ibu Rini Soemarno bisa cepat respon ini karena pak Menko kan sudah bilang," katanya

Namun ia mengelak jika kebijakan ini dinilai bisa mematikan sektor perunggasan swasta. Pemerintah, tegasnya, akan mendorong perusahaan ternak unggas agar mau menyalurkan produksinya ke pasar internasional. "Dan perusahaan tidak bisa protes karena ini menyangkut kepentingan rakyat, kepentingan peternakan kecil. Kalau ada penguasaan pasar, kita jawab dengan regulasi yang kuat," jelas Syarkawi.

Di samping itu, ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Kementerian BUMN karena sudah merespons cepat wacana ini. Ia melanjutkan, pembicaraan lintas instansi akan dilakukan lagi pada akhir bulan mendatang. "Kami akan coba bertemu tanggal 23 Mei mendatang," tutur Syarkawi.

Ditemui di lokasi yang sama, Menteri BUMN Rini Soemarno berharap bisa mempelajari wacana tersebut dalam waktu satu pekan ke depan. "Sudah akan presentasi dan kami akan melakukan perhitungan serta mempelajari secara keseluruhan. Kami diberi waktu seminggu oleh Pemerintah, dan ini upaya kami bagaimana harga ayam lebih terjangkau supaya bisa meningkatkan protein masyarakat," ujar Rini.

Sebagai informasi, Kementerian Pertanian mencatat konsumsi daging ayam Indonesia sebesar 10 kilogram (kg) per kapita per tahun. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan Malaysia dan Singapura yang memiliki konsumsi ayam sebesar 25 kg per kapita per tahun.

Rendahnya Harga Beli Susu Ditingkat Peternak Sebabkan Susu Segar Indonesia Tidak Mampu Bersaing

Harga susu yang rendah di tingkat peternak sapi perah menjadi salah satu penyebab menyusutnya jumlah sapi perah di Indonesia. Hal ini otomatis berimbas pada jumlah produksi susu sapi. "Produksi susu turun dalam lima tahun terakhir karena tidak ada revisi harga susu dan harga pakan. Serta naiknya harga daging sapi," kata Rias Dyahtri Silvana, Ketua KUTT Suka makmur Grati Pasuruan ketika ditemui pada acara Penutupan Farmer2farmer Frisian Flag di Jakarta, Jumat (22/4).

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian pada 2015, peternak sapi lokal hanya mampu menyediakan 23 persen atau 805.363 ton kebutuhan susu sapi nasional.  Untuk menutupi kekurangan tersebut, Indonesia mengimpor susu dari beberapa negara sub tropis seperti Selandia Baru dan Australia.

Rias menuturkan, untuk produksi susu oleh peternak yang tergabung pada koperasinya tahun ini mencapai rata-rata 60 ton liter per hari. Angka ini turun dari tahun lalu yang mencapai rata-rata 72 ton liter per hari. Harga susu dianggap peternak menjadi salah satu kendala, terutama apabila susu hasil produksi peternakan tidak dibeli langsung oleh Industri Pengolahan Susu. Menurut Riah, sebelum bergabung dengan IPS, harga susu segar dihargai Rp4.500 per liter. Ketika sudah bergabung, harga naik 10 sampai 12 persen.

"Harga dari pabrik yang lebih tinggi jelas berpengaruh pada kesejahteraan peternak. Harga pakan yang naik terus setiap tahun akan membuat peternak frustasi," kata Rias.  "Dan peternak yang kepemilikannya di bawah dua ekor tidak pikir panjang dan memilih untuk menjual sapinya menjadi sapi potong demi kelangsungan makan, ini juga yang membuat penurunan angka produksi di tingkat peternak," imbuhnya.

Menurut Rias, bila harga jual susu dan harga pakan membaik maka dapat mendorong para peternak untuk kembali berinvestasi dengan membeli sapi perah dan memproduksi susu segar. Di sisi lain, Kementerian Pertanian berpendapat bahwa produksi susu masih terkendala salah satu penyebabnya adalah proses adaptasi sapi perah di Indonesia.

Ditemui  dalam acara yang sama, Kepala Sub Direktorat Ternak Unggas dan Aneka Ternak Direktorat Ternak Ditjen PKH Kementerian Pertanian Wignyo Sadwoko menyampaikan hal tersebut. "Sapi perah inikan sapi sub tropis, maka produksinya tidak akan pernah optimal. Sapi ini pun tidak bisa di semua tempat di Indonesia dapat dikembangkan," kata Wignyo.

Wagnyo mengungkapkan sapi perah membutuhkan dataran tinggi agar dapat sesuai dengan habitat aslinya yang sub tropis. Selain dataran tinggi, sapi perah juga membutuhkan dukungan lahan seperti kualitas rumput segar yang baik dan selalu tersedia. Pulau Jawa dianggap Wagnyo sudah tidak lagi cocok untuk memperluas area produksi susu sapi. Sehingga instansinya mencoba menumbuhkan peternakan sapi perah di luar Jawa sejak 2007 seperti di Sumatera.

"Kami juga berupaya mendorong dengan cara pelatihan, penguatan fasilitas, modal, bantuan sapi, juga pengkajian peningkatan produktivitas. Cara lainnya adalah bekerjasama dengan swasta, namun ini proses yang sangat panjang dan kami mengharap para peternak yang dilatih dapat melatih peternak yang lain,” ujarnya.

 Bagi kebanyakan produsen susu bubuk instan, memilih ternak sapi perah yang dekat dengan pabrik menjadi pilihan terbaik. Selain dapat mengurangi ongkos pengiriman, kualitas susu yang masih segar lebih dapat terjaga hingga waktu pengolahan.
Sayangnya, hal itu ternyata belum dapat 100 persen dilakukan oleh para produsen susu. Terdapat beberapa kendala yang membuat Indonesia harus mengimpor bahan baku susu.

"Masalahnya 75 persen bahan baku susu secara nasional itu diimpor," kata Deborah R Tjandrakusuma, Legal and Corporate Affairs Director Nestle Indonesia, ketika berbincang dengan CNNIndonesia.com di Karawang, Jawa Barat, Selasa (5/4). Menurut laporan 2015 Ketua Dewan Persusuan Nasional Teguh Boedianto, peternak sapi perah Indonesia disebut hanya sanggup memenuhi 17 persen dari kebutuhan nasional.

Di tempat lain, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, konsumsi susu tertinggi masyarakat Indonesia per kapita pada 2014 adalah produk susu kental manis sebesar 7,74 liter per kapita. Kemudian susu cair pabrik atau preserved milk sebesar 6,4 liter per kapita. Sedangkan susu bubuk hanya dikonsumsi sebesar 3,65 kilogram per kapita sepanjang 2014.

Pada saat yang sama, jumlah sapi perah di Indonesia pada 2014 silam tercatat sebanyak 502.516 ekor yang menghasilkan 800,8 ribu ton susu. Sedangkan di tahun sebelumnya, menurut data dari Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, pada 2013 Indonesia harus mengimpor susu sebanyak 221,247 ton atau senilai US$ 1,3 milyar.

Dengan begitu, artinya jika produsen susu dalam negeri ingin membuat susu bubuk guna memenuhi kebutuhan masyarakat, mereka masih harus 'menambal' dengan impor susu dari luar negeri. Karena produksi susu Indonesia masih belum cukup. Deborah menceritakan sebagian besar susu yang diimpor berasal dari perdagangan bebas. Ia menyadari bahwa produktivitas susu Indonesia masih kalah jauh dibandingkan negara lain. Salah satu faktornya adalah iklim yang tak terlalu cocok bila dibandingkan negara penghasil susu yang memiliki empat musim.

"Banyak kendala juga kenapa pada kakao dan kopi kami bisa membantu meningkatkan produktivitas, tapi di susu terkendala. Kadangkala, ketika harga daging sapi naik, sapi di peternak bisa dipotong. Itu salah satu saja, masih banyak faktor yang lain," kata Head of Corporate Communication Nestle Indonesia, Nur Shilla Christianto.

"Maka dari itulah kami terus melakukan pendampingan agar para petani dan peternak dapat menghasilkan pertanian yang profitable, bukan lagi survival agriculture." katanya.  Nestle Indonesia sendiri mengklaim telah menyerap sebanyak 550 ribu liter susu setiap harinya. Angka tersebut berasal dari 27 ribu peternak sapi perah binaan Nestle di Jawa Timur.

Produsen berbagai merek olahan susu itu menyatakan telah melakukan berbagai upaya pelatihan, pendampingan, dan bantuan kepada para perernak sapi perah untuk meningkatkan produktivitas susu sapi mereka sejak 1985.

Kebutuhan Sapi Impor 1 Juta Ekor dan Lokal 2,8 Juta Ekor Pada Tahun 2016

Pemerintah memperkirakan kuota impor sapi bakalan di kisaran 600.000-700.000 ekor pada 2016. Bila dihitung dengan alokasi impor daging beku 80.000 ton atau setara 350.000 ekor, maka tahun depan bakal ada impor setara 1 juta ekor sapi dari total kebutuhan 3,8-4 juta ekor sapi per tahun.

Ketua Asosiasi Pengusaha Feedloter Indonesia (Apfindo) Joni Liano, menuturkan bahwa dalam Focus Group Discussion antara importir sapi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Badan Pusat Statistik (BPS) baru-baru ini, disimpulkan ada kenaikan kebutuhan daging sapi di Indonesia pada 2016.

Sumber kenaikannya ialah konsumsi daging ‎sapi per kapita dari 2,56 kg/kapita/tahun naik menjadi 2,61 kg/kapita/tahun. Hal ini disebabkan naiknya pendapatan per kapita masyarakat Indonesia, gaya hidup pun berubah, daging sapi semakin banyak dikonsumsi. Selain itu ada kenaikan jumlah penduduk hingga 3 juta orang di 2016. "Konsumsi daging sapi naik dari 2,56 kg/kapita/tahun menjadi 2,61 kg/kapita/tahun‎. Penduduk juga naik di 2016 menjadi 258 juta orang," kata Joni.

Dengan asumsi konsumsi per kapita sebanyak 2,61 kg/kapita/tahun dan jumlah penduduk 258 juta orang, maka kebutuhan daging sapi di Indonesia pada 2016 adalah 750.000 ton atau setara dengan 3,8 juta ekor sapi. Apabila pemerintah menetapkan kuota impor sapi bakalan sebanyak 700.000 ekor ditambah kuota impor daging sapi beku sebanyak 80.000 ton atau setara dengan 350.000 ekor sapi, maka pasokan sapi lokal harus mencapai 2,8 juta ekor. Hal ini setara dengan kebutuhan total sapi per tahun mencapai 3,8 juta ekor.

"Sapi 700.000 ekor ditambah 80.000 ton daging sapi atau sama dengan ‎350.000 ekor, maka impornya kira-kira 1 juta ekor. Jadi 2,8 juta ekor lagi dari sapi lokal," papar Joni. Hingga pertengahan November lalu, total sapi bakalan yang telah diimpor sebanyak 550.000 ekor dan diperkirakan mencapai 600.000 ekor hingga akhir 2015. Artinya, ada kenaikan impor sapi bakalan sampai 100.000 ekor bila pemerintah menetapkan kuota impor sapi bakalan untuk 2016 sebanyak 700.000 ekor atau naik 16%.

"‎Sampai pertengahan November ini realisasi impor sapi bakalan 550.000 ekor, kira-kira 600.000 ekor sampai akhir tahun‎," kata Joni. Pemerintah mulai memperhitungkan kuota impor sapi bakalan untuk kebutuhan 2016. Berdasarkan perhitungan sementara, kebutuhan sapi bakalan impor tahun depan diperkirakan mencapai 600.000-700.000 ekor. Angka ini bakal naik sekitar 16% dari perkiraan realisasi impor sapi bakalan tahun ini sekitar 600.000 ekor.

Bila pemerintah sudah pasti menetapkan kuota impor sebanyak 700.000 ekor sapi bakalan, maka ada kenaikan impor sapi hingga 100.000 ekor di 2016. Alasannya total impor sapi bakalan hingga akhir tahun ini diperkirakan capai 600.000 ekor. "Sampai pertengahan November ini realisasi impor sapi bakalan 550.000 ekor, kira-kira 600.000 ekor sampai akhir tahun," kata Ketua Asosiasi Pengusaha Feedloter Indonesia (Apfindo) Joni Liano.

Menurut perhitungan Joni, kebutuhan daging sapi penduduk Indonesia mengalami kenaikan pada tahun depan, karena itu kuota impor sebaiknya juga naik.  "Kalau pemerintah menetapkan 700.000 ekor, kita ikut saja," ucapnya. Dia menjelaskan, dalam Focus Group Discussion (FGD) yang dihadiri importir sapi, Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), dan Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa waktu lalu telah disimpulkan bahwa ada kenaikan konsumsi daging sapi per kapita di 2016.

"Konsumsi daging sapi naik dari 2,56 kg/kapita/tahun menjadi 2,61 kg/kapita/tahun," ungkapnya. Selain itu, jumlah penduduk juga meningkat dari 255 juta menjadi 258 juta atau bertambah 3 juta orang. "Penduduk juga naik di 2016 menjadi 258 juta orang," tukasnya. Pihaknya mengaku lega dengan kebijakan pemerintah yang mengubah penetapan kuota impor dari per kuartal menjadi per tahun. Dengan begitu, importir mendapatkan kepastian.

"Kalau ditetapkan 1 tahun itu jauh lebih baik karena ada kepastian, tidak 3 bulan hitung terus," tutupnya. Sebelumnya, ‎Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa pemerintah akan segera menetapkan kuota impor sapi bakalan tahun 2016 di kisaran 600.000-700.000 ekor untuk satu tahun sekaligus. "Kita masih menghitung jumlah kuota untuk 1 tahun ke depan. ‎Baru kita kalkulasi, kisarannya di 600.000-700.000 ekor," katanya. Mulai tahun 2016, kuota impor sapi bakalan ditetapkan sekaligus untuk 1 tahun sejak awal tahun, tidak lagi diberikan per kuartal alias 'dicicil' tiap 3 bulan seperti tahun ini.

Perhitungan kuota untuk tahun depan pun sebentar lagi akan dirampungkan. Berdasarkan perhitungan sementara pemerintah, kuota impor sapi bakalan tahun depan akan ditetapkan di kisaran 600.000-700.000 ekor. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Peternakan, Juan Permata Adoe, mengaku gembira dengan kebijakan baru dalam penetapan kuota ini. ‎ Dengan penetapan sekaligus per tahun, importir sapi bisa membuat perencanaan usaha yang jelas dan mendapat kepastian.

‎"Terima kasih kepada pemerintah, ini sebuah terobosan kebijakan dalam hal kepastian berusaha sehingga kami pengusaha mempunyai perencanaan tahunan yang jelas dan pasti," kata Juan melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu (‎9/12/2015).

Dia menjelaskan, penetapan kuota yang jelas sejak awal tahun membuat pengusaha memiliki waktu persiapan lebih panjang untuk men‎gimpor sapi. Sapi yang didatangkan bisa lebih murah karena importir punya waktu lebih panjang untuk memilih sumber pasokan dan menegosiasikan harga. Pasokan sapi juga lebih terjamin karena bisa dipesan sejak jauh-jauh hari, tidak mendadak.

"Ini sebuah langkah maju dari sisi kebijakan yang memberikan kepastian dalam perencanaan importasi tahun 2016," ucapnya. Terkait jumlah kuota di kisaran 600.000-700.000 ekor sapi, Juan berpendapat, besaran kuota tersebut sudah cukup bila berkaca pada realisasi impor sapi bakalan dalam 2 tahun terakhir. "Saya berpendapat bahwa angka 700 ribu ekor adalah jumlah sapi yang memang sudah terjadi di tahun lalu dan tahun 2015 ini," tutupnya.

Sebelumnya, ‎Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan, pemerintah akan segera menetapkan kuota impor sapi bakalan tahun 2016 di kisaran 600.000-700.000 ekor. "Kita masih menghitung jumlah kuota untuk 1 tahun ke depan. ‎Baru kita kalkulasi, kisarannya di 600-700 ribu ekor," katanya.

Selandia Baru Batal Ekspor Sapi Ke Indonesia Karena Terganjal Aturan

Indonesia saat ini sangat bergantung pada pasokan sapi hidup dari Australia. Kementerian Pertanian (Kementan) berupaya melepaskan ketergantungan pada Australia tersebutm dengan program swasembada daging sapi untuk jangka panjang, dan mencari negara-negara alternatif untuk sumber pasokan sapi.

Salah satu negara yang dilirik untuk menjadi alternatif pemasok sapi, di samping Australia adalah Selandia Baru. Selain letak geografisnya yang dekat dengan Indonesia seperti halnya Australia, populasi sapi di Selandia Baru juga cukup besar, harga yang ditawarkan pun lebih murah.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman pun pernah menjajaki impor sapi indukan dari Selandia‎ Baru. Sebab, Indonesia butuh banyak sekali sapi indukan untuk meningkatkan populasi sapi di Indonesia, yang saat ini hanya sekitar 12,36 juta ekor, bahkan telah menyusut lebih dari 3 juta ekor dalam 3 tahun. Pada 2012 populasi sapi di Indonesia masih 15,98 juta ekor.

Tetapi sayangnya, Selandia Baru hanya bisa memasok daging sapi saja ke Indonesia, tidak untuk sapi hidup jenis apapun, baik sapi bakalan, sapi bibit, maupun sapi indukan. Padahal, yang lebih dibutuhkan oleh Indonesia adalah sapi hidup. Penyebabnya ialah adanya ketentuan‎ animal welfare di Selandia Baru, yang melarang ekspor binatang hidup dari Selandia Baru ke luar negeri.

"Kami hanya boleh mengekspor daging sapi, karena Selandia Baru tidak mengizinkan ekspor binatang hidup, ada animal welfare," kata Dubes Selandia Baru, Trevor Matheson, saat ditemui di Hall C3 JI Expo, Kemayoran, Jakarta, Sabtu (24/10/2015).Sebagai informasi, tingkat konsumsi daging sapi di Indonesia pada 2015 ini 2,56 kg/kapita/tahun. Dengan jumlah penduduk 255 juta jiwa, total kebutuhan daging sapi mencapai 653 ribu ton atau setara dengan 3,8 juta ekor sapi per tahun.

Menurut perhitungan Kementerian Perdagangan, pasokan sapi lokal hanya mampu memenuhi 2,44 juta ekor per tahun atau‎ setara dengan 416 ribu ton, 60 persen kebutuhan daging sapi di dalam negeri. Karena itu, perlu impor sapi sebanyak 1,39 juta ekor sapi atau 237,89 ribu ton daging sapi dalam setahun.

Peternak Ayam Sekarang Hanya Bisa Ambil Margin Bersih 10 Persen

Dalam kunjungannya ke salah satu peternakan rakyat atau mandiri, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman heran dengan keluhan peternak yang mengaku rugi. Padahal harga jual masih di atas harga pokok produksi (HPP). "Saya ini heran sama Bapak, kalau untung bapak diam-diam saja. kalau rugi baru ngomong, baru teriak-teriak, selama ini ke mana saat untung?" Tanya Amran ditemui di peternakan ayam di Desa Pulosari, Kecamatan Kalapanunggal, Sukabumi, Selasa (6/10/2015).

Menurut Amran, dalam siklus bisnis ada saatnya menderita kerugian. Kendati demikian, Ia heran margin yang tipis, masih dianggap sebagai rugi oleh peternak. Dipeternakan berkapasitas 20.000 ekor ayam tersebut, Amran sendiri menghitung biaya produksi masih terdapat margin buat peternak.

"Bapak tadi sudah saya hitung, itu untung Rp 2.000 per ekor masa dibilang rugi. Kalau untung 10% yah itu untung namanya, masa iyah untung harus 30-40% margin," ujar Amran. Amran mengaku memahami kondisi peternak di tengah merosotnya harga akibat banjir pasokan dari peternakan besar. Dirinya pun sudah mengambil langkah dengan meminta perusahaan peternakan besar memusnahkan 6 juta ekor ayam indukan (parents stock).

"Bapak minta dikurangi, jauh hari sebelum Bapak minta, kami sudah sepakat dengan pengusaha musnahkan 6 juta parents stock. Itu tidak kecil, nilainya Rp 3-6 triliun. Kami selalu berpihak ke rakyat," tegas Amran. Amran meminta peternak kecil bersabar dan tak perlu banyak mengeluhkan harga ayam saat ini. Diungkapkannya, sebelum harga turun sejak 2 bulan terakhir, para peternak sudah menikmati untung sejak awal tahun.

"Di saat untung ingat kita. Bagaimana Bapak bisa bilang rugi, jangan sampai azab turun, Bapak mungkin belum bayar zakat. Saya pernah jadi petani, jangan bilang rugi," kata Amran. Pemerintah Presiden Joko Widodo, sambung Amran, serius membantu petani dan peternak sebagai prioritas pembangunan ekonomi. "Sekarang bunga kredit usaha rakyat (KUR) hanya 12%. Dulu bunga 22%, itu bentuk perhatian pemerintah," tutupnya.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, blusukan ke kandang ayam milik peternak. Kali ini, Menteri asal Makassar tersebut mendatangi peternakan rakyat di Desa Pulosari, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Sukabumi. Di dalam kandang, Amran menerima banyak keluhan dari Annak Iskandar alias Anda, salah seorang pemilik peternakan ayam rakyat. Anda mengeluhkan naiknya harga pakan ayam dari produsen sejak 2 bulan lalu.

"Pakan Rp 7.400/kg, sebelumnya Rp 7.200/kg. Malah katanya mau naik lagi, ini buat biaya pakan jadi tinggi," kata Anda saat ditemui Mentan di kandang miliknya, Selasa (6/10/2015). Menanggapi keluhan tersebut, Amran menjawab bahwa kenaikan pakan ayam disebabkan kebijakannya memperketat impor jagung. Tujuannya, agar produsen pakan ternak menyerap sebanyak-banyaknya jagung petani lokal.

Sebagai informasi, jagung menjadi bahan baku utama industri pakan ternak, khususnya pakan ternak ayam. "Soal harga pakan naik Rp 200/kg, itu baru Rp 200/kg bapak sudah teriak-teriak. Itu naik sedikit wajar, saya perjuangkan petani jagung dulu harganya Rp 1.500/kg, sekarang jadi Rp 2.700-3 000/kg. Mahal sedikit karena kita nggak impor," ungkap Amran.

Amran meminta kenaikan tipis harga pakan ayam dilihat sebagai hal positif. "Lihat sisi positifnya, ini sekaligus bantu petani kita," terangnya. "Naik Rp 200 perak pakan ayam tidak apa-apa. Tapi kita tidak impor, ada 26 juta petani jagung, saya cari keseimbanganya, kalau harga di petani murah kita ekspor jagung. Dan Alhamdulillah sudah ekspor (jagung)," tutur Amran.

Selain itu, menurut Amran, dari hitung-hitungan yang dilakukannya, harga pakan ternak yang saat ini dipatok Rp 7.400/kg masih memberikan selisih untung untuk peternak. "Bapak tadi sudah saya hitung, itu untung Rp 2.000/ekor masa dibilang rugi. Saya hitung biaya produksinya Rp 16.000/kg, sementara Bapak jual Rp 18.000-19.000/kg. Itu ada untung Rp 2.000," pungkas Amran.

Pengusaha Penggemukan Sapi Tolak Disebut Kartel dan Mengaku Sudah Jual Rugi Sejak Januari 2015

Para pengusaha penggemukan sapi (feedloter) tak terima dengan tudingan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menduga mereka melakukan praktik kartel sapi sehingga membuat harga sapi potong impor di pasar jadi mahal kendati suplainya lebih banyak. Para pengusaha mengatakan, harga sapi semakin mahal karena beban-beban produksi semakin tinggi.

Seperti dijelaskan oleh Riza Haerudin, Direktur CV MAS yang merupakan salah satu dari 32 perusahaan yang diduga KPPU melakukan kartel. Riza mengaku saat ini perusahaannya harus menanggung rugi kurs dan juga beban-beban lain dalam menjual daging sapi kepada pada pedagang di pasar. Bahkan, ia mengklaim harus menanggung rugi sebesar Rp 6 miliar dari Januari hingga Juli 2015 akibat harga jual seharusnya lebih besar dibanding harga karkas sapi sebesar Rp 38 ribu per kilogram (kg).

"Dengan beban-beban usaha yang ada, kami hitung harusnya harga jual sapi kami berada di kisaran Rp 44 ribu per kg. Tapi kan harga karkas sapi berada di angka Rp 38 ribu per kg, jadi ada selisih Rp 6 ribu per kg dan kami harus menanggung rugi dari situ," jelas Riza ketika ditemui di Kantor KPPU, Selasa (15/9).

Ia merinci, saat ini bobot sapi hidup impor dihargai sebesar US$ 2,7 hingga US$ 2,9 per kilogram. Sementara sejak Januari telah terjadi depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sebesar 15,3 persen. Selain itu, perusahaannya pun harus menanggung bea masuk sebesar 5 persen, Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 2,3 hingga 2,5 persen, biaya logistik sebesar Rp 500 hingga Rp 1.000 per kilogram, dan adanya penyusutan barang akibat logistik sebesar 4 persen dari bobot daging sapi.

"Kalau keadaannya begini terus sampai akhir tahun, kemungkinan kami bisa rugi sampai Rp 10 miliar. Ini semua kan karena kurs yang melemah, maka konsekuensinya ya harga sapi yang naik," tambahnya. Dengan kondisi tersebut, dirinya pun menolak apabila disebut sebagai pelaku kartel sapi. Bahkan, ia mengatakan kalau seharusnya usahanya didukung pemerintah mengingat selama ini para pengusaha harus menanggung rugi akibat berjualan sapi.

"Kami ini bukan kriminal, malahan kami yang harus memberi subsidi selisih harga daging seharusnya dengan harga karkas sapi," jelasnya. Senada dengan Riza, Direktur PT BMT Juan Permata Adoe yang juga dilaporkan atas dugaan kartel sapi mengatakan bahwa kenaikan harga sapi kali ini murni karena mekanisme permintaan dan penawaran. Distribusi yang tidak merata, menurutnya, menjadi alasan mengapa harga sapi di beberapa daerah melonjak.

"Kali ini memang fenomenanya supply and demand. Karena ada kelompok-kelompok yang mendapat alokasi daging yang lebih besar dan ada yang dapat alokasinya kecil. Nah ini bahasanya bukan kartel. Jadi mekanisme pasar yang ada saat ini adalah supply-nya kurang, permintaannya naik," jelas Juan.

Kendati demikian, ia tak berani untuk mengatakan bahwa pihaknya tidak bersalah dalam gugatan KPPU kali ini. Ia bersama perusahaan-perusahaan lain masih akan mengkaji lagi dugaan tersebut namun tetap menolak tudingan menimbun sapi demi berburu laba. "Penimbunan di dalam istilah pengusahaan sapi itu tidak ada. Sapi itu adalah bahan baku untuk industri feedloter, sehingga tak ada istilah kami bisa melakukan hal itu. Namun kami masih belum berkomentar macam-macam karena masih akan mempelajari laporannya," tegasnya.

Sebagai informasi, KPPU pada hari ini melakukan sidang perdana atas dugaan kartel sapi di Jabotabek yang melibatkan 32 perusahaan feedloter. Seluruh perusahaan tersebut disinyalir melakukan pengendalian harga sapi dengan cara membatasi suplai kepada rumah potong hewan (RPH) sebagai antisipasi pembatasan kuota impor sapi yang dilakukan pemerintah pada kuartal III dan IV tahun ini.

Sebagai informasi, Kementerian Perdagangan telah memberikan kuota impor sapi sebesar 50 ribu ton pada kuartal III 2015 dan 39 ribu ton pada kuartal berikutnya. Angka ini terbilang menurun signifikan dari angka kuota impor kuartal I yang sebesar 97,61 ribu ekor dari target 100.000 ekor dan kuartal II yang terealisasi 201,64 ribu ekor dari target impor 267,62 ribu ekor. Hari ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggelar sidang perdana atas dugaan kartel impor sapi yang dilakukan oleh 32 perusahaan penggemukan sapi (feedloter) di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek). Pada sidang perdana tersebut, tim investigator KPPU yang dipimpin oleh Muhammad Rofiq menemukan praktik menimbun sapi telah dilakukan feedloter sejak 2009 untuk menaikkan harga.

Praktik yang dilakukan ke-32 perusahaan terlapor tersebut menurut Rofiq melanggar pasal 11 dan 19 Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. "Kami menemukan bahwa pembentukan harga sapi potong di pasaran ini tak mencerminkan penawaran dan permintaan belaka. Kami duga pelaku usaha feedloter ini ingin menciptakan harga equilibrium baru," jelas Rofiq di Kantor KPPU, Jakarta, Selasa (15/9).

Anomali harga yang timnya temukan adalah kenaikan harga sapi dari Rp 21.500 per kilogram (kg) pada 2009 menjadi Rp 34.500 per kg pada 2014. Padahal menurut penyelidikan tim investigator, jumlah impor sapi di 2009 dengan jumlah 2014. Dari data yang dihimpun oleh tim investigator, ke-32 perusahaan itu bisa memasok daging sapi ke Jabotabek sebesar 793,41 ribu ekor pada 2014. Namun, angka volume tersebut lebih besar dibanding angka nasional yang sebesar 765,48 ribu ekor pada 2009.

Dengan suplai yang lebih besar dan harga lebih mahal, tim investigator KPPU makin curiga atas perilaku pengusaha penggemukan sapi. "Melihat harga yang tak sesuai dengan kondisi penawaran, maka kami duga feedloter menimbun sapi dan mengurangi pasokan sapi ke rumah potong hewan (RPH) dengan alasan bisa meningkatkan harga sapi," jelasnya.

Ia melanjutkan, perilaku perusahaan feedloter ini mencapai puncaknya ketika harga daging sapi impor per kg di Jabotabek mencapai Rp 38 ribu per kg pada 2013, sehingga menyebabkan Kementerian Perdagangan meminta feedloter untuk menurunkan harga menjadi Rp 33 ribu per kg.

"Sampai puncaknya ketika pedagang sapi di pasar mogok berjualan pada Agustus lalu karena harga pasokan darifeedloter-nya sangat mahal. Kegiatan ini pun juga pernah dilakukan 2013 lalu ketika kondisi serupa terjadi. Mungkin para terlapor melakukan hal itu seiring momentum pemerintah yang ingin membatasi impor sapi di kuartal berikutnya," tambahnya.

Sebelumnya Kementerian Perdagangan telah menerbitkan kuota impor sapi sebesar 50 ribu ton pada kuartal III 2015 dan 39 ribu ton pada kuartal berikutnya. Angka ini terbilang berkurang signifikan dari angka realisasi impor kuartal I yang sebesar 97,61 ribu ekor dari kuota 100 ribu ekor dan kuartal II yang terealisasi 201,64 ribu ekor dari kuota impor 267,62 ribu ekor. Sementara itu di kesempatan yang sama, Ketua KPPU Syarkawi Rauf mengatakan bahwa proses ini merupakan langkah pertama dari serangkaian penentuan keputusan akhir yang dijadwalkan rampung 150 hari ke depan. Ia berharap, proses ini bisa selesai tepat waktu.

“Kami ingin memperkarakan kasus ini karena menyangkut khalayak banyak. Diharapkan setelah 150 hari diproses, bisa terlihat apakah dugaan mafia kartel akan terjawab," jelas Syarkawi. Sidang kedua dugaan kartel ini akan dilanjutkan pada Selasa (22/9) pekan depan dengan agenda tanggapan pihak terlapor atas dugaan tim investigator KPPU. Pada agenda berikutnya, terlapor bisa membawa saksi, ahli, atau dokumen yang mendukung pernyataan bahwa dugaan KPPU tidak valid

Pemerintah Impor 22.000 Sapi Indukan Senilai Rp. 1 Triliun Untuk Dibagikan ke Peternak

Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan ada 22.000 ekor sapi indukan tahun ini. Sapi indukan yang diimpor Kementan ini merupakan bagian dari pengadaan 30.000 ekor sapi indukan dari APBN-P 2015. Proses pengadaannya melalui proses lelang mengundang para importir. Dalam APBN-P 2015, Kementan menyiapkan anggaran sebesar Rp 1 triliun untuk pengadaan 30.000 ekor sapi indukan dan 1.200 ekor sapi bibit. Pengadaan ini dilakukan untuk meningkatkan populasi sapi di dalam negeri sehingga suatu saat Indonesia bisa swasembada dan tidak perlu lagi mengimpor sapi lagi.

Bagian dari rencana ini, sebanyak 11.000 ekor sapi indukan dijadwalkan tiba pada akhir Agustus ini. Namun, keterlambatan proses lelang dan administrasi membuat kedatangan sapi indukan tertunda. Diharapkan 11.000 ekor sapi indukan yang dibeli dari Australia bisa tiba pada bulan September.

"(Tertunda) Karena masih pada proses pelelangan, ada proses administrasi untuk perizinan mengangkut sapinya dari Australia ke sini, tapi semua on the track, kemungkinan September sudah bisa datang, kira-kira 11.000 ekor akan masuk," kata Muladno. Meski baru 22.000 ekor sapi saja yang sudah terkontrak, pihaknya yakin dapat mendatangkan 30.000 ekor sapi indukan sampai akhir tahun ini. Nantinya, sapi indukan impor tersebut akan disalurkan ke provinsi-provinsi yang membutuhkan. Sapi-sapi tersebut rencananya dibagikan ke kelompok-kelompok ternak yang sudah biasa mengembangbiakan bibit.

"(Sapi indukan) Akan dibagikan ke banyak provinsi, ke kelompok-kelompok. Untuk verifikasinya kita sudah terjunkan juga sampling, di sana sudah siap atau belum infrastrukturnya," ujarnya.

Selain itu, ada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPDT) juga akan menerima sapi indukan yang diimpor Kementan. UPTD akan diminta mengembangbiakan sapi-sapi indukan itu dan anak-anak sapi yang dihasilkan akan disumbangkan ke kelompok-kelompok ternak yang berada di bawah pendampingan UPTD.

Sebelumnya Bulog sudah mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk mengimpor sapi siap potong sebanyak 50.000 ekor untuk 2015. Bulog juga mendapatkan alokasi impor daging beku sebanyak 10.000 ton. Selain itu, pemerintah berencana menerbitkan izin impor sapi bakalan 200.000-300.000 ekor sapi untuk alokasi triwulan IV-2015, untuk kebutuhan triwulan I-2016.

Kementerian Pertanian (Kementan) berupaya menggenjot impor sapi indukan untuk meningkatkan populasi sapi di dalam negeri. Tanpa impor sapi indukan, swasembada daging sapi sulit tercapai.  Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Muladno Bashar menuturkan bahwa dirinya telah menyampaikan kepada Menko Perekonomian Darmin Nasution agar pemerintah sebisa mungkin mendorong impor sapi indukan. Tahun depan diusulkan ada 500.000 ekor impor sapi indukan, sedangkan tahun ini 30.000 ekor dalam proses pengadaan.

"Kemarin waktu rapat di Kemenko saya sudah katakan ke Menko Pak Darmin (Nasution), kalau mau mempercepat swasembada harus dipercepat juga diperbanyak impor sapi indukannya. Makin banyak, makin cepat juga swasembada," kata Muladno kepada wartawan di Kementerian Pertanian, Jakarta, . Ia membeberkan, tahun depan pemerintah berencana mengimpor sapi indukan hingga 500.000 ekor. Rencana ini dibuat oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk menuju swasembada daging sapi.  "Impor sapi indukan, banyaknya sampai dengan 500.000 menurut hitung-hitungan Bappenas tahun depan," ujarnya.

Muladno menjelaskan, perhitungan tersebut dibuat Bappenas berdasarkan kenyataan di lapangan bahwa banyak sapi betina produktif yang dipotong. Akibatnya terjadi depopulasi sapi dalam beberapa tahun terakhir. Untuk mengembalikan populasi sapi paling tidak pada tingkat populasi yang sama dengan tahun 2011, yakni 14 juta ekor sapi, dibutuhkan sapi indukan sampai 500.000 ekor. "Sekarang ini banyak betina produktif dipotong, untuk bisa kembalikan ke populasi yang nyaman lagi itu menurut Bappenas kira-kira butuh 500.000 ekor," paparnya.

Impor sapi indukan hingga 500.000 ekor tersebut kemungkinan besar akan dilakukan oleh pemerintah melalui Perum Bulog. Sapi indukan yang diimpor direncanakan akan dititipkan di feedloter milik swasta. Sebab, PT Berdikari, BUMN yang bergerak di bidang peternakan, tak memiliki kandang yang cukup besar untuk menampung hingga 500.000 ekor. Sedangkan tahun ini, pengadaan sapi indukan sebanyak 30.000 ekor melibatkan importir swasta.

"Kami mengusulkan kemarin yang mengimpor negara, uangnya pakai APBN, kemungkinan melalui Bulog. Sapinya nanti diwajibkan untuk dipelihara di feedloter swasta, kalau BUMN nanti nggak cukup tempatnya," ungkap Muladno. Namun, pemerintah masih menghitung lagi berapa sapi indukan yang mampu diimpor tahun depan. Pasalnya, anggaran pemerintah terbatas.

"Pak (Menko Perekonomian) Darmin Nasution bilang kalau 500.000 ekor nggak mungkin itu, kebanyakan. Duitnya dari mana, berapa pasnya, nah itu belum dirapatkan. Nanti realisasinya berapa kan tergantung duitnya," katanya.

Cara Mendapatkan Indukan Sapi Ternak Gratis Dari Pemerintah Melalui Skema Plasma

Bisnis mengembangbiakan sapi indukan masih kurang menarik bagi pelaku usaha swasta, karena biaya pemelihaannya yang tinggi. Sapi indukan harus dipelihara selama kurang lebih 3 tahun untuk dapat menghasilkan sapi bibit.  Lamanya waktu pemeliharaan tentu membuat modal yang dikeluarkan tak bisa kembali dalam waktu cepat. Biaya untuk pakan, kandang, vaksin, dan berbagai perawatan lainnya juga tinggi. Untuk itu, pemerintah akan memberikan insentif pembagian sapi indukan kepada peternak yang berminat dengan skema kerjasama.

"Bisnis sapi indukan lama (pengembalian modalnya), 3 tahun kemudian baru bisa menghasilkan sapi yang bisa dipotong," ujar Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Muladno Bashar, saat ditemui di Kantornya, Jakarta,. Pihak swasta yang berminat masuk ke bisnis sapi indukan, pemerintah berencana mengimpor sebanyak-banyaknya sapi indukan dengan dana dari APBN. Namun, untuk pemeliharaannya, pemerintah akan menggandeng feedloter swasta. Tahun ini ada alokasi impor 30.000 sapi indukan dan tahun depan 500.000 ekor.

"Dititipin saja sapinya pemerintah di situ (kandang feedloter swasta), nanti (anak sapi) jantannya diambil (feedloter) suruh jual. Kalau hasilnya (anak sapi) betina diberikan ke peternak kecil," paparnya. Biaya pemeliharaan dan risiko jika sapi indukan mati ditanggung oleh feedloter swasta. Namun, pemerintah juga memberikan insentif kepada feedloter. Jika sapi indukan melahirkan sapi jantan, feedloter boleh memilikinya. Sedangkan jika yang dilahirkan adalah sapi betina tidak boleh disembelih, tapi diberikan pada peternak plasma.

"Dia (feedloter swasta) dapat anakan pejantannya. Betinanya untuk peternak rakyat," ucapnya. Selain itu, feedloter swasta yang memelihara sapi indukan milik pemerintah akan diberi jatah impor sapi bakalan. Semakin banyak sapi indukan yang dipelihara, semakin banyak izin impor yang bisa didapat.

"Kalau memelihara 1 sapi indukan bisa impor 4-5 sapi bakalan, kan fair itu. Yang banyak (memelihara indukan) dapatnya banyak (izin impor sapi bakalan). Dengan kerja sama seperti itu, swasembada bisa terwujud," cetusnya. Muladno mengaku telah membicarakan skema kerjasama ini dengan pihak swasta. Menurutnya, pihak swasta cukup tertarik dengan skema kerjasama ini.

Pihaknya pun akan segera menyiapkan payung hukum untuk kerjasama kemitraan pemeliharaan sapi indukan ini dengan swasta. "Mereka (feedloter swasta) prinsipnya mau. Perlu ada aturan lagi, oke itu ide bagus tinggal tindak lanjuti dengan peraturan," katanya.

Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan anggaran sebesar Rp 1 triliun untuk pengadaan 30.000 ekor sapi indukan dan 1.200 ekor sapi bibit. Pengadaan ini dilakukan untuk meningkatkan populasi sapi di dalam negeri, sehingga suatu saat Indonesia bisa swasembada dan tidak perlu lagi mengimpor sapi lagi.

Sapi indukan yang diimpor tersebut akan disalurkan ke provinsi-provinsi yang membutuhkan dan dibagikan ke kelompok-kelompok ternak yang sudah biasa mengembangbiakan sapi bibit. Agar sapi indukan tersebut tak diselewengkan, Kementan menyiapkan program 'Kemitraan Mulia 52'.

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Muladno Bashar menjelaskan, bahwa Kemitraan Mulia 52 adalah kerjasama antara peternak yang mendapat sapi indukan dari pemerintah dengan 'pemodal'. Siapa saja boleh menjadi pemodal asalkan mampu membayar Rp 600.000/bulan selama 52 bulan.

"Ada 'Kemitraan Mulia 52', kerja sama antara peternak yang dapat sapi indukan dengan siapa saja yang mau bermitra," kata Muladno kepada wartawan di Kantornya, Jakarta, Jumat (28/8/2015).

Peternak yang ikut dalam Kemitraan Mulia 52 ini harus anggota dari Sentra Peternak Rakyat (SPR). Kandang untuk sapi indukan akan dibangun oleh pemerintah. "Yang ikut kemitraan itu harus SPR (Sentra Peternakan Rakyat), berarti fasilitas (untuk sapi indukan) tadi difasilitasi pemerintah," ucapnya.

Dia menjelaskan, selama 52 bulan pemodal memberikan uang sebesar Rp 600.000 kepada peternak. Dari Rp 600.000 itu, Rp 400.000 untuk biaya pemeliharaan 2 ekor sapi indukan, dan Rp 200.000 untuk asuransi ternak, tambahan gizi, dan sebagainya. "Selama 52 bulan, pemodal atau mitra memberikan uang kepada peternak rata-rata per bulan Rp 600.000 sebagai tambahan agar tidak jual (sapi) indukan, harus 2 ekor yang dipelihara," ujarnya.

Ketika sapi indukan melahirkan anak sapi, hasilnya dibagi secara proporsional untuk peternak dan pemodal. Dengan adanya berbagai keuntungan dan insentif untuk peternak, diharapkan peternak tak menjual atau menyembelih sapi indukan. "Nanti hasilnya dibagi secara proporsional antara peternak dan pemodal, sehingga dengan demikian sapinya tidak pernah hilang," katanya.

Dari skema kemitraan ini, menurut perhitungan Muladno, peternak dan pemodal bisa mendapatkan keuntungan hingga 1,5 kali dari modal yang dikeluarkannya. "Itu untungnya setara 3x bunga deposito, peternak dapat 1,5 kali dari bunga peternak. Selama 4 tahun, (sapi indukan) 4 kali beranak," ucap Muladno.

Agar sapi indukan terawat dengan baik dan dapat melahirkan sampai 4 kali, para peternak akan didampingi oleh ahli-ahli peternakan dari perguruan tinggi. "Pengetahuan teknologi harus diberikan orang kampus, sehingga setiap tahun diharapkan (sapi indukan) beranak terus," pungkasnya.

Indonesia Kembali Ekspor Telur Ayam Setelah 10 Tahun Hiatus

Kementerian Pertanian mengungkapkan bahwa Japfa Comfeed, perusahaan peternakan ayam, akan mengekspor 100.000 butir Hatching Eggs (HE) Parent Stock atau telur tetas induk ayam senilai Rp 2,72 miliar ke Myanmar. Pengiriman akan dilakukan dalam 3 tahap sampai akhir tahun, pengapalan pertama dilakukan pada 8 September 2015.

Ekspor telur tetas ayam induk ini merupakan yang pertama semenjak Indonesia terserang Aviant Influenza (AI) alias flu burung pada 2004 lalu. Japfa Comfeed telah menandatangani kontrak ekspor ke Myanmar hingga 2017. "Ini merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan Japfa Comfeed dengan mitra bisnisnya di Myanmar," kata Dirjen Peternakan dan Kesehatan Kementan, Muladno Bashar, saat konferensi pers di Kementan, Jakarta, Jumat (28/8/2015).

Muladno menuturkan, ekspor telur tetas ke Myanmar ini cukup berliku prosesnya, perlu penyesuaian regulasi-regulasi diantara kedua negara. Pemerintah, dalam hal ini Kementan, ikut memfasilitasi hingga akhirnya tercapai kesepakatan pengiriman telur tetas ke Myanmar.

"Ini inisiatif swasta, pemerintah memfasilitasi kegiatan tersebut," ucapnya. Pemerintah Myanmar datang ke Indonesia pada 1 Juli 2015 lalu untuk mempelajari langsung sistem manajemen penanggulangan flu burung di Indonesia.  Delegasi yang dipimpin Deputy Minister of Livestock and Rural Development Myanmar, Aunt Myatt Oo, mengakui keberhasilan Indonesia dalam menangani flu burung dan akhirnya membolehkan telur tetas ayam Indonesia masuk ke negaranya

"Sebelumnya ada aturan di Myanmar yang melarang impor HE dari negara yang belum bebas Aviant Influenza (AI). Tapi kita jelaskan bahwa Indonesia berhasil mengatasi AI walau dgn vaksin. Mereka menerima, akhirnya aturan di sana direvisi sehingga Myanmar mau menerima HE dari Indonesia," Muladno menuturkan.

Ke depan, pihaknya akan mendorong lebih banyak perusahaan Indonesia yang mengekspor unggas. Pemerintah akan membantu dari sisi regulasi.  "Regulasi-regulasi yang menghambat, meningkatkan biaya, menyulitkan hubungan kerjasama antar negara kita permudah. Kami bertekat memudahkan semuanya sepanjang itu memberikan manfaat kepada masyarakat," katanya.

Sebagai informasi, potensi produksi DOC Final Stok ayam pedaging Indonesia tahun ini mencapai 3,3 miliar ekor. Sedangkan kebutuhan DOC Final Stokk di dalam negeri hanya 2,44 miliar ekor.  Melimpahnya surplus ayam di dalam negeri ini membuat peternak ayam di dalam negeri merugi dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, pemerintah berupaya mendorong ekspor ayam untuk menyeimbangkan suplai dan kebutuhan di dalam negeri.

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Muladno Bashar di Jakarta, Jumat (28/8/2015) menyatakan, ekspor telur tetas tersebut dilakukan perusahaan unggas Japfa Comfeed dilakukan dalam tiga tahap hingga akhir tahun dengan pengapalan pertama pada 8 September 2015. Japfa Comfeed telah menandatangani kontrak ekspor ke Myanmar hingga 2017.

"Ekspor telur tetas ayam induk ini merupakan yang pertama semenjak Indonesia terserang Avian Influenza (AI) atau flu burung pada 2004 lalu," katanya.  Menurut Dirjen, proses ekspor telur tetas ke Myanmar tersebut cukup berliku karena perlu penyesuaian regulasi antara kedua negara. Kementan selaku pemerintah, ikut memfasilitasi hingga akhirnya tercapai kesepakatan pengiriman telur tetas ke negara tersebut.

Dia mengungkapkan, pada 1 Juli 2015 pemerintah Myanmar datang ke Indonesia untuk mempelajari langsung sistem manajemen penanggulangan flu burung di Indonesia. Delegasi yang dipimpin Deputy Minister of Livestock and Rural Development Myanmar, Aunt Myatt Oo, mengakui keberhasilan Indonesia dalam menangani flu burung dan akhirnya membolehkan telur tetas ayam Indonesia masuk ke negaranya.

"Sebelumnya ada aturan di Myanmar yang melarang impor HE dari negara yang belum bebas AI," katanya. Namun, lanjutnya, pihaknya menjelaskan bahwa Indonesia berhasil mengatasi AI walaupun dengan vaksin dan mereka menerima penjelasan tersebut. "Akhirnya aturan di sana direvisi sehingga Myanmar mau menerima HE dari Indonesia," kata Muladno.

Ke depan, pihaknya akan mendorong lebih banyak perusahaan Indonesia yang mengekspor unggas dan pemerintah akan membantu dari sisi regulasi. "Regulasi-regulasi yang menghambat, meningkatkan biaya, menyulitkan hubungan kerjasama antar negara kita permudah. Kami bertekat memudahkan semuanya sepanjang itu memberikan manfaat kepada masyarakat," katanya.

Sementara itu Komisaris Independen PT Charoen Pokphand Indonesia Suparman menyatakan, pihaknya saat ini sedang menjajaki ekspor produk olahan unggas ke Jepang. "Masih dalam proses (ekspor ke Jepang). Sekarang dalam pembicaraan bisnis to bisnis," kata mantan Irjen Departemen Pertanian (sekarang Kementerian Pertanian) itu.

Harga Sapi Kurban Alami Kenaikan Rp. 3 Juta Per Ekor Di Banding Idul Adha Tahun Lalu

Harga daging sapi segar yang masih mahal di pasar-pasar tradisional mencapai Rp 110.000/Kg di Jakarta, juga terjadi pada harga sapi potong untuk Idul Adha. Harga daging sapi kurban naik berkisar antara Rp 1-3 juta/ekor dibandingkan dengan harga jelang Idul Adha pada tahun lalu.

Suparjo, pedagang sapi kurban di Jalan Jatinegara Kaum, Jakarta Timur mengungkapkan, kenaikan harga dihitung berdasarkan berat setiap ekor sapi, karena tidak menjual sapi berdasarkan kiloan seperti pedagang pasar.

“Kalau yang sapi beratnya 500 kg ke atas naiknya Rp 3 juta/ekor. Kalau yang 300-400 kg naiknya sekitar Rp 2 juta/ekor, seterusnya sampai di bawah 300 kg kenaikannya sekitar Rp 1 juta/ekor,” ucap Suparjo di lokasi penjualan sapi kurban miliknya,. Sementara untuk harga sapi kurban yang dijualnya, pedagang sapi asal Kabupaten Jepara ini membanderol sapi kecil seberat 250 kg harganya Rp 15 juta/ekor, sapi ukuran sedang seberat 500 kg sebesar Rp 28 juta/ekor, serta sapi paling mahal dengan berat 1,2 ton dengan harga Rp 75 juta/ekor.

Suparjo mengaku, sekalipun ada kenaikan harga sapi kurban seperti saat ini, penjualan sapi kurban masih laris manis sebagaimana tahun lalu. “Tahun lalu bisa jual 250 ekor sapi habis semua, sekarang kita nambah jadi 300 ekor. Yang sudah di-booking sebanyak 30-an ekor, malah tadi ada yang beli langsung 12 ekor, katanya sih mau dijual lagi,” ujarnya.

Harga daging sapi di pasar tradisional Jakarta saat ini sudah berangsur turun menjadi Rp 110.000/kg, dari harga beberapa pekan lalu Rp 130.000/kg. Namun sejumlah pedagang daging sapi mengeluh penjualannya justru sepi alias tak banyak laku. “Harga sudah Rp 110.000/kg, tapi yang beli masih sepi kaya pas harganya Rp 130.000/kg. Kurang tahu kenapa, yang beli masih tukang bakso aja dari kemarin,” ucap Yanto, pedagang daging sapi Pasar Klender, Jakarta Timur.

Dalam sepekan terakhir, dirinya hanya bisa menjual 30 kg daging sapi dalam sehari. Sementara, saat harga normal pada kisaran Rp 90.000-100.000/kg, mampu menjual daging sapi sebanyak rata-rata 100 kg dalam sehari. Sebelumnya, Yanto mengira, dengan membaiknya harga daging sapi pasca demo pedagang, pembeli akan kembali ramai seperti sebelum Lebaran. “Kalau sekarang paling banter 30-40 kg. Orang sudah malas beli,” keluhnya.

Yanto mengaku, harga daging sapi di rumah jagal juga belum mengalami kenaikan atau penurunan dalam seminggu terakhir. “Kisaran harga karkas (daging bercampur tulang) kisaran Rp 80.000/kg, kalau dulu pas mahal Rp 90.000/kg,” katanya. Sementara itu, pedagang lainnya Rozak, juga mengalami penurunan omzet penjualan daging sapinya meski harga daging sudah turun.  “Ada turun kira-kira setengahnya kalau bandinginnya sama saat harga masih Rp 100.000/kg,” kata Rozak.

MUI Keluarkan Fatwa Tentang Mafia Daging Sapi

Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2015-2020 berencana mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan pengaturan perekonomian negara. Ketua Umum MUI terpilih, KH Ma’ruf Amin, menyebutkan beberapa fatwa di antaranya ialah soal penimbunan daging ataupun bahan kebutuhan pokok masyarakat lainnya.

"Banyak permintaan-permintaan fatwa yang sebenarnya mau ditetapkan di Munas kali ini, tapi tidak sempat muncul. Karena itu, kami akan segera membuat fatwa," katanya kepada wartawan seusai penutupan Musyawarah Nasional (Munas) IX MUI di Hotel Garden Palace Surabaya.

Ma’ruf mengungkapkan, upaya penimbunan bahan pokok, seperti beras da daging, merugikan masyarakat. "Rakyat dirugikan, harga-harga menjadi mahal dan ini merusak tatanan ekonomi nasional," tuturnya. Untuk itu, kata dia, MUI akan mengkaji persoalan ekonomi dan sosial budaya, selain keagamaan. "Kami lakukan kajian dan kita akan membuat rekomendasi-rekomendasi, tausiah, supaya ekonomi kita lebih baik. Nanti kita akan pelajari dan sebagian ada rekomendasi kita tentang penguatan ekonomi yang nanti kita sampaikan ke pemerintah dan otoritas terkait," ujarnya.

Selain fatwa dan rekomendasi, MUI memprioritaskan pembenahan internal dan konsolidasi organisasi. MUI sebagai wadah besar ormas-ormas Islam berupaya mengatur bidang kerja agar tak berbenturan dengan tugas ormas anggotanya. “MUI mengeluarkan fatwa, sedangkan pembinaan umat itu dilakukan oleh ormas Islam. Kami akan merumuskan kembali kerjanya supaya searah, lebih efektif. Juga memetakan sasaran dakwah sehingga lebih efektif dan memilikihigh impact di dalam semua sektor.”

Maka, kepengurusan MUI pusat mendatang diakuinya lebih besar guna mewadahi berbagai kelompok Islam. Terdapat 30 anggota pengurus harian dalam susunan pengurus baru MUI pusat periode 2015-2020.

"Ini dimaksudkan agar bisa merepresentasikan berbagai kelompok. Dan insya Allah, menurut ijtihad kami, seluruhnya sudah tertampung. Kami hanya bertekad untuk melaksanakan tugas-tugas yang tadi berkasnya sudah disampaikan formatur. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik," ujarnya.

Pasca Kesepakatan Pemerintah Dengan Perusahaan Penggemukan Sapi ... Harga Daging Hanya Turun Rp. 2.000

Pasca kesepakatan para perusahaan penggmukan sapi(feedloter) untuk menurunkan harga sapi bobot hidup hingga Rp 38.000/Kg dari Rp 42.000-45.000/Kg, kini harga daging sapi mulai turun tipis. Namun menurut pengakuan pedagang, penurunan harga daging sapi ini bukan karena dampak kesepakatan feedloter menurunkan harga.

Para pedagang daging sapi di Pasar Minggu Jakarta Selatan, mengungkapkan harga karkas (daging dan tulang) di rumah potong hewan (RPH) memang sudah turun Rp 1.000-2.000/kg. Namun karena desakan dari pembeli, mereka menurunkan harga daging lebih dalam hingga turun Rp 10.000/Kg.

Saat ini di Pasar Minggu, pedagang menjual daging sapi ke konsumen telah turun dari Rp 120.000/kg menjadi Rp 110.000/kg. Alasan pedagang penurunan harga karena ada protes dari pembeli agar pedagang menurunkan harga.  "Turun harga kan karena diprotes pembeli. Saya beli dari RPH cuma turun Rp 1.000-2.000 aja, daripada nggak laku diturunkan saja harganya," ujar Dadi Sutisna.

Pasca aksi mogok berjualan daging disusul aksi pemerintah menekan perusahaan penggemukan sapi atau feedloter supaya menurunkan harga dari Rp 45.000 menjadi Rp 38.000/kg bobot hidup, pedagang pasar mengaku belum merasakan penurunan harga daging yang dibelinya dari RPH.

"Mana turun. Harga bobot hidup masih Rp 44.000/kg. Mana buktinya bohong belum turun. Belum nyampe ke pedagang harga Rp 38.000/kg. Kalau udah turun harga pasti di pasar turun juga," kata Dadi.  Dadi menjelaskan saat ini harga karkas sekitar Rp 88.000/Kg turun dari sebelumnya Rp 89.000-90.000/Kg. Sedangkan harga bobot hidup di feedloter masih sekitar Rp 44.000/Kg

"Dari perusahaan itu habis digemukkan dijual harga Rp 44.000/kg bobot hidup. Abis itu dibeli sama pedagang buat dipotong di RPH. Udah dipotong namanya karkas atau baru dibelah jadi 4 jadi bagian. Harganya jadi Rp 88.000/kg," katanya. Dadi menjelaskan, marjin harga dari sapi bobot hidup ke karkas bisa mencapai 100%, alasannya karena banyak bagian-bagian sapi yang dibuang.

"Bobot sapi misal 400 kg harus jadi minimal 200 kg karkas. Masih untung-untungan kadang bisa kurang misal cuma 48%. Itu kan kepala, kulit, kaki dibuang. Kotoran yang kebawa ada 50 kilo sendiri" katanya.

Setelah menjadi karkas pun masih banyak bagian yang tidak terpakai atau nilainya rendah. "Dari karkas masih ada tulang dan sumsum. Sumsum lebih dari sekilo harga Rp 10.000. Ada lagi tulang bokong ngga laku kan udah 2-3 kilo sendiri paling dikasih ke tukang bakso buat kuah. Masih banyak yang kebuang kalo udah jadi karkas," tambahnya.

Selain banyaknya bagian sapi yang hilang, pedagang harus menanggung biaya lain hingga daging sampai ke lapak di pasar. "Ongkos angkut sapi hidup Rp 250.000/ekor. Ongkos potong dari karkas jadi bagian-bagian lebih kecil misahin kaya daging murni, tulang, sop itu Rp 150.000/ekor. Jadi udah Rp 400.000/kg. Tambah lagi ongkos angkut ke pasar pake mobil jadi total biaya Rp 600.000/ekor," ungkapnya.

Dadi menyimpulkan bila daging sapi murni dijual harga Rp 100.000/kg dengan harga bobot hidup Rp 44.000, maka mustahil alias pedagang tidak balik modal.  "Kalau harga hidup Rp 44.000/kg kita jual Rp 100.000/kg nggak ketemu modal. Kalau di PT (Feedloter) Rp 36.000-38.000 baru bisa jual Rp 100.000/kg di pasar," katanya. Menurut Dadi, kunci harga daging turun ada di perusahaan penggemukan sapi. "Pemerintah instruksikan lagi yang tegas ke PT harus turunkan harga," katanya.

Seperti diketahui Kementerian Pertanian sebelumnya telah menggelar pertemuan dengan para pengusaha penggemukan sapi beberapa waktu lalu dan menyepakati harga daging sapi di feedloter turun Rp 38.000/kg serta tidak menahan-nahan stok di kandang.

Ancaman Krisis Pakan Pada Industri Peternakan Daging Sapi Kian Nyata

Kemarau panjang sebagai dampak dari fenomena alam El Nino bisa menjadi ancaman krisis pakan di peternakan sapi. Salah satunya terjadi di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Para peternah sapi di sana kini mulai kesulitan untuk mendapatkan pakan ternak mereka. Pasalnya, semua rumput telah mengering.

Salah seorang peternak sapi di Desa Sokalelah, Kecamatan Kadur, Pamekasan, Mutimma, Sabtu (22/8/2015) menuturkan, untuk mendapatkan pakan ternak, dirinya terpaksa mencari rumput ke desa-desa lain. "Kalau di sini sudah tidak bisa, karena daerahnya sudah kering," katanya. Sementara, peternak yang memiliki cukup modal membeli pakan ternak berupa jagung dan serbuk padi. Caranya bahan itu dimasak lalu dijadikan pakan sapi-sapi piaraan mereka.

Namun, peternak yang tidak memiliki cukup uang terpaksa mencari pakan ternak ke desa-desa lain. "Kalau saya terkadang menyiasati dengan memberi pakan sapi pohon pisang," kata Mutimma. Caranya, pohon pisang itu diiris kecil-kecil, lalu dimasak menggunakan kuali besar, lalu campur dengan singkong. Kesulitan mendapatkan pakan ternak seperti yang dialami Mutimma ini, juga dirasakan para peternak lain di Pamekasan, terutama para peternak yang tinggal di desa rawan kekeringan.

Kepala Dinas Peternakan Pamekasan Bambang Prayogi mengatakan, persoalan pakan ternak saat kemarau memang menjadi masalah tahunan di Pamekasan, terutama bagi penernak sapi yang tinggal di daerah perbukitan dan kesulitan air. "Kalau yang tinggal di dataran rendah, terutama yang ladangnya terdapat irigasi, tidak masalah, karena mereka bisa memelihara pakan seperti rumput gajah, atau menanam jagung khusus pakan ternak," kata Bambang.

Kendati pakan ternak kini sulit, populasi sapi di Pamekasan dipastikan tidak akan berkurang. "Tapi dari sisi keuntungan jelas berkurang karena pertumbuhan daging sapi lambat dibanding saat musim pakan," katanya.

Bambang mengatakan, ke depan memang perlu adanya koordinasi dengan instansi terkait, terutama dinas yang memiliki program pengeboran untuk lahan pertanian, agar diprioritaskan pada desa-desa yang rawan kekeringan. Sehingga, sambung dia, dengan cara seperti itu, maka etani akan mendapatkan keuntungan lebih, yakni dari sisi pertanian dan sisi peternakan. "Sebab kalau di Pamekasan, umumnya di Madura, petani itu pasti memelihara sapi di rumahnya. Jadi kalau desanya mengalami kekeringan, tidak hanya produksi pangan yang terganggu, akan tetapi juga ternak peliharannya mereka juga sulit berkembang," pungkasnya.