Profil Konglomerat Berharta Rp 621 Triliun Pemilik Kratingdaeng

 Mark Mateschitz adalah konglomerat asal Austria yang mendapatkan warisan saham minuman penambah energi 'Red Bull'.

Per Sabtu (31/8), Forbes mencatat total kekayaan pria berusia 32 tahun ini mencapai US$40 miliar atau sekitar Rp621,3 triliun (asumsi kurs Rp15.532 per dolar AS). Tumpukan hartanya itu membuatnya duduk di peringkat ke-40 orang terkaya di dunia.

Sang ayah, Dietrich Mateschitz, mendirikan Red Bull Gmbh pada 1984. Ia menggandeng pengusaha Chalei Yoovidhya, yang telah lebih dulu memproduksi minuman energi sejenis di Thailand, Kratingdaeng.

Lantas bagaimana sepak terjang Mark sebelum mendapatkan warisan dari sang ayah?

Dilansir dari berbagai sumber, Mark lahir pada 7 Mei 1992. Ia adalah anak tunggal dari pasangan Dietrich Matesschitz dan Anita Gerhardrter.

Tak banyak informasi mengenai masa kecil Mark. Maklum, keluarganya jarang disorot media. Mark pun juga lebih kerap menggunakan nama belakang sang ibu dibandingkan nama ayahnya.

Setelah menyelesaikan SMA di Salzburg, Austria, Mark diketahui melanjutkan studi Administrasi Bisnis di Fakultas Ilmu Terapan Universitas Salzburg. Selepas lulus perguruan tinggi, ia mulai terjun ke dunia bisnis dengan bekerja di perusahaan sang ayah.

Di bawah kepemimpinan Dietrich, Red Bull berhasil merajai pasar minuman penambah energi di Eropa dan AS. Perusahaan pun melebarkan sayap ke berbagai industri dengan mendirikan sejumlah anak usaha di bidang musik, sepakbola hingga balap F1.

Selain bekerja di Red Bull, Mark meluncurkan perusahaan produsen minumannya sendiri pada 2018. Perusahaan itu ia beri nama Thalheimer Heilwasser GmbH yang memproduksi bir dan minuman limun menggunakan air yang berasal dari mata air tertua di Austria.

Usai Dietrich meninggal dunia pada 22 Oktober 2022 lalu, Mark mendapat warisan 49 saham Red Bull GmBh. Setelah itu, Mark pelan-pelan melepas jabatan di manajemen dan memilih untuk mengoptimalkan perannya sebagai pemegang saham.

Per 2023, Red Bull berhasil menjual 12,1 juta kaleng minuman berenergi dengan total penjualan mencapai US$10,4 miliar.

Pengusaha Warteg Tolak Makan Hanya 20 Menit Saat PPKM Darurat

 Komunitas Warteg Indonesia (Kowantara) menolak kebijakan baru PPKM Level 4  yang berkaitan dengan izin makan di tempat (dine in) dengan durasi 20 menit bagi pengunjung. Sebab, kebijakan ini mereka nilai bisa membahayakan keselamatan pengusaha warung dan pengunjung. "Sementara ini kami menolak daripada membahayakan," ujar Ketua Kowantara Mukroni saat berdialog di CNN Indonesia TV, Senin (26/7).

Menurut Mukroni, potensi membahayakan bagi pengusaha warung berasal dari proses penyiapan yang tergesa-gesa. Sebab, waktu yang diberikan cuma 20 menit dari pengunjung memesan makan hingga menyelesaikan proses makannya.

"Misal beli pecel lele, itu kan harus digoreng dulu, buat sambel dulu. Apalagi kalau makan kepiting di kaki lima, ini butuh waktu cukup lama. Menurut kami, kalau dilarang dine in atau take away, mending dibebaskan saja, karena ini membahayakan. Kalau juru masak tergesa-gesa,  minyak bisa tumpah dan lainnya," jelasnya.

Tak hanya bagi pengelola, batas waktu makan 20 menit itu juga bisa membahayakan pengunjung. Batas waktu yang singkat bisa membuat mereka terburu-buru makan  yang bisa menyebabkan tersedak hingga tetap terkena penularan covid-19.

Ia mengaku tak tega bila pengunjung warteg yang merupakan pekerja paruh baya harus disuruh makan cepat-cepat. "Takut tersedak kalau ditargetkan 20 menit. Ini kalau ada apa-apa, siapa yang tanggung jawab? Ini mungkin bukan kena covid, tapi tersedak. Lagi pula kan covid tidak tunggu 20 menit," katanya.

Di sisi lain, Mukroni juga belum yakin bahwa kebijakan ini bisa mengembalikan kerugian akibat penurunan omzet yang selama ini diderita para pemilik warteg dan warung makan lainnya. Apalagi, penurunan omzet sudah mencapai 50 persen sampai 90 persen.

Ia memberi gambaran, omzet yang semula bisa mencapai Rp3 juta sampai Rp4 juta, kini turun hanya sekitar Rp300 ribu per hari. Kondisi ini terjadi sejak pandemi covid-19 mewabah hingga saat ini di era PPKM Level 4. "Bahkan banyak rekan-rekan kami yang harus mengundurkan diri dari usaha ini alias tutup dan kerugiannya juga lumayan, Mungkin ada 50 persen yang tutup, usahanya alami kebangkrutan," tuturnya.

Sementara beberapa pengusaha warteg dan warung makan lain yang tidak tutup bukan tanpa usaha. Mereka kini beralih menjajakan lauk dan sayur dari offline di toko menjadi online melalui aplikasi pengantaran dengan ojek online.

"Tapi ini kan juga tidak mudah karena prosesnya misal satu bulan untuk usahakan bisa pindah, bisa metamorfosis dari offline ke online. Tapi ini juga solusi sementara. Ada faktor daya beli dan orang kantor. Mereka kalau makan siang kan lewat online yang luas," terangnya.

Lebih lanjut, Mukroni menagih bantuan insentif dari pemerintah. Sebab, pemerintah kabarnya sudah memberi bantuan berupa Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) kepada UMKM. Namun, ia mengaku banyak pengusaha warteg yang justru belum dapat bantuan ini.

"Ini yang kami pertanyakan karena kita ada komunitas se-Jabodetabek. Tapi mereka bilang kok saya tidak dapat? Padahal di media, triliunan dana yang digelontorkan pemerintah. Ini apa pendataannya langsung atau bagaimana agar pemerintah bisa tepat sasaran ke usaha yang terimbas pandemi. Karena banyak teman-teman yang masih belum dapatkan bantuan dari pemerintah," ungkapnya.

Sekretaris Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) Raden Pardede menjawab soal penolakan dari asosiasi pengusaha warteg itu. Menurutnya, aturan ini sebenarnya boleh diartikan secara fleksibel, di mana perhitungan waktu 20 menit bukan dari waktu pengunjung memesan makan, melainkan sejak pengunjung duduk dan makanan siap.

"Menurut saya kalau sudah ada pelonggaran, dipakai saja, itu bisa dihitung 20 menit dari duduknya saja. Ini memang bukan kondisi ideal, harus ada penyesuaiannya, daripada sama sekali tutup, lebih berat lagi," kata Raden pada kesempatan yang sama.

Pasokan Logistik Bahan Pokok Ke Sumatera Terganggu Karena PPKM Darurat

 Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumatra Utara memperkirakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali sejak 3 Juli 2021 yang diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mengganggu distribusi pasokan komoditas bahan makanan di Sumatra. Pasalnya, sebagian besar pasokan bahan makanan untuk di Sumatra masih berasal dari Pulau Jawa.

"Misalnya saja bawang merah, sebagian besar pasokannya untuk provinsi di Sumatra (Sumut, Sumsel, Kepri, Bengkulu, Babel, Lampung) berasal dari pulau Jawa. Jadi potensi atas tidak beroperasinya transportasi akibat PPKM dapat menghambat distribusi," kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Utara (Sumut), Soekowardojo, Senin (26/7).

Soekowardojo meyakini PPKM dapat mencegah loss pertumbuhan ekonomi yang lebih besar di akhir tahun 2021. Namun diperlukan penguatan upaya pengendalian inflasi dan respon TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) terhadap antisipasi dampak PPKM.

"Untuk persentase pasokan cabai merah berasal dari Jawa relatif tidak terlalu tinggi dikarenakan pasokan petani lokal yang mencukupi dan masuknya masa panen," jelasnya.

Soekowardojo menambahkan Medan menjadi salah satu kota di luar Jawa dan Bali yang menjalankan PPKM Level 4. Selama pelaksanaan PPKM di Medan, tambahnya, berdampak pada kenaikan harga bahan makanan. Namun kenaikan tersebut masih dalam batas wajar.

"Adapun kenaikan yang terjadi selama periode pelaksanaan PPKM masih dalam batas yang wajar. Stabilitas harga ini juga diperkuat dengan hasil survey aliran pasokan Bank Indonesia yang menunjukkan aliran pasokan pada pedagang besar di Kota Medan masih relatif stabil serta kecukupan stok di gudang Bulog untuk komoditas beras, minyak goreng, dan gula pasir," paparnya.

Pihaknya terus memantau keterjangkauan harga bahan makanan khususnya produksi lokal untuk cadangan pemenuhan pasokan. Soekowardojo menegaskan komunikasi yang efektif antar instansi terkait juga harus dilakukan untuk mencegah agar masyarakat tidak melakukan panic buying saat pelaksanaan PPKM Level 4.

"Kami terus melakukan pemantauan harian atas kelancaran distribusi di pintu-pintu  masuk provinsi selama PPKM. Saat ini perkembangan harga pangan strategis terpantau stabil. Secara umum tingkat harga masih berada pada range rerata harga 3 tahun terakhir," pungkasnya.

Gurita Bisnis Ustaz Yusuf Mansur Pembayar Pajak 200 Juta Per Hari Ke Pemerintah

 Klaim Ustaz Yusuf Mansur soal pembayaran pajak yang mencapai Rp100 juta hingga Rp200 juta per hari ramai diperbincangkan di media sosial. Pendakwah sekaligus pengusaha berdarah Betawi itu menyebut pajak tersebut berasal dari Waroeng Steak and Shake yang memiliki puluhan cabang di seluruh Indonesia.

Tak hanya kuliner, jejaring bisnis Yusuf Mansur juga membentang di berbagai sektor. Berikut daftar bisnis Yusuf Mansur:

Kuliner

Yusuf Mansur mengaku bergabung dalam Waroeng Group, induk usaha Waroeng Steak and Shake, yang didirikan pengusaha kuliner Jody Broto. Bisnis lain yang juga tergabung dalam grup tersebut adalah The Icon Grill Steak, Bebek Goreng H Slamet, Waroeng Ayam Kampung, hingga The Penyeters.

"Ibarat rumput, saya lebih di bawah lagi, jadi kalau ada rumput, saya di bawah rumputnya, di Waroeng Steak, saya banget-banget paling bawahnya deh," ungkap Yusuf dalam sebuah unggahan video di akun Twitter @Yusuf_Mansur, pada Rabu (9/6).

Biro Perjalanan

Di bidang jasa pariwisata Yusuf Mansur menjalankan menjalankan Wisata Hati Tour & Travel. Dalam bisnis tersebut ia mengikutsertakan anaknya, Wirda Salamah, sebagai direktur marketing. Ia juga terlibat dalam pengembangan Darul Quran (Daqu) Tour and Travel, salah satu unit usaha Yayasan Darul Quran yang ia bina.

Paytren dan Manajer Investasi

Di bidang jasa pembayaran, Yusuf Mansur juga pernah membangun bisnis teknologi finansial pada 2013 yang diberi nama PT Veritra Sentosa Internasional. Perusahaan tersebut menyediakan layanan jasa keuangan dengan nama Virtual Payment atau V-Pay. Jasa yang ditawarkan berupa pembelian pulsa, token listrik dan sebagainya melalui telepon seluler.

Bisnis ini sempat dibekukan Bank Indonesia berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik. Setelahnya PT Verita Sentosa Internasional mengoperasikan Paytren yakni layanan pembayaran elektronik melalui aplikasi. Di samping itu ada pula perusahaan manajer PT Paytren Aset Manajemen. Kedua bisnis tersebut telah resmi mengantongi izin dari BI dan OJK sebagai regulator sejak 2018.

Pemegang Saham Tempo dan BRI Syariah

Pria bernama lengkap Jam'an Nurchotib Mansur itu juga berhasil mewujudkan keinginannya memiliki media dan bank melalui pembelian saham Tempo.co dan BRI Syariah. Ia tercatat sebagai pemilik saham minoritas PT Info Media Digital (Tempo.co). Pembelian saham sebesar 5 persen ia lakukan melalui PT Verita Sentosa Internasional senilai Rp27 miliar pada Agustus 2019.

Sementara pembelian saham di BRI Syariah, kini Bank Syariah Indonesia, dilakukan saat perusahaan tersebut mencatatkan saham perdana atau IPO pada 9 Mei 2018 lalu Yusuf Mansur melakukan transaksi beli secara pribadi melalui Koperasi Indonesia Berjamaah (Kopindo) dan PT Paytren Aset Manajemen (PAM). Secara persentase, jumlah saham yang dibeli oleh Yusuf Mansur di bawah 20 persen dari total saham yang dilepas ke publik sebesar 2.623.350.600 saham.

Usaha Patungan hingga Beli Hotel

Yusuf Mansur juga tercatat pernah menjalankan bisnis investasi Patungan Aset. Namun usaha ini bermasalah karena menghimpun dana tanpa mekanisme transparan soal tanah yang akan dibeli. Kepemilikan sertifikat atas bentuk investasi itu dibanderol Rp1,5 juta.

Ada juga bisnis Patungan Usaha di mana ia menghimpun dana dari publik melalui sertifikat investasi dipatok harga minimal Rp12 juta. Dana ini akan dipakai untuk membeli Hotel dan Apartemen Topas di Jalan M. Toha-terletak di Pabuaran Tumpeng, kawasan Karawaci, Tangerang.

Namun, usaha itu terbelit masalah penjualan dan bunga berjalan di BTN, setelah Hotel dan Apartemen Topas tersebut telah ia beli dan berganti nama sebagai Hotel Siti. Bisnis ketiga Mansur adalah membeli 200 kamar Condotel Moya Vidi. Rencananya, kondotel ini akan dibangun PT Graha Suryamas Vinandito di samping Gedung Pertemuan Graha Sarina Vidi di Sleman, Yogyakarta. Harga investasi minimal Rp2,7 juta.

Belakangan, Yusuf Mansur digugat secara perdata di Pengadilan Negeri Tangerang oleh lima orang investor bisnis tersebut. Mereka ialah Fajar Haidar Rafly, Sumiyati, Sri Hartati, Sri Wahyuni dan Isnarijah Purnami.

Kelima orang tersebut melayangkan gugatan sebab merasa dirugikan atas pembangunan hotel Condotel Moya Vidi di Yogyakarta dan hotel Siti di Tangerang, Banten pada 2013-2014 silam. Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor 211/Pdt.G/2020/PN Tng dengan nilai gugatan sebesar Rp5 miliar. 

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Raih Laba Rp. 6,59 Triliun Saat Pandemi

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) meraup laba cukup jumbo sepanjang 2020. Laba tahun berjalan produsen mi instan merek Indomie itu tercatat tumbuh 31 persen menjadi Rp6,59 triliun dari Rp5,04 triliun pada tahun sebelumnya.

Marjin laba usaha tercatat naik menjadi 19,7 persen dari 17,5 persen.

Mengutip laporan keuangan perusahaan, perusahaan mencatatkan pertumbuhan penjualan neto sebesar 10 persen menjadi Rp46,64 triliun dari Rp42,30 triliun pada tahun sebelumnya. Kemudian, marjin laba bersih meningkat menjadi 14,1 persen dari 11,9 persen sedangkan core profit meningkat 13 persen menjadi Rp5,82 triliun dari Rp5,16 triliun.

Direktur Utama dan Chief Executive Officer ICBP Anthoni Salim mengatakan kinerja perusahaan tahun ini didukung oleh kekuatan merek-merek produk, model bisnis terintegrasi yang tangguh serta jaringan distribusi yang luas.

"Meski di tengah-tengah kondisi pandemi, ICBP dapat kembali mencatatkan kinerja yang baik dengan terus beradaptasi secara dinamis terhadap perubahan tren dan perilaku konsumen yang terjadi secara cepat,"ucapnya dalam keterangan resmi yang diterima. Dari total penjualan pada 2020 yang mencapai Rp46,6 triliun, Indomie tercatat berkontribusi sebesar Rp31,96 triliun atawa lebih dari setengah penjualan produk perusahaan.

Kemudian penjualan produk dairy mencapai Rp8,3 triliun, makanan ringan Rp2,9 triliun, penyedap makanan Rp2,8 triliun, nutrisi dan makan khusus Rp999 miliar, dan minuman Rp1,2 triliun. Di luar itu eliminasi produk tercatat sebesar Rp1,6 triliun.

"Dalam menghadapi tantangan dan peluang baru ke depannya, kami akan mempertahankan keunggulan kami, termasuk tetap waspada dalam menjaga kesehatan karyawan kami," tandasnya.

Kemenparekraf Beri Bantuan Digital Untuk UKM Dengan #BeliKreatifLokal

 Dampak pandemi Covid-19 begitu signifikan terlihat di sektor ekonomi kreatif (ekraf) Indonesia. Dalam hitungan bulan, terjadi penurunan omzet besar-besaran yang berujung pemutusan hubungan kerja (PHK), bahkan tak sedikit pemilik harus menutup usaha.

Menyadari hal itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) meluncurkan program #BeliKreatifLokal guna mendukung para pelaku ekraf agar dapat kembali produktif di masa sulit. Program ini mendampingi 500 usaha kreatif dari sub sektor kuliner, fesyen, dan kriya.

#BeliKreatifLokal sendiri merupakan turunan dari program Bangga Buatan Indonesia yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Mei silam. Para pelaku ekraf yang terkurasi akan mendapat sejumlah fasilitas, seperti pendampingan secara daring, wawasan dan menyusun strategi promosi digital, dukungan untuk membangun jaringan penjualan, serta cara bersinergi dengan mitra platform.

Selain itu, juga pendampingan dalam pendirian badan hukum UMKM, pengurusan sertifikat HAKI, penyediaan dan pelatihan aplikasi pembukuan berbayar, sampai pengurusan sertifikat cuti bayar pajak.

Program #BeliKreatifLokal dirancang dengan sesuai kondisi, yakni di tengah era digital. Pelaku usaha diarahkan berfokus pada kenaikan omzet lewat berbagai platform, sembari diberikan pendampingan secara daring leh praktisi dan mentor berpengalaman.

Tak sampai di sana, pelaku usaha juga dilibatkan dalam prosesnya, melalui banyak diskusi untuk menyusun strategi sesuai pasar masing-masing. Pendaftaran program dibuka mulai April-Mei lalu, dengan aktivasi sejak Juli sampai Desember ini.

Adapun syarat yang harus dipenuhi peserta adalah memiliki usaha di bidang kuliner, fesyen, atau kriya; berdomisili di Jabodetabek; memiliki merek sendiri; tidak boleh mengunci akun media sosial; tidak memiliki pengikut lebih dari 10 ribu akun di media sosial; serta mendaftar ke situs resmi Kemenparekraf.

Program #BeliKreatifLokal pun mencatat pertumbuhan omzet peserta yang cukup besar mulai Juli sampai Oktober lalu, dengan total mencapai Rp16 miliar lebih. Kemenparekraf mendata bahwa sub sektor terbesar dikuasai oleh kuliner, diikuti oleh fesyen, lalu kriya.

Pada Juli 2020, total omzet peserta program adalah sebesar Rp1,9 miliar. Di bulan September, omzet mengalami peningkatan hingga Rp4,1 miliar, sedangkan pada Oktober mencapai Rp6,5 miliar. Seiring dengan hal itu, program turut menciptakan serapan tenaga kerja di tengah pandemi.

Dari lima gelombang aktivasi program, sebanyak 2.713 tenaga kerja terserap. Gelombang kedua menunjukkan grafik tertinggi sebesar 30,11 persen, sementara 420 orang dilaporkan terserap di gelombang kelima. Dari seluruh peserta yang terdata, terdapat 1.216 pekerja laki-laki, dan 1.497 pekerja perempuan.

Kemenparekraf mendorong masyarakat untuk mendukung program #BeliKreatifLokal. Demi perputaran roda ekonomi, masyarakat diajak bangga mengenakan produk dalam negeri yang secara kualitas tak kalah dari merek luar negeri. Misalnya, membeli oleh-oleh di perajin lokal ketika berwisata di Indonesia.

KFC Kentucky Fried Chicken Rugi Rp 158 Milyar pada Semester I 2020

 Kinerja keuangan PT Fast Food Indonesia Tbk berdarah-darah pada semester I 2020. Pengelola restoran ayam siap saji KFC tersebut mencatat rugi bersih sebesar Rp153,82 miliar.

Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, perseroan masih mengantongi keuntungan sebesar Rp157,52 miliar. Kerugian disebabkan penurunan pendapatan perusahaan dengan kode saham FAST.

Berdasarkan kinerja keuangan perseroan yang dilaporkan kepada BEI, pendapatan turun 25,42 persen dari Rp3,37 triliun pada semester I 2019 menjadi Rp2,51 triliun semester I 2020.

Imbasnya, arus kas perseroan juga ikut berkurang 81,82 persen dari Rp191,91 miliar menjadi hanya Rp34,87 miliar. Namun, total liabilitas bertambah 21,71 persen dari Rp1,74 triliun pada Desember 2019 menjadi Rp2,12 triliun pada Juni 2020.

Dalam keterangan terpisah, Direktur Fast Food Indonesia J.D Juwono mengatakan peningkatan liabilitas tersebut karena penerapan PSAK Nomor 73 yang berlaku efektif 1 Januari 2020. Implementasi ini menyebabkan penyesuaian nilai-nilai yang diakui pada laporan keuangan.

"Hal ini berarti data yang disajikan pada tahun 2019 tidak dapat dibandingkan," tuturnya.

Dalam laporannya, jumlah karyawan maupun gerai KFC juga berkurang. Pada 30 Juni 2020, jumlah karyawan sebanyak 16.830 orang. Jumlah itu berkurang dari posisi 31 Desember 2019 sebanyak 16.968 karyawan tetap.

Serupa, jumlah gerai berkurang dari 748 pada Desember 2019 menjadi 737 gerai pada Juni 2020.

Sebelumnya pada Mei lalu, perseroan sudah pernah menyampaikan perihal penutupan gerai. Fast Food Indonesia menutup 115 gerai di berbagai wilayah karena pandemi virus corona.

Akibatnya, nyaris 10 ribu karyawan terdampak. Lebih rinci, sebanyak 4.988 karyawan dirumahkan, sedangkan 4.847 karyawan lainnya harus rela dipotong gaji.

"Hingga saat ini terdapat 115 gerai yang ditutup karena mal/plaza harus tutup karena dampak covid-19 di berbagai kota di Indonesia, bukan hanya di Jakarta," tulis surat manajemen pada Mei lalu.

Kisah Sukses Ayam Geprek Bensu Yang Berakhir Tragis

 Belum lama ini, jagat maya Indonesia dihebohkan dengan kabar mengenai bisnis yang dimiliki oleh salah satu selebritis fenomenal, Ruben Onsu. Bukan kabar baik, berita yang menerpa bisnis artis yang akrab disapa Bensu ini adalah polemik mengenai hak milik dari nama brand bisnis ayam geprek Bensu.

Ruben Onsu memang dikenal memiliki bisnis kuliner ayam geprek pedas dengan nama Geprek Bensu. Namun, di waktu yang bersamaan, ada bisnis serupa yang juga memiliki nama brand yang mirip, yaitu I Am Geprek Bensu. Kedua brand kuliner tersebut diketahui memiliki jenis makanan, serta logo brand yang sekilas tidak memperlihatkan perbedaan sama sekali.

Hal inilah yang menjadi sumber polemik tentang siapa pemilik sah dari nama brand Bensu tersebut di mata hukum. Akhirnya, keputusan hukum menyatakan bahwa hak milik dari nama Bensu tersebut jatuh ke lawan Ruben Onsu, yakni Benny Sujono, selaku pemilik dari brand I Am Geprek Bensu.

Nah, meski berujung polemik dan kehilangan nama brand kulinernya, perjuangan Ruben Onsu dalam merintis bisnis tersebut bukan tanpa keringat dan usaha. Berawal dari fokus usaha ternak telur ayam, Ruben Onsu memberanikan diri berputar haluan dan menjual ayam pedaging dan juga bisnis kuliner ayam Geprek.

Tentunya, ada sejumlah pelajaran berharga dari kisah Ruben Onsu menjalankan bisnis kulinernya tersebut. Untuk itu, simak ceritanya berikut ini. 

Sebelum dikenal sebagai pebisnis kuliner ayam geprek, Ruben Onsu awalnya tengah merintis usaha telur ayam. Sebagai supplier, Ruben membeli telur ayam dari sejumlah peternak lalu menyuplainya ke hotel yang beroperasi di area Pulau Jawa serta Bali. Sebenarnya, bisnis telur ayam yang dijalankan tersebut bisa dibilang cukup berhasil.

Kisah Ruben Onsu sebagai supplier telur ayam ini diceritakan pada kanal Youtube milik Helmi Yahya. Meski terbilang lancar, Ruben mengakui bahwa usahanya tersebut mengalami sebuah kendala. Para peternak ayam memintanya untuk sekalian membeli ayamnya juga, bukan hanya telur.

Nah, dari permintaan itulah Ruben Onsu mulai berpikir tentang bagaimana cara untuk mengolah ayam pedaging tersebut dengan tujuan membantu peternak langganannya. Pasalnya, Ruben juga berpikiran jika ayam petelur tidak akan selamanya bisa mengeluarkan telur. Akan ada saat di mana ayam petelur tersebut tidak lagi produktif dan menjadi ayam pedaging.

Menjawab permintaan peternak telur ayam langganannya itu, ia terpikir untuk membuka bisnis kuliner yang memang sedang gempar pada saat itu, yakni ayam geprek. Inilah yang menjadi cikal-bakal presenter kondang tersebut ingin mendirikan bisnis kuliner yang kini dikenal dengan nama Geprek Bensu. 

Ternyata, sebelum memutuskan untuk membuka usaha kulinernya sendiri, Ruben Onsu pernah dimintai menjadi duta promosi sebuah bisnis, yaitu I Am Geprek Bensu yang sudah berdiri sejak tahun 2017. Brand bisnis yang menjadikan Ruben Onsu sebagai figur promosi tersebut berada di bawah naungan PT Ayam Geprek Benny Sujono dan sudah terdaftar di HAKI. 

Karena sebenarnya merupakan singkatan dari nama Benny Sujono, kata Bensu banyak dianggap oleh masyarakat sebagai nama panggilan untuk Ruben Onsu yang menjadi duta promosi brand tersebut. Belum lagi Ruben juga sering menunjukkan panggilan Bensu tersebut ketika sedang menjalani profesinya di dunia entertainment. 

Setelah sekitar 4 bulan menjalin kerjasama, Ruben akhirnya hengkang menjadi duta promosi brand kuliner tersebut. Tidak lama setelah memutuskan keluar, Ruben mendirikan bisnis franchisenya sendiri dan diberi nama Geprek Bensu. 

Seperti yang banyak diketahui saat ini, bisnis waralaba baru tersebut memiliki nama yang mirip dengan brand yang bekerjasama dengan Ruben sebelumnya. Bahkan, jika dilihat dari logo brand, baik bisnis milik Ruben Onsu maupun Benny Sujono mempunyai kemiripan yang mungkin juga sulit untuk disadari oleh konsumen. Kemiripan ini sangat tidak memenuhi syarat dalam teori desain yaitu tujuan utama membuat logo perusahaan.

Seiring waktu berjalan, bisnis yang dikelola oleh Ruben Onsu semakin berkembang dengan pesat. Bahkan, bisnis waralaba tersebut mampu menjamur dan membuka cabang di banyak tempat di seluruh Indonesia. Respons masyarakat pun terbilang cukup tinggi.

Akan tetapi, seiring dengan semakin populernya brand bisnis tersebut, mulai muncullah kebingungan di masyarakat karena ada dua bisnis kuliner yang memiliki nama dan logo yang serupa. Brand l Am Geprek Bensu yang memiliki kemiripan dengan brand kuliner ayam Geprek Bensu ternyata juga cukup populer di kalangan masyarakat dan memiliki banyak pelanggan. 

Tidak hanya itu, harga paket makanan yang ditawarkan oleh kedua brand kuliner ayam geprek tersebut juga dikenal bersaing. Kisah tak biasa dari kemiripan kedua merek bisnis kuliner tersebut juga dirasa mampu mendongkrak popularitasnya masing-masing. Tak sedikit influencer, seperti Youtuber dan pecinta kuliner yang mulai membeli dan membandingkan cita rasa serta perbedaan dari kedua produk makanan ayam geprek di dua merek berbeda ini. 

Karenanya, terjadilah sengketa brand bisnis Geprek Bensu milik Ruben Onsu dengan l Am Geprek Bensu milik Benny Sujono yang keduanya sama-sama mempertahankan hak nama Bensu. Akhirnya, keputusan pengadilan mengenai hasil sengketa hak nama Bensu tersebut dimenangkan oleh Benny Sujono. Oleh sebab itu, mau tidak mau Ruben Onsu harus rela mengganti nama brand bisnis kulinernya yang sudah cukup populer agar tidak menimbulkan kebingungan di mata masyarakat umum.

Citra positif yang dimiliki Ruben Onsu di dunia entertainment memang sudah tidak perlu diragukan lagi. Banyak sekali program televisi yang sukses dibawakan oleh suami Sarwendah tersebut dan terus eksis hingga saat ini. Bahkan, Ruben mengakui bahwa briefing acara seakan tidak perlu lagi dilakukan sebab ia sudah tahu apa yang harus dilakukan dalam program tersebut. 

Meski begitu, kesuksesan dalam industri entertainment belum cukup untuk memenuhi kepuasan di dirinya. Oleh karena itulah ia ingin membuktikan bahwa dirinya juga mampu meraih kesuksesan sebagai seorang pebisnis. Keinginan inilah yang menjadi alasan Ruben Onsu kini juga memfokuskan diri mengembangkan bisnis kulinernya tersebut. 

Ruben Onsu juga mengatakan bahwa membuka bisnis baru tersebut seakan membuat dirinya memiliki semangat yang baru. Menurutnya, bisnis yang sedang dijalankan saat ini memiliki rasa yang selaras dengan saat ia mengawali karier artisnya dulu. 

Walaupun sedang terkendala masalah sengketa penggunaan nama Bensu pada brand bisnis kulinernya, tidak dapat dipungkiri jika Ruben Onsu adalah seorang pebisnis yang sukses. Pertama kali didirikan pada 17 April, 3 tahun silam di Jakarta, brand Geprek Bensu sudah memiliki ratusan outlet yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Pada awalnya, Ruben mengonsepkan penjualan bisnis kulinernya dengan menggunakan gerobak saja. Namun, pada tahun 2018, artis papan atas tersebut mengubah konsepnya dengan menjajakan makanan pada sebuah ruko, dan diubah lagi di tahun 2019 dengan konsep 2 ruko. Kemudian, kini setiap gerai dari brand Geprek Bensu sudah dikembangkan sebagai makanan restoran dengan dapur yang berkonsep serba stainless, layaknya standar restoran ternama. 

Setidaknya ada 139 cabang Geprek Bensu yang beroperasi dan tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Bahkan, terdapat satu cabang yang beroperasi di Hongkong. Hal ini membuktikan bahwa kesuksesan bisnis rintisan artis Ibu Kota tersebut tidak main-main. 

Kesuksesan Ruben Onsu sebagai public figure memang tidak bisa dibantahkan. Eksistensinya yang seakan tidak pernah berhenti muncul di layar televisi dan beragam program entertainment adalah bukti bahwa Ruben telah mendulang sukses di dunia hiburan.

Meski begitu, ia tetap mengejar peluang kesuksesan lainnya, yaitu di dunia bisnis kuliner. Walaupun banyak tantangan dan halangan yang menerpa, presenter ternama tersebut tetap berusaha untuk mengembangkan bisnisnya. Terbukti Ruben Onsu berhasil mendapat kesuksesan lainnya dari bisnis kuliner ayam Geprek Bensu.

Penerapan PSBB Turunkan Omzet Pedagang Pasar Tradisional Sebesar 70 Persen

 Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan omzet pedagang pasar tradisional anjlok ke kisaran 40 hingga 70 persen akibat melambatnya aktivitas perkonomian selama pandemi covid-19.

"Melambatnya perekonomian nasional juga tergambar dari hasil pantauan kami di pasar-pasar rakyat yang umumnya menunjukkan kondisi yang relatif sepi dan adanya penurunan omset dari 40 persen hingga 70 persen," ucap Agus di Jakarta, Selasa (25/8).

Penurunan aktivitas di pasar juga terlihat dari data Indeks Harga Konsumen yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Pada Juli lalu, tingkat harga deflasi sebesar 0,1 persen.

"Salah satunya didorong oleh deflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0, 73 persen. Pada kelompok tersebut hampir semua komoditas barang dan kebutuhan pokok menyumbang deflasi," tuturnya.

Menurut Agus, pasar merupakan salah satu denyut perekonomian daerah. Karenanya, pedagang harus tetap mencari nafkah dengan berdagang selama pandemi.

Di sisi lain, petani harus menyalurkan hasil pertanian, nelayan perlu mendistribusikan hasil tangkapannya dan masyarakat perlu memenuhi kebutuhan pokoknya.

Dalam rangka membantu pemulihan aktivitas ekonomi, Kementerian Perdagangan tetap membuka pasar rakyat saat pandemi dengan menerapkan protokol kesehatan secara tertib dan dengan disiplin yang tinggi

"Kementerian Perdagangan juga menyiapkan stimulus bantuan untuk tetap menjaga roda kegiatan pelaku usaha salah satunya melalui refocusing anggaran untuk program pasar rakyat dan UMKM," imbuhnya.

Guna memastikan pelaksanaan teknis kebijakan pembukaan pasar di tengah covid-19, kementeriannya juga menerbitkan regulasi dalam hal pemulihan aktivitas perdagangan dengan menetapkan protokol adaptasi kebiasaan baru di pasar rakyat dan pusat perbelanjaan modern.

"Kami juga melakukan pengaturan jam kerja dan menghimbau para retailer melakukan sosial distancing serta mendorong pelayanan pesan antar atau online. Hal tersebut diharapkan dapat membantu roda perekonomian tetap aktif di tengah pandemi," tandasnya.

PT Alpen Food Industry (AICE) Diduga Bayar Bonus Buruh Pakai Cek Kosong

Dari mulai upah yang turun, ibu hamil dipekerjakan pada malam hari, kontaminasi lingkungan karena amoniak, mutasi pekerja terhadap anggota serikat hingga PHK.

"Perusahaan sering tidak proporsional memberikan hukuman. Ada yang meninggalkan pekerjaan karena ada urusan serikat yang buru-buru, langsung ke SP-3. Sedangkan ada yang 12 kali alpa, tidak dapat sanksi apa-apa," ungkapnya. Sarinah memaparkan kasus lainnya adalah buruh dibohongi. Menurut penuturan Sarinah, buruh diberikan cek mundur yang kosong.

Perjanjian dilakukan pada 4 Januari 2019. Buruh setuju menunggu setahun karena pengusaha belum mampu. Perusahaan menjanjikan bonus untuk 600 karyawan dengan total Rp600 juta. Ketika karyawan akan mencairkan pada 5 Januari 2020, cek ternyata kosong.

Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia PT Alpen Food Industry (AFI) melaporkan manajemen perusahaan es krim Aice ke Kementerian Ketenagakerjaan atas dugaan pelanggaran ketenagakerjaan. 

Asisten Advokat dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Barat (PBHI Jakarta) Sarinah mengungkap sebanyak 600 orang karyawan yang tergabung dalam serikat pekerja (SP) akan melaporkan tindakan perusahaan yang dinilai melanggar ketenagakerjaan.

"Kami mau lapor ke kementerian (tenaga kerja). Kami minta agar AICE diaudit termasuk soal limbah. Karena pekerja tidak mau disuruh-suruh buat buang limbah malam-malam atau ngecek amoniak yang bocor keluar. Pekerja juga bisa tunjukkan gorong-gorong di bawah tanah tempat limbahnya dibuang," ujarnya. Sarinah mengungkap kasus yang melibatkan SP dan AICE sudah terjadi sejak 2017. Saat itu, buruh mogok karena berbagai masalah yang melibatkan pekerja dan perusahaan.

Aksi tersebut membuat perusahaan Aice disomasi hingga dua kali. Sarinah mengungkap telah melaporkan beberapa keluhan SP kepada polisi seperti kasus ibu hamil dipekerjakan pada malam hari. Namun, kepolisian belum menerima kasus karena harus ada konsultasi internal. Ketika melaporkan kepada pengawas ketenagakerjaan, Sarinah mengungkap ada mediasi.

"Kami sudah laporkan ke pengawas ketenagakerjaan dan sudah mediasi juga, tapi mereka (pengawas) condong memihak ke perusahaan," ujarnya.

Respons Perusahaan

Terkait dengan hal itu, manajemen PT AFI angkat suara mengenai persoalan tersebut, di antaranya soal jumlah keguguran yang mencapai cuma 14 orang bukan 20 orang. 

Dia membantah perusahaan telah melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur pekerjaan bagi perempuan hamil.  

"Kami melakukan medical check up dengan RS Omni, dari 14 itu tidak ada (pelanggaran), " ujar Simon Audry Halomoan Siagian, Legal Corporate PT AFI.

Diketahui Pasal 76 ayat (2) UU Ketenagakerjaan menyatakan: Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 s.d. pukul 07.00.

Sementara itu terkait cek kosong, Simon mengatakan perusahaan tidak pernah memberikan cek kosong. "Mana mungkin kami memberi cek kosong. mana mungkin kami memberikan bonus, tunjangan atau upah dalam bentuk cek, apalagi dalam bentuk cek," katanya.

 Hujan deras yang mengguyur Jakarta tidak menyurutkan semangat Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia (SGBBI) PT Alpen Food Indonesia (AFI) 'menggeruduk' PT AFI yang menggelar konferensi pers. Manajemen Aice pun terlihat kaget dan tak mengantisipasi kedatangan tersebut. Mereka tampak kecolongan saat kuasa hukum SGBBI Syaiful Anam dan lima buruh AFI hadir di lokasi.

Restoran Vietnam di bilangan Jakarta Pusat yang awalnya terlihat sepi pengunjung, sontak menjadi ramai oleh kehadiran dua kubu yang bertikai tersebut.  Rencana tim PT AFI memberikan penjelasan akan kasus yang tengah menjadi buah bibir di sosial media pun terusik.

"Kami dari buruh, bawa jawaban kronologi PT AFI," potong Fajar, salah seorang buruh yang hadir sembari membagikan selembaran kertas kronologi dari pihaknya. Suasana pertemuan yang awalnya santai, tiba-tiba berubah tegang. Awak media yang hadir pun sempat kebingungan dan saling bertukar tatap.

Temen-temen buruh nanti boleh ya kasih penjelasan tapi ini kami selesaikan dulu statement kami," ucap Humas Aice Joseph Sinaga berusaha menengahi. Penjelasan kronologi dari produsen es krim Aice yang sempat terpotong kembali dilanjutkan oleh kuasa hukum Aice Simon Siagian.

Namun, sayangnya diskusi dua arah tak terjadi. Setelah serikat buruh memberikan penjelasan, Tim Manajemen Aice memutuskan untuk meja diskusi dan menutup pertemuan tergesa dengan alasan rapat tim.

Kronologi Perselisihan

Perselisihan tim manajemen Aice dan serikat buruh sudah berlangsung lama. Perselisihan keduanya bahkan sempat menjadi buah bibir di media sosial. Sejak 2017, SGBBI mempersoalkan berbagai kondisi kerja yang dirasa tak ideal dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Asisten Advokat dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Barat (PBHI Jakarta) Sarinah mengungkap pada 2017 buruh mogok karena pelbagai masalah yang melibatkan pekerja dan perusahaan.

Misalnya, penurunan upah, kondisi kerja ibu hamil pada malam hari, kontaminasi lingkungan, mutasi pekerja terhadap anggota serikat, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK). "Perusahaan sering tidak proporsional memberikan hukuman. Ada yang meninggalkan pekerjaan karena ada urusan serikat yang buru-buru, langsung ke SP-3. Sedangkan ada yang 12 kali alpa, tidak dapat sanksi apa-apa," katanya.

Menurut kuasa hukum Aice, ketidakpuasan buruh pada 2017 telah mencapai kesepakatan dua pihak. Dalam penyelesaiannya, salah satu solusi yang diberikan Aice adalah pengangkatan 665 buruh menjadi karyawan tetap. "Ada rangkaian peristiwa 2017 yang sudah kita selesaikan, jadi itu saya harap bukan hal yang perlu diungkit lagi karena sudah selesai," jawab Simon pada Jumat (28/2).

Sempat mereda, pada 2019 kasus lainnya kembali mencuat. Menurut Sarinah, buruh merasa dibohongi karena diberikan cek mundur yang kosong. Pada perjanjian yang dilakukan pada 4 Januari 2019, buruh setuju menunggu setahun bonus sebesar Rp600 juta untuk 600 karyawan.

Namun ketika hendak dicairkan pada 5 Januari 2020, pihak Bank menyatakan cek tersebut tidak aktif alias kosong. "Pihak Bank menelepon, katanya cek yang Bapak setorkan belum terdaftar. Aku kan enggak ngerti, aku tanyakan tapi tidak ada respon akhirnya telepon lagi. Katanya ceknya enggak aktif. Bayangkan setelah setahun kami menunggu, ternyata ceknya kosong," ungkap Panji, salah seorang buruh yang tergabung dalam SKBBI.

Dikonfirmasi mengenai klaim tersebut, kuasa hukum Aice membantah akan pemberian cek tersebut. Simon menyebut bahwa PT AFI tidak pernah memberikan bonus dalam bentuk cek, ia juga mempersilahkan SKBBI untuk menempuh jalur hukum jika dirasa perusahaan melanggar hukum.

"Saya ingin menantang kalau misalnya ada cek kosong dan itu merupakan pelanggaran hukum, mereka (SKBBI) dapat melakukan jalur hukum pidana. Dari legal corporate clear tidak ada cek keluar dari PT Alpen Food Industri," terang Simon pada Jumat (28/2).

Poin lainnya yang dipermasalahkan oleh SKBBI, menurut Sarinah, adalah jam kerja malam masih diberlakukan kepada perempuan hamil meski telah dikeluarkan surat rekomendasi oleh Komnas Perempuan. Hal itu menurutnya menjadi pemicu tingginya angka keguguran karyawan wanita.

Aice membantah perusahaan telah melanggar ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur pekerjaan bagi perempuan hamil. "Kami melakukan medical check up dengan RS Omni, dari 14 (keguguran) itu tidak ada pelanggaran," ucapnya.

Diketahui Pasal 76 ayat (2) UU Ketenagakerjaan menyatakan: Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 s.d pukul 07.00.

Sementara, pada Oktober 2019 Aice membenarkan terjadinya kebocoran amoniak di gudang bahan jadi perusahaan. Dari keterangan resmi yang didapatkan, disebutkan bahwa tidak ada pekerja yang diminta melakukan kegiatan pembersihan saat terjadi kebocoran amoniak dan penanganan dilakukan oleh tim maintenance. Tidak dijelaskan apakah tim maintenance ini karyawan perusahaan atau pihak keitga lainnya.

"Kejadian bocornya amoniak memang pernah terjadi sekali di Oktober 2019 di ruang finish good (gudang bahan jadi). Namun saat terjadi kebocoran, seluruh karyawan segera dievakuasi dan penanganan kebocoran segera dilakukan oleh tim maintenance," katanya seperti dikutip dari pernyataan resmi Aice.

Belum mencapai kesepakatan, SKBBI menyatakan akan menempuh jalur hukum dalam mencapai hak dan tuntutan mereka. Selain itu, SKBBI AFI juga akan melaporkan manajemen perusahaan es krim Aice ke Kementerian Ketenagakerjaan atas dugaan pelanggaran tenaga kerja.

"Kami mau lapor ke kementerian (tenaga kerja). Kami minta agar AICE diaudit termasuk soal limbah. Karena pekerja tidak mau disuruh-suruh buang limbah malam-malam atau ngecek amoniak yang bocor keluar. Pekerja juga bisa tunjukkan gorong-gorong di bawah tanah tempat limbahnya dibuang," ujarnya.

Sarinah pun telah mengantongi bukti-bukti yang memberatkan manajemen. Kini, serikat buruh harus menanti hasil dari pelaporan yang dilakukan ke pihak berwenang.

7 Hal Yang Harus Diperhatikan Agar Tidak Tertipu Perusahaan Waralaba

Saat ini, bisnis waralaba (franchise) kian menjamur, tidak hanya di perkotaan tetapi juga sudah masuk ke pedesaan. Lihat saja di sekitar kita, waralaba minimarket, kopi, hingga bakso tidak sulit untuk ditemukan.

Bagi pebisnis pemula, bisnis waralaba bisa menjadi cara untuk menghindari risiko ketidakpastian dari usaha baru. Sebab, waralaba yang berhasil biasanya sudah membuktikan produk atau layanan yang dijual diminati oleh pelanggan.

Banyaknya jenis waralaba bisa membuat orang yang baru mau terjun bingung untuk memilih.

Dilansir dari Forbes, berikut langkah-langkah untuk memilih bisnis waralaba yang tepat:

1. Cari Bisnis Waralaba yang Sesuai dengan Minat

Terjun ke dunia bisnis tidak hanya membutuhkan investasi uang tetapi juga waktu. Karenanya, pilihlah bisnis yang sesuai dengan minat. Mulai dari yang Anda suka, lalu cari bisnis yang bisa mengakomadasi minat Anda.

Sebagai contoh, jika Anda tidak tertarik dengan otomotif, membeli waralaba bengkel bukanlah pilihan yang tepat.

Artinya, jangan hanya sekadar memiliki sebuah bisnis tetapi berikan kesempatan untuk Anda melakukan sesuatu yang bisa dinikmati.

2. Definisikan Kemampuan Investasi

Setiap orang yang ingin berbisnis harus mengetahui kemampuan finansialnya. Dalam hal ini, berapa besar uang yang tersedia untuk diinvestasikan dan seberapa besar keinginan untuk meminjam uang ke bank jika dana yang tersedia tidak cukup.

Lihat juga: Cegah Penyebaran Virus Corona, China Hancurkan Uang Tunai
Perlu diingat, untuk menjalankan bisnis waralaba biasanya pemilik waralaba mensyaratkan nominal investasi tertentu agar tidak mengganggu operasional.

Seseorang mungkin sangat tertarik dengan dunia kuliner hingga ia ingin membeli bisnis waralaba restoran. Namun, jika tidak memiliki modal kerja yang cukup, lebih baik mundur dan mencari bisnis lain.

3. Pilih Pasar Waralaba yang Cocok

Bisnis waralaba bisa dibedakan menjadi dua yaitu baru berkembang dan sudah mapan. Membeli franchise yang baru 10 gerai tentu berbeda dengan membeli bisnis yang sudah memiliki 100 gerai.

Tanya kepada diri Anda, apakah Anda lebih tertarik masuk ke bisnis yang baru menanjak atau bisnis yang sudah lama punya nama.

Lihat juga: Melihat Ambisi Starbucks Hadapi Gempuran Bisnis Kopi Lokal
Masing-masing pilihan ada kelebihan dan kekurangan. Bisnis yang sudah mapan, misalnya, punya kelebihan nama yang sudah dikenal masyarakat dan proses yang sudah terstandar. Namun, bisnis ini bisa saja pasarnya terbatas.

Di sisi lain, bisnis yang baru berkembang menawarkan kesempatan untuk lebih banyak terlibat dalam memberikan inovasi tetapi risikonya mungkin lebih besar.

4. Kontak Pemilik Calon Waralaba Pilihan

Setelah mengetahui waralaba yang cocok, hubungi pemilik merek terkait. Sampaikan minat dan informasi Anda kepada penjual waralaba.

Lakukan riset terhadap merek waralaba terkait dan kompetitornya. Bicara dengan orang-orang yang lebih dulu memiliki waralaba tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.

5. Cari Kesamaan Nilai dengan Pemberi Waralaba

Perjanjian waralaba biasanya membutuhkan komitmen lama. Untuk itu, Anda perlu memiliki tujuan dan nilai yang sama dengan pemilik merek agar dapat memiliki pondasi hubungan yang sehat dan sukses.

Pemberi waralaba harus mengetahui dukungan apa saja yang masih perlu Anda butuhkan sebagai penerima waralaba.

Cari pemberi waralaba yang mampu menunjukkan kekuatan di area di mana Anda masih kurang, misalnya pemasaran dan operasional.

6. Pahami Keterbatasan Kontrol

Meski pemberi waralaba dan timnya tidak setiap hari mengunjungi gerai Anda, mereka sudah menentukan arah untuk merek yang diusung dan sistem yang digunakan.

Sebagai pembeli waralaba, Anda bukan pengambil keputusan kunci dan Anda harus memercayakan hal itu kepada manajemen atas.

Pada akhirnya, menjalankan usaha waralaba berarti mengikuti model yang sudah ditentukan oleh pemberi waralaba.

7. Telaah Dokumen Pengungkapan Waralaba dengan Ahlinya

Dokumen Pengungkapan Waralaba (FDD) merupakan dokumen legal yang disajikan pemberi waralaba kepada calon penerima waralaba sebelum terjadi perjanjian kerja sama.

Dokumen itu berisi rincian bisnis waralaba terkait dan menjadi dasar kontrak penjualan waralaba, termasuk hak dan tanggung jawab pihak-pihak terkait.

Untuk itu, calon pembeli waralaba sebaiknya mendiskusikan isi FDD itu dengan pengacara atau ahli hukum yang memahami hal tersebut.

Apabila sudah tidak ada masalah, Anda bisa mulai menjalankan bisnis waralaba pilihan Anda.

Kinerja Baik dan Keterbukaan Informasi BPOM Dituding "Bunuh" Industri Ikan Pengalengan

Pada akhir pekan lalu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengumumkan 27 merek produk ikan kalengan mengandung cacing. Langkah BPOM tersebut dinilai dapat berdampak pada matinya industri pengalengan ikan di tanah air karena keterbukaan informasi yang mendidik masyarakat tersebut ternyata mampu menghentikan mesin pencari laba bagi perusahaan dan harus merumahkan karyawan demi mencegah kerugian lebih banyak.

Padahal masyarakat berhak mengetahui  informasi tentang produk yang aman termasuk merek dan masyarakat sekarang sudah cukup pintar dan terdidik untuk menindak lanjuti informasi terkait apakah akan mengkonsumsi atau tidak merek merek tertentu.

Adapun Asosiasi Pengalengan Ikan (APIKI) menyebut sebanyak 26 pabrik telah menyetop operasionalnya akibat penarikan produk.

Pakar Perikanan dan Standarisasi Mutu Produk Sunarya menilai BPOM tak semestinya menyebut langsung nama merek dagang dari ikan kalengan yang mengandung cacing. Alih-alih menyebut merek dagang, BPOM dinilai seharusnya hanya menyebutkan kode produksi dari ikan kalengan yang diduga mengandung cacing tersebut.

"Harusnya yang diumumkan itu kode produksi, batchnya, bukan langsung merek. Kan tidak semua ikan kalengan mengandung cacing," kata Sunarya di kawasan Pluit, Jakarta Utara, Sabtu (31/3).  Lagi pula, menurut dia, pemeriksaan kode produksi tak memerlukan proses panjang. Dari kode produksi tersebut, dapat diketahui asal muasal bahan baku ikan kalengan dan apakah ikan tersebut berpotensi mengandung cacing. "Jadi yang 'dimusnahkan' itu bukan produk berdasarkan merek dagangnya, tapi nomor produksi," kata dia.

Lebih lanjut, Sunarya juga meminta agar pemerintah serta badan pengawas terkait melakukan inspeksi secara besar-besaran dan berkelanjutan. Hal ini diperlukan untuk melihat proses produksi ikan kalengan, mulai dari pengambilan bahan baku, cold storage, proses pemanasan, hingga pengalengan itu sendiri.

"Jadi dilihat sudah sesuai standarisasi atau belum, jadi ketahuan mana yang memang berpotensi atau tidak, ini pentingnya. Bukan hanya based on sample saja lalu bilang merek dagang ini bahaya, harusnya tidak begitu," kata dia.  Sunarya juga memberi saran kepada pemerintah agar melakukan pengaturan terkait penggunaan bahan baku produksi ikan kalengan.

"Misalnya kalau di musim-musim tertentu bilang jangan pakai ikan makarel dari Utara, di musim ini jangan pakai dari Selatan. Kan bisa ketahuan produksi cacing ini musim kapan karena ikan yang jadi inang mereka itu bermigrasi," katanya. Sedikitnya 26 pabrik pengalengan ikan harus menghentikan operasionalnya akibat penarikan produk, usai beredar informasi ditemukannya cacing pada produk ikan makarel kalengan. Akibatnya, ribuan pegawai di industri ini 'dirumahkan' hingga batas waktu yang tak bisa ditentukan.

Ketua Asosiasi Pengalengan Ikan (APIKI) Ady Surya menyebut, penarikan produk secara otomatis berdampak pada penghentian produksi ikan kalengan. Dari 40 pabrik yang berada di bawah asosiasinya, kini 26 pabrik sudah menyetop operasionalnya.

"Setelah pruduk ditarik, pabrik pun ditutup, meski kebanyakan memang (pabrik) produk ikan makarel yang tutup. Otomatis, kami rumahkan ribuan pekerja kami," kata Ady ditemui di kawasan Pluit, Jakarta Utara, Sabtu (31/3). Ady enggan merinci berapa total pegawai yang telah dirumahkan. Namun, ia menyebut, kapasitas pegawai di satu pabrik saja mencapai sekitar 500 hingga 5.000 pegawai.

Menurut Adi, pabrik-pabrik yang telah tutup saat ini kebanyakan berada di daerah Banyuwangi, Bali dan Jawa Tengah. 

Kerugian pengusaha yang diakibatkan pun mencapai milyaran rupiah. "Pulau Jawa dan Bali, kemarin saya periksa ya tutup karena tidak ada yang bisa kami produksi. Kami rugi, enggak ratusan juta yah, tapi milyaran," terangnya.

Sebelumnya, Kepala BPOM Penny Lukito menginstruksikan bagi produsen, distributor, ataupun importir produk ikan makarel kaleng yang mengandung cacing parasit untuk menyetop penjualan. Instruksi itu menyusul temuan BPOM atas 27 merek ikan makerel kaleng yang mengandung cacing. Temuan ini merupakan hasil pengujian 541 sampel dari 66 merek ikan makerel kaleng di seluruh Indonesia.

BPOM membeberkan secara rinci 27 merek itu di situs resminya pads Rabu (28/3). Puluhan merek produk mengandung cacing itu antara lain ABC, ABT, Ayam Brand, Botan, CIP, Dongwon, Dr. Fish.

Selain itu ada juga mereka Farmerjack, Fiesta Seafood, Gaga, Hoki, Hosen, IO, Jojo, King's Fisher, LSC, Maya, Nago/Nagos, Naraya, Pesca, Poh Sung, Pronas, Ranesa, S&W, Sempio, TLC, dan TSC

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyarankan masyarakat menyetop sementara konsumsi produk ikan, baik ikan segar maupun produk olahan hingga ada jaminan keamanan dari pemerintah terhadap produk-produk tersebut.

"Konsumen sementara tidak mengonsumsi produk ikan sampai ada jaminan dari Pemerintah," kata Wakil Ketua Harian YLKI Sudaryatmo. Dia menyebut langkah Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) mengumumkan dan menginstruksikan penarikan produk ikan makarel kaleng bercacing tidak cukup.

Menurutnya, belum ada jaminan dari Pemerintah bahwa produk ikan selain ikan makarel kaleng tidak mengandung cacing atau bahan berbahaya lainnya. "Temuan ini membuat tanda tanya di masyarakat, bagaimana dengan jaminan kualitas produk lain yang masih beredar. Produk lain mengandung parasit tidak? Harus ada jaminan dari Pemerintah," cetusnya. Termasuk jaminan dari pengusaha.

Dia juga menyarankan pihak kepolisian untuk aktif terlibat dalam memastikan penarikan produk ikan makarel kaleng bercacing dari pasaran. 

Selain itu, Sudaryatmo menyarankan kepolisian proaktif melakukan pengusutan dugaan tindak pidana. Sudaryatmo mengatakan peredaran ikan ini melanggar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Langkah-langkah di atas dinilainya akan mengganggu industri pangan ikan. Namun, itu lebih baik daripada mengorbankan konsumen. "Daripada konsumen merugi, pemerintah harus menjamin produk ikan segar atau olahan bebas kandungan berbahaya," ujar Sudaryatmo.

Sebelumnya, BPOM mengungkap ada 27 merek ikan makarel kaleng yang mengandung cacing, Rabu (28/3). Temuan ini merupakan hasil pengujian 541 sampel dari 66 merek ikan makarel kaleng di seluruh Indonesia.

Merek produk mengandung cacing itu antara lain ABC, ABT, Ayam Brand, Botan, CIP, Dongwon, Dr. Fish, Farmerjack, Fiesta Seafood, Gaga, Hoki, Hosen, IO, Jojo, King's Fisher, LSC, Maya, Nago/Nagos, Naraya, Pesca, Poh Sung, Pronas, Ranesa, S&W, Sempio, TLC, dan TSC.

Terpisah, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyarankan masyarakat untuk mengolah ikan makarel kaleng secara baik agar tidak mendapat dampak buruk dari cacing parasit. KKP menyebut cacing yang wajar ditemui pada ikan adalah Anisakis.

"Karena cacing Anisakis maupun larvanya tidak tahan suhu tinggi, maka konsumsi ikan kaleng sebaiknya dilakukan dengan pengolahan dengan pemanasan yang cukup, yaitu di atas 70 derajat celsius selama minimal selama lima belas menit," ujar KKP, dalam siaran pers Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BBRP2BKP) yang berada di bawah koordinasi KKP.

KKP mengakui bahwa cacing parasit Anisakis umum ditemui di ikan jenis Skombroid, seperti tuna, cakalang, tongkol, selar, kembung, ikan tengiri, dan makarel. Cacing tersebut biasanya mencemari ikan pemakan daging lewat infeksi dari larva stadium III di bagian daging, rongga perut, saluran pencernaan dan insang.

Seperti dimuat dalam jurnal Clinical Microbiology Reviews, cacing Anisakis banyak ditemukan pada ikan makarel kemasan. Jika dikonsumsi oleh manusia, cacing ini dapat berdampak pada kesehatan meski dalam kondisi sudah mati.

Namun demikian, objek asing di dalam produk ikan makarel kaleng belum tentu cacing parasit Anisakis. "Jaringan pengikat atau daging yang menempel pada tulang lunak ikan ketika dipanaskan pada suhu dan tekanan tinggi akan terlepas dan memiliki kenampakan seperti cacing yang telah mati," tulis KKP.

Sejumlah produsen yang produknya masuk dalam daftar 27 merek ikan makarel bercacing dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengaku legowo menarik produknya dari pasaran. Penarikan produk ini merupakan respons dari instruksi BPOM setelah ditemukan cacing dalam 27 merek ikan makarel kaleng pada Rabu (29/3). Sekretaris Perusahaan PT Central Proteina Prima (CPP) Armand Ardika mengatakan akan mengikuti instruksi apapun dari BPOM. Namun bukan berarti produk Fiesta Seafood Mackerel tidak aman untuk dikonsumsi.

Armand menyampaikan produk perusahaannya sudah mengaplikasikan Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) dan tersertifikasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). "BPOM mau ngomong begitu (Fiesta Seafood Mackarel bercacing), silakan. Minta tarik, kami tarik. Tapi jangan salah, produk kami sudah melewati proses HACCP SNI dan sudah dicek oleh badan karantina KKP," kata Armand.

Dihubungi terpisah, PT Heinz ABC Indonesia mengungkapkan hal serupa lewat keterangan tertulis Perusahaan tersebut merupakan produsen ABC Mackerel. "Perusahaan kami selalu menjunjung tinggi integritas dan menempatkan konsumen sebagai yang utama, di mana tindakan melakukan penarikan produk ABC Makarel secara sukarela dari pasar merupakan bukti nyata dari penerapan nilai-nilai tersebut," tulis PT Heinz ABC Indonesia.

Armand menjelaskan sampai saat ini belum ada kepastian teknis dari BPOM terkait tindak lanjut mengenai durasi penarikan produk, jumlah produk yang ditarik, sampai perbaikan yang harus dilakukan. Namun menurutnya CPP sedang berdiskusi terus dengan BPOM terkait hal yang bisa dilakukan ke depan. Armand juga bilang CPP sebagai pelaku indistri akan patuh terhadap BPOM.

Dia juga mengimbau kepada konsumen agar tidak berhenti mengonsumsi produk Fiesta Seafood. "Kalau masih merasa ikan laut berbahaya atau segala macam, kami punya produk ikan budidaya patin, bukan dari laut. Kalau masyarakat mau mengurangi makarel ke patin, mengapa tidak?" ujarnya.

Sementara PT Heinz ABC Indonesia akan mendalami temuan dari BPOM. Mereka akan melakukan investigasi mandiri terhadap temuan cacing di produk mereka. "Kami akan melakukan investigasi terhadap permasalahan ini dan memberitahukan lebih lanjut mengenai kapan produk bebas dari kontaminasi dapat kembali dipasarkan," tulis mereka.

Sebelumnya, Kepala BPOM Penny Lukito menginstruksikan bagi produsen, distributor, ataupun importir produk ikan makarel kaleng yang mengandung cacing parasit untuk menyetop penjualan. "Kami instruksikan penghentian sementara impor dan produksi sampai ada audit yang lebih besar," Penny menyampaikan di kantor BPOM di Jakarta, Rabu.

Instruksi itu menyusul temuan BPOM atas 27 merek ikan makerel kaleng yang mengandung cacing. Temuan ini merupakan hasil pengujian 541 sampel dari 66 merek ikan makerel kaleng di seluruh Indonesia. BPOM membeberkan secara rinci 27 merek itu di situs resminya pads Rabu (28/3). Puluhan merek produk mengandung cacing itu antara lain ABC, ABT, Ayam Brand, Botan, CIP, Dongwon, Dr. Fish.

Selain itu ada juga mereka Farmerjack, Fiesta Seafood, Gaga, Hoki, Hosen, IO, Jojo, King's Fisher, LSC, Maya, Nago/Nagos, Naraya, Pesca, Poh Sung, Pronas, Ranesa, S&W, Sempio, TLC, dan TSC.

Millenial Habiskan Uang Buat Jalan Jalan dan Makan

Riset Inventures Indonesia melansir, masyarakat semakin senang membelanjakan uang mereka untuk jalan-jalan. Toh, akses masyarakat untuk mendapatkan fasilitas jalan-jalan lebih mudah dan murah.Managing Partner Inventures Indonesia Yuswohady mengatakan, kondisi ini disebabkan lantaran banyak pelaku usaha yang berlomba-lomba menawarkan jasa melancong dengan tarif yang lebih kompetitif.

Kondisi ini memungkinkan masyarakat untuk bisa merasakan jalan-jalan dengan konsep low cost tourism (biaya murah). Fenomena ini juga mementahkan anggapan bahwa jalan-jalan selalu dikaitkan sebagai aktivitas orang kaya semata.

“Saya lebih senang ini disebut sebagai 'Traveloka Effect', di mana hotel terbilang lebih murah, penerbangan bisa murah, dan semuanya dilakukan secara digital. Sudah gampang dan murah,” ujarnya. Secara lebih rinci, ia melanjutkan, fenomena low cost tourism ini dapat dilihat dari beberapa indikator. Yang pertama, tingat okupansi budget hotel semakin meningkat dari kisaran 10 hingga 20 persen di 2013 lalu hingga melampaui angka 40 persen di tahun ini.

Selain itu, sebagian besar pemesanan tiket kini dilakukan melalui aplikasi. Sebanyak 65,77 persen pelancong memesan tiket hotel melalui aplikasi, sedangkan 18,81 persen pelancong lain yang memesan langsung ke hotel dan 17,31 persen pelancong memesan melalui agen wisata.

Adapun, sebagian besar responden enggan menggunakan agen travel karena dianggap terlalu mahal. “Kalau memang dari sisi suplai sudah begitu mengakomodasi orang untuk melancong dengan mudah, maka ini bisa mendorong permintaan konsumen yang lebih tinggi lagi,” ucapnya.

Tentu saja, fenomena low cost tourism ini tidak bisa berjalan tanpa ada permintaan masyarakat yang juga tinggi. Ia menuturkan, tren permintaan akan barang dan jasa demi kepuasan diri (leisure economy) akan terus melonjak seiring kenaikan pendapatan per kapita masyarakat. Ketika pendapatan meningkat, maka masyarakat sudah memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs) dan mulai beralih ke kebutuhan sekunder, seperti leisure. Menurut dia, fenomena ini tak hanya terjadi di Indonesia, namun sebagian besar negara-negara yang masuk menjadi negara berpendapatan menengah (middle income countries) juga mengalami pergeseran kebutuhan yang serupa.

“Kebutuhan dasar mereka saat ini bukan lagi soal rumah yang muluk-muluk, menuntut harus punya kendaraan seperti apa, dan lainnya. Tapi mereka ini sebetulnya ingin punya experience, seperti makan di luar, nonton konser, sampai liburan. Dari sisi suplai sudah mendukung, permintaan juga tinggi, saya yakin tren ini akan terus berkesinambungan,” pungkasnya

Riset Inventures Indonesia melansir, ada 64 persen generasi millenials yang meluangkan waktu dan biaya untuk makan di restoran setidaknya satu kali dalam sebulan. Bahkan, 30 persen millenials di antaranya menyambangi restoran hingga lima dalam sebulan. Millenials merogoh kocek paling sedikit Rp50 ribu - Rp100 ribu untuk satu kali makan di restoran. Apalagi, aktivitasnya tak sekadar makan. Inventures menyebut 83 persen respondennya yang merupakan millenials bahkan pergi ke restoran untuk bersosialisasi.

Sementara, 48 persen responden mengaku sekadar menghabiskan waktu luang dan 24 persen responden lainnya hanya ingin berfoto mengambil gambar-gambar bagus. Managing Partner Inventures Yuswohady menuturkan, fenomena ini muncul sebagai imbas perubahan pola kebutuhan masyarakat dari kebutuhan dasar (basic needs) menjadi kebutuhan mengisi waktu senggang (leisure needs).

Saat ini, populasi masyarakat di kelas berpendapatan menengah kian menanjak dan sebagian besar kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Sehingga, mereka memilih mengeluarkan pendapatannya untuk kebutuhan yang bersifat sekunder.

“Apalagi, untuk generasi millenials, basic needs mereka sudah terpenuhi. Paling mudah, rumah sudah ada. Jadi, generasi millenials sebenarnya sudah enak dari dulu. Kondisi ini sangat berbeda dengan Generasi X, di mana untuk sekolah saja susah, rumah masih di kampung. Saat ini, masyarakat urban, kebutuhannya meningkat dan bergerak ke arah experience(pengalaman),” ujarnya

Lebih lanjut Yuswohady mengatakan, tren leisure economy ini sebetulnya sudah tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS). Di kuartal II 2015, pertumbuhan konsumsi leisure needs secara tahunan (year on year) ada di kisaran 4 persen. Namun, dua tahun berikutnya, pertumbuhannya melesat mendekati angka 6 persen. Jangan heran kalau kebiasaan masyarakat untuk makan di luar (dine out) semakin menjadi.

Meski demikian, kondisi ini disebut tidak hanya melanda Indonesia. Hampir sebagian besar negara-negara yang masuk golongan kelas menengah juga mengalami kondisi yang sama. “Dan, saya kira ini pun bukan tren sesaat, karena memang sejak 2010 lalu, di mana Indonesia sudah menembus Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita sebesar US$3 ribu. Itu trennya sudah mulai. Di seluruh dunia, dine out ini merupakan tren global,” paparnya.

Tak cuma untuk makan-makan, pengeluaran millenials juga habis untuk kegiatan leisurelainnya, seperti menonton konser dan penggunaan internet. Berdasarkan riset tersebut, 90 persen millenials setidaknya menonton konser satu-tiga kali dalam tiga tahun. Sementara, untuk penggunaan ponsel pintar, millenials menghabiskan waktu rata-rata 1,82 jam dalam satu hari.

Melihat kondisi ini, Yuswohady menyarankan, pelaku usaha untuk menangkap peluang tersebut. Pelaku usaha diminta mengubah produksi barang dan jasa dari yang bersifat kegunaan (utility) menjadi pengalaman dan interaksi antar manusia (connection).Ambil contoh, kedai kopi yang tadinya hanya menyediakan jenis minuman kopi, harus mulai bergerak menciptakan suasana menarik dan membuat konsumennya merasa istimewa.

“Saat ke kedai kopi, misalnya, orang ke sana kan tidak sekadar ngopi, tapi juga buat foto-foto dan dibagikan di media sosial. Di sini, mereka tergugah untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain, bisa dilihat dari likes di instagram, misalnya. Nah, intinya, nilai barang dan jasa yang ditawarkan harus bisa bergerak dari utility value ke arah experience dan connection value,” pungkasnya

Aqua Dinyatakan Bersalah Lakukan Persaingan Usaha Tidak Sehat Untuk Tetap Pimpin Pasar

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan produsen air minum dalam kemasan (AMDK) merek Aqua, PT Tirta Investama (TIV) dan PT Balina Agung Perkasa (BAP) selaku distributor, terbukti melakukan persaingan usaha tidak sehat.

"Menyatakan kedua terlapor (TIV dan BAP) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 ayat (3) huruf b dan Pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999," ungkap ketua majelis komisi Kurnia Sya'ranie, Selasa (19/12).

Sekadar gambaran, persaingan usaha yang tidak sehat ini berawal dari somasi yang dilayangkan PT Tirta Fresindo Jaya, produsen AMDK Le Minerale, kepada Aqua pada Oktober 2016. Saat itu, Le Minerale menyampaikan temuan di lapangan, Aqua dan distributornya bekerja sama untuk melarang sejumlah toko menjual Le Minerale.

Diduga, Aqua dan distributornya mangancam hendak menurunkan status dan fasilitas alias degregasi, dari semula star outlet (SO) menjadi wholeseller (WO) eceran terhadap pedagang yang menjual Le Mineralle. Selanjutnya, KPPU mengumpulkan alat bukti pelanggaran yang dilakukan oleh produsen Aqua tersebut. Menurut KPPU dalam kasus dugaan pelanggaran UU Monopoli ini, pihaknya telah memiliki lebih dari dua alat bukti.

Sehingga menurut KPPU, tindakan tersebut seakan menghalangi pelaku usaha lain di dunia usaha AMDK. Terlebih degradasi tersebut menyebabkan, sang agen mendapatkan harga 3% lebih mahal. Perbandingannya, bagi star outlet harga yang dikenakan sebesar Rp 37.000 per karton untuk ukuran 600 ml, sementara bagi whole seller dikenakan harga Rp 39.350 per karton.

Sekadar tahu saja, pangsa pasar Le Minerale di 2015 terus menanjak. Tapi sejak adanya pemberitahuan yang dilakukan BAP pada September 2016 menyebabkan pangsa pasar Le Minerale terlihat stagnan. Sementara, Aqua masih menjadi pemimpin pasar di setiap tahun. Berdasarkan data dari Goldman Sachs 2015, Aqua setidaknya menguasai pangsa pasar hingga 46,7% bisnis AMDK. Diikuti Club 4% (Indofood), 2 Tang (PT Tang Mas) 2,8%, Oasis (PT Santa Rosa Indonesia) 1,8%, Super O2 (Garuda Food) 1,7% , dan Prima (Sosro) 1,4% .

Dalam persidangan pun terbukti komunikasi yang dilakukan Aqua dengan BAP itu masing-masing menggunakan email pribadi perusahaan. Dengan demikian, secara resmi ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Apalagi, BAP merupakan distributor yang hanya menjual merek Aqua saja di 12 wilayah, Babelan, Bekasi, Cikarang, Cikampek, dan Pulo Gadung.

Bappenas : Konsumsi Ritel Beralih Ke Makanan Minuman Selain Restoran

Pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III-2017 tumbuh ke level 5,06% atau lebih tinggi dibandingkan dua kuartal sebelumnya yang hanya mampu tumbuh 5,01%.  Jika dilihat menurut komponen pengeluarannya, konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang terbesar meskipun investasi dan ekspor menjadi penyumbang tertinggi dengan masing-masing tumbuh 7,11% dan 17,27% periode tersebut.

Sedangkan untuk komponen lainnya seperti konsumsi pemerintah sebesar 3,46%, impor sebesar 15,09%, konsumsi LNPRT sebesar 6,01%, dan konsumsi rumah tangga sebesar 4,93%.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro memastikan, konsumsi rumah tangga meski mengalami pertumbuhan yang melambat masih menjadi kontributor terbesar bagi pertumbuhan ekonomi di kuartal III-2017.

"Jika dilihat dati YoY, komponen pengeluaran dari 5,06% peran konsumsi rumah tangga sama dengan triwulan sebelumnya yakni 2,65% disumbang konsumsi, peran konsusmi relatif sama, yang meningkat adalah investasi dari sebelumnya 1,69% jadi 2,25%, satu lagi net ekspor turun dari 0,72% jadi 0,69% ini karena triwulan 3 impor juga tinggi, aktivitas investasi yang tinggi itu yang menyebabkan impor tinggi," kata Bambang di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (13/11/2017).

Bambang menjelaskan, melambatnya tingkat konsumsi rumah tangga berdasarkan data yang dimilikinya lebih karena musim lebaran. Dia menyebutkan, pada kuartal III-2016 bertepatan dengan lebaran, sedangkan pada tahun ini hari raya idul fitri jatuh pada kuartal II-2017.

Diketahui, tingkat konsumsi rumah tangga pada kuartal III-2016 sebesar 5,01%, sedangkan tahun ini sebesar 4,93%, bahkan melambat jika dibandingkan periode sebelumnya yang berada di level 4,95%.

Jika dibedah lagi, kata Bambang, telah terjadi perubahan konsumsi masyarakat di mana dari yang biasanya menghabiskan di pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya, kini beralih ke makanan dan minuman selain restoran, lalu kesehatan dan pendidikan, transportasi dan komunikasi, hingga restoran dan hotel.

Dia menyebutkan, untuk makanan dan minuman selain restoran sebesar 5,04%, kesehatan dan pendidikan 5,38%, transportasi dan komunikasi 5,86%, restoran dan hotel 5,52%, sedangkan pakaian, alas kaki dan jasa perawarannya melambat ke level 2,00%.

"Ada pergeseran dari barang ke jasa, kesehatan dan pendidikan, transportasi dan komunikasi, restoran dan hotel. Dari kebutuhan mulai beralih ke jasa ini terkait meningkatnya kelas menengah di Indonesia, membaik statusnya maka porsi konsumsi jasanya meningkat dan konsumsi barangnya menurun," ungkap dia.

Ke depan, kata Bambang, pemerintah akan tetap menjaga kontribusi investasi dan ekspor agar perekonomian nasional tetap berada di level 5% ke atas. "Prediksi kita di triwulan IV kemungkinan akan naik lagi sehingga akan bantu pertumbuhan ekonomi umum," tukas dia

Laba Bersih Starbuck Indonesia Terjun Bebas 53 Persen

PT MAP Boga Adiperkasa Tbk mencatatkan laba bersih pada sepanjang semester pertama tahun ini sebesar Rp20,53 miliar, turun 53 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy) Rp43,81 miliar.

Pada semester pertama tahun ini, penjualan perseroan tercatat masih mengalami peningkatan dari Rp742 miliar pada periode yang sama tahun lalu menjadi Rp879 miliar. Laba kotor perseroan juga tercatat masih meningkat dari Rpp 532,44 miliar menjadi Rp635,58 miliar.

Namun, beban penjualan, beban umum dan beban keuangan perseroan tercatat mengalami peningkatan sehingga menyebabkan laba sebelum pajak turun dari Rp60,56 miliar pada periode yang sama tahun lalu menjadi Rp35,93 miliar. Alhasil, laba bersih perseroan pun ikut terpangkas.

Berbanding terbalik, induk usaha perseroan, PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAP) justru membukukan laba bersih pada paruh pertama tahun ini Rp175 miliar, melesat 278 persen (yoy) dibanding periode yang sama tahun Rp46,3 miliar. Pada semester pertama tahun ini, pendapatan MAP naik 15,8 persen menjadi Rp7,7 triliun. Adapun laba usaha perseroan naik 58,8 persen menjadi Rp354,4 miliar.

Head of Corporate Communication MAP Fetty Kwartati guna mendorong kinerja perseroan ke depan, pihaknya akan terus meningkatkan sinergi pada seluruh bisnis MAP. Saat ini, bisnis MAP terdiri dari fesyen, Food and Beverage (F&B), Department Stores, MAPeMall (eCommerce),MAP Club (loyalty program), pabrik garmen, MAP Gift Voucher dan MAP Retail School.

“Perusahaan telah meraih momentum positif secara menyeluruh. Kami terus berupaya meningkatkan sinergi dan menghasilkan nilai yang lebih tinggi di seluruh bagian MAP," ujar Fetty dalam keterangan resmi dikutip, Selasa (1/8).

Menghadapi semester kedua tahun ini, menurut Fetty, pihaknya akan terus mengimplementasikan strategi pertumbuhan pada tahun ini. "Kami berharap berbagai inisiatif utama ini dapat menghasilkan pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan bagi MAP," terangnya.

Pengumuman : Seluruh Gerai 7-Eleven Sevel Tutup Bulan Ini ... Harga Saham Jatuh

PT Modern Sevel Indonesia (MSI) akhirnya menyerah. 7-Eleven alias Sevel, waralaba yang namanya sempat melejit di tanah air harus menutup seluruh gerainya akhir bulan ini. Berdasarkan keterbukaan informasi yang dikutip, Jumat (23/6/2017), pihak MSI menyatakan bahwa bisnis yang dijalani 7-Eleven mengalami kerugian bertahun-tahun. "Segmen bisnis ini telah mengalami kerugian di tahun-tahun terakhir sebagai akibat dari kompetisi pasar yang tinggi," tulis pihak MSI dalam keterbukaan.

Pada awal tahun, sempat menelusuri perkembangan bisnis tersebut di Jakarta. Tercatat ada penutupan 30 gerai akibat rugi, seiring dengan biaya operasional yang membengkak tak sesuai pendapatan. Ada berbagai isu yang sempat menjadi indikasi, seperti larangan penjualan alkohol hingga aktivitas 'nongkrong enggak jajan'.

PT Modern Sevel Indonesia (MSI) selaku pemegang master franchise 7-Eleven (Sevel) di Indonesia akan menutup seluruh gerainya di Indonesia. Hal itu diumumkan oleh PT Modern Internasional Tbk (MDRN) melalui keterbukaan informasi yang dilansir, Jumat (23/6/2017).

Direktur Modern Internasional Chandra Wijaya mengumumkan, terhitung per tanggal 30 Juni 2017 seluruh gerai Sevel di bawah manajemen MSI akan berhenti beroperasi. "Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh perseroan untuk menunjang kegiatan operasional 7-Eleven," tuturnya.

Chandra melanjutkan, penutupan seluruh gerai Sevel sebagai imbas dari batalnya rencana akuisisi seluruh gerai Sevel beserta aset-asetnya oleh PT Charoen Pokphand Restu Indonesia yang merupakan anak usaha dari PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN). Pembatalan tersebut lantaran tidak tercapainya kesepakatan atas pihak-pihak yang berkepentingan.

"Hal-hal material yang berkaitan dan yang timbul sebagai akibat dari pemberhentian operasional gerai 7-Eleven ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku dan akan diselesaikan secepatnya," tukas Chandra. Sekadar informasi, saham sejak pengumuman pembatalan akuisisi, saham MDRN terus melemah hingga level terendah. Bahkan pada 3 hari yang lalu MDRN harga paling dasar Rp 50 per saham alias gocap dan tidak bergerak hingga perdagangan kemarin.

Setelah sempat terkatung-katung, PT Modern Sevel Indonesia akhirnya memutuskan untuk menutup semua gerai 7-eleven (Sevel) pada akhir bulan ini. Direktur PT Modern Internasional Tbk Chandra Wijaya menjelaskan, penutupan seluruh gerai tersebut dilakukan karena adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki perseroan untuk menunjang kegiatan operasionalnya. Hal tersebut seiring batalnya rencana akuisisi yang semula akan dilakukan Charoen terhadap seluruh usaha waralaba tersebut di Indonesia.

"Hal-hal material yang berkaitan dan timbul sebagai akibat pemberhentian operasional gerai ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku dan akan diselesaikan secepatnya," ujar Chandra dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, dikutip Jumat (23/6). Sevel tercatat sudah mulai menutup gerainya sejak tahun lalu. Tahun lalu, penutupan dilakukan pada sebanyak 25 gerai. Adapun pada kuartal pertama tahun ini, penutupan sudah dilakukan pada 30 gerai.

Adapun induk usah Sevel, PT Modern Internasional Tbk (MDRN) dalam publikasinya di Bursa Effek Indonesia tercatat mengalami kerugian sebesar Rp477 miliar pada kuartal pertama tahun ini. Kerugian tersebut mencapai lebih dari separuh kerugian perseroan pada sepanjang tahun lalu yang mencapai Rp663 miliar.

PT Modern Internasional Tbk (MDRN) masih melanjutkan kinerja kurang cemerlang. Pada periode kuartal I-2017, perseroan masih dihantui kerugian. Melansir dari keterbukaan informasi, induk usaha dari perusahaan pemilik waralaba 7-Eleven di Indonesia itu (PT Modern Sevel Indonesia) tercatat mengalami kerugian sebesar Rp 447,9 miliar.

Angka itu berbanding terbalik dengan kuartal I-2017, di mana MDRN masih bisa membukukan keuntungan sebesar Rp 21,3 miliar. Penjualan bersih perseroan juga mengalami penurunan 37,17% dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 220,66 miliar menjadi Rp 138,62 miliar. Beban pokok penjualan menurun dari Rp 142,21 miliar menjadi Rp 100,64 miliar, namun beban operasi membengkak menjadi Rp 368,18 miliar.

Sementara total liabilitas hanya naik tipis dari Rp 1,337 triliun menjadi Rp 1,381 triliun. Angka itu terdiri dari liabilitas jangka panjang sebesar Rp 305,01 miliar dan liabilitas jangka pendek sebesar Rp 1,07 triliun. Adapun total ekuitas menurun 70% dari Rp 645,3 miliar menjadi Rp 187,99 miliar. Sehingga total liabilitas dan ekuitas juga menurun dari Rp 1,98 triliun menjadi Rp 1,57 triliun.

Total aset perseroan saat ini sebesar Rp 1,57 triliun. Angka itu turun 20,8% dari periode yang sama di tahun lalu sebesar Rp 1,98 triliun

Harga Beras Mahal Karena Margin Keuntungan Yang Diambil Tinggi

Food and Agriculture Organization (FAO) merilis harga beras Indonesia lebih tinggi dibandingkan harga beras internasional. Pada tahun 2016 lalu, harga beras dalam negeri berada di level US$ 1 /kilogram (kg), sementara harga beras internasional hanya sekitar US$ 0,4 /kg. Harga tersebut mengacu pada harga eceran rata-rata nasional di Indonesia.

Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, mengatakan mahalnya harga beras Indonesia tak hanya karena mahalnya ongkos produksi padi petani dalam negeri, melainkan juga karena tingginya margin dalam tata niaga beras.

"Mahal berasnya Indonesia juga karena disparitas harga yang tinggi dari produsen atau petani hingga ke konsumen. Margin di tata niaga tinggi. Bahkan disparitasnya ini bisa hampir 100%. Harga beras yang kita beli di pasar harganya Rp 11.000/kg, di petani bisa hanya Rp 6.000/kg," jelas Enny.

Diungkapkannya, tata niaga beras yang panjang dan kurang efisien ini jadi kontributor dominan mahalnya harga beras di Indonesia.  Selain itu di sektor hulu, sambungnya, rendahnya produktivitas rata-rata padi nasional juga membuat harga beras di Indonesia tergolong mahal dibandingkan dengan negara ASEAN lain sesama produsen beras.

"Kedua itu produktivitas lahan kita yang rata-rata nasional 5 sekian ton per hektar. Ini bicara rata-rata se-Indonesia, bukan per spot. Di Jawa memang banyak yang produktivitas sampai 10 ton per hektar, tapi kalau rata-rata nasional itu 5 ton per hektar. Negara lain sudah di atas itu," jelas Enny. Kemudian pengelolaan pasca panen petani padi di Indonesia yang masih sangat tradisional. Penanganan padi pasca dipanen yang masih sangat sederhana, membuat banyak panen padi yang hilang (loss) cukup besar.

"Yang tidak bisa dilupakan itu loss dari pasca panen. Kita kan tahu kalau petani panen jemurnya sederhana, mesin perontoknya seadanya, ini kan mempengaruhi ke jumlah loss padi, kemudian juga ngaruh ke kualitas, dalam hal ini tingkat pecahnya," terang Enny. Indonesia diberkahi dengan tanah subur dan luas. Namun demikian, bukan berarti kondisi ini membuat beras bisa diproduksi lebih murah ketimbang negara-negara ASEAN sesama produsen beras.

Indonesia Representative Assistant Food and Agriculture Organization (FAO), Ageng Herianto, menjelaskan kurang efisiennya produksi beras di Indonesia lantaran selama puluhan tahun mengandalkan lahan pertanian di Pulau Jawa.  "Jawa ini yang paling subur, infrastrukturnya yang paling siap. Lahannya benar-benar subur karena tanah vulkanik, ini berbeda dengan sekali dengan lahan di luar Jawa. Lebih banyak mengandalkan Jawa," kata Ageng.

Diungkapkannya, pemerintah perlu melakukan relokasi lahan ke luar Jawa yang tanahnya masih luas. Namun demikian, terlebih dahulu perlu disiapkan infrastruktur yang baik sebagaimana di Jawa.  "Lahan paling subur memang di Jawa, tapi kelebihan di luar Jawa itu luasannya relatif besar. Di Jawa karena sawahnya kecil-kecil, ongkos produksinya enggak efisien. Investasinya juga besar untuk buka lahan," ujar Ageng.

Di sisi lain, masalah di pertanian padi di luar Jawa tak hanya sekedar masalah lahan, melainkan juga sumber daya manusia, dalam hal ini petani, yang masih sangat terbatas. "Lahan banyak tapi sumber daya manusia atau orang yang pengetahuan tentang padi itu kebanyakan di Jawa. Sumber daya manusia di luar Jawa ini belum banyak yang menguasai soal padi. Beda dengan petani di Jawa yang memang sejak dulu hidup dari padi," terang Ageng.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengumpulkan berbagai indikasi yang menyebabkan harga beras di Indonesia jauh lebih mahal dibandingkan negara lain, khususnya di kawasan ASEAN. Salah satunya adalah biaya produksi yang tinggi. "Nah ini perlu kita selidiki. Karena penyebabnya pertama, bisa karena ongkos produksi di negara lain lebih rendah dibanding kita. Jadi kita menghasilkan per kg beras berarti lebih mahal dari negara lain," ungkap Ketua KPPU Syarkawi Rauf.

Menurutnya kondisi ini perlu mendapat pembenahan lebih serius dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Padahal menurut Syarkawi, dari sisi produksi beras nasional sendiri, jumlahnya sudah cukup berlimpah. "Nah ini yang harus kita perbaiki dari waktu ke waktu karena ada data yang menunjukkan bahwa harga di Indonesia lebih tinggi dibanding internasional," terangnya.

Sementara itu faktor lain seperti rantai distribusi yang terlalu panjang disadari KPPU juga membuat harga di tingkat pengecer lebih mahal dibandingkan negara lain. Dengan demikian Syarkawi menganggap, upaya ini yang perlu ditiru dari negara lain.  "Kedua, jangan-jangan faktor rantai distribusi kita yang terlalu mahal yang membuat harga di end user itu terlalu tinggi dibandingkan negara lain yang lebih efisien dari sisi rantai distribusi," ujarnya.

Sementara dugaan terakhir menurut Syarkawi yakni, adanya pola penjualan beras dari negara lain ke pasar internasional dengan harga yang lebih murah, lantaran kelebihan pasokan stok. "Ketiga, jangan sampai ada pola di negara lain itu mereka kelebihan produksi sehingga dijual ke pasar internasional dengan harga yang lebih murah dibanding harga di dalam negerinya sendiri," terangnya

Dalam urusan beras, Vietnam bisa jadi satu dari sekian banyak negara yang sukses dalam produksi berasnya. Dengan produksi beras tahunan rata-rata di atas 28 juta ton, negara tersebut jadi salah satu pengekspor beras dunia sejak beberapa tahun belakangan.  Indonesia Representative Assistant Food and Agriculture Organization (FAO), Ageng Herianto, menjelaskan di negara tersebut pengembangan lahan untuk sawah padi diatur sangat ketat oleh pemerintah.

Hal ini memungkinkan penanaman padi dilakukan dilahan yang sangat luas dan terkonsentrasi, dengan dukungan infrastruktur yang memadai hingga pasca panen. Di sisi lain, pengusahaan lahan oleh negara meminimalkan alih fungsi lahan oleh petani. "Di Vietnam itu lahan dikuasai negara, sehingga tidak boleh ada perubahan atau konversi. Wajar lahannya tetap luas. Sedang di kita kepemilikan pribadi petani, kepemilikannya kecil, sudah begitu semakin sempit," terang Ageng.

Selain itu, lanjutnya, sebagaimana negara-negara produsen beras lain yang berada di lembah Sungai Mekong, membuat Vietnam memiliki lahan yang sangat cocok untuk tanaman padi dalam skala sangat luas. "Di Mekong itu lahan sangat flat jadi satu, sehingga sangat efisien untuk penggunaan peralatan mekanisasinya, irigasi, ongkos pemasaran, dan sebagainya. Hal itu yang membuat berasnya relatif lebih murah," kata Ageng.

Data FAO, harga beras per Maret 2017 di Vietnam saat ini yakni US$ 0,31/kg atau Rp 4.120 (kurs Rp 13.290). Harga beras di negara Asia Tenggara lain yang berada di lembah Mekong seperti Thailand yakni US$ 0,33/kg, Myanmar US$ 0,28/kg, Kamboja US$ 0,42/kg.

Sementara harga rata-rata beras di Indonesia yakni US$ 0,79 atau Rp 10.499. Pada tahun lalu, sebagaimana dirilis FAO, harga beras di Indonesia lebih mahal ketimbang rata-rata harga beras global. Harga beras dalam negeri berada di level US$ 1 /kg, sementara harga beras internasional hanya sekitar US$ 0,4 /kg

Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain sesama produsen beras, harga beras di Indonesia relatif lebih mahal. Selain itu, harga makanan paling pokok penduduk di tanah air ini ternyata juga masih lebih mahal ketimbang harga rata-rata beras internasional. Data Badan Pangan Dunia atau Food and Agriculture Organization (FAO) merilis harga beras di Indonesia dengan harga beras rata-rata internasional di 2016 lalu. Harga beras dalam negeri US$ 1 /kg, sedangkan harga beras internasional hanya sekitar US$ 0,4 /kg.

Sebagai pembanding, harga di sejumlah negara penghasil beras ASEAN seperti Kamboja adalah US$ 0,42/kg. Harga beras di Thailand US$ 0,33/kg, Vietnam US$ 0,31/kg. Lalu harga beras di Myanmar bahkan US$ 0,28/kg. Beberapa negara yang selama ini jadi eksportir beras dunia seperti India, juga memiliki harga beras yang lebih murah yakni US$ 0,48/kg, Bangladesh US$ 0,46/kg, Pakistan US$ 0,42/kg, dan Sri Lanka US$ 0,50/kg.

Indonesia saat ini tercatat sebagai negara penghasil beras terbesar ketiga di dunia dengan produksi gabah sebesar 70 juta ton, dengan konversi menjadi beras sekitar 39 juta ton beras, dengan kebutuhan rata-rata beras per bulan 2,67 juta ton. Indonesia Representative Assistant Food and Agriculture Organization (FAO), Ageng Herianto, mengatakan lebih mahalnya harga beras ketimbang negara produsen lain di ASEAN tersebut lantaran ongkos produksi padi yang tinggi, khususnya karena sempitnya kepemilikan lahan petani.

"Mahal karena komponen ongkos sewa lahan terutama. Itu sangat tinggi, karena banyak petani enggak punya lahan, jadi dia harus sewa, atau punya lahan tapi sedikit. Jatuhnya di ongkos produksi padi yang mahal, jadinya harga jual relatif lebih mahal," jelas Ageng. Diungkapkannya, pola lahan di Indonesia yang sifatnya tersebar dan sempit membuat biaya produksi padi di Indonesia kurang efisien. Selain itu, basis produksi beras di Indonesia juga terlalu bergantung pada Pulau Jawa.

Hal ini berbeda dengan sistem budidaya di negara-negara Lembah Sungai Mekong seperti Thailand, Myanmar, dan Vietnam yang memiliki skala tanam sangat luas dengan kontur tanah yang datar, infrastruktur seperti jalan dan irigasi yang baik, mekanisasi pertanian yang lebih luas, dan pasca panen yang lebih baik. Di Vietnam, bahkan penguasaan tanah dilakukan negara, sehingga pengaturan penanaman padi diatur sangat ketat, terlebih hampir sangat minim terjadinya konversi lahan pertanian sebagaimana yang banyak terjadi di Indonesia.

"Sawah di negara-negara produsen beras besar di ASEAN itu lahannya flat jadi satu. Kita lahannya kecil-kecil, sehingga kurang efisien. Produktivitas memang kita tinggi, tapi ongkos produksinya lebih mahal," ungkap Ageng. "Vietnam itu lahan dikuasai negara, sehingga tidak boleh ada perubahan atau konversi. Wajar lahannya tetap luas. Sedang di kita kepemilikan pribadi petani, kepemilikannya kecil, sudah begitu semakin sempit," tambahnya.

Selain permasalahan lahan, komponen lain yang menciptakan biaya tinggi pada petani-petani di Indonesia yakni penggunaan pupuk yang tinggi. "Tentu kemudian pupuk, karena lahan petani terbatas di Indonesia, untuk mengejar produksi yang tinggi supaya nutup (balik modal), pengunaan pupuknya tinggi," terang Ageng.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, mengatakan mahalnya harga beras Indonesia tak hanya karena mahalnya ongkos produksi padi petani dalam negeri, melainkan juga karena tingginya marjin dalam tata niaga beras.

"Mahal berasnya Indonesia juga karena disparitas harga yang tinggi dari produsen atau petani hingga ke konsumen. Marjin di tata niaga tinggi. Bahkan disparitasnya ini bisa hampir 100%. Harga beras yang kita beli di pasar harganya Rp 11.000/kg, di petani bisa hanya Rp 6.000/kg," ucap Enny.

Tata niaga perberasan yang panjang dan kurang efisien ini jadi kontributor dominan mahalnya harga beras di Indonesia. Kemudian yakni pengelolaan pasca panen petani padi di Indonesia yang masih sangat tradisional. Penanganan padi pasca dipanen yang masih sangat sederhana, membuat banyak panen padi yang hilang (loss) cukup besar.

"Yang tidak bisa dilupakan itu loss dari pasca panen. Kita kan tahu kalau petani panen jemurnya sederhana, mesin perontoknya seadanya, ini kan mempengaruhi ke jumlah loss padi, kemudian juga pengaruh ke kualitas, dalam hal ini tingkat pecahnya," terang Enny. Namun demikian, beberapa negara lain di Asia memiliki harga beras yang lebih mahal ketimbang Indonesia, seperti Jepang yang harga berasnya US$ 4,11/kg, Filipina US$ 0,82/kg, China US$ 0,91/kg, Korea Selatan US$ 1,57, Laos US$ 1,01/kg, Nepal US$ 1,03/kg, Arab Saudi US$ 2,16/kg, dan Palestina US$ 1,95/kg

Meski punya lahan pertanian yang cukup luas, namun ternyata harga beras di Indonesia masih lebih mahal dibandingkan negara tetangga sesama produsen beras seperti Vietnam, Thailand, dan Myanmar. Indonesia Representative Assistant Food and Agriculture Organization (FAO), Ageng Herianto, mengatakan lebih mahalnya harga beras ketimbang negara produsen lain di ASEAN tersebut lantaran ongkos produksi padi yang tinggi, khususnya karena sempitnya kepemilikan lahan petani.

"Mahal karena komponen ongkos sewa lahan terutama. Itu sangat tinggi, karena banyak petani enggak punya lahan, jadi dia harus sewa, atau punya lahan tapi sedikit. Jatuhnya di ongkos produksi padi yang mahal, jadinya harga jual relatif lebih mahal," jelas Ageng. Diungkapkannya, pola lahan di Indonesia yang sifatnya tersebar dan sempit membuat biaya produksi padi di Indonesia kurang efisien.

Sebagai perbandingan, negara-negara yang berada di aliran Sungai Mekong seperti Thailand, Myanmar, atau Vietnam memiliki lahan yang datar dalam skala yang sangat luas. Hal ini membuat sistem pertanian bisa dilakukan dengan efisien, baik dalam hal irigasi dan infrastruktur lainnya.

"Sawah di negara-negara produsen beras besar di ASEAN itu lahannya flat jadi satu. Kita lahannya kecil-kecil, sehingga kurang efisien. Produktivitas memang kita tinggi, tapi ongkos produksinya lebih mahal," kata Ageng. Selain permasalahan lahan, komponen lain yang menciptakan biaya tinggi pada petani-petani di Indonesia yakni penggunaan pupuk yang tinggi. "Tentu kemudian pupuk, karena lahan petani terbatas di Indonesia, untuk mengejar produksi yang tinggi supaya nutup (balik modal), pengunaan pupuknya tinggi," terang Ageng.

Data FAO, harga rata-rata beras di Indonesia per Maret 2017 yakni US$ 0,79 atau Rp 10.499 (kurs Rp 13.290). Sebagai pembanding, harga beras rata-rata per kg di Kamboja yakni US$ 0,42/kg. Harga beras dari negara lainnya Thailand yakni US$ 0,33/kg, dan kemudian Vietnam US$ 0,31/kg. Harga beras di Myanmar bahkan mencapai US$ 0,28/kg.

Beberapa negara yang selama ini jadi eksportir beras di dunia seperti India juga memiliki harga beras yang lebih murah seperti Bangladesh US$ 0,46/kg, beras India US$ 0,48/kg, Pakistan US$ 0,42/kg, dan Sri Lanka US$ 0,50/kg. Namun demikian, beberapa negara Asia lain di Asia memiliki harga beras yang lebih mahal ketimbang Indonesia, seperti Jepang yang harga berasnya US$ 4,11/kg, Filipina US$ 0,82/kg, China US$ 0,91/kg, Korea Selatan US$ 1,57, Laos US$ 1,01/kg, Nepal US$ 1,03/kg, Arab Saudi US$ 2,16/kg, dan Palestina US$ 1,95/kg

Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain produsen beras, harga beras di Indonesia terbilang relatif lebih mahal. Padahal, dari sisi lain, Indonesia memiliki luasan tanah yang jauh lebih besar. Berdasarkan Data Badan Pangan Dunia atau Food and Agriculture Organization (FAO), per Maret 2017 harga beras per kg Indonesia rata-rata yakni US$ 0,79 atau Rp 10.499.

Sebagai pembanding, harga beras rata-rata per kg di Kamboja yakni US$ 0,42/kg. Harga beras dari negara lainnya Thailand yakni US$ 0,33/kg, dan kemudian Vietnam US$ 0,31/kg. Harga beras di Myanmar bahkan mencapai US$ 0,28/kg. Beberapa negara yang selama ini jadi eksportir beras di dunia seperti India juga memiliki harga beras yang lebih murah seperti Bangladesh US$ 0,46/kg, beras India US$ 0,48/kg, Pakistan US$ 0,42/kg, dan Sri Lanka US$ 0,50/kg.

Namun demikian, beberapa negara lain di Asia memiliki harga beras yang lebih mahal ketimbang Indonesia, seperti Jepang yang harga berasnya US$ 4,11/kg, China US$ 0,91/kg, Korea Selatan US$ 1,57, Laos US$ 1,01/kg, Nepal US$ 1,03/kg, Arab Saudi US$ 2,16/kg, dan Palestina US$ 1,95/kg.

Sementara itu, jika membandingkan harga beras di Indonesia dengan harga beras rata-rata internasional pada tahun 2016 lalu, harga beras dalam negeri berada di level US$ 1 /kg, kemudian harga beras internasional hanya sekitar US$ 0,4 /kg. Harga tersebut mengacu pada harga eceran rata-rata nasional di Indonesia.

Charoen Pokphand Batal Akuisisi Sevel

Seven Eleven (Sevel) pernah menjadi salah satu tempat nongkrong favorit bagi sebagian anak muda Jakarta. Ini lantaran untuk dapat nongkrong berjam-jam di Sevel, pembeli tidak perlu merogoh kantong terlalu dalam. “Hanya butuh Rp 20 ribu, kita bisa berjam-jam nongkrong di sana, nggak diganggu sama mbak penjualnya. Tapi sekarang banyak yang sudah mulai tutup,” ujar Lidia, salah satu pengunjung Sevel.

Selain banyak gerai yang mulai tutup, hampir semua gerai Sevel yang tersisa, tak memiliki banyak produk lagi untuk dijual. Berdasarkan pantauan pada sejumlah gerai Sevel yang masih buka, hanya tersisa tiga hingga empat rak dengan jumlah produk yang dijual sangat terbatas. Minuman yang dijual pun, tak lagi beragam seperti dulu. Jenis minuman yang dijual bahkan bisa dihitung dengan jari. Sebagian lemari pendinginnya bahkan tak lagi diisi dan ditutupi karton. Salah satu gerai Sevel yang terletak di kawasan Tendean, Jakarta Selatan bahkan tak lagi menjual produk air mineral.

“Sudah sekitar satu bulan ini memang banyak yang kosong (rak-nya),” ujar salah satu pegawai Sevel.

Dia pun mengaku belum tahu kapan rak-rak kosong tersebut akan kembali diisi. “Mungkin habis lebaran diisi lagi, tapi saya juga nggak tahu pasti, saya cuma menjalankan tugas.”

Sebagai informasi pada awal tahun ini, sudah lebih dari 30 gerai Sevel yang ditutup. Jumlah ini meningkat dibandingkan penutupan gerai Sevel pada tahun lalu yang tercatat sebanyak 25 gerai. Mengutip DetikFinance, Corporate Secretary PT Modern Putra Indonesia (Sevel) Tina Novita, mengatakan, penutupan gerai dilakukan lantaran tidak dapat mencapai target untuk menutupi biaya operasional. Adapun induk usah Sevel, PT Modern Internasional Tbk (MDRN) dalam publikasinya di Bursa Effek Indonesia, tercatat mengalami kerugian sebesar Rp477 miliar pada kuartal pertama tahun ini. Kerugian tersebut mencapai lebih dari separuh kerugian perseroan pada sepanjang tahun lalu yang mencapai Rp663 miliar.

Modern Internasional pun kemudian berencana menjual Sevel pada PT Charoen Pokphand Restu Indonesia (CPRI) lantaran bisnisnya terus merugi akibat kompetisi pasar yang tinggi. Padahal bisnis waralaba tersebut membutuhkan suntikan modal besar untuk mengembangkan bisnisnya di masa sepan. Adapun nilai transaksi penjualan waralaba tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp1 triliun.

“Alasan penjualan jaringan bisnis 7-Eleven di Indonesia adalah karena usahanya merugi, sebagai akibat dari kompetisi pasar yang tinggi,” terangnya. Sayangnya, rencana transaksi penjualan Sevel tersebut batal dilaksanakan. Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia pada 5 Juni lalu, Chandra, menjelaskan batalnya transaksi tersebut karena tidak tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Namun, hingga kini, induk usaha Sevel tersebut belum menjelaskan langkah lebih jauh yang akan dilakukannya pasca pembatalan transaksi tersebut. PT Charoen Pokphand Restu Indonesia (CPRI) mengakuisisi PT Modern Sevel Indonesia (MSI) yang dikenal sebagai pemilik jaringan toko waralaba modern 7-Eleven dengan nilai transaksi senilai Rp1 triliun.

Direktur MSI Chandra Wijaya menjelaskan, alasan penjualan jaringan bisnis 7-Eleven di Indonesia adalah karena usahanya merugi, sebagai akibat dari kompetisi pasar yang tinggi. Sementara itu, 7-Eleven membutuhkan suntikan modal besar untuk mengembangkan segmen bisnis pada masa datang.

"Segmen usaha ini (7-Eleven) mengalami kerugian di tahun-tahun terakhir," kata Chandra dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) dikutip Senin (24/4). Sampai September 2016 lalu, jumlah jaringan 7-Eleven di Indonesia tercatat 166 gerai sementara sepanjang tahun 2016, MDRN telah menutup sebanyak 25 gerai.

CPRI, perusahaan unggas yang telah melantai di bursa saham, berafiliasi dengan konglomerasi Thailand Grup Charoen Pokphand yang memang memegang trademark dan mengoperasikan 9500 gerai 7-Eleven di negara tersebut. Dikutip dari Indonesia-Investments, CPRI akan menciptakan konsep baru untuk 7-Eleven di Indonesia.

Proses akuisisi 7-Eleven ini ditargetkan tuntas sebelum atau pada tanggal 30 Juni 2017, apabila prasyarat pelaksanaan Transaksi terpenuhi, antara lain: Persetujuan-persetujuan korporasi dari MI dan MSI, termasuk persetujuan RUPS dan Dewan Komisaris sehubungan dengan rencana Transaksi telah diperoleh.

Chandra menjelaskan, sehubungan dengan rencana akuisisi ini, perseroan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari instansi Pemerintah, termasuk persetujuan Kementerian Perdagangan atas pengakhiran Perjanjian Waralaba (clean break) dan penunjukan CPRI selaku penerima waralaba yang baru, serta dari persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Daya Beli Berkurang, Industri Minuman Ringan Lesu

Asosiasi Industri Minuman Ringan (Asrim) mencatat pertumbuhan volume penjualan industri minuman ringan sepanjang kuartal I 2017 melambat empat persen apabila dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Daya beli masyarakat yang semakin melemah karena kenaikan upah yang minim disertai dengan kenaikan harga barang ditengarai menjadi biang keladinya.

Ketua Umum Asrim Triyono Prijosoesilo mengungkapkan, pertumbuhan industri minuman sangat bergantung pada daya beli masyarakat. Terlebih, elastisitas permintaan minuman ringan sangat tinggi. Dengan kata lain, pengeluaran masyarakat untuk minuman ringan turun drastis jika daya beli masyarakat kurang darah.

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), di mana kontribusi konsumsi masyarakat terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 56,95 persen. Angka ini tercatat susut jika dibandingkan periode yang sama tahun kemarin sebesar 57,7 persen.

"Memang, pengeluaran masyarakat untuk minuman ringan hanya 1,8 persen-2 persen dari pengeluaran rumah tangga. Namun, begitu harga barang-barang naik, masyarakat langsung mengalihkan konsumsi yang tadinya untuk minuman ringan ke hal lain yang lebih penting. Kalau pertumbuhan konsumsi masyarakat jatuh, industri juga tertimpa," ujarnya, Senin (8/5).

Ia mengatakan, penurunan pertumbuhan ini merata di sub-sektor industri yang terdiri dari Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), minuman berkarbonasi, minuman teh dalam kemasan, dan minuman sari buah. Di antara semua sub-sektor tersebut, pelemahan utama terdapat di minuman berkarbonasi dengan pelemahan sebesar lebih dari 15 persen.

Meski demikian, minuman jenis isotonik dan berbahan susu dinilai masih mencatat pertumbuhan positif hingga 15 persen. "Pelemahan penjualan ini terjadi tak hanya di penjualan eceran biasa, namun juga ritel-ritel modern. Kami dapat laporan dari ritel bahwa terjadi penurunan permintaan juga," imbuh Triyono.

Selain karena daya beli, Triyono menuturkan, lesunya penjualan minuman ringan juga diakibatkan karena buruknya persepsi konsumen akan minuman ringan. Banyak sekali kampanye-kampanye negatif yang berseliweran sepanjang kuartal I kemarin. Ambil contoh, kampanye media sosial terkait penggunaan gula rafinasi yang berdampak obesitas. Selain itu, terdapat pula anggapan bahwa minumam kopi kemasan hanya menggunakan sedikit unsur kopi.

"Banyak isu-isu yang beredar dan perlu dikaji aspek ilmiahnya. Tentu saja, persepsi seperti ini sangat memengaruhi tingkah laku konsumen," jelasnya. Dengan demikian, ia masih khawatir, pertumbuhan industri hingga akhir tahun nanti akan melanjutkan tren penurunan dan sulit kembali ke angka pertumbuhan dua digit seperti tahun 2010 silam.

Sebagai informasi, pertumbuhan industri minuman ringan sempat memuncak pada 2009 dengan angka 15,44 persen. Lalu, angka itu menurun ke posisi 10,91 persen satu tahun setelahnya dan 9,56 persen pada 2011. Angkanya terus menciut hingga 7,5 persen pada akhir tahun lalu.

Makanya, ia meminta pemerintah agar tidak mengimplementasikan kebijakan yang berdampak buruk bagi konsumsi masyarakat, seperti wacana pengenaan cukai bagi minuman berpemanis. "Kami akan analisa kembali faktor apalagi yang menekan angka pertumbuhan ini. Karena pasti yang menyebabkan penurunan pertumbuhan ini multifaktor," pungkasnya