Fintech Uang Teman PT Digital Alpha Indonesia Ternyata Belum Bayar Gaji Karyawan

 Karyawan dan eks karyawan PT Digital Alpha Indonesia atau UangTeman menuntut pembayaran tunggakan gaji, pajak, dan iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan kepada manajemen. Tuntutan kepada perusahaan fintech atau pinjaman online (pinjol) tersebut tertuang dalam petisi change.org dengan dukungan tanda tangan dari 399 orang.

"Sampai saat ini juga belum ada klarifikasi kepada kami, kenapa gaji kami belum dibayarkan? Pihak perusahaan juga tidak pernah mengumumkan perusahaan ini apakah akan bangkrut atau terus berjalan? Termasuk pengumuman kapan gaji dibayarkan," tulis petisi tersebut seperti dikutip CNNIndonesia.com.

Ironinya, kasus ini mencuat di tengah hingar bingar pinjol legal sebagai alternatif sumber pendanaan bagi masyarakat. Terlebih, terjadi di saat pertumbuhan industri tengah positif.

Terbukti, outstanding pinjaman dari para pinjol legal telah mencapai Rp27,9 triliun per Oktober 2021. Realisasi tersebut naik 57,49 persen secara tahun berjalan dari Rp17,71 triliun per Januari 2021.

Jumlah penikmat dananya pun tak sedikit. Tercatat, ada 19,94 juta nasabah yang mendapat aliran pinjaman tersebut. Selain itu, kualitas pinjaman pun terbilang baik, di mana Rp25,39 triliun atau 91 persen dari total, masuk kategori lancar. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menilai beberapa faktor yang membuat masalah tunggakan gaji karyawan terjadi UangTeman. Pertama, ia menduga pendanaan UangTeman dari investor mulai seret.

"Padahal, pendanaan investor menjadi bahan bakar bagi operasional perusahaan. Mungkin ini yang gagal didapatkan oleh UangTeman," ungkap Huda kepada CNNIndonesia.com, Selasa (14/12). Kedua, ia menilai ada dampak dari persaingan ketat antar perusahaan pinjol di industri. Sebab, menurutnya, pemain di industri pinjol sudah mulai mengerucut, mana yang paling dominan dan tidak.

"Akibatnya, kinerja fintech secara umum yang bagus, ya hanya dinikmati segelintir perusahaan fintech p2p lending saja," ucapnya. Ketiga, mungkin ada masalah pada manajemen. Apalagi, menurut Huda, industri pinjol sebenarnya masih 'seumur jagung', sehingga tentu tata kelola dan manajemennya masih banyak kekurangan.

"Sudah tidak menjadi rahasia jika perusahaan digital di Indonesia masih kacau. Banyak sekali masalah yang timbul akibat kesalahan manajemen," imbuhnya. Permasalahan manajemen ini selanjutnya membuat perusahaan tidak siap menghadapi berbagai masalah lain dari sektor eksternal, seperti soal pendanaan dari investor dan persaingan dengan perusahaan sejenis. Alhasil, berbagai masalah ini berdampak ke karyawan.

"Iklim kerja yang 'perusahaan yang pertama' menjadikan hak karyawan belum dibayarkan. Padahal, urusan hak karyawan merupakan prioritas utama perusahaan," jelasnya.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara sependapat dengan kemungkinan dampak persaingan yang ketat kepada masalah tunggakan gaji karyawan di UangTeman. Sebab, ia membaca memang saat ini industri dikuasai oleh beberapa pemain besar saja.

"Terbaca misalnya segmen paylater, itu mengerucut ke OVO Paylater, Shopee Paylater, Gopay Paylater, Kredivo Paylater, dan Akulaku Paylater. Untuk yang permodalan produktif ada Investree, Modalku, dan Koinworks," kata Bhima.

Kondisi ini membuat perusahaan pinjol lainnya hanya mendapat sedikit kue dari total keseluruhan pertumbuhan industri. Faktor lain, ia menduga karena ada ketidakcakapan perusahaan dalam mengendalikan kualitas pinjaman melalui program manajemen risiko. "Sama risk management untuk kendalikan kenaikan NPL (kredit bermasalah)," terang dia.

Dari berbagai faktor tersebut, Bhima memberi masukan kepada industri agar masalah serupa tidak terulang. Pertama, sebisa mungkin perusahaan pinjol punya program relaksasi dan restrukturisasi kepada nasabahnya.

Kedua, pinjol legal perlu memperketat skor penilaian pinjaman (credit scoring) kepada nasabah. Tujuannya, untuk memitigasi risiko gagal bayar pinjaman. "Ini bisa dengan fintech kerja sama dengan e-commerce misalnya, jadi bisa cek track record nilai transaksi, sudah berapa lama berjualan, atau kalau konsumen juga bagaimana," katanya.

Ketiga, kerja sama dengan perusahaan asuransi penjaminan untuk menjamin pinjaman yang diberikan ke nasabah. Keempat, penyaluran pinjaman berorientasi kegiatan produktif, bukan konsumtif.

Kelima, pinjol perlu selektif dalam menyalurkan pinjaman, misalnya ke sektor-sektor yang sudah jelas masih bisa tumbuh, misalnya industri makanan dan minuman. Hal ini bisa mengurangi risiko pinjaman gagal bayar.

"Terakhir cari investor dengan banyak menggandeng lender institusi, baik perbankan maupun lembaga keuangan lainnya, ini bagus untuk stabilitas sumber pendanaan," pungkasnya.

Bank Indonesia Rilis Standard Aturan Pembayaran Nasional

 Bank Indonesia (BI) akan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Standar Nasional yang akan menjadi landasan hukum dari berbagai standar sistem pembayaran di Tanah Air.

"Kami harapkan ini akan menjadi landasan hukum dari berbagai standar nasional di sistem pembayaran lain-lainnya yang kita punya seperti standar Open API dan QRIS," kata Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Filianingsih Hendarta, dikutip dari Antara, Rabu (4/8).

Filianingsih mengatakan tujuan reformasi regulasi tersebut untuk mencari titik keseimbangan agar BI tetap mampu optimalisasi peluang inovasi digital dengan tetap memperhatikan stabilitas keuangan.

"Kemudian juga untuk mewujudkan dan sistem pembayaran yang cepat mudah murah aman dan handal," ujarnya. Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa pokok-pokok reformasi dalam PBI Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) dan PBI Penyelenggara Infrastruktur Pembayaran (PIP) yang telah diluncurkan pada 1 Juli 2021, mencakup simplifikasi dan efisiensi, restrukturisasi, dan optimalisasi.

Simplifikasi dan efisiensi yang dilakukan BI terdiri dari pemroses izin/penetapan dan persetujuan atau pelaporan pengembangan dan atau/kerja sama. "Kami tetapkan service level agreement antara BI dengan pemohon izin, sama-sama fair. Jadi sebelum melalukan permohonan, harus benar-benar diperiksa persyaratannya," jelasnya.

Sedangkan untuk persetujuan atau pelaporan pengembangan dan atau/kerja sama dibagi menjadi tiga resiko. Jika risiko rendah, hanya perlu melapor dan tidak perlu izin kepada BI, sedangkan jika risiko sedang dan tinggi harus mengajukan persetujuan kepada BI.

Nantinya, BI akan menyediakan webinar secara periodik untuk mengetahui detail proses perizinan dan juga menyediakan pre consultatif meeting agar pemohon bisa memenuhi persyaratan kerja sama.

Kemudian restrukturisasi dengan melakukan initial capital (modal disetor minimum), ongoing capital (kewajiban modal selama penyelenggaraan kegiatan usaha) serta manajemen risiko dan standar keamanan.

Sedangkan pada unsur optimalisasi, BI Akan memperkuat sistem pengawasan dengan memperhatikan klasifikasi terhadap penyelenggara SP serta evaluasi secara berkala dan sewaktu-waktu dengan mempertimbangkan kinerja transaksi, efektifitas usaha, efisiensi dan tingkat konsentrasi serta compliance.

Rencana Kenaikan Pajak Tekan Harga Bitcoin

 Harga bitcoin dan mata uang kripto lainnya terpantau merosot pada perdagangan Jumat (23/4) ini. Jatuhnya harga mata uang kripto tersebut dipicu rencana kenaikan pajak di Amerika Serikat yang akan diterapkan Presiden AS Joe Biden.

Biden berencana menaikkan pajak keuntungan investasi (capital gain) menjadi 39,6 persen bagi orang kaya AS, atau mereka yang berpenghasilan lebih dari US$1 juta. Imbas rencana itu, pasar khawatir kenaikan pajak itu bakal mengekang pasar mata uang digital. Tercatat, harga bitcoin merosot 5 persen menjadi US$48.887. Ini merupakan level di bawah US$50 ribu untuk pertama kalinya sejak awal Maret lalu.

Sementara itu, pesaingnya Ethereum dan XRP atau Ripple turun sekitar 7 persen. Dalam sepekan, bitcoin tercatat mengalami kerugian sebesar 15 persen, meskipun masih naik 65 persen sejak awal tahun. Sedangkan, Ethereum turun lebih dari 10 persen dalam sepekan. "Bitcoin turun pada hari ini setelah Presiden Biden mengisyaratkan bahwa dia ingin menaikkan pajak capital gain di AS," kata , Analis Pasar Senior Asia Pasifik di OANDA Jeffrey Halley dikutip dari Reuters.

Media sosial pun ramai oleh keluhan investor yang kehilangan keuntungannya. Namun, beberapa pedagang kripto dan analis meyakini penurunan itu cenderung bersifat sementara. "Saya tidak berpikir rencana pajak Presiden Biden akan berdampak besar pada bitcoin," kata CEO di platform perdagangan kripto Crypto Hopper Ruud Feltkamp.

Senada, Direktur Eksekutif di Crypto Hedge Fund ARK36 Ulrik Lykke memperkirakan harga bitcoin masih dalam tren menguat alias bullish. Kecuali, kata dia, harganya turun di bawah US$40 ribu.

"Saat ini, kami tidak yakin bahwa tren akan berbalik menjadi pasar yang bearish (melemah), tetapi kami mengakui mungkin perlu beberapa saat sebelum permintaan mengambil alih pasokan lagi dalam jangka menengah hingga pendek," ujarnya.

Kondisi tersebut turut mempengaruhi saham Coinbase yang tercatat di Nasdaq. Saham Coinbase turun 4 persen menjadi US$282 yang merupakan level terendah sejak pencatatannya awal bulan ini. Hal senada juga disampaikan oleh CEO Indodax Oscar Darmawan. Ia mengatakan harga bitcoin dan kawan kawan masih memiliki banyak sentimen positif. Salah satunya permintaan yang kian masif. Dengan kondisi itu penurunan harga yang terjadi sekarang ini katanya bukan merupakan hal yang mengkhawatirkan. 

Ke depan, harga mereka ia ramal masih akan naik.

"(Tapi) saya tidak bisa memastikan kapan. Tidak ada juga yang bisa memastikan penurunannya lama atau sebentar," katanya.

Cara Cek dan Verifikasi Nomer Rekening Para Penipu Online

  Penipuan yang berujung permintaan transfer uang ke nomor rekening bank tertentu kerap terjadi seiring maraknya transaksi daring (online). Untuk itu, masyarakat perlu berhati-hati dengan melakukan pengecekan rekening sebelum melakukan transaksi.

Cara melakukan pengecekan rekening yang dicurigai penipuan atau terindikasi pidana dapat dilakukan dengan mudah lewat situs www cekrekening dot id yang dilucurkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Lewat portal yang mengudara sejak 2018 tersebut, masyarakat dapat melakukan cek rekening apabila menerima SMS permintaan transfer atau saat ingin membayar transaksi belanja online.

Dengan demikian masyarakat mendapatkan informasi mengenai nomor rekening yang berindikasi tindakan penipuan.

Mengutip situs resmi Kominfo, masyarakat juga dapat melaporkan nomor rekening berikut modus penipuan tersebut serta rekening lain yang terkait dengan tindak pidana, seperti penipuan, investasi palsu, terorisme, narkotika dan obat terlarang, serta kejahatan-kejahatan lainnya.

Nomor rekening yang dilaporkan berulang-ulang akan dilakukan pengecekan ke bank bersangkutan. Pelaporan tersebut dapat dilakukan secara online dan offline.

Pelaporan online dilakukan melalui aplikasi atau situs. Sementara, pelaporan offline dapat dilakukan dengan datang langsung ke call center Kemenkominfo dengan membawa salinan bukti dugaan tindak pidana.Meski demikian, pelaporan tak terbatas hanya dilakukan oleh masyarakat melainkan juga oleh aparat penegak hukum, bank serta pengelola situs e-Commerce.

Para penyelenggara telekomunikasi juga dapat mendorong kewaspadaan kepada pengguna layanannya serta melaporkan kepada Kemenkominfo apabila ada indikasi operasional SMS oleh pihak yang tidak bertanggungjawab yang bertujuan merugikan masyarakat secara materiil.

Venezuela Terbitkan Uang Digital Baru Untuk Hindari Sanksi Ekonomi Amerika

Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengatakan bakal menerbitkan 100 juta unit mata uang digital (cryptocurrency) yang didasarkan oleh harga minyak, dalam beberapa hari mendatang. Dikutip dari Reuters, hal ini masih tidak jelas apakah akan ada investor yang ingin membeli cryptocurrency bernama "petro" tersebut, di mana anggota OPEC itu tengah melalui krisis ekonomi yang dalam, sedangkan pemerintahan hanya memiliki sedikit kredibilitas.

Pemimpin sosialis itu beberapa bulan yang lalu mengejutkan dunia ketika mengumumkan peluncuran cryptocurrency, yang didukung oleh cadangan minyak, gas, emas dan berlian Venezuela. Hal itu dinilainya sebagai cara untuk menghindari sanksi ekonomi AS yang telah membatasi akses Venezuela ke bank-bank internasional.

Maduro menjelaskan bahwa setiap unit mata uang akan dipatok pada harga minyak Venezuela, yang minggu ini rata-rata berharga US$59,07 per barel. Itu berarti total uang digital yang dikeluarkan akan bernilai lebih dari US$5,9 miliar. Bagaimanapun, ada banyak kebingungan, tentang bagaimana mekanisme akan bekerja. Politisi oposisi Venezuela telah menyoroti proyek ini sebagai ide aneh yang gagal dan tidak berguna untuk mendapatkan makanan bagi jutaan orang yang menderita kekurangan pangan dan inflasi tertinggi di dunia.

Maduro mengatakan bahwa cryptocurrency akan naik daun di abad ke-21 dan meningkatkan akses Venezuela terhadap mata uang utama. "Saya telah memerintahkan emisi 100 juta petro dengan legal atas kekayaan minyak yang disahkan dan disetujui oleh Venezuela. Setiap petro sama nilainya dengan barel minyak Venezuela," kata Maduro dalam pidato televisi pemerintah.

Menurut OPEC, Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, dimana sekitar 95 persen dari pendapatan ekspornya berasal dari minyak. Kritikus mengatakan bahwa pemerintah Venezuela telah menyia-nyiakan kekayaan dari ledakan harga minyak selama satu dekade. Kontrol mata uang yang ketat telah memaksa perdagangan untuk masuk ke pasar gelap, di mana satu dolar AS dapat membeli 137 ribu bolivar. Padahal, tingkat nilai tukar terkuat negara itu pernah mencapai 10 bolivar per dolar AS.

Penurunan nilai tukar bolivar itu juga dikombinasikan dengan pencetakan uang oleh bank sentral Venezuela yang diniai para analis telah menyebabkan hiperinflasi. Konsultan ekonomi lokal Ecoanalitica menyatakan, harga barang di Venezuela naik lebih dari 80 persen di bulan Desember saja. Sementara menurut bank sentral, pasokan uang naik lebih dari 1.000 persen tahun lalu. Presiden Venezuela Nicolas Maduro berencana untuk menerbitkan mata uang digital guna menghindari sanksi finansial Amerika Serikat. Mata uang yang akan dinamakan Petro, ini didukung oleh cadangan minyak guna menopang ekonomi negara tersebut yang ambruk. 

Petro, menurut dia, akan membantu Venezuela dalam menghadapi masalah kedaulatan moneter dalam melakukan transaksi keuangan dan mengatai blokade keuangan terhadap negara tersebut.  "Venezuela akan menciptakan cryptocurrency yang didukung oleh cadangan minyak, gas, emas, dan berlian," ujar Maduro dikutip dari Reuters, Selasa (5/12).

Pemimpin oposisi mencemooh rencana Maduro tersebut. Mereka juga menyebut rencana tersebut memerlukan persetujuan kongres. Beberapa anggota oposisi bahkan meragukan, apakah mata uang digital mampu menjadi penyelesaian atas kekacauan yang terjadi di Venezuela saat ini.

Saat ini, nilai tukar mata uang Venezuela terhadap mata uang lainnya terjun bebas. Negara ini mengalami krisis keuangan hingga membuat penduduknya mengalami kekurangan kebutuhan dasar, seperti makanan dan obat-batan.  Kebijakan Presiden Donald Trump telah melumpuhkan kemampuan Venexuela dalam memindahkan uangnya melalui bank Internasional. Washington telah mengenakan sanksi terhadap pejabat Venezuela, Eksekutif PDVSA, dan penerbitan utang negara tersebut.

Maduro memilih menjauh dari dolar AS setelah melihat kenaikan bitcoin yang spektakuler baru baru ini. Keniakan tersebut menandakan bahwa mata uang digital perlahan-lahan mendatangkan daya tarik para investor utama dunia. Pengumuman tersebut sebenarnya membingkungkan bagi para pengikut cryptocurrency, yang biasanya tidak didukung oleh pemerintah dan bank sentral. Ironisnya, kontrol mata uang Venezuela dalam beberapa tahun terakhir telah memacu tren penggunaan bitcoin di antara orang-orang yang peka dengan teknologi dan ingin melewati kontrol pemerintah dalam mendapatkan dolar dan melakukan pembelian di internet.

Pemerintah Maduro memiliki track record yang buruk dalam kebijakan moneter. Kontrol mata uang dan pencetakan uang yang berlebihan telah menyebabkan depresiasi bolivar sebesar 57 persen terhadap dolar pada bulan lalu saja di pasar gelap yang banyak digunakan. Kondisi tersebut telah mendorong penurunan pada upah minimum bulanan negara tersebut menjadi hanya setara US$4,3.

Bagi jutaan orang Venezuela yang sudah terjun ke dalam kemiskinan dan berjuang untuk makan tiga kali sehari, pengumuman Maduro sepertinya tidak membuat mereka lega. Para ekonom dan pemimpin oposisi mengatakan Maduro dengan ceroboh menolak untuk merombak kontrol Venezuela dan menghentikan krisis ekonomi. Pemimpin oposisi tersebut menilai rencana Maduro untuk membayar pemegang obligasi dan kreditur asing dengan mata uang digital tersebut dutengah rencana restrukturisasi beban utang utama negara tersebut akan cenderung gagal.

"Saya tidak melihat masa depan dalam hal ini," tambah anggota parlemen oposisi Jose Guerra. Maduro mengatakan bahwa dia mencoba untuk memerangi konspirasi yang didukung Washington untuk menyabotase pemerintahannya dan mengakhiri sosialisme di Amerika Latin. Ia menyebut Venezuela kini tengah menghadapi "perang dunia" finansial.