Rencana BI Terbitkan Sukuk Syariah Terganjal Karena Tidak Ada Asset

 Bank Indonesia (BI) berkeinginan menerbitkan lebih banyak instrumen moneter berbasis syariah seperti Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI), namun terganjal minimnya underlying atau dasar aset seperti Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Sebagaimana diketahui SBSN, atau yang lazim juga disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan Kementerian Keuangan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

"Bagaimana kita bisa menerbitkan instrumen moneter kalau tidak ada underlying-nya? Kami memiliki keterbatasan, apa yang kami sebut SBSN," kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam acara BI, IILM, IFSB Joint High Level Seminar and Investor Forum di Jakarta Convention Center

SUVBI sendiri masih berdenominasi asing, sehingga belum ada instrumen moneter berbasis syariah yang menyediakan ruang investasi domestik, karena saat ini baru tersedia instrumen konvensional seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI.

Karena itu, Perry menekankan, hal itu menjadi kesulitan BI saat ini untuk mencari basis atau underlying penerbitan sukuk dalam jumlah besar.

"Inilah yang menyebabkan kita kesulitan untuk memperkenalkan pasar uang. Tapi begitu ada, maka sebenarnya kita menciptakan likuiditas jangka pendek, sebagian kecil dari instrumen melalui digitalisasi. Semua orang, anak-anak muda di sana bisa membeli," ucap Perry.

Perry mengatakan, saat ini posisi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI masing-masing tercatat baru mampu menyerap dana sebesar Rp 934,87 triliun, US$ 3,38 miliar, dan US$ 424 juta. Padahal, besarannya masih bisa lebih berkembang dengan digitalisasi.

"Jadi ketika kita bicara sukuk untuk pasar primer, tolong bicara juga sukuk sebagai underlying untuk pasar sekunder, underlying untuk instrumen likuiditas," tutur Perry.

Imbal Hasil Masyarakat Pemegang SBN Akan Semakin Dikurangi

 Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyatakan pemerintah terus berusaha menekan tingkat imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) untuk mengurangi beban jumlah utang dan bunga utang Indonesia.

"Kemarin global sukuk kita (Indonesia) itu dilelang sesuai ekspektasi dengan yield yang lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Artinya, kita melakukan manajemen yang baik supaya beban bunga (utang) tidak membebani kita, kita negosiasikan, kita tekan seiring dengan perbaikan kondisi ekonomi," ungkap Yustinus di acara diskusi bertajuk Ekonomi Pulih Menuju Kebangkitan Nasional, Kamis (3/6).

Selain menjaga dari sisi penambahan utang, ia memastikan pemerintah juga menjaga dari sisi pengelolaan utang melalui pembayarannya sesuai masa jatuh tempo. Dengan begitu, beban bunga tidak bertambah terus.

Kendati begitu, ia mengakui bahwa rasio utang Indonesia masih cukup tinggi, yakni mencapai 41 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, jumlah ini sebenarnya belum menyentuh batas yang diatur dalam perundang-undangan, yaitu mencapai 60 persen. "Selama ini menurut UU dijaga di 60 persen dan kita jaga juga, tapi sekarang sudah 41 persen, menuju 42 persen, dan ini karena covid," tuturnya.

Namun, Yustinus meyakini kondisi ini akan membaik bila kantong penerimaan pajak mulai terisi lagi sejalan pemulihan ekonomi. Kita optimistik dengan berbagai langkah yang sekarang disiapkan, seperti perbaikan administrasi, regulasi, dan juga implementasi lapangan, kita optimistik penerimaan pajak akan meningkat," ucapnya.

Di sisi lain, ia mengatakan penerbitan utang oleh pemerintah sebenarnya menandakan terjaganya kepercayaan investor dan lembaga internasional kepada Indonesia. "Itu menunjukkan trust kepada kondisi ekonomi kita," pungkasnya.

Sebagai informasi, jumlah utang pemerintah mencapai Rp6.527 triliun pada April 2021. Jumlahnya setara 41,8 persen dari PDB. 

Gen X dan Baby Boomer Serta Ibu Ibu Kalahkan Generasi Milenial Dalam Investasi ORI

 Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menyatakan kelompok millennial dan ibu-ibu rumah tangga masuk daftar pembeli utama surat utang ritel negara dengan seri ORI019 yang belum lama dilelang pada bulan ini.

Berdasarkan kelompok usia, jumlah investor yang merupakan generasi millennial dan gen Z alias mereka yang berusia 20-40 tahun mencapai 18.274 orang. Jumlahnya setara 37,5 persen dari total investor ORI019 mencapai 48.731 orang. Generasi Milenial merupakan mereka yang berusia 25-40 tahun dan Generation Z berusia 25 tahun kebawah.

"Generasi millennial dan gen Z mendominasi investor ORI019 dengan porsi sebesar 37,5 persen," tulis DJPPR dalam keterangan resmi, Senin (22/2).

Sedangkan gabungan generasi X dan baby boomer hanya menempati porsi 59,3 persen. Sisanya, generasi X atau kelompok investor berusia 41-55 tahun berjumlah 34 persen, baby boomers atau usia 54-74 tahun 25,3 persen,

Generasi tradisionalis dengan usia di atas 75 tahun 2,2 persen. 

Sementara dari sisi profesi, jumlah investor tertinggi sebenarnya didominasi oleh pegawai swasta mencapai 33,8 persen dari total investor. Lalu, wiraswasta atau pengusaha 31,2 persen.

Tapi menariknya, di posisi ketiga adalah para ibu-ibu rumah tangga sebanyak 10,1 persen dari total atau jumlah tepatnya 4.921 orang. Bahkan, dari segi jenis kelamin, pembeli perempuan mencapai 58 persen dari total investor.

"Ibu rumah tangga menduduki peringkat tiga besar investor ORI019. Posisi ibu rumah tangga ini konsisten di tiga penerbitan ORI terakhir," ungkap DJPPR.

Di sisi lain, penerbitan ORI019 juga mencetak beberapa rekor, misalnya jumlah hasil penjualan surat utang yang mencapai Rp26 triliun atau dua kali lipat dari target awal. Lalu, jumlah investor baru mencapai 22.268 orang atau 45,7 persen dari total investor.

"Angka yang menggembirakan sebagai hasil dari upaya yang dilakukan terus menerus oleh pemerintah dan otoritas keuangan dalam memberikan edukasi investasi kepada masyarakat," pungkas DJPPR.

Pemerintah Tawarkan Obligasi Dolar Senilai 4 Miliar Dengan Bunga 3 Persen

Kementerian Keuangan melakukan penarikan utang di awal (pre-funding) untuk anggaran 2018 dengan menerbitkan surat utang negara berdenominasi dolar Amerika Serikat (global bond) senilai US$4 miliar pada Desember tahun ini.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) menyampaikan, pihaknya melakukan transaksi penjualan global bond sebesar US$1 miliar untuk tenor 5 tahun, US$1,25 miliar untuk tenor 10 tahun dan US$1,75 miliar untuk tenor 30 tahun.

"Pemerintah pertama kalinya menerbitkan SUN berdenominasi Dolar AS dengan format SEC-Registered Standalone. Sebagai negara yang secara reguler melakukan penerbitan dalam pasar obligasi G3 Asia, SEC-Registered memberikan kesempatan untuk mengembangkan dan memperluas basis serta meningkatkan kepercayaan investor," demikian disebutkan dalam keterangan tertulis DJPPR Kemenkeu, Selasa(5/12).

Secara rinci dijelaskan, obligasi terdiri dari seri RI0123 yang memiliki tenor 5 tahun dengan nominal penerbitan US$1 miliar. Kupon yang ditawarkan pada kisaran 2,95 persen dan yield 3 persen. Seri RI0128 ditawarkan senilai US$1,25 miliar dengan tenor 10 tahun. Tingkat kupon 3,5 persen dan yield 3,55 persen. Terakhir, seri RI0 148 senilai US$1,75 miliar dengan tenor 30 tahun, pada level kupon 4,35 persen dan yield 4,4 persen.

Penerbitan kali ini mendapat peringkat investment grade dari tiga lembaga pemeringkat internasional antara lain, level Baa3 dari Moody's, BBB- dari Standard and Poor's, dan BBB- dari Fitch Ratings.

Maka itu, pemerintah mengaku memanfaatkan sentimen positif investor tersebut untuk melakukan kebijakan pre-funding yakni, menerbitkan SUN pada akhir 2017 untuk menjamin ketersediaan anggaran pada awal 2018. Dengan melakukan transaksi pada pekan pertama Desember, pemerintah memanfaatkan momentum strategis sebelum ada potensi suku bunga The Fed naik.

Bertindak sebagai joint lead managers dan joint bookrunners antara lain, ANZ, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs (Singapore) Pte, dan PT Mandiri Securities. Sedangkan PT Bahana Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai co-Managers.

Penerbitan SUN akan dicatatkan pada Singapore Stock Exchange dan Frankfurt Stock Exchange.

Orang Kaya Indonesia Alihkan Investasi Deposito Ke Emas Batangan

Tren penurunan suku bunga deposito perbankan membuat orang kaya mulai mengalihkan portofolio investasinya ke instrumen investasi yang lebih berisiko. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi dan stabilitas keuangan jangka panjang.

Sejak awal 2016, suku bunga acuan bank sentral telah turun sebanyak 8 kali menjadi 4,25 persen. Hal itu juga diikuti dengan penurunan suku bunga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang sudah merosot 1,75 persen menjadi 5,75 persen. Akibatnya, rata-rata suku bunga deposito pun terus turun.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), per September 2017, suku bunga simpanan berjangka dengan tenor 1,3,12, dan 24 bulan yang masing-masing tercatat 6,09 persen, 6,46 persen, 6,80 persen, 6,99 persen dan 6,91 persen. Bunga tersebut turun dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 6,30 persen, 6,54 persen, 6,86 persen, 7,06 persen dan 6,94 persen.

"Saat ini, nasabah memang cenderung berinvestasi ke instrumen non Dana Pihak Ketiga (DPK), dikarenakan bunga deposito cenderung turun," tutur Direktur PT Bank Negara Indonesia Tbk Adi Sulistyowati. Adi mengungkapkan, per akhir Oktober 2017, pertumbuhan aset kelolaan (asset under management/AUM) perseroan mencapai 14,23 persen secara tahunan menjadi Rp105 triliun. Aset itu berasal dari 62.356 nasabah kelas premium yang tumbuh 11 persen. Instrumen investasi yang dipilih nasabah beragam seperti reksa dana dan obligasi.

Head of Wealth Management PT Bank HSBC Indonesia Steven Suryana mengungkapkan nasabah dengan saldo jumbo masih banyak yang menempatkan dananya di tabungan dan deposito. Namun, mereka sekarang sudah banyak melirik instrumen investasi lain yang memberikan imbal hasil lebih tinggi dibandingkan deposito, seperti produk obligasi pemerintah, reksa dana, dan asuransi.

"Dengan tren penurunan suku bunga dalam dua tahun terakhir ini, kami melihat animo orang untuk mengenal, lebih tahu, dan mulai berinvestasi ke produk-produk wealth management menjadi lebih besar," tutur Steven. Jika investor telah lebih dulu kenal dengan layanan wealth management, investor akan lebih berani menempatkan uangnya di instrumen yang lebih berisiko seperti reksa dana saham.

Imbal hasil investasi yang tinggi dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang, antara lain biaya pendidikan. Steven, mengingatkan biaya kebutuhan masyarakat setiap tahunnya semakin mahal. Ia mencontohkan biaya pendidikan yang kenaikannya bisa dua kali lipat dibandingkan inflasi.

Berdasarkan survey terbaru HSBC Value of Education, biaya pendidikan anak hingga lulus Strata 1 di Indonesia setidaknya membutuhkan Rp250 juta. "Biaya itu belum termasuk pendanaan untuk pendidikan nonformal yang kini banyak diikuti oleh kids zaman now seperti robotic, music, tari, coding, hingga bahasa asing," ujarnya.

Belum lagi, orang kaya biasanya berkeinginan untuk menyekolahkan anaknya di luar negeri. Sebagai gambaran, rata-rata biaya kuliah di Amerika Serikat menghabiskan Rp2,44 miliar dengan kenaikan tiga hingga lima persen per tahun, Inggris Rp2,34 miliar dengan kenaikan lima persen per tahun, dan Australia Rp2,19 miliar dengan kenaikan 10 persen per tahun. Oleh karena itu, menurut dia, masyarakat pun harus mulai pintar dalam mengelola keuangannya dengan tidak hanya mengandalkan tabungan dan deposito sebagai andalan pengelolaan keuangan.

Senada dengan Steven, Senior Vice President Wealth Management Group Bank Mandiri Elina Wirjakusuma juga melihat tren peralihan penempatan investasi nasabah jumbo dari deposito ke instrumen nondeposito seperti produk reksa dana terproteksi yang diminati oleh investor jangka pendek dan reksa dana pasar uang. "Kami melihat memang ada peralihan ke reksa dana, terutama reksa dana terproteksi, kemudian juga reksa dana pasar uang karena ada pengalihan dari deposito akibat suku bunga turun tetapi pengalihanya tidak besar sehingga kami anggap tidak signifikan," ujarnya.

Adapun total AUM perseroan hingga akhir Oktober 2017 mencapai Rp47 trliun atau tumbuh lebih dari 20 persen dibandingkan tahun lalu. Secara portofolio, penempatan investasi terbesar ada di reksa dana (40 persen), obligasi (30 persen), dan sisanya produk lainnya seperti unit link.

Presiden Direktur Schroders Indonesia Michael T. Tjoadi mengingatkan semakin maju suatu negara, suku bunga perbankan yang ditawarkan cenderung semakin rendah. Melihat perkembangan ekonomi Indonesia yang semakin positif, Ia pun mengingatkan masyarakat jangan banyak berharap bisa menikmati era suku bunga tinggi di masa mendatang.

"Sekarang sudah muncul bermacam-macam (instrumen investasi). Dua puluh tahun lalu orang tidak mengenal reksa dana, saham, dan obligasi ritel. Instrumen itulah yang mungkin untuk menjadi alternatif investasi di kemudian hari," jelas Michael.

Perusahaan Dengan Hutang 1 Triliun Wajin Go Public

Bursa Efek Indonesia (BEI) menilai ketentuan yang akan mewajibkan perusahaan untuk go public (initial public offering/IPO) kalau utangnya mencapai Rp1 triliun bisa dimulai tahun ini. "Harusnya tidak sulit, tapi memang ada proses," ujar Direktur Utama BEI Tito Sulistio, Rabu (5/7).

Menurut dia, perusahaan yang memiliki utang Rp1 triliun, umumnya tercatat sebagai perusahaan dengan performa baik. Toh, kreditur memberikan kredit/pembiayaan setelah melalui rangkaian pemeriksaan dengan prinsip kehati-hatian.

"Kalau tidak bagus tidak akan dipinjamkan oleh bank-nya, perusahaan otomatis rapi. Kalau tidak rapi utang Rp1 triliun, wah berarti ada yang salah dengan perusahaannya," papar dia. Adapun, aturan ini nantinya akan dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun demikian, ia memastikan OJK telah menyetujui hal itu.

Total perusahaan yang memiliki utang di bank dengan nilai Rp1 triliun diperkirakan mencapai 120 perusahaan. Institusi keuangan pemberi kredit/pembiayaan memiliki kewajiban untuk mempublikasikan realisasi pinjaman yang telah disalurkan.

"Jadi, wajar saja kalau ada yang minjam uang ke bank, publik harus tahu," imbuhnya. Menurutnya, seharusnya seluruh perusahaan memiliki keinginan sendiri untuk melakukan penawaran saham perdananya ke publik. Sehingga, tak perlu menunggu turunnya aturan secara resmi. "Justru harusnya dari diri mereka sendiri, tanpa dipaksa. Sudah utang Rp1 triliun, sudah perusahaan besar," pungkasnya

Imbal Hasil Dibawah Ekspetasi Pasar, Sukuk SR-009 Yang Ditawarkan Sri Mulyani Tidak Laku

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan hasil penjualan Sukuk Negara Ritel (Sukri) Seri SR-009 senilai Rp14,04 triliun ke 29.838 investor. Artinya, penjulan SR-009 meleset dari target yang dipatok sebesar Rp20 triliun. Angka tersebut juga kurang dari separuh penjualan seri Sukri sebelumnya SR-008, yang mampu menyerap Rp31,5 triliun dari 48.444 investor.

Dikutip dari situs resmi DJPPR, Senin (20/3), SR-009 dilelang dengan imbal hasil 6,9 persen pertahun (fixed rate), lebih rendah dari tingkat imbalan seri seberlumnya 8,3 persen. Pembayaran imbalan dilakukan setiap tanggal 10 setiap bulan, mulai 10 April 2017 hingga tanggal jatuh tempo 10 Maret 2020.

Sukri SR-009 bisa diperdagangkan di pasar sekunder mulai 10 April 2017. Adapun akad yang digunakan adalah Ijarah asset to be leased dengan aset penjaminan (underlying asset) berupa proyek atau kegiatan APBN 2017 dan Barang Milik Negara (BMN). Jika dirinci berdasarkan profil investor, jumlah investor terbesar berada pada kisaran pembelian Rp5 juta – Rp100 juta (42,40 persen), dan pada kisaran pembelian Rp100 juta – Rp500 juta (36,96 persen).

Berdasarkan wilayah, jumlah investor terbesar berasal dari Indonesia Bagian Barat kecuali DKI Jakarta mencapai 58,03 persen. Sedangkan wilayah DKI Jakarta mencapai 34,12 persen, wilayah Indonesia Bagian Tengah 7,21 persen, dan di wilayah Indonesia Bagian Timur 0,64 persen.

Selanjutnya, berdasarkan kelompok profesi, jumlah investor terbesar adalah profesional, Pegawai Swasta, dan BUMN/Lembaga dengan persentase sebesar 41,36 persen. Sementara dari kelompok umur, jumlah investor terbesar berada pada kelompok umur di atas 55 tahun, yaitu mencapai 39,56 persen. Setelmen Sukuk Negara Ritel seri SR-009 akan dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2017 dan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia pada 23 Maret 2017.

Namun karena pada Sukuk Negara Ritel seri SR-009 ini ditetapkan minimum holding period sampai dengan satu periode imbalan, maka perdagangan di pasar sekunder baru dapat dilakukan mulai tanggal 10 April 2017.

Sepinya minat investor untuk membeli Sukri SR-009 disebabkan oleh tiga faktor.

• Pertama, ekspektasi tren peningkatan suku bunga seiring rencana kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat membuat tingkat imbalan Sukri tak menarik bagi investor. Tingkat imbal hasil yang dibawah standar adalah satu faktor yang paling dilihat oleh investor apalagi ke depan ada kemungkinan suku bunga naik. Jadi mereka melihat Sukri SR-009 ini tidak menarik
• Kemudian, menurunnya minat investor terhadap Sukri SR-009 juga disebabkan oleh kebijakan pemerintah terhadap penjatahan Obligasi Ritel (ORI) 013 tahun lalu, dimana pemerintah hanya mengambil penjualan sebesar Rp19,69 triliun dari penawaran Rp19,85 triliun. Waktu ORI kemarin [ORI013] banyak yang berminat beli tetapi yang diambil cuma sedikit. Itu membuat menurunnya minat untuk mengambil Sukri.
• Terakhir, faktor musiman yang membuat masyarakat menahan investasi untuk persiapan kebutuhan jangka pendek yaitu memasuki Ramadan, Lebaran, dan tahun ajaran baru pada kuartal II tahun ini. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali berburu pinjaman dari dalam negeri dengan membuka penawaran Sukuk Negara Ritel seri SR-009, dari 27 Februari - 17 Maret 2017. Sukuk seri terbaru ini memberikan tingkat imbalan sebesar 6,9 persen per tahun dengan tenor 3 tahun bagi investornya.

“Investor dapat berinvestasi pada SR-009 dengan melakukan pemesanan minimum Rp5 juta sampai maksimal Rp5 miliar,” kata Sri Mulyani, dikutip dari laman Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Selasa (28/2).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia menuturkan, Surat Utang Negara (SUN) syariah ini diterbitkan dengan akad Ijarah Asset to be Leased, di mana underlying asset sukuk seri SR-009 adalah Proyek/Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, serta Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah maupun bangunan.

“Hasil penerbitan Sukuk Negara Ritel akan digunakan untuk membiayai pembangunan berbagai proyek dan kegiatan dalam APBN,imbuhnya. Bagi masyarakat yang ingin berinvestasi, Kemenkeu menunjuk 22 agen penjual sebagai jembatan bagi investor dan pemerintah untuk menawarkan serta memesan sukuk.

Agen-agen tersebut yaitu Citibank, Bank ANZ Indonesia, Bank BRISyariah, Bank Central Asia, Bank CIMB Niaga, Bank Commonwealth, Bank Danamon Indonesia, Bank DBS Indonesia, Bank Mandiri (Persero), Bank Maybank Indonesia, Bank Mega, Bank Muamalat Indonesia, Bank Negara Indonesia (Persero), Bank OCBC NISP, Bank Pan Indonesia, Bank Permata, Bank Rakyat Indonesia (Persero), Bank Syariah Mandiri, Bank Tabungan Negara (Persero), Trimegah Sekuritas Indonesia, Standard Chartered Bank, dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation.

Untuk memesan sukuk ritel, investor dapat membuka rekening dana bank umum dan rekening surat berharga bila belum memiliki rekening. Setelah mengisi dan menandatangani formulir pemesanan dan menyediakan dana pembelian, agen penjual akan memroses pesanan tersebut. Selanjutnya, investor tinggal menunggu hasil penjatahan sukuk ritel seri SR-009 oleh Pemerintah, yaitu pada 20 Maret 2017.

Utang Pemerintah Tembus Rp 3.589 Triliun Per Februari 2017

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melansir utang pemerintah pusat mencapai Rp3.589,12 triliun hingga akhir Februari 2017. Jika dirinci, porsi utang terbesar berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp2.848,80 triliun atau 79,5 persen, terdiri dari SBN berdenominasi rupiah sebesar Rp2.085,35 triliun dan SBN berdenominasi valas senilai Rp763,45 triliun.

Porsi utang berikutnya berasal dari pinjaman sebesar Rp740,32 triliun atau 20,5 persen yang terdiri dari pinjaman luar negeri sebesar Rp735 triliun dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp5,32 triliun. Dilihat secara bilateral, Jepang masih menjadi negara pemberi pinjaman terbesar bagi Indonesia dengan nilai pinjaman senilai Rp201,8 triliun. Namun, secara multilateral, pinjaman dari Bank Dunia mendominasi hingga Rp235,31 triliun.

Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, utang pemerintah pusat itu bertambah Rp39,95 triliun atau meningkat 1,13 persen yang berasal dari kenaikan SBN neto sebanyak Rp33,09 triliun dan bertambahnya pinjaman sebesar Rp6,86 triliun. Secara akumulatif, penambahan utang neto sepanjang dua bulan pertama tahun ini, yaitu sebesar Rp122,16 Triliun yang berasal dari kenaikan SBN sebesar Rp114,97 Triliun dan bertambahnya pinjaman sebesar Rp 7,19 Triliun.

Selanjutnya, pembayaran kewajiban utang pada Februari 2017 mencapai Rp32,19 triliun, terdiri dari pembayaran pokok utang yang jatuh tempo Rp22,45 triliun dan pembayaran bunga utang senilai Rp9,74 triliun. Indikator risiko utang Februari 2017 menunjukkan bahwa rasio utang dengan tingkat bunga mengambang (variable rate) sebesar 12 persen dari total utang, sedangkan dalam hal risiko tingkat nilai tukar, rasio utang dalam mata uang asing terhadap total utang adalah sebesar 42 persen.

Adapun, Average Time to Maturity (ATM) sebesar 9 tahun, sedangkan utang jatuh tempo dalam 5 tahun sebesar 69,5 persen dari outstanding

Sukuk Retail SR-009 Dengan Bunga 6,9 Persen Telah Dirilis

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali berburu pinjaman dari dalam negeri dengan membuka penawaran Sukuk Negara Ritel seri SR-009, dari 27 Februari - 17 Maret 2017. Sukuk seri terbaru ini memberikan tingkat imbalan sebesar 6,9 persen per tahun dengan tenor 3 tahun bagi investornya.

Investor dapat berinvestasi pada SR-009 dengan melakukan pemesanan minimum Rp5 juta sampai maksimal Rp5 miliar,” kata Sri Mulyani, dikutip dari laman Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Selasa (28/2). Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia menuturkan, Surat Utang Negara (SUN) syariah ini diterbitkan dengan akad Ijarah Asset to be Leased, di mana underlying asset sukuk seri SR-009 adalah Proyek/Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, serta Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah maupun bangunan.

Hasil penerbitan Sukuk Negara Ritel akan digunakan untuk membiayai pembangunan berbagai proyek dan kegiatan dalam APBN,imbuhnya. Bagi masyarakat yang ingin berinvestasi, Kemenkeu menunjuk 22 agen penjual sebagai jembatan bagi investor dan pemerintah untuk menawarkan serta memesan sukuk.

Agen-agen tersebut yaitu Citibank, Bank ANZ Indonesia, Bank BRISyariah, Bank Central Asia, Bank CIMB Niaga, Bank Commonwealth, Bank Danamon Indonesia, Bank DBS Indonesia, Bank Mandiri (Persero), Bank Maybank Indonesia, Bank Mega, Bank Muamalat Indonesia, Bank Negara Indonesia (Persero), Bank OCBC NISP, Bank Pan Indonesia, Bank Permata, Bank Rakyat Indonesia (Persero), Bank Syariah Mandiri, Bank Tabungan Negara (Persero), Trimegah Sekuritas Indonesia, Standard Chartered Bank, dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation.

Untuk memesan sukuk ritel, investor dapat membuka rekening dana bank umum dan rekening surat berharga bila belum memiliki rekening. Setelah mengisi dan menandatangani formulir pemesanan dan menyediakan dana pembelian, agen penjual akan memroses pesanan tersebut. Selanjutnya, investor tinggal menunggu hasil penjatahan sukuk ritel seri SR-009 oleh Pemerintah, yaitu pada 20 Maret 2017

Pemerintah secara resmi menjual sukuk negara ritel seri SR-009 dengan masa penawaran 27 Februari-dengan 17 Maret 2017. Berdasarkan keterangan resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, sukuk ritel seri SR-009 mempunyai tingkat imbalan 6,9 persen per tahun dengan tenor tiga tahun.

"Setiap individu WNI yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dapat berinvestasi pada SR-009," demikian tertulis dalam keterangan tersebut.

Seri obligasi syariah ini mempunyai tanggal jatuh tempo pada 10 Maret 2020. Pembayaran imbalan dilakukan secara bulanan setiap tanggal 10 dalam jumlah tetap (fixed), dengan jadwal pembayaran pertama kali pada 10 April 2017. Sukuk ritel ini diterbitkan dengan akad Ijarah Asset to be Leased yang mencerminkan penyertaan kepemilikan investor SR-009 terhadap aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang disewakan maupun akan disewakan.

Sedangkan, underlying asset dari sukuk ritel ini adalah proyek maupun kegiatan APBN 2017 serta Barang Milik Negara berupa tanah maupun bangunan. Pemerintah mengharapkan kehadiran sukuk ritel yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan berbagai proyek APBN ini dapat memberikan alternatif investasi berbasis syariah kepada masyarakat Indonesia.

Untuk itu, melalui investasi minimum mulai dari Rp 5 juta dan maksimum sebesar Rp 5 miliar, masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam upaya membangun negeri. Masyarakat yang berminat untuk membeli sukuk ritel seri SR-009 dapat menghubungi 22 agen penjual yang ditunjuk oleh pemerintah.

Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan delapan seri sukuk negara ritel yang diikuti dengan peningkatan jumlah nominal penerbitan obligasi syariah ini yaitu dari Rp 5,5 triliun pada 2009 menjadi Rp 31,5 triliun pada 2016. Total akumulasi penerbitan sukuk ritel negara ini mencapai Rp 122,3 triliun. Jumlah investor juga meningkat dari sebanyak 14.295 investor pada SR-001 menjadi 48.444 investor pada SR-008.

Rata-rata pembelian sukuk negara ritel oleh investor berada pada kisaran Rp 389 juta-Rp 650 juta per investor.

Diberi Peringkat Utang Buruk, Sri Mulyani Putuskan Hubungan Pemerintah Dengan JP Morgan

JPMorgan Chase Bank harus menerima konsekuensi atas riset tentang kondisi perekonomian Indonesia beberapa waktu lalu. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memutuskan mengakhiri seluruh hubungan kemitraan dengan JP Morgan. Berdasarkan dokumen yang diterima, Selasa (3/1/2017), JPMorgan mengeluarkan riset berjudul 'Trump Forces Tactical Changes' pada 13 November 2016. Riset ini ditujukan kepada para investor JPMorgan.

JPMorgan mengawali paparan dalam riset itu dengan menjelaskan efek terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS). Ini membuat pasar keuangan dunia bergejolak, terutama negara-negara berkembang. Imbal hasil (yield) obligasi bertenor 10 tahun bergerak cepat dari 1,85% menjadi 2,15%. Sehingga meningkatkan risiko atas negara berkembang seperti Brasil, Indonesia, Turki dan lainnya.

JPMorgan kemudian memangkas peringkat surat utang atau obligasi beberapa negara. Brasil turun satu peringkat dari overweight menjadi netral. Begitu juga Turki, dari netral ke underweight akibat adanya gejolak politik yang cukup serius. Indonesia juga dianggap berada dalam posisi cukup buruk, yakni dari overweight menjadi underweight atau turun dua peringkat. Malaysia dan Rusia bahkan dinaikkan peringkatnya menjadi overweight. Afrika Selatan tetap dalam posisi netral.

Sebagai penjelasan, overweight artinya adalah selama 6 hingga 12 ke depan, pasar keuangan akan bergerak di atas rata-rata ekspektasi dari para analis. Netral artinya dalam rentang yang sama, pergerakannya sesuai espektasi. Sedangkan underweight artinya di bawah espektasi atau diperkirakan lebih buruk. Atas peringkat Indonesia yang turun drastis, maka JPMorgan menyarankan agar investor untuk berpikir membeli surat utang dari negara lain yang lebih baik.

Riset tersebut kemudian direspons oleh Sri Mulyani lewat surat Menteri Keuangan Nomor S-1006/MK.08/2016 tanggal 17 November 2016. Dalam surat itu, Sri Mulyani menyatakan, riset berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional.

"Surat tersebut menyatakan bahwa Kementerian Keuangan memutuskan segala hubungan kemitraan dengan JPMorgan Chase Bank terkait hasil risetJP Morgan Chase Bank yang berpotensi menciptakan gangguan stabilitas sistem keuangan nasional," bunyi surat Ditjen Perbendaharaan Nomor S-10023/PB/2016 untuk JPMorgan Chase Bank N.A yang ditandatangani oleh Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono.

JP Morgan Chase Bank tidak diperbolehkan lagi menerima uang tebusan dari wajib pajak untuk program pengampunan pajak atau tax amnesty. Hal ini seiring dengan putusan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengakhiri hubungan kerjasama dengan JP Morgan per 1 Januari 2017. "Iya, JP Morgan tidak lagi menjadi bank persepsi," kata Direktur P2 Humas Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkeu Hestu Yoga Saksama.

Program tax amnesty masih menyisakan satu periode terakhir, yakni hingga 31 Maret 2017. Hestu menyarankan kepada wajib pajak agar tidak lagi menyetorkan uang tebusan lewat bank tersebut. "Iya (uang tebusan tidak bisa melalui JP Morgan lagi)," tegas Hestu.

Seperti diketahui, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 600/KMK.03/2016 tentang penetapan bank persepsi ada 77 bank yang menjadi penerima uang tebusan dalam rangka pelaksanaan pengampunan pajak. Dengan dikeluarkannya JP Morgan, berarti hanya tersisa 76 bank

JPMorgan Chase Bank dicoret dari daftar agen penjual atau dealer utama Surat Utang Negara (SUN). Ini karena surat Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Nomor S-1006/MK.08/2016 tanggal 17 November 2016 tentang pemutusan segala hubungan kemitraan dengan JP Morgan. Sebagai tindak lanjut atas surat tersebut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (Ditjen PPR), melakukan pemutakhiran daftar Dealer Utama Surat Utang Negara (SUN) dan Peserta Lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

JPMorgan terakhir kali mengikuti lelang SUN pada 8 November 2016 untuk seri SPN03170209 dan SPN12171109 dengan target indikatif Rp 10 triliun dan maksimal Rp 15 triliun.

Berikut Daftar Dealer Utama SUN:

Perbankan

• PT Bank Panin Tbk
• Citibank N.A
• PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI)
• Deutsche Bank AG
• PT Bank Permata Tbk
• HSBC
• PT Bank CIMB Niaga Tbk
• PT Bank ANZ Indonesia
• Standard Chartered Bank
• PT Bank Central Asia Tbk (BCA)
• PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Perusahaan Sekuritas

• PT Bank Maybank Indonesia Tbk
• PT Bahana Securities
• PT Bank Mandiri Tbk
• PT Danareksa Sekuritas
• PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI)
• PT Mandiri Sekuritas
• PT Bank OCBC NISP Tbk
• PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan surat tentang pemutusan segala hubungan kemitraan dengan JP Morgan Chase Bank. Keputusan berlaku sejak 1 Januari 2016. Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Marwanto Harjowiryono menjelaskan bahwa keputusan itu diambil sejak 17 November 2016. Kemudian dilanjutkan dengan pembicaraan langsung dengan pihak JP Morgan dua pekan kemudian.

"Kementerian Keuangan mengakhiri kontrak kerja sama kemitraan dg JP Morgan Bank NA, sebagai Bank Persepsi, yang berlaku secara efektif sejak 1 Januari 2017. Keputusan tersebut sejalan dengan Surat Menteri Keuangan tangal 17 November 2016 kpd JP Morgan, serta hasil pembahasan dalam rapat antara Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Ditjen Perbendaharaan, Kemenkeu dengan JP Morgan pada tangal 1 Desember 2016,".

Pada 9 Desember 2016, Marwanto melayangkan surat keputusan secara resmi kepada JP Morgan. Menurut Marwanto hubungan kemitraan harus bisa dibangun dengan unsur profesional dan kredibilitas serta tanggung jawab. "Kemenkeu akan terus membangun hubungan kerja yang profesional dan kredibel serta bertanggung jawab dengan para stakeholders, termasuk perbankan yang menjadi mitra kerja pemerintah," tegasnya.

Per tanggal 1 Januari 2017, JPMorgan Chase Bank tidak lagi menjadi mitra kerja Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk segala aspek. Penyebabnya adalah JPMorgan melalui hasil risetnya dianggap telah mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional. Hal ini dilandasi oleh Surat Menteri Keuangan Nomor S-1006/MK.08/2016 yang diterbitkan pada 17 November 2016.

Surat Ditjen Perbendaharaan Nomor S-10023/PB/2016 untuk JPMorgan Chase Bank N.A. Surat ditandatangani oleh Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono tanggal 9 Desember 2016.

Ada beberapa hal penting sebagai bagian dari pemutusan kontrak kerja sama. Berikut isinya:

• Tidak menerima setoran penerimaan negara dari siapapun di seluruh cabang JPMorgan Chase Bank NA sebagai Bank Persepsi.
• Menyelesaikan segala. Perhitungan atas hak dan kewajiban terkait pengakhiran penyelenggaraan layanan JPMorgan Chase Bank N.A sebagai Bank Persepsi.
• Segera melakukan sosialisasi kepada semua unit/staff dan nasabah terkait dengan berakhirnya status bank persepsi dimaksud

Menko Perekonomian Darmin Nasution mendukung penuh keputusan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang memutuskan mengakhiri seluruh hubungan kemitraan dengan JPMorgan Chase Bank.

"Bahwa Kemenkeu mengambil langkah, itu baik," kata Darmin saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (3/1/2017). Sama halnya dengan Sri Mulyani, Darmin juga merasa heran dengan hasil riset JPMorgan yang menurunkan peringkat surat utang atau obiligasi Indonesia hingga 2 tingkat dari overweight menjadi underweight.

Padahal, lembaga-pemeringkat utang lain, misalnya Fitch, menaikkan ranking Indonesia. "Yang namanya Fitch kan malah menaikkan, memperbaiki peringkat kita. Ini memang terlalu yang memberikan ranking, nggak tahu standarnya apa sebetulnya," ucapnya. Menurut Darmin, perekonomian Indonesia saat ini stabil dan berada dalam kondisi baik. Hasil riset JPMorgan harus dipertanggungjawabkan kebenarannya.

"Kita baik-baik saja dalam penilaian para analis. Kalau ada komentar-komentar dan riset yang mengatakan sebaliknya, memang hak mereka, tapi harus ada pertanggungjawaban mengenai kebenarannya," tandasnya. Sebagai informasi, JPMorgan Chase Bank harus menerima konsekuensi atas riset tentang kondisi perekonomian Indonesia beberapa waktu lalu. Sri Mulyani memutuskan mengakhiri seluruh hubungan kemitraan dengan JP Morgan.

Berdasarkan dokumen yang diterima, JPMorgan mengeluarkan riset berjudul 'Trump Forces Tactical Changes' pada 13 November 2016. Riset ini ditujukan kepada para investor JPMorgan. JPMorgan mengawali paparan dalam riset itu dengan menjelaskan efek terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS). Ini membuat pasar keuangan dunia bergejolak, terutama negara-negara berkembang.

Imbal hasil (yield) obligasi bertenor 10 tahun bergerak cepat dari 1,85% menjadi 2,15%. Sehingga meningkatkan risiko atas negara berkembang seperti Brasil, Indonesia, Turki dan lainnya. JPMorgan kemudian memangkas peringkat surat utang atau obligasi beberapa negara. Brasil turun satu peringkat dari overweightmenjadi netral. Begitu juga Turki, dari netral ke underweight akibat adanya gejolak politik yang cukup serius.

Indonesia juga dianggap berada dalam posisi cukup buruk, yakni dari overweight menjadi underweight atau turun dua peringkat. Malaysia dan Rusia bahkan dinaikkan peringkatnya menjadi overweight. Afrika Selatan tetap dalam posisi netral. Sebagai penjelasan, overweight artinya adalah selama 6 hingga 12 ke depan, pasar keuangan akan bergerak di atas rata-rata ekspektasi dari para analis. Netral artinya dalam rentang yang sama, pergerakannya sesuai espektasi. Sedangkan underweight artinya di bawah espektasi atau diperkirakan lebih buruk.

Atas peringkat Indonesia yang turun drastis, maka JPMorgan menyarankan agar investor untuk berpikir membeli surat utang dari negara lain yang lebih baik. Riset tersebut kemudian direspons oleh Sri Mulyani lewat surat Menteri Keuangan Nomor S-1006/MK.08/2016 tanggal 17 November 2016. Dalam surat itu, Sri Mulyani menyatakan, riset berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional.

Fitch Ratings Cabut Peringkat Hutang Taksi Express

Fitch Ratings Indonesia telah menarik Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk PT Ekspres Transindo Utama Tbk (Express) di level A- (idn) dengan outlook negatif. Peringkat tersebut telah ditarik tanpa penegasan. Analis Utama Fitch, Bernard Kie mengatakan pihaknya menarik peringkat tersebut karena Express telah memilih untuk berhenti berpartisipasi dalam proses pemeringkatan.

"Oleh karena itu, Fitch tidak lagi memiliki informasi yang cukup untuk mempertahankan rating. Dengan demikian, Fitch tidak akan lagi memberikan penilaian atau cakupan analisis untuk Express," ujarnya, Rabu (19/10)

Rating 'A' dalam Peringkat Nasional menunjukkan ekspektasi risiko gagal bayar yang rendah dibandingkan dengan emiten atau obligasi lainnya di negara yang sama. Namun, perubahan keadaan atau kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kapasitas pembayaran tepat waktu untuk tingkat yang lebih besar daripada yang terjadi dalam komitmen keuangan yang direfleksikan dengan rating yang lebih tinggi.

Sebelumnya, operator taksi ini akan menjual lahan dengan luas total 10,48 hektare guna membayar sebagian utang ke perbankan. Lahan milik perusahaan taksi tersebut tersebar di Jakarta, Bekasi, dan Tangerang.

“Rencana kami pada tahun ini adalah memangkas utang bank sebesar 30-40 persen dari total Rp600 miliar. Salah satu opsi utama adalah dengan menjual aset kami yang tidak produktif, yaitu lahan,” ujar Direktur Keuangan Express David Santoso, pertengahan tahun ini. Sejauh ini, jelas David, perseroan masih menunggu penawaran dari pembeli yang serius.

Direktur Utama Express Daniel Podiman mengatakan, lahan di Bekasi merupakan yang terbesar, yaitu seluas 9,2 hektare. Sementara lahan di Tangerang memiliki luas 1,2 hektare dan di Jakarta seluas 800 meter persegi. “Ada beberapa yang lihat-lihat. Tapi belum ada serius. Ada sekitar 3-5 pihak dari mulai perseorangan sampai pengembang properti,” ujar Daniel.

Dari sisi kinerja keuangan, Express Transindo babak belur di paruh pertama 2016. Operator taksi berwarna putih tersebut menelan rugi bersih sebesar Rp42 miliar, berbalik negatif dari laba bersih Rp32,49 miliar.

Sejak awal, pendapatan Express Transindo sudah anjlok 26,71 persen menjadi Rp374,06 miliar. Rinciannya, di bisnis utama, pendapatan perusahaan turun 22,5 persen menjadi Rp333,77 miliar. Sementara, bisnis sewa kendaraan dan suku cadang masing-masing turun 58 persen dan 42 persen.

PT Express Transindo Utama Tbk akan menjual lahan dengan luas total 10,48 hektare guna membayar sebagian utang ke perbankan. Lahan milik perusahaan taksi tersebut tersebar di Jakarta, Bekasi, dan Tangerang.

“Rencana kami pada tahun ini adalah memangkas utang bank sebesar 30-40 persen dari total Rp600 miliar. Salah satu opsi utama adalah dengan menjual aset kami yang tidak produktif, yaitu lahan,” ujar Direktur Keuangan Express David Santoso, Kamis (2/6). Sejauh ini, jelas David, perseroan masih menunggu penawaran dari pembeli yang serius. Direktur Utama Express, Daniel Podiman mengatakan, lahan di Bekasi merupakan yang terbesar, yaitu seluas 9,2 hektare. Sementara lahan di Tangerang memiliki luas 1,2 hektare dan di Jakarta seluas 800 meter persegi.

“Ada beberapa yang lihat-lihat. Tapi belum ada serius. Ada sekitar 3-5 pihak dari mulai perseorangan sampai pengembang properti,” ujar Daniel.  Soal harga, Daniel masih belum bisa memberikan angka pasti karena harga pasar di ketiga daerah itu berbeda. Namun, ia memastikan lahan perseroan di Jakarta akan menjadi yang paling mahal.

“Untuk harga lahan yang di Jakarta mungkin sekitar Rp40 juta-Rp50 juta per meter persegi. Sementara kalau yang di Tangerang lebih rendah, sekitar Rp5 juta-Rp6 juta per meter persegi,” katanya. Sebagai informasi, kinerja operator taksi Express ini mengalami penurunan pada tahun lalu dengan hanya mencatatkan laba bersih sebesar Rp32,25 miliar atau turun 72,83 persen jika dibandingkan dengan perolehan 2014 yang sebesar Rp118,71 miliar.

Sementara untuk tahun ini, David Santoso memprediksi kinerja perusahaan akan stagnan. Hal ini dikarenakan pelemahan daya beli masyarakat dan maraknya transportasi berbasis aplikasi daring (online).

Daftar Reksadana Dengan Keuntungan Paling Besar Tahun 2016

Kinerja reksa dana masih cukup positif dalam setahun terakhir. Investasi di reksa dana saham mencatatkan keuntungan tertinggi dibandingkan reksa dana jenis lain seperti campuran, pendapatan tetap, dan pasar uang, dan juga obligasi korporasi. Namun demikian, obligasi pemerintah ternyata mencatatkan kinerja tertinggi dibandingkan yang lainnya.

Mengutip data Infovesta, Selasa (11/10/2016), indeks kinerja reksa dana saham atau Infovesta Equity Fund Index tercatat naik 12,56% dalam setahun terakhir, terhitung sejak 30 Desember 2015-30 September 2016. Sementara kinerja reksa dana campuran atau Infovesta Balanced Fund Index tercatat naik 12,39%.

Sedangkan reksa dana pendapatan tetap atau Infovesta Fixed Income Fund Index tercatat naik 11,02%. Reksa dana pasar uang mencatatkan keuntungan paling rendah 3,73%. Kinerja obligasi korporasi hanya mencatatkan keuntungan 7,78% dalam setahun. Berbeda dengan obligasi pemerintah yang mencatatkan kinerja tertinggi yaitu 12,61%.

Berikut 5 reksa dana saham dengan keuntungan tertinggi (yoy):

• Archipelago Equity Growth naik 36,07%
• Sucorinvest Equity Fund naik 35,95%
• Sucorinvest Sharia Equity Fund naik 34,10%
• OSO Sustainability Fund naik 31,29%
• Panin Dana Telada naik 30,01%

5 reksa dana campuran dengan keuntungan tertinggi (yoy):

• Net Dana Flexi naik 33,61%
• SAM Dana Berkembang naik 28,35%
• SAM Dana Bersama naik 26,08%
• I AM BUMN Balanced Plus Fund naik 24,99%
• Kiwoom Indonesia Optimum Fund naik 24,90%

5 reksa dana pendapatan tetap dengan keuntungan tertinggi (yoy):

• Mega Dan Pendapatan Tetap naik 24,04%
• Mega Dana Ori Dua naik 23,65%
• Bahana Prime Income Fund naik 21,67%
• Manulife Dana Tetap Utama naik 20,46%
• Pendapatan Tetap Abadi 2 naik 20,36%

5 reksa dana pasar uang dengan keuntungan tertinggi (yoy):

• Insight Money naik 6,31%
• Cipta Dana Cash naik 6,30%
• Sucorinvest Money Market Fund naik 5,94%
• Nikko Indonesia Money Market Fund naik 5,76%
• HPAM Ultima Money Market naik 5,72%

Kinerja reksa dana saham dalam setahun terakhir mencatat keuntungan double digit. Meski demikian, jika dihitung secara bulanan, masih mencatatkan angka minus. Dikutip  dari data, indeks kinerja reksa dana saham atau Infovesta Equity Fund Index mencatatkan kenaikan sebesar 12,56% dalam setahun terakhir atau periode 30 Desember 2015-30 September 2016. Sementara secara bulanan atau Month on Month (MoM) periode 31 Agustus 2016-30 September 2016 tercatat minus 2,37%.

Kinerja reksa dana saham ini masih di bawah kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Dalam setahun terakhir, IHSG tercatat mengalami pertumbuhan 16,80%. Meski demikian, secara bulanan atau MoM masih mencatatkan minus 0,40%.

Berikut 5 saham dengan kinerja tertinggi (yoy):

• Archipelago Equity Growth naik 36,07%
• Sucorinvest Equity Fund naik 35,95%
• Sucorinvest Sharia Equity Fund naik 34,10%
• OSO Sustainability Fund naik 31,29%

Panin Dana Telada naik 30,01%5 saham dengan kinerja tertinggi (MoM):

• KAM Kapital Optimal naik 22,86%
• Millenium MCM Equity Sektoral naik 21,91%
• OSO Sustainability Fund naik 2,07%
• Syailendra Equity Alpha Fund naik 2,07%
• Archipelago Equity Growth naik 1,66%

Pefindo Turunkan Peringkat Utang Taxi Express dan Baruprana Finance

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menyeret turun peringkat surat utang dua emiten, yakni PT Intan Baruprana Finance Tbk (IBFN) dan PT Express Transindo Utama Tbk (TAXI). Dalam keterangan resminya, Pefindo menurunkan peringkat dan Medium Term Notes (MTN) I Tahun 2014 yang diterbitkan oleh emiten yang bergerak di bidang pembiayaan tersebut, yaitu dari idBBB+ (triple B plus) menjadi idBBB- (triple B minus).

Analis Pefindo Adrian Noer mengatakan, Pefindo juga menempatkan peringkat itu pada credit watch dengan implikasi negatif. Penurunan peringkat mencerminkan penurunan kualitas aset dan performa profitabilitas perseroan. "Sementara, credit watch dan implikasi negatif mengindikasikan meningkatnya risiko pembiayaan kembali atas MTN I Tahun 2014 sebesar Rp300 miliar yang akan jatuh tempo pada 27 Januari 2017," ujarnya, Minggu (4/9).

Peringkat tersebut bahkan dapat diturunkan kembali apabila IBFN gagal memitigasi risiko pembiayaan kembali.  IBFN merupakan perusahaan pembiayaan yang fokus pada bisnis sewa guna usaha alat berat, khususnya untuk merek-merek yang dijual oleh induk usahanya, PT Intraco Penta Tbk (INTA).

Pefindo juga menurunkan peringkat TAXI dan Obligasi I Tahun 2014 menjadi idA- (single A minus) dari posisi sebelumnya idBBB+ (triple B plus). Analis Pefindo Yogie Surya Perdana mengatakan, penurunan peringkat terutama karena perkiraan pendapatan perseroan di tahun 2016 tidak mencapai target. Hal ini dikarenakan tingkat persaingan di industri transportasi yang semakin kompetitif.

"Layanan transportasi berbasis aplikasi, seperti Uber, Grab, Go-Jek, di tengah tingkat utang perseroan yang tinggi, serta kurangnya keyakinan kami atas pemulihan yang cepat pada tingkat profitabilitas memengaruhi peringkat perseroan," imbuh Yogie.

Pendapatan TAXI tertekan, meskipun jumlah armada bertambah selama dua tahun terakhir. Margin laba kotor turun menjadi 22,7 persen selama semester I 2016 dari 36,1 persen pada periode yang sama tahun lalu dan rata-rata 45,5 persen di sepanjang 2012-2014.

Kondisi itu berdampak negatif terhadap rasio-rasio kredit utama perusahaan, di mana rasio utang terhadap EBITDA meningkat menjadi 4,7 kali, sementara rasio coverage utang dan bunga melemah menjadi 8,3 persen dan 1,8 kali di semester I 2016.

"Pefindo mempertahankan outlook TAXI di area negatif untuk mengantisipasi penurunan lebih lanjut pada proteksi arus kas dan juga struktur permodalan perseroan. Peringkat ini bisa diturunkan kembali apabila terjadi tekanan lebih lanjut pada likuiditas, karena ketidakmampuan TAXI dalam mengkonversi piutang pengemudi menjadi kas," pungkasnya

Standard & Poor's (S&P) Tolak Perbaiki Rating Indonesia

Sekretariat Kabinet menegaskan afirmasi peringkat kredit Indonesia oleh Standard & Poor's (S&P) menjadi koreksi bagi pemerintah, terutama terkait perbaikan kinerja di bidang fiskal. "S&P tetap memberikan (rating) BB+ ya, artinya bukan investment grade. Yang jelas ini menjadi koreksi bagi kita semua, bagi pemerintah. Memang persoalan fiskal yang perlu dilakukan perbaikan," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Kepresidenan, Kamis (2/6).

Menyikapi keputusan S&P tersebut, Pramono mengatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution langsung menggelar rapat evaluasi guna merumuskan langkah-langkah perbaikan. menurutnya, persoalan fiskal tak hanya menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Indonesia, tetapi juga menjadi masalah serius di banyak negara. "Ini persoalan dunia karena perlambatan ekonomi yang begitu luar biasa, yang terjadi di China, Argentina, Rusia, Brazil, sehingga membuat persoalan fiskal ini menjadi persoalan serius," tuturnya.

Namun, Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut menilai Indonesia masih beruntung meski gagal mendapat peringkat kredit layak investasi dari S&P. Pasalnya, perekonomian nasional masih tumbuh di kisaran 5 persen atau lebih baik dibandingkan banyak negara, sehingga lembaga pemeringkat lain seperti Fitch dan Moody's mau memberikan predikat layak investasi buat Indonesia.

"Katakanlah kita memang belum sampai pada yang diharapkan, investment grade, tapi tetap (ratingkredit Indonesia) BB+," jelasnya.  Pramono Anung menilai, perbaikan status S&P sangat penting karena mewakili persepsi dunia terhadap Indonesia. Hal ini terkait pula dengan upaya pemerintah memperbaiki rangking kemudahan berusaha (ease of doing business) yang saat ini bertengger di posisi 109 dari 189 negara di dunia.

"Yang paling penting kalo persoalan ease of doing business-nya bisa dilakukan perbaikan sehingga kita rangkingnya bisa seperti yang diharapkan presiden yaitu 40," tandas Pramono. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mempertanyakan penilaian lembaga pemeringkat kredit internasional Standard and Poor's (S&P) atas ratingsurat utang pemerintah tahun ini. "Kami pertanyaan karena alasan S&P ini kebanyakan sama dengan alasan-alasan sebelumnya. Kami tidak melihat sesuatu yang baru," tutur Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro di Gedung DPR, Kamis(2/6).

Menurut Bambang, jika menggunakan pembanding rasio utang dan jumlah pinjaman, ada negara-negara yang sudah mendapatkan rating layak investasi (investment grade) dari S&P meskipun rasio utang terhadap PDB maupun defisitnya lebih jelek dibandingkan Indonesia.

Kendati demikian, Bambang menilai rating BB+ dengan outlook positif dari lembaga pemeringkat asal Amerika Serikat itu cukup baik di tengah melambatnya perekonomian dunia. "Di tengah kondisi ekonomi global di mana banyak sekali negara emerging yang down grade, kami melihat posisi S&P ini cukup baik," ujarnya. Lebih lanjut, Bambang menilai rating S&P tidak berpengaruh terhadap pendapat investor terhadap surat utang Indonesia.

"Kebetulan tim kami masih di Eropa untuk roadshow dari euro bond, dan begitu tanggapan S&P keluar, semua tanggapan dari investor adalah mereka tidak mempedulikan hitungan S&P dan tetap berpendapat surat utang Indonesia adalah surat utang yang layak, setara dengan invesment grade," ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku tidak puas dengan penilaian lembaga pemeringkat kredit internasional Standard and Poor’s (S&P). Tahun ini, Indonesia masih belum mendapatkan peringkat layak investasi (investment grade) karena masih mengantongi rating BB+ dengan outlook positif. “Soal hasil penilaian itu kami lebih banyak dibilang tidak puas,” tutur Darmin saat ditemui di kantornya, Kamis (2/6).

Darmin menyatakan belum membaca secara detail penilaian S&P. Namun, menurut Darmin, pemerintah telah menjelaskan dan mengkomunikasi dengan baik upaya perbaikan yang telah dilakukan saat menerima kunjungan tim penilai S&P pertengahan Mei lalu.

Tidak heran jika kemudian pemerintah berharap S&P bisa menaikkan peringkat Indonesia menyamai Fitch dan Moody’s yang telah lebih dulu memberikan peringkat investment grade. “Dari dulu memang S&P punya penilaian sendiri. Dari dulu Fitch dan Moody’s sudahinvestment grade, yang S&P ini belum,” ujar mantan Gubernur BI ini.

Lebih lanjut, Darmin enggan mengomentari kritik S&P soal belum membaiknya kinerja fiskal. Darmin menduga, S&P masih menunggu efektivitas kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) jika mendapatkan persetujuan DPR.  “Alasan itu boleh dibikin seribu macam tapi ya sebetulnya apa di belakang semuanya. Kalau dugaan saya, dia (S&P) mau menunggu, melihat tax amnestyini dapatnya berapa,” ujarnya.

Darmin menyadari jika kebijakan tax amnesty tak berjalan maka akan menimbulkan masalah. Sayangnya, ia belum bersedia merinci permasalahan apa yang dimaksud. “Kalau (tax manesty) itu tidak tercapai, itu juga masalahnya jadi banyak,” ujarnya. Sebagai informasi, untuk masuk dalam kategori layak investasi, peringkat S&P Indonesia paling tidak harus naik sepertiga menjadi BBB-.

Bank Nasional Lebih Suka Beli Obligasi Daripada Mejalankan Fungsi Sebagai Penyalur Kredit

Bank Indonesia (BI) melihat aliran simpanan perbankan lebih banyak mengalir ke surat berharga dibandingkan dengan penyaluran kredit. Ini yang menjadi salah satu alasan pertumbuhan kredit lebih pelan pada kuartal I-2016. Demikianlah diungkapkan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/5/2016).

"Kita juga tahu bahwa DPK (Dana Pihak Ketiga) cukup banyak yang mengalir ke surat berharga negara. Ataupun kepada instrumen sukuk dan ORI. Sehingga kita melihat pertumbuhan kredit yang lebih pelan," paparnya. Kredit perbankan sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Baik kredit dalam ukuran mikro maupun korporasi.

"Kami juga ingin agar jangan sampai ekspansi kredit tertahan. Kalau seandainya bank-bank yang mengelola usahanya yang baik, NPL terjaga kita akan coba memberikan satu kelonggaran di makro prudensial, tapi bentuknya masih belum bisa kami sampaikan. Ini adalah pesannya," papar Agus.

Meski demikian, Agus melihat pertumbuhan kredit bisa meningkat pada kuartal II- 2016. Seiring dengan ekonomi yang lebih menggeliat seperti tahun-tahun sebelumnya. "Sekarang pun kita masih melihat di semester II pertumbuhan kredit akan baik, dan masih akan dua digit walaupun sekarang ada di single digit. Karena, di kuartal I kan spending pemerintah agak pelan tidak seperti yang diharapkan, dan swasta juga masih belum terlalu bergerak," paparnya.

Seperti diketahui, ada wacana untuk pelonggaran Loan to Value (LTV) untuk kendaraan bermotor dan properti. Ini bertujuan agar pembayaran uang muka oleh konsumen menjadi lebih rendah dan penyaluran kredit dari industri tersebut bisa tumbuh lebih tinggi.

"Ini masih dalam pembahasan," tegas Agus.

BTN Terbitkan Obligasi Rp 3 Triliun

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk akan menerbitkan surat utang atau obligasi pada Juli tahun ini. Melalui penerbitan surat utang ini, BTN menargetkan meraup dana hingga Rp 3 triliun.

"Kita memang ada rencana penerbitan obligasi, kurang lebih Rp 3 triliun, untuk semester dua. Bulan Juli lah kita akan melaksanakan Obligasi," jelas Direktur Utama Bank BTN Maryono pada acara BTN Property Award 2016 di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Senin (23/5/2016).

Hasil dari penjualan obligasi akan digunakan untuk pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan para pengembang perumahan untuk membangun lebih banyak rumah. Jenis obligasi yang akan diterbitkan oleh Bank BTN adalah obligasi berkelanjutan.

"Untuk pembiayaan KPR dan pengembang, obligasi berkelanjutan," ujar Maryono.

Dengan diterbitkannya obligasi pada bulan Juli mendatang, diharapkan target Bank BTN dalam menyalurkan KPR hingga akhir 2016 mencapai 570.000 unit rumah.

Pemerintah Segera Hapus Pajak Bunga Obligasi

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana menghapus Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga obligasi. Rencana akan dimasukkan dalam pengajuan revisi undang-undang (UU) PPh kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Robert Pakpahan, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan menjelaskan, asal muasal munculnya rencana kebijakan ini adalah besarnya yield atau keuntungan yang didapatkan investor saat membeli obligasi.

Ada indikasi bahwa pengenaan PPh menjadi penyebab utamanya. Tarif PPh dikenakan 15% untuk wajib pajak dalam negeri dan 20% untuk wajib pajak luar negeri. "Makanya kita kaji bagaimana dampak selama ini pengaruh dari PPh atas kupon SBN (Surat Berharga Negara). Apakah itu menambah pendapatan pajak (negara) atau menambah bunga atau tidak. Kalau nambah bunga kan sama saja," ujarnya di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa (17/5/2016).

Robert menyatakan, dalam teorinya yield memang ditentukan oleh pasar. Namun, saat obligasi diterbitkan maka ada kesempatan bagi investor untuk meminta besaran yield. Kesempatan ini yang memungkinkan investor meminta yield lebih tinggi. Menurutnya, hal itu bukan sebuah kesalahan. Sebab kesepakatan oleh investor dianggap sebagai pembentukan harga di pasar keuangan.

"Kalau investor banyak, kemudian powerful kan bisa mendikte yield juga," sebut Robert. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana untuk menghapus Pajak Penghasilan (PPh) atas kupon obligasi. Maka itu diperlukan revisi atas Undang-undang (UU).
Sekarang PPh ditetapkan 15% untuk wajib pajak dalam negeri dan 20% untuk wajib pajak luar negeri.

"Kalau (penghapusan PPh) itu memang on the pipe line," ungkap Suahasil Nazara, Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa (17/5/2016). Menurut Suahasil, kebijakan tersebut akan mendorong penurunan permintaan imbal hasil oleh investor. Sebab pajak merupakan beban bagi investor yang harus diganti dengan imbal hasil.

"Prinsip utamanya, kalau obligasi dikenakan pajak pasti investor berpikir ada pajaknya 20%. Berarti mereka minta return-nya naik 20% kan. Jadi harganya jadi naik semua," terangnya. Suahasil mengakui, negara akan kehilangan penerimaan negara. Namun, bila dilihat secara komprehensif, kebijakan tersebut sangat menguntungkan. "Sebagian investor lihat obligasi pemerintahnya segitu, corporate-nya juga segitu. Kalau kita hilangkan, semuanya turun yield-nya. Jadi menguntungkan buat semua," kata Suahasil.

Pemerintah Terbitkan Surat Utang Ritel Dengan Fitur Unik Senilai Rp. 3 Triliun

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro hari ini resmi menerbitkan Saving Bond Ritel (SBR) seri SBR002. Target perolehan dana dari penerbitan SBR seri SBR002 adalah Rp 3 triliun. Penerbitan Saving Bonds Ritel (SBR) kali ini difokuskan untuk keperluan menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Beberapa sektor di Indonesia dinilai masih membutuhkan pendanaan dalam negeri untuk menyelesaikan berbagai proyek pembangunan yang tengah berjalan.

"Masih membutuhkan belanja yang besar. Contoh kita masih banyak isu mengenai kemiskinan,unemployment belum lagi isu masih tertinggalnya infrastruktur dibandingkan negara tetangga. Isu pendidikan dan sarana kesehatan dan berbagai kebutuhan dasar masyarakat," jelas Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro saat penerbitan Saving Bond Ritel (SBR) seri SBR002 di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (28/4/2016).

Pengentasan kemiskinan dan merampungkan berbagai proyek infrastruktur yang sedang berjalan menjadi salah satu alasan diterbitkannya surat utang ritel di tahun 2016. "Kebutuhan belanja dalam anggaran memang besar. Kita ingin perlahan-lahan menyelesaikan permasalahan pengangguran, kemiskinan, hingga infrastruktur," ujar Bambang.

Terlebih lagi, Indonesia tidak bisa lagi bergantung dari pendapatan migas karena minimnya produksi dalam negeri. Pihaknya juga menyayangkan rendahnya angka kepatuhan pajak masyarakat Indonesia sehingga mempengaruhi pembangunan berkelanjutan. "Dari sisi penerimaan, kebetulan kita bukan bergantung migas. Di satu sisi kepatuhan pajak masih rendah," imbuh Bambang.

Ditemui di tempat yang sama, Direktur Jenderal Pengelolaan dan Pembiyaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, Robert Pakpahan berharap dengan diterbitkannya Saving Bonds Ritel seri SBR002 kali ini dapat menampung sedikitnya Rp 3 triliun dana individu. "Targetnya Rp 3 triliun. Penawaran agen penjual lebih dari Rp 3 triliun mendekati Rp 4 triliun," ujar Robert.

Tingkap kupon untuk periode 3 bulan pertama (26 Mei-20 Agustus 2016) adalah 7,5%. Kemudian tingkat kupon berikutnya akan disesuaikan setiap 3 bulan pada tanggal penyesuaian kupon sampai dengan tanggal jatuh tempo. Pemerintah baru saja menerbitkan Saving Bonds Ritel (SBR) dengan target capaian Rp 3 triliun. Surat utang ritel seri SBR002 memiliki beberapa karakteristik khusus mulai dari tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder dan tidak dapat dicairkan sampai dengan jatuh tempo, kecuali pada masa pelunasan sebelum jatuh tempo atau early redemption.
Adanya dua fitur baru tersebut diharapkan mampu menarik minat investor individu untuk menyimpan uangnya di instrumen surat utang ritel.

"Fitur baru SBR002 ada 2, yaitu early redemption dan kemudahan sebagai jaminan," ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Robert Pakpahan saat peresmian SBR002 di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (28/4/2016). Pencairan atau early redemption bisa dilakukan sebanyak 50% setelah satu tahun masa SBR002 berjalan. Pencairan tersebut visa dilakukan kepada setiap agen penjual SBR di awal pembelian.

"Bisa dijual ke pemerintah disampaikan ke agen penjual. Agen penjual yang menyampaikan kepada pemerintah karena instrumennya tidak dapat diperdagangkan," tutur Robert. Selain itu, untuk menyasar target individu, pemerintah juga telah melakukan sosialisasi ke beberapa kota besar di Indonesia untuk memberikan edukasi mengenai instrumen keuangan yang belum banyak dipahami masyarakat.

Kami melakukan marketing di 6 kota Pekanbaru, Palembang, Manado, Pontianak dan Bandung untuk memberikan pemahaman," terang Robert. SBR002 dengan tema investasi aman, pesisir nyaman juga berkomitmen untuk menjaga kelestarian mangrove di pesisir utara jawa yang kian memprihatinkan.

"Fokus tidak hanya mangrove tapi memberdayakan kawasan mangrove sehingga mendapatkan manfaat maksimal masyarakat sekitar mangrove," imbuh Robert. Dirinya juga berharap dengan diterbitkannya SBR002 dapat membiayai pembangunan di berbagai sektor untuk pembangunan berkelanjutan.

"Besar harapan kami penerbitan SBR002 bisa berjalan lancar," tutup Robert. Pemerintah hari ini akan menerbitkan Saving Bond Ritel (SBR) seri SBR002. SBR merupakan instrumen obligasi negara untuk jenis ritel yang bertujuan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.

Masa penawaran akan dimulai pada 28 April sampai dengan 19 Mei 2016. Sedangkan penjatahan dilanjutkan pada 23 Mei 2016 dan setelmen pada 25 Mei 2016. Jatuh tempo obligasi adalah 20 Mei 2018. "Hari ini kita penerbitan SBR002," ungkap Direktur Strategi dan Portofolio Utang, Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Scenaider Siahaan .

SBR002 memiliki karateristik khusus, yaitu tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder, tidak dapat dicairkan sampai dengan jatuh tempo, kecuali pada masa pelunasan sebelum jatuh tempo atau early redemption. Untuk minimum pemesanan ditetapkan Rp 5 juta dan maksimal Rp 5 miliar. Jenis kupon adalah mengambang dengan tingkat kupon minimal dan mengacu kepada tingkat bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Tingkap kupon untuk periode 3 bulan pertama (26 Mei-20 Agustus 2016) adalah 7,5%.Kemudian tingkat kupon berikutnya akan disesuaikan setiap 3 bulan pada tanggal penyesuaian kupon sampai dengan jatuh tempo. "Kupon yang berlaku 7,5%," tegasnya. Tema yang diusung dalam SBR002 adalah investasi aman, pesisir nyaman. Penerbitan obligasi ini dipercayakan melalui 24 agen penjual, dengan 18 bank dan 6 perusahaan sekuritas.

Bank Mandiri Terbitkan Obligasi Senilai Rp 10 Triliun

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berencana menerbitkan surat utang berbentuk obligasi dengan denominasi rupiah antara Rp5 triliun - Rp10 triliun. Jika tidak ada aral melintang, obligasi itu akan ditawarkan pada semester kedua mendatang. Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Utama Bank Mandiri mengatakan opsi penerbitan obligasi akan ditempuh apabila kondisi pertumbuhan deposito tidak terlalu baik. "Kalau deposito tumbuh, obligasinya tidak terlalu banyak. Jika tidak tumbuh, maka obligasinya banyak," ujarnya, Rabu (20/4).

Rencananya, obligasi yang akan diterbitkan tersebut terdiri dari dua tranche, yakni obligasi dengan tenor lima tahun dan tujuh tahun. Dana segar dari obligasi ini akan digunakan untuk mendukung ekspansi bisnis kredit perseroan di sepanjang tahun ini. Adapun, skema lain yang tengah dipertimbangkan, yaitu pinjaman bilateral. Upaya ini diambil untuk menutup kebutuhan pembiayaan proyek infrastruktur dengan mata uang asing. Kedua opsi pendanaan ini ditargetkan mencapai US$1 miliar atau setara Rp13 triliun - Rp14 triliun.

"Yang menawarkan bilateral loan sih banyak. Namun, kami masih melihat waktunya dan harga. Kami seimbangkan antara dolar dengan rupiahnya. Saat ini, prosesnya masih menunggu," tutur pria yang akrab disapa Tiko. Pahala Mansury, Direktur Treasury Bank Mandiri menuturkan, perseroan akan menggunakan laporan keuangan kuartal I untuk memulai proses penerbitan obligasi pada Mei nanti.

Pemerintah Sudah Hutang Rp. 50 Triliun Untuk Pembangunan Awal Tahun 2016

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) menarik utang untuk membiayai kebutuhan anggaran di awal 2016. Hal ini mengingat rencana agresif pemerintah menggenjot pembangunan lebih cepat, sementara penerimaan pajak baru masuk di bulan Maret.

Total utang yang sudah ditarik sekitar Rp 50‎ triliun, dengan dua kali penerbitan surat utang. Pertama Surat Utang Negara (SUN) dalam valuta asing berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) seri RI0126 dan RI0146 senilai total US$ 3,5 miliar. Kemudian yang kedua Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan cara private placement sejumlah Rp 1 triliun.

"Dari dua kali penerbitan tersebut‎ cukup untuk menambah ketersediaan anggaran di awal tahun," ungkap Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani Askolani memastikan tidak akan ada penambahan penerbitan surat utang jelang tutup tahun 2015. Pencairan awal untuk anggaran juga bisa terbantu dari kelebihan pembiayaan‎ tahun ini. "Sisa pembiayaan tahun ini juga bisa digunakan untuk anggaran awal tahun depan," jelasnya.

‎Untuk total kebutuhan dana di awal tahun, Askolani belum dapat mengatakan nominalnya. Sebab, masih ada kemungkinan tambahan dari beberapa proyek yang sudah selesai lelang, terutama dari Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan. "Kita masih menunggu total keseluruhan untuk prefunding," kata Askolani. Selain itu, pemerintah juga harus menyediakan dana segar untuk pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan belanja rutin. Askolani meyakinkan bahwa tidak akan ada persoalan dari ketersediaan dana.

"Pokoknya aman. Dana kami pastikan tersedia. Walaupun nanti penerimaan pajak itu baru mulai masuk ketika Maret," tukasnya. Menko Perekonomian Darmin Nasution sore ini datang ke Istana Negara, untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Darmin melaporkan rencana pengumuman paket kebijakan ekonomi jilid VIII. 

"Paket ke delapan, ya kemungkinan besarnya Senin," ujar Darmin, saat meninggalkan Istana Negara, Jakarta, Jumat (18/12/2015). Darmin enggan mengemukakan isi dari paket ke delapan tersebut. Namun, Ia meyakini sudah mendapatkan persetujuan dari Presiden Jokowi. "Nanti jangan sekarang. Saya tadi melapor paket ke delapan, nantilah Senin," imbuhnya.

Pada kesempatan sebelumnya, Darmin menyampaikan salah satu yang sedang dipersiapkan adalah Perpres terkait dengan pembangunan kilang. Targetnya memang akan diterbitkan pada pekan depan. Selain itu adalah aturan Daftar Negatif Investasi (DNI). Menurut Darmin persoalan DNI agak rumit, sehingga membutuhkan pembahasan mendalam dari berbagai Kementerian Lembaga (KL) terkait. Sebab ini menyangkut persoalan jangka menengah dan panjang.

Kebijakan lainnya adalah terkait dengan deregulasi dan derebirokratisasi dari perizinan di daerah. Ada proses yang cukup panjang untuk merealisasikannya, karena akan terkait dengan otonomi daerah. Sehingga baru mungkin akan selesai awal tahun depan.