Pelonggaran TKDN Jadi Harapan Baru Apple ... Setelah 600 Ton Produk Iphone Gagal Masuk Amerika Serikat

 Authorized Reseller Apple di Indonesia, Digimap, menyambut baik rencana relaksasi Tingkat Komponen Dalam Negara (TKDN) yang diwacanakan Presiden Prabowo Subianto saat membahas kebijakan tarif impor Amerika Serikat pekan ini.

"Aku juga pas dengar langsung senyum, full senyum, langsung Alhamdulillah sujud syukur," ujar Farah Fausa, GM Marketing Apple Business PT. MAP Zona Adiperkasa, dalam acara peluncuran iPhone 16 di Jakarta, Jumat (11/4).

Farah berharap kebijakan ini bisa membuat industri teknologi Indonesia lebih baik.

"Hopefully dengan adanya itu (relaksasi TKDN), untuk ke depannya lebih baik lagi kan, karena kan bakal ada iPhone 17 dan lainnya, jadi hopefully dengan ada kebijakan baru, jadi ngebikin penjualan atau industri teknologi di Indonesia, bisa lebih cepat lah berkembangnya," katanya.

Pemerintah tengah menyiapkan paket perundingan Non-Tarif Measure (NTMs) melalui relaksasi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di sektor TIK terhadap AS.

Langkah ini merupakan respons atas kebijakan tarif resiprokal 32 persen yang dikenakan AS terhadap Indonesia.

Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menyebut relaksasi TKDN sebetulnya memiliki dampak baik dan buruk. Namun ia menilai rencana pemerintah ini sebagai langkah mundur.

"Dari itu semua, pelonggaran TKDN, sebenarnya merupakan 'langkah mundur'. Buat jangka panjang, pemerintah harus perkuat TKDN dengan cara yang smart, bukan malah kurangi," ujar Heru

"Tanpa ada kewajiban TKDN, kita hanya akan jadi pasar. Tidak ada investasi besar masuk dan pembukaan lapangan kerja, karena Indonesia hanya jadi tempat jualan produk atau pasar saja," tambahnya.

Menurut Heru, relaksasi TKDN bisa menjadi salah satu senjata dalam negosiasi bilateral dengan AS untuk pengurangan atau penghapusan tarif 32 persen. Langkah ini dinilai bisa menunjukkan komitmen Indonesia membuka pasar dan mengurangi hambatan perdagangan, yang mungkin melunakkan Presiden AS Donald Trump.

Beberapa dampak baik yang mungkin terjadi dari relaksasi TKDN adalah industri elektronik Indonesia bisa pakai komponen impor lebih murah (terutama dari AS atau China), menurunkan biaya produksi dan bikin produk lebih kompetitif di pasar global, bukan cuma AS.

"Namun, mengurangi TKDN juga bisa bikin industri komponen lokal yang saat ini sedang tumbuh jadi kolaps, karena mereka bergantung pada pesanan dari pabrik ponsel besar," tutur Heru.

"Sehingga harus berhati-hati, jangan sampai jadi 'bunuh diri ekonomi', karena industri dalam negeri bakal kalah saing dengan impor murah," imbuhnya.

Harga Minyak Dunia Naik Akibat Kebijakan Tarif Amerika Serikat

 Harga minyak dunia pada perdagangan Rabu (26/3) menguat tipis imbas kekhawatiran pasokan yang menipis setelah Presiden AS Donald Trump mengancam kenakan tarif 25 persen kepada negara manapun yang impor minyak dan gas dari Venezuela.

Mengutip Reuters, minyak mentah Brent berjangka naik 25 sen atau 0,3 persen menjadi US$73,27 per barel. Senada, minyak mentah West Texas Intermediate AS naik 28 sen atau 0,4 persen menjadi US$69,28 per barel.

Trump memang baru saja menandatangani perintah eksekutif yang mengizinkan pemerintahannya untuk mengenakan tarif 25 persen atas impor dari negara mana pun yang membeli minyak mentah dan bahan bakar dari Venezuela.

Minyak merupakan komoditas ekspor utama Venezuela. China, yang sudah menjadi target tarif impor AS, merupakan pembeli terbesarnya.

Pemerintahan Trump juga memperpanjang batas waktu hingga 27 Mei bagi produsen minyak AS Chevron (CVX.N) dengan syarat menghentikan operasi di Venezuela.

Pencabutan izin operasi Chevron dapat mengurangi produksi di negara tersebut sekitar 200 ribu barel per hari, menurut analis ANZ.

Yang juga mendukung harga, data industri menunjukkan persediaan minyak mentah AS turun 4,6 juta barel dalam minggu yang berakhir pada 21 Maret.

Data resmi pemerintah AS tentang persediaan minyak mentah akan dirilis pada hari ini.

Untuk membatasi kenaikan harga minyak, Amerika Serikat mencapai kesepakatan dengan Ukraina dan Rusia untuk menghentikan serangan di laut dan terhadap target energi, dan Washington setuju untuk mendorong pencabutan beberapa sanksi terhadap Moskow.

Perang Dagang Amerika Vs China Jilid Dua Dimulai ... Indonesia Akan Kena Dampak

 Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani perintah kenaikan tarif impor terhadap Kanada, Meksiko, dan China. Kondisi ini dinilai akan memberikan dampak secara tidak langsung terhadap ekonomi Indonesia. Apa dampaknya?

Ekonom senior INDEF Tauhid Ahmad menjelaskan, imbas perang dagang ini komoditas ekspor China berpotensi tidak akan diterima di sejumlah negara maju, termasuk AS. Akibatnya, Negeri Tirai Bambu itu harus mencari pasar baru di negara-negara berkembang.

Menurutnya salah satu negara yang paling berpotensi menjadi sasaran pasar ekspor produk China adalah Indonesia. Jika itu benar terjadi, Tauhid mengatakan Indonesia bisa kebanjiran sejumlah komoditas impor.

Parahnya, menurut Tauhid, China tidak akan segan-segan menjual produksi mereka dengan harga yang sangat murah. Akibatnya produksi dalam negeri akan kalah saing.

"Ketika trade war, tentu terutama China yang akan banyak korban, itu dia akan mengeksplorasi banyak negara-negara berkembang yang produknya itu akan kalah punya daya saing," kata Tauhid dalam acara Outlook Ekonomi DPR dipersembahkan oleh Komisi XI DPR RI bersama detikcom dan didukung oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Jakarta.

"Bayangkan misalnya dia punya 100 juta ton besi baja, itu kalau di Amerika ditolak, di Meksiko ditolak, larinya ke kita dengan harga yang sangat murah," sambungnya.

Menurutnya, untuk mengatasi permasalahan ini pemerintah bisa memperkuat kebijakan anti-dumping. Begitu juga dengan upaya pengetatan impor ilegal oleh lembaga terkait seperti Bea Cukai.

"Nah apakah kita siap memperkuat kebijakan anti-dumping atau produk lain? Saya kira sisi itu yang kemudian kita perkuat ya, dari sisi perdagangan," ucapnya.

"Bagaimana kemudian Bea Cukai juga berperan yang kemudian, ya semi-semi katakan legal ataupun ilegal ini, seringkali masuk dalam arus jasa atau rangkai nilai yang masuk dalam kehidupan sosial," tambah Tauhid lagi.

Indonesia Sudah Siap Hadapi Perang Dagang Dengan Amerika Setelah Trump Dilantik

 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia sudah kebal dengan tarif tinggi dari Amerika Serikat (AS).

Hal itu disampaikan merespons soal ancaman Presiden AS Terpilih Donald Trump yang ingin menaikkan tarif impor untuk sejumlah negara, termasuk aliansi BRICS yang diikuti Indonesia baru-baru ini.

Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu menegaskan AS selama ini sudah memungut banyak tarif dalam perdagangan dengan Indonesia. Artinya, ancaman Trump bukan barang baru.

"Bagi kita, (hubungan dagang Indonesia) dengan Amerika, Amerika mengenakan tarif ke kita," ungkapnya selepas Business Competitiveness Outlook 2025 di Raffles Hotel, Jakarta Selatan

"Jadi, kita sudah agak imun dengan tarif yang dikenakan Amerika terhadap Indonesia," tegas Airlangga.

Ia mencontohkan beberapa barang yang dipungut tarif impor oleh Negeri Paman Sam. Misalnya, baju, sepatu, dan berbagai komoditas lain yang diekspor Indonesia.

Airlangga lantas menyinggung beda perlakuan dengan negara Asia Tenggara lain. Ia menyebut ada tetangga Indonesia yang justru tak dipungut tarif oleh AS.

"Sedangkan yang tidak dikenakan tarif adalah Vietnam," ucap Airlangga membandingkan.

"Kita sedang meminta supaya akan ada kerja sama ekonomi secara bilateral, supaya tarifnya kita turunkan. (Kerja sama) bilateral bisa dalam bentuk free trade agreement (FTA), bisa bentuk lain juga," tambahnya soal upaya yang dilakukan Indonesia.

Donald Trump tampak serius dalam memungut tarif impor tinggi. Bahkan, ia sampai berniat melakukan deklarasi darurat ekonomi nasional demi memuluskan aturan tarif impor baru.

Nantinya, tarif baru diatur via UU Kekuasaan Darurat Ekonomi Internasional atau The International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Ini secara sepihak memberi wewenang kepada presiden AS untuk mengelola impor selama keadaan darurat nasional.

Sementara itu, penasihat Trump sedang mengevaluasi kemungkinan penggunaan Pasal 338 UU Perdagangan AS. Langkah ini memungkinkan presiden untuk mengenakan 'bea baru' atau 'bea tambahan' terhadap negara-negara yang dianggap melakukan diskriminasi terhadap perdagangan AS.

Efek Perang Dagang Jilid 2 Amerika Serikat China Pada Ekonomi Indonesia

 Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump mulai mengobarkan perang dagang ke sejumlah negara mitra dagangnya dengan menarik tarif impor tinggi.

Pada tahap awal, akan ada tiga negara yang terdampak yakni China, Meksiko dan Kanada, dengan pengenaan tarif pajak 10-25 persen mulai tahun depan.

Di media sosial, Trump menyatakan akan langsung menerapkan pajak tinggi untuk barang impor dari China, Meksiko dan Kanada pada hari pertama ia menjabat.

"Pada 20 Januari, sebagai salah satu dari banyak perintah eksekutif pertama, saya akan menandatangani semua dokumen yang diperlukan untuk mengenakan tarif sebesar 25 persen kepada Meksiko dan Kanada atas semua produk yang masuk ke Amerika Serikat," tulis Trump di laman Truth Social miliknya.

Sedangkan, untuk barang impor dari China akan dikenakan pajak sebesar 10 persen. Sementara, besaran tarif untuk produk impor dari Meksiko dan Kanada akan lebih kecil dari Tiongkok, tapi tetap lebih tinggi dari tarif impor ke dua negara tersebut saat ini.

Menurut Trump, kebijakan tersebut dilakukan untuk mencegah imigran-imigran ilegal dari ketiga negara tersebut untuk datang ke AS lewat wilayah perbatasan ketika terjadi aktivitas ekspor dan impor barang.

Selain itu, tindakan ini juga dilakukan untuk mencegah obat-obatan terlarang dari Meksiko, Kanada, dan China masuk ke AS.

"Tarif ini akan tetap berlaku hingga narkoba, khususnya Fentanyl, dan semua imigran ilegal menghentikan invasi ke negara kita!" jelas Trump.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan kebijakan yang ditempuh Trump bukan hal baru sehingga pemerintah seharusnya lebih bisa mengambil langkah antisipasi dibandingkan sebelumnya.

"Belajar dari pengalaman pemerintahan pertama Trump, tentu Indonesia harus lebih siaga dibanding sebelumnya, terutama siaga dari sisi tekanan eksternal," kata Ronny.

Antisipasi paling utama, kata Ronny, pemerintah harus memastikan perekonomian dalam negeri kuat dan stabil. Sebab, ada beberapa dampak buruk yang bakal menimpa Tanah Air jika perang dagang kembali terjadi.

Pertama, capital outflow atau arus modal asing keluar besar-besaran akan terjadi di negara emerging market, termasuk Indonesia.

"Peningkatan eskalasi perdagangan antara Amerika dan China, ekonomi global akan semakin tak pasti dan akan berpotensi mendorong terjadinya capital outflow di Indonesia, karena investor akan mencari kepastian di negara-negara yang ekonominya lebih stabil. Ada kemungkinan terjadi modal pulang kampung ke negara-negara maju, terutama ke pasar Amerika," jelas Ronny.

Kedua, kebijakan Trump dikhawatirkan akan diikuti oleh negara lainnya. Sebab, negara-negara besar akan mulai mengutamakan kepentingan ekonomi dan melindungi pelaku industri domestiknya masing-masing.

Misalnya, apabila China ikut membalas kebijakan Trump, maka Indonesia akan terdampak dari sisi ekspornya. Apalagi Beijing adalah mitra dagang utama Tanah Air.

"Salah satu caranya adalah dengan pengenaan tarif tinggi untuk barang impor. Jika itu terjadi, maka ekspor Indonesia akan berpotensi untuk terkontraksi, baik ke Amerika maupun ke China," terangnya.

Ketiga, dampak lain yang harus diwaspadai Indonesia dari kebijakan Trump adalah banjirnya produk China masuk ke dalam negeri. Sebab, apabila barang Beijing masuk AS, maka dalam negeri akan menjadi sasaran untuk produk ekspor mereka.

"Mau tak mau, Indonesia akan menjadi sasaran empuk bagi produk-produk China. Hal ini akan semakin mematikan industri manufaktur Indonesia dan akan semakin memukul kelas menengah Indonesia," imbuhnya.

Keempat, ada kemungkinan Trump juga akan mencabut keistimewaan produk-produk Indonesia yang masuk ke Amerika. Dengan demikian, produk dalam negeri akan kalah saing sehingga kinerja ekspor ke negeri Paman Sam tersebut akan terjun bebas.

"Penerapan harga preferensial atau GSP (Generalized System of Preferences) untuk produk-produk dari negara berkembang, termasuk Indonesia, membuat harga jual produk Indonesia di Amerika menjadi kompetitif, karena pengenaan tarif masuk yang rendah," kataRonny.

"Nah, jika Trump mencoba menghentikan GSP untuk Indonesia, karena satu dan lain hal, maka mau tak mau ekspor Indonesia ke negara paman sam berpotensi terjun bebas, lalu akan mengurangi kontribusi ekspor pada pertumbuhan ekonomi nasional," tegasnya.

Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky mengatakan berkaca pada perang dagang jilid I, maka kemungkinan besar dampak yang terjadi di jilid II tak jauh berbeda.

Menurutnya, saat perang dagang pertama, dampak ke Indonesia tidak baik atau negatif. Sebab, investasi atau perdagangan yang masuk ke Indonesia dari China atau AS tidak besar.

"Dari trade war jilid pertama kemarin, Indonesia tidak terlalu mendapatkan keuntungan baik dari sisi relokasi investasi atau trader version, ini sedikit sekali yang masuk ke Indonesia dibanding misalnya masuk ke Meksiko, ke Vietnam atau ke Taiwan. Kenapa bisa demikian? karena Indonesia ini juga tidak terlalu banyak produk yang kemudian siap menjadi alternatif untuk produk-produk AS dan China," jelasnya.

Selain itu, iklim investasi di Tanah Air juga memang tidak terlalu menarik sehingga ketegangan antara dua negara dengan ekonomi terbesar itu tidak membawa keuntungan bagi Indonesia.

Sementara itu, untuk sektor yang bakal terdampak, Riefky melihat utamanya adalah tekstil. Di mana kondisinya saat ini masih belum pulih, sehingga betul-betul bisa makin hancur.

"Sektor mana yang akan terdampak, nampaknya cukup seragam ya. Sektor-sektor yang memang tingkat perdagangan globalnya tinggi, tekstil, karet, pakaian dan berbagai macam produk dan komoditas ini akan cukup terdampak," terangnya.

Oleh sebab itu, Riefky menilai harusnya pemerintah sudah siap untuk perang dagang jilid II ini. Misalnya memperbaiki iklim investasi hingga meningkatkan standar produk agar bisa menjadi pengganti.

"Tentu Indonesia harus meningkatkan kesiapannya dari iklim investasi, lalu kemudian membuka arus perdagangan karena Indonesia ini cukup protektif baik dari sisi perdagangan sampai investasi. Nah ini kita harus lebih open agar kemudian windfall atau spill off dari trade war antara AS dan China bisa masuk ke Indonesia," pungkasnya.

Jepang Kucurkan 1.027 Triliun Untuk Industri Chip Demi Hilangkan Ketergantungan Pada Amerika

 Jepang meniru langkah Amerika Serikat untuk menggeber produksi chip dalam negerinya dengan memberi insentif ke pabrikan lokal.

Dalam rancangan UU yang akan diajukan dalam rapat parlemen tersebut tertulis bahwa dana yang disiapkan hingga tahun fiskal 2030 mencapai 10 triliun yen, atau sekitar Rp 1.027 triliun.

Rapidus, perusahaan pembuat chip asal Jepang, adalah perusahaan yang menjadi target dalam UU tersebut, termasuk sejumlah pemasok chip kecerdasan buatan (AI) lain

PM Jepang Shigeru Ishiba tak membeberkan sumber pendanaan untuk rencana ini. Namun ia memastikan sumbernya bukan berasal dari obligasi yang dibuat untuk menutupi defisit anggaran negara.

Angka yang disiapkan ini jauh lebih besar dari pernyataan pemerintah Jepang pada 2023 lalu. Saat itu mereka menyebut akan mengalokasikan sekitar 2 triliun yen untuk mendukung industri chip lokalnya.

Sebagai informasi, Rapidus adalah perusahaan chip besar yang punya target ambisius. Mereka berencana menjadi pesaing Samsung, TSMC, dan Intel, dan menargetkan bisa memproduksi massal chip 2nm pada 2027.

Rapidus adalah perusahaan yang dibentuk pada Agustus 2022, sebagai perusahaan yang disuntik dana oleh pemerintah Jepang. Cikal bakalnya adalah pernyataan pemerintah Jepang pada 2021 yang mengaku akan memprioritaskan industri semikonduktor lokal.

Langkah ini menjadi prioritas karena mereka pernah menjadi pemain dominan di pasar global. Namun kini Jepang tertinggal dari Taiwan lewat TSMC dan Korea Selatan lewat Samsung dan SK Hynix.

Veteran industri chip Tetsuro Higashi yang juga chairman Rapidus meyakini kalau ia bisa membuat perusahaan semikonduktor yang bisa menyaingi TSMC dan Samsung dalam waktu empat tahun saja. Higashi, yang kini berusia 73 tahun, yakin kalau Jepang punya kemampuan untuk menyegarkan industri chipnya.

Saat pertama dibuat, Rapidus diberi tugas untuk mengembangkan prototipe chip 2nm pada akhir 2025. Untuk mewujudkan ambisi tersebut, Rapidus meminta bantuan dari IBM untuk mengakselerasi penelitian dan pengembangannya. IBM dipilih karena mereka punya paten semikonduktor yang sangat banyak, juga jadi perusahaan pertama yang memamerkan desain chip 2nm pada 2021 lalu.

Rapidus dipimpin oleh dua orang veteran industri semikonduktor, Higashi (sebelumnya memimpin Tokyo Electron) dan Atsuyoshi Koike (sebelumnya memimpin Western Digital di Jepang). Investornya pun banyak, misalnya Kioxia (sebelumnya bernama Toshiba Memory), Sony, Toyota Motor, Denso, NEC, NTT, Softbank, dan Mitsubishi UFJ Bank.

Unilever Jual Rugi 4 Pabrik Di Russia

 Unilever telah menjual unit usahanya di Rusia kepada pengusaha lokal Arnest Group. Hal tersebut diumumkan pihak perusahaan.

Produsen sabun Dove dan mayones Hellman itu mengatakan bahwa penjualan ini mencakup semua bisnis dan empat pabriknya di Rusia serta bisnisnya di Belarusia.

Kendati demikian, rincian nilai transaksi tidak diungkapkan. Media Inggris The Financial Times melaporkan penjualan tersebut bernilai 520 juta euro Eropa atau setara Rp8,87 triliun (asumsi kurs Rp17.069 per euro Eropa).

Perusahaan yang berbasis di Inggris tersebut menjadi perusahaan multinasional selanjutnya yang hengkang dari Rusia sejak invasi ke Ukraina.

Sementara Arnest Group merupakan produsen parfum, kosmetik, dan produk rumah tangga.

Selain hengkang dari Rusia, CEO Unilever Hein Schumacher telah mengawasi rencana untuk memisahkan bisnis es krim grup, memberhentikan hingga 7.500 pekerja, dan fokus pada 30 merek utama untuk membalikkan kinerja yang buruk selama bertahun-tahun.

Keberadaan Unilever yang terus berlanjut di Rusia setelah invasi Moskow ke Ukraina pada Februari 2022 telah dikritik oleh para pegiat dan pemerintah Ukraina. Hal ini meskipun pada Maret 2022 Unilever menjadi perusahaan makanan besar Eropa pertama yang menghentikan impor dan ekspor dari Rusia.

"Selama setahun terakhir, kami telah mempersiapkan bisnis Unilever Rusia dengan hati-hati untuk penjualan potensial. Pekerjaan ini sangat kompleks dan melibatkan pemisahan platform TI dan rantai pasokan, serta migrasi merek ke Cyrillic," kata Schumacher dalam pernyataan resmi, melansir CNN.

B4Ukraina, sebuah koalisi kelompok masyarakat sipil yang berusaha memaksa perusahaan-perusahaan Barat untuk memutuskan hubungan dengan Rusia, menyambut baik keputusan Unilever untuk menjual aset-asetnya dan menyerukan agar perusahaan-perusahaan global lainnya melakukan hal yang sama.

Sementara, Kremlin menuntut diskon setidaknya 50 persen untuk kesepakatan yang melibatkan perusahaan-perusahaan dari negara-negara yang disebutnya "tidak bersahabat", negara-negara yang telah menjatuhkan sanksi terhadap Rusia.

Sayangnya, Arnest Group tidak segera memberikan komentar.

Berdasarkan analis Reuters, eksodus perusahaan-perusahaan dari Rusia telah merugikan perusahaan-perusahaan asing lebih dari US$107 miliar atau Rp1.669,78 triliun (asumsi kurs Rp15.605 per dolar AS) dalam bentuk kerugian dan kehilangan pendapatan.

Danone pada awal 2024 mengatakan bahwa mereka telah menerima persetujuan dari regulator untuk melepas aset-asetnya di Rusia, dengan kerugian sebesar US$1,3 miliar atau Rp20,28 triliun.

Harga Minyak Dunia Tembus 100 Dollar Akibat Blokade Ekonomi Amerika Pada Rusia

 Harga minyak mentah acuan dunia melonjak lebih dari 8 persen pada perdagangan Kamis (17/3) waktu AS. Pasar minyak bangkit usai lesu beberapa hari terakhir, ditopang oleh pelemahan stok dalam beberapa pekan ke depan akibat sanksi blokade ekonomi terhadap Rusia.

Minyak mentah berjangka Brent meroket 8,79 persen ke posisi US$106,64 per barel, menjadi kenaikan tertinggi sejak pertengahan 2020. Sementara itu, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) juga melonjak 8,35 persen menjadi US$102,98 per barel.

Mengutip Reuters, Saham Wall Street juga ikut rebound dari kerugian awal sesi pada Kamis karena investor mempertimbangkan implikasi ekonomi dari sikap suku bunga Federal Reserve. "Kami mengalami reli yang melegakan kemarin dan pasar mencernanya hari ini, sedikit berkonsolidasi dan mencoba untuk mendapatkan kenyamanan dengan kenyataan versus ekspektasi dalam hal apa yang diproyeksikan Fed," kata Thomas Hayes, Ketua Great Hill Capital di New York.

Seperti diketahui, The Fed mengumumkan kenaikan seperempat poin persentase ke suku bunga mendekati nol, kenaikan pertama dalam hampir tiga tahun karena berusaha untuk memerangi kenaikan harga.

Bank sentral AS juga memproyeksikan enam kenaikan suku bunga dengan ukuran yang sama tahun ini, memicu kekhawatiran di antara para pedagang tentang dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Di Wall Street, indeks utama yang membalikkan penurunan awal ialah sektor perawatan kesehatan, konsumen, teknologi, dan keuangan.

Indeks Dow Jones Industrial Average naik 1,23 persen menjadi 34.480, S&P 500 naik 1,23 persen menjadi 4.411, dan Nasdaq Composite bertambah 1,33 persen menjadi 13.614

Rupiah Jatuh Ke 13.615 Akibat Perang Ekonomi China dan Amerika

Bank Rakyat China (People's Bank of China/PBOC) secara mengejutkan sengaja menurunkan nilai mata uang Yuan sebesar 2 persen pada hari ini, Selasa (11/8). Devaluasi tersebut merupakan yang terbesar dalam dua dekade terakhir dan muncul tiba-tiba di tengah pertumbuhan ekonomi China yang melambat dan meningkatnya volatilitas pasar saham di Negeri Tirai Bambu.

PBOC menyatakan Yuan harus terdevaluasi sebesar 1,9 persen karena nilai titik tengahnya telah menyimpang dari titik keseimbangan pasar. Sampai saat ini PBOC memiliki kontrol atas penetapan titik tengah Yuan. "Karena China menjaga surplus perdagangan yang relatif besar, nilai efektif (Yuan) relatif kuat, yang tidak sepenuhnya konsisten dengan ekspektasi pasar," ujar perwakilan PBOC dalam keterangannya.

Kebijakan tersebut langsung direspon negatif oleh pelaku pasar seiring dengan rontoknya sejumlah bursa saham di Asia dan Eropa. Para investor khawatir akan ada pengaruh atas pelambatan ekonomi China. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi signifikan sebesar 126 poin atau 2,66 persen di level 4.622. Sementara itu, nilai tukar rupiah terkoreksi sebesar 64 poin atau 0,48 persen ke Rp13.615 per dolar AS.

Bank Indonesia (BI) meyakini dampak negatif pelemahan mata uang Yuan terhadap nilai tukar rupiah hanya akan terasa sementara. Kendati terus tertekan melewati nilai wajarnya, bank sentral menilai nilai rupiah masih cukup kompetitif untuk mendorong ekspor.  "Pengaruh kebijakan di China terhadap rupiah, tidak sebesar pengaruh yang terjadi pada Singapura dollar, Korean Won, Taiwan dollar dan Thai bath," ujar Deputi Gubernur Senior BI, Mirza Adityaswara melalui keterangan tertulis, Selasa (11/8).

Kendati demikian, Mirza mengakui ada pengaruh kebijakan devaluasi yuan oleh bank sentral China terhadap pelemahan rupiah pada hari ini. Menurutnya, kebijakan Chin amelebarkan rentang mata uangnya (currency band) sebesar 2 persen mendapat reaksi negatif dari psar sehingga turut berimbas pada pergerakan rupiah.

"Hal itu dilakukan oleh pemerintah China untuk mengurangi pelarian modal, meningkatkan daya saing Yuan agar mendorong export, dan melindungi investor dalam negeri. Saat ini mata uang Jepang, Korea,dan Eropa, yang merupakan pesaing dagang utama China, sudah terdepresiasi cukup besar," ujar Mirza. Selain itu, lanjut Mirza, pelemahan Rupiah belakangan ini juga dipengaruhi oleh pembayaran utang dan deviden yang biasanya marak terjadi pada kuartal II setiap tahunnya.

"Kami meyakini bahwa hal ini (pelemahan yuan) akan bersifat sementara. Kami melihat bahwa saat ini Rupiah memang undervalued. Dan dari dalam negeri sendiri, saat ini kami memandang rupiah sudah cukup kompetitif terhadap export manufaktur, dan mampu mendorong turis masuk ke indonesia," tuturnya.

Menurut Mirza, BI akan terus memantau pergerakan rupiah di pasar dan siap melakukan intervensi jika sewaktu-waktu diperlukan. "Bank Indonesia akan selalu memonitor perkembangan Rupiah dan terus menerus di pasar untuk menjaga volatilitas rupiah," kata Mirza.

Perang Ekonomi Terbuka Antara Negara Adidaya China dan Amerika Tak Terelakkan Lagi

Menteri Keuangan Jepang Taro Aso, Jumat (7/8), mengatakan, masuknya mata uang Tiongkok renminbi atau yuan ke dalam keranjang mata uang Dana Moneter Internasional atau IMF sangat dinantikan. Namun, IMF telah mengindikasikan untuk menunda pemasukan renminbi ke dalam keranjang mata uangnya, yang disebut special drawing right (SDR).

"Saya yakin IMF melakukan penundaan itu berdasarkan penilaian obyektif," kata Aso. Masalahnya, sulit mengharapkan IMF obyektif. Tidak satu pun negara di dunia ini yang menolak yuan masuk ke dalam SDR kecuali Amerika Serikat. Namun, IMF mendadak mengumumkan indikasi penundaan pemasukan yuan ke dalam SDR, yang seharusnya pada 1 Januari 2016 menjadi 1 Oktober 2016.

"Sangat susah mengharapkan IMF yang obyektif. Lembaga moneter dunia ini ada di bawah pengaruh kuat AS," kata pengamat perdagangan valuta asing, Theo F Toemion, mantan pedagang valuta asing Bank Indonesia di London, Inggris. Theo melanjutkan, di dunia ini sekarang sudah tidak ada perang fisik dengan amunisi militer. "Yang ada perang ekonomi. Perang ini sedang terjadi antara Tiongkok dan AS," kata Theo.

"Jika masih ingat krisis ekonomi Asia yang dimulai dari krisis kurs mata uang, sasaran Barat saat itu sebenarnya adalah mata uang yuan Tiongkok. Hanya saja Tiongkok kukuh dan solid melindungi yuan," kata Theo.

Perang seperti apa dan apa yang dimaui AS terkait yuan? Dalam beberapa tahun terakhir, kurs mata uang negara berkembang dengan perekonomian yang sedang menggeliat terus bergejolak. Menurut Theo, ini tidak lain dari ulah spekulan yang ingin meraih untung dari perdagangan valuta asing milik Turki, Meksiko, Brasil, Vietnam, dan Afrika Selatan.

Ada banyak negara di dunia ini, tetapi mengapa hanya negara tersebut yang menjadi sasaran? Karena negara berkembang yang disebut di atas memiliki cadangan devisa yang bisa dipakai untuk melakukan intervensi di pasar dengan tujuan melindungi mata uang masing-masing. Namun, dalam aksi intervensi itu ada sejumlah uang yang hilang.

Permainan di valuta asing adalah zero sum game, artinya jika ada satu yang untung, maka ada pihak lain yang merugi. Cadangan devisa yang tertelan saat intervensi merupakan keuntungan bagi pihak lain. Sekitar 8.000 perusahaan hedge fund bermarkas di Inggris dan AS. Perusahaan kategori inilah yang turut bermain transaksi derivatif valuta asing. Hanya saja, banyak juga pihak lain di dunia yang turut bermain valuta asing.

Sadar akan hal ini, kata Theo, Tiongkok kukuh mempertahankan rentang kurs terendah dan tertinggi untuk yuan yang kini 6,1174 yuan per dollar AS. Dengan membatasi pergerakan kurs atas dan kurs bawah, maka kesempatan menjadikan mata uang dalam hal ini yuan sebagai ajang spekulasi menjadi sempit.

Bukan hanya itu, Tiongkok juga membatasi peredaran mata uang yuan jika bukan untuk kepentingan bisnis riil seperti perdagangan dan investasi asing langsung. Menkeu AS Jack Lew mengatakan, perlu bagi asing untuk memiliki akses dalam perdagangan yuan di dalam negara Tiongkok. Anggota Kongres AS juga turut menekan Tiongkok agar kurs yuan ditentukan pasar, bukan oleh pematokan kurs dari pemerintah.

"Negeri Tirai Bambu" ini menolak keras. Mengapa demikian? Pada 24 Maret 2015, situs CNBC menuliskan berita berjudul "Why China Won't Give Up Control Over Yuan". "Rentang kurs yuan akan dipertahankan. Jika Pemerintah Tiongkok merelakan kurs yuan bergerak bebas, Pemerintah Tiongkok akan kehilangan kendali atas kebijakan ekonomi makro," kata Kenji Yoshikawa, ekonom senior dari Mizuho Securities.

Tiongkok tentu sedang melakukan proses liberalisasi rezim kurs, tetapi itu akan dilakukan bertahap. "Konvertibilitas yuan akan terjadi, kemungkinan pada 2020 ketika Pemerintah Tiongkok menilai Shanghai telah siap menjadi salah satu pusat keuangan utama dunia," kata ahli valas senior dari ANZ, Khoon Goh. Dengan demikian, Tiongkok akan melakukan secara bertahap.

AS tidak sabar dan terus mendesak pembebasan rezim mata uang yuan. "Tiongkok itu cermat," kata Theo. Negara ini teguh dan memiliki kurs yuan yang stabil. Hal ini terbukti sangat kondusif untuk stabilitas ekonomi. Tiongkok kini menjadi negara nomor dua di dunia dari segi besaran ekonomi dilihat dari PDB nominal.

Ada banyak negara di dunia yang dibuat kerepotan karena pergerakan kurs. Tiongkok relatif aman dari hal itu. Theo mengatakan, Tiongkok cermat karena tidak mau membiarkan uangnya menjadi ajang permainan valuta asing, yang terbukti banyak digoyang untuk keperluan spekulasi. Hal ini telah merugikan beberapa negara.

Selain karena kekhawatiran akan jadi sasaran aksi spekulan, AS adalah negara yang mendambakan pasar yang bebas di semua bidang. Bagi AS, mekanisme pasar adalah raja pengatur perekonomian. Hal ini bertentangan dengan paradigma pengelolaan ekonomi Tiongkok yang didasarkan pada peran pemerintah yang kuat, sebagai regulator dan pengawas. Peran pemerintah yang kuat ini diakui sangat perlu di dalam teori-teori ekonomi pembangunan.

Currency War Antara China dan AS Dituding Jadi Penyebab Pelemahan Rupiah

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Hendri Saparini memperkirakan negara-negara yang berpeluang melakukan perang nilai tukar adalah mereka yang memiliki kekuatan untuk memainkan nilai tukar sebagai alat untuk mendorong daya saing industri mereka. Hendri menyebutkan negara-negara yang dimaksud adalah China dan Amerika Serikat. Hendri mengatakan perang nilai tukar mata uang atau currency war ini kemungkinan terjadi lantaran menguatnya dollar AS.

"Yang bisa melakukan ini adalah China dan Amerika," kata Hendri, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (28/7/2015). Hendri mengatakan, dampak dari perang nilai tukar kedua negara itu tentu akan berpengaruh besar terhadap Indonesia. Sebab, baik China maupun Amerika Serikat merupakan dua mitra dagang utama Indonesia.

Ekspor RI ke China mayoritas berupa komoditas primer, sedangkan ekspor RI ke Amerika Serikat adalah produk manufaktur. Memang, perlambatan ekonomi di China menyebabkan impornya dari Indonesia berkurang."Tentu untuk mengatasi ini, kita lakukan kerjasama dengan China. Kita tawarkan kerjasama sehingga mengurangi tekanan tadi. Begitu juga dengan negara-negara lain," ucap Hendri. Lebih lanjut dia mengatakan, kerjasama apa yang bisa ditawarkan adalah tergantung kemampuan pemerintah guna menyelesaikan defisit neraca transaksi berjalan dan nilai tukar rupiah.

"Kebijakan yang dikeluarkan itu akan berimbas pada sektor riil. Bukan hanya utak-atik di sektor moneter," pungkas Hendri. Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, sempat mencapai titik terendah pasca-krisis 1998 yaitu Rp 13.465 per dollar AS pada Jumat (24/7/2015). Direktur Eksekutif Core Indonesia Hendri Saparini menilai, struktur ekonomi Indonesia saat ini tak mampu membuat mata uang garuda itu menguat. 

Bahkan, kata dia, tak ada optimisme yang mampu diberikan saat ini lantaran struktur ekonomi tersebut. "Sekarang ini sebenarnya, kalau kita melihat dari struktur ekonomi kita itu kan sebenarnya tidak ada faktor yang bisa membuat kita lebih optimis terhadap rupiah. Artinya dari struktur nih. Dari sektor itu juga belum ada yang membuat kita besok kira-kira rupiah akan bisa menguat karena begini," ujar Hendri di sela-sela acara halalbihalal Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (27/7/2017).

Saat ini kata dia, rupiah di-drive oleh demand (permintaan) dansupply (penawaran) saja. Akibatnya, saat kebutuhan barang impor meningkat, rupiah kembali melemah seperti yang terjadi saat ini.

Lebih lanjut, Hendri Saparini sangat berharap adanya penguatan struktur ekonomi yang mampu dilakukan oleh pemerintah. Hendri yakin dengan adanya penguatan struktur ekonomi, rupiah pun akan kembali menguat dan tak akan terlalu tergantung dengan kondisi pasar. "Misalnya kita sudah ada penguatan struktur ekonomi, nah itu penguatan rupiahnya bisa kita harap lebihsustainable. Ini yang kita harap kepada pemerintah untuk memberikan sinyal bahwa akan ada perbaikan struktur ekonomi," kata Hendri.

Saat ditanya prediksinya terkait kekuatan rupiah hingga akhir tahun 2015, Hendri mengatakan bahwa depresiasi nilai tukar akan sangat dipengaruhi oleh tekanan eksternal dan internal. "Tekanan itu kan ada dua, pertama tekanan eksternal. Itu saya rasa Thailand tekanannya jauh lebih besar. Indonesia sendiri sebenarnya pasti kena dampak yang sama. Apalagi perdagangan kita volumenya tidak terlalu besar, jadi kalau dikurangi sedikit ditambah sedikit, itu gejolaknya akan ada. Sementara yang di dalam negeri itu tadi,supply dan demand," ucap dia.

Sebentar Lagi Yuan Akan Jadi Mata Uang Internasional Menggantikan Dollar Amerika

Menteri Keuangan Chatib Basri mengungkapkan, ada beberapa hal yang mesti dilakukan pemerintahan China jika mata uang mereka yuan atau renmimbi mau menjadi mata uang internasional. "Sederhananya gini, kalau renmimbi atau yuan mau jadi mata uang internasional, uang itu harus dipegang negara lain. Kalauenggak, ya enggak bisa menjadi uang internasional," kata Chatib di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (18/7/2014).

Chatib menerangkan, implikasi jika Remimbi dipegang negara lain, berarti current acount China harus defisit. Pasalnya kalau impor China lebih besar dibanding ekspornya, berarti negara lain berpotensi lebih banyak mengekspor ke China. Akibatnya, kata Chatib, yuan akan dipegang lebih banyak negara.

Sebaliknya, jika current account China surplus, negara lain tidak banyak yang memegang Yuan. "Pertanyaannya apakah China nantinya bersedia menerima menjadi negara yang current account-nya defisit, saya enggak tahu," imbuhnya. Selain itu, lanjut Chatib, kalau renmimbi mau menjadi mata uang internasional, artinya akan digunakan mata uang dual. Mengenai untung ruginya jika yuan menjadi mata uang internasional terhadap Indonesia, menurut Chatib, sama saja.

"Tapi memang perdagangan kita dengan China cukup besar. Tapi dengan Amerika juga cukup besar," ujarnya. Ditemui dalam kesempatan sama, Wamenkeu, Bambang Brodjonegoro mengatakan, bisa saja yuan menjadi mata uang internasional jika coverage-nya besar. "Kalau cuma China saja yang pakai, yah masih susah. Yah kita lihat nanti volume perdagangan China itu seberapa besar secara global," ucapnya.

Dana dari China akan segera membanjiri perbankan dalam negeri. Bank Indonesia (BI) dan sepuluh bank besar nasional hari ini akan membahas penggunaan renminbi hasil kesepakatan Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) antara BI dan bank sentral China itu. Direktur Internasional dan Treasuri PT Bank BNI Tbk Bien Subiantoro menjelaskan, BI mengajak para bankir mendiskusikan pemanfaatan BCSA secara lebih detail, termasuk prosedur, mekanisme, biaya atau fee. "Bagaimana swap ini diterapkan secara konkret baru jelas hari ini," ujar Bien, Kamis (26/3).

Bien mengakui, BNI berniat memanfaatkan fasilitas swaprenminbi-rupiah. "Swap merupakan kesempatan bagi perbankan untuk mendapatkan likuiditas valuta asing," ujarnya. Jika bisa mengakses fasilitas tersebut, tutur Bien, BNI bisa memperbesar keran pembiayaan untuk pengusaha yang berorientasi ekspor.

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) juga tak mau kalah langkah dalam memanfaatkan swap. "Kami siap menjadi salah satu bank yang mengelola fasilitas swap," ucap Direktur Bisnis BRI Sudaryanto Sudargo. Debitur BRI yang bergerak di sektor infrastruktur tentu membutuhkan pembiayaan dalam renminbi. "Kami bisa menyalurkan untuk membiayai berbagai proyek pembangkit listrik dan proyek pembangunan jalan tol," ujarnya.

Dalam pertemuan hari ini, BI juga akan mengungkap mekanisme penggunaan dan pricing fee atau biaya pemanfaatan swap."Menurut saya, basic fee secara umum adalah selisih antara bunga mata uang rupiah dan suku bunga mata uang yang di-swap, dalam hal ini adalah renminbi," kata Bien.

Bien memperkirakan, BI tidak akan memasang pricing fee yang lebih rendah daripada pasar. "Yang penting harganya jangan terlalu mahal," imbuh Bien. Selain masalah harga yang wajar, Bien juga berharap prosedur menggunakan swap dari China tak terlalu rumit. "Mudah-mudahan syaratnya sederhana dan mudah," katanya.Jika syarat penggunaan tak pelik dan harga swap tak mahal, Bien yakin banyak pengusaha akan berminat memanfaatkan renminbi dari bank sentral China.

Kepala Tresuri PT Bank Mandiri Tbk Sugiharto juga memprediksi, para pebisnis lokal bakal antusias menggunakan fasilitas swap. "Tingginya kebutuhan renminbi bisa dilihat dari neraca perdagangan Indonesia-China yang defisit," kata Sugiharto.Kalangan pebisnis sempat meminta BI menjaga stabilitas rupiah-renminbi. Mereka cemas, jika seluruh pengusaha lokal menggunakan renminbi saat mengimpor dari China, kurs rupiah terhadap RMB justru merosot.

Sugiharto menilai kekhawatiran semacam itu tak berdasar. "Nilaiswap sebesar RMB 100 miliar sudah cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan saat ini," ujarnya.Pemerintah meminta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk menggunakan mata uang renminbi dalam kredit pendanaan pembangunan proyek PLTU 10.000 megawatt (MW). Mata uang ini juga dapat digunakan untuk melakukan impor barang dari China.

Menteri Keuangan sekaligus Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati menjabarkan, untuk pendanaan proyek ini, PLN menggunakan dana internal PLN sebesar 15 persen dan sekitar 85 persennya merupakan pinjaman dari bank. Pinjaman tersebut dalam bentuk mata uang rupiah dan valas dalam bentuk dollar AS. Menurutnya, pinjaman dalam bentuk dollar AS sangat berisiko di tengah kondisi krisis saat ini.

"Saya minta kepada Pak Fahmi (Dirut PLN Fahmi Mochtar) untuk memperbaiki dalam struktur keuangannya. Saya minta kepada Pak Fahmi untuk menugaskan wadirut, direktur keuangan, untuk melihat komposisi risiko berdasarkan pinjaman dalam bentuk valas yang cukup banyak," kata Menkeu di sela-sela penandatanganan kredit pendanaan pembangunan 13 proyek PLTU 10.000 MW, di Depkeu, Jakarta, Jumat (24/4).

Ia melanjutkan, proyek 10.000 MW sebenarnya memberi beban pada neraca PLN karena banyaknya pinjaman dalam bentuk valas. Padahal, mesin yang digunakan untuk pembangunan tersebut dibeli dari China. "Kalau beli mesin dari China, kenapa harus memakai dollar AS. Itu sudah menunjukkan adanya perjalanan dalam pengelolaan keuangan yang tidak efisien. Kan kemarin pemerintah melalui BI sudah melakukan billateral swap dengan China," tuturnya.

Ia mengakui, kredit dalam bentuk renminbi bukan perkara mudah. Namun, Menkeu optimistis PLN dapat melaksanakan hal tersebut. "Ini memang tidak mudah. Tetapi kalau yang mudah tidak membutuhkan Fahmi Mochtar untuk menjadi Dirut," ujarnya.

Menanggapi hal ini, Fahmi menyanggupi permintaan Menkeu. "Kalau Ibu (Menkeu) mengatakan begitu, saya meyakini itu bisa dilakukan karena memang sudah ada perjanjian antara pemerintah kita dengan China. Nanti kita coba deh. Nanti kita elaborat," ujarnya.

Ia mengakui bahwa saat ini pihaknya masih menggunakan dollar AS dalam komposisi pinjaman. "Karena konsep awalnya begitu. Memang awalnya ada komponen valas dan rupiah. Valasnya dalam bentuk dollar AS," ungkapnya. Menurutnya, adanya perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan China mengenai billateral currency swap mewarnai ide agar langsung menggunakan mata uang renminbi.