Tarif PAM Jakarta Akan Naik Per Januari 2025 Setelah 17 Tahun Tidak Naik

 Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya (PAM Jaya) akan memberlakukan tarif baru untuk layanan air minum mulai Januari 2025. Kebijakan ini didasarkan pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 730 Tahun 2024 tentang Tarif Air Minum, yang bertujuan untuk menciptakan pemenuhan air minum yang adil bagi seluruh masyarakat Jakarta.

"Penerapan tarif baru akan berlaku mulai Januari 2025 dan dihitung dalam tagihan air pada Februari 2025," ujar Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin, dalam keterangan resminya

Selama 17 tahun terakhir, PAM Jaya tidak pernah menaikkan tarif, meskipun kebutuhan penyediaan air bersih di Jakarta terus meningkat. "Tarif air minum di Jakarta tetap sama selama 17 tahun terakhir, sementara biaya untuk memenuhi kebutuhan ini terus meningkat," ungkap Arief. 

Ia menambahkan, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya mencapai cakupan air minum 100% bagi seluruh warga Jakarta pada 2030, yang juga bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Menariknya, kenaikan tarif ini tidak berlaku untuk semua kelompok pelanggan. Pelanggan sosial atau Kategori I yang menggunakan hingga 10 meter kubik air justru mengalami penurunan tarif.

Sementara itu, tarif untuk kelompok pelanggan lain tetap sama. Adapun penerapan tarif progresif diberlakukan untuk pemakaian lebih dari 10 meter kubik hingga 20 meter kubik, dan di atas 20 meter kubik.

Sebagai langkah mendukung kelompok prasejahtera, PAM Jaya juga meluncurkan program Kartu Air Sehat mulai Januari 2025. Program ini dirancang untuk membantu pelanggan rumah tangga sangat sederhana (kode tarif 2A1) dan rumah tangga sederhana (kode tarif 2A2).

Pelanggan 2A1 akan menikmati tarif flat sebesar Rp1.000 per meter kubik untuk semua pemakaian air setiap bulan, sementara pelanggan 2A2 dikenakan tarif flat Rp3.550 per meter kubik untuk pemakaian 1-20 meter kubik pertama. "Program ini efektif mulai Januari 2025, berlaku selama 1 tahun, dan akan dilakukan evaluasi secara berkala,” ungkap Arief. 

Lebih lanjut, PAM Jaya menargetkan tambahan 1 juta Sambungan Rumah (SR) hingga akhir 2030, dengan 7 ribu kilometer jaringan perpipaan baru yang akan dipasang di seluruh wilayah Jakarta. "Nantinya, sepanjang 7 ribu kilometer tambahan jaringan perpipaan akan terpasang di seluruh wilayah Jakarta," pungkas Arief.

Harga Air PDAM Akan Naik

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli bakal mengizinkan 50 perusahaan daerah air minum (PDAM) menaikkan harga air yang dijual ke masyarakat untuk memperbaiki kinerja keuangannya. Ia mengatakan hasil rapat koordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait terungkap bahwa sebagian besar PDAM selama ini mengalami kerugian akibat harga jual air yang tidak pernah naik selama puluhan tahun. Akibatnya meskipun masih beroperasi, banyak PDAM yang tidak bankable. H

“Hal ini mengakibatkan PDAM tidak bisa melakukan ekspansi. Padahal air ini kebutuhan sangat mendasar. Tapi kebanyakan PDAM ini merugi sehingga tidak punya kemampuan untuk menambah kapasitas,” ujar Rizal di kantornya, kemarin. Rizal membandingkan harga satu meter kubik air PDAM yang dijual seharga Rp 3 ribu dengan harga jual air kemasan produksi perusahaan swasta yang bisa mencapai Rp 800 ribu per kubik.

“Jadi return of capital-nya sangat kecil. Nah ini mesti dibenahi,” kata Rizal. Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di era Pemerintahan Abdurrahman Wahid tersebut menargetkan bisa membenahi keuangan 50 PDAM dalam dua tahun ke depan. Jika arahan perbaikan yang diberikannya terbukti berhasil, Rizal menyatakan bakal menyanggupi permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membenahi 300 PDAM yang merugi ke depan.

Selain upaya menaikkan harga jual untuk mendongkrak pendapatan PDAM, Rizal tidak menutupi jika selama ini manajemen PDAM cenderung membiarkan terjadinya kebocoran air akibat perilaku menguntungkan pihak-pihak tertentu dalam perusahaan. “Banyak dari PDAM-PDAM ini meteran saja tidak punya. Sehingga tidak ketahuan produksi berapa, distribusi berapa. Jadi tinggal dilaporkan bocor segini, ya duitnya ditilep lah. Ini kita akan rapikan,” ujarnya.

Sebagai langkah awal, Rizal akan membentuk Dewan Air Nasional. Dewan ini nantinya memiliki wewenang untuk menyusun kebijakan penentuan harga (pricing) sehingga PDAM bisa menerima pendapatan yang sehat. Selain itu, Dewan Air Nasional juga akan menentukan standar kualitas air minum yang harus dimiliki oleh PDAM. “Kita ingin kualitas air yang lebih baik, yang lebih bagus sehingga rakyat sehat,” ujarnya.

Tak hanya itu, Rizal juga akan meminta PDAM untuk melakukan revaluasi aset mengingat aset PDAM banyak yang masih dicatat dengan harga historis. Selisih aset hasil revaluasi itu akan dimasukkan ke dalam modal sehingga akan memperkuat modal PDAM. Lebih lanjut, pemerintah juga akan merestrukturisasi utang PDAM. Bahkan, bagi PDAM yang terlilit utang pada negara, utangnya bisa dihapus untuk menyehatkan kondisi keuangannya.

“Beberapa dari PDAM ini terlibat dalam utang kepada pemerintah pusat yang bunga berbunga dari utang pokok berkembang menjadi berkali-kali. Kami juga akan melakukan restrukturisasi utang, termasuk me-write-off jika diperlukan,” kata Rizal. Setelah kondisi keuangan sehat, pemerintah akan mencarikan pembiayaan bagi PDAM untuk melakukan ekspansi. Dengan demikian, pasokan air minum bersih bisa menjangkau seluruh masyarakat. Disebutkan Rizal, saat ini hanya 45 persen dari total penduduk Indonesia yang mampu dijangkau PDAM.

“Kita akan carikan financing bagaimana supaya mereka itu bisa nambah kapasitas, ekspansi kapasitas. Termasuk di dalamnya meningkatkan jaringan,” ujarnya. Pengusaha penyedia Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) menyesalkan usulan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Sistem Penyediaan Air Minum (RPP SPAM) yang muncul akibat pembatalan Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Pasalnya RPP itu hanya mengizinkan distribusi air minum dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pengusaha mengklaim bahwa poin RPP tersebut tak sejalan dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Februari kemarin. Sebagai tindak lanjut, pengusaha menginginkan pemerintah untuk merevisi kembali RPP tersebut karena sudah banyak swasta yang membuat perjanjian pinjaman dengan bank untuk masuk ke dalam pengusahaan distribusi air SPAM.

"Sekarang yang kami sesalkan adalah distribusi SPAM di dalam RPP itu, kenapa harus dengan BUMN dan BUMD padahal dalam poin putusan MK tak disebutkan hal tersebut? Padahal beberapa anggota kami sudah mendapat pinjaman perbankan untuk melakukan usaha itu," jelas M. Rahmat, anggota Persatuan Perusahaan Air Minum (Perpamsi) di Jakarta, Kamis (18/6). Ia mengatakan, kerjasama dengan pihak perbankan ini sudah dilaksanakan sebelum pembatalan UU tersebut keluar, dan perbankan kini ragu-ragu memberikan pembiayaan karena mereka harus menyalurkan uang ke lembaga yang bukan pihak kedua dalam perjanjian sebelumnya.

"Gagalnya kerjasama dengan perbankan akibat RPP ini sangat disesalkan padahal kami sudah melobi bank sejak lama. Kalau pembiayaan tidak jadi, tidak ada proyek lagi, kami makin rugi," tambahnya. Selain masalah gagalnya pembiayaan, pengusaha SPAM juga menyayangkan adanya pelarangan kontrak pemerintah dan swasta (KPS) di dalam penyediaan air minum bagi publik. Rahmat mengatakan, selama ini hanya terdapat satu proyek SPAM dengan sistem kerjasama pemerintah swasta (KPS) dimana pihak swasta sebagai pemilik dominan, sehingga pembatalan UU Nomor 7 tahun 2004 tersebut dampaknya tak begitu signifikan terhadap pertambahan kelolaan air oleh BUMD.

"Untuk KPS yang swastanya mendominasi, di Indonesia itu hanya satu dan demi memenuhi air bersih di lima kecamatan di Tangerang. Kawasan tersebut dijadikan KPS karena PDAM setempat tidak mampu menjangkau lima kecamatan tersebut, nah kalau itu dihentikan apakah PDAM sudah siap? Selain itu kalau dihentikan, pengelolaan air yang nantinya harus dialihkan ke BUMD juga cuma kecil, hanya 1.300 meter kubik per detik," terangnya.

Selain di Tangerang, ia mengatakan bahwa penghapusan beleid ini juga secara langsung telah membatalkan tender bagi dua proyek pengelolaan SPAM secara KPS yang akan dilangsungkan di Lampung dan Semarang Barat. Rahmat tak mengetahui secara pasti berapa nilai investasi SPAM yang batal secara total, tapi untuk investasi SPAM di Lampung nilainya mencapai Rp 2 triliun.

"Di saat pemerintah tak bisa memenuhi air bersih bagi publik, kami yang mau membantu malah tidak diperbolehkan. Semoga RPP-nya cepat diubah, dan untungnya sampai sekarang RPP tersebut belum lolos dari Kementerian Hukum dan HAM," tegasnya. Ia mengatakan, sejauh ini pemerintah baru mampu menyediakan 6,4 juta meter kubik per tahun air bersih, atau baru memenuhi 20 persen dari kebutuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga secara keseluruhan. Bahkan dari data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dipegang olehnya, hanya 48 persen dari PDAM tersebut yang memiliki kondisi baik.

Sebagai informasi, dengan dibatalkannya UU Nomor 7 tahun 2004, maka pengelolaan sumber daya air kembali mengacu pada UU Nomor 11 tahun 1974. Dengan demikian, pengusahaan sumber daya air oleh swasta atau KPS baru ke depannya sudah tidak memiliki dasar hukum lagi.

Daftar Sumber Air Yang Dikelola Palyja Yang Alami Defisit 9.000 Liter Per Detik

Kebutuhan air bersih di Jakarta semakin meningkat. Sayangnya ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat tersebut dianggap masih jauh dari cukup. Di Jakarta sendiri ada dua operator penyedia air bersih yakni PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta (Aetra). Bila produksi air bersih dua perusahaan ini digabungkan baru bisa menghasilkan air bersih sebanyak 17.000 liter per detik.

"Sementara demand air di Jakarta mencapai 26.100 liter per detik. Artinya masih ada defisit air sekitar 9.100 liter per detik," ujar Corporate Communication and Social Responsibility Division Head, Palyja Meyritha Maryanie di Bebek Bengil Resto, Jakarta, Rabu (16/12/2015). Kebutuhan air memang bisa dipenuhi dari air tanah. Namun, perlu diketahui bahwa kualitas air tanah yang ada di Jakarta sudah semakin menurun seiring dengan semakin padatnya pemukiman yang dibangun.

"Terutama di utara Jakarta. Kualitas airnya sudah nggak bagus. Rasanya sudah mulai asin. Sehingga nggak bisa mengandalkan air tanah," tambah dia. Pihaknya, bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebenarnya tidak tinggal diam. Namun, ia menjelaskan bahwa saat ini Jakarta kekurangan pasokan air baku. Yakni sumber air yang dapat diolah menjadi air bersih.

Khusus untuk Palyja, ia menjelaskan bahwa saat ini sumber air baku yang diolah perusahaan 94,3%-nya berasal dari luar Jakarta. "Hanya 5,7% saja yang diperoleh dari dalam Kota Jakarta," sambungnya. Perusahaan operator air bersih tidak diperkenankan mengolah air yang bersumber dari air tanah. Hanya air permukaan seperti air sungai atau air waduk saja yang bisa digunakan sebagai sumber air baku. Padahal, mencari air baku untuk diolah sebagai air bersih di Jakarta bukan perkara mudah.

"Bahkan ada satu sumber air yang ada di utara jakarta itu air bakunya seperti oli. Nggak bisa kita olah air seperti itu menjadi air bersih. Makanya nggak gampang kita cari sumber air di Jakarta," tuturnya. Sumber air baku yang bisa diandalkan DKI Jakarta, kata dia, adalah air dari luar daerah. Salah satu yang punya potensi besar adalah air baku dari Waduk Jatiluhur. Untuk itu, ia mengharapkan ada dukungan dan kerjasama dari Pemerintah Pusat agar bisa mendatangkan sumber-sumber air dari luar kota ke ibu kota negara ini.

"Karena untuk mendatangkan air dari Waduk Jatiluhur misalnya, yang punya kewenangan itu pemerintah pusat. Operator seperti kami tidak punya kewenangan untuk itu," imbuhnya. Tak banyak yang menyadari bahwa ibu kota negara kita, DKI Jakarta sedang mengalami krisis air bersih. Kebutuhan air bersih di Jakarta mencapai 26.100 liter per detik.

Dua operator penyedia air bersih di Jakarta yakni PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta (Aetra) baru bisa menghasilkan air bersih sebanyak 17.000 liter per detik atau masih ada defisit air sekitar 9.100 liter per detik. Menyediakan air bersih pun bukan perkara mudah. Karena, perusahaan operator air bersih tidak diperkenankan mengolah air yang bersumber dari air tanah. Hanya air permukaan seperti air sungai atau air waduk saja yang bisa digunakan sebagai sumber air air baku.

Masalahnya, mencari air baku untuk diolah sebagai air bersih di Jakarta bukan perkara mudah. Kualitas air permukaan untuk dijadikan air baku di Jakarta sering kali tidak memenuhi standar. Buktinya, sumber air baku dari dalam kota Jakarta hanya 5,7% dari total air baku yang dibutuhkan Palyja sebagai salah satu operator penyedia air bersih di Jakarta. Air baku untuk wilayah Jakarta diperoleh dari Kali Krukut sebanyak 4% dan Cengkareng Drain sebanyak 1,7%.

Sedangkan 94,3% air baku lainnya bersumber dari luar Jakarta, yaitu dari Waduk Jatiluhur 62,5%, Instalasi Pengolahan Air (IPA) Serpong 31%, dan IPA Cikokol 0,8%. PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) mencatakan, masih ada kebocoran air bersih yang disalurkan perusahaan. Selain aksi pencurian, penyebab lainnya adalah kualitas pipa instalasi yang sudah tidak prima lagi dan rentan bocor.
Operator air bersih yang dipercaya mengelola jaringan air bersih di sisi barat Jakarta sejak tahun 1998 ini memakai 4.000 km pipa utama yang seluruhnya berada di bawah tanah. Seluruhnya adalah pipa yang dibangun di masa penjajahan Belanda, sehingga kualitasnya sudah tidak prima lagi.  "Sampai sekarang kami telah berhasil mengganti 1.000 km pipa dengan pipa baru. artinya masih ada 3.000 km pipa di bawah sana yang sudah tua dan harus diganti," ujar ujar Corporate Communication and Social Responsibility Division Head Palyja Meyritha Maryanie di Bebek Bengil Resto, Jakarta, Rabu (16/12/2015).

Kondisi ini lah yang membuat Palyja sulit menekan tingkat kebocoran air yang seharusnya mengalir ke para pelanggannya. "Karena pipa sudah dari zaman Belanda, kebayang kan gimana kondisinya saat ini. Pasti bocor sana sini. Itu makanya kenapa kami sulit menekan tingkat kebocoran air," tuturnya. Palyja sendiri, sambung dia, terus berkomitmen memberikan pelayan prima ke pada para pelanggannya. Hal itu dibuktikan dengan keberhasilan perusahaan menekan tingkat kebocoran air.

"Waktu tahun 1998, waktu kami baru kelola, 59,40%-nya bocor. Sekarang kita sudah berhasil tekan menjadi 39,64%, sedikit di bawah 40%. Tapi kalau diminta tekan sampai 10% atau 0%, terus terang agak sulit karena masih ada 3.000 km tadi yang masih peninggalan belanda dan belum bisa kita ganti," pungkas dia.

PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) adalah salah satu perusahaan operator penyedia air bersih di Jakarta. Perusahaan ini punya tanggung jawab menyediakan air bersih di sisi barat Jakarta meliputi sisi barat Jakarta Pusat, Seluruh Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan. Saat ini perusahaan mengelola 405.712 sambungan yang melayani sekitar 3 juta warga Jakarta.

8 Provinsi Indonesia Rawan Kekeringan

Delapan daerah di Indonesia rawan mengalami kekeringan seiring terjadinya kebakaran lahan dan memasuki musim kemarau.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Indonesia, Syamsul Maarif di Padang, Jumat, mengatakan, ke-8 daerah tersebut masing-masing Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.

"Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), di delapan daerah tersebut kerap terdapat `hot spot` (titik panas), karena salah satu penyebab terjadinya kekeringan adalah kebakaran lahan," ujarnya.

Dikatakannya, setelah dilakukan penelitian, 90 persen penyebab kebakaran lahan akibat ulah manusia. 

Untuk mengatasi hal tersebut, menurutnya, BNPB berkoordinasi dengan Kementrian Pertanian (Kementan), karena urusan lahan berada di instansi tersebut. 

Selain itu, lanjutnya, di ke-8 daerah tersebut akan dikirimkan helikopter untuk melakukan pemadaman dari udara. 

Disebutnya, BNPB juga harus melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah rawan yang menyangkut masalah pertanian dan perkebunan.

Ia lalu mengimbau setiap BNPB di seluruh Indonesia agar tidak lalai, sebab bila sudah mulai adanya `hot spot`, artinya kekeringan sudah di depan mata. 

Di samping itu, demikian Syamsul, di sejumlah daerah juga terancam kekeringan karena faktor cuaca yang memasuki musim kemarau dan berdampak terhadap gagalnya masa panen petani.

"Untuk mengatasi hal ini, BNPB bersama Kementan bekerja sama untuk membangun lumbung pangan, dan mendorong lumbung yang telah dibangun masyarakat secara swadaya," jelasnya. 

Ia menambahkan, saat ini, banyak masyarakat yang menyediakan tempat untuk dijadikan lumbung, karena kekayaan masyarakat salah satunya berasal dari pertanian dan hewan ternak milik mereka. 

"Yang terpenting adalah bagaimana bagaimana keinginan masyarakat untuk melindungi diri mereka masing-masing dan bisa hidup harmonis dengan alam di sekitarnya, sebab bahaya tidak dapat dibendung jika telah terjadi," demikian Syamsul Maarif.

Danone Aqua Ciptakan Masyarakat Sehat Dengan Minum Air Bersih

Danone AQUA sebagai penyedia air minum dalam kemasan terkemuka di Indonesia tetap komitmen untuk terus mewujudkan masyarakat hidup sehat, terhindar dari segala penyakit.

"Dengan meminum AQUA setiap hari, maka masyarakat akan mendapatkan kesehatan, karena tetesan air AQUA ini diperoleh dari sumber mata air yang sangat bersih dan berada di pengunungan tertentu," kata Brand Director Danone AQUA, Febby Intan dalam acara berbuka puasa dengan sejumlah media di Medan, Kamis malam.

Menurut dia, minuman kemasan AQUA dewasa ini sangat disenangi masyarakat, karena tetesan air AQUA ini diperoleh dari sumber mata air sangat bersih.

Bahkan, katanya, sumber mata air tersebut dijadikan sebagai bahan untuk minuman kemasan AQUA, terjamin dan telah melalui pemeriksaan dari tenaga ahli dalam bidang kesehatan.

Selain itu, air yang dihasilkan untuk minuman AQUA benar-benar berkualitas seperti yang diharapkan masyarakat maupun pelanggan.

"Jadi, minuman air bersih yang berasal dari Danone AQUA itu, sudah teruji dan sudah melalui tahapan-tahapan.Ini dibuktikan bahwa minuman tersebut paling dicari dan diminati masyarakat," kata Febby yang tampil menarik pada acara tersebut.

Dia mengatakan, dalam menciptakan masyarakat yang sehat, pihak Danone AQUA selalu mengkampanyekan pentingnya hidup sehat dan ini harus tetap dipertahankan.

"Mewujudkan hidup sehat itu, masyarakat bisa memulainya dengan minum air putih sebanyak dua liter per hari. Minum air putih, tentunya menambah tubuh kita tidak kekurangan zat cair," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan Bisnis Indonesian Packaging Federaration (IPF) Ariana Susanti mengatakan, kemasan mempunyai peranan yang sangat penting untuk menjaga kualitas mutu makanan dan minuman yang terkait erat dengan kesehatan manusia.

Dengan semakin tumbuhnya FMCG dan aneka makanan dan minuman dipasang yang dikemas dengan sangat beragam, tentunya faktor inovasi dan desain dan teknologi baru sangat menentukan kepercayaan konsumen.

Bahkan, katanya, dalam kurun waktu lima tahun terakhir kemasan air mineral di Indonesia tidak ada pergerakan yang berarti dalam inovasi maupun teknologinya.

"Maka dengan adanya inovasi baru dari AQUA yang meredesign `tutup baru` nya, kami sangat senang AQUA begitu peduli dengan konsumen untuk dapat memperoleh air minuman yang kualitasnya sama dengan kualitas air di sumber air AQUA," kata Susanti.

Menurut dia, tutup dua warna dengan teknologi double injection tersebut juga telah memenangkan berbagai macam penghargaan nasional dan internasional, diantaranya adalah PackindoStar dan AsiaStar untuk kategori Consumer Package yang berhasil memenuhi kriteria penilaian untuk inovasi, fungsionalitas, penampilan grafis, efisiensi, aspek lingkungan dan penampilan secara keseluruhan.

"Pada penghargaan di tingkat Asia, tutup kemasan galon ini bersaing dengan ratusan kemasan lainnya yang berasal dari 15 negara di Asia," kata Susanti.

Dalam acara berbuka puasa manajemen Danone AQUA dengan sejumlah media itu, juga mendengarkan tausiah yang disampaikan Al Ustadz Haji Azwardin Nasution dan shalat maghrib bersama.

Bakrie Masuk ke Bisnis Benih Sawit

Produksi benih kelapa sawit unggul masih jauh dari mencukupi. Padahal, bisnis perkebunan kelapa sawit nasional terus berkembang.

Oleh karena itu, PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk bersama Agricultural Service and Development (ASD) Limited Costa Rica ingin mengisi ceruk pasar benih kelapa sawit unggul yang masih terbuka lebar. Ini dilakukan dengan membentuk perusahaan patungan PT ASD- Bakrie Oil Palm Seed Indonesia.

Demikian disampaikan Direktur Operasional Bakrie Sumatera Plantations (BSP) Howard J Sargeant di Jakarta, Jumat (19/11). BSP memiliki perkebunan seluas 120.000 hektar yang ditanami kelapa sawit dan karet.

”Kami berharap, untuk pasar di Indonesia, nantinya ASD-Bakrie akan memproduksi 20 juta benih kelapa sawit per tahun. PT Bakrie Sumatera Plantations telah menginvestasikan 10 juta dolar AS di dalam proyek ini sejak tahun 2004,” kata Howard.

Perwakilan dua perusahaan menandatangani akta pendirian perusahaan ASD-Bakrie Oil Palm Seed Indonesia. Sebagai pemilik saham mayoritas, BSP menempatkan Harry M Nadir sebagai direktur utama, Soedjai Kartasasmita sebagai komisaris utama, dan Bungaran Saragih sebagai komisaris.

ASD-Bakrie Oil Palm Seed Indonesia akan menghasilkan benih unggul varietas Tenera di Kisaran, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Varietas Tenera hasil persilangan Dura dan pisifera, yang diklaim bisa memproduksi 40 ton tandan buah segar kelapa sawit atau 10 ton minyak kelapa sawit mentah per hektar per tahun.

ASD Costa Rica adalah produsen dan eksportir benih kelapa sawit dari Costa Rica. Bahan induk untuk kebun benih yang akan dikembangkan ASD-Bakrie berasal dari ASD Costa Rica. ASD sepenuhnya bergantung pada bisnis benih kelapa sawit dan mengekspor 70 juta kecambah ke Indonesia.

BSP bekerja sama dengan Kementerian Pertanian mengembangkan program untuk meningkatkan produktivitas petani kelapa sawit. Postur pohon kelapa sawit Tenera yang lebih pendek dengan vegetasi lebih rapat membuat petani bisa menanam 160 pohon per hektar. Saat ini rata-rata 145 pohon per hektar.

Operasional kebun benih unggul tersebut, menurut Howard, akan menandai peresmian Bakrie Agriculture Research Institute (BARI). ”Kebun induk benih di Kisaran menjadi komponen utama dari BARI,” ujar Howard

Tarif Listrik Naik dan Bangkrutnya PDAM

Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM diharapkan dapat memperoleh kluster listrik harga khusus. Jika tidak, ratusan PDAM dikhawatirkan semakin bangkrut karena kondisi keuangannya tidak sehat.

Permintaan itu disampaikan oleh Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi), yang beranggota 394 PDAM di seluruh Indonesia

Ketua Umum Perpamsi Syaiful di Jakarta, Jumat (14/5), menjelaskan, biaya listrik bagi PDAM mencapai 40 persen dari total biaya produksi. ”Dari 394 PDAM, hanya 30 persen yang kondisi keuangannya sehat. Bila harga listrik naik, akan makin memberatkan,” kata dia.

Harga listrik untuk PDAM diharapkan tepat di bawah kluster harga industri. Dengan kluster harga khusus itu, diharapkan biaya listrik yang harus ditanggung PDAM tidak meningkat.

Sekretaris Umum Perpamsi Agus Sunara mengakui, konsumsi listrik PDAM relatif besar. Ini karena sebagian besar PDAM mengambil air baku dan mendistribusikannya dengan pemompaan dibanding sistem gravitasi. ”Sehingga konsumsi listriknya besar,” ujar dia.

Hingga kini, menurut Agus, belum ada cetak biru tentang penggunaan energi alternatif untuk anggota Perpamsi. ”Tidak ekonomis bila mengganti sumber energi pompa dengan energi yang terbarukan seperti sel tenaga surya,” kata dia.

Agus berpendapat, sistem energi terbarukan akan lebih efektif jika diterapkan untuk satu kawasan. Dengan demikian, biaya investasi dapat dibagi dengan beberapa pemangku kepentingan lain.

Biaya listrik PDAM menjadi semakin besar karena PDAM dikenakan beban tarif puncak pada pukul 18.00-20.00, yang tarifnya dua kali lipat dari tarif normal. Padahal, pukul 17.00-22.00 adalah saat PDAM beroperasi maksimal atau saat pelanggan membutuhkan air.

Tarif air naik

Apabila tidak mendapatkan kluster harga khusus, menurut Agus, kenaikan tarif air bagi pelanggan tak bisa dihindari. ”Minimal, tarif air akan naik 15 persen. PDAM sebenarnya nombok karena kenaikan tarif listrik pasti diikuti kenaikan harga bahan kimia pemroses air dan harga suku cadang,” ujar Agus.

Selain kenaikan tarif air, kenaikan tarif listrik juga akan berpengaruh pada kemampuan PDAM memperluas jaringan pipa air minum.

Saat ini, kata Agus, layanan PDAM baru menjangkau 8 juta sambungan rumah atau hanya 24 persen penduduk Indonesia yang terlayani. Dari seluruh penduduk perkotaan, hanya 47 persen yang terlayani dan di pedesaan hanya 11 persen penduduk.