Saham Bank BRI Jadi Terus Penggerak Penurunan IHSG

 Harga saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BRI masih melanjutkan tren penurunan. Saham berkode BBRI itu hari ini berada di level Rp 3.590/lembar saham, turun 50 poin atau 1,37%.

Ekonom Senior & Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto mengatakan penyebab penurunan harga saham BBRI antara lain karena adanya aksi jual besar-besaran oleh investor asing. Kondisi ini dinilai biasa terjadi di pasar.

"Mungkin hari ini investor melepas saham BBRI makanya harganya turun, untuk membeli saham lain yang mungkin sedang murah sehingga layak dibeli, ini kan market mechanism namanya," kata Ryan 

Meski begitu, Ryan memandang tren penurunan harga saham BBRI hanya bersifat sementara. Hal ini melihat secara fundamental kinerja keuangan yang masih bagus.

"Jadi ini penurunannya masih dalam koridor yang normal. Menurut pengamatan saya, itu baru semacam koreksi sesaat. Saya berani mengatakan sebetulnya secara fundamental BRI beserta bank-bank Himbara yang lain itu di backup dengan kinerja keuangan yang solid, yang bagus," bebernya.

Menurut Tim Analis Bareksa, ekonomi Indonesia sedang tertekan akibat peralihan pemerintahan dan keputusan Morgan Stanley yang menurunkan peringkat saham Indonesia dalam indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI) dari equal-weight (EW) menjadi underweight (UW).

Hal itu mendorong keluarnya dana asing dari pasar saham, termasuk dari saham BBRI yang memiliki market cap besar. Kondisi ini juga seiring dengan terjadinya pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Dalam sebulan terakhir, saham BBRI mengalami penurunan harga signifikan. Pada 10 Februari 2025, saham BBRI ditutup di level Rp 3.970 per lembar, turun 1,49% atau 60 poin dari hari sebelumnya. Penurunan itu sejalan dengan tren depresiasi saham BBRI dalam tiga bulan terakhir yang mencapai 10,76%.

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BRI sedang mengalami tren penurunan saham yang berkode BBRI. Hari ini harga saham BRI berada di level Rp 3.590/lembar saham, turun 50 poin atau 1,37%.

Ekonom Senior & Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto menilai tren penurunan saham BBRI hanya bersifat sementara. Hal ini melihat secara fundamental kinerja keuangan yang masih bagus.

"Menurut pengamatan saya, itu baru semacam koreksi sesaat. Saya berani mengatakan sebetulnya secara fundamental BRI beserta bank-bank Himbara yang lain itu di backup dengan kinerja keuangan yang solid, yang bagus," kata Ryan 

Ryan menilai koreksi saham BBRI ini masih bersifat normal. Ia optimis harga saham BBRI akan kembali naik seiring kinerja BRI yang terus positif secara kuartalan.

"Kalau pada jangka pendek mengalami penurunan nilai, itu normal, itu hanya koreksi sesaat yang nanti dari waktu ke waktu kalau kinerja BRI dan bank-bank lain secara kuartalan terus menunjukkan kinerja yang bagus, saya yakin valuasi sahamnya akan naik lagi," ucapnya.

"Jadi itu penurunan yang sesaat, apalagi kita tahu secara konsisten BRI terus menunjukkan kinerja keuangan yang bagus, solid dan istilahnya on target," tambahnya.

Dalam sebulan terakhir, saham BBRI mengalami penurunan harga signifikan. Pada 10 Februari 2025, saham BBRI ditutup di level Rp 3.970 per lembar, turun 1,49% atau 60 poin dari hari sebelumnya. Penurunan itu sejalan dengan tren depresiasi saham BBRI dalam tiga bulan terakhir yang mencapai 10,76%.

Beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan harga saham BBRI antara lain aksi jual besar-besaran oleh investor asing dan melambatnya pertumbuhan kredit di sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung bisnis BRI. Kondisi ini juga seiring dengan terjadinya pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Berkat KUR BRI ... Bisnis Tanaman Hias Kini Menjamur

 Surono (45) tidak mengira saat ini bisa bergelut di bidang pertanian. Ia tak belajar soal cocok tanam di bangku sekolah.

Surono lulusan Sekolah Teknik Menengah (STM) di Kutoarjo, Jawa Tengah. Ia sempat bekerja di sebuah pabrik di Cikarang, Jawa Barat.

Belum genap dua tahun ia memutuskan keluar dari pabrik tersebut. Surono memilih membantu kakaknya menjual tanaman hias pada 2001.

Kakaknya sudah membuka toko tanaman hias di Taman Anggrek Ragunan, Jakata Selatan sejak tahun 1980.

Suroso memulai dari nol. Ia mempelajari cara menanam hingga merawat tanaman. Setelah merasa cukup punya bekal selama ikut sang kakak, ia membuka sendiri toko tanaman hias. Lokasinya juga berada di Taman Anggrek Ragunan, Blok 8.

Semua bermula pada awal tahun 2015. Surono lalu menyewa lahan di Sawangan, Depok, untuk mengembangkan tanaman hias yang ia jual.

Surono fokus membudi daya tanaman hias aglonema dan anthurium. Dari awalnya hanya puluhan pot, kini ia memiliki ribuan pot tanaman dengan berbagai macam jenis aglonema dan anthurium.

"Awal mulanya dananya juga nyicil, nyicil dari sedikit-sedikit, lama-lama kan. Merinis dari sedikit itu lah, lama-lama tak bikin, lama-lama jadi gitu, kok isi penuh sekarang," kata Surono

Surono mengaku mengajukan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI. Ia mengambil pinjaman Rp35 juta dengan tenor 2 tahun.

Uang tersebut ia pakai untuk membuat kebun tanaman hias di daerah Sawangan dan berbagai keperluan lainnya. Selain menjual tanaman hias, Surono juga mengerjakan pembuatan taman di rumah atau kantor.

Usaha tanaman hias Surono naik signifikan pada saat pandemi Covid-19. Penjualan tanaman hias meningkat pesat. Ia bisa mendapat Rp50 juta per bulan dari menjual beragam tanaman hias.

Pada jenis tertentu harga aglonema dan anthurium bisa lebih dari Rp2 juta. Menurut Surono, saat ini harga tanaman sedang turun. Meski demikian, masih tetap ada pembeli tanaman hiasnya.

"Namanya tanaman kan emang naik turun ya. Namanya usaha kan ya kadang enggak rame, enggak sepi. Kalau sekarang emang baratnya agak menurun. Kalau sekarang masih bisa Rp10 juta per bulan," ujarnya.

Surono kembali mengajukan pinjaman KUR ke BRI sebesar Rp30 juta pada 2021. Ini ia pakai untuk keperluan pengembangan usaha tanamannya. 

Surono mengaku sudah menjual tanaman hiasnya ke sejumlah daerah di Indonesia. Ia pernah mengirim tanaman ke Manado, Sulawesi Utara.

Menurutnya, KUR BRI sangat membantu usahanya berkembang. Dana pinjaman KUR ini ia pakai untuk modal membeli bibit tanaman dan keperluan kebun di Sawangan.

Surono menyewa lahan di Sawangan sekitar Rp400 ribu per bulan. Sementara biaya sewa lapak di Taman Anggrek Ragunan sekitar Rp1 juta. Lalu kontrakan rumah di lapak itu sebesar Rp7 juta per tahun.

Surono kini sudah menikah dan memiliki dua anak. Anak yang pertama sudah kelas 5 SD, sedangkan anak keduanya baru berusia 3 tahun.

Kakaknya yang lain kini membantu mengurus kebun tanaman hias yang di Sawangan. Surono terus mengembangkan berbagai jenis aglonema dan anthurium.

"Dengan adanya KUR BRI menurut saya sangat terbantu. Saya sangat terima kasih," katanya.

Surono mengatakan pada awal tahun ini kembali mengajukan KUR ke BRI sebesar Rp35 juta. Ia berencana terus mengembangkan tanaman hias. Ia yakin prospek bisnis ini masih menjanjikan.

Surono menyebut cicilan KUR BRI tak memberatkan dirinya. Ia membayar cicilan sebesar Rp1,5 juta per bulan. Bunga KUR BRI juga tak naik setiap tahunnya.

"Kalau untuk bunganya sendiri ya, enggak memberatkan sih menurut saya. Termasuk rendah lah kalau untuk KUR, alhamdulillah pembayaran cicilan saya lancar," ujarnya.

Surono mengaku baru mengambil pinjaman lagi ke BRI setelah pinjaman sebelumnya lunas. Ia tak ingin pinjamannya justru menjadi beban untuk usahannya.

KUR BRI cicilan rendah

Kepala Departemen Usaha Mikro BRI RO Jakarta 2, Erwin Sapari mengatakan BRI menawarkan bunga yang relatif lebih rendah dibanding pinjaman dari yang lain. Untuk KUR Mikro pinjaman Rp10 sampai Rp100 juta, bunganya sekitar 6 persen. Kemudian KUR Kecil yang di atas Rp100 juta sekitar 9 persen.

"Sehubungan dengan suku bunga, lebih rendah dari suku bunga komersial lainnya," katanya.

Erwin menyebut BRI juga memberikan pembinaan kepada UMKM yang mendapat pinjaman KUR. Pihaknya akan mengadakan pelatihan-pelatihan ke para UMKM.

Erwin menyebut BRI juga memfasilitasi para UMKM untuk ikut dalam pameran.

"Jadi untuk memperluas jaringan pasar mereka juga,dan juga untuk memperkenalkan produk-produk mereka juga," kata Erwin di kantornya, Menara BRIPens, Jakarta, beberapa waktu lalu.

"Kemudian kami juga pernah memberikan pelatihan-pelatihan seperti untuk pengenalan e-commerce," ujar Erwin menambahkan.

Erwin menyebut bahwa BRI juga berkomitmen memberikan akses yang mudah bagi UMKM mendapatkan modal usaha.

"Sehingga membuat biaya modalnya menjadi lebih terjangkau bagi UMKM. Jadi memang segmennya kalau di Jakarta, umumnya memang dari perdagangan," ujarnya.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mencatatkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp27,72 triliun pada Januari dan Februari 2025.

Manfaat KUR tersebut diterima oleh 649,6 ribu debitur pengusaha UMKM. BRI juga memastikan KUR tersalurkan ke sektor-sektor strategi, di mana lebih dari separuh atau sekitar 55,88 persen dialokasikan ke sektor produksi.

Di sektor ekonomi, penyaluran terbesar dilakukan terhadap sektor pertanian, dengan total Rp11,57 triliun, selaras dengan program ketahanan pangan Indonesia.

Dalam kesempatan terpisah, Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi mengungkapkan bahwa BRI terus menunjukkan komitmennya dalam mengimplementasikan Asta Cita guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyaluran KUR kepada UMKM.

Dengan semakin luas akses pembiayaan melalui KUR, semakin banyak pelaku usaha yang dapat bertumbuh, berkembang, dan berkontribusi lebih besar dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional.

"Bagaimana pendanaan KUR BRI dapat membantu pengusaha UMKM untuk dapat terus mengembangkan dan memperluas usaha," katanya.

Transaksi Bank Emas Indonesia Tembus 1 Triliun Rupiah

 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan transaksi bank emas di Indonesia sudah hampir mencapai Rp1 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyebut capaian ini diperoleh dalam kurun waktu singkat, yakni semenjak kegiatan usaha bullion bank diluncurkan akhir Februari 2025 lalu. Ia menegaskan OJK menyambut perbankan yang mau membuka layanan bullion bank.

"Kalau melihat kecenderungannya, dengan perkembangan yang terjadi pada saat ini, kegiatan usaha perbankan yang terkait bullion itu sudah mencapai hampir Rp1 triliun sebetulnya dalam waktu yang sangat singkat," ungkap Dian dalam Konferensi Pers RDKB Maret 2025 secara virtual, Jumat (11/4).

"Sehingga saya kira ke depan potensi untuk bisnis perbankan terkait bullion itu sangat-sangat besar. Nanti kita tentu pada waktunya akan informasikan lebih lanjut kira-kira berapa bank yang memang akan segera siap untuk ikut (membuka layanan bank emas)," sambungnya.

Namun, ia sempat membocorkan ada 17 bank yang berpotensi memenuhi syarat untuk menjalankan kegiatan usaha bullion. Ini berdasarkan kriteria kelompok bank modal inti (KBMI) 3 dan KBMI 4 di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, KBMI 3 adalah bank dengan modal inti Rp14 triliun-Rp70 triliun. Sedangkan perbankan yang masuk KBMI 4 adalah perusahaan dengan modal inti lebih dari Rp70 triliun.

"Apabila terdapat pengajuan permohonan suatu bank untuk melakukan kegiatan usaha bullion pada OJK, evaluasi itu tentu akan segera dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku," tuturnya.

"Kalau mereka (17 bank) nanti, dari hasil diskusi dengan kita memang memiliki apetite untuk terjun di usaha bullion ini, tentu ini merupakan potensi yang sangat besar," imbuh Dian.

Ia mengaku sangat optimistis dengan keterlibatan perbankan dalam usaha bullion. Terlebih, Indonesia punya potensi dalam memanfaatkan komoditas emas dan pengembangan ekosistem bullion yang terintegrasi.

Dian mengutip data pada 2023 lalu, di mana Indonesia menempati urutan ke-8 penghasil emas terbesar dunia dan negara ke-6 dengan cadangan terbanyak. Produksi emasnya mencapai 110 ton sampai 160 ton setiap tahun.

"Jumlah cadangan yang besar dan produksi emas yang solid, Indonesia dapat mengoptimalkan monetasi emas untuk mendorong perekonomian nasional, yaitu melalui pembentukan kegiatan usaha bullion ini," kata Dian.

"Kegiatan usaha bullion menjadi bentuk diversifikasi produk jasa keuangan yang memanfaatkan monetasi emas sebagai sumber pendanaan dalam rangka mendukung kebutuhan pembiayaan pada rantai pasok emas di dalam negeri, mulai dari sektor pertambangan, pemurnian, manufaktur, hingga penjualan emas ke konsumen ritel," tambahnya.

OJK berharap ada partisipasi yang lebih banyak dari lembaga jasa keuangan dalam kegiatan bank emas. Ini diperlukan untuk percepatan ekosistem serta akselerasi dan optimalisasi pengembangan usaha bullion di Indonesia.

Bank BNI Lelang Seluruh Apartemen Fritz dan Venetian Milik Kingland Avenue Senilai 849 Milyar

Bank Negara Indonesia Tbk atau Bank BNI (BBBI) melelang Apartemen di Kingland Avenue, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten yang terdiri dari Apartemen Fritz dan Apartemen Venetian

Dalam pengumuman lelang resmi yang dikeluarkan BNI, pihaknya melelang 5 bidang tanah berikut bangunan Apartemen Kingland Avenue dan segala sesuatu yang melekat di atasnya berada dalam satu hamparan dan dijual satu paket total luas 22.349 m2.

"Nilai limit Rp 849,3 miliar dan setoran jaminan Rp 254,8 miliar," ungkap surat tersebut, tertanggal Selasa

Adapun tanggal pelaksanaan lelang dimulai pada Rabu pukul 11:00 WIB. Adapun pembayaran uang jaminan harus dilakukan maksimal satu hari sebelum pelaksanaan lelang.

"Objek lelang dijual dengan ketentuan dan kondisi apa adanya (as is) sehingga apabila karena sesuatu hal terjadi gugatan, tuntutan, pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap objek lelang tersebut di atas, pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk apapun," tulis surat tersebut.

Apartemen Kingland Avenue terletak di Jalan Raya Serpong KM 8, RT. 004 RW. 001, Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

Proyek ini ditaksir akan menelan investasi sekitar Rp 5 triliun.

Adapun rincian blok apartemen yang dilelang adalah sebagai berikut:

1. SHGB No. 7/Pakulonan an. P.T HONG KONG KINGLAND, Luas 12.865 m2 terletak di Desa Pakulonan, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang,Propinsi Jawa Barat.

2. SHGB No. 00982/Pakulonan an. P.T HONG KONG KINGLAND, Luas 2.930 m2 terletak di Desa/Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang,Propinsi Jawa Barat

3. SHGB No. 00983/Pakulonan an. P.T HONG KONG KINGLAND, Luas 2.930 m2 terletak di Desa/Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang,Propinsi Jawa Barat

4. SHGB No. 00984/Pakulonan an. P.T HONG KONG KINGLAND, Luas 954 m2 terletak di Desa/Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang,Propinsi Jawa Barat

5. SHGB No. 00985/Pakulonan an. P.T HONG KONG KINGLAND, Luas 2.670 m2 terletak di Desa/Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang,Propinsi Jawa Barat

BTN Bagi Deviden Senilai 751 Milyar Tahun 2025

 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk membagikan dividen 2024 sebesar Rp751,83 miliar atau Rp 53,57 per saham kepada pemegang saham.

Berdasarkan paparan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan di BNI Tower pada Rabu (26/3), dividen yang dibagikan berasal dari 25 persen laba bersih.

Sebelumnya, BTN mencatat laba bersih tercatat sebesar Rp3 triliun sepanjang 2024. Realisasi ini turun 14,1 persen secara tahunan dari sebelumnya sebesar Rp3,5 triliun di 2023.

Sedangkan, pendapatan bunga BTN sepanjang 2024 tumbuh 4,5 persen menjadi Rp29,55 triliun. Namun, beban bunga melonjak 21,9 persen menjadi Rp17,84 triliun sehingga bunga bersih juga turun 14,1 persen menjadi Rp11,73 triliun.

Sementara itu, pendapatan non-bunga berhasil melonjak 17,6 persen menjadi Rp4,61 triliun. Lalu, beban operasional juga melonjak 12,1 persen menjadi Rp10,44 triliun.

Dari sisi perolehan dana masyarakat, pada 2024 BTN membukukan pertumbuhan DPK sebesar 9,1 persen menjadi Rp381,67 triliun dibandingkan 2023 yang sebesar Rp349,93 triliun.

Pertumbuhan DPK ini didukung oleh peningkatan dana murah berupa tabungan dan giro (current account saving account/CASA) yang kontribusinya mencapai 54,1 persen terhadap total DPK, naik jika dibandingkan 2023 sebesar 53,7 persen.

Pertumbuhan CASA BTN pada akhir 2024 tercatat mencapai 9,8 persen dibandingkan 2023. BTN juga berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp3 triliun hingga akhir 2024.

Aset Nasabah Emerald BNI Naik Tajam Sebahnyak 28 Persen

 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mencatatkan pertumbuhan portofolio tabungan Nasabah Emerald sebanyak 17 persen dan Nasabah Private naik 28 persen dari periode yang sama tahun lalu (year on year/YoY). Pertumbuhan segmen kelas atas ini pun mendorong peningkatan wealth management BNI melalui beragam produk perbankan dan pasar modal .

SEVP Wealth Management BNI Steven Suryana mengatakan, lewat kerja sama dengan berbagai mitra, BNI memiliki kapabilitas perbankan untuk menyediakan berbagai produk perbankan, mencakup tabungan, giro dan deposito, produk pasar modal seperti obligasi negara dan obligasi korporasi, reksa dana, referral saham, serta produk structured dan derivatif seperti DepoSwap dan FX Swap.

"Kami melihat antusiasme yang tinggi dari nasabah serta calon nasabah untuk bergabung menjadi nasabah baru Wealth Management BNI Emerald dengan berbagai produk dan program eksklusif yang kami berikan," kata Steven dalam siaran pers.

Peningkatan tabungan itu antara lain juga didukung penguatan basis nasabah BNI melalui program-program eksklusif yang dirancang untuk generasi muda, mulai olahraga, musik, enterpreneur, hingga pendidikan.

Steven menambahkan, BNI masih akan berinovasi dalam penyediaan produk baru yang diharapkan dapat terus mendorong peningkatan segmen tersebut, misalnya fasilitas kredit dengan jaminan Obligasi (Bonds Collateral Credit) bagi debitur individu dan korporasi untuk kebutuhan produktif, serta BNI Instan untuk keperluan konsumsi bagi debitur individu.

Selain itu, BNI Emerald juga menawarkan tarif spesial pada transaksi dalam mata uang asing, serta pembelian rumah maupun kendaraan melalui Oto Loan. Untuk kebutuhan transaksi dan investasi, sebagian besar nasabah menempatkan dananya pada produk tabungan dan deposito, sedangkan untuk investasi, masih dominan pada produk yang likuid.

"Produk investasi untuk segmen ini meningkat signifikan, terutama pada produk obligasi yang terlihat dari pertumbuhan Asset Under Management (AUM) obligasi nasabah naik sebesar 27 persen YoY," kata Steven.

Hingga Februari 2025, jumlah nasabah Emerald meningkat 9 persen YoY, sedangkan nasabah Private naik 18 persen YoY. Adapun dana kelolaan untuk segmen Emerald tumbuh 11 persen dan segmen Private Banking meningkat 22 persen.

Nasabah Emerald merupakan nasabah perorangan dengan kepemilikan AUM mulai dari Rp1 miliar, sedangkan nasabah Private memiliki AUM lebih dari Rp15 miliar.

"Strategi kami saat ini adalah fokus melakukan upgrade kepada nasabah potensial yang memiliki AUM di kisaran Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar untuk dapat di-upgrade menjadi nasabah Emerald," ujar Steven.

Saat ini, BNI Emerald membidik nasabah baru, salah satunya melalui value chain dari nasabah business banking, para pemilik merchant yang bekerja sama dengan BNI, serta nasabah baru lainnya lewat penawaran program investasi dan benefit yang sesuai dengan gaya hidup.

"Kami menargetkan pertumbuhan yang agresif tahun ini sejalan dengan rencana ekspansi bisnis yang telah ditetapkan oleh perusahaan," lanjut Steven.

Untuk itu, BNI menjalankan berbagai inisiatif, termasuk ekspansi wealth management bisnis di Singapura yang diluncurkan pada 21 Maret lalu. Ekspansi tersebut dilakukan guna memenuhi kebutuhan perbankan nasabah dengan banyaknya Warga Negara Indonesia di Singapura.

Berkolaborasi dengan Schroders dan Fullerton Fund Management, BNI Emerald Singapura menawarkan sejumlah layanan eksklusif bagi accredited investor, termasuk akses ke berbagai peluang diversifikasi investasi seperti reksa dana global.

Lalu, BNI juga memberikan layanan transaksi melalui aplikasi wondr by BNI yang memudahkan nasabah memantau portfolio, mutasi dan cashflow, transaksi produk investasi, serta akses pada laporan keuangan dan dokumen pendukung SPT untuk keperluan pelaporan perpajakan.

"Beragam kemudahan dapat diperoleh nasabah Emerald BNI, antara lain welcome reward hingga Rp26 juta, dedicated Relationship Manager (RM) serta Investment Specialist yang bisa memberikan advisory dan rekomendasi pengelolaan portofolio secara komprehensif. Nasabah juga mendapatkan kemudahan akses dan privileges baik di dalam maupun luar negeri," pungkas Steven.

Bank Mandiri Tebar Deviden Sebesar 43,5 Triliun

 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) menyetujui pembagian dividen kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2024 sebesar Rp 43,5 triliun. Kesepakatan tersebut dicapai melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BMRI yang digelar di Auditorium Plaza Mandiri, Jakarta, pada Selasa (25/3).

Adapun pembagian dividen diambil dari 78% dari laba bersih konsolidasi tahun 2024 sebesar 55,8 triliun. Sementara itu, 22% sisanya ditetapkan sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan dan mendorong pengembangan usaha ke depan.

Dari nilai dividen tersebut, sebanyak Rp 22,62 triliun disetorkan kepada negara atas kepemilikan 52% saham Bank Mandiri. Secara rinci, besaran dividen per lembar saham BMRI setara Rp 466,18, meningkat 31,71% secara year on year (YoY).

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan, besaran dividen tersebut menggambarkan komitmen perseroan untuk berkontribusi secara optimal dalam pembangunan nasional dan memperkuat posisi BMRI sebagai mitra finansial nasabah.

"Keputusan ini juga menunjukkan dukungan kuat dari pemegang saham kepada manajemen untuk mengakselerasi rencana ekspansi bisnis perseroan," jelas Darmawan dalam keterangan tertulis, Selasa (25/3).

Selain dividen, Darmawan menambahkan bahwa peran penting Bank Mandiri sebagai perusahaan BUMN juga tercermin dari kontribusi kepada penerimaan negara berupa pajak dan bukan pajak.

Pada 2024, total kontribusi Bank Mandiri dalam bentuk pajak mencapai Rp 28,87 triliun, meningkat 8,47% secara YoY. Secara fundamental, besaran dividen tersebut telah mempertimbangkan posisi likuiditas serta struktur permodalan Bank Mandiri dalam mendukung rencana di tahun 2025.

Setelah pembagian dividen, rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) Bank Mandiri sampai dengan akhir tahun nanti diproyeksikan tetap kuat di kisaran level 19% - 20%. Selain itu, RUPST BMRI juga menyepakati rencana pembelian kembali saham (buyback) sebanyak-banyaknya Rp 1,17 triliun.

"Sejalan dengan momentum pertumbuhan ekonomi, kami optimis kinerja Bank Mandiri akan terus membaik. Ke depan, kami akan terus memacu pengembangan bisnis dan layanan Bank Mandiri agar dapat memenuhi ekspektasi seluruh stakeholder perseroan," tambah Darmawan.

Kronologi Dugaan Deposito 163 Milyar Palsu Hary Tanoesoedibjo Pada Jusuf Hamka

 Kuasa Hukum PT MNC Asia Holding Tbk, Hotman Paris Hutapea, mengatakan gugatan PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) terhadap bos MNC Group Hary Tanoesoedibjo atau Hary Tanoe sudah kedaluwarsa. Dia menyebut gugatan soal transaksi penerbitan surat berharga telah gugur karena terjadi pada 1999.

"Ini (transaksi) bulan Mei 1999. Sekarang udah berapa tahun? 26 tahun ya. Jadi dari segi pidana sudah kadaluarsa. Dari segi pidana sudah kadaluarsa, karena tindak pidana ini 12 tahun kedaluwarsanya," kata Hotman Paris dalam jumpa pers di iNews Tower, Jakarta Pusat.

Hotman menyebut Hary Tanoe tidak memiliki tanggung jawab dalam transaksi tersebut dari sisi hukum perdata. Dia mengatakan Hary Tanoe berperan sebagai broker, sedangkan Unibank yang menerima semua uang untuk penerbitan surat berharga tersebut.

"Karena MNC hanya aranger mempertemukan, habis itu selanjutnya semua transaksi dilakukan oleh CMNP dengan Unibank termasuk semuanya," ucapnya.

Hotman menuturkan, Hary Tanoe dan PT MNC Asia mempunyai bukti-bukti semua transaksi. Bukti itu, katanya, mulai dari hasil audit hingga tanda tangan antar direksi PT CMNP dan Unibank saat menyepakati penerbitan surat berharga itu.

"Benar, benar MNC ini semua ada audit-auditnya semua ada, ini semua ini ada, ini semua tanda tangan daripada antara direksi Unibank dengan CMNP ada," kata dia sambil menunjukkan lembaran-lembaran yang disebutnya sebagai bukti.

"Bahkan tiap tahun auditor dari CMNP melakukan audit, menanyakan ke Unibank, gimana ini oke semua, oke tiap tahun, dan di situ sudah tidak ada peran apapun dari Hary Tanoe maupun Bhakti Investama," sambungnya.

PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) milik pengusaha jalan tol Jusuf Hamka melayangkan gugatan kepada bos MNC Group Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo atau Hary Tanoe dan PT MNC Asia Holding Tbk. Gugatan itu berkaitan dengan transaksi penerbitan surat berharga.

Kasus ini terkait transaksi Negotiable Certificate of Deposit (NCD) atau sertifikat deposito yang tidak dapat dicairkan. PT CMNP melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 3 Maret 2025. Gugatan itu teregister dengan nomor 194/DIR-KU.11/III/2025.

Dalam keterangan dari PT CMNP yang diterima, Selasa (11/3/2025), kasus ini berawal dari transaksi surat berharga yang melibatkan PT CMNP dengan Hary Tanoe dan PT MNC Asia Holding pada tahun 1999. Saat itu Hary Tanoe menawarkan kepada pihak CMNP untuk menukarkan NCD miliknya dengan MTN (Medium Term Note) dan obligasi tahap II milik PT CMNP.

Di transaksi ini, Hary Tanoe memiliki NCD atau sertifikat deposito yang diterbitkan Unibank senilai USD 28 juta. Sementara pihak PT CMNP memiliki MTN senilai Rp 163,5 miliar dan obligasi senilai Rp 189 miliar. Sesuai kesepakatan kedua belah pihak pada 12 Mei 1999, PT CMNP menyerahkan MTN dan obligasinya kepada Hary Tanoe pada 18 Mei 1999.

Usai penyerahan MTN dan obligasi dari PT CMNP, Hary Tanoe juga menyerahkan sertifikat deposito kepada PT CMNP secara bertahap. Sertifikat deposito yang diserahkan itu bernilai USD 10 juta pada 27 Mei 1999. Surat obligasi itu jatuh tempo pada 9 Mei 2022. Hary Tanoes juga menyerahkan NCD senilai USD 18 juta pada 28 Mei 1999. NCD itu jatuh tempo pada 10 Mei 2022.

"Hary Tanoesoedibjo-lah yang menyerahkan NCD kepada PT CMNP. Karena itu, NCD tersebut adalah milik Hary Tanoesoedibjo," tulis keterangan dari pihak CMNP.

Dari sini masalahnya dimulai. NCD dari Hary Tanoe tidak bisa dicairkan pada 22 Agustus 2002 atau 20 tahun sebelum jatuh tempo. Saat itu bank penerbit NCD milik Hary Tanoe, Unibank, ditetapkan sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) pada Oktober 2001.

Pihak PT CMNP menduga Hary Tanoe telah mengetahui penerbitan NCD senilai USD 28 juta miliknya itu dilakukan secara tidak benar. Atas kejadian ini, PT CMNP mengalami kerugian sekitar Rp 103,4 triliun. Jumlah ini dihitung dengan mempertimbangkan bunga sebesar 2 persen per bulan.

Selain itu, NCD yang dikeluarkan Unibank milik Hary Tanoe juga diduga kuat palsu. Pihak CMNP menyebut NCD tersebut dibuat tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 21/27/UPG tanggal 27 Oktober 1988 perihal Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank di Indonesia.

Bukti dugaan kuat NCD milik Ketua Umum Partai Perindo itu yakni diterbitkan dalam mata uang dolar Amerika Serikat dan jangka waktu jatuh temponya lebih dari 2 tahun.

Setelah Pembentukan Danatara ... Seruan Tarik Uang Massal Dari Bank BUMN Viral

 Media sosial dihebohkan dengan seruan tarik uang tabungan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau Bank BUMN. Hal ini berkaitan dengan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara).

Diketahui, BP Danantara akan mengelola penghematan anggaran dari Kementerian/Lembaga dan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemberitaan mengenai Danantara ini menimbulkan banyak respons dari masyarakat, salah satunya khawatir Danantara akan berkahir seperti kasus 1 MDB yang heboh di Malaysia

Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara. Luhut mengatakan pembentukan Danantara sangat strategis. Dia menyebut, Danantara akan membuat perusahaan atau BUMN yang tergabung lebih efisien dan transparan.

"Danantara menurut saya suatu keputusan yang sangat startegis, karena mereka bisa bisa join venture sehingga bisa membuat perusahaan-perusahaan itu bisa lebih efisien, lebih transparan. Kita bisa lihat dengan jelas dan bagus," usai menghadiri Indonesia Economic Summit 2025, di Shangri La, Jakarta

Dalam pidatonya di Indonesia Economic Summit 2025, Luhut meyakini Danantara merupakan cara yang sangat strategis dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Apalagi Prabowo menempatkan orang hebat dalam badan tersebut.

"Semua perusahaan milik negara yang kita miliki saat ini akan transparan, akan efisien, karena manajemennya dapat mereka bawa dari mana saja. Jadi kita akan lihat, misalnya, bandara dan pelabuhan seperti Tanjung Priok dan juga dapat kita kelola oleh orang-orang profesional," terangnya.

Luhut juga yakin, melalui Danantara, posisi Indonesia akan lebih baik. Dia pun meminta warga Indonesia dan asing mendukung pembentukan badan tersebut.

"Saya hanya ingin memohon kepada kita semua, Indonesia, di sini, dan juga orang asing, berikan waktu bagi mereka untuk berkonsolidasi, karena ini bukan solusi yang bisa dilakukan dalam waktu semalam. Tetapi yang saya pahami saat ini tentang danantara, ini adalah suatu hal hal yang sangat besar. Banyak orang terkejut dengan danantara," terang Luhut.

Rencana Prabowo untuk Danantara

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan melanjutkan pemangkasan anggaran hingga tiga tahap. Total anggaran yang dihemat dari tiga tahap tersebut mencapai Rp 750 triliun.

Pemangkasan tahap pertama yang dilakukan saat ini Rp 300 triliun dan tahap kedua ditargetkan Rp 308 triliun. Penghematan lainnya akan dilakukan melalui dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia mengatakan dari dividen BUMN tersebut terkumpul Rp 300 triliun, Rp 100 triliun di antaranya akan dikembalikan untuk modal kerja.

Secara keseluruhan, Prabowo mengatakan penghematan anggaran mencapai Rp 750 triliun. Hasil dari penghematan tersebut akan diinvestasikan ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Sisanya kita berati kita akan punya US$ 20 miliar (Rp 324,3 triliun dengan kurs Rp 16.200) ini tidak akan kita pakai, kita serahkan ke Danantara untuk diinvestasikan," katanya dalam pidatonya di acara Puncak Perayaan HUT Ke-17 Partai Gerinda yang dipantau secara daring melalui YouTube Gerindra TV

Bank BNI Salurkan Kredit 25 MIlyar Untuk Pekerja Migran Indonesia

 PT Bank Negara Indonesia Tbk (Persero) atau BNI menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebesar

Rp25 miliar dengan jumlah debitur lebih dari 900 sepanjang 2024.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan pihaknya berkomitmen untuk berkontribusi dalam program pemerintah untuk menyalurkan pembiayaan bagi PMI, salah satunya melalui KUR.

Bank pelat merah ini aktif membantu pemerintah dalam menyalurkan KUR kepada PMI sejak 2015.

"Dukungan BNI bagi Pekerja Migran Indonesia akan terus dilakukan sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pekerja migran," kata Royke dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/1).

Sejak 2015 hingga akhir 2024, total KUR kepada PMI yang disalurkan BNI mencapai Rp900 miliar dengan jumlah debitur lebih dari 48 ribu. PMI di Taiwan menjadi kontributor terbesar penyaluran KUR PMI. Kemudian disusul oleh PMI di Jepang, Hong Kong, dan Singapura.

Bunga KUR yang dibayarkan oleh PMI, kata Royke, sesuai yang telah ditetapkan pemerintah yakni sebesar 6 persen per tahun.

Penyaluran KUR PMI oleh BNI mengacu kepada ketentuan pemerintah maupun peraturan kementerian atau badan terkait serta analisa perbankan. Ke depan, Royke berharap adanya dukungan regulasi termasuk dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KPPMI) dalam mengoptimalkan penyaluran KUR PMI ke depan.

"Isu yang membutuhkan dukungan KPPMI antara lain menjadikan KUR sebagai pilihan utama sumber pembiayaan pra penempatan dan penegasan ketentuan zero cost di negara penempatan PMI," tutur Royke.

Royke menambahkan bahwa KUR merupakan bukti nyata hadirnya BNI sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk memberikan akses yang mudah bagi PMI untuk bisa memperoleh layanan keuangan selama mereka bekerja di luar negeri hingga kembali pulang menetap di Tanah Air.

"Potensi pemberangkatan PMI ke depan cukup besar sehingga diharapkan adanya sinergi antara kebijakan, sistem dan pelaksanaan yang tepat agar penyaluran pembiayaan kepada PMI dapat berjalan lancar," ujarnya.

OJK Cabut Izin Usaha BCA Multi Finance

 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha perusahaan pembiayaan PT BCA Multi Finance.

Pencabutan tertuang dalam KEP-65/D.06/2024. Pencabutan izin berlaku efektif mulai 1 September 2024 lalu.

"Pencabutan izin usaha tersebut berlaku efektif sejak tanggal 1 September 2024 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penggabungan Nomor 135 tanggal 15 Agustus 2024, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dan telah memperoleh bukti pencatatan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana tertuang dalam surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.09-0246695 tanggal 1 September 2024," kata OJK dalam keterangan resmi di situs mereka.

OJK menyatakan pencabutan izin BCA Multi Finance dilakukan sehubungan penggabungan Usaha PT BCA Multi Finance ke dalam PT BCA Finance.

OJK menyatakan sejak tanggal efektif penggabungan PT BCA Multi Finance ke dalam PT BCA Finance, PT BCA Finance selaku pihak yang menerima penggabungan, bertanggung jawab atas pengalihan seluruh kegiatan, kegiatan usaha, operasional, modal saham.

Mereka juga bertanggung jawab atas karyawan, aset, izin, kewajiban, serta seluruh aktiva dan pasiva lainnya.

"Dalam cakupan yang paling luas, dari PT BCA Multi Finance sebagai akibat dari penggabungan dimaksud," kata mereka.

Bisnis Konsumer dan Korporasi Bank BNI Alami Pertumbuhan Pesat Tahun 2024

 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mencatat sejumlah pencapaian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2024. Ekspansi pada segmen korporasi dan konsumer, serta penguatan jaringan global merupakan bagian dari kontribusi BNI untuk negeri.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan, tahun 2024 merupakan tonggak penting bagi BNI untuk melompat lebih tinggi di tengah dinamika ekonomi global yang menantang.

"Di tengah kondisi ekonomi global yang menantang, BNI berhasil menutup 2024 dengan menjaga pertumbuhan kinerja ditopang oleh ekspansi agresif di sektor korporasi dan konsumer. Kami optimistis dapat menjaga pertumbuhan kinerja ke depan," kata Royke dalam siaran pers, ditulis Minggu (5/1/2025).

Pada segmen konsumer, BNI mampu mencetak pertumbuhan kredit 14,6% Year on Year (YoY) hingga September 2024, ditopang oleh personal loan, kredit pemilikan rumah (KPR), dan kartu kredit. Sedangkan kredit segmen korporasi naik 15,1% YoY dengan kontribusi pertumbuhan terbesar berasal dari perusahaan BUMN. Namun demikian, korporasi swasta blue chip masih mendominasi portfolio kredit BNI. Beberapa top tier client dari sektor swasta diantaranya Indofood Group dan Sinar Mas.

Dari sisi dana pihak ketiga (DPK), kehadiran aplikasi mobile banking terbaru wondr by BNI yang diluncurkan 5 Juli 2024, telah mampu meningkatkan transaksi dana ritel tahun ini yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pengguna wondr by BNI telah mencapai lebih dari 5 juta dengan active rate 2 kali lipat lebih banyak dari BNI Mobile Banking.

"wondr by BNI yang dilahirkan dari dedikasi anak-anak muda BNI di Innovation Hub Sarinah itu, telah berkontribusi terhadap perbaikan struktur dana murah kami yang semakin didominasi oleh transaksi segmen ritel," ujar Royke.

Tidak hanya itu, BNI juga meningkatkan kapasitas digital perbankan untuk segmen korporasi dan bisnis lewat BNIdirect. Relaunching BNIdirect versi terbaru dilakukan pada 9 Oktober 2024 bertepatan dengan forum investasi tahunan BNI Investor Daily Summit. Forum investasi tersebut berhasil menghadirkan Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia saat itu dan Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih.

"BNI siap berkolaborasi pada era digital yang menuntut bank untuk terus berinovasi, menghadirkan fitur-fitur yang lebih relevan. Inovasi kami ini tidak hanya mengikuti tren melainkan sebagai pelopor," tutur Royke.

Kemajuan digital perbankan BNI juga diaplikasikan melalui layanan kantor cabang yang kian modern. BNI telah menjadi pelopor hadirnya layanan Banking Cafe yang dimulai sejak 2022 dan hingga kini sudah berada di 22 lokasi di Indonesia. BNI Banking Cafe mengemas layanan kantor cabang perbankan menjadi lebih santai dengan menggandeng sejumlah coffee store, di mana separuh di antaranya bertempat di universitas dan perguruan tinggi di Indonesia.

Royke menambahkan, sejumlah pencapaian tidak hanya dilakukan di dalam negeri tapi juga penguatan jaringan di luar negeri. Pada 5 September 2024, BNI membuka Kantor Perwakilan di Sydney, Australia sekaligus menjadi jaringan ke-9 dan mengukuhkan BNI sebagai bank global yang merepresentasikan Indonesia di dunia.

Sebulan setelahnya, BNI memindahkan Kantor Luar Negeri (KLN) pertama yakni di Singapura ke pusat bisnis strategis dengan memperoleh hak penamaan sebuah gedung menjadi BNI Tower di Raffles Place, tak jauh dari ikon Singapura, Marina Bay Sands.

"BNI akan terus memperkuat perannya sebagai orkestrator bisnis Indonesia ke pasar global melalui perluasan jaringan dan penguatan kapabilitas bisnis internasional," tutup Royke.

Syarat Baru Pinjam Dari Pinjol Per 2025 Dengan Bunga Hingga 100 Persen Per Tahun

  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis aturan tentang syarat mengambil atau memberikan pinjaman online (pinjol). Syarat tersebut tertuang dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.05/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (SEOJK 19/2023).

Penerapan aturan baru ini sebagai upaya meningkatkan kualitas pendanaan dari Lembaga Pembiayaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

"Selain itu, aturan ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem industri yang tumbuh sehat, efisien dan berkelanjutan, perlindungan konsumen/masyarakat, serta meminimalisir potensi risiko hukum dan reputasi bagi pelaku industri LPBBTI," terang OJK dalam keterangan resmi dikutip Kamis, (2/1/2025).

Selain itu kewajiban pemenuhan atas persyaratan/kriteria pemberi dana dan penerima dana dimaksud efektif berlaku terhadap akuisisi pemberi dana dan penerima dana baru, dan/atau perpanjangan, paling lambat tanggal 1 Januari 2027.

Selain itu, OJK saat ini sedang mempersiapkan pengaturan terkait dengan skema Buy Now Pay Later bagi Perusahaan Pembiayaan (PP BNPL). Hal ini antara lain dalam rangka menguatkan perlindungan konsumen dan masyarakat dan mengantisipasi potensi terjadinya jebakan hutang (debt trap) bagi pengguna PP BNPL yang tidak memiliki literasi keuangan yang cukup memadai dalam menggunakan produk dan layanan keuangan, serta sekaligus guna pengembangan dan penguatan industri Perusahaan Pembiayaan.

OJK juga meminta kepada perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan kegiatan BNPL harus menyampaikan notifikasi kepada nasabah/debitur mengenai perlunya kehati-hatian dalam penggunaan BNPL, termasuk pencatatan transaksi debitur di dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

"Pokok-pokok pengaturan ini mencakup, antara lain pembiayaan PP BNPL hanya diberikan kepada nasabah/debitur dengan usia minimal 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan memiliki pendapatan minimal sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan. Kewajiban pemenuhan atas persyaratan/kriteria nasabah/debitur dimaksud efektif berlaku terhadap akuisisi nasabah/debitur baru, dan/atau perpanjangan pembiayaan PP BNPL, paling lambat tanggal 1 Januari 2027," imbuh OJK.

Berikut syarat mengambil/memberikan pinjol sesuai aturan OJK

1. Usia minimal 18 tahun atau sudah menikah

2. Penghasilan minimum Rp 3 juta per bulan

3. Kemudian untuk pemberi dana akan dibedakan menjadi Pemberi Dana Profesional dan Pemberi Dana Non Profesional, terdiri atas:

a. Pemberi Dana Profesional terdiri atas lembaga jasa keuangan, perusahaan berbadan hukum Indonesia/asing; orang perseorangan dalam negeri (residen) yang memiliki penghasilan di atas Rp 500.000.000 per tahun, dengan maksimum penempatan dana sebesar 20% dari total penghasilan per tahun pada 1 (satu) Penyelenggara LPBBTI. Selain itu, orang perseorangan luar negeri (non residen); pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah asing.

b. Pemberi Dana Non Profesional adalah selain lembaga jasa keuangan, orang perseorangan dalam negeri (residen) yang memiliki penghasilan sama dengan atau di bawah Rp 500.000.000 per tahun, dengan maksimum penempatan dana sebesar 10% dari total penghasilan per tahun pada 1 (satu) Penyelenggara LPBBTI.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan besaran suku bunga pinjaman fintech peer to peer lending (P2P lending) atau pinjaman daring (pindar) bagi perusahaan pembiayaan mulai 1 Januari 2025. Hal ini berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.05/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (SEOJK 19/2023).

Plt Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi M. Ismail Riyadi mengatakan SE tersebut mengatur antara lain penetapan batas maksimum manfaat ekonomi yang dapat dilakukan evaluasi secara berkala sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

"Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang masih membutuhkan pertumbuhan penyaluran pembiayaan termasuk dari sektor LPBBTI dan kondisi industri LPBBTl yang masih memerlukan dukungan kuat pendanaan dari Pemberi Dana (Lender), serta untuk meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat yang tidak terlayani oleh industri non-LPBBTI, tersedianya pendanaan yang berkelanjutan untuk pembiayaan sektor produktif dan UMKM sesuai Roadmap Pengembangan dan Penguatan LPBBTl 2023-2028," kata Ismail dalam keterangannya, Selasa (31/12/2024).

Untuk mendorong peningkatan kinerja keuangan dan efisiensi Penyelenggara LPBBTl, pihaknya mengatur besaran suku bunga pinjol yang berlaku sejak 1 Januari 2025. Berikut penetapan batas maksimum manfaat ekonomi LPBBTl per hari.

Tenor Kurang Dari 6 Bulan

Konsumtif: 0,3%

Produktif sektor Mikro dan Ultra Mikro: 0,275%

Produktif sektor Kecil dan Menengah: 0,1%

Tenor Lebih Dari 6 Bulan

Konsumtif: 0,2%

Produktif sektor Mikro dan Ultra Mikro: 0,1%

Produktif sektor Kecil dan Menengah: 0,1%.

Syarat Pemberi Dana Maupun Peminjam:

1. Di atas usia 18 tahun dan sudah menikah

2. Penghasilan minimum Rp 3 juta.

3. Pemberi Dana Profesional, terdiri atas lembaga jasa keuangan, perusahaan berbadan hukum Indonesia/asing; orang perseorangan dalam negeri (residen) yang memiliki penghasilan di atas Rp 500 juta per tahun, dengan maksimum penempatan dana sebesar 20% dari total penghasilan per tahun pada 1 (satu) Penyelenggara LPBBTI;

4. Pemberi Dana Non Profesional adalah selain angka 1) di atas, dan orang

perseorangan dalam negeri (residen) yang memiliki penghasilan sama dengan atau di bawah Rp 500.000.000 per tahun,

dengan maksimum penempatan dana sebesar 10% dari total penghasilan per tahun pada 1 (satu) Penyelenggara LPBBTI.

Sebagai informasi, sebelumnya, OJK menetapkan besaran bunga pinjol atau pindar konsumtif sebesar 0,3% per hari pada 2024 dari yang semula 0,4%. Hal ini sejalan dengan diterbitkannya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layana

Total Hutang Capai Rp 978 Triliun ... OJK Perketat Syarat Pinjam dari Pinjol

 Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyambut baik keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait penyesuaian ketentuan batasan manfaat ekonomi (suku bunga) bagi industri fintech peer-to-peer lending (Pindar) alias pinjol. Kebijakan ini juga mencakup pengaturan batas usia minimum penerima dana 18 tahun dan memiliki penghasilan Rp 3 juta/bulan, serta pembagian kategori Pemberi Dana menjadi Profesional dan Non Profesional.

Ketua Umum AFPI Entjik S Djafar mengatakan kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendanaan, menciptakan ekosistem industri yang sehat dan berkelanjutan, melindungi konsumen, meminimalisir risiko hukum dan reputasi bagi pelaku industri.

"Sebagai asosiasi resmi penyelenggara Pindar, AFPI optimis kebijakan ini akan memiliki multidampak," kata Entjik dalam keterangan tertulis

Pertama, Entjik menilai kebijakan ini akan berdampak pada terwujudnya pertumbuhan positif industri yang akan mendukung pertumbuhan kredit nasional, serta ujungnya berkontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang tengah giat dicanangkan pemerintahan baru.

Kedua, menguatnya kapasitas Penyelenggara Pindar dalam menjalankan GRC (governance, risk management, compliance) yang semakin terintegrasi. Ketiga, mendorong platform Pindar semakin menjalankan praktik yang bertanggung jawab, memperbanyak dampak positif dan mengurangi dampak negatif seminimal mungkin bagi pengguna layanan sebagai wujud komitmen memberikan perlindungan kepada konsumen.

"AFPI akan terus mendukung penuh penerapan kebijakan ini, serta bekerja sama dengan OJK dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa industri Pindar dapat terus berkembang dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparansi dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat," ucapnya.

Seperti diketahui, saat ini masih banyak masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan keuangan formal, terutama mereka yang membutuhkan pendanaan dalam jumlah kecil dan jangka pendek. Pendanaan jenis ini dinilai sangat penting untuk membantu masyarakat memulai perjalanan keuangan mereka.

Menurut Riset EY (MSME Market Study and Policy Advocacy), potensi credit gap tahun 2026 semakin membesar menjadi Rp 2.400 triliun per tahun. Hal ini merupakan gambaran peluang bisnis yang besar sekaligus sebagai tantangan bagaimana para pemangku kepentingan dapat memberikan akses pembiayaan alternatif, termasuk bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia.

AFPI memastikan relaksasi ini tidak akan disalahgunakan. Seluruh anggota AFPI diklaim akan terus mematuhi peraturan yang berlaku dan menerapkan praktik bisnis yang sehat.

"Kami akan terus memantau perkembangan industri dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar bijak dalam memanfaatkan layanan Pindar," ujar Entjik.

Tercatat hingga September 2024, industri ini telah menyalurkan akumulasi pendanaan sebesar Rp 978,4 triliun kepada 137,35 juta borrower. Dengan pertumbuhan industri ini disebut dapat mendorong terciptanya ekonomi yang lebih inklusif dan berdaya tahan.

Hutang Kartu Kredit Syariah Tumbuh 686 Persen Ditahun 2024 Senilai 7,2 Triliun

 Bank Mega Syariah siapkan jurus hadapi rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.

Risk Management Division Head Bank Mega Syariah Rundi Dhema Perkasa mengatakan terus memantau kondisi pasar dan ekonomi secara aktif serta menyesuaikan strategi bisnis dengan tren yang tengah berkembang, terutama dalam menghadapi potensi penurunan permintaan pembiayaan di segmen tertentu.

Menurutnya, Bank Mega Syariah telah mempersiapkan diversifikasi portofolio pembiayaan yang lebih luas, termasuk memperkuat segmen yang memiliki risiko lebih rendah dan potensi pertumbuhan yang stabil.

"Bank Mega Syariah telah menerapkan pengelolaan risiko yang komprehensif dan proaktif. Melalui Risk Acceptance Criteria (RAC), kami memastikan pemberian pembiayaan dilakukan dengan sangat selektif berdasarkan prinsip kehati-hatian," ujarnya dalam keterangan tertulis yang dikutip

Selain itu, ia menekankan Bank Mega Syariah secara konsisten menerapkan prinsip 5C (character, capacity, capital, collateral, dan condition) untuk menilai kelayakan pembiayaan.

"Sehingga risiko gagal bayar dapat diminimalkan," jelas Rundi.

Dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin dinamis, Bank Mega Syariah berkomitmen untuk mempertahankan rasio NPF di bawah risk appetite dan menjaga pertumbuhan pembiayaan yang berkualitas melalui mitigasi risiko yang konsisten serta pengelolaan portofolio yang prudent.

Di tengah berbagai tantangan eksternal, Mega Syariah juga fokus pada pengembangan layanan dan produk yang inovatif. Strategi tersebut bertujuan untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas, khususnya di sektor konsumer, yang mencatatkan pertumbuhan signifikan.

Pembiayaan konsumer hingga September 2024 tercatat mencapai Rp382,5 miliar, tumbuh 24,07 persen dibandingkan September 2023 (year on year/ yoy).

Selain itu, segmen kartu pembiayaan atau Syariah Card juga mencatatkan pertumbuhan sangat baik sebesar 686 persen (yoy). Secara keseluruhan, total pembiayaan Bank Mega Syariah mencapai Rp7,2 triliun per September 2024.

Bank Mega Syariah juga berhasil menjaga kualitas pembiayaannya dengan rasio non-performing financing (NPF) gross per September 2024 sebesar 0,91 persen, turun dibandingkan posisi September 2023 yang mencapai 0,95 persen.

"Dengan fokus pada inovasi, pengelolaan risiko yang ketat, dan pengembangan portofolio yang sehat, Bank Mega Syariah optimistis bahwa strategi yang telah diterapkan akan memperkuat daya tahan bank terhadap tantangan ekonomi di 2025," pungkas Rundi.

137 Bank Di Indonesia Bangkrut

 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat 137 bank di Indonesia tutup dalam 19 tahun terakhir.

Bank-bank tersebut mayoritas merupakan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) yang telah menyelesaikan proses likuidasi.

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan data tersebut merupakan rangkuman dari jumlah BPR-BPRS yang ditutup sejak LPS mulai beroperasi pada 2005 sampai dengan September 2024.

"Sejak LPS beroperasi 2005 sampai dengan 30 September 2024, jumlah BPR-BPRS yang telah dilikuidasi adalah 137 bank, yang terdiri dari satu bank umum dan 123 BPR serta 13 BPRS," kata Purbaya, dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR RI, Rabu (20/11) seperti dikutip dari detik.com.

Sedangkan sepanjang tahun 2024 atau hingga triwulan III 2024, lanjut Purbaya, LPS mencatat ada sebanyak 15 BPR-BPRS yang dicabut izin usahanya (CIU) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Lalu ada sebanyak 17 BPR-BPRS yang masih berlangsung proses likuidasinya, di mana ada tambahan dua dari tahun lalu.

"Pada 2024 LPS berhasil melakukan penyehatan terhadap satu BPR Indramayu yang sebelumnya ditampilkan oleh OJK sebagai bank dalam resolusi dan telah kembali menjadi bank normal pada bulan Mei 2024. Ini kasus pertama. Ini juga bisa terjadi karena kerjasama erat antara LPS dengan OJK," ujarnya.

LPS juga telah menyelesaikan proses likuidasi dari dua BPR yakni BPR Pasar Umum dan BPR Persada Guna pada 2024 ini. Menurutnya, proses likuidasi atas kedua BPR tersebut menunjukkan efisiensi yang baik dengan rata-rata waktu penyelesaian selama 15 bulan.

Di samping itu, Purbaya juga melaporkan bahwa LPS berhasil meningkatkan efisiensi pembayaran klaim kepada nasabah penyimpan bank yang dicabut izin usahanya. Sampai dengan triwulan III 2024, realisasi pembayaran pertama kali dan sebagian besar atas simpanan layak bayar rata-rata membutuhkan 5 hari kerja sejak pencabutan izin usaha BPR atau BPRS.

"Ini lebih cepat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Percepatan pembayaran klaim ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan masyarakat tidak panik ketika terdapat bank yang bermasalah," kata Purbaya.

"Jadi kami senang berusaha merubah citra kami. Kalau dulu kami dikenal sebagai malaikat maut, kalau LPS datang, bank akan jatuh. Sekarang kita jadi sahabat nasabah, Pak. Kalau LPS datang, uang nasabah aman," sambungnya.

BRI Blokir Lebih Dari 3.000 Rekening Yang Diduga Menikmati Uang Judi Online

 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melakukan langkah tegas dan terukur dengan memblokir 3.003 rekening yang terindikasi kuat digunakan untuk kegiatan transaksi judi online.

Hal ini dilakukan BRI sebagai bentuk komitmennya dalam memberikan dukungan penuh terhadap pemerintah untuk memberantas aktivitas judi online.

Direktur Manajemen Risiko BRI Agus Sudiarto menyatakan tindakan ini merupakan upaya BRI dalam integritas sistem perbankan dan melindungi nasabah dari praktik-praktik yang merugikan.

Pemblokiran ini, kata Agus, dilakukan setelah hasil pemantauan intensif terhadap aktivitas transaksi yang mencurigakan dan memiliki potensi melanggar hukum.

"BRI berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan aktivitas judi online serta melindungi masyarakat dan nasabah kami. Langkah ini merupakan wujud dari tanggung jawab kami dalam memastikan keamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan di Indonesia," ujar Agus 

Saat ini BRI telah menerapkan Risk Based Approach yang terangkum dalam kebijakan serta standar operasional prosedur (SOP) terkait anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU PPT).

Upaya ini dilakukan untuk melindungi BRI dari sasaran tindak pidana pencucian uang dan terorisme, termasuk judi online. "Kami juga memiliki sistem Anti Money Laundering (AML) untuk memonitor transaksi yang mencurigakan," imbuhnya.

Sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko kepatuhan, lanjutnya, perseroan juga melakukan Enhanced Due Diligence (EDD). Ini merupakan proses yang lebih mendalam dari Customer Due Diligence (CDD) yang sebelumnya dikenal dengan Know Your Customer (KYC).

Agus melanjutkan, perseroan juga melakukan browsing ke berbagai website judi online secara aktif untuk melakukan pendataan.

Menurutnya, jika ditemukan indikasi penggunaan rekening BRI untuk menampung dana top up atau deposit guna bermain judi online, maka tampilan website judi online tersebut disimpan untuk dasar pemblokiran rekening.

Selain memblokir rekening terkait, BRI juga terus memperkuat mekanisme pengawasan, teknologi deteksi dini, dan edukasi kepada masyarakat.

Nasabah diimbau untuk melaporkan aktivitas mencurigakan dan senantiasa menjaga kerahasiaan data pribadi serta rekening guna mencegah penyalahgunaan.

"Langkah tegas yang kami ambil adalah bukti bahwa BRI tak pernah berhenti berinovasi dan berkolaborasi untuk menciptakan ekosistem perbankan yang aman dan terpercaya. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan dalam memberantas praktik-praktik ilegal yang merugikan, termasuk diantaranya judi online," tambah Agus Sudiarto.

Langkah pemblokiran ini menunjukkan komitmen BRI untuk terus menegakkan etika perbankan yang sehat dan mendukung kebijakan pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang aman dan Sejahtera serta bebas dari perjudian online dan aktivitas ilegal lainnya.

Allo Bank Kembali Kerek Bunga Deposito Jadi 8,5 Persen Per Tahun

  Allo Bank menaikkan bunga deposito simpanan menjadi 8,5 persen mulai hari ini, Rabu (13/11) hingga 31 Desember 2024. Hal ini dilakukan di tengah banyak bank menurunkan suku bunga tabungannya.

"Dengan Allo Deposito, kami ingin memberikan kenyamanan dan fleksibilitas bagi nasabah yang ingin menyiapkan dana untuk berbagai tujuan penting," ujar Corporate Secretary Allo Bank Debbyla Rabianti dalam keterangan.

Penawaran menarik Allo Bank ini diberikan agar lebih menguntungkan nasabah saat menabung untuk berbagai tujuan finansial penting, seperti dana pendidikan anak, liburan impian hingga persiapan pensiun.

"Kami percaya, dengan bunga yang kompetitif dan berbagai tenor pilihan, Allo Deposito bisa menjadi pilihan yang sangat efektif untuk merencanakan masa depan finansial yang lebih aman," terangnya.

Bunga deposito 8,5 persen bisa didapatkan untuk tabungan pertama dengan minimal tabungan Rp1 juta dan jangka waktu 12 bulan ke atas. Cara mendapatkannya juga sangat mudah.

Nasabah dapat membuka Allo Deposito melalui aplikasi Allo Bank. Cukup pastikan akun Allo Bank sudah ter-upgrade menjadi Allo Prime, dan pilih Allo Deposito untuk menikmati bunga hingga 8,5 persen dengan tenor yang fleksibel.

Berikut keunggulan Allo Deposito:

• Bunga hingga 7,5 persen yang berlaku hingga akhir 2024.
• Bonus 1 persen untuk deposito pertama sehingga bisa mendapatkan total bunga hingga 8,5 persen.
• Tanpa biaya penarikan saat mengambil dana.
• Minimal setoran hanya Rp1 juta sehingga sangat memudahkan nasabah untuk memulai menabung dengan jumlah yang terjangkau.
• Pilihan tenor fleksibel, mulai dari 1 bulan sehingga memberikan fleksibilitas bagi nasabah sesuai dengan tujuan finansial masing-masing.

Industri UMKM Indonesia Mati Suri Kuartal 3 2024

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mencatat geliat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melemah.

Direktur Utama BRI Sunarso menyebut data ini direkam dalam BRI Micro & SME Index (BMSI). Batasannya adalah level 100, di mana jika kurang dari itu berarti menunjukkan pesimistis.

Ada tiga output dari BMSI. Pertama adalah indeks bisnis UMKM. Sunarso mencatat geliat perekonomian di kuartal III 2024 ini lesu.

"Kita lihat selama tiga bulan lalu, geliat ekonomi di UMKM itu menurun, tapi masih di atas 100 (turun dari 109 ke 102). Tapi yang jelas terjadi penurunan," ucapnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat.

"Penurunannya diukur (dari) omzet UMKM (yang) menurun, pembelian oleh UMKM menurun, penjualan menurun, dan penggunaan tenaga kerja menurun," jelas Sunarso.

Kedua, BMSI mengukur indeks ekspektasi bisnis UMKM dalam tiga bulan mendatang. Bos BRI itu mengatakan hasilnya juga terjadi pelemahan. Ekspektasi UMKM untuk tiga bulan ke depan alias kuartal IV 2024 turun dari 126 ke 122. Sunarso menegaskan para pelaku bisnis kecil agak pesimistis menghadapi sisa akhir tahun ini.

"(Output ketiga) indeks kepercayaan UMKM terhadap kemampuan pemerintah mengelola ekonomi. Itu juga ternyata menurun dari 130 menjadi 125, tapi masih di atas 100. Artinya, ya gak pesimis-pesimis banget," tuturnya.

Di lain sisi, Sunarso merinci realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). Ia menegaskan ini adalah tugas khusus yang diberikan oleh negara kepada BRI selaku penyalur mayoritas.

Dirut BRI itu mengatakan penyaluran KUR sekarang sudah masuk ke generasi kedua. Ini dimulai sejak 2015 lalu dengan bunga yang turun menjadi 16 persen, di mana sebanyak 10 persennya dibayari APBN.

"KUR generasi pertama bunganya 22 persen tanpa subsidi, tapi premi penjaminannya dibayari APBN, waktu itu 2,75 persen. Itu sampai berakhir 2014," ucap Sunarso.

"Tapi (KUR generasi kedua) premi penjaminannya bank harus bayar sendiri. Makanya kita nawar waktu itu, turun dari 2,75 persen jadi 1,75 persen," sambungnya.

Khusus di 2024, BRI menargetkan penyaluran KUR sebanyak Rp165 triliun. Bank pelat merah itu sudah berhasil menyalurkan Rp141,9 triliun kepada 23,1 juta debitur hingga September 2024.

"Sehingga sisa waktu tiga bulan itu kita harus mengejar kekurangannya (penyaluran KUR) Rp23,1 triliun. Kalau melihat kemampuan kita menyalurkan kredit kepada mikro itu sehari Rp1 triliun. Kredit yang Rp10 juta itu (disalurkan) Rp1 triliun sehari, rasanya ini akan tercapai yang target KUR (2024) ini," tutupnya.

Menguntungkan ... Indonesia dan Singapura Perpanjang Dedolarisasi

  Bank Indonesia (BI) dan Monetary Authority of Singapore (MAS) sepakat memperpanjang perjanjian kerja sama keuangan bilateral untuk tiga tahun ke depan hingga 1 November 2027. Kesepakatan dicapai pada hari ini.

"Perpanjangan masa berlaku selama tiga tahun ke depan merupakan penguatan dari praktek sebelumnya dimana perpanjangan hanya dilakukan untuk periode satu tahun dan merefleksikan sinergi dan kolaborasi kedua otoritas dalam menjaga stabilitas moneter dan keuangan kedua negara di tengah ketidakpastian global," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya.

Kesepakatan tersebut terdiri atas dua perjanjian kerja sama keuangan bilateral, salah satunya adalah Local Currency Bilateral Swap Agreement (LCBSA). Kedua negara dapat melakukan pertukaran mata uang lokal antara kedua bank sentral hingga senilai 9,5 miliar dolar Singapura atau Rp 100 triliun.

Kedua adalah Bilateral Repo Agreement (BRA), yang memungkinkan dilakukannya transaksi repo antara kedua bank sentral untuk mendapatkan likuiditas senilai 3 miliar dolar AS (atau mata uang Yen/Euro dengan nilai setara), dengan menjaminkan obligasi pemerintah yang diterbitkan oleh Amerika Serikat, Jepang, atau Jerman yang dimiliki kedua bank sentral.

"Kerja sama ini telah berlangsung sejak November 2018 sebagai tindak lanjut dari kesepakatan antara Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Singapura untuk senantiasa saling mendukung dan membangun kepercayaan terhadap kondisi perekonomian di masing-masing negara," ujarnya.

Menurut Ramdan, hal ini juga menjadi bagian dari upaya perluasan dan penguatan kerja sama internasional di area kebanksentralan, serta merepresentasikan peran penting kerja sama internasional sebagai bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia.