Produk Furnitur Indonesia Semakin Rajai Pasar Amerika Serikat

Kementerian Perdagangan meyakini produk furnitur Indonesia akan menempati posisi yang penting di pasar Amerika Serikat (AS). Hal tersebut ditandai dengan tingginya antusias masyarakat AS terhadap produk-produk furnitur Indonesia yang dipamerkan dalam Las Vegas Market 2015 pada awal bulan ini.

“Dalam Las Vegas Market 2015 (kemarin), Paviliun Indonesia penuh sesak dengan pengunjung dan bukukan transaksi sebesar US$ 1,5 juta. Publik AS memberikan sambutan yang sangat positif pada produk furnitur asal Indonesia,” ujar Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kementerian Perdagangan Ani Mulyati saat dihubungi.

Ani mengungkapkan, adanya keyakinan terhadap peningkatan produk furnitur Indonesia juga tak lepas dari adanya pertumbuhan angka kebutuhan produk furnitur di AS, khususnya untuk produk rumah tangga yang pada 2019 mendatang diprediksi menembus angka US$ 178 miliar. Di mana angka tersebut mengalami peningkatan 4,2 persen per tahun dibandingkan total kebutuhan furnitur tahun lalu yang telah mencapai US$ 148 miliar.

“AS begitu menghargai produk ramah lingkungan namun sertifikasi menjadi aspek utama dalam memilih suplai produk untuk diimpor ke negara itu. Salah satu produsen mebel dari kayu bekas bahkan langsung dapat order 20 feet di hari pertama pameran,” tambah Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Nus Nuzulia Ishak.

Berangkat dari hal itu, Nus bilang pemerintah Indonesia pun optimistis produk housing furniture and décorIndonesia masih dapat ditingkatkan dengan memasok produk-produk yang sesuai pergerakan selera pasar dan mode interior design.

“Furnitur modern minimalis dengan aksen natural, klasik, dan menggunakan warna-warna solid sudah jadi selera mutlak di AS. Perkembangan positif ini diharapkan dapat menjadi peluang yang dapat terus diambil Indonesia untuk terus memacu pertumbuhan ekspor furnitur secara maksimal ke AS,” tandas Nus.

Strategi Chitose Internasional Untuk Tingkatkan Omzet Menjadi Rp. 311 Milyar

Emiten yang bergerak di bidang furnitur, PT Chitose Internasional TBK, menargetkan pendapatan naik sebesar 10 persen dibandingkan 2014 lalu yang sebesar Rp 283 miliar. “Kami targetkan naik menjadi Rp 311 miliar," kata Direktur Utama Chitose, Dedie Suherlan di Bursa Efek Jakarta, Jakarta, Senin 20 April 2015.

Untuk mencapai target tersebut, Dedie mengatakan, PT Chitose akan menjalin kerja sama dengan perusahaan dari Jepang dalam mengembangkan bisnis retail dan project displaydengan toko-toko besar Indonesia. "Seperti Uniqlo Shop dan AEON," ujar Dedie.

Menurut Dedie, Jepang merupakan salah satu pasar terbesar PT Chitose di Asia. Dari 88 persen produk yang diekspor ke Benua Kuning, 20 persen menuju Jepang. "Sementara 12 persen lainnya ke negara-negara di Afrika seperti Ghana Mauritius," ujar Dedie.

PT Chitose juga memperluas jaringan bisnis di level dosmetik dengan membuka gerai utama di Surabaya, Jawa Timur. Direktur Pemasaran PT Chitose, Timotius J Paulus, mengatakan pembangunan gerai tersebut untuk memperkuat pemasaran di Indonesia Timur. "Jadi kami fokus di sana," kata Timotius.

Setelah pembangunan gerai utama, Timotius mengatakan, PT Chitose juga akan membangun pabrik kedua di Bandung, Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp 21 miliar. "Targetnya kuartal pertama 2016 mendatang pabrik sudah beroperasi," ujar Timotius.

Dengan adanya pabrik baru, menurut Timotius, akan meningkatkan jumlah produksi. Jadi, lanjutnya, total produksi gabungan pabrik lama dengan baru sebesar 130 ribu per unit. Pabrik lama, ucap dia, menyetor 100 ribu per unit. "Jadi kapasitas produksi per tahun mendatang menjadi 1.5 juta unit," kata dia.

Ekspor Furniture Ke Korea Selatan Naik 200 Persen

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan nilai ekspor furnitur ke Korea Selatan (Korsel) bisa meningkat dua kali lipat dalam tiga tahun. Salah satu cara untuk bisa mencapai target tersebut adalah dengan memperbanyak produksi furnitur yang digemari oleh masyarakat negara gingseng tersebut. Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Dalam Negeri Srie Agustina selaku Pelaksana harian Dirjen Pengembangan Ekspor menjelaskan, upaya untuk mengenalkan jenis-jenis furnitur yang digemari masyarakat Korsel dilakukan Kemendag dengan menggandeng ASEAN-Korea Centre (AKC).

“Kami percaya melalui cara ini bisa memberikan pengetahuan lebih tentang tren konsumen, desain, dan kualitas furnitur di pasar Korea Selatan" ujar Srie saat membuka seminar 'Product Development Workshop for Indonesian Furniture Manufacturers' di Auditorium Kemendag, Jakarta, Kamis (30/4).

Seminar yang menampilkan pembicara perwakilan dari perusahaan furnitur Korsel seperti Livart, Emons, In the Furniture, Biztech Consulting, dan K.Design ini diikuti oleh pengusaha-pengusaha furnitur nasional. "Menurut AKC,apabila kualitas furnitur kita ditingkatkan dengan memperhatikan tren konsumen yang diinginkan pasar Korsel, maka nilai ekspor furnitur sebesar US$ 41 juta dapat menjadi dua kali lipat dalam 3 tahun," kata Srie.

Duta Besar Korsel Cho Tai-Young yang turut hadir dalam pembukaan acara tersebut berharap kegiatan ini dapat meningkatkan hubungan baik antara kedua negara. Dengan hadirnya para ahli furnitur dari Korsel, pelaku usaha lokal dapat meningkatkan kapabilitasnya yang pada akhirnya dapat menunjang peningkatan ekspor ke Korsel.

"Saya percaya acara seminar hari ini penting bagi kedua negara," kata Tai-Young. Sebagai informasi, nilai ekspor nonmigas Indonesia ke Korsel menurun 5,73 persen selama kurun waktu 2010 hingga 2014 dari US$ 6,87 miliar menjadi US$ 5,72 miliar. Khusus untuk produk furnitur, nilai ekspor Indonesia ke Korsel dalam periode yang sama tumbuh sebesar 10,95 persen dari US$ 31,997 juta pada 2010 menjadi US$ 51,434 juta pada 2014.

Sertifikasi Kayu Legal Mulai Berlaku, Pengusaha Mebel Prihatin

Pengusaha mebel khawatir dengan penerapan aturan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang akan diekspor ke Eropa mulai Januari 2015. Penasehat Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Surakarta, David Wijaya, mengatakan aturan itu membuat eksportir mebel was-was.

Sebab. kata David, masih banyak eksportir mebel yang belum memiliki SVLK. Dia memperkirakan kurang dari 40 persen eksportir mebel yang punya SVLK. "Aturan itu akan menghambat ekspor mebel dari Surakarta," kata dia, Kamis 18 Desember 2014.

Asmindo sudah merintis kepemilikan SVLK secara berkelompok. David mengatakan jika skema ini berhasil, akan dibentuk kelompok serupa. Kelemahannya, kata dia, jika ada satu anggota yang bermasalah, satu kelompok ikut terkena dampaknya. "Karena itu, kami akan coba dulu untuk satu tahun ke depan," ujarnya.

Ketua Asmindo Surakarta, Yanti Rukmana, mengatakan pelaksanaan SVLK sudah tidak bisa lagi ditunda. Sebab, kata dia, pemerintah sudah dua kali menundanya. Yanti mengakui masih banyak eksportir mebel di Surakarta yang belum punya SVLK. Untuk Asmindo siap memfasilitasi eksportir mebel agar tetap bisa mengekspor.

Salah satu cara yang ditempuh Yanti yakni dengan membantu memperoleh dokumen self declaration. Self declaration didapat dengan menyerahkan dokumen nama perusahaan, nomor pokok wajib pajak, dan volume produk yang akan diekspor ke Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai. "Jika sudah punyaself declaration, pengusaha tetap bisa mengekspor mebel."

Ketua Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo), Taufik Gani, menargetkan nilai ekspor mebel senilai Rp 23,8 triliun pada akhir 2014. Meski cukup besar, kata dia, angka tersebut baru setara dengan 1 persen dari pasokan dunia. "Yang jelas, industri mebel akan terus berkembang," kata dia di kantor Menteri Koordinator Perekonomian, Rabu, 17 September 2014.

Menurut Taufik, Asmindo menargetkan kenaikan ekspor 17,2 persen dari tahun 2013 yang mencapai Rp 20,3 triliun. Dia yakin target ini akan tercapai karena pada Januari-September 2014 nilai ekspor sudah mencapai Rp 22,7 triliun. "Permintaan dunia terhadap produk mebel Indonesia mengalami kenaikan," ujarnya.

Saat ini, Indonesia membidik negara tujuan ekspor mebel yang cukup beragam, di antaranya di Benua Amerika dan Eropa. Mebel yang diekspor kebanyakan terbuat dari kayu jati dan mahoni. Industri mebel pun menjadi sektor bisnis padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Menurut Taufik, hingga tahun ini ada empat juta orang yang mengandalkan industri mebel sebagai sumber penghasilan.

Kini, eksportir mebel Indonesia mulai melirik pasar baru selain Amerika dan Eropa. Ketua Umum Asosiasi Mebel dan Kerajinan Rotan Indonesia (AMKRI) Soenoto mengatakan tengah membidik pasar Rusia, yang menyukai desain mebel klasik. “Bisa dari kayu atau rotan,” katanya seusai pelantikan pengurus AMKRI Surakarta, Rabu, 27 Agustus 2014.

Saat ini, transaksi ekspor mebel ke Rusia masih relatif kecil karena terkendala jarak dan bahasa. “Tidak semua orang Rusia lancar berbahasa Inggris," ujar Soenoto. Namun Soenoto melihat prospek cerah dari Rusia, karena tren transaksi terus meningkat, meski belum signifikan. Peluang ekspor diperbesar dengan cara mengikuti pameran berskala internasional.

Singapura Berminat Kuasai Industri Furniture Indonesia

Menteri Negara Bidang Perindustrian dan Perdagangan Singapura Teo Ser Luck menyampaikan minatnya berinvestasi pada industri mebel (furniture) di Indonesia. Ia menyebut industri mebel memiliki potensi besar di pasar global. "Saya datang untuk menjajaki investasi furniture," kata Teo Ser Luck di Lippo Cikarang, Selasa, 25 November 2014.

Teo datang ke Indonesia dan bertemu dengan sejumlah tokoh politik serta pengusaha, di antaranya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Di Lippo Cikarang, Teo bertemu dengan CEO PT Lippo Cikarang Tbk Meow Chong Loh dan manajemen Cellini--perusahaan mebel ternama yang berlokasi di Kawasan Industri Delta Silicon 2 Lippo Cikarang.

Menteri Teo datang beserta rombongan dari Forum Singapore Business Federation (SBF), di antaranya Direktur SBF Alan Tan, Delegasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia untuk Singapura Harri Santoso, serta Delegasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia untuk Singapura Michael Goutama.

Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Ju Kian Salim mengatakan lokasi yang bisa dikembangkan untuk industri fmebel adalah Kawasan Industri Delta Silicon 8 (DS 8) seluas 266 hektare. "Peluang lahan masih cukup luas," katanya.

Sedangkan Meow Chong Loh berujar, sejak semester II tahun 2012, investasi luar negeri semakin deras masuk ke Lippo Cikarang, dan komunitas ekspatriat, seperti dari Jepang, Korea dan Taiwan, menjadi lebih dominan di kawasan ini.

CEO Cellini Design Center Pte Ltd Tan Cheng Whatt menuturkan kompetisi dalam dunia usaha mebel tahun depan akan semakin tinggi. Dampak positifnya adalah menciptakan serta menyerap semakin banyak tenaga kerja guna menunjang perekonomian di Indonesia. "Jadi, kami butuh dukungan pemerintah," katanya.

Industri Kecil Di Wajibkan Gunakan Kayu Bersertifikasi

Pelaku Industri Kecil Menengah di bidang mebel dan kerajinan didorong agar memiliki kesadaran tentang kayu bersertifikat. Pasalnya, pada 2015 semua pelaku industri mebel dan kerajinan ditargetkan supaya hanya mau menggunakan kayu yang memiliki sertifikasi, baik itu Forest Stewardship Council (FSC) maupun Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

"Terutama bagi mereka yang melakukan ekspor," kata Ketua Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (ASMINDO) Rudy T. Luwia kepada wartawan, Senin 10 November 2014. Rudy mengakui, selama ini hanya perusahaan-perusahaan besar yang sanggup memenuhi kualifikasi tersebut. Sebab, mereka memiliki sumber daya manusia dan finansial yang kuat. "Tapi buat industri kecil dan menengah yang agak bermasalah."

Menurutnya, hanya sekitar 30 persen saja perusahaan mebel di Indonesia yang tergolong besar. Sebanyak 70 persen sisanya merupakan pelaku industri kecil yang bermasalah secara finansial dan sumber daya. "Kalau ditanya apakah mereka siap dengan standar sertifikasi itu? Sangat tidak siap," kata Rudy.

Terhitung sejak 2013, pelaku usaha ekspor kayu maupun plywood Indonesia menghimpun kesadaran bersama akan pentingnya sertifikat FSC dan SVLK. Tujuannya sekaligus mengedukasi pasar bahwa Indonesia mulai berbenah. Melalui Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia dan Borneo Initiative, Indonesia ialah negara pertama yang menggagas kewajiban sertifikasi kayu. "Meskipun kesadaran itu karena dipaksa," imbuhnya.

Untuk mempersiapkannya, ASMINDO mendapatkan dukungan dari FAO, World Bank, dan WWF agar industri kecil memperoleh sertifikasinya. Sebab, keberadaan sertifikat bagi industri kecil mebel kayu bermanfaat agar mereka juga paham larangan menggunakan dan memperjualbelikan kayu illegal. "Kementerian Kehutanan juga sebaiknya memberikan keringanan bagi perusahaan kecil untuk memperoleh sertifikasi itu," kata dia.

Ketua Asosiasi Panel Kayu Indonesia Budi Hermawan menambahkan, pihaknya menjamin semua anggotanya telah memiliki sertifikat. Menurutnya, sertifikat tersebut membawa keuntungan sekaligus kekurangan tersendiri. Keuntungannya ialah mulai tingginya kesadaran beberapa negara seperti Eropa dalam mewajibkan sertifikat legal. "Kekurangannya, masih banyak juga negara pembeli yang praktek impornya lebih longgar," ujarnya.

Budi mengatakan, Indonesia merupakan negara yang paling siap dalam menerapkan peraturan sertifikasi itu. Sebab, dunia kini semakin peduli terhadap perubahan iklim (climate change). "Legalitas menjadi suatu keharusan. Buyer juga takut jika produk yang dia beli kelak menimbulkan masalah," kata Budi.

Asosiasi Pengusaha Pulp dan Kertas (APKI) meminta pemerintah memberikan insentif bagi pemegang konsesi di sektor kehutanan yang telah memiliki sertifikat SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu). Ketua APKI Misbahul Huda mengatakan insentif itu bisa berupa jaminan hukum terkait kepastian lahan dan sengketa dengan masyarakat di sekitar kawasan konsesi. Selain itu, insentif berupa dukungan pemerintah dalam menghadapi kampanye hitam lembaga swadaya masyarakat (NGO) asing.

Jaminan itu, kata dia, harus berskala internasional untuk menunjukkan reputasi pemerintah di pasar perdagangan dunia. "Kalau itu bisa diterapkan, peluang pemberlakuan sertifikat SVLK memperluas pasar ekspor Indonesia akan terbuka,” kata Misbahul Huda, Selasa, 4 September 2012.

Selama ini, pasar ekspor Indonesia, khususnya pulp dan kertas, banyak tergerus, terutama akibat kampanye hitam NGO asing. Sementara potensi Indonesia untuk memperluas pasar ekspor pulp dan kertas sangat terbuka.

Dia juga meminta pemerintah berupaya keras meyakinkan dunia internasional, terutama Uni Eropa, untuk menerima sertifikat SVLK. Karena SVLK merupakan instrumen tata kelola hutan menjelang diberlakukannya aturan itu secara mandatory pada akhir tahun ini.

"Ini karena pemegang konsesi berkomitmen menerapkan pengelolaan secara lestari. Dan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan sertifikasi tersebut juga tidak murah," katanya.

Sebelumnya, Duta Besar Uni Eropa Julian Wilson mengatakan, jika Indonesia mampu meyakinkan produk-produk ekspor kayunya telah diverifikasi secara legal, pasar kayu negara lain di Uni Eropa akan lebih mudah direbut.

Saat ini, dari 25 persen kebutuhan Uni Eropa terhadap produk-produk kayu dunia, produk kayu asal Indonesia baru dapat memenuhi sebesar 10 persen saja. Mulai Maret 2013, negara-negara Uni Eropa hanya mau menerima produk kayu impor yang legalitasnya telah disertifikasi.

Saat ini, Kementerian Kehutanan telah membentuk License Information Unit (LIU) yang akan menjadi lembaga endorsement (pengesahan) dokumen legalitas kayu. Setiap tahun, negara-negara anggota Uni Eropa mengimpor kayu dan kertas senilai US$ 1,2 miliar dari Indonesia, atau mencakup 15 persen dari keseluruhan ekspor kayu Indonesia.

Terkait ekspansi pasar, Direktur Utama PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Kusnan Rahmin memperkirakan permintaan pulp secara global akan meningkat 17 persen hingga 2015. Pertumbuhan ini akan didorong peningkatan permintaan di sejumlah negara, terutama Cina, serta kenaikan konsumsi kertas sebagai produk turunan dari pulp.

"Pertumbuhan pulp dan kertas yang baik ini akan membuka peluang Indonesia untuk menjadi pemain global dengan tetap mengedepankan pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Termasuk fokus pada kajian nilai konservasi tinggi (NKT)," ucapnya.

Kalangan pengusaha mebel skala kecil mengeluhkan mahalnya pengurusan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang diterapkan pemerintah. Untuk mendapatkan sertifikat legalitas kayu, pengusaha harus mendapatkan pendampingan konsultasi dan biaya sertivikasi hingga puluhan juta.

Hal ini diungkapkan Sahli Rais, Kepala Bidang Advokasi Industri Kecil Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Jepara. "Tidak semua mampu," katanya kepada Tempo di Semarang, Selasa 11 Juni 2013. "Ketentuan tersebut membebani biaya produksi".

SVLK adalah salah satu sertifikat kayu yang harus dipenuhi pengusaha mebel sebagai syarat ekspor sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/menhut-II/2009. Peraturan ini akan diberlakukan pada 2014.

Untuk mendapatkan sertifikasi, pengusaha harus mendapatkan pendampingan dari lembaga sertifikasi yang telah ditetapkan dengan biaya Rp 15 juta. Pendampingan meliputi manajemen administrasi, manajemen resiko dan sebagainya. Sedangkan untuk mendapatkan sertifikat SVLK sendiri dibutuhkan biaya sekitar Rp 70 juta. "Dari 400 pengusaha mebel di Jepara, kurang dari 100 yang sudah mendapatkan SVLK," ujar Sahli.

Memang, tutur Sahli, saat ini belum semua pembeli di luar negeri mensyaratkan sertifikat tersebut. Ada pembeli yan cukup mensyaratkan pengantar dari Asmindo tentang legalitas kayu mebel. Namun, seiring dengan persaingan global, dikhawatirkan semua pembeli, terutama di Uni Eropa dan Amerika mensyaratkan sertifikat secara ketat.

Untuk mengantisipasi mahalnya sertifikasi, Asmindo Jepara bekerja sama dengan Pemerintah Jepara melakukan pendampingan internal dengan biaya hanya Rp 4 juta. Sedangkan untuk pengurusan sertifikat bisa melalui lembaga sertifikasi Asmindo yang hanya membutuhkan biaya Rp 20 juta.

Ketua Asmindo Jawa Tengah, Anggoro Ratmadiputro mengatakan, pihaknya siap mendampingi pengusaha, terutama pengusaha kecil dan menengah, untuk mendapatkan sertifikat tersebut. "Dengan biaya seminimal mungkin, sehingga tak terlalu membebani biaya produksi," ujarnya. Diharapkan, ketika ketentuan ini diterapkan secara ketat tahun depan, pengusaha tak mengalami kendala.

Saat ini anggota Asmindo Jawa Tengah mencapai 1.500 pengusaha. Dari jumlah tersebut, kurang dari 100 pengusaha yang sudah memiliki SVLK.

Provinsi Jawa Tengah Pengimpor Kayu Terbesar Di Indonesia

Jawa Tengah dinilai merupakan salah satu pengimpor kayu tertinggi secara nasional. Para pengusaha memperkirakan impor kayu di Jawa Tengah menyumbang 40 persen dari total impor kayu nasional yang mencapai 100 ribu kubik per tahun. “Impor kayu di Jawa Tengah lebih tinggi dibanding DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Medan yang rata-rata hanya untuk industri pintu dan perumahan,” kata Kuswidiarso, Direktur PT Madero International, salah satu perusahaan importir kayu di Semarang, Rabu, 23 April 2014.

Kayu yang banyak didatangkan ke Jawa Tengah itu berjenisoak dengan negara asal Amerika Serikat. Kayu itu menjadi idola industri mebel dan furnitur di Jawa Tengah untuk diekspor kembali menjadi bahan jadi. “Jenis bahan baku itu banyak dipesan karena permintaan pembeli produk mebel asal Eropa,” kata Kuswidiarso.

Menurut Kuswidiarso, saat ini tren impor kayu di Jawa Tengah dan nasional cenderung meningkat, namun ia menyayangkan kenaikan harga kayu impor yang justru mengalahkan industri dalam negeri. Catatannya menunjukkan kenaikan harga kayu oak yang mencapai US$ 200 ribu dolar per kubik. Kondisi itu diperkirakan hanya mampu menaikkan nilai impor kayu Jawa Tengah sekitar 10 persen pada tahun ini. Harga kayu impor berjenis pinus pun mengalami kenaikan, padahal harga kayu berjenis itu merupakan yang termurah dibanding kayu impor lain.

“Kayu pinus impor naik US$ 50 ribu dolar sedangkan oak dari US$ 500 ribu dolar per kubik naik menjadi $ 700 ribu dolar per kubik,” katanya.

Ketua Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Jawa Tengah Anggoro Ratmadiputro membenarkan kabar tingginya impor kayu asal Amerika di Jawa Tengah. Meski begitu, kebutuhan kayu impor itu hanya digunakan oleh industri mebel yang banyak dimodali oleh pengusaha asing yang pesanan produknya ditentukan oleh pembeli Eropa. “Kalau produsen lokal masih menggunakan kayu dalam negeri. Hanya sebagian kecil saja yang menggunakan kayu impor,” katanya.

Pameran Furnitur Mampu Tingkatkan Penjualan Ekspor

Indonesia disebut-sebut memiliki peluang besar menjadi produsen furnitur dan kerajinan terbesar di kawasan regional dan dunia, lantaran produksi rotannya yang melimpah. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian Perindustrian menyatakan komitmennya untuk mendorong tumbuhnya ekspor industri furnitur melalui pameran berskala internasional.

"Indonesia berpeluang menjadi produsen furnitur dan kerajinan terbesar di kawasan regional, bahkan terbesar di dunia, terutama untuk produk berbasis rotan. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian terus mendorong pengembangan industri tersebut," kata Dirjen Industri Agro Kemenperin Panggah Susanto seusai mendampingi Menteri Perindustrian MS Hidayat menerima Pengurus Asosiasi Mebel Kayu dan Rotan Indonesia (AMKRI), di Jakarta, Jumat.

Panggah mengatakan industri furnitur dan kerajinan merupakan salah satu sektor strategis yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian nasional, khususnya dalam perolehan devisa negara dan penyerapan tenaga kerja.

“Menjadi suatu gagasan yang baik untuk bisa segera melaksanakan program-program yang terkait dengan peningkatan target ekspor dan produksi pada industri furnitur dan kerajinan, karena sektor tersebut mampu memberikan kontribusi besar terhadap devisa negara dan penyerapan tenaga kerja,” ujar Panggah.

Dalam kaitan peningkatan ekspor industri furnitur dan kerajian, selain melalui penerapan kebijakan larangan ekspor bahan baku rotan, Kementerian Perindustrian melakukan kegiatan promosi melalui pameran untuk memperkenalkan produk unggulan furnitur di tingkat nasional maupun internasional.

Di tingkat internasional, Kemenperin pada tahun ini memberikan dukungan penyelenggaraan pameran furnitur, antara lain The 19th China International Furniture Expo, China International Furniture Fair CIFF Home Furniture, International Design Exhibition (Index) di Dubai, National Furniture Trade Fair for the Northeastern Region di Brazil, dan FIDexpo, The Russian International Exhibition.

Pameran tersebut diikuti industri furnitur nasional untuk memasuki pasar Afrika, Amerika Latin, India, dan Rusia yang selama ini potensi pasarnya dikuasai oleh China dan Vietnam. "Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian terus meningkatkan pangsa pasar produk furnitur dan kerajinan nasional di kawasan negara-negara yang sedang tumbuh," kata dia.

Dalam hal ini, Pemerintah khususnya Kemenperin juga terus mendorong dan menyusun kebijakan untuk meningkatkan daya saing produk furnitur nasional. Beberapa program yang telah dilaksanakan di bidang desain furnitur, antara lain pelaksanaan Diklat peningkatan kompetensi SDM furnitur bidang desain, Pelaksanaan Lomba Desain Furnitur sebagai bagian dari Program pengembangan pusat desain, Pelaksanaan workshop desain furnitur dan Pembangunan Pusat Desain Furnitur di Jepara dan Cirebon.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum AMKRI Soenoto mengatakan, Menteri Perindustrian memberikan apresiasi kepada AMKRI dalam upaya menumbuh kembangkan industri furniture dan kerajinan nasional. “Pak Menteri (Menperin) memberikan apresiasi positif dan dukungannya kepada AMKRI untuk meningkatkan performance penjualan furnitur nasional," kata Soenoto.

Menurut Soenoto, Indonesia saat ini memiliki keunggukan komparatif pada industri furnitur dan kerajinan, antara lain ketersediaan bahan baku hasil hutan yang memadai, sumber daya manusia yang cukup besar, dan iklim pertumbuhan investasi yang menjanjikan. AMKRI menargetkan pertumbuhan ekspor industri furnitur nasional dalam lima tahun ke depan sebesar 5 miliar dollar AS atau tumbuh di atas 20 persen rata-rata pertahun.

Soenoto mengatakan ada lima hal penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah guna mendukung keberlangsungan dunia usaha khususnya industri furnitur dan kerajinan nasional, yaitu penetrasi pasar, ekshibisi, teknologi tepat guna, infrastruktur, dan regulasi. Dengan demikian menurutnya, permintaan dalam negeri dapat terpenuhi dan ekspor dapat ditingkatkan, sebab selama ini ekspor rata-rata furnitur Indonesia per tahun jauh lebih rendah dibandingkan China dan Vietnam.

Dalam pertemuannya dengan Menperin, Soenoto juga mengingatkan mengenai pameran Indonesia International Furniture Expo (IFEX), yang akan diselenggarakan di dua tempat, di JIExpo Kemayoran pada 11-14 Maret 2014 dan di JCC Senayan pada 12-15 Maret 2014.

Diharapkan, pameran tersebut dapat mendorong tumbuhnya inovasi dan kreativitas produsen mebel dan kerajinan nasional sehingga dapat menghasilkan produk-produk unggulan yang memiliki nilai tambah optimal dan dapat menjadi market leader di pasar global.

Di sisi lain, akan terbangun citra positif di tingkat internasional bahwa Indonesia adalah negara penghasil produk mebel dan kerajinan terbaik di dunia.

Eksportir Indonesia Diminta Belajar Mencari Pasar Baru

 Ketidakpastian perekonomian global dan krisis yang menerpa Amerika Serikat dan Eropa semestinya menjadi pertimbangan penting eksportir dalam menjual barangnya ke mancanegara.

Sayangnya, sejak 2010 hingga sekarang eksportir dari eks-Karesidenan Surakarta tetap lebih suka mengekspor ke Amerika Serikat dan Eropa. Bank Indonesia Solo mencatat ekspor ke Eropa mencapai 49 persen. Kemudian ke Amerika Serikat sebesar 18 persen. 

“Ekspor ke Asia memang mencapai 23 persen, tapi itu untuk banyak negara,” ucap Kepala Perwakilan Bank Indonesia Solo, Doni Joewono, dalam diskusi strategi pengalihan pasar ekspor di Surakarta, Kamis, 5 Juli 2012.

Padahal nilai ekspor hingga Mei 2012 sudah turun 23 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, menjadi 74,93 juta dolar. Hal itu sebagai imbas belum membaiknya pasar di Amerika dan Eropa. Secara khusus, produk yang menjadi unggulan juga menurun cukup tajam.

Seperti tekstil dan produk tekstil yang pada rentang Januari hingga Mei 2012 hanya membukukan nilai penjualan 50,54 juta dolar, atau turun hampir 30 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Lalu ekspor mebel juga turun 23,28 persen menjadi 7,93 juta dolar.

Melihat kondisi di atas, dia meminta eksportir keluar dari zona nyaman dan mulai mencari peluang ke negara lain seperti Asia. “Juga memaksimalkan pasar domestik,” katanya. Jika hal itu tidak dilakukan, dia khawatir eksportir tidak mampu bertahan di tengah persaingan global.

Pakar pemasaran Hermawan Kertajaya dalam kesempatan yang sama mengatakan krisis ekonomi di Eropa sulit teratasi dalam waktu dekat. Bahkan saat ini perekonomian Eropa tinggal menunggu waktu untuk hancur.

Senada dengan Doni, dia meminta eksportir berani keluar dari zona nyaman dan menjajaki pasar baru. Terutama secara serius menggarap pasar dalam negeri. “Banyak produsen yang ingin masuk ke pasar Indonesia. Sementara kita sendiri lebih senang ekspor,” ujarnya.

Jika memang ingin menjajaki pasaran ekspor baru, dia meminta pengusaha untuk kreatif dan punya sesuatu yang berbeda dibanding produk serupa di pasaran. Dan yang tidak kalah penting, mencoba menyasar pasar generasi muda. “Harus kreatif cari peluang,” dia menuturkan. 

Pengerajin Kecil Minta Sertifikasi Kayu Hanya Untuk Produk Ekspor

 Adanya syarat sertifikasi kayu untuk kerajinan dan mebel dinilai memberatkan perajin. Sebab, biaya sertifikasi sangat mahal, antara Rp 30 juta hingga Rp 60 juta, tergantung pada besar-kecilnya perusahaan. 

Asmindo (Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia) Daerah Istimewa Yogyakarta meminta supaya sertifikasi hanya untuk komoditas ekspor. Sebab, untuk pasar domestik mengakibatkan harga produk semakin tinggi.

Adapun Indonesia belum memberlakukan sertifikasi kayu tersebut. Apalagi, proses penebangan kayu hingga menjadi produk kerajinan dan mebel sudah melalui prosedur administrasi yang ketat. 

"Lembaga swadaya masyarakat mengkhawatirkan adanya illegal logging,maka harus ada sertifikasi kayu," kata Endro Wardoyo, Sekretaris Asmindo Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat, 6 April 2012.

Sayangnya, biaya sertifikasi yang mahal itu tidak diiringi dengan kenaikan harga jual. Pasalnya, para pembeli dari luar negeri tetap menginginkan harga yang tetap murah. 

Ia menambahkan setiap negara tujuan ekspor mebel dari kayu pasti memberi syarat sertifikasi tersebut. Namun sertifikasi dari suatu negara belum tentu bisa diterima di negara lain.

Maka jika ada 27 negara yang mensyaratkan sertifikasi kayu, perajin atau pengekspor mebel juga harus mengurus sertifikasi dari setiap negara itu. 
"Maka bisa dibayangkan betapa mahalnya biaya produksi mebel itu yang berakibat kepada kenaikan harganya," kata dia. 

Saat ini, kata Endro, pemerintah sedang mengupayakan adanya sertifikasi kayu dari dalam negeri yang bisa diterima oleh negara-negara tujuan ekspor. Sayangnya, posisi tawar pemerintah Indonesia masih sangat lemah. 

Legalitas kayu, kata dia, disebut SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) saat ini sedang digalakkan hingga tingkat perajin mebel. Sistem itu juga biasa disebut V-legal (verifikasi legal) untuk kayu. 

"Sebenarnya soal kelegalan kayu sudah jelas karena sudah melalui administrasi yang jelas. Tapi jika ada sertifikasi kayu, akan lebih membuat mebel laku di pasaran luar negeri," kata dia. 

Apalagi saat ini izin penebangan kayu hutan rakyat semakin dipermudah. Asal ada izin dari kepala desa, sudah bisa menjadi legal. Sebelumnya harus ada izin dan diberi plat legal oleh beberapa instansi seperti Dinas Kehutanan dan instansi terkait dalam perjalanan perdagangan kayu. 

Pada 10-11 April mendatang Asmindo akan melakukan sosialisasi kepada para perajin soal SVLK. Ketentuan itu akan berlaku pada Maret 2013 mendatang. 

Menurut Yuli Sugiyanyo, Ketua Asmindo Daerah Istimewa Yogyakarta, saat ini para perajin menguatkan pasar domestik. Antara lain dengan membuka gerai bersama di Pyramid, Jalan Parangtritis. Ada 33 perajin yang menggelar produk untuk pasar domestik. 

"Segala produk kerajinan dan mebel ada, bahkan kami memberi diskon hingga 50 persen," kata dia. 

Strategi Bisnis IKEA Yang Sudah Lama Buka Pabrik Di Solo dan Semarang

Sebelum digaet oleh Hero, ternyata pabrik IKEA sudah lama berada di Indonesia. "Di Solo sudah lima tahun lebih, di Semarang juga ada. Tapi saya yakin juga ada di banyak kota lainnya," ujar Ketua Asmindo, Ambar Cahyono, Kamis, 29 Maret 2012.

Pabrik yang ada di Indonesia tidak menggunakan merek IKEA, tapi menggunakan nama Indonesia. "Walau nama pabriknya bukan IKEA, tapi label produknya IKEA 100 persen," katanya. 

Furnitur asal Swiss tersebut bekerja sama dengan para perajin Indonesia. "Di Solo saja, karyawannya banyak. Lebih dari 1.000 orang."

IKEA yang sudah lama ada di Indonesia mengekspor produk ke luar negeri untuk kebutuhan apartemen yang menyenangi mebel murah. "Selain ada pabrik di Indonesia, IKEA juga punya pabrik di Cina dan Vietnam," ucap Ambar.

Publikasi Hero yang menggaet IKEA saat ini menyiratkan bahwa Indonesia sudah mulai dianggap sebagai pasar yang baik. "Sepertinya begitu. Karena akan dijual ke Indonesia, makanya Hero bekerja sama dengan IKEA," katanya.

Ambar memperkirakan sistem penjualan IKEA akan mirip seperti mal-mal di Amerika. "Misalnya beli produk tertentu di Hero, maka bisa dapat potongan harga untuk produk IKEA."

Juru bicara Hero, Vivien Goh, belum mau berkomentar. "Kami hanya bisa menjelaskan dari apa yang kami sampaikan untuk keterbukaan informasi saja beberapa waktu lalu," ucap Vivien. Semua pernyataan di luar pernyataan Hero, ia tidak mau berkomentar.

 IKEA atau Inter IKEA System BV, Perusahaan furnitur raksasa asal Swedia ini bersiap buka toko di Indonesia. Dan ternyata, IKEA sudah menjalin kerja sama dengan industri lokal di Solo, Jawa Tengah. Produk yang dihasilkan industri lokal itu akan dipasarkan IKEA ke pasar internasional.

" IKEA membuka lahan pekerjaan outsource dengan mengambil bahan baku serta pengrajin dari Indonesia" kata Ketua Umum Asosiasi Industri dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Ambar Cahyono kepada Tempo yang menghubunginya, Selasa 27 Maret 2012. " Pabriknya yang terbesar ada di Solo. Di Yogya juga ada"

Seperti diketahui, IKEA  mengandeng PT Hero Supermarket Tbk untuk mengoperasikan toko IKEA di Indonesia. Perjanjian pengembangan waralaba dengan Hero itu diteken 22 Maret 2012.

Berdasarkan penjelasan tertulis Hero yang dipublikasikan Senin 26 Maret 2012, IKEA memberikan hak dan kewajiban kepada Hero untuk membuka dan mengoperasikan toko IKEA. Setiap toko IKEA yang dibuka berdasarkan perjanjian pengembangan waralaba itu, Hero dipersyaratkan mengikuti sejumlah prosedur.Di antaranya mendapatkan izin dan persetujuan dari pemerintah untuk pengembangan serta pengoperasian dari setiap toko IKEA

Menurut Ambar, IKEA yang memiliki target pasar menengah ke bawah menjadi ancaman bagi merek yang memiliki target yang sama, misalnya Olympic. Namun Ambar optimistis perindustrian mebel menengah ke bawah di Indonesia tidak akan terpengaruh. "Justru ini menjadi cambuk agar produk kami bisa berkembang lebih baik. Jadi kami tidak takut," katanya. Indonesia, kata Ambar,  sudah menjadi bagian dari pasar global dan masuknya produk luar tidak dapat dihindari. "Apalagi banyak orang di luar menganggap bahwa perekonomian Indonesia stabil," katanya.

Meski begitu, Ambar tetap berharap agar pemerintah lebih berpihak pada produk lokal."Misalnya dalam hal pajak. Pemerintah harus bisa menetapkan pajak yang seharusnya terhadap IKEA," katanya.

IKEA adalah salah satu perusahaan perabot terbesar di dunia. Berpusat di Delft, Belanda, IKEA memiliki 287 toko di 33 negara. IKEA merupakan kepanjangan dari nama pendiri dan asal pendiri, yaitu Ingvar Kamprad dan kampung halamannya, Elmtaryd, Desa Agunnaryd, di Swedia Selatan.

IKEA mulai beroperasi di Swedia pada 1943. Desain produk IKEA bergaya Skandinavia. Perusahaan ini selalu menurunkan harga 2-3 persen setiap tahun.

Di Rusia, pelanggan rata-rata membelanjakan US$ 85 setiap berkunjung. IKEA memiliki 25 toko di Amerika Serikat. Penjualan di negeri Abang Sam itu menyumbangkan 11 persen pendapatan.

Namun ceruk terbesar berada di pasar Jerman, yaitu menyumbangkan 20 persen dari pendapatan. Pada 2011, penjualan menurun di Inggris, tapi menguat di Cina, Rusia, dan Polandia.

Penjualan tumbuh mencapai 6,9 persen menjadi 24,7 miliar euro per 31 Agustus 2011. Laba bersih naik 10,3 persen atau 3 miliar euro. Direktur Keuangan IKEA Soeren Hansen mengatakan akan menyiapkan terobosan menurunkan harga 5 persen untuk meningkatkan penjualan di Inggris.

Pada 2012 IKEA menambah investasi 3 miliar euro untuk memperluas pasar di India. Perusahaan juga berencana menambah dan mengembangkan toko di Cina, Jepang, Finlandia, dan Italia. Pada 2010 IKEA mampu mencapai pendapatan 23,5 miliar euro dan laba bersih 2,7 miliar euro.

Produsen Mebel Indonesia Siap Banjiri China Dengan Produk Furniture

Kalangan pengusaha mebel menyatakan kesiapannya untuk menerapkan strategi perang menghadapi serbuan mebel China. Pasar mebel di China sebesar 50 miliar dollar AS menjadi daya tarik ekspansi pasar ke ”Negeri Tirai Bambu” tersebut. Langkah tersebut sekaligus sebagai respons kebosanan atas sikap pemerintah yang terus sibuk berwacana dengan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China.

”Kami sudah capai dengan wacana ini-itu. Makanya, kami memilih untuk berperang memperebutkan pasar lokal China. Di Indonesia mereka sudah mengusai 30 persen pasar mebel. Kami juga menargetkan hal yang sama,” kata Ketua Umum Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia Ambar Tjahyono di Jakarta, Kamis (28/4).

Menurut Ambar, pasar lokal China sangat menggiurkan. Jumlah penduduknya setara dengan jumlah penduduk 30 negara kecil-kecil di dunia ini. Di China, pertumbuhan orang kaya baru juga sangat pesat. Sama seperti di Indonesia, kalangan ini sangat royal dengan barang-barang impor. Karena itu, bidikan pasar Asmindo ke China adalah kalangan menengah ke atas.

”Kalau mau turun di segmen bawah jelas kami kalah karena harga mereka lebih murah. Sejauh ini penjualan mebel di lokal China lebih tinggi dibandingkan ekspor mereka. Penjualan di tingkat lokal mencapai 50 miliar dollar AS, sementara ekspornya hanya 35 miliar dollar AS,” ujarnya.

Di Indonesia, mebel asal China menguasai 30 persen pasar. Kebanyakan berada di luar Jawa. Mebel China terkenal murah karena dibuat dari panel atau serbuk kayu, yang hanya bertahan 3-5 tahun. Hal itu berbeda dengan mebel Indonesia, yang diproduksi dari kayu sehingga lebih tahan lama. Nilai penjualan mebel di tingkat lokal Indonesia tahun lalu tercatat 900 juta dollar AS. Angka itu lebih rendah dibandingkan dengan ekspor sebesar 2,8 miliar dollar AS.

”Penjualan di tingkat lokal kurang maksimal, terutama luar Jawa. Kendalanya adalah transportasi yang mahal sehingga harganya kurang kompetitif,” katanya.

Strategi perang itu akan diawali dengan kunjungan pada bulan Juni ke China, khusus untuk promosi. Pada bulan September mendatang, Asmindo akan kembali menggelar pameran Iffina untuk kedua kalinya di tahun ini. Pameran tersebut akan difokuskan untuk pembeli dari China. ”Kami butuh dukungan konkret dari pemerintah. Itu lebih baik dibandingkan wacana dan keluhan soal produk China,” kata Ambar.

Perajin Hadapi Mebel Murah Dalam Perdagangan Bebas ASEAN-China

Di tengah upaya pemerintah mendorong peningkatan daya saing, terutama menghadapi Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China, perajin mebel Jepara harus berjuang sendirian. Perbankan, yang selama ini dirasakan sulit mengucurkan dana segar, diharapkan mau menopang peningkatan permodalan.

Berbagai persoalan riil tersebut diungkapkan sejumlah perajin mebel di sentra mebel Jepara, Jawa Tengah, Kamis (7/4). Hampir sepanjang perjalanan memasuki kota ukir Jepara, truk-truk kontainer tampak terparkir di sejumlah titik untuk mengangkut berbagai mebel untuk diekspor. Ada pula truk-truk engkel dan sejumlah mobil pikap yang lalu-lalang mengirim mebel ke sejumlah kota.

Ketua Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Akhmad Fauzi mengatakan, ”Dalam kerangka ACFTA, China sesungguhnya bukan merupakan pesaing, tetapi menjadi negara tujuan ekspor yang potensial. Kalau produk mebel kita diadu dengan produk China yang menggunakan bahan baku tripleks, MDF, dan rotan sintetis, kita memang kalah. Tapi, kalau kayu solid, perajin Jepara tidak tertandingi”. Namun, Fauzi pesimistis karena daya saing perajin justru sudah tergerus oleh suku bunga kredit. China bisa menekan bunga kredit mencapai 2-3 persen, sementara perajin mebel Jepara harus dibebani bunga kredit 14 persen.

Persoalan tidak berhenti di aspek permodalan, perajin mebel juga harus menghadapi ketergantungan bahan baku pendukung impor, terutama dari China, seperti gagang pintu dan lemari, serta anak kunci. Penguatan nilai rupiah terhadap dollar Amerika Serikat juga secara sistematis membuat margin perajin mebel yang berorientasi ekspor semakin kecil.

Bahan baku kayu dirasakan semakin mahal. Harga kayu jati satu meter kubik yang dahulu hanya Rp 2 juta, sekarang sudah mencapai Rp 5,8 juta. Kenaikan itu terjadi ketika Perhutani menaikkan harga, praktis kayu yang diperoleh dari hutan rakyat ikut terdongkrak naik.

Sutopo, pengusaha mebel ukir relief di Desa Senenan, Kecamatan Tahunan, Jepara, mengatakan, ”Dari harga kayu yang sudah mahal, kami harus memahat menjadi serupa lukisan kayu. Dengan tenaga kerja sekitar empat orang dan dikerjakan 2-4 bulan, serta harga jual yang tidak bisa tinggi, keuntungan yang saya peroleh tidak bisa maksimal. Kami hanya bisa bertahan.”

Darmi, perajin patung dan mebel seni Indah Jati, mengatakan, ”Hampir setiap minggu sebetulnya selalu ada pembeli, baik dari dalam negeri maupun asing. Tapi, sudah hampir tiga tahun ini banyak orang bank survei menjanjikan permodalan. Nyatanya, aplikasi dokumen diserahkan, semua bank tidak ada yang jelas tindak-lanjutnya disetujui atau tidak.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Perajin Jawa Timur Liliek Endang dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Budi Setiawan di Surabaya mengatakan, gempuran berbagai macam produk impor, terutama dari China, mengakibatkan produk buatan dalam negeri terpinggirkan. Pelaku usaha, terutama sektor konfeksi, garmen, anyaman, dan keramik kesulitan menembus pasar lokal karena konsumen memilih produk impor.

Dari Slawi, Jawa Tengah, industri kerajinan sepatu dan sandal di sentra industri sepatu yang ada di Desa Pepedan dan Pagongan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, semakin menurun. Hal itu akibat para perajin sulit bersaing dengan produk impor dan produk sejenis dari daerah lain

Furnitur Rotan Alami Tergeser Furnitur Rotan Plastik

Industri furnitur berbahan baku rotan makin tergeser dengan rotan berbahan baku plastik yang disebut rotan sintetis. Tren pasar juga berubah sehingga perajin sulit tetap memproduksi mebel rotan di tengah daya saing yang makin ketat, terutama menghadapi kompetitor dari luar seperti dari China.

Pergeseran tren dirasakan perajin mebel ataupun pemasok rotan di sentra mebel rotan Cirebon, Jawa Barat, Selasa (5/4). Walau di Plumbon, Kabupaten Cirebon, masih ada beberapa industri rotan, sebagian besar perajin memilih mengurangi produksi mebel berbasis rotan. Bahkan, deretan ruang pameran di Tegalwangi tak hanya menawarkan mebel rotan, tetapi juga mebel rotan berbahan plastik.

Kepala Pabrik CV Property Buwang Syah Sumianto mengatakan, ”Kami hanya bertahan karena melihat tren pasar. Pasar ekspor mebel rotan makin turun, juga di dalam negeri. Pemilihan rotan imitasi terjadi karena konsumen luar negeri ingin meminimalisasi penggunaan kayu.”

Kegiatan industri mebel sebenarnya masih berjalan, seperti di Property. Kegiatan menganyam kursi terus berlangsung meski dengan bahan baku rotan sintetis untuk mengejar pesanan ekspor. Satu dari empat pabrik Property, rata-rata mengekspor 30 kontainer per bulan.

Menurut Buwang, produk asal Cirebon memang lebih banyak diekspor. Produk Cirebon kalah bersaing di dalam negeri, justru karena serbuan produk China dengan adanya Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA). Produk China sulit dilawan dari sisi harga jual. Konsumen Indonesia sangat sensitif soal harga dan tak peduli kualitas apalagi desain.

”Bersaing harga dengan China, kami menyerah. Mereka bisa menekan ongkos produksi karena Pemerintah China memberi insentif ekspor. Perbankan dengan bunga kredit rendah. Sementara di sini, semakin industri tumbuh, makin dirintang,” ujar Buwang.

Presiden Direktur PT Jati Vision Raya (JAVA) Farry Tandean mengatakan, ”Infrastruktur biaya produksi memang sulit ditandingi. Indonesia terlalu mahal.”

Bahan baku alternatif

Menurut Farry, industri furnitur tak dapat hanya fokus di industri berbasis rotan. Apalagi, mebel rotan kerap dipandang sebagai barang murahan. Permintaan pasar di tingkat domestik saja tidak menolong sama sekali. Media campuran, seperti besi dan kayu, haruslah dilakukan industri dengan inovasi kreativitas tinggi. Sentuhan desain sangat dibutuhkan untuk menggapai nilai tambah yang tinggi.

Data Kementerian Perindustrian menunjukkan, ekspor furnitur rotan tahun 2007 mencapai 319 juta dollar AS, tahun 2008 turun menjadi 239 juta dollar AS, tahun 2009 turun drastis menjadi 167 juta dollar AS. Tahun 2010, nilai ekspor menurun lagi menjadi 138 juta dollar AS.

Ketua Umum Asosiasi Mebel dan Kerajinan Rotan Indonesia (Asmindo) M Hatta Sinatra, beberapa waktu lalu, mengatakan, industri mebel rotan menghadapi permintaan pasar yang melemah. Industri tidak mempunyai posisi tawar menghadapi pembeli. Tren bisnis ini menuntut kualitas bagus dengan harga kompetitif.

Yoce, petugas pemasaran PT Sulawesi Jaya, perusahaan bahan baku rotan mengatakan, permintaan atas rotan turun hingga 30 persen dibanding tahun lalu.

Berdasarkan pengamatan Kompas tampak rotan menumpuk di gudang milik Sulawesi Jaya jadi ketersediaan bahan baku bukanlah isu di Cirebon.

Peluang Usaha dan Bisnis Di Industri Kayu Lapis dari Sengon Menjanjikan

Permintaan ekspor kayu lapis berbahan baku sengon terus meningkat. Sengon, yang sebelumnya hanya dimanfaatkan untuk kemasan, kini sudah diterima pasar internasional sebagai bahan kayu lapis. Sayangnya, pasar Eropa, Amerika, dan Jepang masih sulit ditembus karena syarat sertifikasi legalitas kayu dan sertifikat ramah lingkungan.

”Tahun 2009 ekspor kami belum mampu tembus 7 juta dollar AS, tetapi tahun 2010 sudah menjadi 10 juta dollar AS. Tahun ini kami yakin bisa mencapai 15 juta dollar AS. Pasar terbesar ke Timur Tengah,” kata Hendri Utama, pemilik PT Indotama, yang memproduksi kayu lapis di Purworejo, Jawa Tengah, Senin (28/3).

Menurut Hendri, dulu sengon tidak banyak dilirik. Sengon hanya dipakai untuk papan cor atau kemasan mebel. Sekarang sengon menjadi bahan baku kayu lapis dan interior mobil yang banyak dilirik pengusaha. Dengan masa budidaya selama lima tahun, sengon menjadi pilihan bahan baku industri pengolahan.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan, agar bisa menembus pasar Eropa, Amerika, dan Jepang, pelaku industri harus mengurus sertifikat legalitas kayu dan sertifikat ramah lingkungan. ”Tuntutan pasar internasional kini sangat tinggi, terutama produk berbahan baku kayu. Kalau mau bersaing, pengusaha harus bisa penuhi tuntutan tersebut,” ujar Mari.

Dia mengatakan, legalitas kayu juga berlaku untuk seluruh jenis produk berbahan baku kayu. Kementerian Kehutanan telah mengeluarkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sejak tahun 2009.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Jawa Tengah Ikhwan Sudrajat mengatakan, ekspor kayu lapis Jawa Tengah tahun 2010 mencapai 150 juta dollar AS. Selain di Purworejo, industri kayu lapis juga ditemui di Magelang dan Temanggung yang mencapai 50 pabrik. ”Nilai ekspor kayu lapis sekitar 35 persen dari total ekspor kayu Jawa Tengah senilai Rp 530 juta dollar AS,” ujar Ikhwan.

Kemhut memang semakin giat mempromosikan kegiatan menanam pohon yang bernilai ekonomi tinggi seperti sengon dan jabon. Secara terpisah, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kemhut Iman Santoso mengatakan, penyerapan kayu rakyat oleh industri kayu lapis berdampak positif bagi pasar kayu dan minat menanam masyarakat.

Potensi kayu rakyat mencapai 20 juta meter kubik per tahun. Iman berharap, para pengusaha turut membantu petani hutan, yang umumnya mengelola lahan terbatas, memperoleh sertifikat SVLK. Baik petani maupun pengusaha akan untung.

Mebel Plastik China Mulai Mengancam Industri Mebel Indonesia

Mebel plastik dari China mulai menguasai pasar Indonesia dan menggeser mebel rotan yang asli dari negeri sendiri. Perajin dan pengusaha rotan kini mendesak agar pemerintah turut mengampanyekan mebel rotan dalam negeri.

Ketua Umum Asosiasi Mebel dan Kerajinan Rotan Indonesia Hatta Sinatra, Jumat (4/6) di Cirebon, Jawa Barat, mengatakan, serbuan mebel China dirasakan sejak dua tahun lalu. Di berbagai mal, pusat perbelanjaan, pusat jajan, hingga kafe kini bahkan sudah menggunakan mebel China dari plastik.

”Hampir semua pusat makan, mal di sejumlah kota, tak lagi pa- kai kayu atau rotan, tetapi menggunakan mebel plastik berwarna-warni dari China,” katanya.

Kebijakan ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), tambah Hatta, dapat menjadi bumerang jika pemerintah tak mendukung industri mebel dalam negeri.

Kekhawatiran sama diungkapkan Andiyanto, Ketua Asosiasi Perajin Gerbang Rotan Indonesia. Guna menghidupkan lagi industri mebel rotan dalam negeri yang kini mati suri, para perajin di bawah naungan Gerbang Rotan menggerakkan nasionalisasi rotan sejak setahun lalu. Gerakan itu, menurut Andiyanto, sudah berjalan, tetapi serapan pasar lokal masih kurang.

Tenaga kerja

Padahal, menurut Andiyanto, jika mebel rotan bisa hidup kembali, daya serap tenaga kerja akan kembali tinggi. Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon, 65.000 perajin di daerah itu menggantungkan diri pada mebel rotan. Itu belum termasuk petani rotan yang, menurut Yayasan Rotan Indonesia, berjumlah lebih dari satu juta orang.

Ketua Asosiasi Mebeler Indonesia Wilayah Cirebon Sumartja pun mendesak agar pemerintah ikut berperan dalam gerakan nasionalisasi rotan. Gerakan itu akan lebih efektif jika pemerintah ikut bergabung.

Menurut Sumartja, meski pemerintah sudah mengampanyekan cinta produksi dalam negeri, hingga kini sebagian kantor instansi malah memilih mebel dari Italia atau China. ”Seperti batik, harusnya gerakan memakai mebel rotan dimulai dari kantor instansi di pusat hingga daerah.”

Sementara itu, delapan pengumpul rotan di Kalimantan Barat yang merupakan wilayah penghasil sudah tutup usaha dalam setahun terakhir. Pemicunya adalah sedikitnya kuota pengumpulan dan rendahnya harga jual ke perajin. Ketua Kompartemen Perdagangan Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri Kalimantan Barat Rudyzar ZM mengatakan hal itu, Jumat. ”Saat ini tinggal tersisa dua pengumpul rotan di Kalimantan Barat.

Pemerintah Diminta Membuka Kembali Pintu Ekspor Kayu Log

Pengusaha kehutanan mendesak pemerintah segera membuka kembali ekspor kayu gelondongan atau log. Langkah ini diyakini akan merangsang industri hutan tanaman industri, hutan tanaman rakyat, dan hutan kemasyarakatan berinvestasi karena harga kayu domestik akan berfluktuasi mengikuti harga internasional.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Salahuddin Sampetoding menyampaikan hal ini di Jakarta, Selasa (1/6).

”Kami butuh ekspor log untuk menaikkan harga kayu domestik sesuai pasar internasional. Saat ini harga kayu domestik lebih rendah 100 persen dari pasar internasional,” ujar Salahuddin.

Harga log jati kelas super produksi Perum Perhutani Rp 10 juta per meter kubik. Sementara di pasar internasional jauh lebih tinggi karena industri mebel berskala besar sangat berminat.

Kementerian Kehutanan mencadangkan 12 juta hektar hutan produksi untuk hutan tanaman industri (HTI), tetapi areal yang tertanam baru 5 juta hektar.

Indonesia terakhir kali mengekspor log di bawah surat perjanjian (letter of intent/LOI) IMF tahun 1999 sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan negara. Namun, kebijakan ini dihentikan tahun 2001 karena dinilai tidak bernilai tambah.

Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Hadi Daryanto mengatakan, ekspor log berpeluang dibuka sebagai insentif bagi HTI, HTR, dan hutan kemasyarakatan. Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan kini gencar mempromosikan hutan tanaman sebagai komoditas ekonomi baru.

Dalam 10 tahun terakhir, 100 industri kehutanan mati walau tidak ada ekspor log. Ekspor log diharapkan dapat menjadi solusi menghindari praktik transfer pricing HPH ke industri kayu lapis.

Saat ini Indonesia juga fokus membahas untuk membuka ekspor kayu tanaman untuk pulp dan yang tidak dipakai di furnitur rakyat. ”Ini agar tuduhan contervailling duties (pajak tambahan atas barang impor) dari AS atas pulp dan kertas Indonesia dapat ditangkal. Ekspor ini hanya untuk kayu bersertifikat lestari,” ujar Hadi.