Perbedaan Pinjol Konvensional dan Pinjol Syariah

Pinjaman online (pinjol) atau yang kini disebut pinjaman daring (pindar) kerap menjadi pilihan masyarakat di tengah keterbatasan keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memprediksi jumlah masyarakat yang mengakses pinjol akan bertambah menjelang Lebaran.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK, Agusman mengatakan, prediksi ini bercermin dengan kondisi menjelang Lebaran tahun lalu.

"Diperkirakan juga terjadi peningkatan permintaan pembiayaan Pindar menjelang lebaran tahun ini. Namun diharapkan akan lebih terkendali agar tidak menimbulkan peningkatan NPF (non performing financing) ke depan," kata Agusman dalam keterangan tertulis, Jumat (7/3).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan sistem keuangan di Indonesia sejatinya masih menganut dua sistem, yaitu konvensional dan syariah.

Khusus untuk pinjol, data OJK mencatat ada 97 Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) / fintech peer to peer lending yang berizin per 31 Desember 2024. Dari jumlah tersebut, pinjol konvensional ada 90 perusahaan, sedang sisanya 7 pinjol berprinsip syariah.

Lalu, apa beda pinjol konvensional dan syariah?

1. Prinsip Syariah

Beda yang paling mendasar tentunya ada di prinsip syariah. Hal ini tertuang di Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Menurut fatwa MUI, pinjol syariah adalah penyelenggara layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik menggunakan jaringan internet.

"Ketentuan hukum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah. Pelaksanaan layanan berdasarkan prinsip syariah wajib mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini," ungkap Fatwa MUI seperti dikutip CNNIndonesia.com.

2. Perjanjian atau Akad

Selanjutnya, pada pinjol konvensional, ketentuan pinjam meminjam didasari pada perjanjian umum di bidang jasa keuangan antara pemberi pinjaman dengan peminjam. Dalam perjanjian biasanya akan ada soal besaran pinjaman, besaran bunga, tenor pinjaman, hingga kebijakan penagihan bila pinjaman tak kunjung dikembalikan.

Sementara, di pinjol syariah menggunakan akad. Terdiri dari akad ijarah, akad musyarakah, akad mudharabah, akad qardh, dan akad wakalah.

Akad ijarah mengatur soal pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran ujrah atau upah. Sementara akad musyarakah ibarat kerja sama antara dua pihak atau lebih di mana masing-masing memberi modal.

Nantinya, keuntungan atau kerugian dibagi sesuai porsi yang telah disepakati atau bisa juga secara merata. Sedangkan, akad mudharabah adalah kerja sama antara pemilik modal dan pengelola.

Pemilik modal mengeluarkan dana, lalu dikelola oleh pengelola. Bila untung, hasil dibagi sesuai kesepakatan nisbah. Tapi bila rugi biasanya ditanggung pemilik modal.

Lalu, akad qardh yang intinya pinjam meminjam dengan ketentuan waktu dan cara pengembalian yang telah disepakati. Terakhir, akad wakalah, pada perjanjian ini ada kuasa hukum yang diberikan pemberi pinjaman kepada yang meminjam.

3. Bunga

Pada pinjol konvensional, tentu akan ditemukan bunga. Besarannya berbeda-beda sesuai perjanjian.

Sementara pada pinjol syariah, dikenakan margin atau imbal hasil seperti bunga. Kemudian, biasanya ada bagi hasil bila ketentuan pembiayaan diberikan berdasarkan akad musyarakah dan mudharabah.

4. Biaya

Biaya bisa berupa biaya administrasi hingga biaya denda. Hal ini akan ditemukan pada pinjol konvensional dan diperbolehkan ada di pinjol syariah.

"Penyelenggara boleh mengenakan biaya (ujrah/rusum) berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan sarana prasarana layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi," terang fatwa MUI.

5. Risiko

Pada pinjol konvensional, bila peminjam tidak bisa mengembalikan dana pinjaman, biasanya ada risiko yang perlu ditanggung. Misalnya, penambahan besaran bunga, denda administrasi, hingga penagihan.

Sementara di pinjol syariah, hal ini biasanya bisa dinegosiasikan, sehingga tidak ada penagihan.

Hutang Kartu Kredit Syariah Tumbuh 686 Persen Ditahun 2024 Senilai 7,2 Triliun

 Bank Mega Syariah siapkan jurus hadapi rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.

Risk Management Division Head Bank Mega Syariah Rundi Dhema Perkasa mengatakan terus memantau kondisi pasar dan ekonomi secara aktif serta menyesuaikan strategi bisnis dengan tren yang tengah berkembang, terutama dalam menghadapi potensi penurunan permintaan pembiayaan di segmen tertentu.

Menurutnya, Bank Mega Syariah telah mempersiapkan diversifikasi portofolio pembiayaan yang lebih luas, termasuk memperkuat segmen yang memiliki risiko lebih rendah dan potensi pertumbuhan yang stabil.

"Bank Mega Syariah telah menerapkan pengelolaan risiko yang komprehensif dan proaktif. Melalui Risk Acceptance Criteria (RAC), kami memastikan pemberian pembiayaan dilakukan dengan sangat selektif berdasarkan prinsip kehati-hatian," ujarnya dalam keterangan tertulis yang dikutip

Selain itu, ia menekankan Bank Mega Syariah secara konsisten menerapkan prinsip 5C (character, capacity, capital, collateral, dan condition) untuk menilai kelayakan pembiayaan.

"Sehingga risiko gagal bayar dapat diminimalkan," jelas Rundi.

Dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin dinamis, Bank Mega Syariah berkomitmen untuk mempertahankan rasio NPF di bawah risk appetite dan menjaga pertumbuhan pembiayaan yang berkualitas melalui mitigasi risiko yang konsisten serta pengelolaan portofolio yang prudent.

Di tengah berbagai tantangan eksternal, Mega Syariah juga fokus pada pengembangan layanan dan produk yang inovatif. Strategi tersebut bertujuan untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas, khususnya di sektor konsumer, yang mencatatkan pertumbuhan signifikan.

Pembiayaan konsumer hingga September 2024 tercatat mencapai Rp382,5 miliar, tumbuh 24,07 persen dibandingkan September 2023 (year on year/ yoy).

Selain itu, segmen kartu pembiayaan atau Syariah Card juga mencatatkan pertumbuhan sangat baik sebesar 686 persen (yoy). Secara keseluruhan, total pembiayaan Bank Mega Syariah mencapai Rp7,2 triliun per September 2024.

Bank Mega Syariah juga berhasil menjaga kualitas pembiayaannya dengan rasio non-performing financing (NPF) gross per September 2024 sebesar 0,91 persen, turun dibandingkan posisi September 2023 yang mencapai 0,95 persen.

"Dengan fokus pada inovasi, pengelolaan risiko yang ketat, dan pengembangan portofolio yang sehat, Bank Mega Syariah optimistis bahwa strategi yang telah diterapkan akan memperkuat daya tahan bank terhadap tantangan ekonomi di 2025," pungkas Rundi.

Transaksi Festival Syariah Tembus Rp 1,85 Triliun dalam 3 Hari

 Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) yang dilaksanakan mulai tanggal 30 Oktober-3 November 2024 hari ini. Bank Indonesia (BI) mencatat nilai transaksi pada gelaran tersebut mencapai Rp 1,85 triliun.

Nilai tersebut berasal dari komitmen kerja sama keuangan syariah sebesar Rp 1 triliun, komitmen dan realisasi pembiayaan Rp 641 miliar, serta komitmen dan realisasi perdagangan sebesar Rp 295 miliar. Adapun jumlah pengunjung mencapai 1,43 juta orang, baik offline maupun online. Sementara itu, omzet penjualan ritel mencapai Rp 115 miliar.

"Kemudian juga dari kegiatan business matching maka ISEF 2024, alhamdulillah telah sukses mencatat hampir Rp 2 triliun berupa yang satu adalah komitmen dan realisasi pembiayaan sebesar Rp 641 miliar kedua komitmen dan realisasi perdagangan sebesar Rp 295 miliar dan yang ketiga komitmen kerjasama ekosistem keuangan syariah sebesar Rp 1 triliun," kata Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti dalam acara Closing Ceremony, di JCC Senayan, Jakarta Pusat.

Destry mengaku takjub saat melihat antusiasme yang luar biasa dari pihak-pihak yang terlibat, baik dari peserta maupun narasumber. Gelaran kali ini diisi dengan total 71 acara, seperti sebanyak 17 seminar forum domestik dan internasional, ada 20 fashion parade, tabligh akbar, 4 acara untuk kajian, 10 di sesi talk show, hingga family run.

Dia menjelaskan alasan pihaknya menggelar banyak acara pada ISEF 2024 ini. Menurutnya, ISEF 2024 bukan hanya menjadi wadah bagi pelaku ekonomi dan keuangan syariah untuk memasarkan produknya, tapi juga beberapa kegiatan yang tujuannya adalah mendorong akses pelaku ekonomi dan UMKM syariah, khususnya terhadap pembiayaan dan pasar global melalui kegiatan business matching.

"Pencapaian ini tidak akan mungkin terlaksana tanpa kolaborasi dan sinergi dari semua pihak yang memanfaatkan waktu, tenaganya, dan juga tentunya dananya untuk membeli produk-produk ekonomi dan keuangan syariah," jelas dia.

Dia berharap penyelenggaraan ISEF dapat memperkuat sinergi antara pihak-pihak terkait dalam rangka menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia.

"Kita negara dengan penduduk, jumlah penduduk muslim mungkin terbesar di dunia. Tapi sayangnya kan kita masih dalam konteks syariah indeks kita masih nomor 3. Ini PR kita bersama bagaimana kita bisa nantinya menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah. Nah oleh karena itu sekali lagi sinergi, inovasi, digitalisasi, serta compliance terhadap syariah Itu menjadi strategi penguatan ekosistem syariah Indonesia yang harus kita mulai hari ini secara lebih mendalam sampai ke depannya," terangnya.

Rencana BI Terbitkan Sukuk Syariah Terganjal Karena Tidak Ada Asset

 Bank Indonesia (BI) berkeinginan menerbitkan lebih banyak instrumen moneter berbasis syariah seperti Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI), namun terganjal minimnya underlying atau dasar aset seperti Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Sebagaimana diketahui SBSN, atau yang lazim juga disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan Kementerian Keuangan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

"Bagaimana kita bisa menerbitkan instrumen moneter kalau tidak ada underlying-nya? Kami memiliki keterbatasan, apa yang kami sebut SBSN," kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam acara BI, IILM, IFSB Joint High Level Seminar and Investor Forum di Jakarta Convention Center

SUVBI sendiri masih berdenominasi asing, sehingga belum ada instrumen moneter berbasis syariah yang menyediakan ruang investasi domestik, karena saat ini baru tersedia instrumen konvensional seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI.

Karena itu, Perry menekankan, hal itu menjadi kesulitan BI saat ini untuk mencari basis atau underlying penerbitan sukuk dalam jumlah besar.

"Inilah yang menyebabkan kita kesulitan untuk memperkenalkan pasar uang. Tapi begitu ada, maka sebenarnya kita menciptakan likuiditas jangka pendek, sebagian kecil dari instrumen melalui digitalisasi. Semua orang, anak-anak muda di sana bisa membeli," ucap Perry.

Perry mengatakan, saat ini posisi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI masing-masing tercatat baru mampu menyerap dana sebesar Rp 934,87 triliun, US$ 3,38 miliar, dan US$ 424 juta. Padahal, besarannya masih bisa lebih berkembang dengan digitalisasi.

"Jadi ketika kita bicara sukuk untuk pasar primer, tolong bicara juga sukuk sebagai underlying untuk pasar sekunder, underlying untuk instrumen likuiditas," tutur Perry.

Ekonomi Turki Diambang Kehancuran Karena Erdogan Menolak Suku Bunga Riba

 Mata uang lira kian anjlok pada Senin (20/12). Kejatuhan terjadi usai Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengutip ajaran Islam guna membenarkan keputusannya tak menaikkan suku bunga atau riba demi menstabilkan mata uang.

Erdogan membuat bank sentral Turki menurunkan biaya pinjaman secara tajam meski tingkat inflasi tahunan negara itu melonjak lebih dari 20 persen. Para ekonom memproyeksikan kebijakan tersebut bakal mengantarkan inflasi mencapai 30 persen atau lebih tinggi dalam beberapa bulan mendatang.

Meski demikian, Erdogan tak goyah. Ia mengatakan bahwa keyakinannya sebagai seorang Muslim mencegahnya mendukung kenaikan suku bunga atau riba.

"Mereka mengeluh kami terus menurunkan suku bunga. Jangan berharap apa-apa lagi dari saya. Sebagai seorang Muslim, saya akan terus melakukan apa yang diperintahkan agama kami. Ini adalah perintah-Nya," ujar Erdogan seperti dikutip dari AFP, Senin (20/12).

Erdogan sebelumnya mengutip Alquran dalam menjelaskan mengapa dia percaya riba menyebabkan inflasi, bukan sebaliknya.

Sebagai informasi, suku bunga yang tinggi menjadi hambatan bagi aktivitas dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Tapi, bank sentral biasanya menaikkan suku bunga guna mengendalikan inflasi yang tidak terkendali.

Akibat absennya fungsi pengendali moneter bank sentral, lira Turki kini kehilangan hampir setengah nilainya terhadap dolar AS dalam tiga bulan terakhir. Pada Senin (20/12) sore waktu setempat, lira turun lebih dari enam persen terhadap dolar AS. Pada awal Januari, US$1 bisa dipakai untuk membeli 7,4 lira. Namun saat ini, US$1 setara dengan 17,5 lira.

"Anda tidak dapat menjalankan ekonomi modern yang terintegrasi ke dalam ekonomi global atas dasar ini. Bahkan Arab Saudi tidak mencoba manajemen makro (ekonomi) yang sepenuhnya sesuai dengan syariah," kata Ekonom Timothy Ash dari BlueBay Asset Management.

Bank sentral Turki telah menurunkan empat kali suku bunga berturut-turut untuk menurunkan acuan suku bunga dari 19 persen menjadi 14 persen.

Para diplomat menduga kepemimpinan kuat yang 'menghalalkan' segala cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bakal memperpanjang kekuasaan Erdogan dalam pemilu yang dijadwalkan pada pertengahan 2023.

Erdogan bulan lalu meluncurkan 'perang ekonomi independen yang bertujuan untuk memutuskan ketergantungan Turki pada investasi asing dan biaya impor yang berfluktuasi, seperti minyak dan gas alam. Tetapi kebijakan tersebut menghadapi perlawanan dari para taipan bisnis yang sebagian besar mendukung Erdogan selama 19 tahun pemerintahannya.

Asosiasi Bisnis dan Industri Turki (TUSIAD) akhirnya mengeluarkan teguran keras terhadap Erdogan, sesuatu yang tak biasanya dilakukan. "Pilihan kebijakan yang diterapkan di sini tidak hanya menciptakan masalah ekonomi baru untuk bisnis, tetapi untuk semua warga kita," kata lobi bisnis besar itu.

Mereka mendesak Pemerintah Turki untuk meninjau 'kerusakan' ekonomi Turki dan segera menerapkan prinsip ekonomi dalam kerangka ekonomi pasar bebas. Menanggapi itu, Erdogan malah menyerang TUSIAD secara langsung dalam komentarnya yang disiarkan di televisi.

"Anda hanya memiliki satu pekerjaan: untuk memastikan investasi, produksi, lapangan kerja, dan pertumbuhan," ujarnya.

Daftar Kelemahan Bank Syariah Dibanding Bank Konvensional

 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjabarkan sejumlah kelemahan perbankan syariah yang harus diperbaiki jika ingin bersaing dengan perbankan konvensional. Direktur Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah OJK Nyimas Rohmah mengungkapkan perbankan syariah di Indonesia hingga kini belum memiliki pembeda bisnis atau produk yang signifikan dengan perbankan konvensional.

Ia menilai perbankan syariah mesti punya keunikan model bisnis atau produk yang ditawarkan agar lebih terarah saat membidik calon pasar atau nasabahnya.

Kemudian, ia mengatakan indeks literasi dan inklusi keuangan atau perbankan syariah pun masih rendah. Data OJK menunjukkan literasi masyarakat soal keuangan perbankan syariah masih di bawah 9 persen, jauh ketinggalan dari perbankan konvensional yang mencapai 40 persen.

Lalu, angka inklusi keuangan syariah pun minim yakni 9,1 persen, jauh dari catatan inklusi bank konvensional yaitu 76,2 persen. Kelemahan lainnya, lanjut Nyimas, adalah tidak memadainya teknologi informasi (TI) perbankan syariah. Ia mengingatkan bagi pelaku perbankan syariah untuk memutakhirkan sistem TI mereka.

Apalagi, akibat pandemi covid-19 saat ini ekspektasi masyarakat soal perbankan digital pun tak lagi sama seperti dulu. Selain itu, kualitas dan kuantitas SDM perbankan syariah juga belum optimal. "Perbankan syariah masih punya beberapa kelemahan, antara lain model bisnis, kemudian indeks literasi dan inklusi yang masih rendah, kuantitas dan kualitas SDM serta TI yang belum memadai," jelasnya pada acara LIPI bertajuk Perbankan Syariah - Spin Off atau Leveraging, Kamis (14/10).

Di sisi lain, ia mencatat total aset keuangan syariah menembus Rp1.922,93 triliun per Juli 2021, hitungan ini tidak termasuk saham syariah. Angka tersebut baru 10,11 persen dari total aset perbankan nasional.

Investasi Syariah Bodong 212 Mart Dilaporkan Ke Polisi

Komunitas Koperasi Syariah 212 Mart di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) dilaporkan ke Polresta Samarinda. Mereka diduga melakukan penipuan dan penggelapan dana investasi 212 Mart. Ada 13 warga yang melakukan pelaporan melalui pendampingan dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Lentera Borneo. Dalam kasus ini diduga kerugian mencapai Rp 2 miliar.

Lalu seperti apa modusnya?

Kasus ini berawal dari tersebarnya tautan di WhatsApp terkait ajakan investasi dengan mendirikan Toko 212 Mart di Samarinda pada tahun 2018. Metode pengumpulan dana investasinya dilakukan secara terbuka dengan besaran minimal Rp 500 ribu hingga maksimal Rp 20 juta. Total dana yang telah dikumpulkan sebanyak Rp 2 miliar lebih. Dari uang itu didirikan secara bertahap tiga toko 212 Mart yang berdiri di kawasan Jalan AW Sjahranie, Jalan Bengkuring, serta di Jalan Gerilya.

Awalnya ketiga toko tersebut berjalan. Namun setelah dua tahun berjalan, para penyumbang dana mulai curiga dengan operasional 212 Mart. "Awal 2020, karena beberapa gerai itu tutup. Kemudian ada tagihan dari supplier yang tak terbayar, tagihan ruko dan gaji pegawai yang tak terbayarkan. Lalu laporan keuangan terkesan dibuat asal-asalan," kata tim kuasa hukum LKBH Lentera Borneo, I Kadek Indra Kusuma Wardana, saat dihubungi, Rabu (5/5/2021).

Meski begitu, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk mengusut kasus tersebut. Dia belum dapat memastikan perbuatan pidana yang dilakukan para pengurus 212 Mart tersebut.

"Kita tidak bisa memastikan kejahatan yang sudah dilakukan. Tapi karena permasalahan ini tidak ada titik jelasnya. Dugaan kami antara penipuan, penggelapan, dan pengumpulan dana secara ilegal. Kenapa kami sebut ilegal? Karena koperasi tidak sesuai aturan dan tidak terdaftar di dinas terkait. Ini juga mempersulit kami dalam pengumpulan data dari dinas terkait," ungkapnya.

Kasat Reskrim Polresta Samarinda Kompol Andika Dharma Sena membenarkan ada pihak yang melapor menjadi korban atas investasi di Koperasi Syariah 212 Mart. Pihaknya akan memintai keterangan pelapor terlebih dahulu. "Kita sudah bentuk tim. Cuma yang jelas kami klarifikasi para pihak dulu, termasuk para korban. Kemungkinan besok. Kita masih lidik dulu nih," kata Kompol Andika saat dikonfirmasi terpisah.

Sementara itu Kadek mencatat setidaknya ada 600 orang yang ikut dalam investasi Toko 2021 Mart di Samarinda tersebut. Menurutnya jumlah pelapor akan terus bertambah. "Akumulasi seluruh korban yang berjumlah sekitar 600-an, kerugiannya sekitar Rp 2 miliar 25 juta," tambahnya. Sejumlah warga mengaku menjadi korban dugaan investasi bodong Komunitas Koperasi Syariah 212 Mart di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim). Polisi akan menyelidiki kasus ini.

"Iya sedang diselidiki. Laporannya juga baru masuk. Baru mau diselidiki, baru mau digelar," kata Kapolresta Samarinda Kombes Arif Budiman saat dimintai konfirmasi, Rabu (5/5/2021). Sejumlah warga yang didampingi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Lentera Borneo mendatangi Polresta Samarinda untuk melaporkan kasus ini pada Jumat (30/4). Polisi menangani kasus yang sudah menjadi perhatian publik ini.

"Bisa (diproses penyelidikan), apalagi kalau sudah viral," katanya.

Rencananya, polisi akan mulai memeriksa korban pada Kamis (6/5) besok. Polisi akan memintai keterangan pelapor secara bertahap. "Kita sudah bentuk tim. Cuma yang jelas kami klarifikasi para pihak dulu, termasuk para korban. Kemungkinan besok. Kita masih lidik dulu nih," kata Kasat Reskrim Polresta Samarinda Kompol Andika Dharma Sena saat dikonfirmasi terpisah.

Sebelumnya, tim kuasa hukum LKBH Lentera Borneo, I Kadek Indra Kusuma Wardana, mengatakan akan mendampingi korban ke Polresta Samarinda besok. Dalam kasus ini, ada ratusan orang yang diduga menjadi korban dengan kerugian mencapai Rp 2 miliar.

"Korban seluruh ada hampir 600 orang. Tetapi yang baru memberi laporan resmi dan memberi kuasa ke pihak kami baru 13 orang. Tapi nanti akan bertambah secara bertahap. Akumulasi seluruh korban yang berjumlah sekitar 600-an, kerugiannya sekitar Rp 2 miliar 25 juta," kata Kadek saat dihubungi terpisah.

Awal mula kasus ini berawal dari ajakan investasi untuk mendirikan sebuah usaha Toko 212 Mart di Samarinda pada tahun 2018 melalui sebuah tautan WhatsApp. Pembentukan toko dilakukan dengan metode pengumpulan dana investasi masyarakat secara terbuka dengan melakukan transfer minimal Rp 500 ribu hingga maksimal Rp 20 juta.

Setelah mendapatkan dana investasi sebanyak Rp 2 miliar lebih, maka terbentuklah secara bertahap 3 unit toko 212 Mart yang berdiri di kawasan Jalan AW Sjahranie, Jalan Bengkuring, serta di Jalan Gerilya. Dua tahun berjalan, para penyumbang dana mulai curiga dengan operasional 212 Mart.

"Awal 2020, karena beberapa gerai itu tutup. Kemudian ada tagihan dari supplier yang tak terbayar, tagihan ruko dan gaji pegawai yang tak terbayarkan. Lalu laporan keuangan terkesan dibuat asal-asalan," katanya. Kadek mengatakan pihaknya menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk mengusut kasus tersebut. Dia belum dapat memastikan perbuatan pidana yang dilakukan para pengurus 212 Mart tersebut.

"Kita tidak bisa memastikan kejahatan yang sudah dilakukan. Tapi karena permasalahan ini tidak ada titik jelasnya. Dugaan kami antara penipuan, penggelapan, dan pengumpulan dana secara ilegal. Kenapa kami sebut ilegal? Karena koperasi tidak sesuai aturan dan tidak terdaftar di dinas terkait. Ini juga mempersulit kami dalam pengumpulan data dari dinas terkait," ungkapnya.

Beda Gerai Ritel Syariah 212 Mart dengan Mini Market Lain

Gerai ritel 212 Mart mencetuskan diri sebagai toko modern berbasis syariah. Apa bedanya dengan minimarket lain?

"Bedanya produknya halal. Jadi nggak mungkin akan menemukan minuman keras atau rokok misalnya. Karena rokok kan difatwakan haram oleh MUI. Jadi kita ikut apa kata MUI," kata Sekretaris Umum Koperasi Syariah 212, Irfan Syauqi Beik.

Dirinya menjamin di 212 Mart masyarakat tidak akan menemukan produk-produk yang tidak diakui halal oleh MUI. "Nggak akan bisa ketemu-ketemu produk begitu di 212 Mart. Itu sudah komitmen, bagian dari SOP kita, bagian dari kesepakatan internal. Jadi yang kita jual produk halal," lanjutnya.

Kemudian perbedaan kedua dari 212 Mart dengan gerai ritel modern lainnya ialah saat masuk waktu solat. Saat tiba waktu solat, gerai tersebut akan berhenti beraktivitas sejenak. "Jadi pas lagi Maghrib break dulu 15-20 menit untuk solat, sehingga pada saat break solat itu tidak ada transaksi dilakukan. Jadi kita inilah ingin coba lebih dekat dengan aspek syariah," ungkapnya.

Sementara dari sisi harga tidak jauh berbeda dari ritel modern lain. Hal lain gang turut membedakan ialah 212 Mart cukup memberi ruang atau kesempatan buat produk UKM. "Contoh ada di Bogor itu ada yang produksi roti pada skala home industry. Nah, roti itu kita kasih tempat di gerai-gerai di kita. Tentu seusai dengan kapasitas kemampuannya, sanggup nggak dia mensuplai. Berapa yang dia bisa," tambahnya.

Berawal dari aksi 212 lahir gerai ritel dengan nama yang sama, yakni 212 Mart. Para alumni aksi tersebut memutuskan untuk merambah bisnis minimarket. Siapa saja ya target pembelinya? Sekretaris Umum Koperasi Syariah 212, Irfan Syauqi Beik menyampaikan saat ini pembeli tetap produk-produk yang dijual di 212 Mart adalah anggota mereka yang tergabung di Koperasi Syariah 212.

"Dengan basis komunitas supaya kita punya captive market yang memang bisa menjamin perputaran barang dan uang ada di gerai tersebut. Kan intinya kalau jualan ada yang beli. Nah minimal ada pembeli minimal lah para anggota," katanya

Tapi tak puas sampai di situ. Untuk bisa tumbuh subur tentunya butuh menjaring lebih banyak konsumen. Maka kalangan umum harus dirangkul. "Kalau bisa para anggota ini bisa menjadi semacam sales untuk kemudian menawarkan kepada tetangga-tetangganya, sehingga dengan hubungan ketetanggaan, hubungan keakraban yang muncul juga, ini kan bisa menarik masyarakat selain anggota komunitas 212 ini untuk kemudian-menjadi pembeli, customer di wilayah-wilayah kita," terangnya.

Butuh strategi untuk mengajak masyarakat umum tertarik berbelanja di gerai 212. Dirinya pun menjabarkan sejumlah kiat untuk itu. "Layaknya toko ritel yang lain tentu servis menjadi kunci utama. Jadi pelayanannya, kemudian SOP pelayanan gimana, senyumnya gimana, kerapihan pegawai, bagaimana kenyamanan ruang berbelanja. Itu kan hal-hal yang jadi salah satu daya tarik dan nilai jual toko ritel," paparnya.

Ketersediaan barang pun tak boleh diabaikan. Bila stok barang yang diinginkan konsumen tidak tersedia, bisa membuat konsumen kapok berbelanja dan memilih membeli barang di toko lain. "Jadi kontinuitas suplai juga harus diperhatikan betul. Jangan sampai kemudian masyarakat kecewa mau beli kok nggak ada. Kalau sekali oke. Tapi kalau 4 kali datang nggak ada juga kan itu artinya boleh jadi kehilangan customer," ujarnya.

"Nah ini kita jaga juga sehingga masyarakat merasakan bahwa pelayanan kita profesional, baik bahwa daya saing produk yang kita jual juga cukup baik. Memang tidak mudah, ada proses, tapi ini terus kita lakukan," tambahnya.

Ekonomi Syariah Belum Mampu Layani Rakyat Indonesia

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Rosmaya Hadi mengatakan industri ekonomi syariah Indonesia belum mampu memenuhi permintaan domestik. Dengan demikian, beberapa produk harus dipenuhi dari luar negeri alias impor. "Ini sebuah tantangan. Hal tersebut bisa jadi ancaman karena ini dapat berimplikasi terhadap peningkatan defisit perdagangan," ungkap Rosmaya dalam Seminar Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Rabu (21/4).

Jika dibiarkan, maka ini juga akan mengancam kemandirian dan ketahanan perekonomian nasional. Pasalnya, Indonesia akan terus bergantung dengan impor untuk memenuhi permintaan domestik. Makanya akselerasi pengembangan ekonomi syariah sangat penting untuk mengoptimalkan laju ekonomi nasional," jelas Rosmaya.

Selain itu, ia menyatakan pemanfaatan teknologi pada proses bisnis di sektor ekonomi syariah juga perlu mendapatkan perhatian. Pasalnya, penggunaan teknologi bisa mendorong efisiensi dalam proses produksi industri halal.

"Teknologi juga membuka akses pasar pendanaan besar bagi ekonomi syariah dan menggiatkan edukasi ekonomi syariah," jelas Rosmaya. Di sisi lain, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan aset keuangan syariah global terus naik dari tahun ke tahun. Berdasarkan laporan dari Refinitiv dan ICB, aset keuangan syariah global diperkirakan naik dari US$2,88 triliun pada 2019 menjadi RpUS$3,69 triliun pada 2024.

"Awal tahun ini, Bank of England luncurkan instrumen likuiditas khusus berbasis syariah jadi perbankan dan institusi keuangan syariah di Inggris bisa mendapatkan akses sesuai prinsip syariah dari bank sentral," ucap Destry. Sementara, ia mengklaim pasar keuangan syariah di Indonesia juga terus berkembang. Hal itu bukan hanya dari perbankan, tap juga pasar modal dan fintech syariah.

"Hal ini tak lepas dari tantangan yang dihadapi saat ini, mayoritas penduduk belum mendapatkan akses jasa perbankan secara optimal," terang Destry.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan total pengeluaran konsumen Muslim untuk makanan, minuman, farmasi, dan pariwisata halal pada 2019 sebesar US$2,02 triliun. Hal ini berdasarkan riset The State of Global Islamic Economy Report 2020-2021.

"Indonesia merupakan pasar produk halal terbesar di dunia. Sektor makanan, wisata , farmasi, dan kosmetik jadi salah satu tempat destinasi konsumen terbesar di dunia," ujar Sri Mulyani. Lalu, untuk sektor jasa keuangan syariah juga memiliki kinerja positif pada kuartal I 2020 lalu. Sektor tersebut mampu tumbuh meski pangsa keuangan syariah masih di bawah 10 persen.

"Ini belum termasuk kapitalisasi saham syariah yang total asetnya mencapai Rp1.802,8 triliun," imbuhnya. Ia menambahkan bahwa industri keuangan syariah harus menekankan pada elemen kejujuran dan tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini demi mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

"Jangan sampai justru saat katakan industri keuangan syariah masyarakat merasa tidak terlindungi atau bahkan jadi objek yang menghilangkan kesempatan dan manfaat ekonomi bagi mereka," pungkas Sri Mulyani.

Perbankan Syariah Yang Rugi Dilarang Bagi Bonus Untuk Karyawan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerbitkan aturan main soal tata kelola remunerasi bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Beleid berupa Peraturan OJK (POJK) tersebut akan melarang bank berprinsip syariah membagikan bonus jika tercatat tengah merugi.

Saat ini, wasit industri keuangan masih melakukan kajian dan meminta tanggapan masyarakat terhadap rancangan POJK tersebut. Jika tidak ada aral melintang, aturan terkait remunerasi bank syariah itu akan diimplementasikan pada 1 Januari 2018 untuk bank BUKU 3, dan 1 Januari 2019 untuk kelompok bank BUKU 1 dan 2.

Mengutip rancangan beleid di laman resmi OJK, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengatakan, dua hal yang diatur dalam ketentuan itu, yaitu remunerasi yang bersifat tetap dan remunerasi yang bersifat variabel.

Kebijakan remunerasi yang bersifat tetap sekurang-kurangnya memperhatikan skala usaha, kompleksitas usaha, peer group, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan. Sementara, remunerasi yang bersifat variabel, bank menentukan metode pengukuran kinerja dan jenis risiko dalam menetapkan pemberian remunerasi yang bersifat variabel, sesuai skala dan kompleksitas usaha bank.

"Remunerasi yang bersifat variabel yang diberikan oleh bank berstatus perseroan terbuka (go public) wajib dalam berupa saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan bank yang bersangkutan sebesar persentase tertentu," ujarnya dalam rancangan POJK Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi BUS dan UUS, belum lama ini.

Dalam hal bank mengalami kerugian, sambung Muliaman, bank boleh tidak membagikan remunerasi yang bersifat variabel kepada direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan pegawai. "Atau, membagikan dengan nilai yang relatif kecil," terang dia.

Sekadar informasi, remunerasi tetap adalah remunerasi yang tidak dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain gaji pokok, fasilitas, tunjangan kesehatan, tunjangan perumahan, tunjangan pendidikan, dan tunjangan hari raya, serta pensiun. Sementara, remunerasi variabel terkait kinerja dan risiko, antara lain bonus atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

Sebetulnya, ketentuan ini tak ubahnya POJK Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum

Bisnis CIMB Niaga Syariah Bukukan Laba Bersih Rp. 305 Milyar

Unit Usaha Syariah PT Bank CIMB Niaga Tbk, yaitu CIMB Niaga Syariah, mencatat laba bersih Rp 305,43 miliar per 31 Desember 2016 atau naik 165,51% dari Rp 115,03 miliar periode yang sama tahun lalu.

Naiknya laba didorong pembiayaan CIMB Niaga Syariah yang naik 40,2% menjadi Rp 10,21 triliun dibandingkan tahun sebelumnya Rp 7,28 triliun. Pertumbuhan pembiayaan ini terjadi pada seluruh segmen bisnis. Sejalan dengan pembiayaan, DPK CIMB Niaga Syariah juga tumbuh 40,2% menjadi Rp 10,63 triliun per 31 Desember 2016 dari periode yang sama tahun 2015 sebesar Rp 7,58 triliun.

Produk Tabungan Haji, yang terdiri dari Tabungan Rencana Haji dan Tabungan Pahala Haji, serta Tabungan iB Mapan Wakaf turut menjadi pendorong pencapaian pendanaan di CIMB Niaga Syariah.

"Sejak tahun 2014, kami dipercaya Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama sebagai salah satu Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPS BPIH) untuk Haji Reguler dan Haji Khusus. Amanah ini turut mendorong peningkatan DPK kami melalui produk tabungan haji tersebut," kata Direktur Syariah Banking CIMB Niaga, Pandji P. Djajanegara, dalam keterangan tertulis, Senin (13/3/2017).

Hingga 31 Desember 2016, CIMB Niaga Syariah mencatatkan pertumbuhan aset sebesar 40,34% menjadi Rp 12,78 triliun dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 9,11 triliun.

Kenaikan ini turut meningkatkan pangsa aset CIMB Niaga Syariah terhadap total bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah (UUS), yaitu mencapai 5,45% per 31 Desember 2016 dibandingkan posisi yang sama tahun 2015 sebesar 3,90%. "Pertumbuhan aset didorong oleh pembiayaan dan dana pihak ketiga (DPK) yang sepanjang tahun 2016 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pencapaian ini didukung dengan berbagai produk dan layanan perbankan syariah yang semakin komprehensif untuk memenuhi kebutuhan nasabah," ujarnya.

Dari sisi rasio keuangan, CIMB Niaga Syariah mencatatkan penurunan rasio pembiayaan bermasalah (non-performing financing/NPF) menjadi 1,15% per 31 Desember 2016 dari 1,86% pada posisi yang sama tahun sebelumnya.

Bank Indonesia Akan Izinkan Tanah Wakaf Dijadikan Jaminan Sukuk

Bank Indonesia (BI) menginisiasi model pembiayaan melalui surat berharga syariah (sukuk) berbasis wakaf demi menyemarakkan aktivitas ekonomi syariah. Dalam model ini, nantinya tanah wakaf yang sudah bersertifikat bisa dijadikan jaminan (underlying) penerbitan sukuk.

Deputi Gubernur BI Hendar mengatakan, selama ini dalam paradigma masyarakat secara umum, tanah wakaf tidak boleh digunakan untuk kegiatan komersial. Padahal jika dilihat lebih luas, tanah wakaf memiliki potensi atau nilai manfaat tanah yang sangat besar untuk mendorong perekonomian.

Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI) saat ini terdapat 4 juta hektare (ha) tanah wakaf yang tersebar di 400 ribu titik dengan nilai sekitar Rp 2.050 triliun. Selama ini, tanah tersebut hanya dimanfaatkan untuk pembangunan masjid, pesantren, panti asuhan, dan pemakaman yang justru membutuhkan biaya operasional besar setiap tahunnya.

"Meskipun dana itu potensinya besar, namun nyatanya belum dapat tergarap dengan baik," ujar Hendar di Surabaya, Kamis (27/10).  Lebih jauh, Kepala Departemen Keuangan dan Ekonomi Syariah BI Anwar Basori mengatakan melalui konsep sukuk linked wakaf, nantinya tanah wakaf yang selama ini menganggur bisa dibangun infrastruktur untuk kemudian disewakan dan memberikan hasil. Hasil dari sewa tersebut nantinya akan dibagi dan disalurkan untuk mendorong program sosial yang memberikan manfaat bagi umat, seperti pembangunan Rumah Sakit, pesantren hingga sekolah.

Bank sentral pun mendorong perusahaan-perusahaan BUMN Karya yang selama ini aktif menggarap proyek properti dan infrastruktur untuk memanfaatkan konsep tersebut. Nantinya para perusahaan BUMN karya bisa membangun infrastruktur di tanah wakaf yang pendanaan proyeknya berasal dari penerbitan sukuk.

"Kemudian di akhir periode kontrak, aset tadi akan dikembalikan ke Nazir,” kata dia. Ide menghubungkan tanah wakaf ke sukuk muncul lantaran instrumen syariah tersebut saat ini sudah sangat berkembang, meliputi sukuk berbasis proyek (PBS), SPNS, Sukri, Sukuk Dana Haji, dan sebaginya. Ia menyebut Singapura dan Kuwait sudah terlebih dahulu menerapkan sukuk berbasis wakaf.

"Ini juga upaya kami untuk memperdalam pasar keuangan syariah dalam negeri. Di Singapura dan Kuwait tanah wakaf sudah bisa dioptimalkan menjadi komersial namun tetap dalam prinsip syariah," ujarnya. Anwar mengatakan saat ini sudah ada beberapa perusahaan BUMN yang berminat menggunakan konsep sukuk linked wakaf untuk pengembangan proyeknya.

Untuk implementasi dan pengembangan model tersebut, BI akan bekerja sama dengan BWI, Badan Zakat Nasional (Baznas), Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan serta Kementerian Sosial mengingat selama ini karakeristik wakaf digunakan untuk tujuan sosial. Berdasarkan data bank sentral, pasar sukuk sudah sangat berkembang. Indonesia sudah menerbitkan sukuk hingga Rp560 triliun dengan outstanding per 6 Oktober mencapai Rp407 triliun. Untuk sukuk korporat sendiri sudah terbit Rp18,7 triliun dengan outstandingRp10,7 triliun.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara menambahkan, Indonesia menjadi salah satu penerbit sukuk global terbesar di dunia dengan penerbitan mencapai US$10,15 triliun dengan outstanding US$9,5 miliar, dari total penerbitan sovereign sukuk US$45,17 miliar selama 2009-2016. Indonesia berada di atas Turki, Qatar, Singapura, Malaysia, UEA Dubai, Hong Kong, Bahrain, dan Afsel.

Ditambahkan, selama ini BI terus berupaya memperdalam transaksi pasar keuangan syariah yang masih berkisar antara Rp600 miliar-Rp1 triliun per harinya, di antaranya dengan menerbitkan beleid tentang sertifikat investasi mudarabah (siva), sertifikat perdagangan komoditas berprinsip syariah (sika), repo syariah, mini MRA syariah, hedging syariah serta NCD syariah.

“Transaksi pasar keuangan syariah masih dangkal, dibanding konvensional yang seharinya bisa mencapai Rp10-15 triliun,” kata dia.

Industri Busana Muslim Jadi Penggerak Ekonomi Kreatif RI

Industri busana muslim (Muslim Fashion) ternyata menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan di bidang ekonomi kreatif selain bidang kuliner.

Oleh karena itu, guna memaksimalkan percepatan industri kreatif dan penyusunan roadmap industri kreatif di bidang busana muslim, Kelompok Kerja (Pokja) Industri Kreatif Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) bersama dengan Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Pariwisata dan Bekraf mengadakan kegiatan Focus Group Disscusion (FGD) mengenai industri busana muslim di Indonesia.

"Hal ini kita bahas, karena berdasarkan hasil pertemuan antara KEIN dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebulan sekali di luar rapat Kabinet, dan terakhir juga dalam rapat terbatas dengan beliau tentang presentasi pertumbuhan ekonomi Indonesia, ternyata salah satu sektor yang paling banyak meningkatkan pertumbuhan ekonomi terdapat di bidang industri kreatif," kata Ketua Pokja Industri Kreatif KEIN, Irfan Wahid dalam sambutannya di Kantor KEIN hari ini seperti dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (23/6/2016).

Menurut Irfan, atau yang sering dipanggil Ipang, ketika berbicara industri kreatif maka akan terdapat dua komponen terbesar yang ada di dalamnya, yaitu bidang kuliner (makanan) dan fashion (busana).  Namun, ternyata industri busana muslim inilah yang menyumbang sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi Nasional.

"Kita sudah melihat, industri busana muslim memang sudah berjalan dengan sangat baik, tapi akan lebih baik lagi jika kita kerjakan bersama-sama dengan semua stakeholder (pemangku kebijakan) yang terkait," tegas putra dari KH. Sholahudin Wahid ini. Menurut Irfan, Jokowi juga telah menyetujui inisiasi KEIN untuk melakukan pertemuan dengan berbagai lintas kementerian untuk mendiskusikan tentang industri kreatif, khususnya industri busana muslim di Indonesia.

"Sebenarnya, kita juga punya bidang yang berpotensi besar yaitu industri berbasis halal. Namun sayangnya, potensi industri berbasis halal kita di dunia masih di urutan nomor sepuluh, sedangkan di urutan nomor satu adalah negara tetangga, yaitu Malaysia," ungkap Irfan. Terkait perihal busana muslim, Irfan mengakui bahwa Indonesia memiliki potensi luar biasa. Satu di antaranya, Indonesia merupakan satu dari lima besar negara anggota Organisasi Kerjasama negara Islam (OKI) sebagai pengekspor busana muslim terbesar selain Bangladesh, Turki, Maroko dan Pakistan.

"Desain dan kualitas produk busana muslim Indonesia juga diakui berdaya saing global, karena mengandung unsur budaya dari batik dan tenun. Namun Indonesia saat ini juga masih menjadi negara dengan peringkat kelima pengkonsumsi busana muslim tingkat dunia, selain peringkat tiga besar lainnya yaitu; Turki, Uni Emirat Arab, dan Nigeria," kata Irfan.

Ia juga menyebutkan, saat ini ada beberapa negara yang bersiap menguasai pasar busana muslim dunia, di antaranya; Uni Emirat Arab, Korea Selatan, Malaysia, Amerika Serikat (AS), Italia, Thailand, Jepang, Italia, Inggris, dan Prancis, pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian, Euis Saedah mengatakan, terkait dengan rencana Indonesia menjadi kiblat busana muslim se-dunia tahun depan, maka perlu adanya sarana promosi yang juga besar.

"Untuk sarana promosi yang diperlukan adalah database dan katalog industri yang lengkap, dan saat ini sarana tersebut masih kurang. Padahal setiap kita melangkah tentunya harus memiliki angka atau data. Bagaimana kita akan percaya diri untuk menjadi kiblat busana muslim kalau kita tidak tahu posisi Indonesia ada di mana, sudah berapa jauh, apakah memang benar kalau Indonesia tertinggal, padahal belum tentu juga kita benar-benar tertinggal," ujar Euis.

Menurut Euis, pihaknya juga bakal memberikan fasilitas bagi pelaku industri busana muslim untuk ikutfashion show (pameran busana) baik di dalam negeri dan luar negeri."Terakhir kemarin kita sudah bantu fasilitasi mereka ke Turki, Maroko, dan Prancis," jelas Euis. Dalam kesempatan di akhir diskusi, semua peserta sepakat mengenai besarnya potensi Indonesia untuk menjadi kiblatnya industri busana muslim tingkat dunia.

"Ada potensi besar, itu kita semua sepakat. Apakah nanti perlu ada konferensi lanjutan untuk memetakanroadmap ini, itu yang akan dibicarakan lebih lanjut," kata Irfan.

BI Desak Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Terapkan Hedging

Bank Indonesia (BI) mengimbau seluruh pelaku industri keuangan syariah, yang menggunakan valuta asing dalam transaksinya, segera memanfaatkan fasilitas lindung nilai (hedging) guna meminimalkan risiko kurs.  Hendar, Deputi Gubernur BI mengatakan, nilai transaksi valas dan pertumbuhan aset industri keuangan syariah meningkat pesat sejak 2008 sehingga semakin rentan terimbas gejolak kurs. Karneanya, hedging menjadi solusi guna terhindar dari imbas negatif volatilitas nilai tukar.

Sayangnya, kata Hendar, meski jumlah perusahaan dan nasabah perbankan syariah meningkat pesat, tetapi yang melakukan hedging masih sangat sedikit. Anggapan bahwa heding melanggar prinsip-prinsip syariah dinilai Hendar sebagai penyebabnya.  Padahal, tegas Hendar, Bank Indonesia telah mengatur skema hedging tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar syariah, yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran (SE).

"Tahun 2012-2015 dibahas bersama Working Group Perbankan Syariah dan Dewan Syariah Nasional MUI. Tanggal 2 April 2015 fatwa atas transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar diterbitkan, jadi tidak perlu dikhawatirkan," ujar Hendar ketika melakukan sosialisasi ketentuan hedging syariah, Jumat (17/6).

Menurut Hendar, akad yang digunakan fasilitas hedging syariah adalah muwa’adah. Artinya transaksi lindung nilai syariah akan didahului oleh kontrak serah (forward agreement) untuk melakukan transaksi spot dalam jumlah tertentu di masa mendatang dengan nila tukar yang telah disepakati sebelumnya.

Namun, lanjut Hendar, hedging syariah tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bersifat spekukatif sehingga wajib menyertakan aset jaminan (underlying). "Transaksi lindung nilai hanya boleh dilakukan untuk mengurangi risiko nilai tukar di masa mendatang terhadap mata uang asing yang tidak dapat dihindarkan," katanya.

BI berharap meningkatnya penggunaan fasilitas hedging syariah ini mampu menjadi stimulus perkembangan industri keuangan syariah Indonesia. Hedging syariah diharapkan akan mendukung pendalaman pasar keuangan syariah Indonesia sehingga mendorong penerbitan sukuk valas di masa mendatang. "Pada akhirnya, pembiayaan syariah juga diharapkan dapat meningkat khususnya pada sektor-sektor produktif maupun proyek infrastruktur yan sedang digalakkan pemerintah," katanya

Ini Daftar Emiten yang Dicoret dan Masuk Daftar Saham Efek Syariah

Otoritas Jasa Keuangan mencatat ada 14 emiten yang sahamnya dicoret dari Daftar Efek Syariah (DES) periode pertama 2016. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, Sarjito mengatakan, 14 emiten tersebut telah masuk DES sejak periode kedua 2015. Karena sudah tidak memenuhi persyaratan, emiten-emiten tersebut dicoret dari DES periode pertama 2016.

"Alasannya karena emiten tersebut memiliki rasio utang berbasis bunga lebih dari 45 persen atau rasio pendapatan non-halal lebih dari 10 persen," ujar Sarjito kepada wartawan di Jakarta, Rabu (25/5/2016). Sarjito menyebutkan, keputusan tersebut sesuai Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-22/D.04/2016 tentang Daftar Efek Syariah dan keputusan tersebut mulai berlaku efektif 1 Juni 2016.

Berikut 14 emiten yang sahamnya masuk DES Periode pertama tahun 2016.

1. PT Mahaka Media Tbk
2. PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk
3. PT Sinar Mas Agroo Resources and Technoology Tbk
4. PT Tirta Mahakam Resources Tbk
5. PT Golden Eagle Energy Tbk
6. PT Smartfren Telecom Tbk
7. PT Gajah Tunggal Tbk
8. PT Perdana Karya Perkasa Tbk
9. PT Mega Manunggal Property Tbk
10. PT Media Nusantara Citra Tbk
11. PT Fajar Surya Wisesa Tbk
12. PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk
13. PT Singleterra Tbk
14. PT Bintang Mitra Semestaraya Tbk


Otoritas Jasa Keuangan mencatat ada 26 emiten yang sahamnya masuk dalam kategori Daftar Efek Syariah (DES) periode pertama tahun 2016. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, Sarjito mengatakan, DES menjadi penting karena DES bisa menjadi acuan penempatan investasi para investor di portofolio efek syariah.

"DES ini bisa jadi panduan para investor dan penyedia indeks syariah," ujar Sarjito kepada wartawan di Jakarta, Rabu (25/5/2016). Dengan masuknya 26 emiten baru yang sahamnya masuk ke dalam DES periode pertama tahun 2016 maka total DES saat ini sebanyak 321 saham. DES terbaru tersebut mulai berlaku efektif sejak 1 Juni 2016.

Adapun kriteria yang harus ditempuh emiten untuk masuk dalam DES yakni total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total asset tidak lebih dari 45 persen dan total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha (revenue) dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10 persen.

Berikut ini adalah 26 emiten baru yang masuk ke dalam DES periode pertama tahun 2016:

1. PT Pudjiadi Prestige Ltd Tbk
2. PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk
3. PT Mitra Pemuda Tbk
4. PT Krakatau Steel Tbk
5. PT Centris Multipersada Pratama Tbk
6. PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk
7. PT Nipress Tbk
8. PT Berlina Tbk
9. PT Indal Aluminium Industry Tbk
10. PT Kino Indonesia Tbk
11. PT Trans Power Marine Tbk
12. PT Alumindo Light Metal Industry Tbk
13. PT Inti Bangun Sejahtera Tbk
14. PT Budi Strach and Sweetener Tbk
15. PT Sigmagold Inti Perkasa Tbk
16. PT Dua Putra Utama Makmur Tbk
17. PT Anabatic Technologies Tbk
18. PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk
19. PT Tembaga Mulia Semanan Tbk
20. PT Indonesia Pondasi Raya Tbk
21. PT Resources Asia Pasifik Tbk
22. PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk
23. PT Surya Citra Media Tbk
24. PT Ateliers Mecaniques D'Indoonesie Tbk
25. PT Intermedia Capital Tbk
26. PT XL Axiata Tbk

Daftar Ongkos Naik Haji Setelah Diturunkan Oleh Presiden Jokowi

Tahun 2016 Kementerian Agama menetapkan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp 34.641.304 atau setara USD 2.585. Sedangkan tahun lalu rata-rata BPIH sebesar USD 2.717. Berarti ada penurunan sebesar USD 132 dengan asumsi Rp 13.400 per USD 1. "Ini sebuah hasil maksimal karena sebelumnya ada pembahasan intensif komisi VIII DPR RI dengan Kemenag terkait efisiensi BPIH. Penurunan terjadi karena biaya pesawat ada penurunan. Harga avtur mengalami penurunan. Kedua, pemondokan. Tahun lalu rata-rata tiap orang SAR 4.500 bisa diteken menjadi SAR 4.300," kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Pernyataan tersebut disampaikan Lukman dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Agama RI, Jalan Lapangan Banteng Barat, Jakarta Pusat, Selasa (17/5/2016). Di lokasi juga hadir Dirjen Perjalanan Haji dan Umrah (PHU) Abdul Djamil. Dijelaskan Lukman, kuota jumlah jemaah haji besarnya sama dengan tahun lalu sebanyak 155.200 jemaah untuk haji reguler dan 13.000 jemaah untuk haji khusus. Untuk pengisian kuota jemaah haji tahun ini dibagi menjadi 2 tahap.

Tahap pertama diprioritaskan untuk jemaah yang belum pernah menunaikan ibadah haji, telah berusia 18 tahun atau sudah menikah dan bagi jemaah yang lunas tunda yaitu mereka yang sudah melunasi haji untuk tahun 2015 tapi mengalami penundaan dan baru bisa berangkat tahun ini. Selain itu, 5 persen dari daftar teratas jemaah tahun depan juga termasuk di tahap 1. Hal tersebut untuk mengantisipasi sisa kuota, sehingga bisa dimanfaatkan tahun ini.

Sedangkan tahap 2, lanjut Lukman, diprioritaskan bagi mereka yang gagal sistem pelunasan pada tahap 1, lansia di atas 75 tahun yang dapat disertai seorang pendamping. Termasuk juga bagi penggabung mahram seperti suami atau istri dan anak kandung.  "Pelunasan tahap 1 dilakukan mulai 19 Mei 2016 hingga 10 Juni 2016. Untuk pelunasan tahap 2 dimulai tanggal 20 Juni 2016 hingga 30 Juni 2016. Pelunasan BPIH dilakukan pada Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH pada hari kerja mulau pukul 08.00 sampai 15.00 waktu setempat," ujar Lukman.

Untuk persiapan di Arab Saudi, Lukman mengatakan persiapan sudah mendekati final. Penyewaan pemondokan yang berjumlah 119 pondok sudah nyaris sempurna, karena ada 94 pondok yang merupakan rapid order dari tahun lalu. Sementara di kota Madinah sudah 60 persen yang sudah disewa. "Sampai akhir bulan Ramadan akan dituntaskan pemondokan. Pengadaan catering dan transportasi sudah berlangsung. Semoga saat penyelanggaran sudah selesai semua," ucap Lukman.

Presiden Jokowi menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2016 rata-rata Rp 31-38 juta tergantung embarkasi. Hal ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 21/2016 tentang Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1437 H/2016 M. Keppres ini ditandatangani Jokowi pada 13 Mei 2016. Dikutip dari situs Kemenag, Selasa (17/5/2016), BPIH terdiri dari biaya penerbangan, biaya pemondokan di Makkah, dan biaya hidup.

BPIH disetorkan ke rekening Menteri Agama pada Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH yang ditunjuk oleh Menteri Agama.

Berikut besaran Ongkos Naik Haji BPIH berdasarkan embarkasi:

1. Embarkasi Aceh Rp 31.117.461
2. Embarkasi Medan Rp 31. 672. 827 
3. Embarkasi Batam Rp 32.113. 606
4. Embarkasi Padang Rp 32. 519.099
5. Embarkasi Palembang Rp 32.537. 702
6. Embarkasi Jakarta Rp 34.127. 046
7. Embarkasi Solo Rp 34.841. 414
8. Embarkasi Surabaya Rp 34.941.414
9. Embarkasi Banjarmasin Rp 37.583.508
10. Embarkasi Balikpapan Rp 37.583.508
11. Embarkasi Makassar Rp 38.905. 808
12. Embarkasi Lombok Rp 37.728.961

Penyebab Industri Keuangan Syariah Belum Optimal Dukung Pembangunan

Bank Indonesia mengharapkan peran yang lebih besar dari industri pembiayaan syariah dalam mendukung pengentasan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus D. W. Martowardojo menuturkan target pembangunan yang berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG) menekankan pada pengentasan akar kemiskinan dan pembangunan yang sifatnya universal. Menurutnya, saat ini lebih dari 1 miliar penduduk dunia hidup dalam kemiskinan.

Untuk itu, lanjutnya, dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Agus mengatakan semua sumber pembiayaan dioptimalkan guna mencapai SDG, tak terkecuali pembiayaan berbasis syariah. "Pembiayaan islami diharapkan bisa berkontribusi secara signifikan. Ini untuk menjadi katalis dan adanya pembangunan yang berkelanjutan," ujarnya dalam pertemuan tahunan IDB di Jakarta, Senin (16/5).

Agus menambahkan, industri pembiayaan syariah global dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kinerja yang mengesankan. Apabila pada 2009 nilainya sebesar US$1 triliun, maka pada 2014 nilainya meningkat 50 persen menjadi US$2 triliun. Kendati pertumbuhannya signifikan, Agus menilai kontribusi pembiayaan syariah terhadap pendanaan pembangunan global masih sangat rendah. "Besarannya kecil, hanya mewakili 1 persen dari total pembiayaan global," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menilai surat utang syariah (sukuk) merupakan salah satu instrumen yang tepat untuk mencapai SDG. "Tujuan menggunakan model bisnis ini pada kreditor atau peminjam dengan hubungan yang baik. Sebagian besar badan pembiayaan Islam ini mampu untuk mengentaskan kemiskinan, memerangi ketidaksetaraan," tuturnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, pembiayaan Islam khususnya sukuk memiliki ranah yang penting. engan adanya sukuk, maka dapat mencapai masyarakat inklusif yang setara. Ia menjelaskan, para pemimpin dunia sepakat untuk membuat sasaran yang lebih jauh lagi untuk melihat pembangunan dengan perspektif yang berbeda. Melalui sukuk ini, dunia dapat mencapai tujuan bersama dalam mengentaskan kemiskinan dan menjaga ekonomi yang seimbang.

"Sukuk berperan penting untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia, kereta api, dan pembangunan jalan raya," jelasnya. Bambang menilai Indonesia adalah salah satu penerbit sukuk terbesar di dunia untuk kategori negara.

"Untuk sukuk kita sudah dihormati dan kita sudah instrumen seperti sukuk ritel misalnya. Instrumen sukuknya sendiri sudah berkembang, kita awal-awalnya itu sukuk yang basisnya aset sekarang sudah menuju sukuk project financing. Jadi sebenarnya dari segi kedalaman instrumen itu sudah jauh lebih baik di banding dulu," jelasnya

Tiga Kelemahan Industri Syariah Nasional

Bank Indonesia (BI) mengungkapkan tiga kelemahan industri keuangan syariah nasional yang menjadi faktor utama industri tersebut tumbuh dengan lambat. Gubernur BI Agus Martowardojo menyebutkan tiga kelemahan tersebut adalah lambatnya inovasi produk, minimnya pengetahuan sumber daya manusia yang berkecimpung di industri tersebut atas konsep pembiayaan dalam Islam.

“Satu lagi belum digunakannya standarisasi internasional atas industri keuangan syariah di Indonesia,” ujar Agus saat menghadiri Sidang Tahunan Grup Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank/ IDB) ke-41 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (16/5).

Untuk dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan itu, Agus menyebut bank sentral memiliki lima strategi pengembangan pasar keuangan syariah di Indonesia. “Pilar pertama yaitu pengembangan produk di pasar untuk mendorong pembiayaan Islam. Ada lindung nilai Islami yang dikeluarkan oleh BI untuk meningkatkan repo syariah," tutur Agus.

Strategi selanjutnya, pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan nilai tambah dari pelaku ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.  Hal itu salah satunya diwujudkan melalui Festival Ekonomi Syariah yang digelar setiap tahun. Dalam festival itu, selain mempertemukan pelaku keuangan syariah dan pemangku kepentingan, juga diadakan kegiatan promosi untuk lebih mengenalkan produk keuangan syariah kepada masyarakat.

Strategi ketiga adalah adanya kerangka peraturan dan pengawasan guna menciptakan tata kelola yang baik melalui formulasi kebijakan yang berdampak positif langsung kepada institusi terkait seperi lembaga wakaf maupun badan zakat. Kemudian, lanjut Agus, BI mendorong perkembangan industri keuangan agar lebih efisien. Hal ini bisa dilakukan dengan membentuk badan internasional keuangan syariah untuk kegiatan yang strategis.

Terakhir, pembentukan struktur industri berlandaskan nilai Islami dengan memperhatikan keterkaitan antar otoritas sesuai dengan fungsi target pasarnya.Sebagai contoh, dengan mendukung pembiayaan ke infrastruktur dan dukungan ke Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui instrumen keuangan Islam. “Dukungan pembiayaan ke infrastruktur dan dukungan ke UMKM untuk bisa mendorong model keuangan Islam dan mendorong kegiatan usaha," ungkap Mantan Menteri Keuangan tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden IDB Ahmed Mohamed Ali mengungkapkan pengembangan pasar keuangan syariah sangat penting dan bisa menjadi alternatif untuk mencapai Target Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/ SDGs) 2030. Program SDGs bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan; melawan ketimpangan dan ketidakadilan serta perubahan iklim pada 2030.

“Keuangan Islam terwujud dengan integrasi dan ini juga dapat berkontribusi secara signifikan terhadap basis sumber daya yang diperlukan untuk membiayai program-program SDGs,” ujarnya.

Sebagai informasi, pangsa pasar sektor keuangan syariah terus meningkat setiap tahunnya. Otoritas Jasa Keuangan mencatat pada akhir 2015, pangsa pasar sektor keuangan syariah sebesar 4,87 persen terhadap seluruh sektor keuangan nasional atau meningat 0,27 persen dari posisinya di awal tahun lalu, 4,6 persen.

Keuntungan Membeli Rumah Lewat KPR Syariah

Perbankan syariah telah cukup lama hidup di Indonesia, namun perkembangannya dirasa kurang signifikan dan belum bisa mengimbangi perkembangan bank konvensional. Salah satu masalahnya adalah kurangnya edukasi kepada masyarakat terhadap produk-produk yang ditawarkan keuangan syariah termasuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Padahal, menurut Departement Head Consumer Bank Syariah Mandiri Widodo Darojatun, banyak keuntungan yang bisa didapat bila menggunakan KPR Syariah. "Pertama adalah dari sisi cicilan, KPR Syariah itu bisa memberikan cicilan fixed (tetap) selama proses kredit," kata dia dalam diskusi Chat After Lunch di Hong Kong Cafe, Jakarta, Kamis (12/5/2016).

Hal ini berbeda dengan KPR konvensional yang besaran cicilannya akan berubah dan cenderung meningkat seiring dengan tingkat inflasi dan kenaikan suku bunga perbankan setiap tahunnya. "Hal ini dikarenakan pada KPR Syariah, margin KPR sudah dihitung di awal. Sehingga besaran cicilannya tinggal dibagi dengan lama masa cicilannya. Jadi nggak ada kenaikan seperti di Bank Konvensional," kata dia.

Keuntungan kedua adalah besaran fasilitas pinjaman alias plafon yang bisa diterima nasabah. Menurut Widodo, KPR Syariah lebih longgar dalam memberikan fasilitas pinjaman yakni bisa memberikan besaran pembiayaan yang lebih besar ketimbang bank konvensional. "Lebih besarnya berapa? Sekitar 5%. 5% itu lumayan loh. Kalau dia beli rumah Rp 1 miliar, dia bisa hemat sekitar Rp 50 juta," ujar dia.

Ia mencontohkan, pada bank konvensional persetujuan pinjaman diberikan sebesar 80% dari nilai rumah yang akan dibeli. Maka pada bank syariah besarannya bisa mencapai 85%.Pasar properti di Indonesia masih terbuka sangat luas. Sayangnya, keterlibatan perbankan syariah untuk mendukung pembiayaan di sektor ini belum maksimal.

Hal ini dibuktikan dengan masih minimnya pengembang yang menggunakan rujukan pembiayaan syariah untuk pembiayaan Kredit Pembiayaan Perumahan (KPR). "Hal ini dikarenakan masih banyak orang yang belum mendapat pemahaman utuh tentang pembiayaan syariah termasuk untuk pembiayaan perumahan. Ini mungkin yang menyebabkan orang masih enggan menggunakan pembiayaan syariah untuk KPR," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sholahudin Ayubi di Hong Kong Cafe, Jakarta, Kamis (12/5/2016).

Dalam diskusi di Hong Kong Cafe, Jakarta bertajuk Chat After Lunch yang digagas Gaung Communication hari ini, diulas mengenai kendala yang menyebabkan masih minimnya keterlibatan pembiayaan syariah di sektor perumahan. Menurut Sholahudin, kendala yang ada bukan hanya datang dari masyarakat yang sama sekali masih buta tentang sistem syariah, melainkan juga datang dari mereka yang sebenarnya sudah mendapat pengetahuan soal pembiayaan syariah.

"Tapi mereka masih mempertanyakan apakah KPR syariah ini sudah memenuhi prinsip syariah. Ini syar'i atau tidak? Misalnya apakah pakai DP itu boleh atau tidak dalam KPR Syariah dan seterusnya," ujar dia. Di sisi masyarakat, rendahnya pemanfaatan sistem keuangan syariah untuk pembiayaan KPR disebabkan oleh sedikitnya pilihan produk pembiayaan yang ada. Sehingga dipandang kurang menarik minat masyarakat.

"Kertika kita mencari pembiayaan syariah untuk KPR, yang kita temui itu masih sedikit pilihannya ya," ujar Wanda Hamidah mewakili elemen masyarakat. Sementara dari sisi perbankan, diakui memang saat ini masih diperlukan inovasi-novasi baru untuk menghadirkan produk-produk pembiayaan syariah yang bisa menjawab kebutuhan masyarakat.

"Memang harus diakui bahwa produk yang ada belum terlalu memenuhi market fit (bisa menjawab kebutuhan pasar). Jadi memang inovasi perlu terus dikembangkan untuk mencapai market fit tadi," ujar Grup Head Consumer Bank Syariah Mandiri Jeffry Prayana. Dengan perhitungan tersebut, seseorang yang membeli rumah dengan harga Rp 1 miliar, maka dia bisa mendapat fasilitas pinjaman sebesar Rp 850 juta dari bank syariah. Sementara dari bank konvensional dia hanya mendapat Rp 800 juta.

"Kan lumayan ia bisa hemat bayar uang muka Rp 50 juta. Kalau di syariah hanya bayar Rp 150 juta, di konvensional dia bayar Rp 200 juta. Sayangnya, menurut dia, memang ada keterbatasan perbankan syariah dalam melakukan komunikasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Sehingga keunggulan-keunggulan bank syariah tersebut kurang mendapat tempat di masyarakat.

"Contohnya pernah satu ketika ada seorang sopir taksi bertanya ke saya, apa sih bank syariah? Kalau olehcustomer service pasti diberi penjelasan panjang lebar. Kalau saya memilih penjelasan yang sederhana. Bank syariah itu, ibarat makanan yang diberi label halal," tutur Widodo.

Dengan penjelasan itu, sang sopir taksi lebih memahami arti dari bank syariah. Harusnya, kata Widodo, komunikasi yang sederhana itu bisa juga diterapkan pada KPR syariah, sehingga masyarakat bisa lebih tertarik dan mau memanfaatkan fasilitas pembiayaan ini. "Memang harus ada inovasi-inovasi termasuk dalam hal komunikasi. Supaya orang mau dan menggilai produk syariah ini. Sekarang memang kendalanya, inovasi itu belum masif," pungkas dia.

Indonesia Jadi Tuan Rumah Sidang Tahunan Islamic Development Bank

Indonesia akan menjadi tuan rumah Sidang Tahunan Islamic Development Bank (IDB) ke-41. Pertemuan ini akan digelar pada tanggal 15-19 Mei 2016 di Jakarta Convention Center (JCC). "Forum ini tentunya sangat bermanfaat bagi Indonesia di mana saat ini peranan ekonomi syariah di Indonesia masih relatif terbatas, mungkin masih lima persen dari keseluruh dan kami akan meningkatkan di mana mendatang," ungkap Andin Hadiyanto, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kerja Sama Internasional dalam konferensi pers di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (11/5).

Rencananya, sidang ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro selaku Dewan Gubernur IDB. Sekitar 2700 partisipan diperkirakan akan hadir. Partisipan berasal dari perwakilan dari 56 negara anggota IDB mulai dari pemerintah, sektor swasta, praktisi ahli hingga lembaga internasional.

“Tema yang diangkat dalam pertemuan ini adalah penguatan pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur dan inklusi keuangan,” ujarnya. Enam topik besar yang dibahas dalam pertemuan ini antara lain koordinasi dan kerja sama teknis untuk pembangunan antar negara anggota, ketahanan ekonomi, kemajuan investasi syariah, pengentasan kemiskinan dan pendanaan infrastruktur.

Topik besar itu akan terbagi dalam 29 agenda yang terdiri dari seminar dan diskusi untuk membahas beragam topic spesifik diantaranya krisis air, pemanfaatan teknologi, transportasi ramah lingkungan hingga perempuan dalam sistem keuangan. Dalam sidang itu, Pemerintah Indonesia dan IDB juga akan menandatangani kerangka Kemitraan Strategis Negara Anggota (Member Country Partnership Strategy/MCPS) IDB untuk Indonesia tahun 2016 – 2020.

“MCPS 2016-2020 adalah sebuah kerangka pembangunan Indonesia yang fokus pada pembangunan infrastruktur, pembangunan manusia, sistem pendanaan syariah, peningkatan peran sektor swasta, serta program Reverse Linkage,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil IDB di Indonesia (Representative Resident) Ibrahim Shoukry, mengungkapkan posisi penting Indonesia. Selain sebagai negara yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia dan berperan dalam pertumbuhan ekonomi global, Indonesia juga merupakan salah satu negara pendiri IDB.

Selama beroperasi di Indonesia IDB telah berkontribusi di berbagai area penting seperti pembangunan infrastrukur, peningkatan pendidikan di level pendidikan tinggi, dan pembangunan berbasis komunitas dan pengentasan kemiskinan. "Hingga kini, IDB telah mengoperasikan US$ 4,2 miliar untuk di berbagai sektor di Indonesia," ujarnya.

Selain memberikan pinjaman, IDB juga membantu pemerintah dalam menyusun roadmap keuangan syariah, membantu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyusun program keuangan mikro dan inklusi keuangan. “Kami tengah bekerja untuk membuat agenda kerjasama lima tahun dengan pemerintah Indonesia dan juga melibatkan sektor swasta. Hal itu akan dibahas dalam Sidang Tahunan IDB nanti,” ujarnya.

Pemerintah akan menarik pinjaman baru dari Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank/IDB) hingga US$500 juta pada tahun ini.  Penandatangan kesepakatan pinjaman akan dilakukan pemerintah di sela Sidang Tahunan IDB ke-41, yang akan berlangsung di Jakarta pada 15-19 Mei 2016.  Ayu Sukorini, Direktur Pinjaman dan Hibah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, mengungkapkan pinjaman tersebut digunakan untuk membiayai berbagai proyek, yang masuk dalam kerangka Kemitraan Strategis Negara Anggota (MCPS) IDB untuk periode 2016 – 2020.

MCPS 2016-2020 merupakan kerangka pembangunan Indonesia yang fokus pada pembangunan infrastruktur, pembangunan manusia, sistem pendanaan syariah, peningkatan peran sektor swasta, serta program Reverse Linkage. “Untuk tahun ini, nilai pinjaman barunya sekitar US$400-an hingga US$500 juta,” tutur Ayu di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (11/5).

Menurutnya, pencairan pinjaman dilakukan berdasarkan progres proyek yang akan disepakati dalam perjanjian. Secara umum, pinjaman itu akan disalurkan untuk proyek infrastruktur, pendidikan, sosial, dan pembangunan berbasis komunitas. “Proyek-proyek IDB biasanya terkait dengan pendidikan tapi bisa juga untuk community development seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyakat (PNPM),” tutur Ayu.

Ayu menerangkan, dari total komitmen pinjaman proyek IDB yang mencapai US$5 miliar dalam lima tahun ke depan, sebanyak US$2 miliar akan digunakan untuk mendanai proyek-proyek pemerintah. Sedangkan sisanya ditujukan bagi lembaga non-pemerintah dan sektor swasta.

Dia menuturkan, pinjaman IDB cukup kompetitif dibandingkan dengan pinjaman yang ditawarkan lembaga keuangan dunia lain seperti Bank Dunia maupun Bank Pembangunan Asia (ADB). Ditemui terpisah, Wakil IDB di Indonesia Ibrahim Shoukry belum bersedia memberikan konfirmasi terkait besaran pinjaman baru itu. “Nanti saja pada waktu pertemuan Sidang Tahunan IDB kami beritahukan detailnya,” ujarnya.

Namun demikian, Shoukry menekankan kerjasama antara IDB dan Indonesia akan terus dilanjutkan. Menurutnya, Indonesia, selain sebagai anggota, juga memegang peran penting sebagai salah satu negara pendiri IDB.Hal itu terlihat dari komitmen IDB dalam membantu pembangunan Indonesia di berbagai sektor. “Hingga hari ini IDB telah mengoperasikan US$4,2 miliar di Indonesia ke berbagai sektor,” ujarnya.

Selain memberikan pinjaman, IDB juga membantu pemerintah dalam menyusun roadmap keuangan syariah dan membantu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyusun program keuangan mikro dan inklusi keuangan. Sebagai informasi, hingga akhir April 2016, pemerintah telah mencairkan US$248,97 juta dari total pinjaman IDB senilai US$987,54 juta untuk 12 proyek yang sedang berjalan.

Arab Saudi Targetkan Laba dari Umroh Senilai Rp 702 Triliun pada 2020

Pendapatan Arab Saudi yang dihasilkan dari musim umrah diharapkan meningkat hingga mencapai lebih dari 200 miliar riyal, atau sekitar Rp702 triliun pada 2020. Menurut mantan anggota Komite Nasional Haji dan Umrah dari Kamar Dagang dan Industri Mekkah, Saad Bin Jameel Al-Qurashi, sekitar lima juta orang akan melakukan umrah setiap tahunnya.

"Para peziarah akan tiba di Arab Saudi selama sembilan bulan yang merupakan waktu musim umrah yang dimulai pada hari pertama bulan Safar (bulan kedua dalam kalender Islam) sampai akhir Syawal (bulan ke-10)," katanya, dikutip dari Saudi Gazette pada Kamis (28/4).

Tahun ini, musim umrah mulai pada 13 November 2015 dan akan berlanjut sampai akhir Juli 2016. Qurashi mencatat bahwa semua proyek infrastruktur dasar di Makkah dan Madinah telah selesai atau hampir selesai. "Antara lain, proyek ini meliputi Haramain Express Train, Bandara King Abdulaziz International yang baru di Jeddah, perluasan bandara Taif dan sejumlah bangunan menara di Dua Kota Suci," katanya.

Dia menyatakan kereta cepat Haramain dapat membawa sekitar 9.000 jamaah per jam. Qurashi menyatakan perluasan jasa haji dan umrah yang tercantum dalam program "Visi Saudi 2030" akan memberikan kesempatan kerja kepada lebih dari 30 ribu pria dan wanita Arab di berbagai sektor, termasuk akomodasi dan transportasi.

Selain itu, lanjut Qurashi, saat ini terdapat sekitar 50 perusahaan umrah, tapi Kementerian Haji akan mengizinkan hanya sekitar 100 perusahaan baru setelah musim haji tahun ini untuk memenuhi peningkatan layanan. Qurashi menyerukan pembentukan perusahaan pemasaran untuk mempromosikan layanan yang disediakan oleh perusahaan haji dan umrah.

"Perusahaan-perusahaan pemasaran harus mempromosikan program hiburan dan wisata, serta kunjungan ke situs bersejarah di Makkah dan Madinah," katanya