OJK Resmi Umumkan Hutang Pinjol Tidak Perlu Dibayar

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pernah mengungkapkan ada kecenderungan baru di masyarakat yang sengaja tidak membayar utang pinjaman online (pinjol), khususnya yang ilegal, karena bisa hangus dengan sendirinya. Benarkah demikian?

Dalam catatan, berdasarkan sudut hukum perdata pinjol ilegal itu adalah tidak sah. Karena tidak memenuhi syarat maupun syarat subjektif dan objektif seperti diatur dalam hukum perdata. Karena hal ini pinjaman yang diterima sedari awal tidak sah di mata hukum dan boleh saja untuk tidak dibayarkan.

Meski begitu perlu diingat bila hal ini tidak berlaku untuk utang pinjol legal yang tercatat di OJK. Sebab setiap pinjaman dari pinjol legal telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku sehingga pinjaman yang diberikan sah di mata hukum.

Selain itu setiap pinjaman yang disalurkan juga mengikuti seluruh peraturan yang sudah ditetapkan OJK ataupun AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia),dari suku bunga hariannya sampai praktik penagihan hutang kepada nasabah.

Salah satunya seperti yang tertulis dalam Lampiran III SK Pengurus AFPI 02/2020 poin C angka 3 huruf (d), tertulis setiap penyedia layanan pinjol memang dilarang untuk melakukan penagihan secara langsung kepada debitur atau peminjam uang secara langsung.

"Setiap penyelenggara tidak diperbolehkan melakukan penagihan secara langsung kepada Penerima Pinjaman gagal bayar setelah melewati batas keterlambatan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari dihitung dari tanggal jatuh tempo pinjaman," tulis aturan itu.

Jadi masa pinjol menagih utang pengguna layanan maksimal 90 hari. Sayangnya, hal ini seringkali hal ini malah membuat pengguna layanan salah mengerti dan mengira utang-utangnya hangus secara otomatis.

Padahal bagi debitur yang gagal bayar lebih dari waktu 90 hari dihitung dari tanggal jatuh tempo pinjaman, maka pihak penyelenggara pinjol boleh menggunakan jasa pihak ketiga perusahaan jasa pelaksanaan penagihan yang telah diakui OJK.

Tidak hanya itu, pihak pinjol juga berhak menunjuk kuasa hukum untuk mengajukan upaya hukum kepada debitur yang masih berutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian dapat disimpulkan bila pengguna layanan pinjol memiliki utang yang belum dibayarkan lewat dari 90 hari, maka penyelenggara pinjol memang dilarang menagih secara langsung. Namun bukan berarti utang debitur secara otomatis hangus atau dianggap lunas, melainkan tetap wajib dibayar.

Perlu diingat setiap kredit macet, pihak penyelenggara pinjol berhak melaporkan kepada OJK melalui SLIK OJK atau yang dulu dikenal dengan BI Checking.Hal ini tentu akan membuat pengguna kesulitan jika ingin mengajukan pinjaman lain di kemudian hari.

Live Streaming di Market Place Tingkatkan Penjualan Hingga 5 Kali Lipat

  Gelaran kampanye Shopee 9.9 Super Shopping Day yang berjalan pada 9 September lalu kembali menjadi momentum bagi para UMKM dan brand lokal untuk mendongkrak bisnis, dengan peningkatan penjualan hingga 5 kali lipat saat menggunakan fitur live streaming Shopee Live pada hari puncak kampanye.

Senior Director of Marketing Growth Shopee Indonesia, Monica Vionna menjelaskan, dampak signifikan itu dirasakan oleh penjual di berbagai kota, termasuk Jember, Bandar Lampung, hingga Lombok.

"Bagi Shopee, semua inisiatif yang kami lakukan selalu didasari oleh komitmen kami untuk memberikan lebih banyak peluang dan kemudahan berbelanja bagi seluruh ekosistem, termasuk brand lokal dan UMKM," kata Monica.

Dirinya menyebut, Shopee merasa senang dan bangga atas sambutan terhadap kampanye 9.9 Super Shopping Day. Monica berharap, kampanye 9.9 Super Shopping Day dapat menjadi mendorong pertumbuhan bisnis dan berkontribusi positif pada perkembangan ekonomi digital Indonesia.

"Sebagai kampanye yang menjadi pembuka rangkaian festival belanja akhir tahun, kami harap kampanye 9.9 telah menjadi destinasi untuk memenuhi kebutuhan melalui ragam promo dan produk yang variatif," ujar Monica.

Shopee 9.9 Super Shopping Day dirancang menjadi wadah bagi penjual, pembeli, serta konten kreator, di mana penjual memberikan layanan terbaik, konten kreator menghadirkan konten paling menarik yang juga membantu meningkatkan penjualan, dan konsumen yang memenuhi kebutuhan dengan beragam penawaran spesial.

Untuk mendorong pertumbuhan ekosistem, Shopee menyediakan fitur Shopee Live guna mengembangkan pengalaman live shopping. Fitur ini memudahkan penjual terhubung dengan pembeli melalui interaksi real time yang lebih menarik, personal, dan efektif.

Selain itu, fitur video pendek Shopee Video juga bisa menjadi ruang kreasi bagi UMKM, brand lokal, dan konten kreator untuk memasarkan produk, ataupun menyajikan informasi yang dapat menjangkau lebih banyak pembeli.

Monica mengungkapkan, fitur ini akan memudahkan pengguna mendapatkan rekomendasi produk lokal berkualitas, sambil menikmati konten visual yang informatif dan relevan dengan kebutuhan.

Efektivitas Shopee Video sebagai kanal promosi pun tercermin dari peningkatan penjualan produk lokal yang melonjak hingga lebih dari 13 kali lipat selama masa puncak kampanye 9.9.

Ditegaskan Monica, setiap pencapaian positif yang terjadi pada kampanye 9.9 tak dapat terealisasikan tanpa dukungan dan kepercayaan penjual, pengguna, dan konten kreator kepada Shopee.

"Untuk itu, kami sangat berterima kasih dan berharap 9.9 Super Shopping Day bukan hanya menjadi kampanye yang memulai festival belanja akhir tahun, namun juga memberikan dampak positif yang signifikan dengan membuka peluang bagi seluruh ekosistem untuk senantiasa bertumbuh, berkreasi, dan berdaya bersama Shopee," kata Monica.

Sesa Susanti Dengan Furniture Bisa Mendunia Hingga Alaska

 Bukan kodrat seorang wanita bermain-main dengan peralatan kayu. Namun Sesa Susanti (36) lulusan S1 Sastra Inggris, justru berhasil mendapatkan keuntungan dari furnitur yang terbuat dari kayu hasil tangannya sendiri.

Sesa yang tinggal dan besar di daerah Tangerang ini menyadari banyak kayu-kayu dari pabrik yang tidak terpakai di daerahnya. Setelah menganggur selama 2 tahun, akhirnya pada bulan Desember 2016 ia menemukan ide untuk 'menyulap' kayu bekas tersebut. Dengan modal pinjaman uang Rp 300 ribu Sesa nekat membuat nakas, semacam meja untuk di samping tempat tidur. Setelah belajar secara otodidak, ia menjualnya di sosial media.

"Dengan modal Rp 300.000, saya waktu itu dapat keuntungan Rp 50 ribu. Kenapa saya mau dengan omset segitu, karena saya pikir, saya tidak punya skill, saya tidak punya background di kayu. Lalu saya coba upload di facebook, di sosial media Dan akhirnya ada yang suka, order, dan akhirnya berlanjut ke bisnis kecil-kecilan sampai sekarang," ujar Sesa dalam program Sosok.

Memulai hobinya di depan rumah, kini Sesa berhasil mempunyai workshop sendiri untuk mengolah kayu-kayunya. Ada dua lokasi, satu di Tangerang, dipegang oleh Sesa sendiri. Dan yang satu lagi di Balaraja, dipegang oleh karyawannya.

"Kalau yang di sini (Tangerang) sih sebenarnya lebih ke saya biasa kerja sendiri, tidak betah ada anak buah. Jadi lebih fokus ke saya untuk bikin inovasinya tuh lebih enak. Tidak mau ada gangguan," ujarnya. Nalaktak Kai, itulah nama yang diberikan Sesa pada usahanya. Nama ini berasal dari bahasa Sunda yang kurang lebih menggambarkan diri Sesa yang tidak bisa diam saat melihat kayu-kayu.

Pembeli produk Sesa tidak cuma berasal dari dalam negeri saja. Beberapa kali ada juga pesanan yang datang dari luar negeri. "Waktu itu dari Alaska, Italia, Jerman, tapi masih personal. Tidak dalam jumlah besar," bebernya. Tentu banyak cobaan yang dialami Sesa dalam menjalankan bisnis perabotan kayunya ini. Salah satunya adalah menghadapi cemoohan orang yang menganggap perempuan tidak cocok menjadi seorang pandai kayu.

"Kalau yang kontra itu biasanya karena saya perempuan. Karena biasanya tukang kayu itu di kita itu laki-laki yang mengerjakan. Sampai sekarang masih ada yang bully. Dan tentunya lebih banyak yang bullynya maaf, gendernya laki-laki. Mungkin karena aneh ya," ujar wanita berjilbab ini.

Dengan adanya pandemi COVID-19 ini usaha yang dijalani Sesa juga terkena dampaknya. Pesanan untuk keperluan furniture rumah tangga yang tadinya jadi mayoritas jadi bergeser ke properti untuk kantor.

Berkat pekerjaan yang terbilang penuh resiko, Sesa mendapat apresiasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan. Karena dinilai berani melakukan hal-hal yang terbilang berbahaya. Misal, memotong kayu menggunakan mesin potong, melakukan pembubutan, dan masih ada beberapa hal berbahaya lainnya.

"Selama menekuni pekerjaan ini, saya mendapat apresiasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan. Waktu itu masuk 10 besar, perempuan inspiratif untuk Kabupaten Tangerang. Mewakili Dinas Koperasi," kata Sesa sambil tersenyum.

Cara Membuat Dagangan Laku Di Marketplace dan Sosial Media

 Di era pandemi COVID-19 kebiasaan masyarakat menghabiskan uangnya untuk berbelanja berubah 180 derajat. Dari yang biasanya datang ke toko konvensional, kini hanya tinggal menyentuh layar handphone alias online.

Namun, untuk membuat barang dagangan yang dijual secara online cepat laku tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan para pedagang online agar produknya cepat laku.

Kreator digital, Syammas P. Syarbini membagikan tips atau cara agar barang dagangan online cepat laku atau mudah dibeli oleh para customer.

"Mempercantik etalasenya di sosial media dengan membuat account, membuka di e-commerce juga, salah satu caranya," kata dia dalam program d'Mentor yang dikutip, Kamis (25/3/2021).

Setelah membuat account, para pelaku bisnis bisa memanfaatkan aplikasi untuk mempercantik beranda atau tampilan etalase lapak dagangan online.

Setelah itu, dikatakan Syammas, para pelaku bisnis juga bisa mencari referensi dari produk-produk dagangan yang hampir serupa. Tujuan mencari referensi agar bisa menciptakan karakter hingga keunggulan dari produk yang kita jual.

"Misalnya minuman, kita sudah tahu minuman kita terus pasti minuman kita ada brand yang mendekati, brand yang mendekati itu sudah top of mind masyarakat, misalnya ke yang instan kopi-kopian. Nah itu teman-teman bisa jadikan referensi kita, kita nyontek dong, bukan nyontek," katanya.

"Kita mencari referensi karena mereka sudah membuktikan dengan menggunakan feed dengan desain seperti itu mereka sudah menarik audiensnya, nah kita yang baru mulai bisa mengatasi desain mereka terus dimodifikasi dengan karakter kita, jadi tidak plagiat," tambahnya.

Tidak sampai di situ, para pelaku usaha online juga bisa menampilkan foto-foto produk yang dijual dengan berbagai angle ditambahkan dengan kata-kata yang bersifat informatif maupun edukasi.

Cara yang terakhir, dikatakan Syammas adalah konsistensi dalam menjalankan bisnis. Dia menceritakan, setelah tahap riset dan penentuan konsep sudah dilalui maka tahapan selanjutnya menjalankan dagangan dengan etalase secara konsisten.

"Nah itu yang lebih sulit. Karena kalau konsisten itu kalau tidak dari hati kita sendiri, nggak kita sendiri yang jalanin dulu itu akan sulit. Apalagi kalau kita sudah punya tim, terus kemudian minta tolong ke tim kita nah tim kita juga belum dapat feelnya, nah memang harus kita dulu," ungkapnya.

Platform Digital Membantu Wanita Untuk Mandiri Jadi Pengusaha

 Peran perempuan dalam memajukan perekonomian Indonesia tak bisa dipandang sebelah mata. Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) yang dijalankan oleh para perempuan Indonesia yang berkontribusi terhadap ekspor lebih dari 5%. Apalagi, sekitar 64,5% UMKM di Tanah Air dikelola oleh perempuan.

Hal ini menandakan bahwa peran perempuan cukup besar terhadap perekonomian Indonesia. Walau begitu, hambatan mereka di dunia UMKM juga tidak sedikit.

Kondisi inilah yang memicu lahirnya sejumlah inovator muda yang tergerak mengatasi hambatan yang dialami para perempuan pelaku UMKM di Indonesia.

Di antara para inovator itu adalah Andrew Darmadi, CEO & Co-Founder Halosis dan Asri Wijayanti, Founder Jahitin.com. Halosis adalah startup e-commerce yang dilengkapi fitur asisten jualan (chatbot), sehingga para penjual online terbantu dan dapat menaikkan penjualan mereka. Halosis bisa digunakan di banyak platform, seperti Instagram, Facebook, LINE, dan lain-lain.

Sementara platform Jahitin membantu para penjahit lokal dalam hal mempermudah akses mereka mencari calon pelanggan. Para pelanggan juga dimudahkan dalam mencari penjahit yang sesuai selera mereka.

Dalam sesi talkshow "Inspirasi Pahlawan Digital UMKM" episode kedua kali ini, menampilkan Andrew dan Asri sebagai narasumber. Sesi dialog ini merupakan kelanjutan dari program workshop dan talkshow "Pahlawan Digital UMKM". Acara yang digelar pada Sabtu, 22 Agustus 2020 pukul 14.00 WIB tersebut disiarkan secara langsung melalui akun YouTube dan Instagram @KemenkopUKM.

Peduli Kaum Hawa

Minimnya jumlah perempuan pelaku UMKM yang melek teknologi jadi keprihatinan tersendiri bagi Andrew. Awalnya, Andrew fokus membantu para penjual online di sosial media, yang kebanyakan pelakunya kaum perempuan.

Mereka terdiri dari orang-orang yang mencari penghasilan tambahan, hingga para ibu rumah tangga ingin meningkatkan taraf hidup keluarga. Dari situlah, ungkap Andrew, muncul ide untuk membantu mereka agar dapat menjalankan usahanya secara lebih efisien.

Andrew menuturkan tentang salah satu pengguna Halosis yang berjualan busana Muslim di Instagram dan WhatsApp (WA). Si Ibu ini disibukkan dengan urusan merespons pelanggan dari pagi hingga malam hari. Pelanggannya rata-rata menanyakan hal yang sama, mulai dari harga dan model baju, soal diskon, metode pengiriman, hingga ekspedisi yang digunakan.

"Setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, si Ibu harus merekap semua data. Siapa yang order, siapa yang sudah transfer pembayaran, dan lain-lain. Proses ini saja memakan waktu dua hingga tiga hari," beber Andrew.

Saking sibuknya mengurus order, si Ibu sampai tidak sempat mengurus anak dan pekerjaan rumah tangganya. "Dengan bantuan asisten virtual dan otomatisasi Halosis, kami memudahkan si Ibu untuk mengurus bahkan menganalisis aktivitas usahanya," sambung Andrew.

"Dengan begitu, si Ibu bisa fokus mengembangkan usaha dan meningkatkan kualitas produknya, bahkan melakukan digital marketing."

Salah satu tantangan yang dihadapi Andrew adalah menghadapi ibu-ibu yang betul-betul belum melek teknologi. Mereka hanya bisa menggunakan telepon genggam biasa untuk telepon dan berkirim pesan. Mendekati mereka, kata dia, harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan pemahaman mereka.

Andrew menjelaskan fungsi Halosis dan meyakinkan ibu-ibu itu bahwa aplikasi ini dapat membantu meningkatkan taraf kehidupan mereka. "Memang butuh usaha agak keras untuk menyadarkan mereka," ujar Andrew.

Andrew yakin, dengan bantuan teknologi, masalah yang terjadi selama ini bisa diatasi lebih efisien dan optimal. Startup yang ia dirikan pada 2017 ini diharapkan bisa mendukung UMKM untuk membangun hubungan dengan konsumen.

Sebagai perusahaan rintisan bidang teknologi kecerdasan buatan, Halosis hadir menyediakan asisten virtual berupa chatbot untuk menerima dan mencatat pesanan, sekaligus manajemen stok pesanan bagi pelaku UMKM.

Di lain pihak lewat Jahitin.com, Asri Wijayanti kini telah membantu meningkatkan pendapatan dan memudahkan para penjahit dalam meraih pelanggan. Sekitar 200 penjahit telah bergabung dalam startup Jahitin.com, yang didirikan Asri pada 2016 tersebut. Situs ini menghubungkan penjahit rumahan dengan pelanggan yang membutuhkan jasa menjahit busana.

Bermula dari keresahannya saat mengetahui para penjahit konvensional sering dibayar murah, Asri tergerak membantu para pelaku UMKM yang sebagian besar perempuan. Menurut Asri, animo kaum perempuan yang mau belajar sesuatu yang baru itu lebih banyak ketimbang laki-laki.

Tanpa menafikan pentingnya peran lelaki, Asri menegaskan bahwa kesadaran perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup sangat tinggi. "Hal ini mereka lakukan agar dapat menjamin anak-anak mereka bisa mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi," ungkapnya.

Terdapat tiga layanan (service) di Jahitin. Pertama, Jahitin Academy yang berbentuk pelatihan di rumah-rumah. Para peserta pelatihan ini diharapkan dapat membuat produk yang sesuai dengan materi yang mereka dapatkan selama pelatihan.

Kedua, Online Service atau layanan daring yang memudahkan penjahit bertemu pelanggan. "Yang sering terjadi selama ini, pelanggan susah ketemu penjahit. Sebaliknya penjahit juga susah ketemu pelanggan," tutur Asri.

Ketiga, Driving Store yang berperan untuk memangkas harga jual produk di daerah-daerah tertinggal karena mahalnya harga bahan atau kain. Jahitin memudahkan akses para penjahit terhadap alat-alat jahit dan bahan-bahannya via online. Walau ongkos kirim terbilang mahal, namun Asri menyebut para penjahit masih bisa menutupi biaya produksi.

Selain itu, Asri juga mengungkapkan, ada dua bentuk klien atau pengguna Jahitin. Pertama adalah user atau pelanggan yang memesan jahitan. Mereka ini juga kebanyakan perempuan, meskipun yang dipesan adalah busana laki-laki. Kedua, benficiary atau para penjahit. "Kami ingin menghapus kesan bahwa teknologi itu terlalu tinggi untuk dijangkau perempuan. Nyatanya kaum perempuan juga bisa akrab dengan teknologi," tegasnya.

Pahlawan Digital

Halosis dan Jahitin merupakan dua di antara sejumlah inovator yang menjadi inovator rujukan dalam program Pahlawan Digital UMKM yang digagas oleh Putri Tanjung bersama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Pahlawan Digital UMKM adalah program yang hadir untuk memberi apresiasi kepada para inovator digital UMKM dan menjaring inovator muda lain yang berkontribusi dalam membantu UMKM.

Salah satu target pencapaian dari program ini untuk mengumpulkan 10 pemenang terbaik yang akan menjadi mitra Kemenkop dan UKM untuk melaksanakan digitalisasi UMKM. Selain itu, program ini juga membuka peluang agar para inovator digital yang telah terkurasi, bisa dipertemukan dengan modal ventura.

Dengan begitu, mereka akan mendapatkan investasi untuk memperbesar skala usahanya dan membantu lebih banyak lagi UMKM terdigitalisasi.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, mengapresiasi ide Putri yang menggagas digelarnya Pahlawan Digital UMKM ini. Menurutnya, dari kaum muda seperti Putri kerap muncul ide-ide yang luar biasa, termasuk ide Pahlawan Digital. Bagi Teten, program ini sangat penting bagi pelaku UMKM.

"Karenanya, kita membutuhkan inovator-inovator muda yang bisa membantu UMKM dapat berjualan langsung di market place digital," ujar Teten.

Di lain pihak, Putri menyadari pentingnya peran inovator-inovator muda dalam memberdayakan UMKM di masa mendatang. Ia juga yakin pasti banyak inovator-inovator muda di luar sana yang sangat luar biasa. "Mereka punya ide cemerlang untuk membantu UMKM. Kenapa kita tidak mencari lebih banyak lagi inovator-inovator muda untuk membantu lebih banyak lagi UMKM," kata Putri.

Anak muda di mata Putri, berperan penting dan dapat berkontribusi dalam pembangunan. Mereka punya semangat yang luar biasa. Karenanya, ia mengajak para inovator muda tersebut untuk bergabung dalam Pahlawan Digital UMKM. Perkembangan info terkait Pahlawan Digital UMKM bisa dipantau di Instagram @pahlawandigitalumkm @kemenkopukm dan @putri_tanjung.

"Program ini bukan hanya soal memenangkan kompetisi, tapi tentang bagaimana agar inovasi mereka berkembang dan dapat menjangkau lebih banyak laki pelaku UMKM," tegas Putri.*

Cara Membedakan Mutiara China Dengan Mutiara Asli Indonesia

Mutiara China telah beredar di Indonesia. Produk yang beredar itu adalah mutiar air tawar yang masuk ke Indonesia lewat Lombok, NTT. Mutiara impor ini dianggap merugikan produk mutiara laut lokal karena harga jualnya yang sangat rendah. Pasalnya, tak hanya memiliki harga yang murah, kualitas mutiara air tawar dari China juga tidak sebagus mutiara air laut Indonesia.

Lantas, bagaimana cara membedakan produk mutiara air tawar asal China dengan mutiara laut dalam negeri?

Menurut Ketua Umum Asosiasi Budidaya Mutiara Indonesia (Asbumi), Anthony Tanios pada dasarnya dalam membedakan mutiara impor China dan Indonesia dibutuhkan ketelitian. Sebab, ia menilai, kini mutiara China sulit untuk dibedakan.

"Dari bentukannya agak sulit (dibedakan) karena mereka pakai teknologi, dicemplung, pakai obat jadi bentuk dan cahayanya bagus. Tapi orang yang berpengalaman bisa tahu, bisa lihat," kata Anthony. Ia menjelaskan, ukuran mutiara China berkisar 8 mm - 11 mm. Sementara, ukuran mutiara laut Indonesia lebih besar yaitu 15 mm-17 mm.

Sedangkan untuk cahaya dan warna, ia menilai hampir sama dengan mutiara air laut Indonesia. Namun, cahaya dari mutiara air tawar dari China bisa luntur setelah 1 tahun pemakaian. "Kalau warna sama cahaya itu hampir sama ya, lumayan. Cuma kalau mutiara dari China shiningnya itu nggak alami jadi 1 tahun pemakaian paling sudah luntur," jelasnya.

Namun, kata Anthony, perbedaan yang sangat jelas dapat dilihat dari harga. Sebab, harga jual mutiara air tawar dari China lebih murah dibandingkan mutiara air laut Indonesia. "Orang awam bisa lihat dari harganya. Kalau kalung mutiara cuma Rp 2,5 juta itu dengan banyak butiran itu murah. Mereka kan jual per bijinya Rp 50 ribu-Rp100 ribu, mana ada harga segitu per bijinya. Minimal per bijinya itu Rp 700 ribu-Rp 1 juta," terang Anthony.

Sementara itu, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Nilanto Prabowo menambahkan untuk membedakan mutiara air tawar dari China dan mutiara air laut Indonesia bisa dilihat dari shining atau cahayanya.

"Sekilas membedakan sebagai orang awam saya merasa mutiara air tawar tidak bersinar dan berkabut jika dibandingkan dengan mutiara air laut. Kalau yang manik-manik juga itu bundarnya sempurna, tidak ada cacat sama sekali. Yang paling penting dari shining, mutiara lait bersinar dan warna kuning dan putihnya terlihat," terang Nilanto

Kerugian 1 ton/tahun
Anthony menambahkan, pengusaha mutiara mengalami kerugian, sebab pasar produk mereka di dalam negeri 'dimakan' mutiara asal China. Menurutnya, 60% produksi mutiara laut diekspor, dan 40% sisanya dipasok ke pasar dalam negeri.

Dia memperkirakan, 40% produk mutiara untuk pasar lokal lokal itu mencapai 1 ton. "40% itu kira-kira produksinya 1 ton/tahun. Itu ada stok banyak kan dan malah diambil mutiara asal China," jelasnya.  Oleh karena itu, ia berharap pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat menghentikan impor mutiara tersebut.

"Mudah-mudahan pemerintah bisa setop impor mutiara China. Dampaknya ke kami, tidak bisa menjual mutiara hasil budidaya kami," pungkas Anthony. engusaha mutiara Indonesia mengeluh bisnisnya terancam karena beredarnya mutiara impor dari China. Produk yang masuk dari China adalah mutiara fresh water atau air tawar.

Ketua Umum Asosiasi Budidaya Mutiara Indonesia (Asbumi), Anthony Tanios mengatakan kehadiran mutiara air tawar tersebut membuat para turis terutama dari mancanegara terkecoh dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan mutiara air laut.  Menurut Anthony, produk mutiara air tawar impor dari China dibanderol Rp 50.000-Rp 100.000 per butir, sementara mutiara air laut lokal dibanderol antara Rp 1 juta-Rp 2 juta per butir.

"Lombok adalah sentra mutiara selama ini, tapi sayang mutiara fresh water dari China yang mereka jual. Dampak ke Kami tidak bisa menjual mutiara hasil budidaya kami" ujar Anthony. Menanggapi hal ini, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Nilanto Prabowo mengatakan masuknya mutiara air tawar dari China telah berlangsung beberapa tahun terakhir.

"Ya itu memang betul (masuknya mutiara air tawar China). Beberapa tahun terakhir, Lombok dibanjiri mutiara air tawar," kata Nilanto. Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa masuknya mutiara air tawar tersebut pada dasarnya belum diketahui prosesnya. Dan pihaknya mengaku masih mendalami pengecekan terkait hal tersebut.

Pasalnya, masuknya mutiara air tawar dari China seharusnya memiliki kode Harmonized System (HS) tertentu. Namun hingga saat ini belum ada laporan yang menunjukan adanya kode HS mutiara air tawar. "Kita koordinasikan dengan teman-teman di border. Bea cukai sedang cek masih nunggu hasilnya. Selama ini sih belum melihat ada kode HS yang memperlihatkan mutiara air tawar. Seharusnya nggak ada itu tapi kok mereka beredar," terangnya.

"Nah dugaan kita mereka masuk menggunakan kode HS manik-manik, perhiasan imitasi," lanjut Nilanto. Sebagai informasi, kode HS merupakan kode yang tertera pada setiap barang yang akan melintasi negara. Kode HS berfungsi sebagai pengenal dalam perdagangan internasional.

"Kode HS itu ada 8 digit dan 12 digit. Bermacam-macam. Kadang, pelaku usaha importir ini biar menghindari sesuatu atau tidak ingin menunjukkan sesuatu secara gamblang ya mereka bersembunyi menggunakan kode HS yang lain," pungkasnya. Pengusaha mutiara air laut mengeluh bisnis mereka terancam dengan masuknya mutiara impor China. Negeri Panda itu memasok mutiara air tawar lewat Lombok, NTB, salah satu sentra produsen mutiara di Indonesia.

Diduga, produk mutiara China itu masuk ke Indonesia memakai kode produk manik-manik. .

"Nah dugaan kita mereka masuk menggunakan kode HS manik-manik, perhiasan imitasi," lanjut Nilanto Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Nilanto Prabowo. Saat ini, kata Nilanto, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah berkoordinasi dengan Ditjen Bea Cukai mengecek masuknya mutiara air tawar dari China.

"Nah itu sedang kita koordinasikan terus dengan teman-teman di perbatasan, otoritas di border, bea cukai, kita sedang cek. Masih belum keluar, masih tunggu hasilnya," kata Nilanto, Senin (13/11/2017). Pengecekan ini ia lakukan karena pada dasarnya setiap barang impor memiliki kode Harmonize System (HS). Sementara, ia belum pernah mendapat laporan terkait kode HS mutiara air tawar dari China.

"Kalau impor semua barang pasti dilaporkan pada HS. Nah selama ini sih belum lihat ada kode HS yang memperlihatkan mutiara air tawar," sambungnya. Pemerintah pun dikatakan sedang melakukan pengecekan terus menerus terhadap keseluruhan kode HS yang berjumlah 16. Apakah terdapat kode HS mutiara air tawar atau tidak.

"Sekarang kita sedang cek terus 16 kode HS. Ada nggak sih mutiara air tawar. Apakah ada kode HS air tawar impor," pungkasnya. Sebagai informasi, kode HS merupakan kode yang tertera pada setiap barang yang akan melintasi negara. Kode HS berfungsi sebagai pengenal dalam perdagangan internasional.

"Kode HS itu ada 8 digit dan 12 digit. Bermacam-macam. Kadang, pelaku usaha importir ini biar menghindari sesuatu atau tidak ingin menunjukkan sesuatu secara gamblang ya mereka bersembunyi menggunakan kode HS yang lain," tutupnya

Ritel Bisa Bertahan Jika Kreatif Bidik Segmen Konsumen

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menilai, industri ritel masih bisa bertahan, asalkan produk yang dijual tepat dengan kebutuhan segmen yang ditujunya. Itu berarti, pelaku usaha juga perlu menyeleksi produk-produk yang dijual. "Kami lihat mal di Jakarta atau daerah, kalau produknya tepat sesuai dengan konsumen itu cukup bagus," ujarnya, Senin (6/11).

Menurut Airlangga, jumlah mal seharusnya tak menjadi hambatan bagi perkembangan industri ritel. Toh, tidak semua masyarakat beralih ke perdagangan elektronik (e-commerce) hingga mengakibatkan ritel konvensional loyo.

"Tidak semua, karena barang-barang yang dijual di e-commerce rata-rata dibawah Rp1 juta," kata Airlangga. Secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Franciscus Welirang menyatakan, ada beberapa mal yang menawarkan produk untuk beberapa kalangan, seperti kelas menengah ke atas dan bawah.

"Contoh soal, di Melawai, mal nya itu kan tengah-tengah yang tidak jelas antara kelas atas dan bawahnya. Kalau untuk kelas ke bawah, ya bawah saja, atas ya atas saja," jelas pria yang akrab disapa Franky ini. Makanya, ia melanjutkan, segmen atau target konsumen itu harus jadi perhatian pengelola mal. Bahkan, seharusnya pengusaha mal menentukan terlebih dahulu segmennya sebelum menentukan isi tenant di dalamnya.

Namun, ketentuan ini juga harus diperbaharui secara berkala karena pasar mengalami perubahan secara terus-menerus. Setidaknya, pengusaha wajib memperbaharuinya setiap tiga tahun sekali. "Perubahan zaman terjadi terus. Mereka (pengusaha) harus bisa melihat dan membidik," ungkap dia.

Dengan realitas yang terjadi, Franky pun tidak sepakat jika pelemahan industri ritel disebabkan karena daya beli masyarakat yang sedang turun. Namun, ia mengakui ada peralihan konsumsi masyarakat kepada e-commerce hanya sekitar satu persen.

"Coba dilihat yang berusaha di Ambon, mungkin untungnya melimpah. Lalu, Kupang, Makassar, dan lain-lain. Jangan dilihat Jakarta saja," pungkas Franky. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyatakan telah memantau pergeseran (shifting) pola konsumsi masyarakat yang pada akhirnya menyebabkan beberapa gerai ritel gulung tikar.

Ketua Umum Aprindo Roy Mandey mengatakan, shifting pola konsumsi itu terjadi seiring momentum pendapatan per kapita masyarakat Indonesia yang naik rata-rata menjadi di atas US$3 ribu.  "Jadi mulai 2010 tepatnya. Kemudian naik terus, dan sekarang [pendapatan per kapita] sudah US$3.500-US$3.600. Itu kan menengah ke atas pastinya," ujarnya.

Ia menjelaskan, pergeseran pola konsumsi juga terjadi karena perubahan zaman yang lebih digital dan kemajuan internet. Jadi, ia menilai masyarakat lebih membutuhkan pengalaman (experience) belanja daripada barangnya. "Itu terlihat dari banyak yang menabung, banyak saving. Karena mereka berpikir saat ada travel fair, new travel destination, atau great sale di negara lain, baru melakukan spending. Goods based consumption berubah menjadi experience based consumption," jelasnya.

Aprindo, kata Roy, pada awalnya belum terlalu mengkhawatirkan pergeseran tersebut. Namun, ia mengaku mulai was-was ketika pada 2012-2013 mulai terlihat pelemahan pertumbuhan ritel.

"Kemudian pada 2014-2015 juga turun tuh di era Jokowi. Apalagi pas APBNP baru ditetapkan pertengahan tahun, jadi penyaluran dana desa terlambat. Di situ mulai turun dan sampai sekarang belum recovery," kata Roy.Menurutnya, jika anggaran belanja pemerintah tidak direalisasikan sepenuhnya, maka akan berpengaruh bagi konsumsi masyarakat. Alasannya produktivitas masyarakat tidak tersalurkan, akhirnya konsumsi juga terhambat.

Isu pelemahan industri ritel sudah terendus sejak awal tahun ini. Beberapa perusahaan menutup beberapa gerainya yang dinilai tidak memberikan keuntungan terhadap kinerja secara konsolidasian.Misalnya saja, PT Matahari Department Store Tbk (LPPF) yang baru menutup dua gerainya di kawasan Blok M dan Manggarai. Kemudian, diikuti penutupan gerai Lotus dan Debenhams oleh PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI).

Kedua manajemen ini kompak beralasan penutupan gerai dilakukan karena gerai tersebut tidak menghasilkan pendapatan sesuai target perusahaan. Dengan kata lain, keputusan itu juga bisa dikatakan sebagai efisiensi perusahaan. Yang paling besar belum lama ini, PT Modern Internasional Tbk telah menutup semua gerai 7-Eleven di bawah pengelolaannya pada 30 Juni 2017 karena kurangnya sumber daya untuk mendanai operasional tokonya.

Perusahaan menutup sekitar 25 gerai pada 2016, meninggalkan perusahaan dengan 161 toko. Pada 2015, Modern Internasional memiliki lebih dari 185 gerai 7-Eleven.

Kisah Golden Truly : From Hero to Zero

Bagi Anda yang sudah menghuni Jakarta sejak era 1990-an, mungkin tak asing dengan Mal Golden Truly. Kala itu, Golden Truly bisa ditemui di Fatmawati, Sudirman, Tendean, Gunung Sahari, Depok, serta Blok M.  Golden Truly pun sempat menjadi salah satu primadona tempat berbelanja maupun hiburan bagi warga Jakarta. Namun, sejak beberapa tahun terakhir, pamornya tergerus oleh Grand Indonesia, Senayan City, Kota Kasblanka, dan beragam mal lainnya yang menggempur ibukota.

Satu per satu gerai Golden Truly pun ditutup. Terakhir, Golden Truly baru saja menutup gerainya di Depok, kendati di sisi lain baru membuka gerai Truly premium di Tanggerang. Padahal, gerai tersebut baru di buka pada 2010 dengan menggunakan dana dari penawaran saham perdana (Initial Public Offering/IPO) eks induk usahanya, PT Golden Retailindo Tbk (GOLD).

GOLD kini bersulih nama menjadi PT Visi Telekomunikasi setelah melepas kepemilikannya pada Golden Truly dan mengubah portofolio bisnisnya ke sektor infrastruktur. Kondisi keuangan Golden Truly yang merugi menjadi alasan GOLD melepas mal dan departement store tersebut.

Mencoba menelusuri satu-satunya gerai Golden Truly yang tersisa di Jakarta, tepatnya di kawasan Gunung Sahari. Dari luar, mal tersebut terlihat sudah di makan usia, tak banyak perubahan berarti yang dilakukan pengelola. Namun, pengelola baru saja melakukan renovasi di dalam gedung, khususnya pada gerai Departement Store.

Kendati hanya terdiri dari beberapa lantai, mal ini cukup lengkap. Selain ada departement store yang dikelolanya sendiri, juga terdapat supermarket, tempat bermain, dan beberapa restoran yang cukup terkenal.  Barang-barang yang di jual di departement store-nya juga sebenarnya cukup beragam. Namun, keragaman tersebut, nyatanya tak banyak menarik minat pengunjung untuk singgah.

Suasana di Mal Gunung Sari pada Selasa sore ketika berkunjung tak terlalu ramai. Keramaian hanya terlihat di food court dan supermarket. Sementara itu, pengunjung departement store terbilang sepi, bahkan pengunjung di satu lantai department store dapat dhitung dengan jari.

"Memang baru direnovasi belum lama ini," ujar salah satu petugas mal yang enggan disebut namanya .  Petugas tersebut membantah kemungkinan akan ditutupnya mal tersebut. Penutupan gerai, menurut dia, hanya dilakukan di Departemen Store Golden Truly yang berlokasi di Depok.  Kendati demikian, ia mengaku sehari-hari, kondisi mal yang berlokasi di Gunung Sahari tersebut memang tak terlalu ramai. Oleh karena itu, pengelola pun rajin menawarkan diskon hampir di setiap akhir bulan.  "Memang di sini, rutin kami adakan diskon di akhir bulan," jelasnya.

Devi, salah satu pengunjung Mal Golden Truly mengaku sering berkunjung, karena lokasi tempat tinggalnya yang tak jauh dari mal tersebut. Kendati sering berkunjung, ia mengaku tak mendengar adanya penutupan Golden Truly di lokasi lain. Namun, diakui devi, hampir setiap hari mal tersebut sepi, bahkan di hari libur sekalipun.

"Saya sering ke sini karena memang dekat dari kos-kosan, Sabtu-Minggu juga sering ke sini. Kondisi sama saja sih, sepi-sepi juga, nggak banyak berbeda dengan hari biasa," ujar Devi. Indah, pengunjung lainnya juga mengaku mengunjungi Golden Truly karena lokasi mal yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Sama seperti Devi, ia pun melihat selama ini mal tersebut relatif sepi dibandingkan mal-mal lainnya.

"Ke sini karena dekat dari rumah, mau cari tas. Sepi (pengunjung) di sini, tapi barangnya sebenarnya lumayan lengkap. Mudah-mudahan sih nggak ikut tutup seperti yang lain," ungkapnya
Awan gelap masih menyelimuti bisnis ritel Tanah Air. Setelah 7-Eleven dan Lotus Department Store yang menyetop seluruh operasionalnya, serta Ramayana dan Matahari yang mengurangi jumlah gerainya, kini giliran Golden Truly Mall & Department Store.

Memang, tak banyak yang menyadari kalau tempat perbelanjaan yang melejit pada 1990-an itu semakin sulit ditemui. Dulu, Golden Truly bisa ditemui di Fatmawati, Sudirman, Tendean, Gunung Sahari, Depok, serta Blok M. Kini, berdasarkan hasil penelusuran melalui instagram @goldentrulydisebutkan bahwa tersisa hanya di Gunung Sahari dan Mall Batam City Square (BCS).

“Setahu saya, dulu banyak ya. Tetapi, sekarang sisa dua. Kalau yang di Depok baru tutup bulan kemarin,” ujar layanan pelanggan @goldentruly melalui sambungan telpon, Senin (30/10). Meski demikian, layanan pelanggan @goldentruly menyebut, manajemen akan membuka cabang baru di kawasan Bumi Serpong Damai (BSD). “Untuk di Serpong belum jelas kapan bukanya, baru mau dibuka,” imbuhnya.

Berdasarkan keterbukaan informasi, manajemen Golden Truly tidak lagi dibawahi emiten PT Golden Retailindo Tbk (GOLD) yang kini bersulih nama menjadi PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk.

Sejak 1995 silam hingga 2016 lalu, perseroan bergerak di bidang perdagangan ritel dan pengelola ruang usaha komersial. Pada 25 Juni 2010, perseroan melakukan proses penawaran umum saham perdana (IPO) dan resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 7 Juli 2010. Laporan keuangan perseroan pada kuartal I 2016 melansir, kegiatan usaha perseroan masih dalam perdagangan ritel dan pengelolaan mall Golden Truly. Bisnisnya meliputi pengoperasian department store, dan pengelolaan ruang sewa komersial untuk supermarket, food court, dan restoran.

Namun, pada laporan resmi 26 Mei 2016, perseroan mengambilalih saham PT Permata Karya Perdana (PKP) senilai Rp140 miliar. PKP merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang sarana infrastruktur yang merambah hingga Pulau Jawa, Bali, dan Sumatra. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan pada kuartal I 2016, kegiatan utama usaha perusahaan masih dalam perdagangan ritel dan pengelolaan mall bernama Golden Truly. Bisnisnya meliputi pengoperasian department store, pengelolaan ruang sewa komersial untuk supermarket, food court, dan restoran.

Namun, pada 26 Mei 2016 perusahaan mengambilalih saham PT Permata Karya Perdana (PKP) dengan nilai investasi Rp140 miliar. PKP merupakan perusahaan yang bergerak di bidang sarana infrastruktur telekomunikasi yang mendirikan dan mengoperasikan menara dan micro cell, yang nantinya akan disewakan kepada perusahaan operator telekomunikasi. Proses sewa-menyewa ini umumnya menggunakan perjanjian jangka panjang. Menurut laman resmi Visi Telekomunikasi Infrastruktur, kini perusahaan telah merambah hingga Pulau Jawa, Bali, dan Sumatra.

Sejak perseroan mengakuisisi PKP, maka secara resmi manajemen mengalihkan kegiatan bisnisnya sesuai dengan fokus utama pergerakan bisnis dari PKP sendiri, yaitu penyediaan infrastruktur telekomunikasi. Sementara itu, dalam surat penjelasan manajemen kepada BEI pada 25 Oktober 2016, dituliskan jika terdapat penerimaan kas dalam laporan keuangan Juni 2016 sebesar Rp4,8 miliar atas penjualan seluruh saham PT Golden Anugerah Sejahtera yang dimiliki perusahaan sebesar Rp2,7 miliar, kemudian penjualan seluruh saham PT Golden Prima Retailindo yang dimiliki perusahaan sebesar Rp1,5 miliar.

Adapun, pendapatan perusahaan melejit setelah beralih pada bisnis infrastruktur telekomunikasi. Hal ini tercermin pada laporan keuangannya di semester I 2017, di mana pendapatan perusahaan lompat 790,36 persen menjadi Rp12,01 miliar dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1,34 miliar. Namun, perusahaan masih membukukan rugi bersih sebesar Rp3,01 miliar pada enam bulan pertama tahun ini. Kerugian ini meningkat 80,58 persen dari sebelumnya Rp1,66 miliar.

PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk (GOLD), eks PT Golden Retailindo mengungkapkan, manajemen melepas kepemilikan saham Golden Truly Department Store lantaran pusat perbelanjaan era 1990-an itu terus mencatat kerugian. GOLD kemudian mengubah portofolio bisnisnya menjadi penyedia infrastruktur telekomunikasi. Sementara, Golden Truly dibawahi oleh PT Golden Anugerah Sejahtera (GAS) dan PT Golden Prima Retailindo yang merupakan anak usaha GOLD.

“Dalam laporan audit 2017 terdapat informasi mengenai divestasi di PT GAS,” ujar Direktur Keuangan Visi Telekomunikasi Riady Nata. Keterangan penjualan anak usahanya itu juga disampaikan manajemen ke Bursa Efek Indonesia (BEI) dan tercermin lewat pengeluaran kas dalam laporan keuangan perusahaan per Juni 2016.

Dalam hal ini, perseroan menjual seluruh kepemilikannya di GAS sebesar Rp2,7 miliar. Penjualan juga dilakukan tehadap saham PT Golden Prima Retailindo yang dimiliki perseroan sebesar Rp1,5 miliar. "Bisnis lama perusahaan sudah resmi dilepas pada paruh pertama tahun lalu. Untuk outlet (gerai) Golden Truly di luar Jakarta, itu berada dibawah Golden Anugerah Sejahtera," terang dia.

Lebih lanjut ia menjelaskan, saat masih mengempit saham Golden Truly, kinerja perseroan sepanjang tahun 2015 hingga 2016 tercatat negatif yang berasal dari bisnis ritelnya. Makanya, perseroan mencari bisnis yang bisa memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dengan mengakuisisi PT Permata Karya Perdana (PKP).

"Kami melakukan non Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) untuk menambah dana mengakuisisi PKP," kata Riady. Pelaksanaan non HMETD ini dilakukan pada 13 Juni 2016 lalu dengan melepas 28,6 juta saham yang dipatok dengan harga pelaksanaan Rp535 per saham. Dengan demikian, perseroan meraup dana hingga Rp15,3 miliar.

Kinerja perseroan saat ini, sukses mencetak pertumbuhan laba bersih dan pendapatan sepanjang kuartal III 2017. Pendapatan perusahaan naik 179,98 persen menjadi Rp19,34 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu Rp6,9 miliar. Pertumbuhan pendapatan ini membuat perseroan meraup laba bersih dari posisi kuartal sebelumnya yang masih tercatat rugi. Yakni, laba bersih sebesar Rp281,48 juta dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang rugi Rp6,34 miliar.

Ke depan, perseroan bakal menambah portofolio menaranya untuk mencapai skala ekonomi yang lebih baik. Sejauh ini, manajemen belum memiliki rencana aksi korporasi dalam waktu dekat. "Kami lagi fokus ke pembangunan menara saja," pungkas Riady.

Sebelumnya, Golden Truly bisa ditemui di sejumlah wilayah, seperti Fatmawati, Sudirman, Tendean, Gunung Sahari, Depok, serta Blok M. Kini, Golden Truly tersisa hanya di dua titik, Gunung Sahari, dan Mall Batam City Square.

“Setahu saya, dulu banyak ya. Tetapi, sekarang sisa dua. Kalau yang di Depok itu baru tutup bulan kemarin,” ujar layanan pelayanan instagram @goldentruly melalui sambungan telpon. Semakin ciutnya jumlah gerai Golden Truly menguatkan dugaan daya beli yang terus melemah. Sebelumnya, Lotus Department Store dan Debenhams juga menutup operasionalnya, menyusul Ramayana dan Matahari Department Store yang mengurangi toko fisiknya

8 Fakta Diskon 70 Persen Debenhams

Masa suram sedang menyelimuti bisnis ritel, terutama department store di Indonesia. Setelah Lotus Department Store tutup, giliran toko Debenhams yang akan tutup per akhir 2017.  Sempat dikenal sebagai salah satu department store terbesar di Indonesia, Debenhams akhirnya harus 'menyerah' dengan ketatnya persaingan antar pusat perbelanjaan. Berikut ini fakta-fakta Debenhams yang perlu kamu tahu.

1. Debenhams merupakan retailer yang telah berdiri sejak 1778, dan berpusat di Brock Street, London, Inggris.
2. Bermula dari hanya satu toko di London, Debenhams kini telah berdiri di 178 lokasi di seluruh Inggris. Debenhams juga memiliki franchise di 26 negara lainnya termasuk Indonesia. Franchise pertama Debenhams di luar Inggris dan Britania Raya berada di Bahrain, dibuka pada 1997.
3. Pendiri Debenhams adalah William Debenham. Ia kemudian berpartner dengan pebisnis lainnya, Thomas Clark, dan menamai rantai retail tersebut dengan Clark & Debenham.
4. Pada 1837, Thomas Clark memutuskan pensiun dan sejak itu nama department store tersebut mengalami beberapa kali pergantian nama. Mulai dari Debenham, Pooley & Smith, Debenham, Son & Freebody hingga Debenhams Limited.
5. Pada 1980-an, Debenhams tiga kali menjadi target protes Front Pembebasan Hewan karena menjual produk-produk dari bulu hewan. Tiga tokonya di Romford, Luton dan Harrow mendapat serangan bom dari kelompok tersebut. Sejak itu Debenhams tak lagi menjual produk dengan material bulu hewan.
6. Debenhams membuka toko terbesar pertamanya di Inggris pada 2003, tepatnya di Birmingham, dengan luas mencapai 19.230 meter per segi.
7. Debenhams membuka franchise di Indonesia pada 2004, di bawah payung PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAP). MAP telah mengoperasikan tiga outlet Debenhams di Kemang Village, Supermall Karawaci dan Senayan City, sebelum akhirnya harus menutup semua gerainya di Indonesia akhir 2017 ini.
8. Daya beli masyarakat, khususnya generasi millennial yang makin rendah di department store menjadi salah satu penyebab tutupnya Debenhams di Indonesia. Saat ini, kalangan muda lebih memilih untuk belanja di toko-toko khusus dan e-Commerce, bukan toko serba ada.

Usai menutup seluruh gerai Lotus, PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) juga akan menutup department store lainnya yakni Debenhams. Rencana penutupan tersebut akan dilakukan akhir tahun ini. Meski tahun ini masih tersisa 2 bulan lagi, Debenhams sudah menawarkan diskon besar-besaran hingga 70%. Diskon tersebut pun mulai tercium oleh para penggila belanja.

Seperti Eza misalnya, wanita ini sengaja mendatangi Debenhams, Senayan City hari ini lantaran penasaran apakah merek toko serba ada (toserba) asal Inggris ini sudah menerapkan diskon seperti Lotus. Dia mengaku tahu informasi rencana penutupan Debenhams lewat media. "Katanya habis Lotus di sini juga mau ditutup. Saya penasaran saja enggak mau ketinggalan, eh ternyata benar diskon," tuturnya di Senayan City, Jakarta, Kamis (26/10/2017).

Meski masih banyak pelanggan yang datang hari ini belum mengetahui Debenhams akan ditutup, namun gimmick diskon besar-besaran yang terpampang di pintu masuk mampu menjadi magnet buat para pengunjung. "Saya lagi lewat tadi sini, tertarik lihat diskonnya," kata pelanggan lainnya, Gina.

Sebelumnya, Head of Corporate Communication MAP, Fetty Kwartati mengatakan, dari 3 outlet Debenhams yang ada di Indonesia, saat ini hanya tersisa satu yag berlokasi di Senayan City. Namun itupun akan ditutup akhir tahun ini. "Debenhams total ada 3 di Kemang Village dan Supermall Karawaci sudah ditutup. Satu lagi di Senayan City akan ditutup akhir tahun," tuturnya.

Keputusan tersebut diambil manajemen setelah mempertimbangkan perubahan tren ritel secara global. Apalagi perubahan gaya berbelanja dari offline ke online mulai merambah Indonesia. Pihaknya pun tengah melakukan konsolidasi bisnis department store dan fokus pada gerai SOGO, SEIBU dan Galeries Lafayette.

Tidak Adanya Pembatasan Toko Online Membuat Toko Konvensional Berguguran

Gerai ritel yang berguguran pada akhir bulan ini mungkin terhitung jari. Namun akumulasi dampak berlapis penghentian kegiatan operasional pertokoan itu terhadap ekonomi nasional bisa jadi sulit terhitung secara kasat mata.

Tidak adanya pembatasan pada toko online telah membuat dampak yang mencengangkan yaitu mati surinya bisnis ritel konvensional. Tidak adanya keharusan memiliki lokasi fisik, gudang serta papan nama toko (hilangnya potensi pajak), pembatasan harga promo membuat kompetisi tidak sehat pada industri ritel karena toko online memiliki keunggulan biaya murah. Seharusnya pembatasan seperti yang pemerintah giat perjuangkan untuk diterapkan pada taksi onlike yang juga memiliki harga jual pokok yang lebih murah guna melindungi taksi konvensional yang tidak efisien, juga diterapkan pada industri retail terutama keharusan memiliki lokasi fisik toko online yang berupa gudang yang tidak boleh berapa pada lokasi perumahan dan juga keharusan memiliki papan nama sehingga potensi pajak tidak hilang.

Penutupan puluhan gerai 7-eleven menjadi pembuka sekaligus pengejut industri ritel fisik nasional. Disusul kemudian delapan gerai Ramayana, dan dua gerai Matahari Department Store. Hingga akhirnya satu gerai Debenhams, dan akan menjelang tiga gerai Lotus milik perusahaan yang melantai di bursa saham PT Mitra Adi Perkasa Tbk. Belum lagi, beberapa gerai ritel lain yang tak terdeteksi karena skala usaha yang relatif minim.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adinegara mengkhawatirkan, penutupan gerai ritel dapat menyebabkan kontribusi sektor ritel terhadap pertumbuhan ekonomi bisa menciut.  Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor ritel memberi porsi sekitar 13,03 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada semester I 2017, atau menjadi penyumbang keempat yang terbesar setelah industri pengolahan, konstruksi, serta informasi dan komunikasi.

"Jadi, dampaknya cukup signifikan dan memberikan multiplier effect (dampak berlapis), khususnya ke industri pengolahan dan sektor lain," ujar Bhima. Industri ritel atau perdagangan dalam negeri yang melemah tak bisa dikompensasi oleh ekspor yang terus meningkat dan berhasil membuat neraca perdagangan Indonesia surplus.

"Karena industri pengolahan yang diekspor masih kalah dengan ekspor bahan mentah. Dari data, sebanyak 79 persen ekspor masih barang primer, manufaktur hanya 20 persen. artinya, tujuan utama produk industri masih dijual di pasar domestik," jelasnya.  Di sisi lain, dengan melemahnya ritel, ada pula bayang-bayang sumbangan indikator konsumsi rumah tangga juga terkontraksi, sehingga bertambah lagi sentimen negatif pada pertumbuhan ekonomi.

Sebab, indikator ini merupakan penyumbang terbesar ke PDB. Tercatat, pertumbuhan konsumsi masyarakat hanya tumbuh 4,95 persen pada kuartal II lalu. Selain dampak secara makro, terdapat pula kekhawatiran Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari sektor riil. Pasalnya, penutupan gerai akan menyebabkan perusahaan sulit membayar upah para pekerja.

Beberapa perusahaan mungkin mengklaim akan memindahkan karyawannya sehingga PHK tak terjadi. Hanya saja, hal itu tidak bisa terjadi pada pelaku ritel yang jelas-jelas menutup seluruh gerainya, misalnya Lotus. Sekalipun bisa dipindahkan ke unit bisnis lain, jumlahnya tak bisa diserap semua. Sebab, harus pula melihat kebutuhan dari unit bisnis yang dituju. Alhasil, tetap akan ada PHK dari sektor ritel dan jumlahnya tak sedikit.

Misalnya, 7-Eleven, ada sekitar dua ribu karyawan yang tak jelas kelanjutan hidupnya sampai saat ini. Yang perlu diingat, dua ribu karyawan itu hanya berasal dari gerai di Jakarta. Belum lagi, akumulasi secara nasional dari sumbang penutupan ritel lainnya. "Tapi kalau kondisi ritel terus memburuk, angka PHK bisa naik hingga 10 ribu orang sampai tahun depan," katanya.

Angka ini tentu tak menjadi pertanda baik, sebab lagi-lagi sumbangan ritel kepada sektor riil sangat besar. Tercatat, pekerja sektor perdagangan saja mencapai 29 juta orang pada Februari lalu. Sekitar 80,3 persen dari jumlah itu merupakan tenaga kerja yang menggantungkan hidup di sektor ritel. "Artinya, potensi gangguan PHK akan berdampak pada 23,3 juta tenaga kerja di sektor ritel nasional," tuturnya.

Dengan bayang-bayang dampak yang besar itu, semua tentu harus berbenah. Tak hanya pelaku ritel, pelaku bisnis terkait, hingga terutama pemerintah. Beberapa kebijakan dirasa perlu diberikan untuk menstimulus kebangkitan ritel. Misalnya, memaksimalkan 16 jilid Paket Kebijakan Ekonomi yang seakan masih kurang tajam taringnya. Deregulasi yang telah dilakukan tak akan berarti bila tak diimplementasikan. "Seperti tax allowance dan tax holiday itu masih kerap membingungkan investor," katanya.

Padahal, dua kebijakan itu bisa menjadi stimulus dari sisi permodalan ke sektor ritel, sehingga pelaku bisa melakukan perubahan strategi. Adapula soal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang infrastrukturnya juga belum jelas. Padahal tujuannya KEK menjadi kawasan industri yang terpusat, sehingga biaya produksi diharapkan bisa lebih murah.

Bila lebih murah, tentu produk yang didistribusikan ke ritel bisa lebih murah pula, sehingga bisa bersaing dengan online maupun ritel impor dari berbagai negara, terutama yang besar dari China. Tak ketinggalan soal gas murah bagi industri. Rencana itu harus segera bisa dinikmati oleh industri. Lagi-lagi efeknya mendongkrak kompetitifan sebuah produk hasil industri.

Sedangkan bila nasi telah menjadi bubur, bila PHK sudah terjadi. Tentu dibutuhkan penciptaan lapangan kerja baru yang lebih cepat dan bisa menyerap banyak pengangguran.  "Jalannya berupa alif profesi bagi tenaga kerja yang di PHK atau beri insentif diskon listrik misal 50 persen ke perusahaan, agar tak jadi PHK, berkurang bebannya," pungkasnya.

Sementara dari kalangan pelaku ritel, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta bilang, memang efisiensi tengah ketat, namun mau tidak mau harus dilakukan. Sebab, persaingan antar sesama pelaku ritel ibarat sudah saling 'sikut'sikutan' dalam mencari laba besar untuk masuk kantong dan memutarnya kembali demi menutup beban operasional yang juga terus meningkat.

"Efisiensi dari ritel tahun ini memang cukup ketat. Tapi sebenarnya ini bukan kali ini saja terjadi, dari dulu begitu, ada masanya, yang tidak produktif lagi ya ditutup, bisa ganti ke yang lain," ucap Tutum. Bahkan, tutup tak sungkan menelan prediksi pahit bahwa pertumbuhan industri ini tak sesuai dengan prediksi semula. Bahkan, diperkirakan pada kuartal III dan IV justru akan lebih buruk dibandingkan kuartal II lalu.

Sebab, setidaknya pada kuartal II ada gairah dari momen Ramadhan dan Lebaran yang masih memberi benih-benih keuntungan pada ritel. Ia pun meminta pemerintah segera memberi insentif, misalnya dari sisi keringanan beban operasional, misal tarif listrik, sewa gedung, hingga pajak yang harus disetor kepada negara.

Director Corporate Communication PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) Fetty Kwartati bilang, memang efisiensi ini sudah dilakukan oleh perusahaan, termasuk dengan menutup tiga gerai Lotus dan Debenhams. "Betul tiga gerai Lotus akan tutup, perusahaan melakukan restrukturisasi untuk meningkatkan overall kinerja department store," kata Fetty.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati rupanya masih butuh waktu untuk melihat dengan jeli semua kesakitan ritel ini. Ia menduga, ada sentimen negatif dari digitalisasi. Sebab, kantong penerimaan negara yang berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tetap terisi. Artinya, penjualan tetap terjadi untuk produk ritel. Hanya saja, bisa jadi bukan dari ritel fisik, namun bisa saja dari online. 

Namun, ia tak ingin menjadikan digitalisasi sebagai pelaku utama mulai turunnya performa ritel. Untuk itu ia masih ingin menganalisa lebih lanjut.  "Kami akan terus memonitor perubahan dari perekonomian akibat era digitalisasi. Jadi dalam hal ini, adanya ritel yag berubah bentuknya ataukah ritel secara fisik tutup lalu pindah ke online. Atau memang yang awalnya online, semuanya menjadi satu perhatian kita," kata Ani, sapaan akrabnya.

Bersamaan dengan itu, Ani menyebut bahwa pemerintah akan segera menyesuaikan formulasi kebijakan yang ada saat ini untuk mengikuti perkembangan ekonomi yang telah berubah dari sentimen-sentimen tersebut, termasuk digitalisasi. "Saya sampaikan kami akan terus memantau dan merespon dengan berbagai kebijakan-kebijakan, baik dari sisi belanja negara, perpajakan, dan penerimaan negara," pungkas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Hanya 5 Persen Penumpang Taksi Konvensional Beralih Ke Taksi Online

Ribut soal taksi konvensional yang tergerus oleh taksi online ternyata tidak sepenuhnya benar karena berdasarkan laporan dari taksi Express pada bulan Juni 2017, hanya terjadi penurunan sekitar 5 persen terhadap penggunaan armada taksi Express namun pendapatan pada periode yang sama turun tajam dari Rp 374,06 miliar menjadi Rp 158,73 miliar. Tidak efisien, kurang inovatif dan pelayanan terhadap konsumen yang kurang baik yang menyebabkan ketidak maupan penumpang memakai layanan taksi konvensional.

PT Express Transindo Utama Tbk (TAXI) mengumumkan rencana penjualan aset berupa tanah dan rumah toko (Ruko) yang dimiliki perusahaan. Perusahaan taksi ini bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) 250 karyawannya dan jumlahnya diprediksi bertambah. Hal itu diketahui dari surat jawaban atas pertanyaan Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait laporan keuangan perusahaan yang berakhir pada 30 Juni 201, Rabu (4/10/2017).

Dalam surat tersebut, manajemen Express Grup berencana menjual aset berupa tanah. Saat ini proses penjualan masih berlangsung dan telah ditunjuk agen properti profesional untuk membantu penjualan tanah tersebut. Sebagian penjualan tanah bakal terealisasi pada periode berikutnya.

Selanjutnya, perusahaan juga berencana menjual 136 unit armada taksi dan 1 unit bus.

Total dana yang diincar dari penjualan tersebut mencapai Rp 6 miliar. Di mana, Rp 2,5 miliar bakal terealisasi periode ini dan sisanya Rp 3,5 miliar akan direalisasikan di periode berikutnya. Dana yang didapat dari hasil penjualan aset-aset tersebut akan digunakan untuk mengurangi kewajiban alias membayar utang jangka panjang perseroan dan juga digunakan untuk menunjang kegiatan usaha dan operasional.

Dalam surat tersebut juga dijelaskan, Express Group tengah melakukan kajian jumlah kebutuhan karyawan dan tidak menutup kemungkinan adanya perubahan atau pemutusan hubungan kerja (PHK). Pengurangan karyawan yang telah dilakukan sampai Juni 2017 adalah kurang lebih 250 karyawan. Pengurangan karyawan ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas kinerja dan efisiensi biaya.

Seluruh langkah ini ditujukan perusahaan di tengah upaya efisiensi guna merespons turunnya pendapatan perusahaan.

Pada Juni 2017, Express hanya berhasil membukukan pendapatan Rp 158,73 miliar. Padahal, di periode yang sama di 2016, perusahaan berhasil mencetak pendapatan sebesar Rp 374,06 miliar.

Dalam penjelasannya, perusahaan menyampaikan, rendahnya pendapatan disebabkan oleh rendahnya tingkat utilitas alias tingkat perolehan penumpang. Tercatat, dari 9.700 armada taksi yang dimiliki, tingkat okupansi taksi Express turun dari 50-55% menjadi hanya 45%.

Tingkat utilitas armada taksi mengalami penurunan karena adanya peralihan ke jasa transportasi berbasis aplikasi alias taksi online. Padahal tarif sudah disesuaikan dengan tarif batas bawah.

Kementerian Perhubungan memberlakukan masa transisi 3 bulan untuk pemberlakukan batas atas dan bawah tarif taksi online. Meskipun Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 26 Tahun 2017 sebagai revisi dari Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 guna mengatur taksi online resmi berlaku pada awal April kemarin.

Aturan itu tentunya menjadi angin surga bagi perusahaan taksi biasa seperti PT Blue Bird Tbk (BIRD) dan PT Express Transindo Utama Tbk (TAXI). Sebab selama ini cuan (laba) mereka tergerus sejak munculnya taksi online yang memberikan tarif miring karena kemampuan inovasi dan efisiensi sehingga mampu menekan ekonomi biaya tinggi.

Meski begitu, menurut Analis Samuel Sekuritas Muhammad Al Fatih kebijakan tersebut belum tentu bisa mendorong saham BIRD dan TAXI di pasar modal. Sebab belum tentu pembatasan tarif taksi online bisa mendorong kinerja keuangan kedua emiten tersebut.

"Jadi apakah penurunan tarif taksi online menjadi salah satu faktor untuk bisa membantu taksi biasa atau tidak. Ini belum tentu," tuturnya. Al Fatih memandang, meskipun tarif taksi online naik belum tentu pelanggannya beralih menggunakan taksi biasa. Sebab taksi online memiliki kelebihan lainnya selain dari tarifnya yang murah.

"Misalnya saya lebih nyaman pakai taksi online untuk titipkan anak saya, karena saya tahu saya bisa lacak, saya tahu nomor platnya dan foto orangnya. Jadi apakah ada inovasi-inovasi lain dari taksi biasa juga atau tidak," imbuhnya.

Menurutnya, penetapan tarif taksi online hanya sekedar menahan gerusan kinerja keuangan taksi biasa dari taksi online. Namun untuk bisa memenangkan kompetisi kembali sangat tergantung dari perusahaan taksi itu sendiri.

"Ini kan sifatnya masih menyelamatkan, sedangkan untuk pertumbuhan ini masih tanda tanya. Aturan ini kemungkinan hanya bisa menahan gerusan dari taksi online. Tapi apakah taksi biasa bisa berkembang, harus dilihat dulu hasil implementasinya nanti," pungkasnya

Pergerakan saham-saham emiten taksi hari ini masih bergerak cenderung mendatar. Padahal Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 26 Tahun 2017 sebagai revisi dari Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 guna mengatur taksi online telah resmi berlaku. Menurut Analis Samuel Sekuritas Muhammad Al Fatih, pelaku pasar belum merespon kebijakan tersebut lantaran belum begitu yakin aturan itu bisa mendorong kinerja dari emiten taksi.

Apalagi penerapan poin khusus untuk penetapan batas atas dan bawah tarif taksi online diberlakukan masa transisi selama 3 bulan terhitung sejak awal April. "Karena ini kan masih belum jelas juga ini. Artinya di satu sisi itu akan membantu taksi yang biasa, itu dari segi harga. Tapi belum jelas," tuturnya.

Menurut Al Fatih, pergerakan saham-saham taksi saat ini juga lebih tergantung dari kondisi fundamental perusahaan. Pelaku pasar ini melihat perbaikan kinerja keuangan dari emiten taksi seperti PT Blue Bird Tbk (BIRD) dan PT Express Transindo Utama Tbk (TAXI). "Jika tarif taksi online naik apakah memang naik lagi pemakaian dari taksi, dan juga ada inovasi-inovasi tidak dari mereka perusahaan-perusahaan taksi," imbuhnya.

Hari ini saham BIRD dibuka melemah 10 poin atau 0,26% dari penutupan perdagangan sebelumnya menjadi Rp 3.850. Pada perdagangan sebelumnya di Jumat (31/3/2017), saham BIRD tercatat menguat 2,12% ke Rp 3.860. Di hari sebelumnya BIRD juga menguat 3,56% ke Rp 3.780. Namun saham BIRD sebelumnya sudah menyentuh level terendahnya pada 27 Maret 2017 dengan melemah 2,7% ke Rp 3.600.

Sementara saham emiten taksi lainnya yakni PT Express Transindo Utama Tbk (TAXI) hari ini dibuka tidak bergerak dari penutupan perdagangan sebelumnya di level Rp 164. Saham TAXI juga terpantau bergerak sideway dalam beberapa hari kemarin. Pada 27 Maret 2017 saham TAXI mampu menguat 1,84% ke Rp 166. Namun pada 31 Maret 2017 saham TAXI berakhir di jalur merah dengan melemah 0,61% ke Rp 164.

MA Cabut Aturan Pemerintah Tentang Transportasi Taksi Online

Dinilai tidak mendukung demokrasi ekonomi kerakyatan, pengusaha mikro serta ekonomi yang kompetitif yang mengedepankan asas kekeluargaan maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dicabut Mahkamah Agung (MA). Majelis menilai peraturan itu bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

MA mencabut 14 pasal dalam Permenhub tersebut. Putusan itu diketok oleh hakim agung Supandi, hakim agung Is Sudaryono, dan hakim agung Hary Djatmiko. Berikut 4 pertimbangan majelis sebagaimana dikutip dari website MA, Selasa (22/8/2017):

1. Angkutan sewa khusus berbasis aplikasi online merupakan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi informasi dalam moda transportasi yang menawarkan pelayanan yang lebih baik, jaminan keamanan perjalanan dengan harga yang relatif murah dan tepat waktu.

2. Fakta menunjukkan kehadiran angkutan sewa khusus telah berhasil mengubah bentuk pasar dari monopoli ke persaingan pasar yang kompetitif, dengan memanfaatkan keunggulan pada sisi teknologi untuk bermitra dengan masyarakat pengusaha mikro dan kecil dengan konsep sharing economy yang saling menguntungkan dengan mengedepankan asas kekeluargaan sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

3. Penyusunan regulasi di bidang transportasi berbasis teknologi dan informasi seharusnya didasarkan pada asas musyawarah mufakat yang melibatkan seluruh stakeholder di bidang jasa transportasi sehingga secara bersama dapat menumbuh-kembangkan usaha ekonomi mikro, kecil dan menengah, tanpa meninggalkan asas kekeluargaan.

4. Dalam permohonan keberatan hak uji materiil ini, Mahkamah Agung menilai objek permohonan bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, sebagai berikut:

a. bertentangan dengan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 7 UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Karena tidak menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan dan prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.

b. bertentangan dengan Pasal 183 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya, karena penentuan tarif dilakukan berdasarkan tarif batas atas dan batas bawah, atas usulan dari Gubernur/Kepala Badan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, dan bukan didasarkan pada kesepakatan antara pengguna jasa (konsumen) dengan perusahaan angkutan sewa khusus.

"Menyatakan pasal:

1. Pasal 5 ayat (1) huruf e.
2. Pasal 19 ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf e.
3. Pasal 20.
4. Pasal 21.
5. Pasal 27 huruf a.
6. Pasal 30 huruf b.
7. Pasal 35 ayat (9) huruf a angka 2 dan ayat (10) huruf a angka 3.
8. Pasal 36 ayat (4) (10) huruf a angka 3.
9.Pasal 43 ayat (3) huruf b angka 1 sub huruf b.
10. Pasal 44 ayat (10) huruf a angka 2 dan ayat (11) huruf a angka 2.
11. Pasal 51 ayat (3), huruf c.
12. Pasal 37 ayat (4) huruf c.
13. Pasal 38 ayat (9) huruf a angka 2
14. Pasal 66 ayat (4)

dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," putus majelis dalam sidang yang tidak dihadiri para pihak itu.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, Kementerian Perhubungan akan mengkaji putusan Mahkamah Agung (MA) yang memerintahkan sejumlah pasal dalam Peraturan Menteri Perhubunhan (Permenhub) Nomor 26/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dicabut.

Ia mengatakan, kementeriannya tidak bisa serta-merta mencabut pasal-pasal yang diperintahkan MA, karena langkah tersebut bisa mengganggu situasi kondusif saat ini. Kemenhub menerima putusan MA tersebut pada Agustus 2017 sehingga baru berlaku efektif pada 1 November 2017.

"Saya masih mempelajari keputusan MA, yang jelas sebagai kementerian apa yang diputuskan oleh MA tetap kami hormati. Namun demikian, karena ini berkaitan dengan masyarakat banyak, kami juga akan mencari jalan keluar agar tidak ada perusahaan yang dirugikan," ujarnya, Senin (21/6).

Ia mengimbau, masyarakat dan operator angkutan online untuk tidak terlalu resah karena efektif putusan MA itu masih tiga bulan. Ia menjelaskan, Kemenhub akan mengambil sikap terbaik yang dapat menjalankan keputusan MA, namun pelaksanaannya tidak menimbulkan gejolak di lapangan.

"Jadi, kami punya waktu untuk mencari jalan keluar," terang dia.

Kemenhub, sambungnya, akan melakukan konsultasi dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi, termasuk dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait dengan putusan MA tersebut. "Kami masih punya waktu sampai 1 November 2017 untuk mengambil sikap yang terbaik. Di satu sisi, kami melaksanakan apa yang menjadi putusan MA. Tapi, pelaksaan putusannya juga tidak menimbulkan gejolak di lapangan," katanya.

Sebelumnya, dalam putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 37 P/HUM/2017 menyatakan bahwa pengemudi online menang di tingkat MA, di mana dalam ajuannya, angkutan sewa khusus berbasis aplikasi online disebut sebagai konsekuensi logis dari perkembangan teknologi informasi dalam moda transportasi yang menawarkan pelayanan yang lebih baik, jaminan keamanan dan perjalanan dengan harga yang relatif murah dan tepat waktu

Dapat Suntikan Dana 16 Triliun ... Tarif Gojek Naik Tajam dan Driver Makin Tercekik

Perusahaan transportasi berbasis aplikasi, Gojek dikabarkan baru saja mendapatkan suntikan dana sebesar US$1,2 miliar atau sekira Rp 16 triliun dari raksasa teknologi asal China, Tencent. Sumber terdekat kedua perusahaan mengatakan kepada TechCrunch bahwa kesepakatan itu sudah ditandatangani sejak minggu lalu. Hanya saja hingga kini kedua pihak masih belum memberikan pernyataan resmi terkait pendanaan tersebut.

Dengan tambahan dana segar ini, otomatis valuasi Gojek saat ini sudah menyentuh angka US$3 miliar (sekitar Rp39,98 triliun). Angka itu setara dengan kompetitornya asal Singapura, Grab, meski masih selisih jauh dari Uber dengan valuasi mencapai US$60 miliar (Rp799, triliun).

Sebelum mengantongi tambahan dana dari Tencet, pada Agustus 2016 lalu Gojek juga baru mendapatkan suntikan investasi sebesar US$550 juta atau Rp7,3 triliun. Beberapa di antaranya adalah investor lama alias existing, yakni Sequoia India, Northstar Group, DST Global, NSI Ventures, Rakuten Ventures dan Formation Group. Sementara itu sisanya merupakan investor baru, yakni KKR, Warburg Pincus, Farallon Capital and Capital Group Private Markets.

Saat itu sudah berhembus kabar ketertarikan induk perusahaan WeChat ini untuk berinvestasi di Gojek. Selain Tencent, kabarnya Alibaba dan layanan keuangan Ant Financial sempat melakukan pembicaraan dengan Gojek terkait rencana investasi. Meski kemudian keduanya dikabarkan tidak mencapai kata sepakat.

Tahun lalu, Gojek sempat mengisyaratkan rencana untuk melakukan ekspansi bisnisnya ke luar Indonesia, seperti India atau Sri Lanka. Namun begitu, hinga kini rencana tersebut masih urung terlaksana. Selain Gojek, ketertarikan Tencent berinvestasi di layanan penyedia transportasi juga sudah lebih dulu dilakukan untuk perusahaan taksi online terbesar di China, Didi Chuxing.

Tencent diketahui juga membeli lima persen saham Tesla pada Maret lalu senilai US$2 miliar. Gojek memangkas promo yang mereka berikan di sejumlah layanan yang menggunakan opsi pembayaran Gopay. Terkait pemotongan diskon tersebut, sejumlah pengguna nampak kebingungan dan tidak mengetahuinya.

Gojek telah mengonfirmasi kebenaran kabar pemangkasan diskon tersebut. Hal itu terlihat dari balasan yang mereka berikan di salah satu pertanyaan di Twitter. "Hai Claudi, untuk saat ini diskon layanan Goride menggunakan Gopay sebesar 40% ya. Terima kasih," tulis mereka.

Gojek sendiri terlihat tidak mengumumkan pemangkasan diskon Gopay ini. Dari pantauan, sosialisasi pemangkasan diskon ini tidak tampak di akun media sosial mereka. Pengumuman perubahan tarif diskon ini hanya terlihat di banner digital di aplikasi dan situs Gojek.

Sebelumnya seorang pengguna Gojek bisa menikmati tarif setengah dari yang harus mereka bayarkan jika menggunakan Gopay.Untuk layanan Go-Ride misalnya, Gojek diketahui memangkas diskon 50 persen yang selama ini mereka berikan ke pelanggannya. Saat ini diskon Goride yang berlaku hanya 40 persen dengan potongan maksimal Rp10.000. Sementara pada layanan mobil Gocar yang sebelumnya mendapat potongan 40 persen melalui Gopay juga tak berlaku lagi. Gojek mengurangi diskon untuk Gocar menjadi 30 persen saja. Pada layanan pengiriman barang Gosend, potongan yang berlaku kini 25 persen.

Belum diketahui apakah pemangkasan tarif ini terkait dengan penerapkan revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016. Aturan ini efektif berlaku per 1 April lalu. Sampai tulisan ini dibuat, pihak Gojek belum memberikan respon Keputusan untuk memangkas promo untuk opsi pembayaran Gopay tentu berimbas pada kenaikan tarif yang harus dibayarkan penumpang Gojek.

Anehnya, hal tersebut justru berimbas pada pendapatan pengemudi Gojek. Haryono, salah satu pengemudi mengaku justru mengalami penurunan pendapatan sejak Senin (3/4). "Biasanya untuk pesanan jarak 5km ke bawah pembayaran pakai Gopay, kami menerima Rp15 ribu. Tapi sejak potongan harga diturunkan dan penumpang diharuskan bayar lebih mahal, kami justru menerima lebih sedikit Rp 10.500," ucapnya.

Skema perhitungan yang diterapkan Gojek disebutnya, lagi-lagi merugikan mitra pengemudi. Bukan hanya tidak melibatkan pengemudi dalam pengubahan pola perhitungan tarif, manajemen kali ini juga memberlakukannya tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu.

Lebih dari itu, Haryono juga mengaku saat ini skema pemberian bonus performa pengemudi juga mengalami perubahan. Meski masih diharuskan mengumpulkan sejumlah poin, namun kali ini besaran bonusnya kembali dipangkas.

"Memang masih diharuskan mengumpulkan poin, tapi dulu dapat bonus Rp 100 ribu sekarang malah turun jadi cuma Rp 50 ribu," ucapnya. Mengenai tidak transparannya skema perhitungan dan penurunan pendapatan, Haryono mengaku sejumlah sejumlah pengemudi akan berupaya membicarakannya dengan manajemen.

Salah satu poin yang dipertanyakan terkait dengan penurunan bonus dan tarif yang dibayarkan penumpang. "Memang rencananya pengemudi GOjek mau demo Senin (3/4) kemarin, tapi batal dan belum tahu kapan kami akan demo menyuarakan aspirasi ke manajemen," imbuhnya.

Kebingungan akibat perbedaan tarif sempat dirasakan oleh pengguna Gojek yang menggunakan opsi pembayaran Gopay. Penurunan pemotongan harga sempat membuat bingung, lantaran membuat tarif menjadi lebih mahal. Terkait hal itu, Gojek telah mengkonfirmasi kebenaran pemangkasan diskon. Dalam salah satu cuitannya, Gojek mengkonfirmasi telah mengubah skema diskon dari sebelumnya 50 persen dari total tarif menjadi 40 persen dan potongan maksimal Rp 10 ribu.

Aturan Proteksi Tarif Taksi Online Adalah Hambatan Bagi Kreatifitas Serta Sebabkan Ekonomi Biaya Tinggi

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) buka suara perihal aturan batas tarif angkutan yang disediakan oleh layanan taksi darin (online) di Indonesia. Menurut Hipmi, seharusnya pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tidak perlu mengeluarkan aturan yang membatasi besaran tarif. Aturan tersebut justru dinilai mempersulit industri kreatif berkembang di Indonesia.

"Kita khawatir, revisi ini hanya akan menjadi pintu masuk pihak-pihak tertentu yang bisnisnya konvensional untuk memberangus inovasi di industri kreatif," ujar Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan BPP Hipmi Anggawira dalam keterangan tertulisnya, Minggu (2/4).

Menurut Anggawira, sebaiknya Kemenhub tidak perlu menetapkan tarif batas bawah taksi online lewat revisi Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan PM Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Dalam beleid tersebut tertuang setidaknya 11 Poin aturan taksi online yang mengalami revisi diantaranya penetapan tarif batas bawah dan tarif batas atas. Anggawira menilai tarif tersebut sebaiknya diserahkan saja ke mekanisme pasar. Sebab dengan persaingan tersebut, justru konsumen yakni masyarakat luas juga yang diuntungkan.

"Pandangan Hipmi jelas. Tarif transportasi, utamanya online itu, tidak perlu diatur-aturlah. Serahkan saja ke mekanisme pasar. Mereka yang tidak kompetitif dan tidak mau melakukan inovasi dan menolak model bisnis terbaru ya memang harus tersingkir. Ini kan sudah eranya persaingan terbuka," ujar Anggawira.

Anggawira mengatakan, meski tarifnya sangat terjangkau, pelayanan angkutan online sejauh ini sangat bagus dan nyaman. "Sebab itu, pengaturan ini akan menjadi disinsentif bagi taksi online," jelasnya. Dia mengatakan, inovasi yang menguntungkan dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional semestinya didukung. "Kita tidak tolak pengaturan tapi jangan sampai dibikin sulit dan dihambat, lalu melemahkan daya saing angkutan nasional kita," ungkap Anggawira.

Anggawira mengingatkan, 11 poin penting aturan taksi online yang direvisi oleh pemerintah semangatnya untuk justru mempersulit dan meningkatkan biaya investasi serta biaya operasional taksi online. "Misalnya ada kewajiban memiliki pool, bengkel, STNK atas nama perusahaan dan sebagainya. Ini jelas-jelas semangatnya mempersulit dan mau menyamakan dengan taksi konvensional," terangnya.

"Kita khawatir sektor lain juga diberangus juga dengan regulasi nanti oleh pelaku usaha konvensional misalnya finansial teknologi, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Kreatifitas anak-anak muda jadi mati," tegas Anggawira. Sebab itu, Hipmi meminta Kemenhub tidak perlu melakukan revisi aturan yang sifatnya memberangus industri kreatif. "Apalagi bisnis-bisnis online atau daring ini banyak melibatkan anak-anak muda. Tentu ini merisaukan anak-anak muda. Mereka takut berkreasi sebab regulasi ke depan bisa memberangus mereka. Kita minta Kemenhub kaji ulang, serahkan saja ke pasar," pungkasnya.

Polemik transportasi berbasis aplikasi daring memasuki era baru. Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 32 Tahun 2016 sebagai payung hukum bagi layanan tersebut yang sampai saat ini masih menjadi kontroversi akan diberlakukan per 1 April 2017 nanti. Transportasi daring dianggap menggerus pendapatan moda transportasi konvensional yang tidak inovatif dan tidak efisien sehingga menimbulkan berbagai penolakan. Pelaku transportasi konvensional menuntut pemerintah juga mengatur transportasi daring demi keadilan dan kesetaraan dalam bisnis transportasi.

Dari tinjauan utilitarianisme, keberadaan transportasi daring sebenarnya mampu meningkatkan utilitas sosial-ekonomi di masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Deloitte pada 2015 menunjukkan bahwa keberadaan transportasi berbasis aplikasi online telah memangkas biaya transaksi (transactional cost) serta memangkas ekonomi biaya tinggi dan secara tidak langsung ikut mendukung program presiden dalam menghapus hambatan dalam berbisnis.

Pengguna diuntungkan dengan tidak dibebani biaya-biaya yang sebenarnya tidak berhubungan dengan penggunaan jasa secara langsung, biaya operasional bengkel dan pangkalan misalnya maupun tingginya margin laba yang diambil oleh perusahaan taksi konvensional. Pengemudi pun diuntungkan dengan penghematan BBM karena tidak perlu berputar-putar mencari penumpang.

Selain itu, masih dari penelitian yang sama, transportasi daring terbukti menurunkan waktu tunggu yang diperlukan pengguna jasa transportasi menjadi 4,46 menit. Dibandingkan waktu tunggu untuk transportasi konvensional sebesar 7,79 menit.

Transportasi daring mengurangi asimetris informasi antara pengemudi dengan pengguna layanan. Penggunaan peta digital sebagai acuan penentuan tarif dengan berdasarkan estimasi jarak, memberikan kepastian bagi pengguna layanan. Dengan demikian, ini memperkecil peluang moral hazard pengemudi.

Manfaat sosial-ekonomi dari transportasi daring ini semakin terasa dengan fakta bahwa bisnis ini turut membantu menyerap tenaga kerja. Sampai awal 2017, jumlah mitra yang bergabung dengan Go-Jek saja (belum ditambah Grab dan Uber) telah mencapai angka 250 ribu orang di seluruh Indonesia. Belum lagi ditambah kenaikan dari utilitas kendaraan. Kendaraan yang selama ini menganggur dapat dimaksimalkan utilitasnya oleh pemilik kendaraan dengan dioperasikan sebagai transportasi daring. Kenaikan pendapatan (dan daya beli) pemilik kendaraan nantinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dengan segala kemudahan yang ditawarkan, ini tentunya membuat konsumen beralih dari transportasi konvensional ke transportasi daring. Hal tersebut kemudian menimbulkan kesenjangan dalam bisnis transportasi. Pemerintah lalu menerbitkan Permenhub Nomor 32 Tahun 2016. Sayangnya, aturan itu dianggap tidak lebih dari sekadar usaha mengkonvensionalkan transportasi online. Meski telah dilakukan dua kali uji publik, peraturan ini masih menimbulkan kontroversi. Beberapa poin dalam aturan yang diteken Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi justru dianggap kontraproduktif dan semata-mata menguntungkan perusahaan transportasi konvensional.

Poin-poin tersebut di antaranya, pertama, keharusan penggunaan nama perusahaan pada surat tanda nomor kendaraan (STNK) kendaraan yang dioperasikan. Poin ini tidak relevan dengan bisnis transportasi daring. Dalam transportasi daring, perusahaan dalam hal ini provider hanya berperan sebagai penghubung antara pemilik kendaraan dengan pengguna. Risiko kendaraan berikut perawatannya tetap berada pada pemilik kendaraan.

Balik nama kendaraan kepada provider tidaklah relevan karena konsep ride sharing yang ditawarkan oleh bisnis ini, sesuai namanya berbagi tumpangan, hanya sekedar mempertemukan antara pemilik kendaraan sebagai pemberi tumpangan dengan pengguna layanan sebagai penumpang. Kedua, terkait penerapan kuota kendaraan. Tampak jelas pada poin ini, pemerintah mempengaruhi pasar transportasi dari sisi penawaran. Alasannya untuk menjaga keseimbangan permintaan dan ketersediaan dari layanan transportasi daring dengan transportasi konvensional. Padahal, pasar sebenarnya akan jauh lebih efisien tanpa adanya pengaruh pada penawaran maupun permintaan.

Kebijakan pembatasan kuota ini, justru terlihat sebagai usaha pemerintah untuk mempertahankan “kelangkaan” transportasi. Dampak kelangkaan tersebut adalah harga yang relatif tinggi dibandingkan jika permintaan dan penawaran menemukan keseimbangannya sendiri tanpa intervensi. Dari sisi tenaga kerja, pembatasan kuota akan berakibat pada terbatasnya jumlah tenaga kerja yang diserap. Konsumen tentunya dirugikan dengan kelangkaan ini terkait dengan waktu tunggu layanan yang pasti akan bertambah.

Ketiga, terkait penentuan harga atas-bawah yang diatur dengan peraturan daerah setempat. Transportasi daring diwajibkan menerapkan harga pada rentang yang sama dengan transportasi konvensional. Padahal jelas kedua jenis bisnis ini memiliki proses bisnis yang berbeda. Perusahaan transportasi konvensional perlu membuat pangkalan, biaya perawatan, dan operasional kantor lainnya sehingga biaya-biaya tersebut nantinya ikut ditanggung oleh konsumen. Sebaliknya, layanan transportasi online jauh lebih efisien karena konsumen tidak diperlukan biaya-biaya tambahan tersebut.

Kebijakan penentuan harga dengan peraturan daerah cenderung menguntungkan perusahaan transportasi konvensional karena dalam proses penetapan tarif angkutan peranan perusahaan lebih besar daripada konsumen dan pemerintah daerah. Dan lagi-lagi, yang dirugikan adalah konsumen yang diharuskan membayar dengan tarif lebih tinggi dibandingkan harga yang ditawarkan oleh transportasi daring selama ini.

Memang benar, di era pasar bebas seperti sekarang, pemerintah perlu turut campur untuk menanggulangi kesenjangan dan menciptakan keadilan. Namun, kebijakan tersebut seharusnya tidak melulu harus memperlakukan segala sesuatu secara sama, untuk dua hal yang sebenarnya berbeda. Sudah sepatutnya kebijakan yang dibuat lebih berorientasi kepada yang memberikan kontribusi lebih banyak ke masyarakat.

Hal ini senada dengan kajian utilitarianisme, inovasi transportasi daring yang kehadirannya lebih banyak memberikan manfaat dibandingkan biaya sosial ekonomi harus didukung. Yang seharusnya dilakukan adalah memperluas manfaatnya bukan malah mengekangnya. Integrasi transportasi konvensional dengan transportasi daring dapat dilakukan untuk memperluas manfaat sekaligus menutup kerugian yang timbul.

Kolaborasi yang dilakukan oleh Blue Bird dengan Go-Jek serta Express dengan Uber dapat dijadikan contoh sukses pada jenis angkutan taksi. Blue Bird dan Express menjadi mitra Go-Jek dan Uber dalam menyediakan kendaraan sekaligus pengemudi. Utilitas kendaraan dan tenaga kerja yang dimiliki taksi konvensional meningkat karena pada saat idle dapat dihubungkan dengan calon pengguna layanan yang memesan melalui aplikasi. Dengan sistem ini, semua pihak diuntungkan. Konsumen memperoleh layanan dengan cepat karena supply yang melimpah, Go-Jek dan Uber mendapatkan tambahan armada dalam skala yang besar, perusahaan taksi dan pengemudi tentunya memperoleh peningkatan pendapatan.

Keberhasilan sistem ini ditunjukkan dengan kenaikan harga saham kedua perusahaan tersebut. Sejak bergabung dengan Go-Jek pada awal Februari 2017, harga saham Blue Bird cenderung naik. Jika harga pada akhir Januari 2017 berkisar di angka 2.780, harga tersebut meroket hingga menembus angka 4.000 pada Maret.

Meskipun mungkin ada banyak faktor yang mempengaruhinya, tidak bisa dipungkiri kolaborasi dengan Go-Jek merupakan salah satu faktor dominan dalam peningkatan proyeksi pasar dan keyakinan analis keuangan atas kinerja keuangan Blue Bird di masa depan. Pemerintah dapat melakukan mediasi dan imbauan kolaborasi seperti di atas pada skala yang lebih besar. Perusahaan-perusahaan taksi di level daerah dianjurkan untuk menjadi mitra seiring invasi layanan transportasi daring ke daerah, alih-alih melakukan demonstrasi penolakan. Pendekatan yang sama dapat pula diterapkan untuk ojek pangkalan.

Untuk transportasi konvensional jenis angkot dan bis umum, perlu dicermati bahwa penurunan penggunaannya oleh masyarakat bukan semata-mata diakibatkan dengan adanya transportasi daring tetapi juga dari buruknya pelayanan yang diberikan.  Faktor ketidakprofesionalan, keamanan, dan kenyamanan masih menjadi masalah besar yang menyebabkan keengganan konsumen dalam menggunakan jenis transportasi tersebut. Padahal dengan jangkauan jarak yang lebih jauh, tarif yang dikenakan jauh lebih murah dibandingkan transportasi daring.

Masih banyaknya kejahatan di angkutan umum, supir yang ugal-ugalan, armada yang tidak layak, serta kebiasaan “ngetem” memerlukan pembenahan yang lebih sistimatis. Solusinya dengan akuisisi operator angkot oleh perusahaan daerah sekelas BUMD yang khusus mengurusi transportasi.  Dengan membentuk perusahaan atau konsorsium di tingkat daerah, pengelolaan angkutan umum akan lebih terfokus dan profesional serta lebih memahami kebutuhan daerah setempat. Pemodalannya dapat diambilkan dari penyertaan modal oleh perusahaan-perusahaan setempat karena problem transportasi erat kaitannya dengan kemajuan suatu daerah.

Toko Ritel Offline Juga Keluhan Harga Murah Toko Online

Keberadaan toko online di Indonesia bak jamur di musim hujan. Hanya saja, kehadirannya sejak awal sudah salah konsep. Hal tersebut diungkap Sekretaris Jenderal Himpunan Penyewa Pusat Belanja Indonesia (Hippindo) Haryanto Pratantara. Menurutnya, prinsip awal toko online adalah memberikan kemudahan kepada konsumen dalam berbelanja, bukan menawarkan barang yang lebih murah seperti yang terjadi di Indonesia.

"Prinsip toko online menjadi salah karena lebih mengedepankan murah. Padahal harusnya kemudahan dan kepraktisan," kata Haryanto ketika ditemui usai pengenalan GoToMalls.com di Jakarta, Selasa (21/3/2017). Imbas salah prinsip ini membuat iklim persaingan menjadi tidak sehat. Banyak toko offline makin tergerus dengan adanya toko online.

"Membuat toko offline cukup sulit dengan berbagai persyaratan dan izin segala macam, sementara online tidak perlu. Belum lagi soal pajak," jelas Haryanto. Kondisi ini diperparah dengan kesiapan pemerintah. Haryanto menilai pemerintah Indonesia lamban mengantisipasi perkembangan bisnis digital yang begitu pesat.

"Seperti ramai-ramai soal aturan transportasi online. Ini karena pemerintah terlambat mengantisipasi, sehingga aturan mainnya belum disiapkan tapi bisnisnya sudah makin besar," ujar Haryanto. Ia pun berharap pemerintah ngebut mengatur bisnis digital. Agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

"Kalo semua itu sudah diatur dengan baik, medan perangnya dibuat seimbang, maka masing-masing akan berkembang sesuai keunggulannya masing-masing," pungkas Haryanto. Hadirnya toko online membuat persaingan bisnis ritel makin sengit. Karenanya, toko konvensional harus menyiapkan strategi agar tidak tergerus di era digital, apa saja?

Seketaris Jenderal Himpunan Penyewa Pusat Belanja Indonesia (Hippindo) Haryanto Pratantara mengatakan, kehadiran toko online tidak dapat dibendung karena semua itu mengikuti perkembangan teknologi yang pesat. "Toko konvensional tidak bisa berdiam diri. Mereka harus berbenah agar tetap bertahan," kata Haryanto saat berbincang usai acara pengenalan GoToMalls.com di Jakarta, Selasa (21/3/2017).

Adapun caranya adalah dengan membuat toko online juga. Tapi fungsinya bukan sebagai pengganti, melainkan melengkapi toko fisik yang sudah ada. Toko online untuk memberikan kemudahan informasi dan kemudahan pengiriman. Sementara toko offline untuk menghadirkan pengalaman secara langsung.

"Jika konsumen datang ke toko, barang yang dicari tidak ada, bisa diarahkan ke online. Sehingga konsumen punya pilihan dan kemudahan," ujarnya. Dia menyarankan, pemilik ritel bisa membuat toko online sendiri atau bisa bergabung dengan pihak ketiga seperti GoToMalls.com. Dari platform semacam GoToMalls, pemilik toko bisa menitipkan informasi mengenai promo. Dengan demikian, orang tertarik untuk datang ke toko konvensional.

"Ketika mereka datang pastilah tidak hanya melihat barang promo saja. Konsumen pasti melihat barang lainnya. Tinggal staf toko berupaya menginformasikan produk atau promo lain," tutur Haryanto. Karena itu, dirinya menilai staf toko kini punya peran yang amat besar bagi kelangsungan toko. Maka, disarankan untuk mencari staf toko yang kompeten.

"Kalo dulu staf toko hanya bertugas ngambil barang yang dibeli. Kini mereka bertugas menyampaikan berbagai informasi sehingga diharapkan konsumen membeli produk lain selain yang dipromokan," pungkas Haryanto

Industri Busana Muslim Jadi Penggerak Ekonomi Kreatif RI

Industri busana muslim (Muslim Fashion) ternyata menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan di bidang ekonomi kreatif selain bidang kuliner.

Oleh karena itu, guna memaksimalkan percepatan industri kreatif dan penyusunan roadmap industri kreatif di bidang busana muslim, Kelompok Kerja (Pokja) Industri Kreatif Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) bersama dengan Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Pariwisata dan Bekraf mengadakan kegiatan Focus Group Disscusion (FGD) mengenai industri busana muslim di Indonesia.

"Hal ini kita bahas, karena berdasarkan hasil pertemuan antara KEIN dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebulan sekali di luar rapat Kabinet, dan terakhir juga dalam rapat terbatas dengan beliau tentang presentasi pertumbuhan ekonomi Indonesia, ternyata salah satu sektor yang paling banyak meningkatkan pertumbuhan ekonomi terdapat di bidang industri kreatif," kata Ketua Pokja Industri Kreatif KEIN, Irfan Wahid dalam sambutannya di Kantor KEIN hari ini seperti dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (23/6/2016).

Menurut Irfan, atau yang sering dipanggil Ipang, ketika berbicara industri kreatif maka akan terdapat dua komponen terbesar yang ada di dalamnya, yaitu bidang kuliner (makanan) dan fashion (busana).  Namun, ternyata industri busana muslim inilah yang menyumbang sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi Nasional.

"Kita sudah melihat, industri busana muslim memang sudah berjalan dengan sangat baik, tapi akan lebih baik lagi jika kita kerjakan bersama-sama dengan semua stakeholder (pemangku kebijakan) yang terkait," tegas putra dari KH. Sholahudin Wahid ini. Menurut Irfan, Jokowi juga telah menyetujui inisiasi KEIN untuk melakukan pertemuan dengan berbagai lintas kementerian untuk mendiskusikan tentang industri kreatif, khususnya industri busana muslim di Indonesia.

"Sebenarnya, kita juga punya bidang yang berpotensi besar yaitu industri berbasis halal. Namun sayangnya, potensi industri berbasis halal kita di dunia masih di urutan nomor sepuluh, sedangkan di urutan nomor satu adalah negara tetangga, yaitu Malaysia," ungkap Irfan. Terkait perihal busana muslim, Irfan mengakui bahwa Indonesia memiliki potensi luar biasa. Satu di antaranya, Indonesia merupakan satu dari lima besar negara anggota Organisasi Kerjasama negara Islam (OKI) sebagai pengekspor busana muslim terbesar selain Bangladesh, Turki, Maroko dan Pakistan.

"Desain dan kualitas produk busana muslim Indonesia juga diakui berdaya saing global, karena mengandung unsur budaya dari batik dan tenun. Namun Indonesia saat ini juga masih menjadi negara dengan peringkat kelima pengkonsumsi busana muslim tingkat dunia, selain peringkat tiga besar lainnya yaitu; Turki, Uni Emirat Arab, dan Nigeria," kata Irfan.

Ia juga menyebutkan, saat ini ada beberapa negara yang bersiap menguasai pasar busana muslim dunia, di antaranya; Uni Emirat Arab, Korea Selatan, Malaysia, Amerika Serikat (AS), Italia, Thailand, Jepang, Italia, Inggris, dan Prancis, pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian, Euis Saedah mengatakan, terkait dengan rencana Indonesia menjadi kiblat busana muslim se-dunia tahun depan, maka perlu adanya sarana promosi yang juga besar.

"Untuk sarana promosi yang diperlukan adalah database dan katalog industri yang lengkap, dan saat ini sarana tersebut masih kurang. Padahal setiap kita melangkah tentunya harus memiliki angka atau data. Bagaimana kita akan percaya diri untuk menjadi kiblat busana muslim kalau kita tidak tahu posisi Indonesia ada di mana, sudah berapa jauh, apakah memang benar kalau Indonesia tertinggal, padahal belum tentu juga kita benar-benar tertinggal," ujar Euis.

Menurut Euis, pihaknya juga bakal memberikan fasilitas bagi pelaku industri busana muslim untuk ikutfashion show (pameran busana) baik di dalam negeri dan luar negeri."Terakhir kemarin kita sudah bantu fasilitasi mereka ke Turki, Maroko, dan Prancis," jelas Euis. Dalam kesempatan di akhir diskusi, semua peserta sepakat mengenai besarnya potensi Indonesia untuk menjadi kiblatnya industri busana muslim tingkat dunia.

"Ada potensi besar, itu kita semua sepakat. Apakah nanti perlu ada konferensi lanjutan untuk memetakanroadmap ini, itu yang akan dibicarakan lebih lanjut," kata Irfan.

Syarat Mutlak Transportasi Online Untuk Beroperasi Di Indonesia

Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan bersama Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan Kakorlantas Polri Irjen Agung Budi menggelar rapat membahas nasib transportasi umum roda empat berbasis online. Hasilnya, pemerintah menetapkan ada 3 syarat yang harus dipenuhi agar driver transportasi umum tersebut bisa beroperasi.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan, syarat pertama yang harus dipenuhi adalah soal Surat Izin Mengemudi (SIM) yang harus dimiliki pengemudinya. "Pengemudi kalau sedan harus gunakan SIM A umum. Ini enggak bisa ditawar. Kalau mobil jenis 7 seaters atau microbus, itu harus menggunakan SIM B1 Umum," ujar Jonan di Kantor Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (1/6/2016).

Persyaratan kedua, lanjut Jonan, semua kendaraan yang akan digunakan harus melewati Uji KIR. Dikatakan Jonan, uji KIR ini tidak harus dilakukan di DKI Jakarta saja. Jonan juga mengatakan, dari ribuan kendaraan yang digunakan oleh Grab, Uber dan GoCar, hanya baru sekitar 300-an yang lulus Uji KIR.

"Yang direkomendasikan KIR-nya tidak harus di DKI, bisa bengkel resmi seperti Toyota, Honda dan lainnya, Mercedes juga bisa kalau ada. Yang baru KIR itu sekitar hampir 400. Karena UU-nya begitu (mengharuskan Uji KIR), kalau tidak lulus Uji KIR harus diulang. Ini berlaku untuk semua, termasuk Metromini, Kopaja dan semua transportasi umum," jelas Jonan.

Ketiga, kata Jonan, berkaitan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Jonan mengatakan, untuk kendaraan yang tergabung dalam badan hukum (perusahaan/PT) STNK yang digunakan harus atas nama perusahaan. Sedangkan pengemudi yang tergabung dalam Koperasi, harus merujuk pada UU Koperasi.

"Prinsipnya jika tidak memenuhi itu, belum boleh jalan. Kalau memaksa jalan maka kendaraanya akan dikandangkan. Koperasinya akan kita surati. Jika tiga kali melanggar, maka izin usahanya akan dicabut, jika dicabut Menkominfo akan memblog situsnya," tegas Jonan. "Ini berlaku untuk semua, tidak hanya Uber dan Grab saja," tambah Jonan.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menambahkan, jika pengemudi melanggar karena tidak memenuhi tiga syarat tadi, maka pihaknya siap untuk melakukan penelusuran operator penyelenggaranya. "jika itu melanggar aturan, maka itu akan diblok situsnya. Kita beri ruang kepada aplikasi, tapi disiplin harus ditegakkan," kata Rudiantara.

Kisah Sukses Fatma Dewi Berinovasi Membuat Dendeng Ikan

Memulai bisnis memang bukan sesuatu pekerjaan yang mudah. Apalagi bisnis yang berkaitan dengan makanan. Kepercayaan konsumen menjadi hal yang sangat krusial untuk dipertahankan. Begitulah prinsip yang dipegang teguh oleh Fatma Dewi hingga sekarang. Baginya, keuntungan dalam rupiah adalah efek dari kepercayaan yang diberikan oleh konsumen atas produk yan dijual.

"Biarlah rugi, asalkan kepercayaan orang bisa terjaga," tegas Dewi di kediamannya, Lubuk Basung, Sumatera Barat pada pekan lalu. Dewi menciptakan produk bernama Dendeng Rinuak. Ini adalah sejenis makanan ringan yang merupakan khas dari ranah minang. Belum banyak orang yang tahu, karena memang baru lahir dari racikan tangan ibu rumah tangga ini.

Rinuak merupakan sejenis ikan berukuran kecil, seperti teri yang hanya ada di danau Maninjau, Sumatera Barat. Bagi masyarakat sekitar, rinuak menjadi makanan sehari-sehari. Diolah dengan cara digoreng balado, pepes dan lainnya.

Sampai akhirnya pada 2014 silam, Dewi datang ke Maninjau. Rinuak bukan barang baru baginya. Dari kecil Dewi sudah mengkonsumsi rinuak, karena kediamannya yang tidak terlalu jauh dari danau tersebut. Akan tetapi dari kunjungan terakhir, Dewi melihat ada potensi yang besar untuk dikembangkan.

Dari kantongnya, dikeluarkan Rp 100.000 untuk membeli rinuak, tepung beras, daun jeruk dan minyak goreng. Olahan pertama adalah sala (sejenis pergedel), namun lebih tipis. Hasilnya ternyata belum memuaskan. Dewi pun kembali ke dapur keesokan harinya untuk menggoreng kembali sala tersebut ditambah dengan beberapa bumbu. Bentuknya dibuat menjadi sangat tipis, seperti dendeng. Ternyata rasanya enak dan gurih. Maka kemudian lahirlah Dendeng Rinuak.

"Sebelumnya belum ada. Kan selama ini orang tahunya dendeng itu daging sapi. Nah ini ikan kecil, terus dihancurkan, diolah dan jadilah Dendeng Rinuak," jelasnya. Ibu yang tadinya gemar membuat kue ini kemudian menjajakan Dendeng Rinuak kepada beberapa teman. Dewi mengaku tidak sedikit mendapat tanggapan yang seperti ejekan. Maklum saja, bagi sebagian orang tidak pernah terpikir ikan bisa berubah menjadi dendeng.

"Banyak yang bertanya itu makanan apaan. Karena pikiran orang banyak ikan jadi dendeng pasti tidak enak. Tapi ya kita kasih saja tester, kita sendiri yakin saja," terang Dewi bercerita. Keyakinan Dewi menuai hasil yang positif. Pujian terhadap produk olahannya banyak berdatangan. Ia kemudian memberanikan diri untuk masuk ke toko-toko di Padang dengan berbentuk kemasan yang lebih menarik.

Dewi juga mulai mengurus syarat administrasi. Seperti PIRT (pangan Industri Rumah Tangga), label halal dan lainnya. Proses tersebut memakan waktu cukup lama, tapi tetap harus dipenuhi. Dendeng Rinuak tersedia dalam berbagai kemasan. Mulai dari 1 ons dengan harga Rp 15.000 dan selanjutnya 1/4 kg dan 1/2 kg dengan harga sesuai kelipatannya.

Sekarang produknya sudah tersedia di hampir seluruh toko oleh-oleh ternama di wilayah Padang dan Bukittinggi. Baru saja, Dewi memperluas penjualan ke wilayah Pekanbaru, Riau yang dibantu oleh beberapa rekanan.

"Tadinya antar barang sendiri naik kendaraan umum. Sekarang sudah pakai kendaraan sendiri," ujarnya. Dewi mengandalkan kediaman untuk produksi. Bersama dua orang pegawainya, mampu memproduksi 15 kg Dendeng Rinuak dalam sehari. Dalam sebulan penjualannya mencapai Rp 12 juta dengan laba bersih sekitar Rp 5 juta.

"Laba bersih rata-rata Rp 5 juta per bulan," imbuhnya. Untuk promosi, Dewi masih menjalankan skema yang cendeung tradisional, yaitu dari mulut ke mulut. Meskipun ke depan akan didorong melalui penggunaan media sosial agar lebih banyak orang dapat mengetahui produknya.

"Akan dilakukan, kan inginnya Dendeng Rinuak bisa dikenal sebagai salah satu oleh-oleh khas minang oleh orang daerah lain dan dunia," ungkapnya. Beberapa produk juga akan terus dikembangkan. Selain dendeng, sekarang Dewi coba memasarkan rakik (peyek), bada (teri) goreng dan abon. Untuk produk abon masih dalam tahap percobaan.

Dalam menjalankan bisnis, Dewi juga tidak terlepas dari berbagai tantangan. Di antaranya adalah panen rinuak yang bersifat musiman. Saat cuaca buruk yang biasanya terjadi dua kali setahun, produksi rinuak menurun. Sehingga yang harganya tadi Rp 12.000/kg bisa menjadi Rp 30.000/kg.

"Rinuak ini juga nggak bisa disimpan lama. Jadi saat beli langsung dimasak. Paling lama satu hari disimpan," pungkasnya. Dewi juga melatih para pegawai agar tetap menjaga kekuatan rasa dari produknya.