BPJS Kesehatan Rugi Lagi Karena Jumlah Orang Sakit Meningkat 700 Persen Melebihi Waktu Pandemi

 Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti membeberkan penyebab pihaknya diprediksi mengalami defisit Rp20 triliun tahun ini.

Penyebab terbesar defisit katanya adalah utilisasi pelayanan kesehatan yang meningkat dari 252 ribu per hari beberapa tahun lalu menjadi 1,7 juta utilisasi per hari saat ini. Hal ini menunjukkan jumlah orang yang datang ke fasilitas kesehatan menggunakan BPJS semakin meningkat.

"Yang bikin defisit tentu utilisasi. Utilisasi itu orang pakai, jadi datang ke faskes, ke rumah sakit. Dulu hanya 252 ribu, sekarang 1,7 juta per hari," kata Ghufron di kompleks MPR/DPR, Senayan, DPR

Ghufron mengatakan salah satu cara untuk mengatasi defisit tersebut adalah dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Namun, pihaknya juga menyiapkan alternatif cara lainnya, sehingga iuran belum dipastikan akan naik tahun depan.

Intinya, BPJS Kesehatan ingin menyesuaikan kemampuan antara biaya yang dikeluarkan dengan penerimaannya. Dengan begitu, tidak terjadi defisit keuangan.

"Kalau BPJS, kita tidak ingin ada defisit. Dan kita ingin membayar sesuai harga kalau ada inflasi. Setiap tahun kan inflasi di bidang kesehatan itu kan tertinggi dibanding inflasi di tempat lain. Itu tentu dihitung," imbuhnya.

Direktur Perencanaan dan Pengambangan BPJS Kesehatan Mahlil Ruby sebelumnya mengatakan sejak 2023, terjadi gap antara biaya yang dikeluarkan BPJS Kesehatan dan penerimaannya.

Dia mengatakan rencana kenaikan iuran menjadi salah satu cara agar program JKN tetap berjalan di samping melakukan siasat lain mulai dari cost sharing sampai subsidi APBN.

"Sejak 2023, ada gap cross, artinya antara biaya dengan premi sudah lebih tinggi biayanya. Lost ratio yang terjadi di BPJS Kesehatan antara pendapatan premi dengan klaim yang dibayarkan bisa mencapai 100 persen. Ini yang membuat kondisi BPJS Kesehatan semakin tertekan dan mengancam kegagalan pembayaran klaim," tutur Mahlil.

Iuran BPJS Kesehatan memang tidak naik selama beberapa tahun belakangan ini.

Jika dirinci, peserta BPJS Kesehatan Kelas 1 membayar iuran Rp150 ribu per orang per bulan, Kelas 2 membayar iuran Rp100 ribu per orang per bukan, dan Kelas 3 membayar Rp35 ribu per orang per bulan. Iuran Kelas 3 sebenarnya sebesar Rp42 ribu per bulan, tetapi disubsidi pemerintah sebesar Rp7.000.

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten Hanya 3,2 Persen

 Ekonomi Indonesia diperkirakan terus tumbuh positif pada 2024 meskipun dihadapkan pada ketidakpastian pasar global. Di tengah perlambatan ekonomi dunia yang diproyeksikan tumbuh hanya 3,2%, Indonesia tetap menunjukkan ketahanan dengan pertumbuhan yang stabil.

Deputi Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Donni Fajar Anugrah, melaporkan bahwa pada triwulan II 2024, ekonomi Indonesia tumbuh 5,05% (yoy).

Sementara itu, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tetap solid dengan nilai Rupiah yang menguat, menandakan stabilitas yang semakin kokoh.

"Secara regional, pertumbuhan di sebagian besar wilayah Indonesia mengalami peningkatan, mencerminkan keberhasilan upaya pembangunan berkelanjutan," ujar Donni di Banten Investment Forum 2024 di Tangerang.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, juga memproyeksikan ketahanan ekonomi Indonesia akan terus berlanjut hingga 2025.

Pertumbuhan PDB triwulan II 2024 yang mencapai 5,05% yoy didukung oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga, perbaikan PMTB berkat percepatan proyek infrastruktur publik, serta investasi swasta yang tumbuh pasca pemilu 2024.

"Perekonomian Jawa masih tetap menjadi kontributor terbesar bagi perekonomian Indonesia dengan sumbangsih 57,04 persen," ujar Josua.

Provinsi Banten juga diperkirakan tumbuh positif pada 2025, setelah mencatat pertumbuhan 4,70% di triwulan II 2024, meningkat dari 4,51% pada kuartal sebelumnya.

Menurutnya, sektor manufaktur masih menjadi motor utama perekonomian Banten, diikuti sektor konstruksi dan perdagangan.

"Sektor manufaktur masih menjadi pendorong investasi di Banten dalam lima tahun terakhir, terutama Industri Kimia dan Industri Makanan. Namun, persebarannya masih terpusat di Cilegon dan Tangerang," ujarnya.

Produk industri kimia di Indonesia saat ini dikonsumsi oleh pasar domestik. Namun demikian, Indonesia juga masih bergantung dengan pasar impor. Saat ini, Banten menjadi salah satu pusat industri kimia di Indonesia, di bawah Jawa Timur dan Jawa Barat.

"Pengembangan industri kimia di Banten dapat terus berlanjut dengan memanfaatkan aglomerasi, yakni karena lokasi Banten yang dekat dengan Jakarta. Ini dapat menjadi salah satu strategi investasi Banten ke depannya," tutur dia.

Selain industri pengolahan, sektor perumahan atau properti masih mendominasi lanskap investasi di Banten, khususnya penanaman modal dalam negeri (PMDN). Lokasi yang dekat dengan Jakarta menjadikan Banten sebagai wilayah penyangga kegiatan penduduk Jakarta.

Kedekatan akses dengan Jakarta juga membawa peluang investasi untuk sektor pariwisata di Banten. Saat ini, Banten menjadi salah satu tujuan utama wisatawan domestik, khususnya di Pulau Jawa. Potensi pariwisata itu di antaranya yakni Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung.

Namun demikian, pembangunan pariwisata di Tanjung Lesung juga harus melihat risiko bencana yang dapat terjadi, mengingat lokasinya yang dekat dengan Gunung Krakatau di Selat Sunda.

"Sektor pariwisata di Banten masih sangat potensial untuk dikembangkan. Peluang dan pasarnya cukup besar, ditambah dengan infrastruktur penunjang kawasan," imbuh dia.

Josua menambahkan, laju pertumbuhan yang positif dan prospek ekonomi di Banten ini akan berdampak terhadap terbukanya lapangan kerja dan kebutuhan terhadap tenaga kerja. Namun, sektor manufaktur masih tetap menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Banten dengan tren produktivitas yang cenderung naik.

Peluang investasi

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten, Virgojanti, menyebut ada empat klaster sektoral berdasarkan tata ruang wilayah dan potensi sektor unggulan di Banten.

1. Pertama, Klaster industri, logistik, dan pusat distribusi yang berada di Kawasan Serang Utara Terpadu, Kawasan Industri Prioritas Wilmar, dan kawasan di sepanjang jalan Tol Merak-Jakarta.
2. Kedua, Klaster pariwisata dan perikanan yaitu wisata alam dan religi di Kawasan Serang Terpadu, wisata alam dan budaya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung dan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ujung Kulon, dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Pantai Selatan Terpadu.
3. Ketiga, Klaster real estate, perdagangan, dan jasa yang lokasinya tersebar di Kota Tangerang, Tangerang Selatan, dan Kota Baru Maja. Keempat, Klaster SDA (sumber daya alam) yang mencakup pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Lokasinya berada di Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang.

"Potensinya masih sangat terbuka luas. Dengan klaster ini, para investor bisa tahu mana potensi daerah yang akan dituju untuk investasi usahanya nanti," terang Virgojanti dalam diskusi.

Direktur Utama Tanjung Lesung Purnomo Siswoprasetijo mengatakan, Banten memiliki potensi alam yang sangat menjanjikan, terutama di sektor pariwisata dan hiburan. Salah satunya, KEK Tanjung Lesung.

Saat ini, kata Purnomo, sudah dibangun beberapa hotel dan vila untuk mendukung kegiatan wisatawan di KEK Tanjung Lesung. Dikelola oleh Jababeka Group, pengembangan properti tersebut dikerjakan di lahan seluas 1.500 hektare.

Akses menuju ke Tanjung Lesung juga akan semakin mudah dengan hadirnya infrastruktur jalan Tol Serang-Panimbang.

Potensi lainnya yaitu Kawasan PIK 2 seluas 6.600 hektare atau 10 persen dari luas Jakarta. Kawasan ini tengah dikembangkan menjadi destinasi hiburan dan wisata, kegiatan MICE, dan perumahan.

Managing Director PT Industri Pameran Nusantara (Agung Sedayu Group) Ryan Adrian mengatakan, PIK 2 merupakan kawasan perumahan yang kemudian berkembang menjadi daerah wisata. Berbeda dengan PIK 1 yang fokus pada konsep food market dan restoran.

Saat ini, pengembangan yang dilakukan meliputi pembangunan sekitar 100 ribu rumah, 25 ribu unit high rise residential, 11 ribu unit toko, hotel dan resort, area golf, venue NICE, SPIKE, Miami circuit untuk balapan, dan cruise international port.

"Pengembangan ini diharapkan menjadikan PIK 2 sebagai new mice and entertainment destination dan menjadi salah satu destinasi wisata internasional di masa depan," ungkapnya.

Potensi investasi lainnya adalah KEK edukasi, teknologi, dan kesehatan internasional di Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang. Pengembangannya mendapat dukungan langsung dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2024.

Luas mencapai 59,68 hektar, terdapat empat zona inti yang dibangun di KEK BSD, yaitu pendidikan, kesehatan, industri kreatif, riset digital dan pengembangan teknologi.

Head of Public Affairs Sinarmas Land Group, Boy Arno Muhamad, mengatakan pengembangan KEK BSD diharapkan menjadi kota pintar terpadu yang dilengkapi dengan teknologi canggih. Menurut dia, BSD telah terbukti berhasil membangun ekosistem, terutama pada bidang Pendidikan dan Teknologi Digital.

"Ke depan, BSD akan menjadi kawasan kesehatan dan biomedical bertaraf internasional sehingga kita tidak perlu lagi jauh dan belanja kesehatan dengan periksa atau berobat ke negara tetangga," ujar Boy.

Seiring dengan pengembangan KEK BSD, perlahan pertumbuhan penduduk di wilayah ini sudah semakin bertambah, mencapai sekitar 500 ribu jiwa. Boy menilai, BSD menjadi potensi investasi yang menjanjikan untuk masa depan, terutama dari segi pendidikan dan kesehatan.

Waralaba Apotik Asal Amerika Tutup 1.200 Toko Karena Marketplace

 Walgreens, salah satu rantai apotek terbesar di Amerika Serikat akan menutup sekitar 1.200 toko mereka.

Penutupan ini dilakukan seiring dengan upaya perusahaan yang berjuang menghadapi persaingan dari toko daring serta penurunan pembayaran obat resep.

Penutupan tersebut direncanakan berlangsung hingga 2027. Rantai apotek ini juga menyatakan akan menutup sekitar 500 toko dalam setahun ke depan sebagai bagian dari langkah pemulihan keuangan perusahaan.

Keputusan ini merupakan kelanjutan dari pengumuman yang dibuat pada Juni 2023, ketika Walgreens menyatakan akan menutup 300 toko yang berkinerja buruk. Pada saat itu, perusahaan mengatakan bahwa sekitar seperempat dari toko mereka tidak menghasilkan keuntungan.

Walgreens mencatat peningkatan penjualan sebesar 6 persen dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu. Meskipun demikian, mereka melaporkan kerugian hingga US$ 3 miliar atau senilai dengan Rp46,5 triliun (perkiraan kurs Rp15.500 per dolar AS).

Kerugian tersebut terutama disebabkan oleh penghapusan nilai pada rantai farmasi di China dan penyedia layanan perawatan rumah, CareCitrix.

Analis ritel dan Direktur Pelaksana GlobalData Retail, Neil Saunders, mengatakan penutupan toko-toko ini adalah gambaran dari perusahaan yang sedang bermasalah dan berusaha memperbaiki arah.

"Walgreens telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk memperluas bisnis melalui akuisisi, namun mengabaikan dasar-dasar operasional toko dan ritelnya. Ini menyebabkan banyak outlet yang mengalami penurunan penjualan dan tidak lagi menguntungkan." Ujar Saunders.

Saham Walgreens (WBA) naik hampir 4 persen pada perdagangan prapasar, meskipun selama 2023 sahamnya turun hingga 70 persen.

Langkah penutupan ini terjadi di tengah situasi sulit yang dihadapi oleh rantai apotek di Amerika Serikat. Tidak hanya Walgreens, beberapa rantai apotek besar lainnya seperti CVS dan Rite Aid juga mengalami penurunan keuntungan akibat turunnya tarif penggantian obat resep dan persaingan ketat dari perusahaan seperti Amazon.

Awal Oktober 2023, CVS mengumumkan pengurungan sekitar 2.900 pekerjaan sebagai bagian dari inisiatif penghematan biaya senilai US$ 2 miliar.

Pengurangan ini sebagian besar berdampak pada pekerjaan di kantor pusat dan menambah daftar pengurangan sekitar 5.000 pekerjaan yang telah dilakukan setahun sebelumnya.

Selain itu, bagian depan apotek yang menjual kebutuhan rumah tangga dan makanan ringan juga menghadapi tekanan dari pesaing besar seperti Target dan pertumbuhan pesat Dollar General di daerah pedesaan.

Pada Mei 2023, Walgreens terpaksa menurunkan harga lebih dari 1.000 produk dalam upaya untuk menarik kembali konsumen yang sensitif terhadap inflasi.

CEO Walgreens, Tim Wentworth, menyatakan bahwa proses pemulihan akan memakan waktu, tetapi perusahaan yakin langkah ini akan memberikan manfaat finansial yang signifikan dalam jangka panjang.

Namun, Saunders menambahkan bahwa penutupan toko ini mencerminkan pengakuan atas kegagalan manajemen sebelumnya dalam menjaga fundamental bisnis.

12 Ide Bisnis Usaha Online Buat Pejuang Nafkah Keluarga

 Era digital saat ini memberikan banyak peluang untuk kita memulai bisnis, melalui platform online. Punya pasar yang cukup luas, karena sudah banyak konsumen yang beralih ke belanja online.

Oleh sebab itu, penting untuk mengeksplorasi berbagai ide jualan yang tidak hanya menarik tapi juga bisa memenuhi kebutuhan pasar. Barang apa yang cocok untuk jualan online?

Memasuki dunia bisnis online juga memerlukan strategi yang cermat, terutama dalam memilih produk yang tepat untuk dijual. Berikut adalah rekomendasi ide jualan online untuk pemula yang paling laku saat ini:

1. Pakaian

ide jualan online yang pertama ada pakaian, di mana ada banyak variasi produk yang bisa ditawarkan. Mulai dari pakaian kasual, santai, hingga busana formal. Hal ini memungkinkan para penjual untuk menargetkan macam segmen pasar. Ditambah lagi, dengan adanya media sosial dan e-commerce, memasarkan produk pakaian secara online bisa jadi lebih efektif dan efisien. Ini adalah cara membuka peluang besar bagi kamu yang ingin memulai bisnis di bidang fashion.

2. Product Skincare

Dikutip dari Shopify, produk perawatan kulit menjadi kategori produk tren yang punya daya tarik pasar yang luas. Produk skincare yang bisa kamu jual di antaranya pembersih muka, pelembap, serum, dan masker. Pasalnya, kini produk tersebut bisa relevan untuk semua usia dan jenis kelamin. Penelusuran untuk tren skincare seperti retinol, hyaluronic acid serum, hingga snail slime, terus meningkat dan jadi sorotan di awal tahun 2024.

3. Makeup

Makeup atau riasan jadi kategori produk yang sedang tren, sejalan dengan alat-alat dan teknik-teknik baru yang memperbarui industri di tiap tahunnya. Sejak pertengahan 2022, aneka produk makeup menunjukkan akan terus menjadi tren hingga 2024.

4. Produk Parfum dan Cologne

Saat ini, konsumen mulai meninggalkan wewangian yang dipasarkan massal/bergender. Mereka telah beralih ke wewangian androgini yang premium, alami, dan personal. Pencarian di internet untuk parfum dan cologne sering kali memuat nama merek dan produk. Itulah salah satu alasan yang menjadikan optimasi mesin pencari sebagai strategi utama bagi bisnis parfum.

5. Scented Candles (Lilin Beraroma)

Scented candles belakangan ini populer sepanjang tahun. Dilansir laman Forbes Advisor, kata kunci dicari scented candles bahkan dicari lebih dari 10.000-100.000 kali di Google setiap bulan. Selain untuk mengharumkan ruangan, lilin beraroma juga dipakai untuk menenangkan ini. Pembuatan produk ini pun muatan mudah, lilin yang dijual dengan minyak esensial, dan sumbu yang berbeda. Kamu juga bisa membelinya secara grosir dan menjualnya kembali untuk mendapatkan keuntungan.

7. Press-on Nails (Kuku Tempel)

Kuku tempel merupakan produk yang cocok bagi seseorang menyukai tampilan kuku buatan, tanpa harus pergi ke salon kuku. Warna dan desainnya pun beragam. Di pencarian Google, istilah press-on nails atau "kuku tempel"dicari 100.000- 1 juta pencarian global per bulan. Dari situ, diketahui bahwa ada pasar untuk jualan barang yang satu ini. Ditambah lagi, kuku tempel ini mudah dikirim dan disimpan. Jika kamu memutuskan untuk menjual kuku tempel, pastikan kamu menawarkan banyak pilihan warna dan desain. Tujuannya untuk memenuhi preferensi dan kepribadian dari setiap calon pembeli.

8. Jasa Desain Grafis dan Cetakannya

Kebutuhan desain untuk web atau branding produk di era digital ini, benar-benar membuka peluang bagi orang-orang kreatif. Salah satu manfaat besar dari penjualan karya seni atau desain grafis secara online adalah kemampuan untuk menawarkan desain sesuai permintaan.

9. Aksesoris HP

Pasar aksesori smartphone menjadi peluang bisnis menjanjikan, apalagi bersamaan dengan setiap peluncuran HP baru. Ini akan membawa permintaan baru juga terhadap aksesori yang kompatibel. Barang apa yang cocok untuk dijual onlinenya seperti, casing, pelindung layar, gantungan HP, pegangan telepon, maupun kabel pengisi daya.

10. Sembako

Sembako dan kebutuhan pokok adalah pilihan jualan yang bisa laku setiap hari. Sekarang, sudah banyak kok warung, toko grosir, dan swalayan menjual produk-produk mereka secara online lewat marketplace. Beli kebutuhan pokok secara online merupakan cara praktis dan terkadang harganya lebih murah. Ini adalah salah satu peluang bisnis yang bisa dicoba.

11. Merchandise K-Pop

Tren K-Pop telah merambah Indonesia bahkan di seluruh dunia. Dengan popularitas grup K-Pop yang terus meningkat, permintaan akan barang-barang atau merchandise seperti album, light stick, dan pakaian bertema idol favorit pun tinggi. Para penggemar tak hanya melihat merchandise ini sebagai koleksi, tetapi juga sebagai bentuk dukungan dan koneksi emosional dengan idola mereka. Memen ini bisa jadi kesempatan meraih cuan.

12. Celana Kargo

Celana kargo adalah celana longgar dengan kantong besar di bagian pinggul (mirip celana militer). Baik pria ataupun wanita bisa bergaya dengan celana ini, terutama jika mereka menghabiskan banyak waktu di luar ruangan. Volume pencarian global Google terkait celana bergo bulanan sekitar 923.000, dan terus meningkat sejak awal tahun 2020.

Bagi kamu yang tertarik menjual produk ini, kamu bisa menyimpannya di tempat penyimpanan dan tas jinjing berdasarkan warna, pola, gaya, atau ukuran.

Supaya berhasil dalam jualan online, kita harus menjual produk yang tepat kepada orang yang tepat dan waktu yang tepat.

Dengan beberapa contoh ide jualan online 2024 tadi, semoga bisa memicu kreativitas dan mengarahkan kamu menuju usaha yang menguntungkan tahun ini dan seterusnya.

Sanur Bali Ditetapkan Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Industri Kesehatan

 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur, Bali, ditargetkan beroperasi pada awal tahun 2024. Artinya, Indonesia akan memiliki fasilitas kesehatan kelas dunia.

Hal itu diungkapkan Direktur Utama InJourney Dony Oskaria, usai mendampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo yang melakukan tinjauan ke KEK Kesehatan Sanur.

Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney bersama Menkomarves dan Wamen BUMN II meninjau progress pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur, Bali. InJourney menargetkan fasilitas kesehatan kelas dunia tersebut beroperasi pada tahun depan.

"Pengembangan KEK Kesehatan Sanur merupakan langkah transformasi strategis yang menciptakan berbagai nilai tambah dan ditargetkan beroperasi pada kuartal pertama tahun 2024. Dengan KEK Kesehatan Sanur ini, Indonesia akan memiliki pusat layanan kesehatan kelas dunia dan akan menjadi magnet pariwisata baru melalui konsep medical & wellness tourism," kata Dony Oskaria.

"Kami juga turut mendukung kegiatan AIPF yang akan digelar pada 5-6 September 2023 nanti dengan menampilkan showcase KEK Sanur. Kami berharap dalam ajang ini dapat menarik para investor untuk dapat bekerjasama dengan kami," sambung Dony.

Perlu diketahui, AIPF merupakan ajang penting untuk memperkuat hubungan bilateral antar negara. Hal ini menjadi momentum bagi Kementerian BUMN dan BUMN untuk menunjukkan komitmen dan peran strategis tidak hanya di dan untuk Indonesia namun juga isu strageis di negara ASEAN Indo Pacific.

Salah satu hal yang dibahas dalam ajang tersebut adalah creative economy, kemudian inisiatif strategis dan proyek-proyek untuk menjawab tantangan pemulihan industri pariwisata dan konsep kreatif experience economy khususnya di negara-negara ASEAN Indo Pacific.

Potensi Pariwisata Kesehatan

Dony menjelaskan sektor pariwisata kesehatan (medical & wellness tourism) adalah potensi baru yang dapat memberikan pelayanan kesehatan kelas dunia, sekaligus dapat menawarkan keindahan destinasi wisata.

'KEK Kesehatan Sanur ini merupakan salah satu bentuk diversifikasi ekonomi sesuai dengan arahan Presiden RI, Bapak Ir. Joko Widodo yang menyatakan bahwa ekonomi tidak bisa hanya tergantung pada satu sektor saja,” jelas Dony.

Melalui anak perusahaan InJourney yakni PT Hotel Indonesia Natour (HIN), sebagai Badan Usaha Pembangun dan Pengelola KEK Kesehatan Sanur yang ditetapkan oleh pemerintah, saat ini telah menyelesaikan pembangunan infrastruktur dasar kawasan.

Wilayah Bali kini telah resmi memiliki Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Seiring Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah menetapkan KEK Sanur.

Penetapan itu termaktub di dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 41 tahun 2022 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sanur, yang diteken pada 1 November 2022.

Dengan demikian, Indonesia sekarang memiliki 19 KEK yang tersebar di berbagai wilayah.

Merujuk salinan beleid tersebut, tertulis pada Pasal 2 bahwa KEK Sanur memiliki luas lahan 41,26 hektar yang terletak di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

Lalu Pasal 5 menyebutkan, Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus menetapkan badan usaha pembangun dan pengelola KEK Sanur dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Di dalam Pasal 6 juga menjelaskan bahwa badan usaha tersebut nantinya melakukan pembangunan sampai KEK Sanur siap beroperasi paling lama 36 bulan sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Kesiapan beroperasi tersebut dituangkan dalam rencana aksi pembangunan KEK Sanur. Meliputi kesiapan prasarana dan sarana, sumber daya manusia, dan perangkat pengendalian administrasi.

Pengusulan pembentukan KEK Sanur dilakukan oleh PT Hotel Indonesia Natour sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada bidang kawasan ekonomi khusus.

Untuk diketahui, KEK Sanur dirancang untuk menjadi KEK Kesehatan dan Pariwisata dengan rencana bisnis fasilitas kesehatan berupa rumah sakit dan klinik, akomodasi hotel dan MICE, etnomedicinal botanic garden, serta commercial center.

Potensi Devisi Senilai 86 Triliun Di Sanur Bali

Persetujuan atas usulan KEK Sanur diharapkan akan terjadi penghematan devisa dan peningkatan ekonomi negara sekaligus peningkatan fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia melalui transfer knowledge.

Selain itu, adanya pembangunan KEK Sanur diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja dan menghadirkan investasi baru.

Pengembangan KEK Sanur diperkirakan memiliki nilai investasi sebesar Rp 10,2 triliun dengan target serapan tenaga kerja sebanyak 43.647 orang.

Pada tahun 2030, diharapkan sekitar 4 persen hingga 8 persen penduduk Indonesia yang sebelumnya berobat ke luar negeri menjadi berobat ke KEK Sanur, dengan total pasien sekitar 123.000 sampai 240.000 orang.

Hingga tahun 2045, harapannya total penghematan devisa yang dihasilkan mencapai Rp 86 triliun, dan total penambahan devisa pada periode yang sama mencapai Rp 19,6 triliun.

Saham Merck Naik Tajam Setelah Temukan Obat COVID 19

 Nilai saham perusahaan farmasi Merck melonjak setelah hasil uji klinis memperlihatkan pil anti Covid-19, Molnupiravir, memberikan hasil positif. Bahkan kenaikan harga saham Merck membuat saham sejumlah perusahaan farmasi papan atas yang membuat vaksin Covid-19 yang disebut mempunyai tingkat efikasi tinggi, antara lain Moderna, Pfizer serta BioNTech, mulai goyah.

Seperti dilansir Reuters, nilai saham Merck melonjak hingga 12.3 persen.

Sementara itu, nilai saham Moderna jatuh hingga 13 persen. Kemudian nilai saham Pfizer dan BioNTech di Amerika Serikat masing-masing jatuh 1.3 persen dan 11 persen. Merck Klaim Pil Covid Kurangi Risiko Kematian 50 Persen. Nilai saham perusahaan farmasi lain seperti AstraZeneca dan Novavax juga masing-masing turun 2 persen dan 16 persen setelah Merck mengumumkan obat Molnupiravir itu.

Menurut analis bursa saham, Michael Yee, lonjakan nilai saham Merck terjadi karena dipicu persepsi masyarakat yang merasa ada jalan keluar buat mereka menghindari Covid-19 dengan obat, ketimbang harus menjalani vaksinasi.

Merck memang tengah melakukan uji klinis tahap akhir obat itu. Hasil kajian memperlihatkan obat itu bisa menekan jumlah pasien infeksi Covid-19 yang harus dirawat di rumah sakit serta tingkat kematian. Pfizer yang juga pesaing Merck serta perusahaan farmasi asal Swiss, Roche Holding AG, yang menggandeng Atea Pharmaceuticals juga dilaporkan tengah mengembangkan obat anti-Covid-19. Merck Umumkan Pil Molnupiravir Bisa Obati Covid-19

Merck juga sempat membuat vaksin Covid-19 tetapi memutuskan menghentikan proses produksi. Akibatnya nilai saham mereka jatuh sebanyak 4 persen pada 2020 lalu. Akan tetapi, pengumuman pil Molnupiravir kembali mengerek nilai saham Merck.

"Merck dalam beberapa kesempatan seakan mati di mata para pemodal. Pengumuman obat itu memperlihatkan divisi penelitian dan pengembangan mereka tidak mati dan mereka bisa jadi yang pertama dalam merebut kesempatan yang bernilai miliaran dollar," kata Manajer Portofolio Bahl & Gaynor, Kevin Gade.

Perekonomian Indonesia Babak Belur Karena Salah Menangani Pandemi

 Peringatan kemerdekaan RI ke-76 tahun pada 2021 masih diwarnai masalah. Salah satunya, Indonesia belum bisa melepaskan diri dari 'jajahan' pandemi corona. Selama 18 bulan lamanya, virus corona 'menjajah' Indonesia. Penjajahan tak hanya dilakukan dari sisi kesehatan tapi juga ekonomi.

Pandemi berhasil membuat perekonomian Indonesia terguncang. Semua indikator yang mencerminkan kondisi ekonomi makro, mulai dari pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga, inflasi, pengangguran, tingkat kemiskinan, hingga Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur anjlok.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menjelaskan perekonomian pada dasarnya bergantung dari mobilitas penduduk. Sementara, demi menekan penularan virus corona, pemerintah membatasi mobilitas masyarakat, sehingga tak ayal ekonomi terdampak.

Masyarakat juga terpengaruh, sehingga otomatis ekonomi mengalami shock," ujarnya.  Redaksi mengulas kembali kondisi ekonomi makro selama pandemi dari beberapa indikator. Secara garis besar, ekonomi jatuh paling dalam pada kuartal II 2020, bertepatan dengan kemunculan awal pandemi di Indonesia. Selanjutnya, semua indikator pulih secara perlahan hingga kuartal II 2021 ini. Namun, Tauhid melihat ancaman pelemahan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2021 karena PPKM darurat sejak 3 Juli 2021 lalu.

Pertumbuhan Ekonomi

Temuan virus corona pertama di Indonesia diumumkan pada 2 Maret 2020. Tak butuh waktu lama, pandemi menghambat ekonomi pada kuartal I/2020, sehingga hanya tumbuh 2,97 persen (yoy). Padahal, pada periode yang sama tahun sebelumnya, ekonomi melesat 5,07 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan pertumbuhan ekonomi kuartal I/2020 merupakan posisi yang terendah sejak 2001, atau sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. "Bisa kita lihat, tampaknya tidak ada yang kebal dengan covid-19. Jadi covid-19 tidak kenal negara maju berkembang semua kena dampaknya tak terkecuali Indonesia," ujar Kepala BPS saat itu, Suhariyanto.

Struktur Produk Domestik Bruto (PDB) berdasarkan pengeluaran kompak lesu. Konsumsi rumah tangga sebagai komponen dengan sumbangan terbesar pada PDB (58,14 persen), hanya tumbuh 2,84 persen, anjlok dari 5,02 persen di kuartal I 2019.

Struktur PDB menurut lapangan usaha, mayoritas melambat. Dari 17 sektor lapangan usaha, hanya tiga yang menguat meliputi jasa keuangan dan asuransi, informasi dan komunikasi, jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Perlambatan itu hanya sinyal awal. Pada kuartal selanjutnya, pertumbuhan ekonomi 'berdarah' hingga minus 5,32 persen. Ini merupakan kejatuhan paling dalam selama pandemi. Angka ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2019, yakni 5,05 persen.

"Pandemi menimbulkan efek domino dari kesehatan menjadi masalah sosial dan ekonomi. Dampaknya menghantam lapisan masyarakat di rumah tangga sampai korporasi," jelas Suhariyanto saat pengumuman Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2020. Kontraksi ekonomi memang tidak bisa dihindari lantaran pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai 10 April 2020. Pengetatan pembatasan diperpanjang beberapa kali hingga akhirnya dilonggarkan menjadi PSBB transisi pada awal Juni 2020.

Semua kelompok pengeluaran mengalami kontraksi. Konsumsi rumah tangga sebagai penyumbang terbesar pada PDB (57,85 persen) minus 5,51 persen (yoy), berbanding terbalik dengan kuartal II 2019 yang tumbuh 5,18 persen. Sebanyak 10 dari 17 lapangan usaha tercatat minus. Tiga sektor yang terjerembab paling dalam yakni transportasi dan pergudangan minus 30,84 persen (yoy), akomodasi dan makan minum minus 22,02 persen, dan jasa lainnya 12,6 persen.

Melangkah ke kuartal III/2020, RI resmi masuk jurang resesi ekonomi. Kondisi resesi ditandai dengan kontraksi pertumbuhan ekonomi selama dua kuartal berturut-turut. Indonesia mengalami resesi ekonomi bersama sejumlah negara lain di dunia seperti AS, Jerman, Italia, Perancis, Korea Selatan, Malaysia, Thailand, dan lainnya.

Pertumbuhan ekonomi kuartal III/2020 kembali minus 3,49 persen, meski membaik dari tiga bulan sebelumnya. Penopang pemulihan ekonomi sepanjang Juli-Agustus adalah konsumsi pemerintah yang tumbuh 9,76 persen. Seperti diketahui, pemerintah menggelontorkan bantuan melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi masyarakat kurang mampu hingga dunia usaha. Sementara, konsumsi rumah tangga masih kontraksi, 4,04 persen, membaik dari kuartal II, yakni minus 5,51 persen.

Menutup 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi 2,07 persen. Angka ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2019 yakni 5,02 persen. Berdasarkan catatan BPS, ini merupakan pertama kalinya Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi setelah krisis moneter 1998.

Konsumsi rumah tangga belum pulih sepenuhnya karena masih minus 2,63 persen. Berbanding terbalik dengan capaian selama 2019 yakni tumbuh 5,04 persen. Selanjutnya, kontraksi pertumbuhan ekonomi berhasil ditekan ketika memasuki 2021. Hal ini sejalan dengan penurunan jumlah kasus covid-19 serta pelonggaran pembatasan sosial.

Pada awal tahun, pemerintah mengganti PSBB dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Bedanya, PPKM menyasar pada pembatasan kegiatan masyarakat secara terbatas berbasis pada kota dan kabupaten, bukan pada lingkup provinsi. Dengan demikian, daerah yang berada di zona hijau bisa beraktivitas lebih longgar sehingga mendorong pemulihan ekonomi.

Pada kuartal I 2021, pertumbuhan ekonomi tercatat minus 0,74 persen. Konsumsi rumah tangga yang menyumbang 56,93 persen PDB belum pulih, sehingga tercatat negatif 2,23 persen. Sebanyak 11 sektor masih 'berdarah', namun membaik ketimbang kondisi 2020. Sementara, enam sektor berhasil tumbuh positif dipimpin kenaikan sektor informasi dan komunikasi 8,72 persen.

Pada kuartal II 2021, pertumbuhan ekonomi berhasil balik arah dengan mencatatkan pertumbuhan 7,07 persen. Raihan ini sekaligus menandai RI lepas dari jerat resesi ekonomi. Konsumsi rumah tangga dengan kontribusi 55,07 persen terhadap PDB, tumbuh 5,93 persen. BPS merekam sejumlah fenomena yakni kenaikan penjualan eceran 11,62 persen serta penjualan wholesale mobil dan motor melesat masing-masing 904,32 persen dan 268,64 persen. Pelonggaran pembatasan juga mengerek penumpang transportasi kereta api 114,18 persen, laut 173,56 persen, dan udara 456,51 persen.

Semua sektor tumbuh positif, dipimpin lonjakan sektor transportasi dan pergudangan sebesar 25,10 persen. Disusul, akomodasi dan makan minum sebesar 21,58 persen, jasa lainnya 11,97 persen dan jasa kesehatan 11,62 persen.

Namun, Tauhid menilai lonjakan pertumbuhan ekonomi itu hanya semu, karena berangkat dari basis rendah yakni minus 5,32 persen pada periode yang sama tahun lalu. Sebaliknya, ia memprediksi pertumbuhan ekonomi kembali melambat di kuartal III 2021 karena terjadi lonjakan kasus akibat varian delta.

"Masyarakat kelompok menengah atas dengan varian delta justru akan mengurangi aktivitas belanja, terutama untuk konsumsi. Ini yang akan membuat pertumbuhan ekonomi tidak stabil di angka 5 persen dalam jangka panjang. Tetap akan ada pertumbuhan ekonomi tapi tidak stabil, dia akan mudah sekali up and down," tuturnya.

Meski Terus Merugi ... Direktur Utama BPJS Kesehatan Berhasil Masuk Jajaran CEO Terbaik Versi Iconomics

 Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, masuk sebagai jajaran CEO Terbaik menurut Iconomics. Ia dianggap berhasil membuat perusahaan bertahan di tengah lesunya ekonomi akibat pandemi Covid-19. Ali duduk sebagai CEO terbaik di kategori Employees' Choice in Health Social Insurance  yang diselenggarakan oleh Iconomics.

Ia menyebutkan prestasi ini menjadi motivasi bagi seluruh Duta BPJS Kesehatan agar terus mengedepankan integritas, profesional, pelayanan prima, dan efisiensi operasional dalam menyelenggarakan Program JKN-KIS yang berkualitas.

"Di tengah pandemi Covid-19 yang belum mereda, kami upayakan tetap memberikan pelayanan terbaik pada peserta dan stakeholders JKN-KIS," ucap Ghufron pada Selasa (27/7/2021). Ali menyebutkan selama ini BPJS Kesehatan berupaya maksimal membantu pemerintah menangani Covid-19. Dukungan BPJS Kesehatan itu antara lain menjalankan tugas khusus pencatatan, verifikasi penagihan, dan pelaporan klaim Covid-19 seluruh masyarakat Indonesia, baik yang sudah menjadi peserta JKN-KIS ataupun belum menjadi peserta JKN-KIS.

Seluruh klaim Covid-19 akan dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan kepada fasilitas kesehatan.

BPJS Kesehatan juga mengembangkan screening Covid-19 harian peserta JKN-KIS melalui aplikasi Mobile JKN. Data ini digunakan sebagai sumber data peserta JKN-KIS yang memiliki kondisi komorbid dan disampaikan ke Pemerintah. Selain itu lembaganya juga menyediakan informasi pencatatan vaksinasi Covid-19 meliputi registrasi, screening, hingga dokumentasi pelaporan melalui aplikasi P-Care Vaksinasi.

Mereka juga turut membantu pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19, yakni menyampaikan dashboard dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait program JKN dan pembayaran klaim Covid-19.

Sedang perihal layanan bagi peserta JKN-KIS, Ghufron menyebutkan mengalihkan layanan konvensional di kantor cabang dan kantor Kabupaten/Kota ke layanan digital (Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp [PANDAWA], Mobile JKN, BPJS Kesehatan Care Center 1500 400, dan Chat Assistant JKN/Chika). Hal ini untuk mempermudah pelayanan.

"Adanya pengalihan layanan ini justru kian memudahkan masyarakat. Yang tadinya berniat pergi ke kantor BPJS Kesehatan, sekarang cukup lewat smartphone saja. Urusan administrasi JKN-KIS bisa diselesaikan tanpa perlu keluar rumah," tutur Ghufron.

Founder and CEO Iconomics, Bram S. Putro, mengungkap CEO atau pemimpin organisasi menjadi panutan dalam melakukan manuver inovatif. Pada kondisi pandemi ini kehebatan pemimpin diuji. Disrupsi kali ini, kata dia, melengkapi ujian disrupsi-disrupsi yang sebelumnya sudah melanda, seperti disrupsi digital, politik, dan lainnya, termasuk gebrakan inovatif dalam merespon Covid-19.

Ia menjelaskan, penilaian Indonesia Best CEO Awards 2021 - Employees' Choice dilakukan melalui survei online terhadap ribuan staf berbagai industri dan kategori, dengan total responden mendekati 10.000. Penilaian dilakukan melalui kuesioner online dan tanpa melakukan kuota geografis maupun jenjang jabatan. Responden diminta melakukan penilaian terhadap CEO institusinya dan diperkenankan melakukan penilaian terhadap CEO institusi lain dalam kategori industri/kegiatan sejenis.

"Indonesia Best CEO Awards 2021 - Employees' Choice hanya akan diberikan kepada satu CEO di kategori industri masing-masing. Dengan mempertimbangkan efisiensi eksekusi, maka hanya sekitar 200 CEO/institusi yang diikutsertakan ke dalam survei. Pemilihan kandidat CEO dan institusinya berdasarkan pilihan redaksi Iconomics. Indonesia Best CEO Awards 2021 - Employees' Choice diberikan kepada pemimpin instansi dengan skor tertinggi di kategori sub-industrinya," jelasnya.

PHK Akan Jadi Jalan Keluar Darurat Saat PPKM Darurat

Pemerintah membatasi aktivitas lewat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) pada 3-20 Juli 2021. Kekhawatirannya, target pertumbuhan ekonomi 4,5 persen-5,3 persen pada tahun ini kandas karena kebijakan tersebut bakal menekan kegiatan ekonomi.

Kepala Departemen Ekonomi CSIS Yose Rizal Damuri mengungkapkan kebijakan PPKM darurat sudah pasti akan menekan permintaan atau daya beli masyarakat. Berkaca dari tahun lalu, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menekan Produk Domestik Bruto (PDB) RI kuartal II minus 5,32 persen secara tahunan (yoy). Pukulan paling telak dialami sektor transportasi dan pergudangan (-30,84 persen yoy) serta penyediaan akomodasi dan makan minum (-22,02 persen yoy).

Memang, kontraksi PDB kemungkinan besar tak akan sedalam tahun lalu karena faktor base effect 2020 yang sangat rendah. Namun, kondisinya justru bakal jauh lebih berat bagi pengusaha karena arus kas mereka sudah tergerus habis-habisan untuk bertahan di tengah pandemi selama hampir 1,5 tahun. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan perhatian khusus kepada lapangan usaha yang paling terdampak PPKM darurat.Ini penting agar tidak ada gelombang baru pemutusan hubungan kerja (PHK).

Beberapa lapangan usaha yang terdampak itu di antaranya ritel dan restoran. Berdasarkan dokumen panduan PPKM Darurat yang dirilis Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, pusat perbelanjaan/mal dan pusat perdagangan akan ditutup, sementara restoran hanya bisa melayani pesan antar.

"Jadi, memang perlu ada insentif untuk sektor-sektor ini karena mereka bertahan saja sekarang kan sebenarnya sulit. Jangan kasih kredit baru buat ekspansi, beri keringanan saja seperti pajak, bukan cuma pusat, tapi juga daerah, seperti PBB," ujarnya saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (2/7).

Yose juga berpandangan pemerintah perlu menyiapkan stimulus baru bagi sektor manufaktur dalam berbagai bentuk, baik itu pinjaman berbunga rendah, penjaminan kredit hingga insentif pajak. Tujuannya, bukan agar mereka berekspansi, melainkan agar mereka tak melakukan PHK karyawan dan melakukan perekrutan kembali.

Terlebih untuk mengurangi risiko pandemi, pengusaha sektor manufaktur akan lebih memilih untuk menggunakan sedikit tenaga kerja dan menambah kapasitas mesin. "Kita perlu insentif untuk re-hiring. Jadi, memberikan bantuan kepada dunia usaha tujuannya bukan untuk menjalankan atau memperluas produksinya dengan memberikan pajak dan lain-lain, tapi untuk bisa hiring back," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan hal yang tak kalah penting untuk mencegah PHK selama penerapan PPKM Darurat adalah memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Sebab, meski restoran masih boleh dibuka dan aktivitas produksi industri kritikal diizinkan work from office 100 persen, mereka tetap tidak bisa bertahan jika tidak ada permintaan.

Tentu sejumlah industri masih bisa mengandalkan ekspor ketika pasar domestik lesu. Tetapi, saat ini permintaan masih terbatas kecuali untuk komoditas tertentu seperti batu bara dan kelapa sawit yang harganya sedang moncer.

Karena itu, peran anggaran pemerintah tetap harus menjadi andalan. "Pemerintah perlu mengintensifkan bansos dan stimulus terlebih untuk sektor-sektor paling terdampak seperti pariwisata, transportasi, ritel dan lain-lain," ungkapnya. Faisal juga meminta pemerintah agar tidak terlalu ambisius mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5 persen hingga 5,3 persen tahun ini. Yang paling penting, menurutnya, fokus pada penanganan pandemi covid-19 agar peningkatan kasus serupa tidak akan berulang di masa mendatang.

"Untuk tahun ini pertumbuhan ekonomi bisa tertekan lebih rendah dari 3 persen.Sebelumnya, kami prediksi 3-4 persen," imbuh Faisal. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Tauhid menyarankan penambahan stimulus fiskal dalam bentuk perluasan bantuan sosial tunai dan program padat karya tunai.

Anggarannya, dapat diperoleh dari realokasi belanja infrastruktur atau program kementerian, seperti work from Bali. "Masih banyak pos belanja yang sebenarnya tidak efektif, itu bisa dipangkas dan dialihkan ke program yang multiplier effect-nya lebih besar," jelasnya. Ia juga mendukung rencana pemerintah untuk memberikan bantuan subsidi tarif listrik serta memperpanjang kebijakan bantuan sosial.

Namun, ia memberikan catatan bahwa bantuan sosial harus dalam bentuk tunai dan bukan paket sembako seperti yang dilakukan sebelumnya. Di samping itu bantuan tunai juga perlu diperluas kepada kelompok masyarakat menengah bawah atau aspiring middle class.

Jika anggaran pemerintah tak cukup, program dengan anggaran besar namun tak memberikan dampak secara langsung terhadap perekonomian jangka pendek lebih harus diubah. Salah satunya adalah Kartu Prakerja. "Karena memang kurang tepat di masa seperti ini. Tujuan untuk peningkatan kompetensinya pun kurang tercapai," tandasnya.

Kinerja Baik dan Keterbukaan Informasi BPOM Dituding "Bunuh" Industri Ikan Pengalengan

Pada akhir pekan lalu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengumumkan 27 merek produk ikan kalengan mengandung cacing. Langkah BPOM tersebut dinilai dapat berdampak pada matinya industri pengalengan ikan di tanah air karena keterbukaan informasi yang mendidik masyarakat tersebut ternyata mampu menghentikan mesin pencari laba bagi perusahaan dan harus merumahkan karyawan demi mencegah kerugian lebih banyak.

Padahal masyarakat berhak mengetahui  informasi tentang produk yang aman termasuk merek dan masyarakat sekarang sudah cukup pintar dan terdidik untuk menindak lanjuti informasi terkait apakah akan mengkonsumsi atau tidak merek merek tertentu.

Adapun Asosiasi Pengalengan Ikan (APIKI) menyebut sebanyak 26 pabrik telah menyetop operasionalnya akibat penarikan produk.

Pakar Perikanan dan Standarisasi Mutu Produk Sunarya menilai BPOM tak semestinya menyebut langsung nama merek dagang dari ikan kalengan yang mengandung cacing. Alih-alih menyebut merek dagang, BPOM dinilai seharusnya hanya menyebutkan kode produksi dari ikan kalengan yang diduga mengandung cacing tersebut.

"Harusnya yang diumumkan itu kode produksi, batchnya, bukan langsung merek. Kan tidak semua ikan kalengan mengandung cacing," kata Sunarya di kawasan Pluit, Jakarta Utara, Sabtu (31/3).  Lagi pula, menurut dia, pemeriksaan kode produksi tak memerlukan proses panjang. Dari kode produksi tersebut, dapat diketahui asal muasal bahan baku ikan kalengan dan apakah ikan tersebut berpotensi mengandung cacing. "Jadi yang 'dimusnahkan' itu bukan produk berdasarkan merek dagangnya, tapi nomor produksi," kata dia.

Lebih lanjut, Sunarya juga meminta agar pemerintah serta badan pengawas terkait melakukan inspeksi secara besar-besaran dan berkelanjutan. Hal ini diperlukan untuk melihat proses produksi ikan kalengan, mulai dari pengambilan bahan baku, cold storage, proses pemanasan, hingga pengalengan itu sendiri.

"Jadi dilihat sudah sesuai standarisasi atau belum, jadi ketahuan mana yang memang berpotensi atau tidak, ini pentingnya. Bukan hanya based on sample saja lalu bilang merek dagang ini bahaya, harusnya tidak begitu," kata dia.  Sunarya juga memberi saran kepada pemerintah agar melakukan pengaturan terkait penggunaan bahan baku produksi ikan kalengan.

"Misalnya kalau di musim-musim tertentu bilang jangan pakai ikan makarel dari Utara, di musim ini jangan pakai dari Selatan. Kan bisa ketahuan produksi cacing ini musim kapan karena ikan yang jadi inang mereka itu bermigrasi," katanya. Sedikitnya 26 pabrik pengalengan ikan harus menghentikan operasionalnya akibat penarikan produk, usai beredar informasi ditemukannya cacing pada produk ikan makarel kalengan. Akibatnya, ribuan pegawai di industri ini 'dirumahkan' hingga batas waktu yang tak bisa ditentukan.

Ketua Asosiasi Pengalengan Ikan (APIKI) Ady Surya menyebut, penarikan produk secara otomatis berdampak pada penghentian produksi ikan kalengan. Dari 40 pabrik yang berada di bawah asosiasinya, kini 26 pabrik sudah menyetop operasionalnya.

"Setelah pruduk ditarik, pabrik pun ditutup, meski kebanyakan memang (pabrik) produk ikan makarel yang tutup. Otomatis, kami rumahkan ribuan pekerja kami," kata Ady ditemui di kawasan Pluit, Jakarta Utara, Sabtu (31/3). Ady enggan merinci berapa total pegawai yang telah dirumahkan. Namun, ia menyebut, kapasitas pegawai di satu pabrik saja mencapai sekitar 500 hingga 5.000 pegawai.

Menurut Adi, pabrik-pabrik yang telah tutup saat ini kebanyakan berada di daerah Banyuwangi, Bali dan Jawa Tengah. 

Kerugian pengusaha yang diakibatkan pun mencapai milyaran rupiah. "Pulau Jawa dan Bali, kemarin saya periksa ya tutup karena tidak ada yang bisa kami produksi. Kami rugi, enggak ratusan juta yah, tapi milyaran," terangnya.

Sebelumnya, Kepala BPOM Penny Lukito menginstruksikan bagi produsen, distributor, ataupun importir produk ikan makarel kaleng yang mengandung cacing parasit untuk menyetop penjualan. Instruksi itu menyusul temuan BPOM atas 27 merek ikan makerel kaleng yang mengandung cacing. Temuan ini merupakan hasil pengujian 541 sampel dari 66 merek ikan makerel kaleng di seluruh Indonesia.

BPOM membeberkan secara rinci 27 merek itu di situs resminya pads Rabu (28/3). Puluhan merek produk mengandung cacing itu antara lain ABC, ABT, Ayam Brand, Botan, CIP, Dongwon, Dr. Fish.

Selain itu ada juga mereka Farmerjack, Fiesta Seafood, Gaga, Hoki, Hosen, IO, Jojo, King's Fisher, LSC, Maya, Nago/Nagos, Naraya, Pesca, Poh Sung, Pronas, Ranesa, S&W, Sempio, TLC, dan TSC

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyarankan masyarakat menyetop sementara konsumsi produk ikan, baik ikan segar maupun produk olahan hingga ada jaminan keamanan dari pemerintah terhadap produk-produk tersebut.

"Konsumen sementara tidak mengonsumsi produk ikan sampai ada jaminan dari Pemerintah," kata Wakil Ketua Harian YLKI Sudaryatmo. Dia menyebut langkah Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) mengumumkan dan menginstruksikan penarikan produk ikan makarel kaleng bercacing tidak cukup.

Menurutnya, belum ada jaminan dari Pemerintah bahwa produk ikan selain ikan makarel kaleng tidak mengandung cacing atau bahan berbahaya lainnya. "Temuan ini membuat tanda tanya di masyarakat, bagaimana dengan jaminan kualitas produk lain yang masih beredar. Produk lain mengandung parasit tidak? Harus ada jaminan dari Pemerintah," cetusnya. Termasuk jaminan dari pengusaha.

Dia juga menyarankan pihak kepolisian untuk aktif terlibat dalam memastikan penarikan produk ikan makarel kaleng bercacing dari pasaran. 

Selain itu, Sudaryatmo menyarankan kepolisian proaktif melakukan pengusutan dugaan tindak pidana. Sudaryatmo mengatakan peredaran ikan ini melanggar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Langkah-langkah di atas dinilainya akan mengganggu industri pangan ikan. Namun, itu lebih baik daripada mengorbankan konsumen. "Daripada konsumen merugi, pemerintah harus menjamin produk ikan segar atau olahan bebas kandungan berbahaya," ujar Sudaryatmo.

Sebelumnya, BPOM mengungkap ada 27 merek ikan makarel kaleng yang mengandung cacing, Rabu (28/3). Temuan ini merupakan hasil pengujian 541 sampel dari 66 merek ikan makarel kaleng di seluruh Indonesia.

Merek produk mengandung cacing itu antara lain ABC, ABT, Ayam Brand, Botan, CIP, Dongwon, Dr. Fish, Farmerjack, Fiesta Seafood, Gaga, Hoki, Hosen, IO, Jojo, King's Fisher, LSC, Maya, Nago/Nagos, Naraya, Pesca, Poh Sung, Pronas, Ranesa, S&W, Sempio, TLC, dan TSC.

Terpisah, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyarankan masyarakat untuk mengolah ikan makarel kaleng secara baik agar tidak mendapat dampak buruk dari cacing parasit. KKP menyebut cacing yang wajar ditemui pada ikan adalah Anisakis.

"Karena cacing Anisakis maupun larvanya tidak tahan suhu tinggi, maka konsumsi ikan kaleng sebaiknya dilakukan dengan pengolahan dengan pemanasan yang cukup, yaitu di atas 70 derajat celsius selama minimal selama lima belas menit," ujar KKP, dalam siaran pers Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BBRP2BKP) yang berada di bawah koordinasi KKP.

KKP mengakui bahwa cacing parasit Anisakis umum ditemui di ikan jenis Skombroid, seperti tuna, cakalang, tongkol, selar, kembung, ikan tengiri, dan makarel. Cacing tersebut biasanya mencemari ikan pemakan daging lewat infeksi dari larva stadium III di bagian daging, rongga perut, saluran pencernaan dan insang.

Seperti dimuat dalam jurnal Clinical Microbiology Reviews, cacing Anisakis banyak ditemukan pada ikan makarel kemasan. Jika dikonsumsi oleh manusia, cacing ini dapat berdampak pada kesehatan meski dalam kondisi sudah mati.

Namun demikian, objek asing di dalam produk ikan makarel kaleng belum tentu cacing parasit Anisakis. "Jaringan pengikat atau daging yang menempel pada tulang lunak ikan ketika dipanaskan pada suhu dan tekanan tinggi akan terlepas dan memiliki kenampakan seperti cacing yang telah mati," tulis KKP.

Sejumlah produsen yang produknya masuk dalam daftar 27 merek ikan makarel bercacing dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengaku legowo menarik produknya dari pasaran. Penarikan produk ini merupakan respons dari instruksi BPOM setelah ditemukan cacing dalam 27 merek ikan makarel kaleng pada Rabu (29/3). Sekretaris Perusahaan PT Central Proteina Prima (CPP) Armand Ardika mengatakan akan mengikuti instruksi apapun dari BPOM. Namun bukan berarti produk Fiesta Seafood Mackerel tidak aman untuk dikonsumsi.

Armand menyampaikan produk perusahaannya sudah mengaplikasikan Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) dan tersertifikasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). "BPOM mau ngomong begitu (Fiesta Seafood Mackarel bercacing), silakan. Minta tarik, kami tarik. Tapi jangan salah, produk kami sudah melewati proses HACCP SNI dan sudah dicek oleh badan karantina KKP," kata Armand.

Dihubungi terpisah, PT Heinz ABC Indonesia mengungkapkan hal serupa lewat keterangan tertulis Perusahaan tersebut merupakan produsen ABC Mackerel. "Perusahaan kami selalu menjunjung tinggi integritas dan menempatkan konsumen sebagai yang utama, di mana tindakan melakukan penarikan produk ABC Makarel secara sukarela dari pasar merupakan bukti nyata dari penerapan nilai-nilai tersebut," tulis PT Heinz ABC Indonesia.

Armand menjelaskan sampai saat ini belum ada kepastian teknis dari BPOM terkait tindak lanjut mengenai durasi penarikan produk, jumlah produk yang ditarik, sampai perbaikan yang harus dilakukan. Namun menurutnya CPP sedang berdiskusi terus dengan BPOM terkait hal yang bisa dilakukan ke depan. Armand juga bilang CPP sebagai pelaku indistri akan patuh terhadap BPOM.

Dia juga mengimbau kepada konsumen agar tidak berhenti mengonsumsi produk Fiesta Seafood. "Kalau masih merasa ikan laut berbahaya atau segala macam, kami punya produk ikan budidaya patin, bukan dari laut. Kalau masyarakat mau mengurangi makarel ke patin, mengapa tidak?" ujarnya.

Sementara PT Heinz ABC Indonesia akan mendalami temuan dari BPOM. Mereka akan melakukan investigasi mandiri terhadap temuan cacing di produk mereka. "Kami akan melakukan investigasi terhadap permasalahan ini dan memberitahukan lebih lanjut mengenai kapan produk bebas dari kontaminasi dapat kembali dipasarkan," tulis mereka.

Sebelumnya, Kepala BPOM Penny Lukito menginstruksikan bagi produsen, distributor, ataupun importir produk ikan makarel kaleng yang mengandung cacing parasit untuk menyetop penjualan. "Kami instruksikan penghentian sementara impor dan produksi sampai ada audit yang lebih besar," Penny menyampaikan di kantor BPOM di Jakarta, Rabu.

Instruksi itu menyusul temuan BPOM atas 27 merek ikan makerel kaleng yang mengandung cacing. Temuan ini merupakan hasil pengujian 541 sampel dari 66 merek ikan makerel kaleng di seluruh Indonesia. BPOM membeberkan secara rinci 27 merek itu di situs resminya pads Rabu (28/3). Puluhan merek produk mengandung cacing itu antara lain ABC, ABT, Ayam Brand, Botan, CIP, Dongwon, Dr. Fish.

Selain itu ada juga mereka Farmerjack, Fiesta Seafood, Gaga, Hoki, Hosen, IO, Jojo, King's Fisher, LSC, Maya, Nago/Nagos, Naraya, Pesca, Poh Sung, Pronas, Ranesa, S&W, Sempio, TLC, dan TSC.

Analisa Ekonomi: Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Gelombang PHK Retail

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memprediksi gelombang PHK akan melanda ritel seperti Ramayana, Giant, Hypermart, Hero, dan Tip Top. Hal ini menyusul sejumlah gerai ritel yang mengalami penutupan seperti dialami gerai 7-Eleven, misalnya. Hal ini bercermin dari gelombang PHK sepanjang 2017 yang melanda sepanjang 2017. Sepanjang tahun kemarin, berdasarkan catatan KSPI gelombang PHK telah merumahkan lebih dari 50 ribu pekerja.

Kemudian di industri pertambangan, tidak sedikit buruh PT Freeport dan PT Smelting yang terkena PHK. Begitu pula pada sejumlah perusahaan di bidang farmasi.

"Hal ini merupakan fakta, bahwa kebijakan ekonomi tidak bisa mengangkat daya beli, tetapi hanya membuka ruang kemudahan untuk berinvestasi," ucap Said Iqbal . Penurunan daya beli ini disebut Said lantaran kebijakan pemerintah Jokowi yang dianggap lebih memihak investor atau pemodal. Paket kebijakan tersebut, tutur Said, tidak diiringi dengan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

"Maka yang terjadi adalah penurunan konsumsi di masyarakat. Itu menyebabkan terjadinya PHK besar-besaran," tutur Said. Said juga menyesalkan sikap Pemerintahan Jokowi yang membuka keran tenaga kerja asing masuk ke Indonesia.

"Di saat daya beli turun, gelombang PHK terjadi di mana-mana, tenaga kerja asing seperti diberi karpet merah untuk bekerja di negeri ini," ucap Said. Akibatnya, buruh lokal menjadi lebih sulit mendapat pekerjaan. Terlebih, jumlah lapangan pekerjaan pun cenderung minim. Secara umum, KSPI menilai Pemerintahan Presiden Joko Widodo lebih mengutamakan pembangunan infastruktur daripada meningkatkan kesejahteraan buruh di sepanjang 2017.

Terkait dengan pelemahan daya beli, Presiden Joko Widodo sebelumnya menilai isu tersebut sengaja disampaikan oleh orang-orang politik untuk kepentingan politik 2019.

Baca juga : Kisah Duka dan Remuk Redamnya Nasib Mantan Karyawan Sevel
Namun, kata Presiden, isu tersebut sangat tidak beralasan.

“Kalau orang politik memang tugasnya seperti itu kok. Membuat isu-isu untuk 2019. Ya sudah kita blak-blakan saja, wong 2019 tinggal setahun,” kata Jokowi. Dia menuturkan yang terjadi adalah terjadinya pergeseran model belanja offline ke online dengan meningkatnya jasa kurir naik 130 persen pada akhir September.

“Angka ini didapat dari mana? Ya kita ngecek. DHL cek, JNE cek, Kantor Pos cek, saya kan juga orang lapangan, jangan ada yang bantah,” ujar Presiden. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri tak berpihak pada kesejahteraan pekerja.

Salah satunya, adalah Hanif dituding tak peduli dan membantah telah terjadi pemutusan kerja atau PHK besar-besaran yang menimpa pekerja di berbagai sektor industri di Indonesia saat ini.

"Hanif selalu menolak fakta data-data PHK yang kita ajukan. Kerjaannya nolak-nolak terus. Orang mereka ga kerja kok. Harusnya presiden dan pemerintahan sekarang membuka mata, dan Hanif jangan pura-pura tidak tahu," ujar Ketua KSPI Said Iqbal di Gedung LBH Jakarta, Kamis (5/10).

KSPI, kata Said Iqbal, mencatat sepanjang 2017 ini ada PHK sekitar 20.000 hingga 25.000 orang yang di-PHK. Beberapa di antaranya adalah di industri telekomunikasi, ada dua perusahaan besar yang datanya masuk ke KSPI dengan total PHK bisa mencapai 1000 orang. Lalu, di industri farmasi yang mencakup lima perusahaan dengan total mencapai 779 orang.

Sementara itu, untuk industri keramik dan tekstil jumlah juga akan lebih besar dari sektor telekomunikasi dan farmasi. Selain itu, ia memperkirakan keadaan ini akan terus berlanjut hingga akhir tahun ini.

"Ini akan jadi bola salju, ini akan terus bergulir" ujar Iqbal.

Terkait hal ini, Iqbal pun mengaku KSPI telah bertemu dengan pihak Kemenakertrans, namun justru dinilainya telah diabaikan tanpa tindak lanjut berarti. "Bertemu dengan Menaker berulangkali sudah, dan data kita tentang PHK sudah disampaikan di berbagai rapat oleh mereka, di rapat dewan pengupahan nasional sudah juga, mereka selalu menyangkal fakta di lapangan," ujar Said Iqbal.

Said Iqbal pun menyesalkan sikap Hanif yang justru pasang badan untuk Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan dan PP Nomor 561 tahun 2017 tentang upah minimum industri padat karya yang ditetapkan di empat daerah yakni Purwakarta, Bekasi, dan Bogor.

Menurutnya, kedua peraturan tersebut tak berpihak pada kesejahteran para pekerja. Terlebih lagi PP Nomor 561/2017 telah menyebabkan para pekerja di 4 daerah menerima upah dibawah upah minimum yang sangat merugikan bagi kesejahteraan buruh.

Kementerian Ketenagakerjaan melansir ada 9.822 pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak Januari hingga November 2017. Jumlah PHK itu berasal dari 2.345 kasus di seluruh wilayah di Indonesia. "PHK itu karena pensiun, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), outsourcing, penetapan, kontrak kerja," tutur Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga kerja (PHI dan Jamsos) Kemenaker Haiyani Rumondang, Jumat (29/12).

Sayangnya, Kemenaker tak memiliki data rinci PHK berdasarkan sektor industri. Namun, Haiyani bilang, ada beberapa sektor yang mengalami PHK besar pada tahun ini. PHK itu lebih dikarenakan arus digitalisasi.

"Ada beberapa sektor. Kami sih melihat tidak ada karena itu (daya beli), tapi lebih karena digitalisasi. Bank, iya (salah satu sektor industri yang mengalami PHK), tapi bukan yang terbanyak," katanya. Data Kemenaker menyebut PHK karena memasuki masa pensiun sebanyak 178 kasus di seluruh Indonesia. Diikuti alasan PKWT sebanyak 583 kasus, outsourcing atau kerja kontrak sebanyak 550 kasus, dan alasan penetapan 88 kasus.

Berdasarkan wilayah, jumlah PHK terbesar berasal dari Kalimantan Timur sebanyak 3.088 pekerja. Diikuti oleh DKI Jakarta sebanyak 1.929 pekerja, Banten 1.663 pekerja, Jawa Timur 742 pekerja, dan Kalimantan Tengah 537 pekerja. Lalu, Nanggroe Aceh Darusalam 425 pekerja, Papua Barat 324 pekerja, Riau 262 pekerja, Sulawesi Tenggara 169 pekerja, Sumatra Barat 157 pekerja, Sumatra Selatan 140 pekerja, dan Sulawesi Utara 108 pekerja.

Selanjutnya, Kalimantan Selatan 87 pekerja, Jambi 70 pekerja, Sulawesi Selatan 25 pekerja, Bali 25 pekerja, Sulawesi Tengah 24 pekerja, Bangka Belitung 22 pekerja, dan Bengkulu 15 pekerja.

Sementara, PHK pekerja tidak terjadi di beberapa provinsi, seperti Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan Barat, Gorontalo, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.

Kendati demikian, Haiyani menjelaskan, jumlah PHK yang tercatat oleh kementerian mungkin lebih rendah dibandingkan maraknya kasus PHK yang diisukan terjadi pada tahun ini. "Masalah PHK mungkin sekian banyak, tapi masa sih cuma 9 ribuan? Ini karena ada para pihak yang tidak menyampaikan, tidak melaporkan, tapi mungkin karena sudah win-win solution jadi tidak disampaikan dan sebagainya," terang dia.

Sementara, data terakhir Kemenaker yang dapat diakses menyebutkan bahwa jumlah PHK per semester I 2016 sebanyak 7.954 pekerja yang berasal dari 1.494 kasus.

Nyonya Meneer Bangkrut Karena Tidak Mampu Beradaptasi Dengan Zaman

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro menilai, Nyonya Meneer, produsen jamu, pailit karena ketidakmampuan perusahaan dalam mengembangkan manajemen menghadapi perubahan era.

Menurutnya, saat ini, telah terjadi perubahan era permintaan konsumen, dari yang sebelumnya secara tradisional, kini lebih modern dan cepat. Selain itu, permintaan konsumen di era saat ini turut dipengaruhi oleh teknologi dan gaya hidup, sehingga produsen perlu mengikuti keinginan pasar tersebut.

Jika tak diamini, bukan tak mungkin produsen jatuh pada keterpurukan, seperti yang terjadi pada Nyonya Meneer. "Jadi, memang ada proses perubahan atau kemajuan zaman yang menuntut manajemen mengikuti derap dari bisnisnya," tutur Bambang di kantornya, Jumat (4/8).

Adapun, menurut Bambang, latar belakang ini cukup kuat, melihat beberapa kompetitor Nyonya Meneer di sektor yang sama, masih mampu bertahan, di mana produksi masih berjalan baik dan masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang sebenarnya masih besar pada jamu.

"Soal jamu, kami melihat mereka lain, yang tidak bisa saya sebut, bisa melakukan adjustment (penyesuaian) dengan baik, keuntungan, dan omset pun meningkat," imbuhnya. Bersamaan dengan latar belakang manajemen dan perubahan era permintaan konsumen ini, Bambang menampik ulah dari lesunya daya beli masyarakat yang kerap dikeluhkan oleh pelaku industri ritel.

Sebab, ia lebih melihat latar belakang dari sisi datang dan perginya suatu perusahaan dalam sebuah kompetisi persaingan. Hal ini disebutnya merupakan hal lumrah dalam dunia bisnis. "Dunia usaha itu datang dan pergi. Di Amerika Serikat (AS) pun begitu, toko buku sebesar Barnes & Nobel sudah hampir menghentikan usahanya," katanya.

Seperti diketahui, Nyonya Meneer dinyatakan pailit pada Kamis kemarin (3/8), sehingga Pengadilan Niaga (PN) Semarang mengabulkan gugatan kreditur konkuren asal Turisari Kelurahan Palur Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, Hendrianto Bambang, untuk membatalkan perjanjian perdamaian yang telah dilakukan kedua pihak.

Adapun perjanjian perdamaian sebelumnya diinisiasi pada dua tahun lalu, sebagai tindak lanjut proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sebesar Rp7 miliar yang menjadi beban produsen jamu legendaris itu. Pada Juni 2015, Nyonya Meneer dikabarkan akan membayar utang tersebut melalui cicilan dalam jangka waktu lima tahun. Namun, sampai tahun ini, produsen jamu asal Solo yang berdiri sejak 1919 tersebut tak kunjung membayar utangnya.

Walhasil, Nyonya Meneer digugat ke PN Semarang dan akhirnya dikabulkan pembatalan perjanjian perdamaian tersebut.

Perusahaan Jamu Nyonya Meneer Bangkrut

Putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan pailit pada perusahaan jamu PT Nyonya Meneer membuat was-was ribuan buruh pekerja dan karyawan yang sudah satu tahun belakangan tak mendapatkan honor dan gaji.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jawa Tengah Nanang Setyono menyatakan, putusan pailit Nyonya Meneer akan berimplikasi langsung dengan nasib ribuan buruhnya.  Selain kehilangan pekerjaan, perjuangan para buruh selama setahun ini dalam meminta haknya harus kandas. Pasalnya, dengan putusan pailit dari Pengadilan, perusahaan akan langsung lepas tanggungjawab dalam memberikan hak kepada buruhnya.

"Putusan pailit ini akan berimplikasi langsung dengan buruh. Perjuangan ribuan buruh untuk mendapatkan hak pesangon bahkan tunjangan hari raya (THR) juga akan kandas. Perusahaan dengan gampangnya akan lepas tanggungjawab. Padahal, para buruh juga kehilangan pekerjaan, bagaimana keluarganya anak istrinya," ungkap Nanang, Jumat (4/8).

Sebagai jalan tengah, Nanang berharap, agar Pemerintah Daerah Jawa Tengah dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah atau Walikota Semarang bisa membantu melakukan mediasi terhadap kedua pihak. "Kami berharap, pemda turun tangan hadir menengahi. Gubernur Jateng atau Walikota Semarang bisa melakukan mediasi agar ada solusi jalan tengah," imbuh Nanang.

Manajer Humas Nyonya Meneer Lily Siswanto yang dihubungi, enggan memberikan penjelasan terkait putusan pailit tersebut. "Putusan itu sendiri kami masih bingung, karena baru tahu juga dari orang lain. Ini Tim Legal kami lagi bergerak mencari informasi yang sebenarnya," terang Lily.

Sementara itu, pemilik Nyonya Meneer Charles Saerang tidak dapat dihubungi melalui telepon pribadinya. Perusahaan jamu terkemuka, Nyonya Meneer, dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang. Perusahaan jamu legendaris itu dinyatakan pailit setelah digugat kreditur asal Sukoharjo, Hendrianto Bambang Santoso.

Presiden Direktur PT Njonja Meneer, Charles Saerang, mengungkapkan dirinya kaget mendengar kabar putusan pailit pada perusahaan yang dirintis keluarganya tersebut sejak tahun 1919.  "Pokoknya itu ada yang iseng saja itu. Kita mau tahu saja itu, perusahaan tak ada masalah kok. Saya juga kaget, saya juga terkejut, kok bisa begitu, apa yang terjadi. Saya lagi di luar kota ini. Tadi baru tahu ada berita-berita ini, ada apa ini sebenarnya. Saya mau cek," kata Charles.

Menurut dia, perusahaan saat ini dalam kondisi sehat, sehingga dirinya kaget begitu ada kabar pailit dari pengadilan. Permohonan pailit yang diketuk palu oleh pengadilan bisa jadi preseden buruk meski perusahaan dianggap masih sehat.  "Lah itu orang namanya kalau ada kata-kata pailit itu bisa pailit di hukum kita. Jadi harus dijaga, jangan sampai perusahaan bagus tapi main dipailit. Kayak dulu ada perusahaan bagus sama anak kecil dipailitkan," ungkap Charles yang merupakan penerus generasi ketiga perusahaan jamu itu.

Lanjut dia, perusahaan bahkan saat ini sudah berinvestasi meluaskan usaha jamunya. Selain itu, Nyonya Meneer juga tengah memodernisasi alat-alat produksinya. "Sekarang so far ada beberapa investasi ke beberapa perusahaan lain. Kita sudah lama ke luar negeri (ekspor). Semua alat-alat modern, kita ke Badan Pom untuk mekanisasi ke alat yang lebih modern," pungkasnya.

Sebelumnya, Nyonya Meneer dinyatakan pailit dalam persidangan yang dipimpin hakim Nani Indrawati dalam amar putusan perkara permohonan pembatalan perdamaian antara perusahaan dan kreditur di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Kamis (3/8/2017) kemarin. Perusahaan jamu legendaris itu dinyatakan pailit setelah digugat kreditur asal Sukoharjo, Hendrianto Bambang Santoso. Nyonya Meneer terbukti tidak sanggup membayar utang.

"Putusannya pembatalan perjanjian damai antara jamu Nyonya Meneer dengan para kreditur. Inti putusannya dinyatakan pailit," kata Humas PN Semarang M Saenal saat dikonfirmasi.  Untuk diketahui, 8 Juni 2015 lalu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) antara debitor dan 35 kreditor dinyatakan sah oleh hakim di Pengadilan Niaga Semarang.

Keputusan pengadilan menyatakan perusahaan jamu legendaris PT Nyonya Meneer pailit. Banyak orang terkejut. Sejarahnya begitu panjang dan penuh kenangan di Indonesia. Nama jamu cap 'Nyonya Meneer' begitu melegenda. Setidaknya bagi generasi 1990-an hingga 2000. Tagline-nya sangat terkenal: Berdiri Sejak 1919. Pabrik jamu yang berpusat di Semarang, Jawa Tengah, itu sempat menjadi salah satu perusahaan yang terbesar di Indonesia.

Namun pada Kamis, 3 Agustus 2017, kemarin Pengadilan Negeri Semarang menyatakan PT Nyonya Meneer pailit. Pabrik jamu yang berdiri sejak 1919 itu pun goyah. Dikutip dari njonjameneer.com pada hari ini, Jumat (4/8/2017), awalnya PT Nyonya Meneer adalah sebuah perusahaan kecil dengan nama Jamu Cap Potret Nyonya Meneer. Berdirinya pabrik jamu ini bermula dari keterbatasan Nyonya Meneer yang terlahir dengan nama Lauw Ping Nio. Pada awal 1900-an, suami Nyonya Meneer jatuh sakit.

Berbagai obat mahal telah diberikan, namun sang suami tak kunjung sembuh. Hingga akhirnya di tengah keterbatasan dan keprihatinan waktu itu, Nyonya Meneer meracik aneka tumbuhan dan rempah untuk diminum sang suami. Ternyata ramuan itu mujarab, padahal pengobatan tidak mampu memulihkan kondisi sang suami tercinta. Setelah suaminya sembuh, Nyonya Meneer kemudian sering membantu kerabat dan tetangga di sekitar tempat tinggalnya yang kebetulan tengah sakit. Misalnya sakit kepala, demam, masuk angin, dan penyakit ringan lainnya.

Dari situlah kemudian Nyonya Meneer merintis usaha pembuatan jamu. Perusahaan jamu tersebut kemudian diwariskan secara turun-temurun kepada anak-cucunya.  PT Nyonya Meneer mengalami kemajuan pesat pada 1990-an. Produknya dijual hingga merambah dunia internasional, seperti Asia, Eropa, dan Amerika serta ke 12 negara, termasuk Malaysia, Jepang, Korea Selatan, Singapura, Taiwan, dan China.

Produk-produknya yang terkenal di pasar antara lain Galian Putri, Jamu Sariawan, Amurat, Sakit Kencing, Sehat Wanita, Pria Sehat, Galian Rapet, Bibit (supaya dapat hamil), Mekar Sari, Galian, Jamu Habis Bersalin, Awet Ayu, Gadis Remaja, Susut Perut, Bikin Gemuk, Jamu Langsing, Wasir, dan Minyak Telon.

Pada 1984 sampai 2000-an, perusahaan ini sempat mengalami masalah internal. Mulai dari perebutan kekuasaan hingga tuntutan pemberian tunjangan hari raya dan pemogokan buruh.  Puncaknya, pada Kamis kemarin, saat Pengadilan Negeri Semarang menyatakan PT Nyonya Meneer pailit. Produsen jamu itu digugat pailit oleh PT Nata Meridian Investara. Perusahaan tercatat memiliki kredit macet sebesar Rp 89 miliar.

PT Nyonya Meneer dinyatakan pailit oleh pengadilan. Perusahaan jamu sejak 1919 itu pun goyah. Keahlian Nyonya Meneer meracik jamu memang legendaris. Dihimpun dari berbagai sumber, PT Nyonya Meneer didirikan oleh Nyonya Meneer, yang terlahir dengan nama Lauw Ping Nio. Awalnya perusahaan ini bernama Jamu Cap Potret Nyonya Meneer. Pada 1990-an, perusahaan mengalami perkembangan yang begitu pesat yang membawa nama Nyonya Meneer kian melambung di dunia peracikan jamu tradisional.

Sejak saat itu, berbicara tentang jamu, yang merupakan obat warisan Indonesia, tak bisa dilepaskan dari sosok perempuan inspiratif Nyonya Meneer. Perempuan yang lahir di Sidoarjo pada 1895 tersebut memang piawai meracik jamu.  Pada masa pendudukan Belanda tahun 1900-an, kondisi hidup sangatlah berat dan keras. Di masa itu, suami Nyonya Meneer menderita sakit keras. Berbagai upaya pengobatan telah dilakukan, namun tetap sia-sia.

Kala itu Nyonya Meneer teringat kembali akan ramuan Jawa bernama jamu yang dahulu diajarkan oleh orang tuanya. Berbekal pengetahuan dari orang tuanya, Nyonya Meneer meracik jamu dan memberikannya kepada sang suami hingga akhirnya sembuh. Sejak saat itu, Nyonya Meneer mengabdikan keahliannya dalam meracik jamu untuk menolong keluarga, tetangga, kerabat, hingga masyarakat yang membutuhkan. Atas dorongan keluarga, pada 1919 berdiri Jamu Cap Potret Nyonya Meneer, yang menjadi cikal bakal industri jamu terbesar di Indonesia.

Keahliannya membuat jamu pada masa lampau membuat Ibu Tien Soeharto, yang kala itu sebagai Ibu Negara, membangun Museum Jamu Nyonya Meneer pada 18 Januari 1984. Museum jamu pertama Indonesia itu pun dibangun di Jalan Raya Kaligawe, Semarang.

Museum tersebut terbagi menjadi dua lantai. Lantai pertama berfungsi sebagai gedung serbaguna untuk menampung tamu rombongan, sekaligus penjelasan singkat tentang sejarah Nyonya Meneer. Sedangkan di lantai kedua terdapat pernak-pernik pembuatan jamu dan peninggalan Nyonya Meneer, hingga sejarah jamu dari masa ke masa.

Anda juga bisa bersantai di Taman Jamu seluas 2 hektare, yang memiliki sekitar 600 spesies tanaman jamu. Di Taman Jamu juga dapat disaksikan pembuatan langsung jamu oleh ahli peracik jamu. Namun, pada Kamis (3/8) kemarin, Pengadilan Negeri Semarang menyatakan PT Nyonya Meneer pailit. Entah bagaimana nasib jamu-jamu legendarisnya nanti.

Siapa tidak kenal jamu Nyonya Meneer, produsen jamu yang terkenal dengan slogan berdiri sejak tahun 1919. Kini pabrik perusahaan jamu tersebut, yaitu PT Njonja Meneer dinyatakan pailit. Sang nyonya goyah setelah terus berdiri hampir seabad. Nyonya Meneer dinyatakan pailit dalam persidangan yang dipimpin hakim Nani Indrawati dalam amar putusan perkara permohonan pembatalan perdamaian antara perusahaan dan kreditur di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Kamis (3/8/2017) kemarin.

Perusahaan jamu legendaris itu dinyatakan pailit setelah digugat kreditur asal Sukoharjo, Hendrianto Bambang Santoso. Nyonya Meneer terbukti tidak sanggup membayar hutang. "Putusannya pembatalan perjanjian damai antara jamu Nyonya Meneer dengan para kreditur. Inti putusannya dinyatakan pailit," kata Humas PN Semarang M Saenal.

Untuk diketahui, 8 Juni 2015 lalu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) antara debitor dan 35 kreditor dinyatakan sah oleh hakim di Pengadilan Niaga Semarang. Pada perkara ini, pihak Hendrianto menggugat pailit Nyonya Meneer karena tidak menyelesaikan hutang sesuai proposal perdamaian. Hendrianto hanya menerima Rp 118 juta dari total hutang Rp 7,04 miliar.

Klinik Prodia Raup Pendapatan Sebesar Rp. 1,35 Triliun Tahun 2016

PT Prodia Widyahusada Tbk (PRDA), membukukan kinerja positif di sepanjang tahun 2016. Perusahaan mengantongi laba bersih senilai Rp88,13 miliar sepanjang tahun lalu, meningkat 49,3 persen dari 2015. Pelopor sekaligus pemimpin pasar laboratorium klinik di Indonesia ini mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 13,4 persen menjadi Rp1,35 triliun pada tahun lalu. Sementara laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi (EBITDA) perseroan meningkat 19,3 persen di tahun 2016 dengan margin 15,4 persen.

“Kinerja positif ini ditopang dengan bertambahnya jaringan layanan yang telah menyebar di 31 provinsi di Indonesia,” ujar Direktur Utama Prodia, Dewi Muliaty dalam keterangan resmi, Jumat (17/3). Ia mengatakan, 2016 merupakan tahun yang sangat penting bagi Prodia yang berkomitmen memberikan kinerja positif bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan pasca pencatatan saham perdana atau initial public offering (IPO) pada awal Desember 2016 lalu.

“Kami bersyukur, tahun 2016 dapat kami lalui dengan kinerja baik, dengan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih yang positif, termasuk berhasilnya Prodia mencatatkan saham perdana di Bursa Efek Indonesia,” katanya. Perseroan akan terus memperluas jejaring layanan dengan menjalankan inisiatif strategis untuk memperkuat daya saing Perseroan. Hingga akhir tahun 2016, Prodia telah memiliki jejaring layanan sebanyak 259 outlet Prodia.

Outlet itu terdiri dari 129 laboratorium klinik (termasuk empat diantaranya dengan tambahan izin dan layanan klinik Prodia Health Care/PHC), satu PHC stand alone, dua klinik khusus, sembilan laboratorium Rumah Sakit, dan 118 Point of Care (POC) Service di klinik dokter yang tersebar di 31 Provinsi dan 106 kota di Indonesia.

Perusahaan juga baru meresmikan Prodia Women’s Health Centre (PWHC) pada 8 Maret 2017. Pusat kesehatan khusus perempuan dengan konsep Women-Wellness yang pertama di Indonesia menggunakan teknologi diagnostik terbaru yang berbasis pada pengobatan individu (Personalized Medicine).

Direktur Pemasaran Prodia, Indriyanti Rafi Sukmawati mengatakan, pada tahun 2016 telah dibuka dua layanan laboratorium rujukan berskala regional di Surabaya dan Makassar dengan kemampuan melakukan 244 dan 136 jenis tes.

Sejalan dengan rencana IPO, dalam program ekspansi lima tahun mendatang, perseroan berencana menambah 2 laboratorium rujukan berskala regional di Sumatera dan Jawa, 33 laboratorium klinik dan 12 Klinik khusus yang baru. Selain itu juga penambahan 20 POC Service dan 5 laboratorium Rumah Sakit per tahun.

Paket Kebijakan Deregulasi Tidak Berdampak, Gabungan Perusahaan Farmasi Tuding BPOM

Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI) menyoroti sejumlah fokus kebijakan pemerintah di industri obat dan alat kesehatan, yang tersebar di paket kebijakan deregulasi jilid VI dan IX.

Dalam paket kebijakan deregulasi ekonomi jilid VI, yang rilis pada 6 November 2015, salah satu fokus kebijakan pemerintah adalah mendorong kelancaran bahan baku obat. Solusinya yang ditawarkan adalah penggunaan sistem online terintegrasi atau Indonesia Nasional Single Window (INSW) terkait perizinan impor di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Waktu pengurusan izin pun dipangkas dari yang sebelumnya memakan waktu berhari-hari kini menjadi hanya delapan jam.

"Paket ini membuat pengusaha mendapatkan jaminan ketersediaan bahan baku obat yang didapat melalui impor dari sejumlah negara," ujar Direktur Eksekutif GPFI Darojatun Sanusi .  Dorojatun menilai penerapan INSW dalam perizinan impor cukup terasa efektivitasnya bagi pelaku industri farmasi, terutama dalam menunjang kebutuhan bahan baku obat di dalam negeri.

Sebelumnya, prosedur perizinan impor bahan baku obat tergolong cukup ketat dan menggunakan sistem yang rumit.  Kendati efektivitasnya mulai terasa, tetapi Dorojatun memberikan catatan khusus soal gangguan teknis yang kerap terjadi pada sistem perizinan impor elektronik di BPOM.

"Saya rasa sejauh ini, lebih banyak masalah teknis di BPOM. Sebenarnya yang penting bagi pengusaha itu output-nya (pemberian izin impor), mau pakai sistem elektronik atau tidak, tidak masalah," imbuh Darojatun. Alhasil, lanjutnya, sekalipun waktu perizinan telah dipangkas menjadi delapan jam, tetapi kerap terkendala teknis pencatatan di BPOM.

Menurut Dorojatun, izin impor sangat dibutuhkan oleh industri farmasi mengingat pasokan domestik belum dapat memenuhi kebutuhan bahan baku obat yang sangat besar. Berdasarkan catatan GPFI, saat ini sekitar 95 persen bahan baku obat masih harus diimpor dari sejumlah negara tetangga di Asia. "Yang terbanyak berasal dari China, India, dan Korea," kata Darojatun.

Namun ia menyadari, tidak bisa selamanya industri farmasi nasional bergantung pada impor bahan baku. Untuk itu, perlu ada perencanaan jangka panjang dari pemerintah untuk membangun kemandirian industri farmasi nasional, dengan meningkatkan penggunaan teknologi berkualitas dan pengembangan sumber daya manusia. "Diharapkan nanti ada kebijakan lanjutan yang mampu menggenjot penyediaan bahan baku obat mandiri sehingga tidak terus-menerus bergantung pada impor," tuturnya.

Belum Maksimal

Menyoal paket kebijakan XI, terutama yang menyangkut pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan, GPFI menilai belum ada dampak maksimal yang dirasakan oleh pelaku industri.  Meskipun paket kebijakan deregulasi ekonomi XI rilis pada 29 Maret 2016, tetapi Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan, baru terbit pada 8 Juni 2016.

Beberapa poin yang diinstruksikan Jokowi ke anak buahnya antara lain menjamin ketersediaan farmasi dan alat kesehatan dalam rangka Jaminan Kesehatan Nasional; meningkatkan daya saing industri; mendorong penguasaan teknologi dan inovasi; dan mempercepat kemandirian dan pengembangan produksi bahan baku obat, obat, dan alat kesehatan.

Darojatun Sanusi mengatakan, belum efektifnya paket kebijakan XI tercermin dari belum adanya kerja sama investasi baru di sektor farmasi, yang melibatkan pemodal asing. Meskipun proses impor bahan baku obat telah dipercepat, ternyata tak serta merta membuat investor asing datang ke Indonesia.

"Ada ketertarikan investor asing untuk kerja sama dengan farmasi lokal tapi sampai sekarang nyatanya belum ada penambahan kerja sama itu," ujar Darojatun. Kemitraan dengan perusahaan farmasi lokal, kata Dorojatun, sudah banyak dipertimbangkan calon investor asing untuk meminimalkan risiko. Pertimbangan lainnya adalah pelaku industri farmasi dianggap telah memahami peraturan dan kondisi bisnis di Indonesia.

Namun, lanjutnya, karena sampai saat ini implementasinya belum jalan maka dampaknya juga belum teralu dirasakan pelaku industri. Selain itu, kata Dorojatun, investor asing juga merasa belum ada jaminan bahan baku obat yang diimpor sepenuhnya bisa dimanfaatkan di dalam negeri sekalipun sudah ada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Kita ada program JKN oleh BPJS, harusnya ada jaminan bahan baku obat banyak digunakan ke sana tapi datanya masih belum akurat," jelas Darojatun. Darojatun mengungkapkan, sejauh ini JKN telah menyerap sekitar 70 persen obat yang diproduksi oleh farmasi lokal. Ini menandakan, JKN turut memperbesar volume obat di pasaran.

Tak hanya itu, paket kebijakan ekonomi pemerintah juga belum mampu memberantas peredaran obat palsu di pasaran. Praktik perdagangan obat ilegal ini selama ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat untuk mengonsumsi obat sehingga turut memukul pelaku industri farmasi legal.

"Kita dibayangi isu obat palsu, pemberitaannya luar biasa, obatnya juga marak di pasaran. Ini turut mempengaruhi pertumbuhan farmasi lokal karena mempengaruhi daya saing," ujarnya. Kekurangan lainnya, tambah Dorojatun, deregulasi ternyata belum mampu mempercepat pemberian nomor edar obat yang diregistrasi serta pemberian rekomendasi obat dari BPOM.

"Kalau bisa dipercepat agar lebih cepat pula obat tersebut beredar di masyarakat. Ini masih kendala dikinerja BPOM karena mereka kekurangan tenaga kerja," imbuhnya. Untuk itu, Darojatun meminta pemerintah dapat lebih mensinergikan kebijakan-kebijakan pengembangan industri farmasi Indonesia dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Perdagangan (Kemendag) hingga BPOM.

Pasalnya, semangat memajukan industri farmasi yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi harus dikejar dengan maksimal. "Kita banyak komunikasi dengan Kemenkes dan Kemenperin agar penggunaan hasil produksi dalam negeri bisa didukung dengan kebijakan baru," tutupnya.

Kronologi Dugaan Pemakaian Bahan Pangan Kadaluarsa Di Pizza Hut dan Marugame Udon

Restoran Marugame Udon Indonesia yang menyajikan kuliner asal Jepang diduga menggunakan bahan pangan yang telah kedaluwarsa. Dugaan itu bermula dari sebuah kopi surat elektronik yang diterima beberapa media. Surat itu tertanggal 4 April 2016, dikirim seorang petugas bagian penjualan di Sriboga Food Group –pemilik jaringan restoran Marugame Udon, Pizza Hut Indonesia, Pizza Hut Delivery (PHD), dan The Kitchen by Pizza Hut.

Pada surat itu, petugas bagian penjualan meminta izin kepada bagian jaminan mutu(quality assurance) untuk memperpanjang masa kedaluwarsa bahan sukiyaki tare dan saus tempura. Kedua bahan itu datang pada Mei 2015 dan disiapkan untuk memenuhi kebutuhan Juni-Juli 2015. Namun karena proses peralihan halal selesai Oktober 2015, sehingga selama Juni-September restoran masih menggunakan stok dari produksi sebelumnya.

Akibatnya, kedua produk itu pada batas masa kedaluwarsa bersisa dalam jumlah besar, yakni 91 galon sukiyaki tare dan dan 249 galon saus tempura. “Produk sudah di-extend (diperpanjang) dua kali. Untuk saat ini, produk dengan statushold (tak digunakan) karena sudah masuk masa expired (kedaluwarsa),” bunyi surat itu.

Sukiyaki tare yang memiliki masa kedaluwarsa 8-9 Januari 2016, telah diperpanjang masa pakainya menjadi 8-9 Februari 2016. Sementara saus tempura yang memiliki batas kedaluwarsa 19-23 Januari 2016 telah diperpanjang menjadi 19-23 Maret 2016.  Menurut surat itu, perpanjangan yang ketiga kalinya akan menyelamatkan uang perusahaan Rp596 juta. Namun, petugas jaminan mutu menolak perpanjangan masa pakai hingga tiga kali dari batas kedaluwarsa demi alasan keamanan.

Menurut sumber, permintaan perpanjangan masa pakai yang ketiga kalinya itu merupakan bentuk kegilaan. “Mereka mempertaruhkan risiko kesehatan konsumen,” katanya beberapa waktu lalu.  Belakangan, polisi menyelidiki dugaan penggunaan bahan kedaluwarsa di restoran Marugame Udon di Gandaria City, Jakarta Selatan, pada pertengahan April 2016.

Dalam pemeriksaan saat itu, polisi menemukan bonito powder atau bubuk untuk sup ikan dengan batas kedaluwarsa Desember 2015, yang kemudian diperpanjang masa pakainya menjadi Juni 2016.  Menurut Kepala Bagian Jaminan Mutu PT Sriboga Marugame Indonesia, Ike Wahyu Andayani, inspeksi secara rutin dilakukan sehingga penggunaan bahan kedaluwarsa tak mungkin terjadi di Marugame Udon.

“Di tempat kami, rutin dilakukan audit. Terkadang mengundang pihak eksternal untuk melakukan tes,” kata Ike. Dia mengatakan, produk perusahaannya mengikuti standar internasional sembari mengadaptasi regulasi lokal. “Kami tidak menggunakan bahan kedaluwarsa, saya tegaskan,” kata Ike. Soal penyelidikan yang sedang dilakukan polisi, ujar Ike, pihaknya akan bekerja sama.

“Mengenai pertanyaan penyelidikan polisi, saya tidak bisa berkomentar karena saat ini masih ditangani. Tapi Marugame akan bekerja sama,” kata Ike.

Informasi yang dikumpulkan menunjukkan, perpanjangan masa pakai dari produk yang telah kedaluwarsa yang diduga dilakukan Sriboga Food Group, ialah setelah mendapat syarat persetujuan lewat email dari bagian support center. “Apabila ada email mengenai persetujuan perpanjangan masa pakai, maka pihak outlet restoran berani menggunakan produk itu.”

Sebelum memberikan jawaban soal perpanjangan masa pakai, tim jaminan mutu akan melakukan kroscek ke pemasok. “Apabila pemasok menyetujui, petugas akan melakukan pengecekan laboratorium atas produk yang akan digunakan,” katanya.

Dokumen berjudul Summary Extention Shelflife 2015-2016 yang diperoleh dan beberapa media lain, memuat daftar belasan jenis bahan pangan yang digunakan tiga restoran yang dikelola Sriboga Food, yakni Pizza Hut, PHD dan Marugame Udon.  Pada daftar tersebut, ada keterangan tanggal analisis atau waktu saat menentukan keputusan masa pakai setelah dilakukan tes laboratorium.

Dalam daftar itu, tertulis Pizza Hut di antaranya menggunakan veggie chicken sausage, puff pastry, dan citrus marinade yang diperpanjang masa pakainya selama sebulan dari batas kedaluwarsa.  Adapun bahan yang digunakan PHD di antaranya carbonara sauce mix, puff pastry, dan veggie chicken sausage yang diperpanjang masa pakai selama sebulan dari kedaluwarsa. Sementara Marugame Udon di antaranya memperpanjang masa pakai 16 paket bonito powder selama tiga bulan dari batas kedaluwarsa.

Presiden Direktur PT Sarimelati Kencana Stephen McCartney membantah tudingan penggunaan bahan baku kedaluwarsa. Sarimelati Kencana adalah perusahaan yang mengelola merk Pizza Hut dan PHD. “Kami tidak pernah memperpanjang masa simpan bahan makanan, saya menegaskan,” kata McCartney di Jakarta, Minggu (4/9). “Mendapatkan untung tentu saja kami lakukan, karena kami adalah perusahaan. Tetapi, kami tidak pernah mengambil untung dengan berkompromi soal keamanan makanan,” ujar McCartney.

Mengenai dokumen-dokumen yang bocor ke media dan menyebutkan penggunaan bahan pangan kedaluwarsa, McCartney hanya menjawab bahwa dia tidak menggunakan bahan kedaluwarsa. “Kami tidak pernah memperbolehkan makanan kedaluwarsa. Keamanan kami perhatikan dengan serius. Kami tidak menyajikan makanan kedaluwarsa, itu saja,” kata McCartney.

Dia berujar, perusahaannya mendapatkan bahan pangan dari ratusan pemasok yang terpercaya. Perusahaan juga secara berkala mengunjungi para pemasok untuk memastikan keamanan barangnya. Sampai saat ini, polisi tidak melakukan penyelidikan kepada Pizza Hut dan PHD dalam dugaan penggunaan bahan kedaluwarsa.  Bareskrim Polri tengah melakukan penyelidikan dugaan penggunaan bahan kedaluwarsa di restoran Marugame Udon di Gandaria City, Jakarta Selatan.

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Ari Dono menyatakan pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik untuk memeriksa dampak terhadap kesehatan. Jika tak ditemukan dampak buruk terhadap kesehatan, katanya, penggunaan bahan kedaluwarsa tetap merupakan dugaan pelanggaran hukum yakni penipuan.  "Ini pidana pemalsuan dan hanya ada satu restoran saja," kata Ari di Gedung DPR/MPR, Senin (5/9).

Mabes Polri menemukan tepung ikan yang kedaluwarsa pada April lalu saat melakukan pemeriksaan di restoran Marugame Udon. Jenis tepung yang ditemukan polisi bernamabonito powder dengan batas kedaluwarsa Desember 2015 dan kemudian diperpanjang masa pakai menjadi Juni 2016.  Ari menjelaskan penyidik menemukan beberapa kilogram tepung ikan yang sudah melewati batas kedaluwarsa namun kemasannnya dilapisi bungkus luar agar terlihat masih berlaku.

Menurut Ari, pengungkapan kasus makanan kedaluwarsa ini merupakan lanjutan kerja sama antara Bareskrim dan Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan. Ketiga pihak itu juga sebelumnya melakukan koordinasi dalam mengusut kasus vaksin palsu di sejumlah rumah sakit di Jabodetabek. "Jadi memang ada info di sebuah pusat perbelanjaan yang tempat makannya diduga menggunakan bahan kadaluarsa," ujarnya.

Beberapa dokumen yang diterima media menunjukkan dugaan penggunaan bahan makanan kedaluwarsa yang diduga dilakukan Sriboga Food Group. Kelompok Sriboga, selain mengelola bisnis Marugame juga pemilik Pizza Hut Indonesia, Pizza Hut Delivery (PHD) dan The Kitchen by Pizza Hut.

Sementara itu, Kepala Bagian Jaminan Mutu PT Sriboga Marugame Indonesia Ike Wahyu Andayani sebelumnya menyatakan inspeksi secara rutin dilakukan sehingga penggunaan bahan kedaluwarsa tidak mungkin terjadi di Marugame Udon. "Kami tidak menggunakan bahan kedaluwarsa, saya tegaskan," kata Ike. Mengenai penyelidikan yang sedang dilakukan polisi, kata Ike, pihaknya akan bekerjasama.

“Mengenai pertanyaan penyelidikan polisi saya tidak bisa berkomentar karena saat ini masih ditangani. Tapi Marugame akan bekerjasama,” kata Ike.  Presiden Direktur PT Sarimelati Kencana Stephen McCartney membantah tudingan penggunaan bahan baku kedaluwarsa. Sarimelati Kencana adalah perusahaan yang mengelola merk Pizza Hut dan PHD.

"Kami tidak pernah memperpanjang masa simpan bahan makanan, saya menegaskan," kata McCartney. Sekretaris Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Agus Suyatno, mengatakan pengawasan pemerintah lemah atas penggunaan bahan-bahan yang akan diolah menjadi makanan.
“Siapa yang bisa memastikan bahan-bahan yang digunakan layak konsumsi? Selama ini pemerintah lemah dalam mengawasai bahan-bahan makanan yang belum diolah,” kata Agus.

Menurut Agus, pada tahap sebelum pengolahan atau premarket, baik produk impor dan lokal seharusnya mendapat pengawasan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas Kesehatan.  Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan produk. Pelaku usaha juga wajib menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi berdasarkan ketentuan standar mutu yang berlaku.

Lebih lanjut dalam Pasal 19 disebutkan, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen akibat konsumsi barang yang dihasilkan.  “Ada tanggung jawab pemberian ganti rugi atau ancaman pidana yang tergantung pembuktian,” kata Agus.Warga dunia maya ramai-ramai membahas isu penggunaan bahan pangan yang diduga kedaluwarsa oleh dua restoran waralaba, Pizza Hut dan Marugame Udon. Isu tersebut menjadi ramai setelah muncul pemberitaan yang akan mengulas bahan pangan tersebut.

"Pizza Hut sama Marugame Udon disinyalir pernah menggunakan bahan kedaluwarsa. Pantas saja laku," cuit akun @Kgiaji, Minggu (4/9). Kicauan salah satu karyawan Pizza Hut, @NirmalaRambe membela. Menurut dia, bahan pangan yang digunakan sangat terjamin. "Yang bilang Pizza Hut kedaluwarsa itu semua bohong. Pembuatannya sangat terjamin. Gue bekerja di Pizza Hut. Itu cuma sirik."

Pengguna Twitter lainnya malah menduga ada kongkalikong di balik merebaknya isu tersebut. "Pagi-pagi baca berita Pizza Hut sama Marugame Udon pakai bahan kedaluwarsa. Berita titipan kompetitor?" tutur @AnjaniDisti. Isu ini bermula dari kicauan majalah Tempo di Twitter yang akan menerbitkan laporan investigasinya bersama dengan BBC pada Senin (5/9). Namun, manajemen perusahaan waralaba siap saji tersebut langsung menampik berita miring itu.

"Kami tidak pernah memperpanjang masa simpan bahan makanan, saya menegaskan," kata Presiden Direktur PT Sarimelati Kencana Stephen McCartney menjawab pertanyaan.  Dia menjawab informasi yang diperoleh bahwa Pizza Hut memperpanjang masa simpan yang aman atau shelf life bahan makanannya sehingga menghemat Rp500 juta. "Mendapatkan untung tentu saja kami lakukan, karena kami adalah perusahaan. Tetapi, kami tidak pernah mengambil untung dengan berkompromi soal keamanan makanan," imbuh Stephen.

"Kami tidak pernah memperbolehkan makanan kedaluwarsa. Keamanan kami perhatikan dengan serius. Kami tidak menyajikan makanan kedaluwarsa, itu saja," kata McCartney. Dia menjelaskan perusahaannya mendapatkan bahan pangan dari ratusan pemasok yang terpercaya. Perusahaan juga secara berkala mengunjungi para pemasok untuk memastikan keamanan barangnya.

Sementara itu, Ike Wahyu Andayani selaku Kepala Bagian Jaminan Mutu PT Sriboga Marugame Indonesia menuturkan inspeksi secara rutin dilakukan sehingga penggunaan bahan kedaluwarsa tidak mungkin terjadi untuk Marugame Udon. "Di tempat kami rutin dilakukan audit. Terkadang mengundang pihak eksternal untuk melakukan tes," terang dia.

Dia mengatakan produk perusahaannya mengikuti standar internasional sembari mengadaptasi regulasi lokal.  "Kami tidak menggunakan bahan kedaluwarsa, saya tegaskan," kata Ike.

Pertumbuhan Industri Farmasi Terhambat Karena Kurang Anggaran

Pemerintah mendorong pengembangan industri farmasi nasional. Hal itu dilakukan untuk menciptakan ketahanan farmasi di Indonesia.  "Saya sangat mendorong kita (Indonesia) harus punya industri farmasi supaya ada ketahanan untuk masyarakat di farmasi domestik, kalau tidak kita tidak punya apa-apa. Bisa join dengan luar negeri atau asing tapi kita harus kembangkan juga," tutur Menteri Kesehatan Nila F Moeloek usai menghadiri Rapat Koordinasi di Kantor Kementerian Bidang Perekonomian, Senin (29/8).

Menurut Nila, pengembangan industri farmasi juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur.  "Infrastruktur sudah diperbaiki, kalau ada listrik harus ada pengembangan industri dari sisi kesehatan, "ujarnya.  Secara terpisah, Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka Kementerian Perindustrian, Achmad Sigit Dwiwahjono menyatakan pemerintah masih mencari sumber pendanaan untuk membangun pabrik obat di Indonesia, khususnya obat-obatan generik dasar seperti paracetamol, vaksin hingga obat kanker.

Hal itu demi memenuhi tugas pemerintah mengamankan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah.  "Anggaran kan dipotong semua. Kebutuhan anggaran untuk (produksi) obat kanker termasuk paracetamol dan lainnya (sebesar) Rp200 miliar tapi tidak ada anggarannya. Kita lagi cari," jelasnya.

Sigit mengungkapkan pemerintah tahun ini belum memiliki alokasi anggaran untuk memproduksi bahan baku obat tahun ini baik di Kemenperin, Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Padahal, pemerintah telah menyusun peta-jalan (roadmap) pengembangan industri farmasi yang bisa mengurangi ketergantungan Indonesia pada bahan baku impor.

"Kita kan punya roadmap harusnya (produksi obat dasar) ini ada anggarannya tapi di Kemenkes, Kemenperin, dan Kementerian BUMN enggak ada,"ujarnya.  Kendati tidak ada anggaran dari pemerintah, lanjut Sigit, inisiasi riset produksi obat telah dilakukan oleh pihak swasta maupun akademik seperti yang dilakukan PT Kimia Farma Tbk dan Universitas Indonesia.

Lebih lanjut, guna meningkatkan minat investasi di bidang farmasi, pemerintah juga tengah menggodok sejumlah insentif. Misalnya, dengan meringankan bea masuk bahan baku obat-obatan yang sebagian besar masih diimpor.  "Farmasi kan 90 persen masih impor bahan bakunya jadi bagaimana enggak terhalang," ujarnya

Isu Rokok Mahal Rp 50.000 Murni Kampanye Persaingan Bisnis Untuk Tingkatkan Penjualan

Isu rokok mahal yang sempat ramai diperbincangkan belum lama ini disebut Pengamat Ekonomi dan Hukum Gabriel Mahal sebagai cara industri farmasi memenangkan persaingan bisnis.  Gabriel menyebut produsen produk kesehatan Nicotine Replacement Therapy (NRT), melakukan kampanye agar pemerintah menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) sehingga harganya relatif sama dengan produk NRT tersebut.

"Ini semua berawal dari agenda global yang didorong industri farmasi. Kelompok anti tembakau ingin supaya harga rokok bisa mendekati produk NRT yang saat ini dijual di kisaran Rp58 ribu, sehingga produk itu bisa kompetitif dengan harga rokok,” ujar Gabriel dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (30/8).

Ia menilai, salah kaprah jika kemudian harga rokok di Indonesia dibandingkan dengan Singapura yang tidak memiliki kepentingan apapun terhadap tembakau apalagi negara itu juga tidak punya petani tembakau.  Menurutnya, meski tak punya kepentingan terhadap tembakau, di Singapura dan Jepang, pemerintahnya menyediakan fasilitas tempat khusus untuk perokok. Sementara di Indonesia, industri hasil tembakau dipojokkan.

"Kampanye negatif terhadap tembakau ini semata kepentingan bisnis nikotin sintesis dengan dukungan perusahaan farmasi," tandasnya. Isu lain yang diembuskan kelompok anti tembakau menurutnya adalah terus mendorong pemerintah untuk meratifikasi FCTC. Di mana dalam regulasi FCTC, ada keharusan pemerintah untuk mensubstitusi produk nikotin sintesis untuk terapi berhenti merokok.

“Jika FCTC diratifikasi, maka mau tidak mau ada keharusan impor NRT sehingga Indonesia berubah menjadi importir," tandasnya. Ia mempertanyakan apakah pemerintah kemudian bersedia menyingkirkan rantai produksi Industri Hasil Tembakau (IHT) yang melibatkan petani tembakau, cengkeh dan ribuan pekerja demi kepentingan perusahaan farmasi internasional tersebut. Laju saham emiten rokok terhambat akibat merebaknya isu kenaikan harga rokok secara signifikan. Tren negatif tersebut tercermin dari pergerakan saham dua perusahaan rokok terbesar, yakni PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) dan PT Gudang Garam Tbk (GGRM) pada perdagangan hari ini, Senin (22/8).

Saham HMSP sempat anjlok ke level terendah pada sesi pertama di angka 3.930 sebelum akhirnya ditutup pada level 4.040, yang merupakan level yang sama saat pembukaan atau ketika ditutup akhir pekan lalu. Sementara, saham Gudang Garam terkoreksi sepanjang perdagangan sejak dibuka pada level 68.025, sebelum akhirnya ditutup turun 875 poin atau 1,29 persen menjadi 67.150.

Analis Minna Padi Investama Padi, Frederick Rasali menilai isu kenaikan harga rokok hingga menjadi Rp50 ribu per bungkus menjadi sentimen terkuat dari penurunan saham emiten rokok hari ini.  Menurutnya, sentimen negatif ini akan mempengaruhi pergerakan saham emiten rokok hingga beberapa hari ke depan. Hal ini karena harga saham merupakan cerminan dari ekspektasi pasar atau investor terhadap masa depan dari suatu aset.

“Jadi apabila pasar modal menilai bahwa industri rokok akan mengalami penurunan maka harga saham tentunya akan menurun juga,” jelasnya. Dia menduga, isu ini masih akan bergulir mengingat pemerintah belum dapat memastikan kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT). Namun, ia memastikan industri rokok tidak akan mati sekalipun harga roko0k dinaikan.

Pasalnya, lanjut Frederick, sensitifitas harga rokok dengan permintaan tidak terlalu besar sehingga beberapa konsumen yang terbiasa mengonsumsi rokok tidak akan mengurangi konsumsinya.

“Permintaan akan tetap turun, tentunya beberapa konsumen yang memiliki daya beli pas-pasan bisa jadi konsumsi rokoknya akan berkurang,” pungkasnya. Pelaku usaha dan tenaga kerja di industri rokok mengkritik pusat kajian ekonomi yang mendorong kenaikan drastis harga rokok tanpa perhitungan dan mekanisme yang jelas.

Salah satunya Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (FSP RTMM), yang melalui ketua umumnya Sudarto, menilai kajian kenaikan harga rokok yang dihembuskan Pusat Kajian Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM–UI) sebagai riset tidak jelas. menurutnya, jika riset tersebut diakomodir pemerintah, dapat dipastikan akan memukul industri rokok dan jutaan tenaga kerja yang mengadu nasib di dalamnya.

“Kenaikan cukai sebesar 11,7 persen saja sudah terjadi pengurangan tenaga kerja sebanyak 32.279 orang pada kurun waktu 2012 sampai 2015. Apalagi bila dinaikan sampai Rp50 ribu harga per bungkus rokok, tentu kenaikan cukai berkali-kali lipat besarnya,” kata Sudarto melalui keterangan tertulis, Senin (22/8).

Menurutnya, tenaga kerja yang paling terpukul nantinya berasal dari industri kretek, yang merupakan industri padat karya. Mayoritas dari mereka adalah berpendidikan rendah, yang jika dirumahkan sulit bersaing dan bekerja di industri lain.  "Dan ini sangat berbahaya,” tegasnya.

Sebagai informasi, riset kenaikan harga rokok menjadi Rp50 ribu dikeluarkan oleh Pusat Kajian Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM–UI). Riset itu berkembang menjadi isu panas dan memicu kekhawatiran dari industri rokok, tenaga kerja, hingga petani tembakau. Sudarto menilai, riset seharunya mencari jalan keluar yang bijak, bukan menyudutkan pihak-pihak tertentu.

“Bila akibat riset itu banyak yang dirumahkan, siapa yang mau bertanggung jawab,” terang Sudarto. Selain faktor tenaga kerja, lanjut Sudarto, kenaikan signifikan harga rokok mengikuti riset kontroversi tersebut juga dapat memicu lonjakan peredaran rokok ilegal. Hingga saat ini, kata Sudarto, jumlah rokok ilegal sekitar 11 persen dari total peredaran rokok di masyarakat.

“Nantinya, tentu yang akan dirugikan adalah pemerintah karena penerimaan cukai akan turun,” ucapnya. I Ketut Budiman, Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI) mengatakan, riset yang dilakukan oleh pihak-pihak yang kontra terhadap rokok tentu akan membuahkan ketidakadilan. "Fokus mereka kan kesehatan, tapi bagaimana dengan tenaga kerja dan petani, apakah mereka pikirkan?” katanya.

Budiman menegaskan, saat ini produksi cengkeh di Indonesia sekitar 100 ribu sampai 110 ribu ton per tahun. Sekitar 94 persen dari hasil produksi cengkeh setiap tahunnya diserap oleh industri rokok. "Jika nanti industri itu terganggu akibat kenaikan harga ini, mau dikemanakan hasil cengkeh ini?” lanjutnya.

Tak hanya itu, Budiman juga menekankan pentingnya memperhatikan nasib dari sekitar 1 juta petani cengkeh di Indonesia. Menurutnya, akan timbul masalah baru jika produksi cengkeh mereka terganggu. “Alangkah lebih baik bila riset seperti itu digunakan untuk solusi yang tepat. Jangan berat sebelah tanpa memperhatikan kehidupan orang lain,” tuturnya. Hasan Aoni Aziz, Sekjen Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) menegaskan, industri tidak terpengaruh dengan isu tersebut,

“Sebab kami yakin pemerintah tidak akan menaikkan harga secara semena-mena. Jadi isu mengenai kenaikan harga rokok menjadi Rp50 ribu perbungkusnya itu kami anggap hoax,” ujarnya. Dia menilai, metode riset FKM-UI yang menggunakan survei persepsi kurang tepat untuk menentukan besaran kenaikan tarif cukai maupun harga eceran rokok. Selain efektivitasnya dalam menurunkan konsumsi rokok patut dipertanyakan, rekomendasi kenaikan drastis harga rokok seperti itu justru dapat menguntungkan para pemalsu rokok.

Aoni pun menyindir Hasbullah Thabrany selaku Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan FKM-UI, yang menghembuskan wacana kenaikan harga rokok tiga kali lipat. Menurutnya, Hasbullah seharusnya tidak mengeluarkan usulan yang dapat merugikan banyak pihak, termasuk pemerintah maupun pelaku industri rokok.

“Kami yakin pemerintah tidak akan menaikkan secara sekonyong-konyong, ada mekanismenya dalam menaikkan harga rokok. Jadi kami tidak mau berandai-andai jika rokok sampai dinakkan menjadi Rp50 ribu perbungkus,” sambungnya.