Inflasi 2024 Terendah Sepanjang Sejarah NKRI Dengan Cabai Merah Alami Deflasi 46,53 Persen

 Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi 2024 sebesar 1,57 persen secara tahunan (year on year/ yoy). Angka tersebut terendah sejak 1958.

"Inflasi yoy ini terendah sejak pertama kali BPS menghitung inflasi di tahun 1958. Namun saat itu inflasinya masih terbatas diukur untuk wilayah Jakarta saja. Sekarang kan sudah berkembang kita sudah menggunakan 150 kota di 38 provinsi," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Pudji Ismartini dalam konferensi pers, Kamis (2/1) kemarin.

Lantas apa penyumbang inflasi 2024 rendah?

Pudji menerangkan ada beberapa faktor yang menyebabkan inflasi 2024 terbilang rendah. Salah satunya, harga pangan, yang sempat melonjak pada 2022 hingga 2023, cenderung melandai tahun lalu.

Jika dirinci, beberapa komoditas yang meredam inflasi, sambungnya, adalah cabai merah yang mengalami deflasi 46,53 persen dan cabai rawit yang mengalami deflasi 39,74 persen.

Selain bahan pangan, bensin juga turut mengalami deflasi sebesar 1,86 persen dan tarif angkutan udara yang mengalami deflasi 7,26 persen.

Inflasi 2024 sebesar 1,57 persen sendiri masih masuk target pemerintah yakni di kisaran 2,5 persen plus minus satu persen atau 1,5 persen terendah dan 3,5 persen tertinggi.

Sementara itu, komoditas yang mengalami inflasi tertinggi adalah telur ayam ras dan cabai merah yang masing-masing memberikan andil inflasi sebesar 0,06 persen.

Selain itu, komoditas lain yang memberikan andil inflasi antara lain ikan segar, cabai rawit, bawang merah, dan minyak goreng yang memberikan andil inflasi sebesar 0,03 persen.

Adapun beberapa komoditas lain yang turut mendorong inflasi antara lain bawang putih, sawi hijau, daging ayam ras, dan beras yang memberikan andil masing-masing 0,01 persen.

Berdasarkan wilayahnya, Puji mengatakan 35 provinsi mengalami inflasi dan 3 provinsi mengalami deflasi pada Desember 2024. Inflasi tertinggi terjadi di Papua Pegunungan sebesar 2,39 persen.

"Sedangkan deflasi terdalam terjadi di Maluku sebesar 0,41 persen," ujarnya.

Tarif PAM Jakarta Akan Naik Per Januari 2025 Setelah 17 Tahun Tidak Naik

 Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya (PAM Jaya) akan memberlakukan tarif baru untuk layanan air minum mulai Januari 2025. Kebijakan ini didasarkan pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 730 Tahun 2024 tentang Tarif Air Minum, yang bertujuan untuk menciptakan pemenuhan air minum yang adil bagi seluruh masyarakat Jakarta.

"Penerapan tarif baru akan berlaku mulai Januari 2025 dan dihitung dalam tagihan air pada Februari 2025," ujar Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin, dalam keterangan resminya

Selama 17 tahun terakhir, PAM Jaya tidak pernah menaikkan tarif, meskipun kebutuhan penyediaan air bersih di Jakarta terus meningkat. "Tarif air minum di Jakarta tetap sama selama 17 tahun terakhir, sementara biaya untuk memenuhi kebutuhan ini terus meningkat," ungkap Arief. 

Ia menambahkan, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya mencapai cakupan air minum 100% bagi seluruh warga Jakarta pada 2030, yang juga bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Menariknya, kenaikan tarif ini tidak berlaku untuk semua kelompok pelanggan. Pelanggan sosial atau Kategori I yang menggunakan hingga 10 meter kubik air justru mengalami penurunan tarif.

Sementara itu, tarif untuk kelompok pelanggan lain tetap sama. Adapun penerapan tarif progresif diberlakukan untuk pemakaian lebih dari 10 meter kubik hingga 20 meter kubik, dan di atas 20 meter kubik.

Sebagai langkah mendukung kelompok prasejahtera, PAM Jaya juga meluncurkan program Kartu Air Sehat mulai Januari 2025. Program ini dirancang untuk membantu pelanggan rumah tangga sangat sederhana (kode tarif 2A1) dan rumah tangga sederhana (kode tarif 2A2).

Pelanggan 2A1 akan menikmati tarif flat sebesar Rp1.000 per meter kubik untuk semua pemakaian air setiap bulan, sementara pelanggan 2A2 dikenakan tarif flat Rp3.550 per meter kubik untuk pemakaian 1-20 meter kubik pertama. "Program ini efektif mulai Januari 2025, berlaku selama 1 tahun, dan akan dilakukan evaluasi secara berkala,” ungkap Arief. 

Lebih lanjut, PAM Jaya menargetkan tambahan 1 juta Sambungan Rumah (SR) hingga akhir 2030, dengan 7 ribu kilometer jaringan perpipaan baru yang akan dipasang di seluruh wilayah Jakarta. "Nantinya, sepanjang 7 ribu kilometer tambahan jaringan perpipaan akan terpasang di seluruh wilayah Jakarta," pungkas Arief.

Tarif Hotel Bali Dipastikan Naik 10 Persen Karena Kenaikan PPN 12 Persen

 Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya memperkirakan pemberlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen akan memicu kenaikan tarif hotel di Pulau Dewata sebesar 10 persen.

Suryawijaya mengungkapkan besaran kenaikan tarif hotel di Bali akan bervariasi. Namun, ia berkaca dari kenaikan sebelumnya di mana saat PPN 11 persen berlaku tarif hotel di Bali menanjak dua digit.

"Kalau itu bisa sampai 10 persen. Karena kalau satu persen dibagi itu satu persen hitungan yang ada saat ini. Biasanya barang-barang juga bisa akan naik, prediksi saya bisa 10 persenan (kenaikan tarif hotel)," ujarnya saat dihubungi.

Ia mengingatkan kenaikan PPN bisa menjadi bumerang bagi pemerintah. Pasalnya, daya beli masyarakat tengah melemah.

"Ketika pajak dinaikkan, belum tentu bisa menambah pendapatan. Ternyata nanti banyak pengusaha yang mengurangi tenaga kerja. Bahkan, pengangguran akan bertambah jadi melakukan efisiensi pengusaha-pengusaha," ujarnya.

Menurutnya, PPN 12 persen memiliki efek berganda bagi pengusaha. Padahal, bisnis masih dalam tahap pemulihan usai pandemi covid-19.

"Pesan saya kepada pemerintah agar lebih bijak dan lebih baik menekan korupsi. Jadi kalau korupsi bisa ditekan diberantas, saya rasa tanpa menaikkan pajak pun program pemerintah akan bisa terealisasi," terangnya.

Alih-alih menaikkan PPN, ia mengimbau pemerintah sebaiknya serius memberantas korupsi. Selain itu, pemerintah juga bisa mendorong peningkatan penerimaan dari sumber-sumber lain.

"Saran saya selaku tokoh pariwisata di Bali, jadi pemerintah harus melakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran APBN. Kedua menekan korupsi karena dari ribu triliun itu dan ratusan triliun sampai ada yang korupsi, kan kebocoran artinya. Yang ketiga menambah sumber-sumber pendapatan yang lain selain di luar pajak. Sehingga terciptanya kondusivitas daripada iklim usaha yang ada," jelasnya.

Di sisi lain, ia optimistis meski tarif hotel naik, tren kunjungan wisatawan ke Bali tetap terjaga.

"Kalau penurunan wisatawan mungkin tidak signifikan. Cuma yang saya khawatirkan adalah jadi pengusahanya yang tidak kuat. Nanti melakukan efesiensi banyak kemudian prodaknya menurun servisnya, karena mengurangi karyawannya, bisa berkurang, itu yang akan ditakutkan," katanya.

Selain itu, bisa juga terjadi PHK pada karyawan hotel di Bali untuk efisiensi.

"Makanya, hati-hati tidak mungkin satu sektor saja mempengaruhi, multiplier efeknya yang banyak," jelasnya.

Ia juga mengimbau pemerintah untuk lebih banyak mendukung lahirnya pengusaha baru. Apabila wirausaha semakin banyak maka akan menambah potensi pemasukan pajak ke depan.

"Dari 280 juta penduduk ini kan baru berapa persennya jadi pengusaha. Jadi untuk dia berusaha itu kalau dibebani aturan banyak, pajak dan segala macam kan orang takut juga, mendingan mereka diam (tidak membuat usaha)," katanya.

Harga Bawang Merah Naik Hingga 18 Persen Pada November 2024

  Harga bawang merah mengalami kenaikan di 318 kabupaten/kota pada pekan ketiga November 2024.

Deputi Bidang Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini mencatat harga bawang merah naik 18,23 persen pada pekan ketiga November 2024 dibandingkan bulan sebelumnya menjadi Rp36.912 per kilogram (kg).

"Harga bawang merah sampai dengan minggu ketiga November 2024 naik sebesar 18,23 persen dibandingkan dengan bulan Oktober 2024," ujar Pudji dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024.

"Jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga bawang merah ini terus bertambah di minggu ketiga November ini. Sehingga kenaikan harga bawang merah ini terjadi di 88,33 persen wilayah di Indonesia," imbuhnya.

Secara rinci, Oktober minggu kelima jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga bawang merah sebanyak 286 wilayah.

Lalu, pada pekan pertama November naik menjadi 290 wilayah. Pekan kedua November pun naik menjadi 306 wilayah. Kemudian, pekan ketiga November ada 318 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga bawang merah.

Selain itu, harga bawang putih juga mengalami kenaikan harga yakni sebesar 1,97 persen dibandingkan dengan Oktober 2024.

"Jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga bawang putih ini juga terus bertambah di minggu ketiga November ini sehingga kenaikan harga bawang putih terjadi di 59,44 persen wilayah di Indonesia," tutur Pudji.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) melaporkan realisasi impor bawang putih per November 2024 adalah sebanyak 468.785 ton.

"Atau naik 5,04 persen dari minggu lalu sehingga persentase realisasi PI (Persetujuan Impor) sudah mencapai 84,11 persen," tutur dia.

Ia juga melaporkan untuk penerbitan PI untuk impor bawang putih saat ini sudah mencapai 86,40 persen dari alokasi kebutuhan impor, di mana PI yang diterbitkan sebesar 557.361.

Spekulan Goreng Harga Minyak Goreng Hingga Naik Tidak Sesuai Harga Pasar

  Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap penyebab harga minyak goreng melonjak di 206 daerah di seluruh Indonesia.

Direktur Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Kemendag Krisna Ariza menjelaskan faktor utama yang memicu kenaikan adalah keberadaan minyak goreng curah.

"Di mana minyak goreng curah saat ini tidak lagi merupakan minyak hasil DMO (domestic market obligation) yang diatur DPO (domestic price obligation)-nya," ujar Krisna dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024.

Kondisi itu membuat harga minyak goreng curah naik. Kenaikan berimbas ke minyak goreng premium.

Ia merinci kenaikan harga minyak goreng curah terjadi di 163 kabupaten/kota, kenaikan harga minyak goreng premium terjadi di 97 kabupaten/kota, dan kenaikan harga minyak goreng Minyakita terjadi di 94 kabupaten/kota.

Lebih lanjut, Kantor Staf Presiden (KSP) mencatat harga minyak goreng Minyakita mengalami kenaikan hingga di atas harga eceran tertinggi (HET). Deputi III Bidang Perekonomian KSP Edy Priyono mengungkap harga Minyakita rata-rata nasional tembus Rp17 ribu per liter.

Sementara berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat, diatur HET Minyakita adalah Rp15.700 per liter.

"Harganya rata-rata (Minyakita) Rp17 ribu per liter. Cukup jauh dari HET Minyakita Rp15.700 (per loter). Disparitasnya rendah, artinya di mana-mana mahal," ujar dia.

Menurutnya merujuk Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP), hanya tiga provinsi dengan harga Minyakita yang sesuai dengan HET yang telah diatur. Sementara, harga minyak goreng Minyakita di dominan wilayah Indonesia mengalami kenaikan.

Pihaknya menduga kenaikan harga ini karena masalah pasokan. Menurutnya, harga Minyakita telah lama naik dan sulit turun.

"Minggu ini kami akan turun ke lapangan. Kami penasaran ada apa dengan Minyakita, kenapa susah turun. Bahkan di Jakarta di depan mata kita tidak sesuai HET, Jawa Barat juga dekat dengan kita (tidak sesuai HET)," jelasnya.

Presiden Jokowi Kasih Prabowo Target Pertumbuhan Ekonomi Sebesar 5,2 Persen

 Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun pertama pemerinthan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming atau pada 2025 sebesar 5,2%.

Hal ini disampaikan Jokowi pada Pidato Kenegaraan dalam rangka Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangan.

"Pertumbuhan ekonomi 2025 diperkirakan sebesar 5,2%," ungkapnya.

Melihat target tersebut, terpantau tidak berubah dari target pertumbuhan ekonomi yang tercantum dalam APBN 2024, yakni juga sebesar 5,2%.

Jokowi beralasan, target pertumbuhan yang tidak berubah tersebut karena kondisi ekonomi global yang masih relatif stagnan.

"Pertumbuhan ekonomi kita akan lebih bertumpu pada permintaan domestik," lanjutnya.

Pemerintah akan terus menjaga daya beli masyarakat secara ketat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, melalui penciptaan lapangan kerja, serta dukungan program bansos dan subsidi.

Pemerintah akan terus mengupayakan peningkatan produk-produk yang bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor, yang didukung oleh insentif fiskal yang kompetitif dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal.

Bauran antara fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan dijaga untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Di sisi lain, target pemerintah tersebut lebih optimistis dari prediksi lembaga internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF).

Sebagaimana tercantum dalam laporan Article IV Consultation tahun 2024 yang dirilis pada Rabu (7/8/2024), IMF memproyeksikan kinerja ekonomi Indonesia akan tetap tinggi, yaitu sebesar 5% pada 2024 dan 5,1% pada 2025.

Meski demikian, IMF mengingatkan ada beberapa risiko yang perlu diwaspadai, seperti volatilitas harga komoditas, perlambatan pertumbuhan negara mitra dagang utama, dan spillover akibat kondisi high-for-longer pada keuangan global.

Inflasi Juli 2022 Meroket Tajam Akibat Harga Cabai dan Bawang

 Inflasi di Indonesia per Juli 2022 sebesar 0,64% atau meningkat dibanding bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,61% (mtm). Secara tahunan (yoy), inflasi tembus 4,94% atau tertinggi sejak 2015 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Bank Indonesia (BI) menyatakan kenaikan inflasi (mtm) tersebut terutama bersumber dari inflasi kelompok administered prices, di tengah inflasi inti yang terjaga rendah dan kelompok volatile food yang mulai menurun. Dengan perkembangan tersebut, secara tahunan, inflasi IHK Juli 2022 tercatat 4,94% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 4,35% (yoy). Untuk keseluruhan tahun 2022, inflasi IHK diprakirakan lebih tinggi dari batas atas sasaran, dan akan kembali ke dalam sasaran 3,0±1% pada 2023.

"Bank Indonesia terus mewaspadai risiko kenaikan ekspektasi inflasi dan inflasi inti ke depan, serta memperkuat respons bauran kebijakan moneter yang diperlukan," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono dalam keterangan tertulis, Selasa (2/8/2022). BI mengklaim inflasi inti pada Juli 2022 masih terjaga rendah sebesar 0,28% (mtm), sebagaimana inflasi inti pada Juni 2022 yang sebesar 0,19% (mtm). Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh inflasi komoditas mobil dan sewa rumah yang didorong kenaikan mobilitas masyarakat.

Peningkatan lebih lanjut tertahan oleh deflasi komoditas emas perhiasan seiring dengan pergerakan harga emas global. Secara tahunan inflasi inti Juli 2022 masih terjaga rendah sebesar 2,86%, meski sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi pada periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar 2,63% (yoy).

"Terjaganya inflasi inti tersebut didukung oleh konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga ekspektasi inflasi," tuturnya. Inflasi kelompok volatile foods pada Juli 2022 menunjukkan penurunan menjadi 1,41% (mtm) dari inflasi pada bulan sebelumnya yang sebesar 2,51% (mtm). Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh komoditas minyak goreng, telur ayam ras, bawang putih, dan sayur-sayuran.

Penurunan lebih lanjut tertahan oleh inflasi aneka cabai, bawang merah, dan ikan segar yang masih mengalami peningkatan akibat gangguan pasokan seiring dengan curah hujan yang tinggi di sejumlah sentra. Secara tahunan kelompok volatile foods mengalami inflasi 11,47% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 10,07% (yoy).

Inflasi kelompok administered prices pada Juli 2022 mencatat peningkatan menjadi 1,17% (mtm) dari inflasi pada bulan sebelumnya yang sebesar 0,27% (mtm). Peningkatan inflasi tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan inflasi tarif angkutan udara, bahan bakar rumah tangga, dan rokok kretek filter, seiring dengan peningkatan mobilitas udara dan harga avtur akibat kenaikan harga komoditas energi global, penyesuaian harga energi nonsubsidi, serta transmisi kenaikan cukai rokok.

Secara tahunan, kelompok administered prices mengalami inflasi 6,51% (yoy), lebih tinggi dari inflasi pada tahun sebelumnya yang sebesar 5,33% (yoy). "Untuk keseluruhan tahun 2022, inflasi indeks harga konsumen (IHK) diprakirakan lebih tinggi dari batas atas sasaran dan akan kembali ke dalam sasaran 3,0±1% pada 2023," tandasnya.

Laju inflasi per Juli 2022 tembus 4,94% secara tahunan (year on year/yoy). Angka ini naik dari indeks harga konsumen di sebelumnya pada Juni 2022 yang berada di level 111,09 menjadi 111,80.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono mengatakan inflasi ini bisa membuat jumlah orang miskin melonjak. Berikut 3 faktanya:

1. Inflasi Juli Tertinggi Sejak 2015

Margo mengatakan inflasi Juli merupakan yang tertinggi sejak Oktober 2015. Secara tahunan komponen bergejolak memberikan andil inflasi tertinggi yaitu 1,92% akibat kenaikan harga pada beberapa komoditas di antaranya cabai merah dan bawang merah (volatile food). "Ini merupakan inflasi yang tertinggi sejak Oktober 2015 di mana pada saat itu terjadi inflasi sebesar 6,25% secara year on year," kata Margo dalam konferensi pers, Senin (1/8/2022).

2. Penyebab Inflasi Cetak Rekor

Margo menjelaskan rekor inflasi Juli disebabkan oleh naiknya sejumlah harga barang di antaranya harga cabai merah, cabai rawit, bawang merah, tarif angkutan udara, hingga bahan bakar rumah tangga. Indeks harga konsumen (IHK) di 90 kota seluruhnya tercatat mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di kota Kendari yaitu sebesar 2,27%. Pendorongnya adalah harga tiket pesawat hingga naiknya harga ikan. "Tarif angkutan udara ini memberikan andil inflasi di kota Kendari sebesar 0,75%, kemudian diikuti ikan layang atau ikan benggol yang memberikan andil inflasi sebesar 0,19%, dan yang terakhir bawang merah dengan andil sebesar 0,15%" katanya.

3. Angka Kemiskinan Terancam Naik

Jika dilihat dari komponennya, inflasi Juli mayoritas dibentuk oleh komponen harga bergejolak yang memberikan andil 0,25%. Komoditas penyebab utamanya berasal dari cabai merah, bawang merah, dan cabai rawit. Margo menilai perkembangan inflasi komponen bergejolak sangat berpengaruh terhadap angka kemiskinan di Indonesia. Pasalnya, hingga saat ini sekitar 70% konsumsi rumah tangga miskin adalah untuk makanan. "Porsi makanan di garis kemiskinan sekitar 74%. Jadi kalau harga pangan tinggi, maka akan berpengaruh ke garis kemiskinan. Kalau pendapatan tidak naik, bisa menyebabkan kemiskinan semakin bertambah. Jadi pengaruhnya cukup tinggi terhadap kemiskinan," pungkas Margo.

Benarkah Laju Inflasi Indonesia Terkendali?

 Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim Indonesia masih bisa mengendalikan inflasi saat sejumlah negara dunia mengalami lonjakan harga komoditas karena ketidakpastian global.

"Kita meskipun ada kenaikan sedikit tapi masih bisa kita jaga dan kendalikan. Coba dilihat sudah ada negara yang inflasinya sudah di atas 70 persen," ungkapnya dalam perayaan HUT ke-50 tahun Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Jakarta, Jumat (10/6).

Jokowi menuturkan saat ini inflasi memang menjadi momok bagi semua negara di dunia. Hal itu dipicu oleh kenaikan harga barang pangan dan energi. Bahkan, kata dia, inflasi AS telah meningkat hingga 8,3 persen dari tren biasanya di satu persen. Sedangkan di Indonesia, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tercatat hanya 3,55 persen (yoy) hingga Mei 2022.

Meski begitu, ia meminta semua pihak untuk tetap peka terhadap krisis. Jangan sampai merasa kondisi normal sehingga mengurangi kewaspadaan. "Jangan sampai kita merasa normal padahal keadaannya betul-betul pada situasi yang tidak normal ketidakpastian ini. Ini yang harus kita jaga semuanya," ujar Jokowi.

Lebih lanjut, ia juga memperkirakan 60 negara akan mengalami kesulitan keuangan dan ekonomi di tengah ketidakpastian global saat ini. "Diperkirakan ada 60 negara yang akan mengalami kesulitan keuangan dan ekonomi, diperkirakan mereka akan menjadi negara gagal kalau tidak bisa segera menyelesaikan masalah ekonominya ini," kata dia.

Jokowi menyebut kenaikan harga energi dan kenaikan harga pangan menjadi masalah ekonomi global saat ini. Komoditas energi seperti batu bara, minyak, dan gas telah mengalami kenaikan harga. Karena hal tersebut, Bank Dunia sudah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global. Terutama untuk negara-negara berkembang.

"Dari yang sebelumnya 6,6 persen proyeksi di 2022 diturunkan menjadi 3,4 persen, anjlok betul," katanya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkirakan 60 negara mengalami kesulitan keuangan dan ekonomi di tengah ketidakpastian global saat ini. "Diperkirakan ada 60 negara yang akan mengalami kesulitan keuangan dan ekonomi, diperkirakan mereka akan menjadi negara gagal kalau tidak bisa segera menyelesaikan masalah ekonominya ini," ujarnya dalam dalam perayaan HUT ke-50 tahun Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), di Jakarta, Jumat (10/6).

Ia menuturkan saat ini ada dua masalah besar dalam perekonomian dunia. Pertama, soal kenaikan harga energi dan pangan. Kedua, ketidakpastian global akibat perang. Jokowi menyebut bank dunia saja sudah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global. "Utamanya di negara-negara berkembang, dari yang sebelumnya 6,6 persen proyeksi di 2022 diturunkan menjadi 3,4 persen, anjlok betul," kata dia.

Selain itu, inflasi juga menjadi momok semua negara di dunia. Menurutnya saat ini sudah ada negara dengan inflasi mencapai 70 persen. Bahkan, AS yang biasanya 1 persen, saat ini sudah 8,3 persen.

"Inilah problem besar semua negara," imbuhnya.

Tidak hanya itu, menurut Jokowi, saat ini negara-negara di dunia juga tengah dihantui oleh kenaikan harga batu bara yang naik hingga 133 persen. Kemudian, harga minyak dunia naik 58 persen. Lalu crude palm oil (CPO) naik 27 persen.

Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak agar mewaspadai kenaikan harga-harga lainnya imbas dari melesatnya harga energi tersebut. "Hati-hati di luar itu (ada potensi) kenaikan-kenaikan yang perlu kita waspadai," tandasnya.

Ekonomi Turki Babak Belur Dihajar Kebijakan Erdogan

 Nilai tukar lira babak belur usai bank sentral Turki memangkas suku bunga acuan di tengah lonjakan inflasi. Lira mengalami penurunan besar terhadap dolar AS pada Selasa (23/11) waktu setempat. Tercatat, lira anjlok lebih dari 15 persen terhadap dolar AS. Mata uang Turki itu telah kehilangan 40 persen dari nilainya tahun ini.

Penurunan tersebut juga menandai hari ke-11 berturut-turut merosotnya lira setelah Bank Sentral Turki memangkas suku bunga sebesar 100 basis poin pada pekan lalu. Suku bunga acuan telah dipangkas 400 basis poin dari 19 persen menjadi 15 persen sejak September, meski inflasi berjalan 20 persen pada Oktober 2021.

Para ahli dan partai oposisi menuduh Presiden Recep Tayyip Erdogan melakukan intervensi politik dengan menekan bank sentral untuk menurunkan suku bunga.

Erdogan telah lama memperjuangkan pandangan yang tidak lazim bahwa penurunan suku bunga dapat melawan kenaikan inflasi. Bank sentral biasanya menaikkan suku bunga ketika inflasi melonjak untuk menghentikan ekonomi dari overheating.

"Kami pikir tekanan hanya akan mereda setelah perubahan kebijakan dan pertanyaan kuncinya adalah apakah ini akan ke arah yang lebih ortodoks atau tidak ortodoks," tulis ahli strategi Goldman Sachs Murat Unur dan Clemens Grafe dalam sebuah catatan penelitian seperti dikutip dari CNN Business, Rabu (24/11).

Meski demikian, Erdogan tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Dalam pidatonya awal pekan ini, dia membela kebijakan moneter pemerintahnya dan menggambarkannya sebagai "perang kemerdekaan" yang akan dimenangkan oleh Turki. Menurut Erdogan, suku bunga yang lebih rendah akan mengurangi inflasi dan meningkatkan produksi serta ekspor.

"Tidak ada yang meragukan bahwa cara untuk meningkatkan lapangan kerja, yang merupakan prioritas kami di negara kami, adalah melalui investasi, produksi, ekspor, dan pertumbuhan," tulisnya dalam sebuat tweet pada Senin (22/11) waktu setempat.

Volatilitas lira ini menyebabkan Apple (AAPL) untuk sementara menghentikan penjualan online di Turki. Jatuhnya mata uang membuat penduduk mengeluarkan dana yang lebih besar untuk membeli barang-barang impor. Dalam sebuah pernyataan, bank sentral mengatakan nilai tukar ditentukan oleh dinamika pasar bebas dan aksi jual tidak realistis dan sepenuhnya terlepas dari fundamental ekonomi.

Partai-partai oposisi telah mengkritik pengaruh pemerintah atas kebijakan bank sentral. "Tuan Erdogan berbicara, dolar meningkat. Tuan Erdogan berbicara, inflasi meningkat. Tuan Erdogan berbicara, negara kita semakin miskin. Apa pun yang Anda katakan, apa pun kebohongan yang Anda buat, kebenarannya jelas," kata Meral Aksener, pemimpin oposisi Partai Iyi.

Gejolak tersebut mengakibatkan beberapa protes kecil di ibu kota Ankara dan Istanbul.

Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohamed bin Zayed, yang merupakan pemimpin de facto Uni Emirat Arab (UEA), tiba di Ankara pada Rabu kemarin untuk melakukan pembicaraan dengan Erdogan setelah bertahun-tahun hubungan tegang. UEA mengumumkan dana investasi US$10 miliar untuk mendukung ekonomi Turki dan meningkatkan kerja sama bilateral antara kedua negara.

Badai Inflasi China Hantam Indonesia

 Negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, China tengah mengalami inflasi. Badan Statistik Nasional China menyatakan, inflasi pada Oktober 2021 Indeks Harga Produsen atau Producer Price Index (PPI) melonjak 13,5%. Hal itulah yang menandakan inflasi di China tertinggi sejak 26 tahun lalu.

Lantas, apakah Indonesia akan ikut terkena inflasi tersebut? Pengamat Ekonomi dari Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengungkapkan RI juga akan terkena akibatnya. Menurutnya hal itu sulit dicegah.

"Pertama biaya produksi akan naik akibat kenaikan harga bahan bakar dan kedua dari impor bahan setengah jadi dari China. Indonesia masih mengandalkan banyak bahan setengah jadi dari China yang sekarang mengalami kenaikan cukup tajam," katanya kepada detikcom, Sabtu (13/11/2021).

Menurutnya, sudah diperkirakan sejak lama inflasi akan meningkat, bukan saja di China tapi juga di dunia. "Inflasi AS juga naik pesat, yang mana sebenarnya sudah diperkirakan sejak lama. Di China, cuaca buruk menambah masalah dan inflasi meningkat. Yang lebih dikhawatirkan adalah Kenaikan indeks harga produsen yang mana tidak tercermin di inflasi," tambahnya.

Dia menyebut, salah satu pemicu utama melonjaknya inflasi dunia adalah kenaikan harga bahan bakar yang cukup tinggi seperti BBM dan batu bara. Hal itu membuat biaya produksi naik. Sebelumnya, Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira juga menyatakan, inflasi di China dapat berpengaruh pada ekonomi RI dalam jangka pendek. Katanya, hal itu sudah menjadi rahasia umum. Karena jual beli barang di Indonesia sebagian merupakan hasil impor dari China.

"Inflasi di China bisa memiliki transmisi ke ekonomi di Indonesia dalam jangka pendek. Mahalnya harga kebutuhan pokok, bahan baku dan harga energi akan mempengaruhi harga jual barang-barang impor asal China," kata Bhima. Menurutnya, sedikit saja perubahan harga di tingkat produsen China maka harga yang akan sampai di tingkat konsumen Indonesia otomatis akan lebih mahal.

"Barang barang elektronik, pakaian jadi dan makanan jadi salah satu yang sensitif terhadap gangguan biaya produksi di China. Itu baru dari sisi barang impor ya," ujarnya. Kemudian, dampak yang lebih buruk bisa saja terjadi jika inflasi China mempengaruhi harga komoditas di Indonesia. Misalnya untuk komoditas seperti Gandum dan Jagung.

"Harga gandum dilansir dari Tradingeconomics terpantau naik 9,5% dibanding bulan lalu. Disusul jagung yang naik 8,5% pada periode yang sama bisa mempengaruhi harga pakan ternak. Masalah bertambah kompleks karena ada ancaman La Nina yang membuat produksi pangan dalam negeri menurun," pungkasnya.

Badan Statistik Nasional China menyatakan, data terbaru inflasi pada Oktober 2021 terlihat dari Indeks Harga Produsen atau Producer Price Index (PPI) melonjak hingga 13,5%. Hal itulah yang menandakan inflasi di China tertinggi sejak 26 tahun lalu.

"Pada bulan Oktober, kenaikan PPI meluas karena kombinasi faktor global yang diimpor dan ketatnya pasokan energi dan bahan baku domestik utama," kata ahli statistik senior NBS Dong Lijuan dalam sebuah pernyataan, dikutip dari AFP, Sabtu (13/11/2021).

China juga menghadapi berbagai krisis yang berkaitan dengan inflasi. Tak hanya kasus COVID-19 yang kembali merajalela, negara ekonomi terbesar kedua di dunia itu juga tengah menghadapi krisis properti, harga sayuran yang melambung tinggi, krisis energi hingga panic buying.

Dong Lijuan mengatakan, kenaikan harga sayuran hingga 16% pada Oktober lalu disebabkan karena curah hujan yang tinggi dan naiknya biaya transportasi. Dia mengatakan, cuaca ekstrem telah merusak tanaman dan pihak berwenang telah mengakui bahwa biaya transit lintas wilayah dapat meningkat imbas dari pembatasan yang dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19 di China.

Harga bensin dan solar, kata Dong, naik lebih dari 30%. Krisis energi yang saat ini melanda berbagai negara juga merupakan kontributor utama kenaikan inflasi harga produsen, karena biaya penambangan dan pemrosesan batubara telah meningkat.

CNN Business pun melaporkan, biaya barang yang keluar dari pabrik-pabrik China pun melonjak drastis hingga mencetak rekor baru. "Kami khawatir tentang peralihan dari harga produsen ke harga konsumen," kata Zhiwei Zhang, kepala ekonom Pinpoint Asset Management yang berbasis di Hong Kong.

"Perusahaan berhasil menggunakan persediaan input mereka sebagai penyangga untuk menghindari beban biaya yang lebih tinggi kepada pelanggan mereka sebelumnya, tetapi (sekarang) persediaan mereka telah habis," sambungnya.

Meningkatnya inflasi China memicu kekhawatiran global. Inflasi produsen dengan harga yang melonjak akan mendorong tekanan inflasi global. Kepala Strategi Valuta Asing untuk Mizuho Bank mengatakan, hal itu terjadi karena mengingat peran China sebagai pabrik dunia dan termasuk dalam rantai pasokan global. Dia memprediksi kondisi tersebut akan terjadi selama musim dingin.

"Inflasi produsen juga mungkin tetap tinggi untuk sementara, kemungkinan sepanjang musim dingin," tuturnya. Dia menambahkan, harga energi juga dapat terus meningkat. Selain itu, pihaknya memperkirakan inflasi konsumen pun dapat terus merangkak naik

Seperti diketahui, Kementerian Perdagangan China pada pekan lalu mengeluarkan pemberitahuan agar pemerintah daerah mendorong masyarakat 'menimbun' makanan dan kebutuhan sehari-hari karena cuaca buruk, kekurangan energi, dan pembatasan COVID-19 mengancam akan mengganggu pasokan.

Peringatan tiba-tiba itu memicu panic buying di supermarket hingga e-commerce Alibaba. Pihak berwenang mengaitkan kenaikan inflasi konsumen ini dengan melonjaknya biaya sayuran dan gas.

China sebagai negara ekonomi terbesar kedua di dunia tengah menghadapi inflasi yang disebabkan kenaikan harga sayuran, makanan eceran, krisis properti dan krisis energi. Inflasi yang terjadi di China merupakan tertinggi sejak 26 tahun lalu dan terus meningkat selama empat bulan terakhir.

Direktur Center of Economic and Law Studeis Bhima Yudhistira menyatakan, inflasi di China dapat berpengaruh pada ekonomi Indonesia dalam jangka pendek. Sudah menjadi rahasia umum, jual beli barang di Indonesia sebagian merupakan hasil impor dari China.

"Inflasi di China bisa memiliki transmisi ke ekonomi di Indonesia dalam jangka pendek. Mahalnya harga kebutuhan pokok, bahan baku dan harga energi akan mempengaruhi harga jual barang-barang impor asal China," kata Bhima.

Menurutnya, sedikit saja perubahan harga di tingkat produsen China maka harga yang akan sampai di tingkat konsumen Indonesia otomatis akan lebih mahal. "Barang barang elektronik, pakaian jadi dan makanan jadi salah satu yang sensitif terhadap gangguan biaya produksi di China. Itu baru dari sisi barang impor ya," ujarnya.

Dia melanjutkan, dampak yang lebih buruk bisa saja terjadi jika inflasi China mempengaruhi harga komoditas di Indonesia. Misalnya untuk komoditas seperti Gandum dan Jagung. "Harga gandum dilansir dari Tradingeconomics terpantau naik 9,5% dibanding bulan lalu. Disusul jagung yang naik 8,5% pada periode yang sama bisa mempengaruhi harga pakan ternak. Masalah bertambah kompleks karena ada ancaman La Nina yang membuat produksi pangan dalam negeri menurun," jelasnya.

Pihaknya menyarankan, agar pemerintah segera mengambil tindakan dengan memastikan stok pangan dalam negeri tercukupi. Sedangkan di sisi pengusaha, ia menyarankan untuk mulai mengamankan bahan baku atau mencari alternatif lain. "Jadi pemerintah harus siap sedia ya amankan stok pangan. Untuk pengusaha diminta amankan bahan baku atau cari alternatif yang lebih murah," katanya.

Ekonom Senior Indef Dradjad Wibawa menambahkan, China bisa 'mengekspor' inflasi ke seluruh dunia termasuk Indonesia karena perannya sebagai rantai pasok terbesar. Senada dengan Bhima, dia juga menilai harga-harga akan ikut terkerek naik.

"Apalagi, Indonesia masih defisit perdagangan dengan China. Efeknya Indonesia berisiko nebgalamu peningkatan inflasi dan harga-harga akan naik," ujarnya. Dia juga menuturkan, inflasi tersebut dapat berkaitan dengan investasi dan modal kerja di Indonesia. Meski begitu, perlu dikaji lebih mendalam terkait seberapa besar pengaruhnya dalam biaya modal.

"Indonesia sekarang semakin banyak memakai pembiayaan dari China. Inflasi di China bisa menaikkan cost of money dalam pembiayaan investasi dan modal kerja di Indonesia. Saya belum tahu seberapa besar, tapi yang jelas membuat biaya modal di Indonesia lebih mahal," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Badan Statistik Nasional China mencatat data terbaru inflasi di Oktober 2021 terpantau dari Indeks Harga Produsen atau Producer Price Index (PPI) melonjak 13,5%. "Pada bulan Oktober, kenaikan PPI meluas karena kombinasi faktor global yang diimpor dan ketatnya pasokan energi dan bahan baku domestik utama," kata ahli statistik senior NBS Dong Lijuan dalam sebuah pernyataan, dikutip dari AFP.

Dong menambahkan, 36 dari 40 sektor industri yang disurvei mengalami kenaikan harga termasuk lonjakan harga pertambangan batubara dan ekstraksi minyak serta gas alam. Selain itu, Indeks Harga Konsumen atau Consumer Price Index (CPI), ukuran utama inflasi ritel, meningkat 1,5% pada Oktober atau naik 0,7% pada September. "Ini karena efek gabungan dari cuaca yang tidak biasa, ketidaksesuaian permintaan dan pasokan produk tertentu, serta kenaikan biaya modal," kata Dong.

Daya Beli Buruh Turun Saat Pandemi Maret 2021

 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat daya beli buruh bangunan dan buruh potong rambut wanita pada Maret 2021 turun. Ini tampak dari upah riil buruh yang menggambarkan daya beli dari pendapatan/upah yang diterima buruh/pekerja.

Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan upah riil merupakan perbandingan upah nominal terhadap indeks harga konsumen perkotaan. Data BPS menyebutkan upah riil buruh bangunan (tukang bukan mandor) sebesar Rp85.699 per hari, atau turun 0,06 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang Rp85.750.

Namun, rata-rata nominal upah buruh bangunan mengalami kenaikan sebesar 0,02 persen dari Rp90.953 menjadi Rp90.971. Upah nominal sendiri merupakan rata-rata upah harian yang diterima buruh sebagai balas jasa pekerjaan yang telah dilakukan

"Terjadi inflasi sebesar 0,08 persen pada Maret 2021, maka secara riil upah buruh bangunan ini turun 0,06 persen," ujarnya saat rilis data neraca perdagangan periode Maret 2021, Kamis (15/3).

Sementara itu, upah riil buruh potong rambut wanita turun sebesar 0,05 persen dari Rp27.255 menjadi Rp27.242. Meskipun, rata-rata nominal upah mereka naik 0,03 persen, dari Rp28.909 menjadi Rp28.917.

Kondisi berbeda terlihat bagi buruh tani dan asisten rumah tangga. Daya beli keduanya tampak menguat pada Maret 2021.

Tercatat, upah riil buruh tani naik sebesar 0,06 persen dari Rp52.430 menjadi Rp52.461. Sejalan dengan itu, rata-rata upah nominal buruh tani naik sebesar 0,17 persen dari Rp56.373 menjadi Rp56.470,00.

"Karena, Maret ini terjadi kenaikan indeks konsumsi rumah tangga di pedesaan sebesar 0,11 persen, maka upah riil buruh tani pada Maret ini juga meningkat meski tipis sekali yakni 0,06 persen," papar Suhariyanto.

Serupa, upah riil asisten rumah tangga naik 0,20 persen dari Rp397.674 menjadi Rp398.469. Sementara itu, rata-rata nominal upah asisten rumah tangga meningkat 0,28 persen dari Rp421.798 menjadi Rp422.979.

BI Akan Longgarkan Kebijakan Moneter Untuk Rangsang Daya Beli

Bank Indonesia (BI) memberikan sinyal akan melakukan pelonggaran (easing) kebijakan moneter guna menggairahkan perekonomian di paruh kedua tahun ini. Pasalnya, pada paruh pertama, perekonomian dinilai tumbuh lamban di sektor riil, meski di sisi makro tetap terjaga.

"Tidak tertutup kemungkinan BI akan easing untuk merespon dan membantu ekonomi kita supaya pertumbuhan ekonomi dan investasi terjaga," tutur Gubernur BI Agus DW Martowardojo, Jumat (4/8). Sayangnya, Agus enggan merinci rencana pelonggaran kebijakan moneter apa yang tengah dikajinya. Namun, ia memastikan, hal tersebut akan dilakukan setelah BI mengkaji data-data yang diperoleh dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada pertengahan Agustus nanti.

Kendati begitu, untuk saat ini, BI melihat memang pertumbuhan ekonomi kuartal II 2017 sedikit melemah dan terlihat akan bergeser ke kuartal III dan IV tahun ini. "Pertumbuhan ekonomi kuartal II ada sedikit lebih rendah bergeser ke kuartal III," kata Agus. Tetapi, ia meyakini, capaian pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun masih bisa mencapai target pemerintah di angka 5,2 persen atau berada di kisaran asumsi BI sebesar 5,0 persen sampai 5,4 persen.

Dari sisi inflasi, BI optimistis, tren inflasi rendah yang dicapai Indonesia dalam tiga tahun terakhir masih akan berlanjut. Sehingga, target inflasi pemerintah sebesar 4,3 persen dan target inflasi BI sebesar 4,0 persen plus minus 1,0 persen dapat dicapai.

Lalu, indikator makro lainnya, seperti nilai tukar (kurs) rupiah juga terbilang stabil dan masih dalam asumsi yang diproyeksikan pemerintah dan bank sentral. "Jadi, kelihatan bahwa indikator ekonomi menunjukkan kondisi yang baik, tetapi konsolidasi korporasi dan perbankan masih berjalan, permintaan masyarakat agak lemah. Tetapi, kami harap, di semester II 2017 akan lebih baik," terang Agus.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi sampai kuartal I 2017 sebesar 5,01 persen. Sementara, target pertumbuhan ekonomi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 sebesar 5,1 persen, namun pada APBNP 2017 dinaikkan menjadi 5,2 persen.

Upah Minimum Provinsi 2017 Naik 8,25 Persen

Pemerintah menyatakan patokan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2017 adalah sebesar 8,25%. Kenaikan tersebut berdasarkan inflasi nasional yang dihitung dari September tahun lalu ke September tahun berjalan atau year on year (yoy). Namun demikian, besaran UMP tersebut nantinya akan ditetapkan oleh masing-masing gubernur sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Salah satu daerah yang sudah menetapkan UMP 2017 yakni DKI Jakarta, yang mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp 3,1 juta menjadi Rp 3,3 juta.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, berujar persentase kenaikan UMP itu sudah sesuai harapan dunia usaha. Lewat ketetapan formula baru tersebut, pengusaha banyak terbantu lantaran hitungan kenaikannya sudah pasti.

"Nggak ganggu (naik). Sudah ada formulanya, pertumbuhan ekonomi plus inflasi, buat pengusaha itu jauh lebih enak. Nggak seperti dulu kenaikannya ada yang bisa-bisa 30%, ada yang 5% saja," kata Rosan ditemui di kantornya, Menara Kadin, Kuningan, Jakarta, Kamis (27/10/2016).

Dengan UMP baru yang sudah ditetapkan dan mulai berlaku tahun depan, ucap Rosan, pengusaha sudah punya ancang-ancang dari sekarang untuk mengalokasikan biaya untuk upah karyawan. "Kita hitung bujet kenaikan beban tenaga kerja bisa lebih mudah. Meski naik tapi kita bisa hitung, daripada pakai KHL (Kebutuhan Hidup Layak), banyak faktor yang agak susah hitungnya.Ini salah satu yang diapresiasi pengusaha lokal dan asing," ungkap Rosan.

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2017 dan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2017 untuk buruh di DIY telah ditentukan hanya naik Rp101.950- 119.800.Minimnya kenaikan diyakini bakal menyulitkan buruh dan keluarganya dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Pakar Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) Sri Susilo mengatakan, kenaikan UMK/UMP DIY 2017 tidak akan terasa dampaknya bagi kehidupan para buruh. Karena kenaikan harga kebutuhan pokok pun telah terjadi sebelumnya. Meski kenaikan UMK di atas kenaikan inflasi, tetapi nilainya di bawah 10%.

“Saya rasa daya beli riil masyarakat akan tetap saja. Pengaruhnya karena kenaikan UMP/UMK ini hampir tidak signifikan. Kecuali kalau kenaikannya bisa minimal 10%, apalagi kalau lebih dari 10%. Tapi dari sisi kebijakan, keputusan Pemda DIY ini sudah baik. Tapi memang jangan mengharapkan ada pertumbuhan ekonomi DIY dari kenaikan UMK ini,” ujarnya kemarin. Menurut Sri Susilo, pertumbuhan ekonomi memang tidak bisa jika hanya mengandalkan kenaikan UMK. Untuk DIY sendiri, pemda harus mengandalkan sektor lain jika ingin meningkatkan laju perekonomian.

“Jangan berharap dari kenaikan upah kalau soal pertumbuhan ekonomi. Tapi bisa dari sektor investasi misalnya, pembelanjaan daerah atau menggenjot ekspor,” ujarnya. Berdasarkan keputusan Gubernur DIY tentang UMP dan UMK, kenaikannya tahun depan adalah 8,25%. UMK 2017 untuk Kota Yogyakarta Rp1.572.200 atau naik Rp119.800 dari UMK sebelumnya, Sleman menjadi Rp1.448.385 atau naik Rp110.385, Bantul menjadi Rp1.404.760 atau naik Rp107.060, Kulonprogo Rp1.373.600 atau naik Rp104.730, dan Gunungkidul Rp1.337.650 atau naik Rp101.950.

Sedangkan UMP 2017 ditetapkan Rp1.337.645. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disna kertrans) DIY Andung Prihadi mengakui kenaikan UMK 2017 relatif lebih kecil dibanding tahun sebelumnya. UMK besok hanya mengalami kenaikan 8,25% sedangkan pada tahun sebelumnya kenaikannya 11,6%. “Upah naik, tapi persentasenya memang lebih kecil dibanding sebelumnya,” ka tanya seusai rapat bersama penen tuan UMK di Kepatihan Yogyakarta kemarin.

Andung mengatakan, ada beberapa pertimbangan dalam penentuan UMK dan UMP 2017. Pertimbangan itu antara lain berdasarkan surat Kementerian Ketenagakerjaan RI nom or 175/MEN/PHIJSK-UPAH/ X/2016 tentang penyampaian data tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan produk domestik bruto 2016. “Inflasi nasional sebesar 3,07% dan pertumbuhan ekonomi 5,18%,” katanya.

Mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY ini mengungkapkan, meski persentase kenaikan UMK 2017 ini lebih rendah dibanding sebelumnya, tapi besaran UMK 2017 ini tinggi dari survei kebutuhan hidup layak (KHL). “UMK (2017) kita lebih tinggi dari KHL lho ,” katanya. Disebutkan untuk KHL 2016 Kota Yogyakarta hanya Rp1.429.845, Sleman Rp1.347.180, Bantul Rp1.230.668, Kulonprogo Rp1.226.764, dan Gunungkidul Rp1.205.450. “Perbandingannya jelas, UMK 2017 lebih tinggi dari usulan KHL 2016,” katanya.

Andung mengatakan, besaran UMK dan UMP 2017 segera disosialisasikan kepada pengusaha dan tenaga kerja. Selain itu, paling lambat satu pekan ke depan sudah ada surat keputusan (SK) dan peraturan gubernur (Pergub) tentang besaran UMK dan UMP 2017 ini. “Ada sanksi bagi perusahaan jika tidak membayar sesuai UMK yang sudah diputuskan,” kata Andung. Bagaimana sikap buruh? Kalangan buruh tegas menolak be saran UMK dan UMP 2017. Kemarin ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) menggelar unjuk rasa di depan Kepatihan Yogyakarta dan tapapepe (membisu dan berjemur) di Alun-alun Utara Yogyakarta.

ABY merupakan aliansi sejumlah serikat buruh di DIY, seperti DPD FSP LEM SPSI DIY, DPD SPN DIY, Aspek, DPD SPM Regional DIY-Jateng, DPD FSP Farkes, Ref DIY, DPD FSP Kahut SPSI DIY, DPD FSP RTMM SPSI, DPD FSP NIBA SPSIDIY, Serikat Buruh Indonesia DIY, Serikat PRT, Sekolah Buruh Yogyakarta, FPPI, dan kelompok buruh lainnya. Massa tidak diperbolehkan masuk ke Kompleks Kepatihan Yogyakarta. Satpol PP dan petugas kepolisian sudah menutup rapat-rapat gerbang utama yang berada di bilangan Jalan Malioboro itu.

Mereka terus berorasi menyuarakan aspirasinya. Mereka lalu bergerak menuju Alun-alun Utara Yogyakarta menggelar tapapepe . Sekretaris ABY, Kirnadi mengatakan, para buruh bertapa sebagai simbol protes dan prihatin mereka kepada kebijakan pemerintah yang tidak merakyat. Mereka menolak kena ikan UMK hanya 8,25% atau Rp100.000-119.800 tersebut. “Angka kenaikan itu sangat kecil. Tidak sesuai dengan standar hidup layak buruh,” katanya.

Menurut dia, berdasarkan survei yang dilakukan ABY idealnya UMK DIY 2017 sebesar Rp2,2-2,4 juta. Karena itu, UMK 2017 yang ditetapkan Gubernur DIY tidak sebanding dengan beban hidup sehari-hari. “Kalau Pemda DIY mengikuti PP No 78 terlalu kecil naiknya. Itu tidak adil bagi buruh,” kata Kirnadi. Agar kaum buruh hidup layak di DIY, lanjut dia, kenaikan minimal Rp650.000 dari UMK 2016.

“Tapi kenaikannya ternyata hanya seratusan ribu rupiah saja. Itu memberatkan hidup kaum buruh,” ujarnya. Dia mengatakan, aksi tapa pepe ini sengaja untuk mengetuk pintu hati Raja Keraton Yogyakarta. Tempo dulu aksi tapa pepe dilakukan sebagai ben tuk protes atas kebijakan raja yang tidak berpihak kepada rakyat dan berharap raja mengeluarkan kebijakan prorakyat. “Kami percaya Raja Yogyakarta punya wisdom (kebijakan) dalam menentukan kebijakan. Keputusan gubernur sering kali dipengaruhi kepenting an lain, sedangkan kebijakan raja adalah dari kebijaksanaannya,” ujarnya.

Ditanya protes buruh, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, Pemda hanya menjalankan kesepakatan dari usulan daerah yang sebelumnya sudah dibahas dalam rakor antara Dewan Pengupahan DIY dengan De wan Pengupahan Kabupaten Kota pada awal Oktober lalu.

“Jadi tidak tepat kalau protes ke gubernur, mestinya waktu pembahasan di Dewan Pengupahan yang mengeluarkan UMP dan UMK,” ucap Sri Sultan saat ditemui di Kantor Gu bernur DIY Kepatihan kemarin. Berdasar rakor ini ditetapkan bahwa UMK didapat dari hasil mengacu pada PP No 78/2015 dengan menggunakan kenaikan inflasi dan PPDB nasional sebagai acuannya.

Dua instrumen nasional ini yang membuat jumlah kena ikan UMK lebih tinggi dibanding jika menggunakan inflasi dan PPDB daerah.

Pemerintah telah memutuskan untuk menggunakan PP 78/2015 untuk mengatur upah minimum provinsi (UMP). Namun, hal ini menuai kecaman dari para buruh karena kenaikan yang ditetapkan berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi bertentangan dengan UU sebelumnya yang mengharuskan melakukan survei terdekat 60 komponen hidup layak.

Menanggapi hal ini, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menuturkan bahwa skema ini memberikan kepastian kepada buruh mengenai kenaikan upah. Sebab, dengan cara ini buruh dipastikan memperoleh kenaikan upah setiap tahunnya. Daya beli masyarakat diperkirakan akan meningkat.

"Sebenarnya kalau ditentukan oleh inflasi ya sama saja. Tapi karena ada pertumbuhan ekonomi yang juga dihitung, ya ini bagus untuk penentuan upah. Daya beli juga bisa meningkat," kata Kepala BPS Suhariyanto di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Selasa (1/11/2016). Menurutnya, kenaikan upah ini akan memberikan efek multiplier kepada masyakarat umum. Hanya saja, Suharyanto enggan mengungkapkan lebih detail dampak terhadap inflasi yang dicapai akibat kenaikan upah ini.

"Sebenarnya enggak ada formula yang benar-benar tepat ya. Tapi ini akan memberikan efek multiplier. Kalau ditanya dampak terhadap inflasi nanti kita lihat," tutupnya. Upah Minimum Provinsi (UMP) 2017 naik menjadi 8,25%. Kenaikan tersebut didasarkan inflasi nasional yang dihitung dari September tahun lalu ke September tahun berjalan atau year on year (yoy).

Presiden Korea Chamber Commerce Industry in Indonesia, Lee Kang Hyun, mengatakan investor Korea Selatan (Korsel) sangat senang dengan skema kenaikan upah yang mulai berlaku 1 Januari 2017 tersebut. Pasalnya sebelum diberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tersebut, upah buruh kerap dikeluhkan pengusaha Korsel lantaran kenaikannya cukup besar.

"Peningkatan dulu bisa sangat tinggi antara 20-40%. Tapi belakangan ini pekerjaan pemerintah sudah cukup baik. Jakarta pun sudah menetapkan kenaikan 8,25%, sangat terima kasih sekali Pak Jokowi," ucap Lee ditemui di kantor BKPM, Jakarta, Senin (31/10/2016). Formula penetapan UMP baru ini, ucap Lee, akan semakin membuat investor asing menanamkan modal di Indonesia. Terlebih dengan adanya upaya mempermudah perizinan yang dilakukan pemerintah.

"Jadi investor jangan menganggap Indonesia seperti tahun lalu, upah naik sampai 30%. Jadi kita memang harus cari angka yang paling cocok antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja," ujar Lee.

Bank Indonesia Pangkas Suku Bunga Karena Inflasi Yang Tak Kunjung Naik

Bank Indonesia (BI) kembali menurunkan suku bunga acuannya BI 7-Days Reverse Repo Rate sebanyak 25 basis poin (bps) dari semula 5 persen menjadi 4,75 persen pada Kamis (20/10). Pelonggaran tersebut juga berlaku bagi suku bunga deposit facility (DF) yang turun 25 bps dari 4,25 persen menjadi 4 persen, dan suku bunga lending facility (LF) yang turun 25 bps dari 5,75 menjadi 5,5 persen yang efektif per 21 Oktober 2016.

Dengan demikian sepanjang tahun ini, BI sudah enam kali menurunkan suku bunga acuan dengan akumulasi besaran 150 basis poin. "BI meyakini pelonggaran tersebut sejalan dengan stabilitas makroekonomi khususnya inflasi yang diperkirakan mendekati batas bawah dari kisaran sasaran, defisit transaksi berjalan yang lebih baik dari perkiraan, surplus neraca pembayaran yang lebih besar, dan nilai tukar yang relatif stabil," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara dalam konferensi pers, Kamis (20/10).

BI memperkirakan inflasi tetap terkendali pada level yang rendah dan pada akhir tahun diperkirakan akan berada di batas bawah kisaran sasaran inflasi 2016, yaitu 4±1 persen.  Selain itu bank sentral juga mempertimbangkan sentimen global khususnya rencana kebijakan kenaikkan suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat (Fed Fund Rate) yang diprediksi hanya akan menaikkan suku bunganya satu kali tahun ini.

Di samping itu BI memproyeksi pertumbuhan ekonomi Eropa dan India akan membaik seiring dengan peningkatan data ketenagakerjaan dan pendapatan di kedua negara tersebut.  Neraca pembayaran Indonesia diperkirakan akan mencatat surplus yang baik, defisit transaksi berjalan diprediksi berada di bawah 2 persen dari PDB terutama didukung oleh surplus neraca perdagangan sejalan dengan membaiknya harga ekspor komoditas primer dan menurunnya impor nonmigas.

Sementara dari kondisi nilai tukar, BI mencatat mata uang rupiah tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Nilai tukar Rupiah pada September 2016, secara rata-rata, terapresiasi sebesar 0,41 persen dan mencapai level Rp 13.110 per dolar AS. Penguatan tersebut berlanjut dan pada minggu ketiga Oktober 2016 ditutup pada level Rp 13.005 per dolar AS.

"BI meyakini pelonggaran kebijakan moneter dan prudensial dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kedepannya," ujarnya

Deflasi Kembali Landa Indonesia Di Bulan Agustus

Bank Indonesia (BI) menyatakan deflasi harga akan terjadi pada Agustus 2016 di level 0,04 persen (month-to-month/mtm) . Periode yang sama tahun lalu, tingkat harga di Indonesia masih mengalami inflasi sebesar 0,39 persen.

"Kami cukup senang karena Agustus ada deflasi 0,04 persen," tutur Gubernur BI Agus DW Martowardojo usai menghadiri Rapat Kerja dengan Pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung DPR semalam, Selasa (30/8).

Menurut Agus, koreksi harga terus terjadi pasca perayaan hari raya Idul Fitri. Lebih lanjut, Agus mengungkapkan, deflasi Agustus semakin menguatkan perkiraan BI yang menyatakan inflasi tahun ini akan di bawah 4 persen atau sesuai target tahun ini yaitu 4 plus minus 1 persen.

Kendati demikian, Agus menilai, inflasi tahun ini masih relatif lebih tinggi dibandingkan inflasi di negara anggota ASEAN. Oleh karenanya, pengendalian inflasi masih perlu ditingkatkan. "Inflasi sampai Juli, year-on-year, 3,21 persen. Kalau dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, mereka rata-rata inflasinya di bawah 1,5 persen atau di bawah 2 persen, "ujarnya.

Ke depan, BI melihat ada potensi inflasi akibat fenomena hujan berkepanjangan (la nina). Fenomena ini akan mendongkrak harga pangan bergejolak (volatile foods) "Sekarang saja sudah terasa bagaimana di bulan Agustus hujan sudah begini deras. Ini akan berpengaruh kepada volatile foods atau harga pangan yang bergejolak, "ujarnya.

Perkiraan BI sejalan dengan proyeksi sejumlah ekonom. David Sumual, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia, Tbk., memperkirakan tingkat harga Agustus akan mengalami deflasi sebesar 0,1 persen (mtm). Hal itu sesuai dengan pola tahun-tahun sebelumnya, di mana level harga akan cenderung tertekan pasca lebaran.  "Deflasi - 0,1 persen karena normalisasi harga setelah lebaran terutama harga pangan yang turun, " ujarnya. Secara tahunan (year-on-year/yoy),David memperkirakan, inflasi Agustus ada di level 2,9 persen. Sementara, inflasi akhir tahun akan ada di level 3,2 persen.

Josua Pardede, Ekonom PT Bank Permata, Tbk., memperkirakan deflasi bulan kedelapan ada di level 0,02 persen (mtm). Selain karena harga pangan yang turun, deflasi juga disumbang oleh turunnya tarif transportasi dibanding selama periode mudik lebaran dan liburan sekolah. "Tarif transportasi sudah kembali normal,"ujarnya. Namun demikian, secara tahunan, tingkat harga Agustus masih mengalami inflasi sebesar 2,96 persen.

Menurut Josua, BI masih memiliki ruang pelonggaran moneter untuk mendorong daya beli masyarakat. Pelemahan daya beli masyarakat tercermin dari inflasi inti Agustus diperkirakan hanya sebesar 3,34 persen atau lebih rendah dibandingkan Juli, 3,49 persen. "Ruang pelonggaran moneter oleh Bank Indonesia masih terbuka, " ujarnya.

Secara umum, Josua menilai inflasi tahun ini masih terkendali. Adapun perkiraan inflasi akhir tahun ada di kisaran 3-3,3 persen dengan asumsi pemerintah belum akan melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak. alam hitungan hari Badan Pusat Statistik (BPS) akan melaporkan laju inflasi bulan Agustus 2016. Seperti biasanya, rilis resmi BPS itu akan menjadi bahan pemberitaan media massa di awal bulan.
Namun, data penting itu seolah tak bermakna bagi tidak sedikit masyarakat Indonesia. Indikator perkembangan harga-harga barang dan jasa yang diistilahkan dengan "inflasi" itu menjadi kurang membumi karena dibungkus oleh bahasa akademi dan angka-angka statistik yang membingungkan bagi sejumlah kalangan.

Lina (39 tahun), misalnya, pedagang makanan di bilangan Jakarta Pusat. Dia mengaku pernah mendengar istilah "inflasi", tetapi ia tak tahu jenis makanan apa itu.  "Saya tidak mengerti apa itu inflasi," katanya.

Namun kalau ditanya soal naik atau turun harga, Lina seolah lebih menguasai masalah dibandingkan dengan pejabat BPS sekalipun. Dia mampu merinci jenis sayuran atau makanan apa saja yang harganya megalami fluktuatif di pasar tradisional.  Dia tidak peduli dengan angka-angka statistik yang kerap dipergunjingkan analis dan pelaku ekonomi tingkat tinggi. Yang penting menurut Lina adalah, harga barang-barang kebutuhan pokok jangan naik terus.

"Kalau harganya naik kan, saya tidak bisa menaikan harga jual makanan yang saya jual. Untung saya jadi semakin sedikit," ujarnya.  Lebih parah lagi Ghozali (36 tahun), sopir Bajaj yang kerap mangkal tak jauh dari kantor pusat BPS di Jakarta Pusat. Dia sama sekali awam dengan inflasi.

Bahkan saking sibuknya menunggangi motor roda tiga di jalan-jalan Ibu Kota, ia sama sekali tak sempat mengikuti perkembangan harga kebutuhan pokok.  "Saya tidak tahu (inflasi ataupun perkembangan harga)," katanya polos.  Walaupun tidak mengerti, tapi Ghozali tidak senang kalau harga-harga naik. Berdasarkan analisa sederhananya, pelanggannya akan kabur karena anggarannya berkurang untuk naik bajaj akibat kenaikan harga barang dan jasa.

"Sekarang saja kita saingan sama angkot, sama Gojek. Nanti kita makin susah, setoran juga tidak kekejar," tuturnya.  Lain halnya dengan pesaing Ghozali, yakni pengemudi ojek online Palmen Siringoringo (49 tahun). Dengan usianya yang semakin matang, cukup lumayan pengetahuannya tentang ekonomi.

Ketika ditanya soal inflasi, pria asal Medan, Sumatera Utara ini bisa mendefinisikan secara sederhana.  "Inflasi naik karena harga kebutuhan naik. Kalau inflasi turun karena harga kebutuhan juga lagi turun," jelasnya.  Menurutnya, naik dan turun harga barang dan jasa sesuatu yang lumrah di tengah kondisi ekonomi yang semakin dinamis. Dia tidak soal harga naik, selama pendapatan yang diterimanya ikut naik.

"Jadi kita bisa menyesuaikan. Kalau penghasilan tidak naik, ya susah untuk kita makan. Misalnya, saya narik Gojek, kalau tarifnya tidak naik, kan susah saya kasih makan istri dan anak," tuturnya. Pada kesempatan terpisah, Dewi Oktarina (37 tahun), ibu rumah tangga muda punya pemahaman yang hampir sama dengan driver ojek daring Palmen. Tren kenaikan harga dimaknainya sebagai inflasi, dan sebaliknya jika turun adalah deflasi.

Namun, Dewi sangat kesal jika inflasi terjadi tanpa dibarengi dengan kenaikan gaji suaminya. Pasalnya, dengan pengeluaran harian yang meningkat mengikuti tren harga, pendapatan yang disetor suaminya menjadi tidak cukup untuk bayar cicilan utang ke sana-sini.

"Kalau penghasilan suami saya tidak naik juga kan susah. Belum lagi bayar cicilan rumah dan lainnya yang rutin setiap bulan," ujarnya ketus.  Hasil jajak pendapat singkat dari empat perwakilan masyarakat ini cukup memberikan gambaran seberapa efektif sosialisasi yang disampaikan BPS setiap bulannya dalam menjangkau tataran masyarakat hingga ke level terbawah.

Ini akan menjadi "Pekerjaan Rumah" bagi BPS sampai kapanpun untuk bisa mengedukasi pentingnya statistik inflasi bagi kehidupan sehari-hari.

BI Ramal Inflasi Ramadan Hanya Sentuh 0,56 Persen

Bank Indonesia (BI) memperkirakan inflasi Juni 2016 atau sepanjang Ramadan akan berada di level 0,56 persen. Angka ini meningkat tipis dari realisasi periode yang sama tahun lalu, 0,54 persen. “Di minggu ke-3, hasil survei BI memperkirakan inflasi Juni ini ada di kisaran 0,56 persen. Tentu kami nanti masih akan lihat karena kan masih ada sepuluh hari lagi menjelang lebaran,” tutur Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo, Jumat (24/6).

Sebelumnya, pada minggu ke-2 lalu, BI memproyeksikan tingkat inflasi bulan Juni ada di level 0,61 persen. Agus mengungkapkan, pemicu inflasi yang perlu diwaspadai masih berasal dari bahan pangan (volatile food) terutama daging ayam dan telur ayam. Kementerian Perdagangan mencatat, rata-rata harga daging ayam nasional ada di level Rp31.980 per kilogram (kg) dan telur ayam ada di level Rp23.810 per kg. “Tetapi ada tiga (harga bahan pangan) yang juga perlu diperhatikan, yaitu harga beras, gula, dan harga cabai,” ujar mantan Menteri Keuangan ini.

Sementara, harga bawang merah yang sempat melonjak beberapa waktu lalu telah mengalami deflasi. Center of Reform on Economics (CORE) memprediksi terjadinya peningkatan inflasi dalam dua bulan ke depan seiring dengan meningkatnya permintaan selama puasa dan menjelang lebaran.
Mohammad Faisal, Direktur Riset CORE Indonesia menurutkan, terhitung sejak 10 juni 2016 hingga lebaran akan terjadi inflasi sekitar 0,59 persen, sedikit meningkat dibandingkan dengan masa puasa tahun lalu yang sebesar 0,5 persen. Prediksi tersebut merupakan hasil riset CORE Indonesia mengenai perkembangan harga-harga barang dan jasa.

"Dari sini kami mengasumsikan kalau di bulan Juli, inflasi bulanan kita akan meningkat ke 1 persen," papar Faisal dalam diskusi bersama Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) dan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Selasa (14/6).

Menurutnya, asumsi ini berdasarkan angka inflasi bulanan pada Juli 2015 yang hampir mencapai 1 persen sehingga inflasi bulkan depan sangat kemungkinan besar menembus 1 persen. "Ini dipicu oleh kenaikan harga bahan pangan dan kenaikan harga makanan dan minuman jadi yang diperkirakan berada di atas 1 persen," ujar Faisal.

Bahkan, lanjutnya, inflasi pangan di Indonesia pada Mei 2016 menempati urutan pertama jika dibandingkan dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim lainnya, yang rata-rata 7,8 persen. Di tempat kedua, ialah Turki dengan inflasi pangan sebesar 2,5 persen dan Pakistan 0,6 persen di tempat ketiga.

Faisal menyatakan faktor pendorong peningkatan harga bahan pangan lokal dipicu dari dua sisi, yakni berdasarkan permintaan dan penawaran. Dari sisi penawaran dipicu oleh perbedaan pasokan terhadap permintaan, adanya ketidaklancaran distribusi antar daerah, serta adanya permainan harga oleh spekulan, kasus kartel, dan lainnya.

Sedangkan dari sisi permintaan, lanjutnya, dipicu oleh faktor peningkatan pendapatan jelang pemberian tunjangan hari raya (THR) kalangan pekerja. Faktor lainnya, dipaparkan Faisal, ketidaksesuaian data ketersediaan bahan pangan yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga (K/L), serta langkah-langkah stabilisasi harga yang kurang efektif.

Peningkatan inflasi, menurut Faisal, dapat diatasi dengan melakukan perlindungan terhadap komoditas pangan strategis hingga penyusunan peraturan pelaksana sebagai realisasi dari Undang Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 yang mewajibkan pemerintah menjamin pasokan dan harga barang kebutuhan pokok.

"Sebagai contoh, kita bisa melihat bagaimana negara tetangga melakukan perlindungan terhadap harga dan stok pangan mereka, misalnya Malaysia dan Jepang. Untuk UU, nantinya diharapkan UU ini dapat mengatur pasokan, harga, hingga distribusi bahan pangan ke masyrakat," tutup Faisal. Untuk itu, ia mengingatkan agar pemerintah menjaga akurasi data pangan, dan memperkuat peran Perum Bulog, serta membenahi dan meningkatkan pengawasan jalur distribusi.

Inflasi Mei 2016 Sebesar 0,24 Persen

Mengikuti tren inflasi nasional di Mei 2016 yang sebesar 0,24%, ibu kota Jakarta tercatat mengalami inflasi 0,19% pada periode tersebut. Laju inflasi Jakarta di Mei ini lebih tinggi dari rata-rata 5 tahun terakhir 0,12%. Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) DKI Jakarta, Doni P. Joewono, mengatakan inflasi ini terjadi karena naiknya harga menjelang puasa, dan meningkatnya konsumsi masyarakat. Menurut BI yang perlu diwaspadai adalah daging.

Sepanjang tahun ini, ujar Doni, harga daging sapi di Jakarta terus bertahan pada level yang cukup tinggi. Harga daging sapi rata-rata berada di sekitar Rp 110.000/kg. Meningkatnya harga daging sapi hingga di atas Rp 100.000/kg mulai terjadi pada Juli 2015.  Sejak saat itu harga daging sapi di tingkat konsumen tidak pernah kembali di bawah Rp 100.000 per kg.

"Pada bulan Mei harga daging sapi di pasar-pasar Jakarta sempat menembus harga Rp 120.000 per kg untuk jenis daging Has luar. Meskipun pada bulan Mei 2016 komoditas daging sapi mencatat inflasi relatif rendah, yaitu 0,24% (mtm), bertahannya harga daging sapi di level tinggi perlu mendapat perhatian, agar masyarakat mampu membeli dan tetap dapat mengonsumsinya," tutur Doni dalam penjelasannya, Rabu (1/6/2016).

Selain itu, inflasi daging ayam ras juga cukup tinggi di Mei, yaitu 16,33% dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan harga daging ayam ras didorong oleh tingginya tingkat permintaan yang tidak disertai dengan pasokan yang mencukupi.

"Menurunnya pasokan daging ayam ras tidak terlepas dari kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pertanian, yaitu pemusnahan parentstock broiler (induk bibit ayam broiler). Kebijakan tersebut sedianya merupakan respons dari penurunan tajam harga ayam ras di tingkat peternak beberapa bulan lalu. Sekitar 6 juta parentstock broiler telah dimusnahkan, dan berdampak pada berkurangnya day old chick (DOC), yang selanjutnya menyebabkan berkurangnya produksi ayam ras," papar Doni.

Berkurangnya produksi, di tengah meningkatnya permintaan, mendorong harga daging ayam ras meningkat cukup signifikan. Selain itu, kenaikan permintaan juga disebabkan oleh perilaku masyarakat yang cenderung melakukan substitusi pangan dari daging sapi ke daging ayam karena masih tingginya harga daging sapi.

Akan tetapi, dalam catatan BI, inflasi masih tertahan oleh penurunan harga pada subkelompok padi-padian, umbi-umbian dan hasilnya, serta bumbu-bumbuan, sejalan masih berlangsungnya musim panen. Harga beras normal karena antisipasi pengadaan beras oleh Pemprov Jakarta, bekerja sama dengan Bulog untuk menjaga pasokan.

Pada Mei 2016 beras mengalami deflasi sebesar 0,35% (mtm). Sementara itu, subkelompok bumbu-bumbuan masih melanjutkan tren penurunan, didorong oleh masih turunnya harga cabai merah di pasar. Berbagai perkembangan harga ini membawa kelompok bahan makanan mengalami inflasi sebesar 1,08% (mtm).

Memerhatikan kebijakan pemerintah terkait harga-harga komoditas energi serta pola perkembangan harga-harga dan pantauan terhadap beberapa komoditas di pasar-pasar di Jakarta, inflasi pada Juni 2016 diprakirakan tetap terkendali.  Langkah Pemprov DKI Jakarta dalam pengendalian harga pangan melalui operasi pasar, pasar murah, serta pesan pengendalian harga pangan hingga berakhirnya Hari Raya Idul Fitri dapat memengaruhi pergerakan harga di Jakarta. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan inflasi pada Mei 2016 tercatat sebesar 0,24%. Realisasi tersebut terbilang cukup rendah padahal menjelang masuknya bulan puasa dan Lebaran.
Bila dibandingkan dengan periode menjelang lebaran 2015, inflasi Mei 0,50% dan Juni 0,54%. Sedangkan Juni 2014, inflasinya mencapai 0,43% dan Juli 0,93%.

Sasmito Hadi Wibowo, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, BPS mengatakan inflasi yang rendah lebih dikarenakan faktor kebijakan pemerintah. Terutama untuk harga yang diatur pemerintah (administered price), seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) dan tarif listrik serta tarif transportasi umum.

"Saya kalau lebih melihat intervensi pemerintah luar biasa," ujarnya di kantor pusat BPS, Jakarta, Rabu (1/6/2016). Dari kebijakan tersebut, biaya angkut distribusi barang juga menurun. Sehingga harga barang, khususnya pangan juga mengalami penurunan yang cukup signifikan.  "Harga barang-barang yang diangkut juga tak naik dan malah cenderung turun," imbuhnya.

Akan tetapi, menurut Sasmito pemerintah tetap harus mewaspadai kondisi harga barang pada periode Juni dan Juli. Permintaan terhadap barang akan meningkat seiring dengan aktivitas Lebaran. "Yang harus dijaga, adalah Juni dan Juli. Harus diamankan," tegasnya.

Deflasi April 2016 Pecahkan Rekor Tertinggi Dalam 16 Tahun

Indeks harga konsumen pada April 2016 yang mencatatkan deflasi sebesar 0,45 persen menjadi yang tertinggi sejak tahun 2000. Pemerintah menyampaikan, deflasi pada April 2016 belum tentu mencerminkan daya beli masyarakat yang turun. Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, perubahan harga harus dikomparasikan dengan data pendapatan masyarakat.

"Daya beli itu harus dibandingkan antara penerimaan dengan harga. Kan kita belum ada data penerimaan," kata Darmin di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (2/5/2016). Menurut Darmin, inflasi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) tiap awal bulan hanyalah memotret perubahan baik penurunan maupun kenaikan harga dalam waktu tertentu.

"Kalau mau bicara soal daya beli, nanti kalau sudah setahun Anda baru bisa menyimpulkan," ucap mantan Gubernur Bank Indonesia itu. Dia menambahkan, inflasi hingga April 2016 masih dalam rentang yang diharapkan pemerintah, yaitu 3-4 persen setahun. Kepala BPS Suryamin mengatakan, deflasi April 2016 bukan menunjukkan penurunan daya beli. Buktinya, kata dia, sepanjang Januari-Maret 2016, jumlah penumpang angkutan udara domestik mengalami peningkatan sebesar 20,35 persen dibandingkan periode yang sama pada 2015.

"Buktinya, ada 18,4 juta penumpang pesawat terbang. Walaupun ada yang namanya promo, kan angkutan udara juga terbilang (transportasi) mahal," kata Suryamin. Menurut Suryamin, deflasi April 2016 lebih dikarenakan panen raya yang menyebabkan turunnya harga beras serta penurunan harga energi.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo memperkirakan, Indeks Harga Konsumen (IHK) pada bulan April 2016 akan mengalami deflasi secara bulanan. Agus menuturkan, deflasi tersebut didorong oleh penurunan harga sejumlah komoditas bahan pangan. Agus menjelaskan, prediksi deflasi tersebut diperoleh dari hasil Survei Pemantauan Harga (SPH) yang dihelat bank sentral hingga minggu ketiga bulan April 2016.

"Inflasi April sampai dengan minggu ketiga kita lihat bisa deflasi 0,33 persen. Ini karena ada beberapa harga pangan yang sudah terjadi penurunan," kata Agus di kantornya, Jumat (22/4/2016). Dengan demikian, imbuh Agus, laju inflasi di sepanjang tahun 2016 akan berada pada sasaran BI di kisaran 4 persen plus minus 1 persen. "Kami melihat angka sasaran ini akan tercapai di akhir 2016," ujar Agus. Lebih lanjut, Agus menuturkan, bank sentral mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang akan membahas perubahan APBN 2016 pada Mei atau Juni mendatang.

"Ini langkah baik dari pemerintah dan juga akan keluar Paket Kebijakan Ekonomi XII yang akan menimbulkan optimisme," ungkap dia. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juda Agung menjelaskan, perkiraan deflasi pada bulan April 2016 tersebut disebabkan beberapa faktor. Ia menyebut, penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) berupa premium dan solar serta turunnya tarif angkutan umum merupakan faktor kunci deflasi bulan April 2016.

Selain itu, Juda pun menyebut upaya pemerintah dalam menurunkan suku bunga juga tepat. Pasalnya, dengan suku bunga yang turun, maka laju inflasi dapat berjalan lambat. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan indeks harga konsumen (IHK) pada April 2016 mengalami deflasi sebesar 0,45 persen. Kepala BPS Suryamin mengatakan, ini adalah deflasi terbesar sejak tahun 2000.

“Dibandingkan beberapa tahun lalu, sejak 2000, April 2016 paling tinggi deflasinya. Ini hanya kalah dari tahun 1999, yang waktu itu deflasinya 0,68 persen,” kata Suryamin dalam paparan, di Jakarta, Senin (2/5/2016). Ada tiga kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan harga di bulan April. Pertama, kelompok bahan makanan yang mengalami deflasi sebesar 0,94 persen.

“Cukup banyak komoditas turun di bulan April, antara lain padi-padian termasuk beras, daging, ikan segar dan ikan olahan, telur, dan bumbu-bumbuan,” kata Suryamin. Kedua adalah kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar yang mengalami deflasi sebesar 0,13 persen. Deflasi pada kelompok pengeluaran ini didorong penurunan tarif dasar listrk (TDL). Ketiga adalah kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan yang mengalami deflasi cukup besar sampai 1,6 persen.

Suryamin menjelaskan, penurunan kelompok pengeluaran ini diakibatkan penurunan tarif angkutan dalam kota maupun antar-kota didorong penurunan harga bahan bakar minyak (BBM). Adapun tiga kelompok pengeluaran mengalami inflasi pada bulan April. Kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau masih mengalami kenaikan harga sebesar 0,35 persen. Sementara itu kelompok sandang kenaikannya sebesar 0,02 persen.

Kelompok kesehatan pada April mengalami inflasi sebesar 0,01 persen. Sedangkan, tidak ada kenaikan harga maupun penurunan harga untuk kelompok pendidikan, rekreasi, dan olah raga. “Inflasi tahun kalender (Januari-April) sebesar 0,16 persen. Sementara inflasi tahun ke tahun sebesar 3,6 persen,” imbuh Suryamin.

Inflasi komponen inti tercatat sebesar 0,15 persen, dan inflasi komponen inti tahun ke tahun sebesar 3,41 persen. Dari 81 kota IHK,sebanyak 77 kota mengalami deflasi, sedangkan lima kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Tarakan sebesar 0,45 persen.

Cepat atau lambat Indonesia diyakini akan mengikuti tren deflasi yang saat ini melanda banyak negara, atau deflasi global. Menurut pengamat, proyeksi tren deflasi ditambah dengan harga minyak yang murah seharusnya bisa menjadi pertimbangan utama penurunan suku bunga acuan. Penurunan suku bunga acuan akan berguna untuk menggerakkan perekonomian.

“Deflasi global terjadi selain karena lambatnya pertumbuhan ekonomi dunia,” ungkap direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Dzulfian Syafrian kepadaKompas.com, Selasa (1/3/2016).  Selain itu, deflasi global juga terjadi akibat jatuhnya harga-harga komoditas dan energi khususnya minyak,

Dzulfian mengatakan, deflasi yang terjadi Februari 2016 semakin membuka lebar peluang Bank Indonesia (BI) untuk kembali memangkas suku bunga acuan. “Deflasi ini akan terus berlanjut selama perekonomian global masih belum pulih dan harga-harga komoditas dan energi masih anjlok seperti saat ini,” imbuh Dzulfian.

Menurut dia, jatuhnya harga komoditas akan memukul perekonomian Indonesia yang sangat bergantung pada barang-barang komoditas mentah, terutama minyak bumi. Namun hal tersebut dapat dikompensasi dengan murahnya harga minyak dunia, yang dinilai sebagai bonus dan insentif bagi perekonomian.

"Peluang ini harus dilihat dengan seksama oleh para pengambil kebijakan khususnya BI dan pemerintah,” tukas Dzulfian.  Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan indeks harga konsumen (IHK) di Februari 2016 mengalami deflasi sebesar 0,09 persen. Dengan demikian, inflasi tahun kalender 2016 sebesar 0,42 persen. Sementara itu inflasi tahun ke tahun mencapai 4,42 persen.

“Komponen energi pada Februari 2016 mengalami deflasi sebesar 2,04 persen. Ini termasuk harga yang diatur pemerintah tadi,” kata Kepala BPS Suryamin dalam paparannya di Jakarta, Selasa (1/3/2016).  Adapun inflasi komponen inti Februari 2016 sebesar 0,31 persen. Dengan demikian inflasi komponen inti tahun ke tahun mencapai sebesar 3,59 persen.

Suryamin menuturkan, pada Januari 2016 inflasi komponen inti tahun ke tahun sebesar 3,62 persen. “Berarti infasi komponen inti ada pengendalian yang sangat baik,” kata Suryamin. Keputusan perusahaan-perusahaan jasa angkutan yang akan memangkas tarif, diperkirakan akan menahan laju inflasi pada bulan April 2016 ini. Bahkan, ada potensi pada April ini akan terjadi deflasi, setelah pada bulan Maret 2016 lalu terjadi inflasi 0,19 persen secara month on month (MoM).

Keputusan perusahaan jasa angkutan yang tergabung dalam Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA) ini, merupakan dampak dari keputusan pemerintah yang menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai 1 April 2016. Penurunan harga BBM terjadi untuk jenis premium maupun solar.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, penurunan BBM yang dilanjutkan dengan pemangkasan tarif angkutan akan memberikan andil terhadap deflasi, yang diperkirakan menyentuh 0,25 persen-0,35 persen pada April. Sebelumnya, Organda memutuskan untuk menurunkan tarif angkutan dalam kota untuk bus kecil sebesar Rp 500, dan bus kota sebesar Rp 300.

Bahkan deflasi bisa lebih lebar lagi, mengingat pada April juga akan terjadi panen raya. Adanya masa panen raya akan membuat harga pangan semakin stabil. "Tapi pemerintah harus mengamati betul suplai komoditas lain," kata Josua, Minggu (3/4/2016).Sebab, suplai untuk beberapa komoditas lain dalam beberapa waktu belakangan sedikit mengalami masalah. Nah, komoditas yang selama ini bermasalah harus diamati betul pola pendistribusiannya.

Sebelumnya Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara mengatakan, inflasi harus dijaga hingga akhir tahun tidak boleh lebih dari 4,5 persen. Sementara target pemerintah sendiri dalam APBN 2016 untuk laju inflasi sebesar 4,7 persen. Meskipun 4,5 persen di bawah target pemerintah, tetapi jika dibandingkan tahun lalu jauh lebih tinggi. Realisasi inflasi tahun 2015 lalu sebesar 3,3 persen.

Sementara menteri koordinato bidang perekonomian menegaskan, pemerintah akan terus menjaga kenaikan harga pangan. Inflasi menjadi salah satu alsaan pemerintah mengapa tidak menurunkan harga BBM menjadi sama dengan harga keekonomian. Sebab, jika tiba-tiba harga minyak dunia kembali naik, maka harga bbm kembali harus disesuaikan. Sekecil apapun kenaikan harga BBM, dampak inflasinya akan jaug lebih besar dari pengaruhnya terhadap deflasi ketika turun.

Bank Indonesia Beri Sinyal Indonesia Akan Masuki Masa Deflasi

Bank Indonesia (BI) memperkirakan tekanan inflasi pada bulan ini relatif mereda dan bahkan berpeluang terjadinya deflasi. Gubernur Bank Indonesia, Agus D. W. Martowardojo mengatakan kondisi perekonomian Indonesia cukup baik pada saat ini dengan profil risiko yang sangat positif pada sepakan terakhir. Salah satu indikatornya adalah laju inflasi yang terkendali dan sesuai dengan harapan pemerintah dan bank sentral.

"Inflasi April sampai dengan minggu ketiga kita lihat bisa deflasi 0,33 persen dan ini karena ada beberapa harga pangan yang sudah terjadi penurunan. Inflasi di akhir tahun (kemungkinan) masih 4 plus/minus 1 persen dan target itu bisa tercapai di 2016," kata Agus. Dari sisi neraca perdagangan, Agus mengatakan kondisinya juga membaik, seperti tercermin dari surplus yang tercipta dalam tiga bulan terakhir.

Menyoal nilai tukar, Mantan Menteri Keuangan itu mengatakan pergerakan rupiah belakangan ini relatif menguat, di mana pada akhir pekan lalu ditutup pada level Rp13.150 per dolar AS. Penguatan itu, jelasnya, lebih karena ada dana asing yang masuk ke Indonesia dalam jumlah yang cukup besar.

"Dana (asing yang masuk) dari Januari sampai minggu ketiga April kira-kira Rp71 triliun. Itu lebih besar dibanding periode yang sama tahun lalu, yang kira-kira Rp50 triliun," ungkapnya, Sementara untuk posisi utang luar negeri, Agus mengatakan swasta mendominasi penarikan utang dibandingkan pemerintah. Namun, sampai dengan saat ini pengelolaan utang dinilai masih cukup baik karena disokong oleh kcukupan cadangan devisa di bank snetral.

"Cadangan devisa itu ada kenaikan ke US$107,5 miliar dan ini menunjukan kecukupan dari cadangan devisa kita untuk membiayai impor ataupun memenuhi kewajiban utang," tuturnya

Bank Indonesia : Februari Akan Terjadi Deflasi

Bank Indonesia (BI) memprediksi tingkat inflasi tahun ini berada di kisaran 4% plus-minus 1%. Februari ini bahkan diprediksi ada deflasi. Deputi Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengatakan bank sentral menurunkan tingkat suku bunga acuan alias BI Rate sebanyak 25 basis point (bps) jadi 7%, karena prediksi deflasi dan rendahnya inflasi di tahun ini.

"Penurunan BI Rate tidak ada risiko ke inflasi. Inflasi ini trennya terus menurun. Dengan melihat dua pekan (Februari) ini ada kemungkinan deflasi," kata Perry di Komplek BI, Jakarta Pusat, Kamis (18/2/2016).

Ia mengatakan, stabilitas ekonomi Indonesia akan terus terjaga sepanjang 2016 ini. Dengan prediksi pertumbuhan ekonomi 5,2-5,6%, BI akan menjaga inflasi tetap berada di kisaran 4% plus-minus 1%. Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo optimistis ekonomi Indonesia akan terus tumbuh tinggi mulai tahun ini hingga beberapa tahun ke depan. Agus memprediksi ekonomi RI bisa tumbuh 6,3-6,8% di 2020.

Agus mengatakan, bank sentral memprediksi prospek ekonomi RI di 2016 tumbuh lebih tinggi dari tahun lalu, bisa mencapai kisaran 5,2-5,6%. "Ke depan sampai 2020 kita lihat pertumbuhan ekonomi 6,3-6,8%," kata Agus dalam jumpa pers di Komplek BI, Jakarta Pusat, Kamis (18/2/2016).

Demi mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut, BI menurunkan tingkat suku bunga acuan sebesar 25 basis point (bps) menjadi 7% hari ini. BI Rate sudah turun dua kali tahun ini. Pertama kali pada pertengahan Januari dari 7,5% menjadi 7,25%.