Menguatnya Dollar Amerika Serikat dan loyonya Rupiah ternyata ikut memukul omzet di Surabaya Music Expo 2015, 19-22 Maret 2015. Sejumlah peserta pameran mengungkap menurunnya omzet yang hingga 50 persen sekalipun antusiasme pengunjung meningkat daripada tahun sebelumnya.
Pemilik Prima Nada, Tan Tanoko Mintaraga, yang mengatakan penjualan tahun ini menurun hingga 50 persen. "Dollar naik, harga nggak ngangkat," kata Tanoko kepada Tempo, Ahad, 22 Maret 2015.
Selama pameran tahun lalu, Tanoko mengaku bisa meraup pemasukan Rp 300-400 juta. Tapi pameran tahun ini, omzet hanya Rp 150 juta sampai hari terakhir. Bahkan, gitar yang biasanya laris manis dalam pameran tahun lalu, kini belum terjual sama sekali. "Tahun lalu, kami bisa jual 35 gitar. Tahun ini, nggak terjual satupun," kata dia.
Pameran kali ini, Tanoko lebih banyak menjual sound system dan lighting system. Hari pertama, 19 Maret 2015, Rp 140 juta berhasil didapat. Tapi hari-hari berikutnya, penjualan menyusut drastis dan hanya bisa mendapat Rp 10 juta.
Menurut Tanoko, kondisi penurunan penjualan alat musik sudah terlihat sejak Januari 2015. Menguatnya nilai dolar menyebabkan harga peralatan musik naik 10-20 persen. "Sekarang jual alat musik, ngos-ngosan," kata dia. Hal yang sama juga disampaikan Staf Dempo Mangana Pratama, Putri Ayu. "Lebih ramai tahun kemarin," ujarnya.
Sedangkan Marketing Melodia Musik, Yuslan, mengatakan antusiasme pengunjung selama pameran tahun ini lebih tinggi dibandingkan tahun kemarin. Meski demikian, ia mengakui bahwa penjualan masih lebih banyak selama pameran tahun lalu. "Tahun kemarin, total omset Rp 100 juta," ujarnya. Untuk tahun ini, pihaknya hanya menjual sekitar 15 unit gitar dalam sehari dengan harga Rp 3 jutaan.
Project Manager Surabaya Music Expo 2015 Gilang Anugrah mengakui kenaikan dolar memang berpengaruh terhadap penyelenggaraan pameran tahun ini. Pengaruh itu terlihat dari produk-produk baru yang sengaja tidak ikut dipamerkan. "Para peserta lebih banyak mengandalkan stok-stok lama mereka untuk dijual agar harga masih bisa terjangkau."
Pameran kali ini merupakan tahun keenam Surabaya Music Expo. Menurut Gilang, pengunjung tahun ini meningkat 35 persen dari tahun lalu. "Kalau tahun kemarin 22 ribu pengunjung," kata Gilang.
Ada 63 distributor yang menjadi peserta pameran ini. Mereka berasal dari seluruh Indonesia, diantaranya Jakarta, Jerman dan Bali. Jumlah itu hampir sama dengan tahun lalu. Targetnya, omzet penjualan Surabaya Music Expo 2015 ini bisa mencapai Rp 45 miliar. Naik sedikit dari tahun lalu yang sebesar Rp 40 miliar. "Tapi kami optimistis tercapai. Transaksi hari pertama saja Rp 2,5 M," ujarnya.
Showing posts with label musik. Show all posts
Showing posts with label musik. Show all posts
Sunday, March 22, 2015
Tuesday, February 3, 2015
Kerugian Karena Pelanggaran Hak Cipta Di Indonesia Adalah Rp 3 Triliun per Tahun
Punggawa grup musik KLa Project, Adi Adrian, mengatakan potensi kerugian yang harus ditanggung musikus karena tidak adanya aturan soal hak cipta sangat luar biasa. Salah satu kerugian terbesar, ujar Adi, berasal dariperforming right alias hak menggunakan yang sangat jarang dibayarkan kepada pencipta lagu di Indonesia.
"Setiap tahun, potensi kerugian bisa mencapai Rp 3 triliun," ujar Adi saat ditemui pada acara pelantikan komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) di Kementerian Hukum dan HAM, Selasa, 20 Januari 2015.
Hitung-hitungan itu didapat Adi dengan membandingkan omzetperforming right dalam industri musik global. Industri musik global, kata Adi, mendapat omzet sekitar US$ 17 miliar tiap tahunnya. Dari jumlah itu, sebesar 30 persen alias US$ 6 miliar merupakan performing right yang dibayarkan kepada pencipta lagu. Bila dianalogikan, dengan penduduk dunia sebanyak 6 miliar orang, seharusnya setiap orang membayar US$ 1 per tahun untuk performing right.
Sementara itu, jumlah penduduk Indonesia mencapai 250 juta orang. "Artinya, omzet performing right di Indonesia harusnya bisa mencapai US$ 250 juta per tahun atau sekitar Rp 3 triliun. Tapi, selama ini, nilainya selalu di bawah Rp 10 miliar," ujar pencipta lagu Yogyakarta tersebut.
Adi berharap, dengan adanya LMKN, kewajiban pengguna membayar performing right semakin ditegakkan. Tempat usaha seperti karaoke atau restoran harus membayar royalti setiap kali memutar lagu untuk kepentingan komersial. Setoran itu akan dibayarkan pada LMKN untuk kemudian diserahkan kepada pencipta lagu.
Bila tidak, kata Adi, pencipta lagu di Indonesia akan semakin sengsara. Ujung-ujungnya, tidak ada lagi yang ingin menciptakan lagu. "Kalau di luar negeri itu, pencipta lagu bisa kaya, karena sekali membuat lagu, royalti terus berdatangan," ujar Adi.
Adi menjadi satu dari sepuluh orang yang lolos seleksi menjadi komisioner LMKN. Selain Adi, musikus lain yang menjadi komisioner adalah Rhoma Irama, James F. Sundah (pencipta laguLilin-lilin Kecil), Slamet Adriyadie (pencipta lagu Widuri), Sam Bimbo, dan Ebiet G. Ade. Para akademikus turut menjadi komisioner, yakni Imam Haryanto, Djanuar Ishak, Miranda Risang Ayu, dan Handi Santoso.
Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kemenkumham Ahmad Ramli menyebut pendapatan negara dari sektor musik setiap tahunnya mencapai Rp 5 triliun. Dari jumlah itu, hanya sedikit sekali yang menjadi hak para pencipta lagu. LKMN, tutur Ramli, akan memastikan para pengguna menyetor royalti kepada pemegang hak cipta.
"Kalau LMKN bisa memungut 5 persen saja dari total pendapatan di industri musik, para pencipta lagu bisa sejahtera," ujar Ramli. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Selasa siang, 20 Januari 2015, akan melantik komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional di kantor Kementerian Hukum dan HAM. Seperti dilansir Bagian Pers Kementerian Hukum dan HAM, sejumlah musikus kondang, seperti raja dangdut Rhoma Irama, Ebiet G. Ade, James F. Sondakh, dan Adi KLa Project, akan dilantik menjadi komisioner lembaga ini.
Lembaga Manajemen Kolektif Nasional terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang nantinya diisi sepuluh komisioner: lima untuk hak cipta dan lima untuk hak terkait. Lembaga ini berfungsi mengkoordinasikan dan mengawasi pengumpulan royalti oleh lembaga manajemen kolektif di bawahnya. Nantinya, tempat-tempat umum atau kegiatan yang menggunakan musik, seperti kafe, tempat karaoke, dan pentas seni, harus membayar royalti yang diatur oleh lembaga ini.
Selain dari kalangan musikus dan pencipta lagu, ada empat unsur lain yang dipilih menjadi komisioner lembaga tersebut, yakni akademikus yang menekuni hak kekayaan intelektual (HKI), advokat yang memang bergerak di bidang HKI, wakil masyarakat, dan birokrat. Lembaga ini diharapkan bisa menghimpun, mengelola, dan menyalurkan royalti kepada para pencipta serta pemilik hak terkait. Dengan dibentuknya lembaga itu, diharapkan hak-hak pencipta, terutama hak ekonomi, bisa diperoleh dengan layak.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly melantik Rhoma Irama dan Ebiet G. Ade sebagai komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Dua artis yang menjadi anggota komisi ini akan mengemban tugas menetapkan sistem pembayaran royalti hak cipta lagu dan musik.
Selain Rhoma dan Ebiet, beberapa pencipta lagu kondang lain juga turut dilantik menjadi komisioner. Mereka adalah James F. Sundah, Adi Adrian ”KLA Project”, dan Samsudin Hardjakusumah alias Sam Bimbo. ”Lembaga ini dibentuk untuk melindungi hak cipta sehingga dapat mendorong makin banyak orang untuk mencipta,” kata Menteri Yasonna saat pelantikan di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Selasa, 20 Januari 2015. ”Industri kreatif harus jadi industri andalan.”
Keberadaan LMKN terbagi atas dua yakni LMKN Pencipta dan LMKN Hak Terkait. Masing-masing lembaga terdiri dari lima komisioner. Para komisioner ini telah diseleksi dari 48 orang yang mendaftar, terdiri dari pencipta lagu, produser, hingga akademisi.
Menurut Rhoma, industri ekonomi kreatif selama ini selalu menderita karena tidak ada insentif yang cukup bagi para pencipta lagu. Dia berharap, adanya lembaga ini, industri musik akan bangkit dan menambah devisa negara di sektor nonmigas. Artis yang digelari raja dangdut ini juga menyayangkan kurangnya sinergi dengan aparat hukum sehingga pembajakan berkembang luas. ”Selama ini pelanggaran itu selalu untouchable,” ujar dia
Adapun Ebiet mengatakan, tugas seorang komisioner tidaklah mudah karena harus menjadi jembatan antara pencipta lagu dan pengguna. Langkah pertama para komisioner, kata Ebiet, merumuskan strategi untuk mengatur interaksi antara pencipta lagu dan pengguna. ”Nantinya para pengguna dapat secara sukarela menyetor pembayaran royalti yang menjadi hak pencipta,” ujar pencipta dan pelantun lagu Titip Rindu Buat Ayah ini.
"Setiap tahun, potensi kerugian bisa mencapai Rp 3 triliun," ujar Adi saat ditemui pada acara pelantikan komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) di Kementerian Hukum dan HAM, Selasa, 20 Januari 2015.
Hitung-hitungan itu didapat Adi dengan membandingkan omzetperforming right dalam industri musik global. Industri musik global, kata Adi, mendapat omzet sekitar US$ 17 miliar tiap tahunnya. Dari jumlah itu, sebesar 30 persen alias US$ 6 miliar merupakan performing right yang dibayarkan kepada pencipta lagu. Bila dianalogikan, dengan penduduk dunia sebanyak 6 miliar orang, seharusnya setiap orang membayar US$ 1 per tahun untuk performing right.
Sementara itu, jumlah penduduk Indonesia mencapai 250 juta orang. "Artinya, omzet performing right di Indonesia harusnya bisa mencapai US$ 250 juta per tahun atau sekitar Rp 3 triliun. Tapi, selama ini, nilainya selalu di bawah Rp 10 miliar," ujar pencipta lagu Yogyakarta tersebut.
Adi berharap, dengan adanya LMKN, kewajiban pengguna membayar performing right semakin ditegakkan. Tempat usaha seperti karaoke atau restoran harus membayar royalti setiap kali memutar lagu untuk kepentingan komersial. Setoran itu akan dibayarkan pada LMKN untuk kemudian diserahkan kepada pencipta lagu.
Bila tidak, kata Adi, pencipta lagu di Indonesia akan semakin sengsara. Ujung-ujungnya, tidak ada lagi yang ingin menciptakan lagu. "Kalau di luar negeri itu, pencipta lagu bisa kaya, karena sekali membuat lagu, royalti terus berdatangan," ujar Adi.
Adi menjadi satu dari sepuluh orang yang lolos seleksi menjadi komisioner LMKN. Selain Adi, musikus lain yang menjadi komisioner adalah Rhoma Irama, James F. Sundah (pencipta laguLilin-lilin Kecil), Slamet Adriyadie (pencipta lagu Widuri), Sam Bimbo, dan Ebiet G. Ade. Para akademikus turut menjadi komisioner, yakni Imam Haryanto, Djanuar Ishak, Miranda Risang Ayu, dan Handi Santoso.
Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kemenkumham Ahmad Ramli menyebut pendapatan negara dari sektor musik setiap tahunnya mencapai Rp 5 triliun. Dari jumlah itu, hanya sedikit sekali yang menjadi hak para pencipta lagu. LKMN, tutur Ramli, akan memastikan para pengguna menyetor royalti kepada pemegang hak cipta.
"Kalau LMKN bisa memungut 5 persen saja dari total pendapatan di industri musik, para pencipta lagu bisa sejahtera," ujar Ramli. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Selasa siang, 20 Januari 2015, akan melantik komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional di kantor Kementerian Hukum dan HAM. Seperti dilansir Bagian Pers Kementerian Hukum dan HAM, sejumlah musikus kondang, seperti raja dangdut Rhoma Irama, Ebiet G. Ade, James F. Sondakh, dan Adi KLa Project, akan dilantik menjadi komisioner lembaga ini.
Lembaga Manajemen Kolektif Nasional terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang nantinya diisi sepuluh komisioner: lima untuk hak cipta dan lima untuk hak terkait. Lembaga ini berfungsi mengkoordinasikan dan mengawasi pengumpulan royalti oleh lembaga manajemen kolektif di bawahnya. Nantinya, tempat-tempat umum atau kegiatan yang menggunakan musik, seperti kafe, tempat karaoke, dan pentas seni, harus membayar royalti yang diatur oleh lembaga ini.
Selain dari kalangan musikus dan pencipta lagu, ada empat unsur lain yang dipilih menjadi komisioner lembaga tersebut, yakni akademikus yang menekuni hak kekayaan intelektual (HKI), advokat yang memang bergerak di bidang HKI, wakil masyarakat, dan birokrat. Lembaga ini diharapkan bisa menghimpun, mengelola, dan menyalurkan royalti kepada para pencipta serta pemilik hak terkait. Dengan dibentuknya lembaga itu, diharapkan hak-hak pencipta, terutama hak ekonomi, bisa diperoleh dengan layak.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly melantik Rhoma Irama dan Ebiet G. Ade sebagai komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Dua artis yang menjadi anggota komisi ini akan mengemban tugas menetapkan sistem pembayaran royalti hak cipta lagu dan musik.
Selain Rhoma dan Ebiet, beberapa pencipta lagu kondang lain juga turut dilantik menjadi komisioner. Mereka adalah James F. Sundah, Adi Adrian ”KLA Project”, dan Samsudin Hardjakusumah alias Sam Bimbo. ”Lembaga ini dibentuk untuk melindungi hak cipta sehingga dapat mendorong makin banyak orang untuk mencipta,” kata Menteri Yasonna saat pelantikan di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Selasa, 20 Januari 2015. ”Industri kreatif harus jadi industri andalan.”
Keberadaan LMKN terbagi atas dua yakni LMKN Pencipta dan LMKN Hak Terkait. Masing-masing lembaga terdiri dari lima komisioner. Para komisioner ini telah diseleksi dari 48 orang yang mendaftar, terdiri dari pencipta lagu, produser, hingga akademisi.
Menurut Rhoma, industri ekonomi kreatif selama ini selalu menderita karena tidak ada insentif yang cukup bagi para pencipta lagu. Dia berharap, adanya lembaga ini, industri musik akan bangkit dan menambah devisa negara di sektor nonmigas. Artis yang digelari raja dangdut ini juga menyayangkan kurangnya sinergi dengan aparat hukum sehingga pembajakan berkembang luas. ”Selama ini pelanggaran itu selalu untouchable,” ujar dia
Adapun Ebiet mengatakan, tugas seorang komisioner tidaklah mudah karena harus menjadi jembatan antara pencipta lagu dan pengguna. Langkah pertama para komisioner, kata Ebiet, merumuskan strategi untuk mengatur interaksi antara pencipta lagu dan pengguna. ”Nantinya para pengguna dapat secara sukarela menyetor pembayaran royalti yang menjadi hak pencipta,” ujar pencipta dan pelantun lagu Titip Rindu Buat Ayah ini.
Friday, November 7, 2014
Presiden Joko Widodo Pelajari K-Pop Untuk Genjot Industri Kreatif
Presiden Joko Widodo mengatakan akan meniru Korea Selatan dalam mengembangkan K-pop, yang merupakan singkatan dari Korean Pop. K-pop adalah jenis musik populer yang berasal dari Korea Selatan. K-pop populer di banyak negara, termasuk Indonesia.
Jokowi, nama beken Joko Widodo, mengklaim mendalami budaya K-pop secara langsung ke Korea Selatan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyaksikan langsung pentas K-popsebanyak dua kali. Di pentas itu Jokowi mempelajari manajemen lampu dan panggung. "Mereka menyiapkan itu 13 tahun, enggak mendadak muncul," katanya dalam sebuah diskusi di Hotel Four Seasons, Jakarta, Jumat, 7 November 2014.
Jokowi menilai Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan industri seperti K-pop. Kekayaan budaya seperti tari, film, fashion, dan musik Nusantara dianggap bisa lebih melesat kepopulerannya ketimbang K-pop. Syaratnya ada sentuhan manajemen dan pengelolaan yang benar.
"Jangan lighting-nya, lighting-lighting-an, dan panggungnya, panggung-panggungan," ujarnya menggambarkan kualitas lampu dan panggung konser di Indonesia yang kalah dari pentas K-pop.
Jokowi mengatakan jika pentas budaya dikelola dengan manajemen setara dengan pentas K-pop, maka pentas akan lebih populer. "Industri kreatif menyimpan kekuatan yang sangat besar," katanya.
Jokowi, nama beken Joko Widodo, mengklaim mendalami budaya K-pop secara langsung ke Korea Selatan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyaksikan langsung pentas K-popsebanyak dua kali. Di pentas itu Jokowi mempelajari manajemen lampu dan panggung. "Mereka menyiapkan itu 13 tahun, enggak mendadak muncul," katanya dalam sebuah diskusi di Hotel Four Seasons, Jakarta, Jumat, 7 November 2014.
Jokowi menilai Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan industri seperti K-pop. Kekayaan budaya seperti tari, film, fashion, dan musik Nusantara dianggap bisa lebih melesat kepopulerannya ketimbang K-pop. Syaratnya ada sentuhan manajemen dan pengelolaan yang benar.
"Jangan lighting-nya, lighting-lighting-an, dan panggungnya, panggung-panggungan," ujarnya menggambarkan kualitas lampu dan panggung konser di Indonesia yang kalah dari pentas K-pop.
Jokowi mengatakan jika pentas budaya dikelola dengan manajemen setara dengan pentas K-pop, maka pentas akan lebih populer. "Industri kreatif menyimpan kekuatan yang sangat besar," katanya.
Saturday, August 16, 2014
Vokalis Iron Maiden Buka Bisnis Maskapai Penerbangan
Setelah 25 tahun malang-melintang sebagai musikus, vokalis grup musik metal legendaris Iron Maiden, Bruce Dickinson, kini berfokus pada bisnis yang sama sekali berbeda, yaitu di bidang pesawat terbang. Setelah menyelesaikan tiga tahun tur dunia bersama Iron Maiden, Dickinson membangun maskapai, pemeliharaan pesawat, dan pelatihan pilot.
Maskapai impian Dickinson ini diberi nama Cardiff Aviation dan sejauh ini telah mengoperasikan sepuluh pesawat terbang. Cardiff Aviation ini bermarkas di St Athan, Wales, Inggris.
Selain sering melakukan tur keliling dunia bersama grup musiknya, Dickinson memang pernah bekerja paruh waktu sebagai pilot di British World Airlines dan Astraeus Airlines dengan pengalaman lebih dari 7.000 jam terbang. Bahkan, pada tahun 2008, Iron Maiden dianugerahi sebuah pesawat Boeing 757 yang diberi merek grup musik mereka sendiri.
Seperti dikutip dari Daily Mail, Cardiff Aviation melayani pemeliharaan, perbaikan layanan pesawat, termasuk pengecatan, serta perbaikan interior dan eksterior. Perusahaan ini juga mengajarkan teknis pelatihan penerbangan dan konsultasi maskapai penerbangan. Layanan ini bisa dilakukan di semua jenis Boeing dan grup Airbus EADSY dengan badan jet. Klien yang disasar meliputi operator nasional dan maskapai penerbangan independen, juga perusahaan penyewaan pesawat.
Selain itu, Dickinson juga berusaha untuk meyakinkan perusahaan leasing untuk menyewakan pesawat tua yang tak terpakai untuk menjadi armada tambahan menjelang periode sibuk, seperti liburan musim panas. Sebelumnya Dickinson bergabung dengan Eropa Eclipse dan distributor pesawat, Aeris Aviation, pada akhir tahun 2013. Jabatan terakhirnya adalah direktur non-eksekutif.
Maskapai impian Dickinson ini diberi nama Cardiff Aviation dan sejauh ini telah mengoperasikan sepuluh pesawat terbang. Cardiff Aviation ini bermarkas di St Athan, Wales, Inggris.
Selain sering melakukan tur keliling dunia bersama grup musiknya, Dickinson memang pernah bekerja paruh waktu sebagai pilot di British World Airlines dan Astraeus Airlines dengan pengalaman lebih dari 7.000 jam terbang. Bahkan, pada tahun 2008, Iron Maiden dianugerahi sebuah pesawat Boeing 757 yang diberi merek grup musik mereka sendiri.
Seperti dikutip dari Daily Mail, Cardiff Aviation melayani pemeliharaan, perbaikan layanan pesawat, termasuk pengecatan, serta perbaikan interior dan eksterior. Perusahaan ini juga mengajarkan teknis pelatihan penerbangan dan konsultasi maskapai penerbangan. Layanan ini bisa dilakukan di semua jenis Boeing dan grup Airbus EADSY dengan badan jet. Klien yang disasar meliputi operator nasional dan maskapai penerbangan independen, juga perusahaan penyewaan pesawat.
Selain itu, Dickinson juga berusaha untuk meyakinkan perusahaan leasing untuk menyewakan pesawat tua yang tak terpakai untuk menjadi armada tambahan menjelang periode sibuk, seperti liburan musim panas. Sebelumnya Dickinson bergabung dengan Eropa Eclipse dan distributor pesawat, Aeris Aviation, pada akhir tahun 2013. Jabatan terakhirnya adalah direktur non-eksekutif.
Monday, March 24, 2014
Artis Dangdut Laris Menjelang Pemilu
erusahaan manajemen artis mengalami peningkatan pesanan pentas untuk beberapa artisnya hingga hampir dua sampai tiga kali lipat. Sebagian besar artis yang diundang adalah penyanyi beraliran dangdut dan pop melayu. Manajer Umum PT Media Musik Proaktif Ari Razuardi di Jakarta, Minggu (23/3/2014), mengatakan, lonjakan itu sudah mulai dirasakan oleh beberapa artisnya. Omzet yang didapat pun juga berlipat.
Ia menjelaskan, jika pada hari normal, manajemen mendapat sekitar lima hingga enam acara setiap bulan. Namun, sejak memasuki masa kampanye, manajemen kebanjiran pesanan untuk mengisi acara 10 sampai 15 kali dalam satu bulan.
Acara yang diikuti artis itu sebagian berada di wilayah luar Jakarta, seperti Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Meski mengalami peningkatan jumlah permintaan untuk acara kampanye, manajemen tidak mengubah harga pentas para artisnya. Tarif untuk sekali tampil mencapai Rp 50 juta hingga Rp 60 juta setiap artis.
”Kalau untuk kampanye, artis dangdut yang biasanya diminta karena peminatnya lebih banyak,” kata Ari. Tarif yang sama diberlakukan untuk setiap artis yang diminta.
Namun, tarif bisa berubah jika undangan kampanye berada di luar Jakarta. Kondisi itu bergantung pada lokasi kampanye di daerah. Hal itu misalnya jarak lokasi dari bandara, lama waktu perjalanan hingga pelosok, dan akses terhadap fasilitas artis. Hal itu akan berpengaruh di dalam penghitungan tarif setiap kali tampil. ”Namun, semuanya bergantung pada negosiasi dengan penyelenggara,” ujarnya.
Meskipun demikian, Ari mengatakan, untuk acara kampanye, tahun ini tidak seramai periode kampanye lima tahun lalu. Ia tak mengetahui pasti penyebabnya. Minat masyarakat pun tidak berubah dari tahun lalu, yaitu musik dangdut dan pop melayu.
”Sekarang banyak partai politik tidak membuat acara hiburan,” kata Ari. Menurut dia, beberapa partai politik sudah ada yang pesan borongan dalam masa kampanye ini.
Elza dari Republik Cinta Management, Minggu, di Jakarta, menegaskan, masa kampanye saat ini memberikan peluang bagi artis Ibu Kota. Grup musik The Virgin, misalnya, sudah ”dipinang” salah satu partai untuk mengisi acara kampanye di tiga kota. Di sisi lain, ada juga artis yang dengan sengaja menolak pekerjaan mengisi acara kampanye partai.
Republik Cinta Management menaungi grup musik The Virgin, Duo Mitha dan Dara. Artisnya sudah dikontrak partai tertentu untuk kampanye di beberapa kota sampai akhir bulan Maret ini.
Meski tidak secara spesifik mengungkapkan bayaran yang diterima The Virgin untuk acara kampanye, tetapi Elza memberi gambaran, untuk satu kali tampil dalam acara luar ruangan, The Virgin dibayar Rp 50 juta. Dengan dana tersebut, band ini menyanyikan sepuluh lagu.
Sementara itu, Lia dari Top Mandiri Management (TM Management) mengatakan, sampai saat ini ia belum menerima tawaran dari partai yang ingin menggunakan jasa artisnya, seperti Randy Pangalila, grup vokal Dragonboys, dan Tommy Kurniawan, untuk mengisi acara kampanye.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Event Organizer Indonesia (Apevi) Hendra G Kaban mengatakan, beberapa acara peluncuran produk dan acara luar ruangan (event outdoor) sempat tertunda menunggu masa kampanye selesai. Bahkan, menurut dia, di Medan, Sumatera Utara, acara di luar kampanye partai hampir berhenti total.
Kaban menjelaskan, biasanya setiap minggu diadakan empat hingga enam acara. Namun, sejak masa kampanye hanya sekitar dua acara per minggu. Kaban juga menerangkan, hal ini disebabkan acara nonkampanye akan kalah pengaruh
Ia menjelaskan, jika pada hari normal, manajemen mendapat sekitar lima hingga enam acara setiap bulan. Namun, sejak memasuki masa kampanye, manajemen kebanjiran pesanan untuk mengisi acara 10 sampai 15 kali dalam satu bulan.
Acara yang diikuti artis itu sebagian berada di wilayah luar Jakarta, seperti Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Meski mengalami peningkatan jumlah permintaan untuk acara kampanye, manajemen tidak mengubah harga pentas para artisnya. Tarif untuk sekali tampil mencapai Rp 50 juta hingga Rp 60 juta setiap artis.
”Kalau untuk kampanye, artis dangdut yang biasanya diminta karena peminatnya lebih banyak,” kata Ari. Tarif yang sama diberlakukan untuk setiap artis yang diminta.
Namun, tarif bisa berubah jika undangan kampanye berada di luar Jakarta. Kondisi itu bergantung pada lokasi kampanye di daerah. Hal itu misalnya jarak lokasi dari bandara, lama waktu perjalanan hingga pelosok, dan akses terhadap fasilitas artis. Hal itu akan berpengaruh di dalam penghitungan tarif setiap kali tampil. ”Namun, semuanya bergantung pada negosiasi dengan penyelenggara,” ujarnya.
Meskipun demikian, Ari mengatakan, untuk acara kampanye, tahun ini tidak seramai periode kampanye lima tahun lalu. Ia tak mengetahui pasti penyebabnya. Minat masyarakat pun tidak berubah dari tahun lalu, yaitu musik dangdut dan pop melayu.
”Sekarang banyak partai politik tidak membuat acara hiburan,” kata Ari. Menurut dia, beberapa partai politik sudah ada yang pesan borongan dalam masa kampanye ini.
Elza dari Republik Cinta Management, Minggu, di Jakarta, menegaskan, masa kampanye saat ini memberikan peluang bagi artis Ibu Kota. Grup musik The Virgin, misalnya, sudah ”dipinang” salah satu partai untuk mengisi acara kampanye di tiga kota. Di sisi lain, ada juga artis yang dengan sengaja menolak pekerjaan mengisi acara kampanye partai.
Republik Cinta Management menaungi grup musik The Virgin, Duo Mitha dan Dara. Artisnya sudah dikontrak partai tertentu untuk kampanye di beberapa kota sampai akhir bulan Maret ini.
Meski tidak secara spesifik mengungkapkan bayaran yang diterima The Virgin untuk acara kampanye, tetapi Elza memberi gambaran, untuk satu kali tampil dalam acara luar ruangan, The Virgin dibayar Rp 50 juta. Dengan dana tersebut, band ini menyanyikan sepuluh lagu.
Sementara itu, Lia dari Top Mandiri Management (TM Management) mengatakan, sampai saat ini ia belum menerima tawaran dari partai yang ingin menggunakan jasa artisnya, seperti Randy Pangalila, grup vokal Dragonboys, dan Tommy Kurniawan, untuk mengisi acara kampanye.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Event Organizer Indonesia (Apevi) Hendra G Kaban mengatakan, beberapa acara peluncuran produk dan acara luar ruangan (event outdoor) sempat tertunda menunggu masa kampanye selesai. Bahkan, menurut dia, di Medan, Sumatera Utara, acara di luar kampanye partai hampir berhenti total.
Kaban menjelaskan, biasanya setiap minggu diadakan empat hingga enam acara. Namun, sejak masa kampanye hanya sekitar dua acara per minggu. Kaban juga menerangkan, hal ini disebabkan acara nonkampanye akan kalah pengaruh
Thursday, September 20, 2012
Indonesia dan Sony Music Akan Lakukan Pertukaran SDm Animasi
Sony Music Entertainment sepakat mengadakan pertukaran SDM animiasi dengan Indonesia sebagai langkah awal dari kerja sama lebih jauh untuk mengadakan produksi bersama, kata Menteri Ekonomi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu.
"Mereka setuju mengadakan `workshop` di Indonesia. Yang baik akan dibawa ke Jepang," kata Mari E Pangestu di Tokyo, beberapa saat lalu, menyusul pertemuannya dengan sejumlah petinggi Sony Music Entertainment.
Dia mengatakan, kegiatan itu akan bagus bagi para animator Indonesia karena bisa berbagi pengalaman dan pengetahuan yang berharga mengingat Sony memiliki SDM yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan ketika produksi bersama dilakukan.
Menurut dia, produksi animasi dengan Sony memang merupakan tujuan dari pertemuan itu. "Tapi entah kapan dapat dilakukan," katanya.
Mari mengatakan akan diadakan "workshop" mengenai hal ini namun sebelumnya ada kesepakatan dan perjanjian yang mesti dibuat kedua belah pihak.
Dalam pertemuan itu, kata dia, pihak Sony juga mengungkapkan keprihatinan soal pembajakan karya yang banyak terjadi Indonesia.
"Ini memang bukan soal mudah, yang sebenarnya juga jadi perhatian para kreator di Indonesia," katanya.
Dalam kaitan itu, menurut dia, Sony menilai konser sebagai kreasi yang bisa memberikan pendapatan para kreator musik Sony.
Mari berjanji bahwa pihak Indonesia akan belajar pembangunan gedung konser seperti dimiliki Sony.
Industri Jepang itu memiliki enam gedung konser yang bisa masing-masing menampung 2.000 penonton.
Subscribe to:
Posts (Atom)