APBN Belanja Negara 2010 Naik Jadi Rp 1.123 Triliun

Anggaran belanja negara dalam APBN Perubahan 2010 naik dari target awal dalam APBN 2010 sebesar Rp 1.047 triliun menjadi Rp 1.123 triliun. Tambahan ini akan ditutup dari hasil optimalisasi anggaran yang naik akibat kenaikan penerimaan dari penjualan komoditas dan pengalihan anggaran belanja.

”Pembahasan selesai, tinggal dibahas dalam satu kali rapat kerja dengan Menteri Keuangan atau Menteri Koordinator Perekonomian pada 1 Mei 2010. Kami harus memasukkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 3 Mei 2010 karena kalau tidak, UU APBN-P 2010 tidak sah,” ujar Kepala Badan Anggaran DPR Harry Azhar Azis di Jakarta, Kamis (29/4).

Menurut Harry, anggaran belanja negara naik, antara lain, karena terjadi kenaikan anggaran subsidi dari Rp 157,8 triliun menjadi Rp 201,8 triliun. Kenaikan subsidi disebabkan lonjakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dari alokasi awal APBN 2010 sebesar Rp 68,7 triliun menjadi Rp 89,3 triliun pada APBN-P 2010 sesuai dengan kesepakatan terakhir.

Lonjakan juga terjadi pada anggaran subsidi listrik dari target awal Rp 37,8 triliun menjadi Rp 55,1 triliun. Juga ada kenaikan pada subsidi non-energi (termasuk subsidi pupuk, pangan, dan bibit) dari Rp 51,2 triliun menjadi Rp 57,3 triliun dalam kesepakatan akhir APBN-P 2010.

”Meskipun ada kenaikan anggaran belanja negara, defisit APBN-P 2010 tetap dipertahankan suatu usulan pemerintah, yakni 2,1 persen PDB. Itu dimungkinkan karena anggaran penerimaan negara pun ikut naik dari alokasi dalam APBN 2010, yakni Rp 949,6 triliun menjadi Rp 989,6 triliun dalam APBN-P 2010,” ungkap Harry.

Kenaikan anggaran belanja itu akan ditutup sebagian oleh hasil optimalisasi anggaran sebesar Rp 23,4 triliun. Optimalisasi dimungkinkan karena ada pengurangan alokasi anggaran untuk cost recovery atau biaya operasional kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) sebesar Rp 2 triliun dari 12,36 miliar dollar AS menjadi 12,1 miliar dollar AS.

Saat dihubungi di Brussels, Belgia, ekonom senior Indef, Fadhil Hasan, mengatakan, kenaikan anggaran belanja negara Rp 76 triliun itu diharapkan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Manfaat kian bertambah jika tambahan anggaran itu dialokasikan sepenuhnya sebagai anggaran sosial dan modal. ”Juga diharapkan ada perbaikan signifikan dalam implementasi anggaran, lebih efektif dan efisien,” ujarnya.