Menhut menerima Soros yang didampingi Direktur Mckinsey and Company Jeremy Oppenheim, Direktur Eksekutif Climate Policy Initiative Tom Heller, dan Direktur Open Society Foundation Zohra Dawood di ruang kerjanya di Jakarta, Kamis (22/7).
Menhut didampingi Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Hadi Daryanto, Staf Ahli Menhut Bidang Kemitraan Wandoyo, serta Kepala Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kementerian Kehutanan Nur Masripatin.
”Tampaknya mereka mau invest (menanamkan modal). Mereka banyak bertanya soal proses perizinan,” ujar Zulkifli.
Dalam pertemuan selama satu jam itu, Soros dan Menhut juga berdiskusi soal pelaksanaan perjanjian penurunan penggundulan hutan dan degradasi lahan di Indonesia dan Norwegia.
Menurut Menhut, Soros juga bertanya tentang moratorium izin alih fungsi hutan primer dan lahan gambut mulai tahun 2011.
Zulkifli menegaskan, sejak menjabat Menhut pada Oktober 2009, dia belum pernah melepaskan kawasan hutan untuk kegiatan selain kehutanan.
Berkaitan dengan perizinan, imbuh Menhut, ternyata selama ini ada citra di luar negeri dan media asing bahwa pemerintah mudah menerbitkan izin usaha di kawasan hutan.
”Padahal, semua ada proses dari daerah sampai persetujuan amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) baru ke Menhut. Begitu juga izin untuk minyak dan gas harus tambah izin Kementerian ESDM dan perkebunan dari Kementerian Pertanian. Jadi, tidak semudah yang mereka bayangkan,” kata Zulkifli.
Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Hadi Daryanto menambahkan, Soros dan rombongan selanjutnya berkunjung ke Nanggroe Aceh Darussalam, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Papua.
Soros sendiri hanya tersenyum dan tak mau memberikan pernyataan saat ditanya tujuan menemui Menhut.
Soros juga bertemu dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Kantor Kementerian Keuangan, Gedung Djuanda Lantai 3, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Rabu malam. Menkeu didampingi Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto
No comments:
Post a Comment