Rencana IPO Pertaminan Ditolak Mentah Mentah

Wacana penawaran saham perdana atau IPO pada anak usaha Pertamina, khususnya Pertamina Hulu Energi, ditolak oleh sejumlah pihak. Hal itu akan mengurangi penerimaan negara.

Selain itu, IPO anak usaha Pertamina akan meningkatkan penguasaan pihak asing atas sumber migas Indonesia. Demikian benang merah seminar bertema ”IPO Pertamina: Jalan Lurus Menuju Penguasaan Asing di Sektor Migas?”, Kamis (15/7) di Gedung MPR, Jakarta.

Vice President Pengelolaan Anak Perusahaan PT Pertamina Aris Azof menjelaskan, hingga kini Pertamina dikuasai negara. Pertamina dalam waktu dekat akan mencatatkan perseroannya sebagai non-listed public company (NLPC) dan belum berencana menawarkan saham perdana (IPO).

Jika menjual saham kepada publik, konsekuensinya, Pertamina terpaksa membagi dividen. ”Sisi positifnya, ada penambahan dana dan transparansi perusahaan,” ujarnya.

Saat ini laporan keuangan Pertamina tahun 2008 baru selesai diaudit dan laporan keuangan tahun 2009 akan selesai diaudit September 2010.

Penawaran saham perdana baru bisa dilakukan minimal 135 hari dari laporan keuangan terakhir. Sejauh ini, ujar Aris, pihaknya sudah melaksanakan IPO untuk salah satu anak perusahaan Pertamina, yakni Elnusa, sedangkan Tugu Pratama masih dalam proses.

Target perolehan dana

Sebelumnya, Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko Pertamina Frederick ST Siahaan menyatakan, perseroan menargetkan memperoleh dana tunai Rp 10 triliun dari IPO anak usahanya, PT Pertamina Hulu Energi (PHE), 20 persen pada akhir tahun ini.

Namun, Direktur Indonesian Resources Studies Marwan Batubara menilai IPO PHE tidak layak diteruskan. Selain bertentangan dengan konstitusi dan tidak adil bagi rakyat, IPO juga akan mengurangi pendapatan negara, kedaulatan negara atas BUMN berkurang, bahkan bisa hilang, apalagi jika saham dikuasai investor asing.

”Kebutuhan dana untuk pengembangan bisnis Pertamina bisa dipenuhi lewat pinjaman, terutama karena Pertamina akan menjadi NLPC; diperolehnya ladang-ladang migas potensial dari pemerintah; dan adanya jaminan dukungan dari pemerintah,” katanya menambahkan.

Pengamat perminyakan Kurtubi menyatakan, privatisasi Pertamina merupakan taktik menghilangkan peran negara sekaligus membuka jalan bagi penguasaan migas nasional oleh pihak asing