Pemerintah Jamin Akan Serap Gabah Petani

Pemerintah menjamin, melalui Perum Bulog, akan menyerap seluruh gabah atau beras hasil panen petani pada panen raya tahun 2011. Jaminan tersebut dituangkan dalam revisi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan, yang akan terbit bulan ini.

Jaminan itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa di sela panen padi di Desa Ala’ Tengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Selasa (30/11).

Selama ini, kata Hatta, kualitas gabah dan beras petani di beberapa daerah beragam. Dengan inpres yang baru diharapkan tidak ada lagi gabah atau beras petani yang tidak memenuhi syarat untuk dibeli Bulog.

Hatta menegaskan, bila gabah atau beras petani itu tidak dibeli pedagang,

Bulog wajib menyerapnya. Selama ini Bulog tak bisa membelinya karena tak sesuai spesifikasi yang ditetapkan dalam inpres.

”Revisi inpres hampir final, akan segera diterbitkan. Ini inpres, maka harus dijalankan. Jika tidak, bisa dianggap tidak mematuhi inpres,” ujar Hatta.

Gabah dengan kualitas rendah disarankan oleh Menteri Pertanian Suswono untuk diolah agar kualitasnya meningkat. Daerah yang tidak memiliki sarana pengolahan dapat meminjam sarana Unit Pengolahan Gabah dan Beras (UPGB) milik Bulog.

”Pemda perlu menganggarkan BBM yang dipakai untuk menggerakkan UPGB,” papar Suswono.

Menurut Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso, Bulog siap menyerap gabah petani. Hal ini karena kebijakan yang baru nanti lebih fleksibel.

Sementara Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Abu Rahman Dentayan berharap kebijakan itu benar-benar bisa menjamin petani dapat menjual gabah atau beras ke Bulog.

OP tak rugikan petani

Terkait operasi pasar beras oleh Bulog, Hatta menegaskan, pemerintah terus melakukan operasi pasar (OP) untuk menjaga stabilitas harga. Volume OP 2.000 ton beras per hari.

Adapun dengan masuknya beras impor, petani di Jawa Barat meminta agar beras impor tidak masuk ke Jawa Barat.

Menurut Guru Besar Sosial Ekonomi Industri Pertanian Universitas Gadjah Mada M Maksum, impor beras disinsentif bagi produksi dan swasembada beras.

Baru 17 Daerah yang Siap Pungut BPHTB

Baru 17, atau 3,4 persen, dari 500 kabupaten dan kota di Indonesia yang siap mengambil alih pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mulai 1 Januari 2011. Potensi kerugian bagi daerah yang tidak mampu memungut sendiri sekitar Rp 7,3 triliun per tahun.

Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh daerah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 untuk Pajak Daerah Retribusi Daerah (PDRD).

”Untuk menjadi pemungut, daerah harus siap terlebih dahulu. Dia harus menyiapkan prasarananya,” kata Direktur Jenderal Pajak Mohammad Tjiptardo di Jakarta, Selasa (30/11).

Untuk siap memungut BPHTB, kata Tjitardjo, setiap daerah minimal harus menyiapkan dua hal. Pertama, sarana pemungutan dan sumber daya manusia. Kedua, peraturan daerah harus disiapkan oleh pemerintah kabupaten/kota bersama DPRD.

Tjiptardjo menegaskan, bila daerah itu tidak siap memungut per 1 Januari 2011, tidak ada pihak yang bisa memungutnya. Dengan demikian, setiap transaksi jual atau beli tanah dan bangunan bisa saja tak dipungut BPHTB di daerah yang belum siap memungutnya.

Sayangnya, lanjut Tjiptardjo, UU PDRD tidak memuat tentang sanksi bagi daerah yang gagal memungut BPHTB per 1 Januari 2011. ”Tidak ada aturan mengenai sanksi. Yang akan rugi daerah sendiri kalau dia tidak mampu memungut,” ujarnya.

Bagi daerah yang ingin menjadi pemungut BPHTB, Direktorat Jenderal Pajak menyiapkan pelatihan. Selain itu, dibantu membuat aturan dan persiapan perangkat hukum yang dibutuhkan.

Pengamat pajak Ruston Tambunan berpendapat, banyaknya daerah yang tidak siap menjadi pemungut BPHTB menunjukkan persiapan peralihan pungutan itu lambat. Padahal, UU PDRD memberikan waktu persiapan selama satu tahun kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri

Pedagang Gula Tidak Mau Jual Gula Putih

Para pedagang gula tidak mau menjual gula kristal putih dan lebih memilih menjual gula rafinasi dengan bahan baku gula mentah impor karena memberi keuntungan lebih besar. Akibatnya, gula kristal putih menumpuk di gudang, sementara gula rafinasi membanjiri pasar.

Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia Arum Sabil di Surabaya, Selasa (30/11), mendesak pemerintah melakukan pengawasan peredaran gula rafinasi. ”Gula rafinasi peruntukannya bukan bagi konsumen rumah tangga ataupun industri mikro-kecil, tetapi ke industri besar,” ujar Arum.

Menurut Sekretaris Dewan Gula Indonesia (DGI) Bambang Priyono, sampai 31 Oktober 2010, ada 900.000 ton gula kristal putih menumpuk di gudang. Gula itu sebagian besar milik pedagang.

”Mereka memilih menjual gula rafinasi dulu ke pasaran karena untungnya lebih besar,” kata Bambang. Untuk saat ini memang belum ada masalah karena produksi gula kristal putih nasional turun, tetapi tahun 2011 saat produksi membaik akan menjadi persoalan karena akan tumpang tindih antara gula rafinasi dan gula kristal putih.

Pemicunya karena terjadi perbedaan perhitungan besaran konsumsi. DGI menghitung total konsumsi gula nasional 4,5 juta ton. Namun, pihak lain menghitung 5 juta ton.

Berdasarkan pengamatan, gula rafinasi saat ini banyak dijual bebas oleh pedagang ritel, baik di Jawa maupun luar Jawa.

Importir harus hati-hati

Sekretaris Perusahaan PT Perkebunan Nusantara XI Adig Suwandi menyatakan, para importir gula yang ditunjuk pemerintah untuk mengimpor gula kristal putih sebanyak 450.000 ton hingga saat ini masih terus melakukan pengkajian.

Sementara harga gula di luar negeri cenderung naik.

Pada perdagangan Jumat pekan lalu, harga gula free on board (FOB) untuk pengiriman Maret 2011 mencapai 718,4 dollar AS per ton.

Sedangkan untuk pengiriman Mei 2011 turun menjadi 684,80 dollar AS per ton.

Dengan harga gula rata-rata di atas 700 dollar AS per ton FOB, harga gula di Indonesia mencapai Rp 10.000 per kilogram.

”Ini harga yang masih tinggi. Tahun lalu saja dengan harga impor yang tinggi, kami hampir merugi,” ujar Adig Suwandi.

Apalagi melihat posisi stok gula nasional yang saat ini masih tinggi. Dalam rapat di kantor Menko Perekonomian dua pekan lalu, terungkap bahwa stok gula nasional pada akhir tahun ini mencapai 820.000 ton.

Melihat kebutuhan gula rata- rata nasional 220.000-240.000 ton per bulan, stok gula tersebut bisa untuk memenuhi kebutuhan sekitar 3,5 bulan, setidaknya sampai Maret 2011.

Belum lagi pada April 2011 setidaknya ada lima pabrik gula di Lampung yang mulai menggiling tebu. ”Kalaupun perlu mengimpor, tidak sebanyak 450.000 ton. Mungkin untuk memenuhi kebutuhan 1-1,5 bulan saja,” katanya.

Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia Rudi Wibowo menyatakan, Perum Bulog, PTPN IX, X, PTPN XI, PT RNI, Perusahaan Perdagangan Indonesia, yang mengimpor memang harus hati-hati karena harga gula impor terus naik.

Industri Batik Tanah Air Terancam Gulung Tikar

Saat ini industri batik mulai terancam. Hal itu disebabkan pemerintah gagal dalam menekan ekspor gondorukem. Akibatnya, perajin sulit meningkatkan produktivitas pembuatan batik tulis.

Hal itu terungkap dalam pembukaan pameran batik ”Jawa Tengah, Inspirasi Batik Indonesia” yang dibuka Menteri Perindustrian MS Hidayat di Jakarta, Selasa (30/11).

Dudung, perajin batik Pekalongan, Jateng, menjelaskan, gondorukem merupakan salah satu dari tujuh komposisi bahan baku untuk membuat malam (lilin batik).

Gondorukem sangat dibutuhkan oleh malam yang digunakan sebagai proses awal memproduksi batik tulis.

”Sekarang ini harga malam di pasaran sudah naik dari Rp 10.000 menjadi Rp 35.000 per kilogram. Kelangkaan bahan baku malam menyebabkan perajin yang sehari membutuhkan sekitar lima kilogram kini hanya bisa memperoleh satu kilogram per hari,” ungkap Dudung.

Hal senada diungkapkan perajin batik Romi dan Komar. Kedua perajin ini menuturkan, nasib perajin batik semakin berat. Padahal, produksi batik sangat menopang kehidupan masyarakat karena batik sudah menjadi industri rumahan.

”Kelangkaan bahan baku menggambarkan kondisi perbatikan Indonesia justru diserang dari dalam lembaga pemerintahan sendiri,” kata Romi selaku pengurus Pengembangan Budaya Yayasan Batik Indonesia.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekalongan Slamet Prihantono mengatakan, di Pekalongan ada sekitar 600 perajin batik.

”Kami sudah mengirim surat kepada PT Perhutani agar menjaga pasokan gondorukem untuk kebutuhan domestik. Namun, Perhutani menyatakan sudah terikat kontrak ekspor,” tutur Slamet Prihantono.

Pemerintah Akan Terbitkan Obligasi

Meskipun pemerintah tidak melakukan apa-apa, target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2011 sebesar 6,3 persen dapat tercapai. Namun, apabila pemerintah menerbitkan obligasi infrastruktur, pertumbuhan ekonomi tahun depan dapat mencapai 7 persen.

Anggota Komite Ekonomi Nasional (KEN), Aviliani, menyampaikan hal tersebut dalam acara ”Prospek Industri Asuransi ke Depan” di Jakarta, Selasa (30/11). Dia menyoroti proyeksi ekonomi dan peluang investasi tahun 2011.

Seusai acara, Aviliani mengatakan, ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih baik setelah obligasi daerah diperbolehkan karena bisa mendorong investasi jangka pendek.

”Tidak semua daerah dapat menerbitkan obligasi. Tentunya daerah yang ada konektivitasnya, termasuk daerah yang APBD-nya besar, maka akan signifikan,” ujar Aviliani.

Sampai sekarang, pemerintah belum mengizinkan penerbitan obligasi daerah. Padahal, banyak hal yang dapat disokong melalui penerbitan obligasi daerah. Hal itu di antaranya pembangunan infrastruktur yang selama ini lambat.

Aviliani menyebutkan, salah satu langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah adalah memperbaiki infrastruktur. Jeleknya infrastruktur saat ini ikut menghambat perekonomian.

Gelembung ekonomi

Gelembung (bubble) ekonomi, menurut Aviliani, mungkin dapat terjadi. Oleh karena itu, langkah penawaran saham kepada publik melalui IPO merupakan langkah tepat untuk mendorong masuknya dana ke sektor riil.

Asumsi makroekonomi Indonesia tahun 2011, pertumbuhan ekonomi 6,3 persen dan inflasi 5,3 persen. Pertumbuhan konsumsi swasta diproyeksikan 5,3 persen-5,5 persen, sedangkan konsumsi pemerintah tumbuh 6,3 persen-6,5 persen.

Pada tahun-tahun mendatang, Asean dan China diperkirakan akan mendominasi perdagangan. Peran negara berkembang akan semakin dominan.

Presiden Direktur Bank Permata David Martin Fletcher mengatakan, banyak kesempatan yang bisa dimanfaatkan perbankan menghadapi cerahnya prospek ekonomi pada masa datang.

Per September 2010, kredit yang dikucurkan perbankan di Indonesia sebesar Rp 1.659 triliun, sedangkan dana yang dihimpun Rp 2.144 triliun.

Wiwie Kurnia, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan, memperkirakan tahun 2011, aset perusahaan pembiayaan mencapai Rp 275 triliun.

Indosiar Bangun Studio Untuk Tekan Biaya

Indosiar membangun studio senilai Rp 50 miliar-Rp 60 miliar yang akan selesai pada Desember 2010. Studio ini akan dioperasikan Januari 2011.

Menurut Direktur PT Indosiar Karya Media Tbk Harry Pramono, Selasa (30/11) di Jakarta, studio baru tersebut untuk meningkatkan produksi program in- house. ”Dengan studio sendiri, biayanya bisa rendah,” katanya dalam publik ekspose Indosiar.

Dijelaskan, tahun 2011 Indosiar berencana menayangkan acara, seperti ”Take Celebrity Out Indonesia” (reality show), ”Indonesia’s Got Talent” (ajang pencarian bakat), ”1 Vs 100” (kuis), ”The Price is Right” (kuis), ”Voice of Indonesia” (ajang pencarian bakat), dan ”Just Dance” (reality show).

Indosiar, kata Harry, tahun 2010 berhasil melakukan efisiensi beban usaha program dan penyiaran sebesar 20 persen.

”Jadi, misalnya, dua episode acara ’Take Celebrity Out Indonesia’ direkam dalam satu hari,” ujar Harry.

Menurut Direktur Utama Indosiar Handoko, tahun 2009 efisiensi dilakukan dengan mengurangi 220 karyawan.

Pembangunan studio baru saat ini sudah pada tahap pembangunan fisik. Pengaspalan dan pemasangan konblok juga sudah dikerjakan di lapangan parkir. Ke depan, akan dipasang instalasi elektronik dan perangkat penunjang produksi lainnya.

Laba

Hingga 30 September 2010, Indosiar mencetak laba bersih Rp 27 miliar. Sementara pada 30 September 2009 Indosiar merugi Rp 9 miliar.

Adapun pendapatan bersih hanya tumbuh dua persen, menjadi Rp 607 miliar. Namun, dengan efisiensi yang dilakukan, beban usaha program dan penyiaran bisa diturunkan hingga 20 persen.

Dalam penguasaan pangsa pasar televisi swasta, Indosiar menempati urutan kelima bersama Trans 7, di bawah RCTI, SCTV, Trans TV, dan TPI.

”Kami optimistis posisi kami segera berubah seiring dengan program-program baru,” ujar Harry.

Menurut Handoko, tahun 2011, ditargetkan ada kenaikan pendapatan hingga 15 persen. Indosiar menyiapkan belanja modal Rp 60 miliar-Rp 70 miliar yang berasal dari pendapatan operasi dan pinjaman bank.

Tahun ini, sekitar 59 persen dari belanja iklan kotor jenis media jatuh untuk televisi. Nilai iklan kotor televisi tahun 2010 sekitar Rp 34,37 triliun

Tahun 2011 Sebanyak 14 Persen Penduduk Indonesia Berasuransi

Tahun 2011 ditargetkan 14 persen penduduk Indonesia berasuransi dan 2015 mencapai 50 persen. Guna mendukung tercapainya target itu, diproyeksikan pada 2011 jumlah agen asuransi mencapai 350.000 orang dan 2012 mencapai 500.000 agen.

Handojo G Kusuma dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia memaparkan hal itu dalam diskusi tentang proyeksi asuransi di Jakarta, Selasa (30/11).

”Target 50 persen penduduk Indonesia berasuransi pada lima tahun mendatang memang ambisius,” kata Handojo.

Namun, ujarnya, target itu bukan tanpa alasan. Kondisi ekonomi Indonesia dinilai mampu mendukung pencapaian target itu. Ia menjelaskan, saat ini aset industri asuransi di Indonesia Rp 140 triliun dengan 45 perusahaan asuransi jiwa dan 4 perusahaan reasuransi. Ditargetkan tahun 2014 total aset industri asuransi mencapai Rp 500 triliun.

Hingga kini, kata Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia Kornelius Simanjuntak, masih ada perusahaan asuransi umum yang belum memenuhi syarat modal minimum Rp 40 miliar.

”Menurut Bapepam-LK, perusahaan asuransi yang ada syariahnya ditambah Rp 25 miliar, menjadi Rp 65 miliar. Ada 20 perusahaan asuransi yang belum memenuhi,” katanya.

Ekonom Aviliani memaparkan, premi sektor asuransi tahun 2009 sekitar 45 persen dari asuransi jiwa. Asuransi kerugian 13 persen, reasuransi 5 persen, asuransi sosial dan jamsostek 3 persen, serta asuransi pegawai negeri sipil dan TNI/Polri 21 persen.

Penipuan

Terkait praktik asuransi gadungan oleh PT Bali Consultant Life Insurance, Kepala Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menegaskan, Balicon bukan perusahaan asuransi jiwa dan investasi.

”Kegiatan mereka tanpa izin. Dari sisi asuransi dan investasi, tak ada dalam daftar,” kata Isa.

Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Bali, kemarin menangkap dan menahan Direktur Keuangan PT Bali Consultant Life Insurance Made Parisadnyana sebagai tersangka praktik asuransi gadungan.

Data Polda Bali menunjukkan, 21.984 nasabah diduga menjadi korban praktik asuransi gadungan.

Wakil Ketua Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia Hendrisman Rahim mengingatkan agar masyarakat tak mudah tergiur tawaran asuransi dan investasi yang menjanjikan keuntungan besar. Sebelum memutuskan menjadi nasabah, masyarakat bisa mengecek ke Bapepam-LK dan asosiasi asuransi tentang perusahaan itu

Malindo Garap Makanan Olahan Untuk Ekspansi Bisnis

PT Malindo Feedmill Tbk, perusahaan pakan ternak dan pembibitan ayam, tahun 2011 berencana memperluas bidang usaha ke hilir. Hal ini dilakukan dengan membangun pabrik makanan olahan berbasis daging ayam, yaitu chicken nugget dan sosis.

Komisaris PT Malindo Feedmill Tbk Tan Lai Kai, Selasa (30/11) di Jakarta, mengungkapkan, Malindo sudah berpengalaman memproduksi nugget dan sosis di Malaysia. Kini, ingin mengembangkannya. Alasannya, konsumsi nugget dan sosis di Indonesia terus bertumbuh.

”Daging ayam saat ini pangan utama karena sumber protein hewani termurah. Dalam kondisi apa pun, daging ayam tetap dibutuhkan,” katanya.

Pabrik nugget dan sosis tersebut, menurut Sekretaris Perusahaan PT Malindo Feedmill Tbk Rudi Hartono, akan mulai berproduksi tahun 2012

Untuk membangun bisnis tersebut, menurut Tan, dibutuhkan investasi sekitar Rp 80 miliar.

Namun, ditegaskan, Malindo tetap fokus mengembangkan usaha pembibitan dan pakan ternak. Tahun 2011 Malindo akan mendirikan pabrik pakan ternak di Jawa Tengah dengan kapasitas produksi 20.000 ton per bulan. Selain itu, juga dikembangkan divisi peternakan di Jawa Timur.

Menurut Tan, prospek bisnis perunggasan di Indonesia masih terbuka karena konsumsi daging ayam di negeri ini baru 5 kg per tahun per kapita, sedangkan di Singapura sudah 35 kg per tahun per kapita

Edwin Soeryadjaya Raih Penghargaan Wirausaha 2010 Dari Ernst and Young Award

Edwin Soeryadjaya, Pemimpin Saratoga Group, terpilih sebagai Entrepreneur of the Year 2010. Ia berhak meraih Ernst and Young Award 2010.

Sementara itu, Direktur Pengelola Kantor Berita Radio 68H Santoso terpilih sebagai Social Entrepreneur of the Year 2010.

Penghargaan ke-10 tersebut disampaikan oleh Chief Executive Officer (CEO) Ernst and Young Giuseppe Nicolosi di Jakarta, Kamis (25/11) malam.

Sebagai pemenang, Edwin Soeryadjaya mewakili Indo- nesia mengikuti ajang pemilihan Ernst and Young World Entrepreneur of the Year Award di Monte Carlo.

Dalam penentuan peraih penghargaan itu, panitia menyeleksi 60 orang, yang mewakili perusahaan di bidang pendidikan, manufaktur, farmasi, sosial, dan konservasi lingkungan.

Dari para nomine, terpilih tujuh finalis, yakni Antarina SF Amir (Direktur Pengelola High Scope Indonesia Institute), Edwin Soeryadjaya (Pemimpin Saratoga Group), Elang Gumilang (CEO dan Pemilik Elang Group), Erwin Aksa (Presiden Direktur Bosowa), Rawono Sosrodimulyo (Pendiri dan CEO PT Aditec Cakrawiyasa), Reggy Widjaya (Direktur PT Tetra Konstruksindo), dan Tan Eng Liang (Presiden Komisaris Soho Group).

Adapun tiga finalis Social Entrepreneur 2010 adalah Rezal Kusumaatmadja (co-founder Starling Resources), Santoso (Direktur Pengelola Kantor Berita Radio 68H), dan Zulminarni (Koordinator Nasional Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga).

”Kita merayakan perayaan program penghargaan ke-10. Wirausaha memainkan peranan vital dalam pengembangan ekonomi sebuah negara. Peranan mereka sangat besar ketika menghadapi tantangan ekonomi dunia sebagaimana kita alami tahun 2008,” kata Giuseppe Nicolosi.

Menurut dia, wirausaha menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan. ”Optimisme mereka, keberanian berpikir keluar dari keterkungkungan, dan kemampuan menangkap peluang memberikan kontribusi serta cara yang kritis untuk mencapai kesuksesan,” ujarnya.

BPK Siap Audit IPO PT Krakatau Steel

Badan Pemeriksa Keuangan siap mengaudit proses pelepasan saham perdana kepada publik PT Krakatau Steel yang sempat menimbulkan polemik. Tim audit akan langsung bekerja jika ada permintaan resmi dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Hal itu dikatakan anggota BPK, Taufiequrachman Ruki, Kamis (25/11) di Bandung, Jawa Barat, seusai menandatangani kesepakatan bersama DPRD provinsi dan kabupaten/kota se-Jawa Barat mengenai tata cara penyerahan laporan hasil pemeriksaan keuangan daerah oleh BPK.

”Yang baru kami dengar ialah adanya pernyataan dari Ketua DPR Marzuki Alie agar BPK mengaudit proses IPO Krakatau Steel (KS). Pernyataan itu masih bersifat pribadi dan sampai kini kami belum menerima permintaan resmi dari DPR,” katanya.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (2003-2007) itu mengatakan, anggota tim audit itu berjumlah empat sampai enam orang atau disesuaikan dengan keperluan kasus. Sejumlah persiapan juga sudah dilakukan, antara lain pengumpulan data. ”Saya sebagai mantan Komisaris Utama PT Krakatau Steel punya data perusahaan itu. Jika dibutuhkan, data itu bisa saya berikan,” katanya.

Dalam prosesnya nanti, tim audit bentukan BPK itu akan mengundang sejumlah pihak terkait guna meneliti apakah IPO KS itu sudah sesuai dengan aturan atau belum. ”Kami akan undang semua pihak yang menguasai persoalan privatisasi perusahaan negara itu,” katanya.

Bahkan, sebelum proses IPO KS dilakukan, BPK juga sudah meminta keterangan dari berbagai pihak, yakni dari Kementerian BUMN, manajemen PT KS, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), dan penjamin emisi KS (underwriter).

Dari hasil permintaan keterangan saat itu, ujar Ruki, BPK tidak berhak menyatakan apakah IPO KS itu boleh dilakukan atau tidak. ”Yang pasti, kami sudah mengumpulkan semua informasi dari mereka,” katanya.

Ia juga menolak berkomentar soal pelaksanaan IPO KS saat ini. Penilaian itu terlalu dini sebelum ada kajian mendalam oleh BPK secara resmi. ”Itu prematur namanya,” kata Ruki.

Keterlibatan wartawan

Berkenaan dengan tudingan adanya pemerasan dan tekanan oleh wartawan terkait proses IPO KS 10 November lalu, anggota Dewan Pers, Wina Armada, dalam suratnya ke Redaksi Kompas, Kamis, mengatakan tidak pernah menyebut nama empat media yang diduga bermasalah dalam permintaan pembelian saham PT KS. Penyebutan nama empat media itu sepenuhnya dari pers yang memberitakannya.

Wina pun menegaskan, terhadap keterangan yang dimuat pers yang memberitakan, dirinya hanya menjawab pertanyaan wartawan. ”Tidak pernah ada inisiatif pemberitaan dari saya. Sebagai orang yang berkecimpung di dunia pers sekitar 30 tahun, dan terutama sebagai anggota Dewan Pers, tentu tidak layak bagi saya menolak permintaan wawancara karena akan menjadi preseden buruk seorang anggota Dewan Pers menolak diwawancarai,” tulis Wina.

Pada Jumat (12/11), Direktur Kitacomm Henny Lestari bertemu dengan anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo dan Bambang Harymurti, untuk membicarakan soal kontroversi saham wartawan. Pertemuan itu, disepakati kedua belah pihak sesuai surat Henny Lestari kepada Ketua Dewan Pers Bagir Manan, merupakan pertemuan tertutup tanpa adanya pemberitaan.

Namun, Kamis (18/11), sejumlah media massa, antara lain Koran Tempo dan Tempointeraktif, serta sebuah radio memberitakan kasus itu dengan mengutip pernyataan anggota Dewan Pers, Wina Armada.

Sementara itu, Ketua Bapepam-LK Fuad Rahmany menegaskan, pihaknya tak bisa mengungkapkan nama investor, termasuk nama wartawan yang membeli saham PT KS, karena ada Pasal 47 Undang-Undang Pasar Modal yang mengatur Bapepam membuka nama investor. ”Pembukaan nama harus pakai prosedur tertentu,” ujar Ketua AJI Nezar Patria mengutip Fuad Rahmany.

Pengurus Pusat Aliansi Jurnalis Independen bertemu Fuad untuk memperoleh tambahan informasi signifikan dari Bapepam- LK terkait nama-nama wartawan yang disebut-sebut menghendaki jatah atas saham perdana KS.

Penerbangan Garuda Kembali Normal Dengan Sistem Penerbangan Terpadu

Mulai Kamis (25/11) kemarin, penerbangan Garuda Indonesia sudah berjalan normal. Sistem Pengendalian Operasi Terpadu, yang sempat mengalami gangguan dan mengakibatkan penundaan serta pembatalan penerbangan Garuda, telah selesai diperbaiki.

”Hingga pantauan terakhir kami pada Kamis kemarin pukul 18.00, tidak dideteksi adanya gangguan. Sebanyak 195 penerbangan juga telah diberangkatkan dari Bandara Soekarno- Hatta ataupun dari beberapa kota tujuan di dalam dan luar negeri,” kata VP Corporate Communications Garuda Indonesia Pujobroto di Jakarta.

Hasil rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR, Kamis kemarin, menyimpulkan bahwa atas kekacauan jadwal penerbangan Garuda, perlu dilakukan investigasi dan audit secara menyeluruh.

”Hasil audit tersebut nantinya diminta disampaikan secara terbuka kepada Komisi V DPR dan masyarakat luas. DPR juga meminta direksi PT Garuda Indonesia memberikan sanksi dan tindakan tegas kepada pihak-pihak yang teledor ataupun sengaja pada peristiwa itu,” kata Pujobroto.

Dia juga meluruskan kondisi penerbangan Garuda pada Rabu, dua hari lalu. ”Sebenarnya, tidak ada pembatalan penerbangan pada Rabu kemarin, apalagi sampai 18 penerbangan. Ada beda antara pembatalan penerbangan atau cancel dan tidak terbang atau no flight,” ujarnya.

”Nah, pada Rabu kemarin, menurut catatan kami, bahkan terdapat 103 penerbangan Garuda yang berjalan normal. Penerbangan terakhir Garuda pada hari Rabu lalu masing-masing GA-884 tujuan Tokyo dan GA-894 tujuan Shanghai bahkan berangkat sesuai jadwal pukul 23.50 dan pukul 23.55 WIB,” kata Pujobroto.

Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar menambahkan, bila Garuda tidak terbang tak terjadi kerugian, tetapi kehilangan potensi pendapatan. ”Bila tak terbang kan tidak mengeluarkan biaya operasional untuk menerbangkan pesawat itu,” katanya.

Dari Jeddah, wartawan Kompas H Agus Mulyadi dan H Kenedi Nurhan melaporkan, hingga hari keenam jadwal kepulangan jemaah haji Indonesia ke Tanah Air, (Kamis (25/11), kekacauan dan penundaan pengangkutan oleh maskapai penerbangan Garuda belum teratasi.

Jemaah harus menunggu pemberangkatan di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi, hingga lebih dari 24 jam.

Berbagai alasan yang diajukan pihak Garuda di Jeddah kerap berubah. Semula mereka beralasan keterlambatan pemulangan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang (kloter) awal lantaran padatnya jadwal pemberangkatan di Bandara King Abdul Aziz.

Pada kesempatan lain disebutkan karena terjadi semacam salah pengertian antara pihak Garuda dan pengelola bandara.

”Garuda payah. Kru beralasan ada salah pengertian dengan pengelola bandara, yang menyangka (pesawat) Garuda rusak,” kata AM Suyad, salah satu anggota jemaah kloter 5 JKG Tangerang Selatan, Banten, dengan nada kesal.

Sebanyak 455 anggota jemaah haji reguler kloter 5 JKG Tangerang Selatan semula dijadwalkan kembali ke Tanah Air pada Rabu pukul 17.00 waktu setempat.

Belakangan keberangkatan diundur hingga pukul 21.00, tetapi hingga Kamis dini hari mereka tetap dibiarkan menunggu di bandara dalam kondisi kelaparan.

”Para penumpang jelas marah. Ditambah keharusan datang 3 jam sebelum keberangkatan, berarti lebih dari 15 jam kami harus menunggu dalam ketidakpastian sebelum akhirnya bisa naik ke pesawat. Selama menunggu, pihak Garuda tidak menyediakan makanan,” katanya.

Mukhlisin Aziz, yang ikut biro penyelenggara haji dan umroh Patuha, malah harus menunggu 26 jam sebelum akhirnya pesawat Garuda yang ia tumpangi diberangkatkan Rabu malam.

Sebelum itu, jemaah haji kloter lebih awal harus menunggu lebih lama lagi, hingga di atas 30 jam, di Bandara King Abdul Aziz.

”Kalau keterlambatan pada hari-hari awal pemulangan jemaah haji 6-8 jam, kami masih bisa terima, tetapi kalau sudah di atas 10 jam, apalagi ada yang 24-30 jam, Garuda harus bertanggung jawab atas pembengkakan biaya akomodasi dan transportasi selama menunggu,” kata Djadjang Sudradjat, Wakil Ketua Himpunan Penyenggara Umroh dan Haji.

Benahi Profesionalitas PJTKI

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pemerintah di tingkat pusat dan daerah memperbaiki pengelolaan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Perusahaan pengirim tenaga kerja juga diminta berbenah diri dan meningkatkan profesionalitas.

Presiden Yudhoyono mengemukakan pada pengantar sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (25/11).

”Saya banyak menerima masukan tentang profesionalitas dan apa yang harus dilakukan lembaga-lembaga pengirim tenaga kerja. Yang mengirim tentu bukan pemerintah, tetapi agen. Saya ingin mereka juga berbenah diri,” ujar Presiden.

Ditegaskan, evaluasi yang obyektif terhadap kinerja perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) harus dilakukan. ”Saya ingin memastikan semua perusahaan pengirim tenaga kerja kita tidak lalai dan juga melaksanakan tugasnya,” tuturnya.

Dalam waktu dekat, menurut Presiden, ia bersama wakil presiden dan para menteri terkait akan melakukan inspeksi mendadak, melihat langsung perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia.

Gagalkan TKI ilegal

Di Surabaya, anggota Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya menggagalkan upaya keberangkatan 18 TKI ilegal ke Malaysia, tanpa melalui pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta yang sah.

”Mereka mau diberangkatkan secara ilegal bekerja di Malaysia,” kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Surabaya Ajun Komisaris Besar Anom Wibowo.

Penerimaan Pajak Belum Optimal

Penerimaan pajak sampai 15 November 2010 baru mencapai 77,7 persen atau Rp 514,231 triliun. Padahal, target penerimaan pajak tahun ini Rp 661,498 triliun. Dalam satu setengah bulan, Direktorat Jenderal Pajak harus mampu menggenjot penerimaan Rp 147,266 triliun.

Direktur Jenderal Pajak Muhammad Tjiptardjo di Jakarta, Kamis (25/11), mengemukakan, upaya pencapaian target penerimaan pajak cukup berat. Namun, pihaknya tetap optimistis target itu akan tercapai.

Alasannya, proyek-proyek pengadaan barang dan jasa serta belanja pemerintah umumnya melonjak pada akhir tahun. ”Kita harus optimistis, jangan gampang menyerah,” ujarnya.

Realisasi penerimaan pajak tersebut mencakup Pajak Penghasilan (PPh) migas Rp 46,437 triliun dan pajak nonmigas Rp 467,794 triliun. Penerimaan pajak nonmigas baru 77,2 persen dari target penerimaan pajak nonmigas Rp 606,116 triliun.

Untuk memenuhi target penerimaan pajak nonmigas tahun ini, tambahan penerimaan pajak harus mencapai Rp 138,321 triliun hingga akhir tahun.

Adapun realisasi penerimaan pajak nonmigas sampai 15 November 2010 meliputi PPh nonmigas Rp 258,1 triliun serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Rp 178,193 triliun.

Selain itu, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp 28,57 triliun serta pajak lainnya Rp 2,927 triliun.

Realisasi penerimaan pajak nonmigas itu tumbuh 14,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengemukakan, belanja pemerintah selama beberapa tahun terakhir tidak bisa optimal. Ada dua faktor yang memengaruhi, yakni penyerapan yang kurang efektif dan penghematan.

”Kalau ada penghematan, itu bagus. Artinya, bisa menyerap lebih rendah daripada yang dianggarkan,” ujarnya. Meski demikian, saat ini ia belum bisa memastikan potensi anggaran yang tidak terserap.

Integrasi data

Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika dan Direktorat Jenderal Pajak menandatangani kesepakatan bersama integrasi data nomor pokok wajib pajak (NPWP) di sistem e-pengadaan pemerintah.

Kesepakatan itu meliputi pertukaran data dan informasi antardua instansi sehingga data dari Ditjen Aplikasi Telematika, seperti peserta lelang, instansi penyedia lelang, nilai kontrak, dan pemenang lelang, dapat dimanfaatkan untuk menggali potensi penerimaan pajak.

Tjiptardjo mengemukakan, kerja sama integrasi data tersebut diadakan untuk pertama kali. Hal itu sesuai UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 35A yang mengatur kerja sama instansi pemerintah dengan Ditjen Pajak untuk menyerahkan data dan informasi terkait perpajakan.

”Kerja sama integrasi dan pertukaran data diharapkan mendorong database yang valid dan akurat serta membantu pemerintah mengamankan penerimaan pajak,” ujarnya.

Menurut Tjiptardjo, pihaknya selama ini kerepotan mengumpulkan data dan informasi perpajakan dari instansi lain. Kendalanya, sejumlah instansi memiliki aturan sendiri soal kerahasiaan data. ”Masing-masing sektor masih egosektoral,” ujarnya.

Berdasarkan kesepahaman itu, perusahaan rekanan pemerintah yang akan melakukan tender pengadaan barang dan jasa diwajibkan memasukkan NPWP atau pengusaha kena pajak. Data tersebut akan disesuaikan dengan surat pemberitahuan pajak.

Edhie Baskoro Yudhoyono Jadi Pengurus Kadin

Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, anak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terpilih menjadi Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia periode 2010-2015.

Selama ini Ibas dikenal sebagai politisi, yang juga Sekretaris Jenderal Partai Demokrat dan anggota DPR.

Kepengurusan baru menetapkan 20 wakil ketua umum Kadin. Pada kepengurusan sebelumnya, ada 27 wakil ketua umum.

Menurut Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto di Jakarta, Kamis (25/11), banyak potensi usaha yang bisa ditingkatkan. Akan tetapi, untuk itu dibutuhkan kebijakan probisnis.

”Hilangkan hambatan-hambatan bisnis, terutama sejumlah peraturan daerah. Kadin ingin mendorong insentif dan stimulus dunia usaha,” ujar Bambang.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Organisasi dan Tata Kelola Perusahaan Anindya N Bakrie mengatakan, Kadin ingin menjadi motor pertumbuhan. Tidak akan ada pertumbuhan tanpa pembangunan. Tidak ada pembangunan tanpa investasi.

Dalam sambutan pada pembentukan pengurus Kadin Indonesia, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, pemerintah dan Kadin harus membangun kemitraan strategis. Oleh karena itu, setiap tiga bulan sekali, Kementerian Koordinator Perekonomian ingin mengadakan rapat koordinasi dengan Kadin.

”Kita duduk bersama, mencari solusi bagaimana membangun infrastruktur, energi, ketahanan pangan, koridor kawasan ekonomi khusus, membangun kluster, dan industri manufaktur untuk pertumbuhan ekonomi,” kata Hatta.

Menurut Hatta, dibutuhkan koordinasi untuk bahu-membahu mengatasi persoalan ekonomi. Ia menjelaskan, tahun 2004 pendapatan per kapita Indonesia 1.184 dollar AS.

Saat ini, pendapatan per kapita mencapai 3.000 dollar AS dengan produk domestik bruto 700 miliar dollar AS. Tahun 2014, pendapatan diharapkan 5.000-5.500 dollar AS dengan produk domestik bruto 1 triliun hingga 1,2 triliun dollar AS

Transparansi Anggaran PU Bisa Tidak Jelas

Tindakan Kementerian Pekerjaan Umum mengatur Forum dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dengan Peraturan Menteri PU Nomor 10 Tahun 2010 dinilai dapat menegasikan transparansi anggaran negara di Kementerian PU.

Padahal, hampir 80 persen anggaran Kementerian PU merupakan belanja modal berbentuk pekerjaan konstruksi.

Demikian dikatakan Ketua Forum Lembaga Asosiasi Jasa Konstruksi Poltak H Situmorang, Kamis (25/11) di Jakarta.

”Bila jadi terbentuk Unit Pelaksana Sertifikasi Jasa Konstruksi di Kementerian PU, dapat terjadi praktik di zaman Orde Baru, di mana ada tanda daftar rekanan. Para kontraktor jadi sulit berkompetisi dengan sehat,” ujarnya.

Namun, Ketua Umum LPJK Nasional Malkan Amin mengatakan, Menteri PU telah menyetujui adanya perpanjangan sertifikat badan usaha jasa konstruksi.

”Sulit bila harus mengurus sertifikasi baru karena waktu tender untuk APBN tahun 2011 hanya tinggal dua bulan lagi,” ujarnya. Kini terdapat 170.000 badan usaha jasa konstruksi, di mana 70 persen di antaranya akan habis sertifikat badan usahanya pada 15 Januari 2011.

Pemerintah seharusnya tak berselisih dengan lembaga pengembangan jasa konstruksi. ”UU Jasa Konstruksi sudah jelas, yakni hanya ada satu lembaga jasa konstruksi yang dibentuk sesuai kesepakatan nasional,” ujar Malkan Amin

Berpacu Membenahi Industri Udang Indonesia

Tahun 2010 merupakan masa pembuktian bagi pemerintah dan pelaku usaha untuk membangkitkan industri udang. Serangan penyakit yang mendera usaha budidaya udang sejak tahun 2009 memberi kesadaran bahwa ada yang salah dengan sistem pengelolaan produksi udang.

Serangan penyakit dan penurunan daya dukung lingkungan pada tahun 2009 membuat produksi udang nasional anjlok 30 persen.

Sampai semester I-2010, produksi udang nasional 125.000 ton. Target pemerintah 350.000 ton udang.

Petambak sebenarnya telah berinisiatif memperbaiki cara produksi. Hal ini dilakukan dengan mengurangi kepadatan benih udang yang ditebar, menerapkan biosecurity, dan membuat tandon penyaring air tambak.

Upaya lain, mengembangkan polikultur, yakni membudidayakan lebih dari satu jenis komoditas dalam satu kolam. Misalnya, memelihara udang dan ikan bandeng; udang dan ikan nila; atau udang, rumput laut, dan bandeng. Hal ini untuk menekan risiko penyakit.

Usaha budidaya udang prospeknya relatif baik dan harganya terus meningkat. Menurut Ketua Shrimp Club Indonesia Iwan Sutanto, harga di tingkat petambak untuk udang ukuran 50 ekor di Jawa kini Rp 50.000 per kg. Bulan April harganya masih 40.000 per kg.

Adapun harga udang ukuran 60 ekor kini Rp 47.000 per kg. Pada periode yang sama 2009 hanya Rp 36.000 per kg.

Padahal, modal petambak untuk produksi 12 ton udang ukuran 60 ekor hanya Rp 32.000 per kg. Itu berarti keuntungan yang didapat petambak Rp 15.000 per kg.

”Harga udang sungguh menggembirakan. Inilah saatnya bangkit dan bekerja keras membenahi produksi udang dan mengejar produksi,” tutur Iwan.

Kenaikan harga udang saat ini karena belum pulihnya serangan penyakit udang di sejumlah negara produsen. Selain itu, ini dampak dari tumpahan minyak di Teluk Meksiko. Di sisi lain, ekonomi dunia yang membaik mendorong konsumsi.

China, misalnya, kini menjadi negara pengimpor udang karena konsumsinya meningkat. China, dalam periode Januari-November 2010, telah memproduksi 900.000 ton udang dan mengimpor 300.000 ton.

Menekan produksi

Faktor lain yang ditengarai ikut menaikkan harga udang adalah upaya petambak menekan produksi, yang berarti mengurangi pasokan di pasar. Di Jawa Timur, misalnya, ada petambak yang biasanya menebar benih udang (benur) pada areal tambak tiga hektar kini hanya satu hektar.

Pengurangan produksi ini bagian dari kehati-hatian petambak. Mereka masih khawatir terhadap serangan penyakit, selain strategi untuk meningkatkan keuntungan dan menyiasati mahalnya harga induk dan benih udang unggulan.

Dampak pengurangan produksi, menurut Ketua Umum Komisi Udang Indonesia Shidiq Moeslim, telah memukul industri pengolahan udang. Kapasitas produksi industri pengolahan kini hanya 45 persen dari kapasitas terpasang. ”Jika penurunan produksi udang terus dibiarkan, bukan tidak mungkin kian banyak industri pengolahan udang yang tutup,” ujarnya.

Induk vaname

Pelepasan varietas induk udang vaname Global Gen oleh PT Bibit Unggul di Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Lombok Barat, 22 November 2010, boleh jadi mengawali peran swasta lokal untuk mendorong produksi udang nasional.

Induk udang vaname Global Gen toleran terhadap serangan penyakit bintik putih (white spot syndrom virus) serta tahan terhadap taura syndrom virus dan infectious hypodermal and hematopoietic necrosis virus.

Namun, harga induk udang vaname Global Gen hampir sama mahalnya dengan induk impor, yakni 40 dollar AS per ekor. Perusahaan itu juga hanya berniat menjual benur untuk pasar lokal dengan harga Rp 30-Rp 35 per ekor, harga benur impor hanya Rp 27-Rp 30 per ekor.

Pemerintah sebenarnya telah merilis induk dan benur varietas udang vaname Nusantara I pada 2009. Pusat perbanyakan pemuliaan induk dibangun di Situbondo, Jawa Timur, dan Karangasem, Bali.

Saat diluncurkan, induk udang vaname Nusantara I dijual Rp 25.000 per ekor, lebih rendah ketimbang induk impor. Benur dijual Rp 17-Rp 20 per ekor, separuh dari harga benur impor, yaitu Rp 35 per ekor.

Kelemahannya, varietas undang vaname Nusantara I tingkat pertumbuhannya lambat daripada benur impor. Udang vaname Nusantara I rata-rata tumbuh baik sampai ukuran 70 ekor per kg setelah itu mandek.

Akibatnya, petambak besar skala intensif yang menginginkan produksi udang ukuran 40 ekor-60 ekor per kg mulai menanggalkan penggunaan varietas indukan lokal itu. Petambak kembali memilih benur dari indukan impor, tetapi menekan produksi.

Jika saja petambak lebih arif, masih terbuka lebar pasar untuk produksi udang ukuran kecil. Saat ini, konsumsi udang ukuran kecil kian diminati di dalam negeri. Negara-negara tujuan ekspor, seperti AS dan Eropa, pun mulai menyukai konsumsi udang ukuran kecil. Oleh karena itu, produksi udang ukuran kecil harus terus ditingkatkan.

Di sisi lain, dibutuhkan keseriusan pemerintah menangani penyakit udang lewat pengembangan teknologi serta riset agar dihasilkan induk dan benur unggulan dengan harga terjangkau.

Thailand, yang serius membenahi industri udang, kini terbebas dari serangan penyakit.

Tanpa upaya serius, sulit mengejar ambisi pemerintah mencapai produksi udang 699.000 ton pada 2014 serta menggeser posisi Thailand sebagai produsen udang kedua terbesar dunia.

Indonesia kini masih di peringkat keempat produsen udang dunia, di bawah Vietnam. Semoga tidak ada kata terlambat.

Penyaluran Kredit BNI Akan Fokus Di Industri Unggulan

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mengincar delapan industri unggulan potensial yang akan berkembang pesat hingga lima tahun mendatang.

Perseroan akan memanfaatkan 80 persen hasil penawaran saham umum terbatas senilai Rp 10,4 triliun untuk meningkatkan pembiayaan korporasi dan jaringan pemasok sekaligus.

Demikian disampaikan Direktur Utama BNI Gatot Mudiantoro Suwondo seusai rapat umum pemegang saham luar biasa BNI di Jakarta, Kamis (25/11).

”Bagi kami ke depan, bisnis inti kita hanya dua, bisnis banking dan yang kedua consumer banking and retail. Untuk bisnis banking, kami akan fokus kepada industri-industri unggulan yang kami anggap lima tahun mendatang menjadi unggulan di Indonesia,” ujar Gatot.

Perkembangan bisnis pertambangan, infrastruktur, industri kimia, telekomunikasi, ritel, dan agrobisnis mendorong manajemen mengembangkan produk kredit yang menyasar korporasi di sektor ini. BNI juga akan menyediakan pembiayaan perusahaan-perusahaan yang menjadi rantai pasok korporasi induk mitra mereka.

Sampai 30 September 2010, BNI sudah menyalurkan Rp 47 triliun kredit korporasi dan diperkirakan bisa mencapai Rp 50 triliun pada akhir tahun.

Penawaran saham

Direktur Business Banking Krishna R Suparto menjelaskan, perseroan juga akan melihat sektor unggulan di wilayah yang tak ada di daerah lain. Dia mencontohkan, sektor perikanan di Indonesia Timur serta kerajinan di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

”Industri yang punya potensi besar adalah satu kombinasi yang kita lihat akan menopang pertumbuhan ekonomi. Jadi, secara garis besar, bisnis model dan rencana kerjanya akan mengarah ke sana,” ujar Krishna.

Direktur Konsumer dan Ritel Darmadi Sutanto menambahkan, BNI tengah mengembangkan sistem pelayanan berorientasi konsumen dari sebelumnya mengandalkan pendekatan produk. Perseroan akan menciptakan produk sesuai segmen dan mengikuti minat konsumen.

Perseroan menargetkan pertumbuhan kredit konsumen, seperti kepemilikan rumah, kartu kredit, dan pembiayaan kendaraan bermotor, bisa tumbuh di atas 20 persen tahun ini.

Penawaran umum terbatas ketiga BNI dengan penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) yang dapat diperdagangkan di dalam dan di luar bursa pada 10-16 Desember 2010.

Setiap pemegang 500.000 lembar saham lama (seri C) mempunyai 110.473 HMETD. Rapat menyetujui peningkatan modal inti perseroan dari 10,2 persen per 30 September 2010 menjadi 16 persen-17 persen dengan penambahan modal inti Rp 10,4 triliun

Soal Tiket Garuda Akan Dituntas Dua Hari

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa memperkirakan, proses penyelesaian masalah teknis yang mengganggu jadwal penerbangan Garuda Indonesia akan selesai dalam dua hari. Ini berarti masalah Garuda diperkirakan tuntas pada Kamis (25/11).

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Selasa, mengatakan, ”Saya sudah berbicara dengan Direktur Utama Garuda Indonesia (Emirsyah Satar). Mereka sedang melakukan perubahan sistem yang baru agar jadwal dan sistem pengaturan kru (anak buah pesawat) lebih baik. Keterlambatan sendiri paling hanya akan terjadi sampai dua hari ke depan. Dua hari sudah selesai.”

Dengan beragam masalah yang sedang dihadapi Garuda saat ini, Hatta yakin tidak akan ada gangguan pada rencana pelepasan saham perdana (initial public offering/IPO) Garuda. Sebab, terganggunya jadwal pesawat Garuda, seperti keterlambatan dan pembatalan penerbangan sejak Minggu hingga saat ini, hanya disebabkan bermasalahnya proses transisi sistem operasional lama ke sistem baru.

Hatta mengatakan, pembenahan memang harus dilakukan dengan cepat dengan menginformasikan dengan tepat kepada publik apa yang sebenarnya terjadi. ”Ini penting, publik mengetahui apa yang sebetulnya diketahui, dan kalau Garuda melakukan perubahan sistem, itu bisa terjadi hal seperti itu. Ini harus cepat diatasi. Kalau tidak dijelaskan kepada publik, itu merugikan. Apalagi, Garuda mau IPO, kan, persaingan semakin ketat,” ujarnya. Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar menegaskan, pada Rabu ini maskapai nasional tersebut tetap akan menggunakan sistem manual untuk pengaturan pesawat dan awak kapal. Meski demikian, keterlambatan dan pembatalan penerbangan berangsur-angsur berkurang.

”Hari Selasa kemarin dilaporkan hanya ada dua kali pembatalan penerbangan. Kami bekerja keras mengatasi keadaan,” kata Emirsyah, Selasa malam, seusai penandatangan bergabungnya Garuda dalam aliansi penerbangan ”SkyTeam”.

Soal angka kerugian, Emirsyah mengatakan, tidak ada kerugian apabila pesawat itu dibatalkan penerbangannya. Sebab, tidak ada biaya operasional yang dikeluarkan untuk menerbangkan pesawat meski Emirsyah mengakui, terdapat kehilangan pendapatan potensial.

Karena Garuda menerbangkan 11 juta penumpang per tahun, dapat dihitung secara manual bahwa penutupan reservasi selama dua hari setidaknya menghilangkan potensi pendapatan Rp 30 miliar, dengan asumsi harga tiket per penumpang Rp 500.000.

Terkait perbaikan sistem, VP Corporate Communications Garuda Indonesia Pujobroto mengatakan, perbaikan telah 80 persen. ”Sebenarnya, baik hardware (perangkat keras) maupun software (perangkat lunak) dari Integrated Operation Control System itu berjalan baik. Hanya saja, pada hari Minggu kemarin diketahui ada kabel yang copot. Nah, sistem tak terkoneksinya selama empat jam yang menyebabkan gangguan,” kata dia.

Laporan dari daerah, terjadi pembatalan tiga penerbangan Garuda dari Palembang, Sumatera Selatan, ke Jakarta. Sebaliknya, terjadi lima pembatalan penerbangan Garuda dari Jakarta ke Palembang.

General Manager Garuda Indonesia Palembang Ryanto Adi Winarso mengatakan, sejumlah penerbangan dari Jakarta ke Palembang ataupun dari Palembang ke Jakarta pada hari Rabu ini juga masih mengalami pembatalan. Diharapkan pada hari Kamis sudah tidak ada pembatalan penerbangan.

Pembatalan atau gangguan penerbangan Garuda juga terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Dua penerbangan dari Makassar menuju Ambon dan Manado yang terlambat hingga lebih dari tiga jam menyebabkan puluhan penumpang telantar.

Pelaksana Harian Station Manager Garuda Indonesia Makassar Reni Astuti mengatakan, penerbangan GA 602 jurusan Jakarta-Makassar-Manado dan GA 640 dengan rute Jakarta-Makassar-Ambon tertunda selama tiga jam hingga pukul 16.30 Wita.

Meskipun mendapat kompensasi makan siang, sejumlah penumpang mengeluhkan kondisi ini. Wahyudi (39), penumpang tujuan Manado, menilai, pengelola maskapai seharusnya memberi tahu soal penundaan di luar kewajaran ini. ”Mereka, kan, pasti sudah tahu bahwa pesawat dari Jakarta akan terlambat. Mengapa tidak segera memberi tahu kami?” tuturnya.

Baluki Ahmad, Ketua Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji kepada wartawan Kompas H Kenedi Nurhan di Madinah, Arab Saudi, mengemukakan, pihaknya akan menuntut pihak Garuda agar menanggung sepenuhnya biaya transportasi dan akomodasi para jemaah yang telantar di Jeddah, Arab Saudi, menyusul molornya jadwal kepulangan mereka ke Tanah Air hingga lebih dari 20 jam. Jika tuntutan itu tidak dipenuhi, tidak tertutup kemungkinan akan dimajukan tuntutan hukum.

Sejak Sabtu hingga Selasa baru sekitar 2.000 jemaah bisa diangkut pihak Garuda. Rombongan jemaah dari biro penyelenggara haji dan umrah Mega Citra, misalnya, baru diberangkatkan setelah lebih dari 30 jam terkatung-katung di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah.

Penundaan penerbangan-penerbangan awal pemulangan jemaah berakibat pada penundaan jadwal-jadwal berikutnya dan membuat antrean jemaah yang akan dipulangkan kian panjang.

Jangan Mengeluh Tentang Peraturan Penyaluran Kredit Yang Ketat

Aturan pemberian kredit dari perbankan untuk pembangunan jalan tol dinilai terlalu kaku. Akibatnya, proses pembangunan jalan tol terlalu lamban. Ini dikhawatirkan akan menurunkan daya saing infrastruktur. Dibutuhkan terobosan untuk mempercepat pembangunan tol.

Jalan tol Cikampek-Palimanan sepanjang 116 kilometer telah 60-70 persen lahannya dibebaskan oleh pemerintah daerah. Namun, PLUS Expressway, investor tol dari Malaysia, belum dapat memulai pekerjaan konstruksi karena kucuran dana dari perbankan belum dapat dicairkan.

”Ketika ditanyakan kepada pihak bank, mereka mengatakan, itulah peraturan dari Bank Indonesia. Tujuannya untuk menekan adanya risiko dalam pengucuran kredit. Akibatnya, pembangunan tol tidak secepat yang diharapkan,” kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Selasa (23/11), saat berkunjung ke redaksi Kompas.

Idealnya, pengerjaan konstruksi jalan tol bisa tetap dilakukan secara bertahap meski pembebasan lahan belum tuntas. PT Jasa Marga Tbk bisa menyelesaikan Tol Bogor Ring Road karena memang kredit dari bank waktu itu relatif sedikit.

Sebenarnya, pihak perbankan sendiri juga kesulitan oleh aturan BI itu meski memang tujuannya baik untuk kesehatan perbankan. Lambatnya proses pembebasan lahan menyebabkan ekspansi kredit PT Bank Mandiri Tbk untuk proyek infrastruktur jalan tol baru bisa dicairkan Rp 1 triliun hingga September 2010.

Padahal, Bank Mandiri telah berkomitmen untuk memberi kredit untuk proyek jalan tol lebih dari Rp 10 triliun.

Data dari Kementerian Pekerjaan Umum menunjukkan, hingga Oktober 2010, baru 35 persen dari 4.800 hektar lahan tol dari Jakarta hingga Surabaya yang telah dibebaskan. Persoalannya, lahan yang dibebaskan lokasinya sangat tersebar sehingga menyulitkan untuk pembangunan suatu ruas tol baru.

Kondisi jalan

Menteri PU mengatakan, saat ini sekitar 87 persen dari jalan nasional nontol dalam kondisi mantap. ”Saat ini kami mengelola sekitar 38.000 kilometer jalan nasional. Kondisinya terus kami tingkatkan seiring peningkatan anggaran,” kata Djoko.

Wakil Menteri PU Hermanto Dardak menambahkan, sekitar 5 persen dari seluruh jalan nasional belum diaspal. Namun, dia optimistis peningkatan jalan nasional terus dapat dikerjakan.

”Pekerjaan memang masih banyak karena Indonesia begitu luas. Namun, saya sampaikan, untuk ruas jalan dari Pontianak menuju Balikpapan di lintas selatan Pulau Kalimantan, misalnya, kini relatif baik. Kendaraan dapat melaju dengan kecepatan rata-rata 60 kilometer per jam meski tidak seluruh jalan diaspal mulus,” ujarnya.

Dari Oktober 2009 hingga Oktober 2010, Kementerian PU berhasil meningkatkan dan membangun 1.210 kilometer lajur jalan baru serta meningkatkan jembatan sepanjang 6,08 kilometer. Menteri PU mengklaim telah berhasil membangun 52 kilometer jalan baru.

Pada tahun anggaran 2011, dana untuk jalan naik tajam dari Rp 18 triliun menjadi Rp 28,21 triliun. Ini seiring peningkatan alokasi anggaran PU sebesar 56,51 persen dari Rp 37,03 triliun menjadi Rp 57,96 triliun.

Harga Saham Baru BNI Rp 3.100

Manajemen BNI mengejar target penyerapan dana sebesar Rp 10,4 triliun dari hasil penerbitan saham baru secara terbatas atau rights issue yang akan dilaksanakan tidak lama lagi.

Harga saham baru yang akan dilepas adalah Rp 3.100 per lembarnya. ”Untuk mencapai modal inti 16-17 persen, tambahan modal yang harus kami dapatkan dari rights issue adalah Rp 10,4 triliun. Harga saham baru yang akan kami lepas sebesar Rp 3.100 per saham,” kata Direktur Utama BNI Gatot M Soewondo di Jakarta, Selasa (23/11).

Menurut Gatot, posisi modal inti yang dimiliki BNI saat ini 10,2 persen. Modal ini akan diperkuat hingga mampu mencapai 16-17 persen.

Tambahan modal Rp 10,4 triliun tersebut akan mendongkrak rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) BNI dari 12,5 persen menjadi 19-20 persen.

Tambahan modal itu 80 persennya akan digunakan untuk penyaluran kredit, 15 persen untuk infrastruktur, dan 5 persen untuk memperkuat modal anak perusahaan.

”Sebesar 15 persen untuk infrastruktur, seperti perbaikan teknologi informasi, membuka cabang baru, dan pengembangan sumber daya manusia,” katanya.

Gatot menambahkan, jumlah saham baru yang akan diterbitkan sebanyak 3,374 miliar lembar dan akan ditawarkan secara terbatas kepada para pemegang saham perseroan melalui hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD), dalam hal ini adalah pemerintah yang memiliki saham BNI sebesar 73 persen.

Namun, menurut Gatot, pemerintah sudah menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk membeli saham baru BNI yang ditawarkan sehingga pemerintah berhak menjual haknya kepada calon investor lain.

”Rights (hak) dari pemegang saham lama itu kami hargai Rp 300 per lembar saham sehingga harga jual saham porsi saham milik pemerintah sebesar Rp 3.400 tiap lembar. Jadi, dari rights issue ini pemerintah akan memperoleh dana Rp 740 miliar,” katanya.

Hak beli dari saham pemerintah itu, ujar Gatot, akan diberikan kepada calon investor lain yang akan ditentukan oleh BNI. Itu akan dilakukan setelah rapat umum pemegang saham luar biasa, Kamis. ”Harapannya, kami akan mendapatkan investor jangka panjang. Mudah-mudahan bisa 60 persen investor jangka panjang dan 40 persen investor jangka pendek. Kami akan pilih investor yang punya nama,” katanya.

Melalui rights issue, saham pemerintah akan turun dari 73 persen menjadi 60 persen, sementara saham yang akan dijual di pasar menjadi 40 persen

Jangan Bangga Bisa Ekspor Barang Mentah Karena Siapapun Bisa

Indonesia harus lebih banyak mendorong ekspor barang jadi yang memiliki nilai tambah. Jangan bangga hanya bisa mengekspor barang mentah.

Hal itu dikatakan Menteri Perindustrian MS Hidayat di sela-sela pembukaan pameran produk industri aneka di Jakarta, Selasa (23/11).

Produk Indonesia yang mampu menembus pasar ekspor antara lain bola sepak, perahu karet, alat musik gitar, mainan anak, aneka produk penyamakan kulit (sepatu, tas, dan jaket), serta alat tulis.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, nilai ekspor produk industri aneka baru 3,39 miliar dollar AS. Nilai produksinya mencapai Rp 48,42 triliun dan tingkat utilisasi 57,85 persen.

Sementara itu, jumlah tenaga kerja yang terserap mencapai 790.923 orang. Hidayat mengakui, Indonesia kalah bersaing dengan China.

Sewaktu penandatanganan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China (CAFTA), Indonesia memang banyak ketinggalan secara teknologi. Banyak sektor industri Indonesia tidak bisa berdaya saing.

Menurut Hidayat, sewaktu berkunjung serta bertemu sejumlah pengusaha di China dan pejabat pemerintah setempat, mereka menanyakan adanya kendala dalam implementasi CAFTA.

”Saya menjawab, kalau CAFTA mau berjalan sustainable dan menghasilkan keseimbangan dalam kegiatan bisnis, industri manufaktur China semestinya segera masuk ke Indonesia dan bermitra dengan industri Indonesia. Kemitraan kerja sama ini harus menghasilkan produk dalam negeri,” ujar Hidayat.

Industri yang masuk ke Indonesia juga diminta sebagai industri padat karya, termasuk garmen dan tekstil.

Sembilan perusahaan yang tergabung dalam teknologi tinggi China telah menjajaki peluang berinvestasi di Indonesia, khususnya pabrik yang membuat mesin tekstil.

Kementerian Perindustrian berharap program restrukturisasi mesin tekstil untuk 600 pabrik dapat diatasi dari suplai pabrik di Indonesia yang telah bermitra dengan China.

MS Hidayat menjanjikan akan membicarakan lebih detail kemudahan berinvestasi di Indonesia

Industri Bisa Kurangi 1-5 Juta Ton C02

Dalam kurun waktu 10 tahun, sektor industri diyakini dapat mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 1 juta ton karbon dioksida dengan didukung pendanaan sendiri.

Bahkan, mampu mengurangi 5 juta ton COapabila didukung bantuan donor luar negeri.

Menteri Perindustrian MS Hidayat dalam peluncuran Program Implementasi Konservasi Energi dan Pengurangan Emisi Karbondioksida di Jakarta, Selasa (23/11), mengungkapkan rencana aksi nasional untuk mengatasi perubahan iklim.

Ini merupakan bentuk tindak lanjut dari Kyoto Protocol 1997 dan Bali Road Map 2007. Hidayat menjelaskan, penyumbang gas rumah kaca terbesar adalah sektor kehutanan, yang diikuti sektor transportasi.

Kemudian disusul sektor industri, komersial, dan rumah tangga. Di sektor industri, ada tiga sumber emisi gas rumah kaca, yaitu penggunaan energi sekitar 40 persen serta sisanya berasal dari proses teknologi dan limbah yang dihasilkan pabrik.

Menurut Hidayat, khusus perubahan iklim, penyebab utama adalah meningkatnya jumlah rumah kaca di atmosfer. Tahun 2000, tercatat emisi CO mencapai 1.720 juta ton.

Apabila tidak dilakukan aksi nyata, peningkatan emisi COakan mencapai 2.950 juta ton pada tahun 2020 sehingga kenaikan suhu udara tidak terhindarkan lagi.

Ketua Asosiasi Besi dan Baja Indonesia (IISIA) Edward Pinem mengatakan, keberhasilan program pengurangan emisi bukan hanya tanggung jawab dunia industri, melainkan juga perlu dukungan dari pemerintah.

Banyak industri baja dalam negeri yang telah beroperasi lebih dari 20 tahun. Namun, ada beberapa industri baja yang baru didirikan secara umum berpotensi besar untuk mengimplementasikan konservasi energi yang menurunkan emisi CO

”Kami berharap Kementerian Perindustrian sebagai departemen teknis dan pembina industri baja dalam membuat program konservasi energi dan pengurangan emisi COmempertimbangkan waktu implementasi berdasarkan kemampuan finansial industri,” ujar Edward.

Menurut Edward, kondisi finansial industri baja secara umum mengalami pelemahan. Tingkat utilisasi tidak maksimal karena membanjirnya produk baja luar negeri.

Pembatasan BBM yang Sudah Terjadi Akan Diputuskan Setelah Dibahas Dengan DPR

Opsi pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi yang akan diterapkan per 1 Januari 2011 dengan melarang mobil keluaran tahun 2005 ke atas dinilai sebagai kebijakan yang penuh distorsi dan potensi pelanggaran.

Oleh karena itu, pemerintah membuka opsi lain, yakni melarang seluruh pemilik kendaraan pribadi atau pelat hitam untuk membeli BBM bersubsidi.

”Jadi, sekarang masih ada dua opsi. Opsi pertama, seluruh mobil pelat hitam dilarang mengonsumsi BBM bersubsidi. Opsi kedua, hanya mobil pelat hitam dengan tahun keluaran 2005 ke atas yang dilarang. Keduanya ada plus minusnya. Keputusan akhirnya harus dibahas dengan DPR,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Selasa (23/11), seusai memimpin rapat koordinasi terbatas tentang pembatasan BBM bersubsidi.

Menurut Hatta, pada kedua opsi itu, pemerintah menegaskan tetap memberikan subsidi BBM kepada kendaraan umum, sepeda motor, kendaraan umum roda tiga, dan perahu nelayan. Selain itu, pemerintah juga mewajibkan seluruh kendaraan dinas milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau pelat merah menggunakan BBM nonsubsidi.

Khusus untuk opsi kedua, atau melarang penggunaan BBM bersubsidi pada mobil pribadi di atas tahun 2005, pemerintah mengakui banyak distorsi yang akan muncul. Untuk menerapkannya, dibutuhkan stiker khusus untuk memudahkan SPBU mengenai mobil yang boleh mendapatkan BBM bersubsidi.

Namun, meskipun sudah ada stiker tidak menutup kemungkinan pemilik stiker mengisi BBM-nya di SPBU lain berkali-kali. Selain itu, akan terjadi tambahan pekerjaan di SPBU karena petugas perlu memeriksa surat tanda nomor kendaraan untuk memastikan kebenaran tahun pembuatan mobil.

”Sementara untuk opsi pertama, pelaksanaannya jauh lebih sederhana, distorsi di lapangan jauh lebih kecil. Selain itu, penghematan yang diperoleh negara jauh lebih besar, bisa menghemat belasan juta kiloliter (KL), jauh lebih besar dibandingkan dengan opsi kedua yang diperkirakan akan menghemat 9 juta KL. Namun, memang akan ada keberatan dari pemilik mobil tahun 1990-an,” kata Hatta Rajasa.

Pengaturan konsumsi BBM bersubsidi itu diharapkan akan mencegah lonjakan konsumsi BBM pada tahun 2011.

Tanpa pengaturan BBM, volume konsumsi BBM bersubsidi tahun 2011 bisa melonjak 10 persen di atas target yang ditetapkan, 38 juta KL, atau menjadi 41,8 juta KL. Lonjakan itu bisa terjadi melihat pengalaman tahun 2010, di mana konsumsi BBM bersubsidi melonjak dari target semula 36,5 juta KL menjadi 38,7 juta KL.

”Jadi, dengan adanya pengaturan BBM bersubsidi itu, kami yakin plafon BBM bersubsidi sebesar 38 juta KL pada tahun 2011 akan mencukupi meskipun tetap memperhitungkan pertumbuhan kendaraan yang meningkat 8 sampai 10 persen,” ujar Hatta.

Sebelumnya, pemerintah hanya memiliki satu opsi pembatasan BBM bersubsidi, yakni melarang seluruh mobil tahun 2005 ke atas menikmati BBM bersubsidi. Opsi ini pada awalnya akan diterapkan mulai 1 September 2010 dan berharap akan ada penghematan 2,3 juta KL.

Hal itu diusulkan Menteri ESDM Darwin Zahedi Saleh dalam suratnya kepada Menko Perekonomian Nomor 4642/10/MEM.M/2010 tertanggal 13 Juli 2010 tentang Penghematan BBM Bersubsidi.

Dalam surat itu dinyatakan, berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional, kelompok menengah ke atas memiliki kemampuan untuk membeli BBM nonsubsidi.

Mari Belajar dari Petani Sayuran Vietnam

Vietnam tidak jauh berbeda dengan Indonesia, terutama dalam pertaniannya. Di wilayah Vietnam selatan, banyak petani miskin berpendapatan rendah, seperti halnya petani di Jawa. Begitu pula lahan pertanian yang digarap, nyaris sama, yaitu sekitar 2.000 meter persegi per rumah tangga petani.

Dengan lahan hanya seluas itu, jangan harap mereka bisa hidup sejahtera. Selain bertani, mereka juga harus menjadi buruh pabrik, kuli bangunan, dan bekerja di sektor informal lainnya untuk menambah penghasilan keluarga.

Namun, kini kondisi sebagian besar petani kecil di Vietnam sudah lebih baik. Pendapatan mereka melonjak dua kali lipat. Ini karena mereka beralih dari menanam padi ke sayuran.

Alih budidaya komoditas ini tidak menimbulkan guncangan berarti dalam produksi beras di Vietnam. Padahal,

areal pertanaman sayuran terus melonjak dalam lima tahun terakhir. Ini membuat impor sayuran dari China terus berkurang.

Apabila tahun 2005 luas areal sayuran lebih kecil daripada luas tanam buah-buahan, kini yang terjadi sebaliknya.

Tahun 2010, luas pertanaman komoditas sayuran Vietnam sudah melampaui luas perkebunan kopi. Kopi salah satu komoditas andalan ekspor Vietnam.

Pengembangan komoditas sayuran di Vietnam tersebar, mulai dari wilayah utara, tengah, hingga selatan. Mulai dari Delta Sungai Merah hingga Delta Sungai Mekong.

Di wilayah barat laut terdapat 62.000 hektar, di Hanoi terutama di Delta Sungai Merah 113.000 hektar, Central Coast-North (50.000 hektar), Central Coast-South (28.000 hektar), Central Highlands (9.000 hektar), Delta Sungai Mekong (77.000 hektar), dan di tenggara (56.000 hektar).

Sayuran yang dikembangkan beragam, mulai dari tomat, kubis, jagung manis, labu, bawang, hingga daun bawang.

Pertumbuhan baru

Peran Pemerintah Vietnam dalam pengembangan sayuran di negeri itu tak terlalu dominan. Pemerintah Vietnam hanya memberi dukungan infrastruktur dasar, yakni jalan, jembatan, air, dan listrik, selain memberi pembebasan pajak tanah.

Jalan-jalan di desa dibeton. Irigasi menjadi permanen dan listrik ada di mana-mana. Jalan-jalan ke kebun-kebun produksi mulus sehingga distribusi barang lancar.

Selebihnya, sistem pasar yang berjalan. Minat pasar dalam mendukung pengembangan komoditas sayuran adalah dampak positif dari pembangunan ekonomi di Vietnam.

Vietnam kini adalah salah satu negara di Asia yang sedang bertumbuh pesat meski tak sepesat China.

Pertumbuhan ekonomi Vietnam menarik minat investor. Letak geografis Vietnam sangat strategis. Dalam jalur lalu lintas penerbangan, Vietnam berada di tengah jalur penerbangan strategis lintas benua.

Upah

tenaga kerja di Vietnam juga relatif murah, bahkan lebih murah daripada China. Selain itu, mekanisme berinvestasi mudah, perizinan gampang, dan pungutan liar minim. Hal ini menarik minat investor berinvestasi.

Pemerintah dan rakyat Vietnam berkeinginan kuat untuk maju. Ketegangan antaretnis ataupun agama tak ada. Semua berpikir untuk kemajuan rakyat dan negara.

Keinginan untuk maju juga terjadi di sektor pertanian. Vietnam berkeinginan menjadi eksportir beras terbesar dunia. Mereka terus memacu peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas.

Peningkatan produksi juga dilakukan di budidaya sayuran. Ternyata, budidaya sayuran merupakan jawaban atas peningkatan pendapatan petani berlahan sempit.

Berbagai upaya untuk meningkatkan produksi sayuran dilakukan. Hal itu antara lain melalui berbagai pelatihan atau pendampingan kepada para petani agar petani tertarik menanam sayuran.

Pasar sayuran yang menjanjikan membuat investor tertarik dan mendorong petani melalui kegiatan bisnisnya. Syngenta, yang mengelola bisnis perlindungan tanaman dan produsen benih, misalnya, tertarik untuk masuk ke budidaya sayuran.

”Kami memberikan kontribusi melalui pendekatan bisnis,” kata CEO Syngenta Mike Mack.

Menurut Mack, pihaknya tertarik masuk ke Vietnam karena negara ini melakukan transformasi pertanian secara besar. Pertanian menjadi salah satu mesin perubahan di sana.

”Tantangannya adalah bagaimana membuat petani kecil hidup lebih baik,” kata Mack.

Berbagai kegiatan pendampingan dilakukan Syngenta di Vietnam. Di Distrik Hoai Duc, Hanoi, misalnya, melalui lembaga nonprofitnya, Syngenta mengelola kebun percobaan.

Mengajak petani

Duong Ba Cau, Country Head Seeds of Syngenta Vietnam, mengatakan, selama ini banyak petani kecil kurang atraktif mengembangkan sayuran.

Selain karena skala usahanya kecil, mereka juga menghadapi kendala pemenuhan kebutuhan hidup sehingga para petani itu harus bekerja di tempat lain.

”Mereka harus dimotivasi melalui pendampingan, yang bertujuan melakukan transfer teknologi. Kita harus pastikan produk petani berkualitas dan dibeli konsumen,” kata Ba Cau.

Untuk itu, Syngenta fokus melakukan tiga hal. Pertama adalah membuat petani terus berproduksi di tengah kondisi iklim yang tak menentu.

”Di Vietnam saat off seasson, suhu udara sangat tinggi. Tanaman sayuran banyak yang kekeringan. Kita mengajarkan bagaimana melakukan adaptasi di tengah cuaca yang tak bersahabat agar bisa tetap memproduksi sayur dengan kualitas bagus,” ujar Ba Cau.

Kedua, mengajarkan manajemen budidaya yang baik, antara lain dengan adopsi teknologi, dukungan irigasi, dan benih.

Ketiga, mengupayakan agar petani memiliki akses ke pasar. Mendekatkan produsen dengan pasar.

”Kami memiliki hubungan dengan supermarket untuk membahas kualitas produk yang bisa diterima,” kata Ba Cau.

Menurut Bui Trong Thap, petani sayur, ia menanam sayuran sejak enam tahun lalu di lahan 2.000 meter persegi. Biaya untuk budidaya tomat 10 dollar AS per 360 meter persegi. Setiap tahun penghasilannya 5.000 dollar AS.

”Keuntungannya 2 sampai 3 kali lipat dibandingkan dengan menanam padi,” ujar dia. Ini membuktikan, dengan sayuran pendapatan petani bisa ditingkatkan

Menkeu: Orang Dalam Tak Boleh Jadi Hambatan Ungkap Penggelapan Pajak

Meskipun adanya dugaan keterlibatan orang dalam Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, penyelesaian perkara pajak yang penyidiknya dilakukan oleh petugas Ditjen Pajak tidak boleh sampai menghambat penyelesaian kasus pajak tersebut.

Demikian diungkapkan Menteri Keuangan Agus Martowardojo menjawab pers seusai mengikuti rapat koordinasi mengenai percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (23/11).

Agus sebelumnya diminta tanggapannya atas keluhan Pelaksana Tugas Kejaksaan Agung Dharmono terhadap sejumlah kasus pajak yang belum bisa dituntaskan oleh Kejaksaan Agung akibat lambatnya penyidikan kasus pajak oleh petugas Ditjen Pajak (Kompas, 23/11).

”Kami ingin segera ada kejelasan kasus pajak tersebut. Sebab, hampir semua kasus melibatkan orang dalam. Jadi, orang dalam pun harus ditindak. Akan tetapi, seharusnya tidak boleh ada kendala (penyidikan) dalam kasus pajak,” tandas Agus.

Menurut Agus, secara umum kasus pajak yang ditangani oleh Ditjen Pajak seluruhnya terus dipantau pihaknya melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. ”Kalau disebutkan kasus pajaknya apa, tentu akan saya cek khusus. Sebab, secara umum saya monitor semuanya,” ujarnya.

Oleh karena itu, kata Agus, seluruh kasus pajak diharapkan cepat diproses. ”Kalau sekarang ini masih di tahap penyelidikan, tentu diharapkan agar kasus itu bisa segera agar bisa diproses,” katanya.

Agus menegaskan, Kementerian Keuangan mendukung penuh penegakan hukum pajak. ”Tujuannya agar tidak hanya sistem yang dapat berjalan dengan baik dan jelas, tetapi juga prinsip sebagai negara hukum,” katanya.

Lebih jauh Agus menyatakan, reformasi perpajakan terus dijalankannya hingga kini, mulai dari program pembangunan nilai dan kultur kerja, ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, perbaikan dalam pemeriksaan pajak, prosedur keberatan dan banding pajak, hingga perbaikan dalam teknologi informasi dan keorganisasian, juga sumber daya manusia di Ditjen Pajak.

Agus membantah tudingan, Kemenkeu hanya fokus pada penegakan pajak perusahaan tertentu. ”Kami tidak membeda-bedakan (penanganannya) karena kami ingin masyarakat percaya pada sistem keuangan dan perpajakan. Jadi, kuncinya adalah transparansi dan kesetaraan,” tutur Agus.

Bank Saudara Masuk 200 Bank Terbaik Se Asia Pacific

PT Bank Himpunan Saudara 1906 memperoleh penghargaan sebagai salah satu dari 200 perusahaan terbaik di Asia-Pasifik, dengan penjualan di bawah 1 miliar dollar AS. Penghargaan dari Forbes Asia itu diberikan di Hotel Four Season Hongkong, Selasa (23/11) malam.

Direktur Utama Bank Saudara Farid Rahman kepada Kompas menuturkan, penghargaan tersebut merupakan pengakuan internasional terhadap Bank Saudara. ”Bank Saudara memenuhi kriteria yang disyaratkan,” kata Farid di Hongkong.

Majalah Forbes Asia edisi September 2010 menyebutkan, seleksi awal dilakukan terhadap 12.930 perusahaan di wilayah Asia Pasifik. Perusahaan itu harus memiliki perdagangan aktif dan penjualan antara 5 juta dollar AS dan 1 miliar dollar AS.

Sebanyak 670 perusahaan memenuhi kriteria pertumbuhan, kemampuan profit, dan prospek mendatang. Dari Indonesia, hanya satu perusahaan yang memperoleh penghargaan, yakni Bank Himpunan Saudara 1906.

Data Forbes Asia menyebutkan, Bank Saudara memiliki penjualan atau pendapatan dengan bunga sebesar 38 juta dollar AS. Pendapatan bersih bank yang berkantor pusat di Bandung itu sebesar 4 juta dollar AS dan nilai pasar 68 juta dollar AS.

Menurut Farid, penghargaan tersebut telah memberikan pengaruh lain bagi Bank Saudara. Sudah ada bank dari Timur Tengah yang menyatakan niatnya membeli bank tersebut.

Sanksi Tegas Harus Diberikan Pada Pemalsu Plat Untuk Dapat BBM Bersubsidi

Pengguna kendaraan bermotor roda empat keluaran tahun 2005 ke atas yang memanipulasi pelat nomor kendaraannya akan mendapat sanksi hukum yang tegas. Hal itu sejalan dengan diberlakukannya pembatasan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi per Januari 2011.

Demikian ditegaskan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Senin (22/11). ”Mudah-mudahan tidak (ada manipulasi pelat nomor). Itu hal-hal yang sedang kami antisipasi,” kata Hatta, tanpa menyebutkan jenis dan tingkatan sanksi yang diberikan.

Mulai Januari 2011 pemerintah membatasi konsumsi BBM bersubsidi pada mobil keluaran tahun 2005 ke atas. Alasannya agar tidak menambah beban anggaran subsidi BBM. Hanya kendaraan umum, sepeda motor, dan nelayan, yang dibolehkan memakai BBM subsidi.

Jika pembatasan tidak dilakukan, pemerintah meyakini volume konsumsi BBM akan melonjak melampaui target yang ditetapkan dalam APBN 2011, yakni 38 juta kiloliter.

Menurut pengamat perminyakan Kurtubi,

pembatasan BBM bersubsidi sebaiknya tidak dilaksanakan. Pembatasan itu dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi dan rawan terjadi ”pasar gelap” di SPBU.

Pemerintah, kata Kurtubi, masih punya opsi lain, yakni diversifikasi BBM dengan bahan bakar gas untuk angkutan umum dan kendaraan pemerintah selain mempercepat restrukturisasi manajemen perminyakan nasional.

Pemerintah Lepas Tangan Soal Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri

Pemerintah dinilai telah lepas tangan dan melempar tanggung jawab perlindungan tenaga kerja Indonesia kepada swasta. Terkait dengan banyaknya kasus TKI, pemerintah akan memperbaiki regulasi penempatan dan perlindungan TKI ke Arab Saudi oleh swasta.

Pengaturan pihak swasta kedua negara mutlak dibutuhkan apabila Arab Saudi tetap menolak perjanjian bilateral.

”Jadi, sebetulnya proses penempatan dan perlindungan TKI di Arab Saudi ini murni dilaksanakan swasta. Pemerintah Saudi dan Indonesia adalah back up dari proses (bisnis) swasta itu,” ujar Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar seusai rapat terpadu penempatan dan perlindungan TKI di Kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kalibata, Jakarta, Senin (22/11).

Turut hadir antara lain Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Gumelar, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Mohammad Jumhur Hidayat, Direktur Jenderal Protokol Konsuler Kementerian Luar Negeri Lutfi Rauf, Direktur Jenderal Administrasi dan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aidir Amin Daud, serta Sekjen Kemennakertrans Besar Setyoko.

Menurut Muhaimin, Kemennakertrans bersama BNP2TKI telah membenahi pengawasan proses penempatan dan perlindungan oleh pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS).

Langkah selanjutnya, pemerintah akan mendorong PPTKIS bekerja sama dengan agen pekerja asing di Arab Saudi untuk mengefektifkan pola kerja yang mengutamakan perlindungan.

Pemerintah akan meningkatkan perlindungan melalui pengawasan kontrak kerja. Atase ketenagakerjaan di Konsulat Jenderal dan Kedutaan Besar Republik Indonesia baru akan menyetujui perjanjian kerja antara pengguna jasa dan TKI yang diajukan agen apabila mencantumkan beberapa hal.

Muhaimin mencontohkan, calon majikan wajib melampirkan bukti penghasilan bulanan, mencantumkan peta rumah, dan jumlah anggota keluarga.

”Kemlu dan kami sedang menghitung kebutuhan staf tambahan sehingga kontrol perjanjian kerja akan semakin diperketat,” kata Muhaimin Iskandar.

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Arif Minardi, meminta pemerintah mengawal proses hukum yang berjalan di Arab Saudi.

”Pemerintah Indonesia harus mendorong Arab Saudi menjalankan proses hukuman yang adil kepada penganiaya TKI. Majikan yang membunuh ataupun yang menggunting bibir Sumiati harus dihukum setimpal,” ujar Arif dalam Rapat Paripurna DPR.

Tanggung jawab negara

Secara terpisah, analis kebijakan Migrant Care, Wahyu Susilo, mengatakan, pemerintah telah lepas tangan dan melempar tanggung jawab perlindungan TKI kepada swasta.

Pemerintah telah gagal menyusun kebijakan perlindungan TKI. Bahkan, skema perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri melalui asuransi.

”Seharusnya urusan perlindungan itu tanggung jawab negara. Tetapi, negara malah mewakilkannya kepada perusahaan asuransi dan PPTKIS. Padahal, dalam hubungan internasional, hanya antarpemerintah yang memiliki perikatan hukum,” ujar Wahyu Susilo.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia Yunus M Yamani juga meminta agar pemerintah tidak melempar tanggung jawab dan memojokkan PPTKIS. ”Perlindungan TKI dan WNI menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan diserahkan kepada perusahaan asuransi,” ujarnya.

Mencermati Soal Tukar Guling Bakrie dan Vallar

Cukup menarik perhatian berkenaan dengan transaksi senilai 3 miliar dollar AS yang melibatkan dua produsen batu bara utama di Indonesia, yaitu Bumi Resources dan Berau Coal. Sebuah aksi korporasi yang memastikan akan semakin banyak batu bara yang akan diekspor.

Industri batu bara Indonesia meningkat pesat dalam lima tahun terakhir. Produksi batu bara yang pada tahun 2004 hanya 131 juta ton meningkat 74 persen menjadi 228 juta ton pada tahun 2008.

Kenaikan produksi itu terutama dipicu peningkatan permintaan dalam jumlah besar dari China. China menerapkan kebijakan melarang ekspor batu bara untuk menahan laju eksploitasi tambang batu bara di dalam negeri.

Sebagai gantinya, mereka mengimpor batu bara dalam jumlah besar dari Indonesia dan Australia. Batu bara Indonesia menjadi lebih kompetitif dibandingkan dengan batu bara dari Australia karena jarak yang lebih dekat membuat ongkos kirim batu bara ke China lebih murah.

Produksi batu bara Indonesia tahun ini diproyeksikan mencapai 254 juta ton. Menurut catatan Badan Pusat Statistik, pada tahun 2009 ekspor batu bara sebanyak 234,1 juta ton, dengan nilai devisa 13,8 miliar dollar AS.

Sementara itu, berdasarkan perkiraan Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia, jika mengikutsertakan pertambangan ilegal yang tidak tercatat pemerintah, realisasi produksi mencapai 300 juta ton.

Dengan harga batu bara tahun lalu rata-rata 70 dollar AS, di atas kertas, seharusnya nilai devisa dari batu bara mencapai 17,5 miliar dollar AS. Dari potensi itu, jumlah penerimaan negara melalui pajak dan pendapatan bukan pajak (royalti) mencapai 60 persennya atau sekitar 10,5 miliar dollar AS.

Namun, kenyataannya penerimaan negara dari sektor pertambangan tahun lalu hanya Rp 51 triliun, jauh dari potensi penerimaan yang seharusnya diperoleh. Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Pemeriksa Keuangan mengendus adanya indikasi praktik penghindaraan pajak penjualan oleh perusahaan batu bara melalui transfer pricing.

Modus ini dilakukan dengan membentuk anak perusahaan di luar negeri, kemudian dilakukan ekspor pada tingkat harga tertentu sehingga pendapatannya lebih rendah dan pajak yang harus dibayarkan lebih murah.

Dalam kaitan dengan transaksi Bakrie & Brothers dengan Vallar, Bakrie menukar 25 persen kepemilikan saham di Bumi Resources dengan 50 juta saham Vallar. Vallar sebelumnya menguasai Bumi. Melalui transaksi ini, Bakrie menjadi pengendali saham di Vallar Plc yang akan segera berganti nama menjadi Bumi Plc. Indra Bakrie akan duduk sebagai komisaris di Bumi Plc, sedangkan Presdir Bumi Resources Ari Hudaya akan menjadi Chief Executive Officer. Melalui tukar guling saham ini pula, Bumi akan terdaftar di bursa London, Inggris, melalui Bumi Plc.

Pengamat pasar modal Yanuar Rizky mengatakan, terdaftarnya Bumi di bursa London bisa menjadi jalan bagi perusahaan untuk terhindar dari aturan pajak di Indonesia. ”Mereka bisa saja mengelak dari ketentuan pajak di dalam negeri karena sudah menjadi multinatinational company,” ujarnya.

Menurut Yanuar, dengan posisi sebagai holding company, Bumi semakin leluasa melakukan transfer pricing. ”Kalau dulu hanya dilakukan dengan kendaraan perusahaan lain, sekarang antara anak dan induk perusahaan,” kata Yanuar.

Dileep Srivastava, Senior Vice President Investor Relation Bumi Resources, yang dihubungi mengatakan, indikasi transfer pricing ataupun penghindaran pajak sama sekali tidak benar. ”Bumi tidak pernah melakukan transfer pricing sama sekali,” ujarnya.

Vallar Plc baru saja membeli 75 persen saham Berau Coal. Artinya, secara tidak langsung, Berau menjadi cucu perusahaan Bakrie & Brothers melalui Bumi Plc. Dengan menguasai Berau, Bumi akan menguasai 30 persen produksi batu bara nasional.

Menarik untuk dicermati bahwa setelah pengambilalihan Berau oleh Vallar, belum ada kejelasan siapa yang memegang hak pemasaran batu bara Berau. Berau Coal yang merupakan produsen batu bara kelima terbesar, tahun ini menargetkan produksi 17,9 juta ton, dengan porsi ekspor sebanyak 70 persen ke China, Jepang, dan Malaysia.

Sementara itu, Bumi Resources saat ini menjadi produsen batu bara terbesar di Indonesia melalui dua anak perusahaannya, PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia. Produksi batu bara KPC dan Arutmin tahun ini diperkirakan mencapai 64 juta ton, sekitar 60 persennya diekspor dengan negara tujuan utama adalah China, India, dan beberapa negara Eropa.

Nathaniel Rotschild, pemilik Vallar Plc, menyatakan, pihaknya menargetkan produksi Bumi dan Berau bakal mencapai 140 juta ton pada tahun 2013. Dengan demikian, Bumi akan meneguhkan posisinya sebagai pengekspor batu bara terbesar ke China untuk pembangkit listrik.

Bumi Resources besar melalui tangan pemerintah. Bumi membeli KPC dari Rio Tinto melalui proses divestasi. Sesuai aturan kontrak karya, perusahaan pertambangan asing diwajibkan mendivestasikan 51 persen sahamnya kepada negara ketika masa operasinya memasuki tahun ke-20.

Kesempatan pertama divestasi saham perusahaan tambang diberikan kepada pemerintah. Dalam kasus divestasi saham Rio Tinto, pemerintah tidak mempergunakan haknya. Hak membeli saham dialihkan ke perusahaan nasional, dalam hal ini Bumi Resources.

Karena terhitung menjual ke entitas nasional, Bumi mendapat KPC dengan harga yang relatif murah, sekitar 500 juta dollar AS atau sekitar Rp 4,5 triliun. Dengan perkembangan industri batu bara yang sedemikian cepat, hanya dalam waktu 10 tahun kapitalisasi pasar (market capitalization) Bumi Resources sudah mencapai 6 miliar dollar AS atau sekitar Rp 54 triliun.

Direktur Masyarakat Batu Bara Indonesia Singgih Widagdo mengatakan, kasus Bumi hendaknya menjadi pelajaran tentang pentingnya penguasaan sumber daya alam oleh negara.

Andai saja penguasaan batu bara ada di bawah badan usaha milik negara, negara bisa memperoleh manfaat paling optimal dari perkembangan industri batu bara yang sedemikian pesat.

”Kita tidak perlu khawatir kekurangan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik dan industri di dalam negeri,” kata Singgih.

BPK Diminta Audit Krakatau Steel

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie meminta Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit investigasi terhadap PT Krakatau Steel dan penjamin emisi terkait penawaran umum perdana saham perusahaan BUMN tersebut.

Permintaan Marzuki Alie disampaikan saat berpidato pada Rapat Paripurna DPR, Senin (22/11) di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta.

Menurut Marzuki, keputusan PT Krakatau Steel (KS) masuk ke Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan terobosan bagus dan baik, terutama dalam rangka menambah modal perusahaan untuk pengembangan investasi.

Kebijakan go publik lebih baik dibandingkan dengan kebijakan strategic sales. ”Tetapi, keputusan harga saham Rp 850 setiap lembar dianggap terlalu rendah. Lebih kontroversial lagi, saat listing di BEI sehari sesudahnya, harga saham melonjak tajam dan terjadi penjualan besar-besaran oleh investor,” tutur Marzuki,

Untuk itu, kata Marzuki, dibutuhkan audit investigasi untuk membuktikan apakah tata laksana penjualan perdana saham KS sesuai dengan prosedur serta tidak melanggar aturan, norma, dan etika pasar modal?

Buka semua informasi

Secara terpisah, Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy menilai, saat ini lebih baik pemerintah membuka semua informasi terkait penjualan saham PT KS di Komisi VI DPR.

Jika ada yang perlu dirahasiakan, penjelasan dapat dilakukan di sidang tertutup. ”Jika penjelasan itu belum cukup, jangan alergi terhadap pembentukan panitia khusus DPR,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Saan Mustopa membenarkan fraksinya pernah bertemu dengan Menteri BUMN Mustafa Abubakar pada bulan Oktober atau beberapa saat sebelum penawaran perdana saham PT KS.

Hadir dalam pertemuan yang dilakukan di Hotel Sultan itu antara lain Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dan Ketua Fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah.

”Kami mengundang Menteri BUMN karena ingin memperkenalkan pengurus Fraksi Partai Demokrat. Tidak ada diskusi yang spesifik. Masalah penawaran saham KS sama sekali tidak dibahas karena itu bukan wewenang kami,” tutur Saan.

Sementara itu, Kaukus Ekonomi Konstitusi DPR mendesak pemerintah menghentikan sementara agenda privatisasi BUMN hingga permasalahan dan polemik IPO PT KS bisa diselesaikan. IPO BUMN lain dapat dilakukan kembali jika pemerintah membuat aturan baru tentang tata cara penetapan harga dan distribusi saham.

”Lanjutkan IPO BUMN setelah ada aturan baru soal tata cara penetapan harga dan distribusi saham yang mengedepankan kepentingan rakyat Indonesia. Selesaikan polemik IPO KS secara transparan dan bertanggung jawab hingga ada perubahan kebijakan yang lebih baik. Ini perlu agar polemik IPO KS tidak menular ke privatisasi BUMN lain,” ujar anggota Kaukus Ekonomi, yang juga anggota Komisi XI DPR, Arif Budimanta.

Kaukus Ekonomi Konstitusi DPR juga meminta pemerintah mampu mendistribusikan saham dan memprioritaskannya kepada rakyat Indonesia pada setiap IPO BUMN setelah IPO KS.

Selanjutnya investor asing yang ingin membeli saham BUMN harus membelinya di pasar sekunder. ”Kami fokus pada agenda perubahan kebijakan ke depan. Yang perlu dicermati adalah perubahan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan tentang tata cara pendaftar saham perdana. Itu perlu direvisi, terutama dalam proses bookbuilding (pembentukan harga),” tuturnya.

Kaukus Ekonomi Konstitusi DPR dibentuk oleh 35 anggota DPR periode 2010-2014 pada 18 Agustus 2010 bersamaan dengan Hari Konstitusi

Penerbangan Garuda Belum Kembali Normal

Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar mengatakan, penerbangan maskapai nasional itu diprediksi baru akan normal pada Kamis (25/11). Supaya Garuda optimal menuntaskan gangguan operasional, pada hari Selasa dan Rabu tak akan ada penjualan tiket.

Hingga Senin ratusan penumpang tujuan Biak dan Jayapura telantar lebih dari tiga jam di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, sedangkan dua penerbangan ke Jakarta dibatalkan.

Administrator Bandara Hasanuddin, M Sidabutar, mengatakan, ratusan penumpang GA 650 tujuan Biak dan Jayapura akhirnya dipindahkan ke Lion Air. Pesawat GA 650 yang sedianya berangkat pada pukul 03.55 Wita baru tiba dari Jakarta sekitar pukul 09.00.

Sementara itu, di Bandara Polonia, Medan, penerbangan Garuda pada Senin relatif lancar. Hanya satu penerbangan yang terlambat tiba, dari pukul 15.00 menjadi pukul 16.06.

Dari Padang, General Manager PT Angkasa Pura II Cabang Bandara Internasional Minangkabau Agus Kemal menyebutkan, Senin, ada keterlambatan penerbangan Garuda menuju Jakarta selama setengah jam.

Di Semarang, mantan Menteri Kehutanan MS Kaban yang menjadi penumpang GA 239 menilai, tak seharusnya perubahan sistem mengorbankan penumpang.

Seharusnya, ujar Kaban, perubahan menuju sesuatu yang lebih baik. Kaban mengaku, sebelumnya sudah tiga kali menanyakan apakah pesawat yang ditumpanginya turut tertunda, tetapi dijawab tetap sesuai jadwal. Namun, pesawat itu ternyata tertunda. Dari Madinah dilaporkan, sekitar 5.000 jemaah haji dari berbagai penyelenggara haji khusus (ONH plus) hingga Senin sudah 30 jam menunggu kepastian pulang ke Tanah Air.

Namun, Vice President Corporate Communications Garuda Pujobroto mengatakan, ”Keterlambatan pesawat haji tak terkait masalah sistem baru Garuda. Itu masalah klasik karena kepadatan di Bandara Madinah.”

Penggantian tiket

Garuda juga berupaya keras mengembalikan kepercayaan penumpang. Menurut Pujobroto, bila ada pembatalan, Garuda akan membayar dua kali lipat harga tiket. Sementara itu, bila penumpang tetap terbang, Garuda memberi uang kontan senilai harga tiket.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan, manajemen Garuda perlu menyelesaikan semua masalah sebelum rencana penawaran saham perdana awal tahun 2011.

Publik juga harus dijelaskan masalah yang sedang dihadapi agar eskalasi masalahnya tidak membesar. ”Apalagi, Garuda akan IPO. Penjelasan itu diperlukan untuk menghindari turunnya kepercayaan publik terhadap Garuda, baik masyarakat domestik maupun luar negeri,” katanya.

Sementara itu, pengurus Serikat Karyawan Garuda Tommy Tampaty membantah informasi gangguan jadwal penerbangan Garuda terkait adanya mogok karyawan.

”Gangguan itu murni karena implementasi sistem, sementara karyawan Garuda tetap bertugas seperti biasa. Memang ada masalah hubungan industrial, tetapi tak ada aksi mogok. Namun, kami prihatin gangguan sistem masih terjadi,” kata Tommy.

Implementasi sistem baru Integrated Operation Control System (IOCS), yang diaplikasikan sejak Kamis pekan lalu, telah menyebabkan gangguan pada jadwal penerbangan Garuda.

IOCS yang diterapkan di Garuda sebenarnya sistem yang digunakan oleh maskapai nasional Jerman, Lutfhansa.

Teknologi Informasi ini merupakan perangkat lunak, yang memungkinkan pertukaran data dan komunikasi antarunit bisnis. Ketika IOCS diterapkan, ketepatan waktu penerbangan dipastikan akan meningkat.

Dengan adanya IOCS, indikator-indikator, seperti jadwal pemeliharaan dan perputaran pesawat, penerbangan, kru, hingga kondisi dan volume penumpang, akan dipaparkan secara online. Indikator pun segera dianalisis sehingga keputusan bisa segera diambil.

Kertas Basuki Rachmat Tuntaskan Pembangunan Pabrik Kedua

Prediksi tumbuhnya permintaan kertas di Asia, yang mencapai 1,8 juta ton tahun 2014 dari 1,6 juta ton pada tahun 2010, mendorong PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk untuk menuntaskan pembangunan paper machine 2.

Diharapkan, pembangunan pabrik tersebut akan selesai pada 2012, dengan kapasitas produksi 100.000 ton per tahun. Saat ini PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk (KBRI) hanya mengoperasikan paper machine 1 (PM1) berkapasitas 9.000 ton per tahun. ”Pendirian paper machine 2 adalah bagian dari restrukturisasi perusahaan yang akan berlangsung antara dua dan tiga tahun ke depan. Juga dilakukan perbaikan struktur keuangan dan permodalan, restrukturisasi utang, serta penjualan bisnis sampingan kami,” kata Direktur Utama PT KBRI Glenn M Surya Jusuf di Jakarta, Senin (22/11).

Saat ini proses pembangunan PM2 telah 90 persen. ”Proses pembangunan yang tersisa 10 persen ini akan dibiayai oleh bank nasional dengan nilai pinjaman 50 juta dollar AS,” kata Direktur KBRI Theo Satria.

Bahan baku bagi PM2 dan distribusi kertasnya, kata Theo, dijamin berkat kerja sama dengan perusahaan perdagangan pulp dan kertas CellMark.

Theo menegaskan, karena ada isu green, CellMark sudah berkomitmen untuk mencari pulp yang disertifikasi ecolabelling. Tujuannya agar produk kertas KBRI mudah diserap pasar.

”Sekitar 90 persen produknya pun nantinya diekspor. Produk utamanya kertas fotokopi 80 gram,” ujarnya. Nantinya, bahan baku PM2 disuplai hutan tanaman industri. Hutan seluas 100.000 hektar di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, akan ditanami pohon akasia mangium meski investasi di HTI baru dikerjakan dengan serius mulai tahun 2012.

Hingga 30 September 2010, laba bersih KBRI naik menjadi Rp 74,31 miliar atau 222,85 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2009. Laba didapat dari keuntungan selisih kurs dan penjualan anak perusahaan.

Jaksa Agung Akan Desak Menkeu Tertibkan Para Koruptor

Pelaksana Tugas Jaksa Agung Darmono menegaskan, pihaknya akan meminta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan atau bahkan langsung kepada Menteri Keuangan Agus Martowardojo untuk menyegerakan kerja dari para penyidik pajak guna mempercepat penyelesaian perkara perpajakan yang ditangani di Kejaksaan Agung.

Darmono menjelaskan, sejauh ini laporan dari penyidik pajak sangat lambat sehingga upaya meneruskan perkara perpajakan yang ada menjadi terhambat. ”Ada empat kasus yang kami tangani, tetapi baru satu kasus yang sudah P-21 (sudah lengkap untuk diajukan ke pengadilan). Kasus lainnya belum karena laporan dari penyidik pajak yang belum masuk,” ujar Darmono di Jakarta, Senin (22/11).

Penegasan Darmono ini berkenaan dengan banyaknya kasus perpajakan yang berlarut-larut. Kondisi ini memungkinkan terjadinya kongkalikong antara wajib pajak dan penyidik pajak, seperti kasus Gayus

Tambunan.

Sementara itu, Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Iqbal Alamsjah menegaskan, pihaknya masih menyelesaikan dua berkas kasus besar terkait dengan dugaan penggelapan pajak oleh kelompok usaha Asian Agri. Kasus tersebut sudah berulang kali dikembalikan oleh Kejaksaan Agung. Oleh karena itu, Ditjen Pajak hanya akan menyerahkan berkas kedua kasus itu jika dinilai sudah sangat matang sehingga tidak ada ruang bagi Kejaksaan mengembalikan berkasnya kembali ke Ditjen Pajak.

”Kami ingin memproses berkas itu sekali langsung lengkap sehingga selesai, tidak bolak-balik dari Kejaksaan ke Ditjen Pajak. Ini adalah kasus yang awal dari bukti permulaan. Kami ingin semuanya mengena,” ujarnya.

Iqbal menegaskan, pihaknya tidak tinggal diam dalam menyelesaikan semua kasus perpajakan. Hanya pada kasus Asian Agri ini mereka sangat hati-hati karena yang dihadapi adalah wajib pajak besar.

Sebelumnya, penanganan kasus tindak pidana pajak yang melibatkan perusahaan penghasil bubur kayu dan kertas Asian Agri belum juga beranjak ke pengadilan meskipun sudah diselidiki sejak Mei 2007. Kasus ini masih bolak-balik dari Ditjen Pajak ke pihak Kejaksaan. Masalahnya adalah soal administrasi.

Per Februari 2010, ada 15 perusahaan yang terkait dengan kelompok usaha Asian Agri yang diselesaikan berkas hukumnya. Dengan demikian, ada 15 wajib pajak yang sudah disidik dalam kasus penggelapan pajak ini.

Ditjen Pajak memublikasikan bahwa tunggakan pajak wajib pajak badan mencapai Rp 17,5 triliun atau 33,7 persen dari total tunggakan pajak Rp 52 triliun per akhir tahun 2009. Tunggakan pajak itu dari 100 perusahaan, yang dilaporkan dalam lima tahun terakhir tahun 2009

Revisi Undang Undang Tenaga Kerja Ditolak

Aspirasi yang menolak revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kian meluas. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia meminta pemerintah untuk membatalkan rencana revisi UU Ketenagakerjaan.

Hal ini mencuat dalam Rapat Kerja Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) pimpinan Jacob Nuwawea di Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Senin (22/11).

Rakernas antara lain dihadiri Sekjen K-SPSI Soewarno Sjahery, Ketua Bidang Organisasi K-SPSI Dhiana Anwar, dan pengurus serikat pekerja di bawah payung K-SPSI. Organisasi ini adalah satu dari tiga konfederasi serikat pekerja nasional.

Soewarno menegaskan, revisi UU Ketenagakerjaan akan lebih banyak mengakomodasi kepentingan pengusaha daripada buruh. Substansi revisi UU itu pada akhirnya pengurangan hak normatif buruh.

Dhiana, yang juga anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Demokrat, menambahkan, revisi UU Ketenagakerjaan bukan prioritas pemerintah saat ini. Pemerintah semestinya memperbaiki pengawasan ketenagakerjaan demi menciptakan hubungan industrial yang kondusif.

”Bagi kami, tolak revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah harga mati. Kami mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah dalam hal ini,” ujarnya.

Setelah sempat batal pada tahun 2006, pemerintah kembali ingin merevisi UU Ketenagakerjaan. Kalangan pengusaha beralasan UU Ketenagakerjaan yang kaku membuat investor enggan berekspansi sehingga lapangan kerja baru sulit terwujud.

Saat menyampaikan pidato kunci kepada 300 peserta Rakernas K-SPSI, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menyatakan, pihaknya menyadari UU Ketenagakerjaan sangat sensitif sehingga di dalam tahap pembahasan saja sudah mengundang berbagai reaksi dari kalangan buruh.

Mennakertrans menegaskan, pemerintah membuka ruang dan waktu yang tidak terbatas bagi semua pemangku kepentingan untuk memberikan masukan.

”Yang terutama sinergi pemangku kepentingan dapat menata Indonesia untuk menciptakan lapangan kerja baru dengan hubungan industrial yang kondusif,” ujar Muhaimin.