Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Edi Sukmoro langsung pasang target penerimaan PT KAI tahun depan. Tidak tanggung-tanggung, dia langsung menyebut angka Rp 11 triliun pendapatan PT KAI tahun depan.
"Tahun lalu kan pendapatan Rp 8,7 triliun, tahun depan 10 atau 11 trilyun," kata Edi di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (29/10/2014).
Dia berpandangan, sebenarnya tata kelola keuangan di PT KAI sendiri sudah sangat baik. Pasalnya, pendapatan keuangan pada masa Ignasius Jonan terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.
"Saya kira kalau keuangan dipegang Dirut lama sudah membaik, naik terus. Sampai terakhir untung kami Rp 560 miliar dari pendapatan Rp 8,7 triliun. Saya kira ini harus naik terus karenaopportunity itu ada," ujar dia.
Sebelumnya, Kementerian BUMN menunjuk Direktur Pengelolaan Aset Non Produksi KAI Edi Sukmoro sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia. Hal itu berarti, Edi lah yang menjadi pengganti Ignasius Jonan.
Rini menjelaskan bahwa penunjukan Edi sudah melalui proses penseleksian. Apalagi kata dia, Edi dikenal memiliki kemampuan yang baik dan mengetahui selak-beluk KAI.
Wednesday, October 29, 2014
Singapura Tempat Terbaik untuk Berbisnis Di Dunia dan Indonesia Berhasil Menduduki Peringkat 114
Singapura kembali menyandang predikat sebagai negara terbaik untuk berbisnis, menurut survei tahunan Bank Dunia. Survei yang dituangkan dalam laporan bertajuk ‘Doing Business’ itu menempatkan negeri jiran itu pada peringkat pertama dengan nilai 88,27.
Predikat 'negara dengan kemudahan untuk berbisnis' menurut survei Bank Dunia ialah yang kesembilan kalinya bagi Singapura. Berdasarkan rangkaian metrik yang digunakan Bank Dunia guna mengukur seberapa lama membuka dan menutup perusahaan, tingkat kesulitan mendapatkan izin konstruksi, dan sistem pembayaran pajak, Singapura dinilai paling ramah terhadap pebisnis.
Kebalikan dengan Singapura, Eritrea dan Libia menempati peringkat paling bawah dari 189 negara yang disurvei. “Susunan tabel amat mirip dengan tabel tahun lalu. Negara-negara di 20 besar terus memperbaiki aturan dalam berbisnis,” sebut laporan itu sebagaimana dikutip dari BBC, Rabu (29/10/2014).
Yang membedakan dengan survei tahun-tahun sebelumnya, survei yang diluncurkan saat ini mengambil sampel dua kota di 11 negara yang memiliki penduduk lebih dari 100 juta orang, seperti China, India, Indonesia, Bangladesh, dan Pakistan.
Negara-negara ASEAN
Di antara negara-negara anggota ASEAN, posisi Indonesia hanya unggul dari Kamboja dan Timor Leste. Indonesia menempati peringkat 114 dengan mengumpulkan 59,15 poin. Adapun Kamboja berada pada peringkat 135, sedangkan Timor Leste 172.
Di atas Indonesia terdapat Singapura (peringkat 1), Malaysia (18), Thailand (26), Filipina (95), dan Brunei Darussalam (101).
Predikat 'negara dengan kemudahan untuk berbisnis' menurut survei Bank Dunia ialah yang kesembilan kalinya bagi Singapura. Berdasarkan rangkaian metrik yang digunakan Bank Dunia guna mengukur seberapa lama membuka dan menutup perusahaan, tingkat kesulitan mendapatkan izin konstruksi, dan sistem pembayaran pajak, Singapura dinilai paling ramah terhadap pebisnis.
Kebalikan dengan Singapura, Eritrea dan Libia menempati peringkat paling bawah dari 189 negara yang disurvei. “Susunan tabel amat mirip dengan tabel tahun lalu. Negara-negara di 20 besar terus memperbaiki aturan dalam berbisnis,” sebut laporan itu sebagaimana dikutip dari BBC, Rabu (29/10/2014).
Yang membedakan dengan survei tahun-tahun sebelumnya, survei yang diluncurkan saat ini mengambil sampel dua kota di 11 negara yang memiliki penduduk lebih dari 100 juta orang, seperti China, India, Indonesia, Bangladesh, dan Pakistan.
Negara-negara ASEAN
Di antara negara-negara anggota ASEAN, posisi Indonesia hanya unggul dari Kamboja dan Timor Leste. Indonesia menempati peringkat 114 dengan mengumpulkan 59,15 poin. Adapun Kamboja berada pada peringkat 135, sedangkan Timor Leste 172.
Di atas Indonesia terdapat Singapura (peringkat 1), Malaysia (18), Thailand (26), Filipina (95), dan Brunei Darussalam (101).
PT Semen Indonesia Tbk Masuk Forber dan Buat Universitas
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk meresmikan pendirian Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI) yang berlokasi di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Surat Keputusan ijin prinsip pendirian UISI diberikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Djoko Santoso kepada Direktur Utama Semen Indonesia, Dwi Soetjipto, di Jakarta, Ahad, 19 Oktober 2014.
Melalui keterangan tertulis, Senin, 20 Oktober 2014, Dwi mengatakan UISI merupakan pengembangan dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Semen Indonesia (STIMSI). Pendirian perguruan tinggi tersebut dilakukan melalui Semen Gresik Foundation (SGF), sebuah lembaga nonprofit yang dibentuk perseroan untuk mengelola sejumlah kegiatan di bidang pendidikan, lingkungan, sosial, dan pelayanan kesehatan. Sebelumnya, SGF mengelola lembaga pendidikan mulai tingkat PAUD, SD, SMP, hingga SMA dan SMK.
Dwi mengatakan, UISI akan menerima mahasiswa baru pada tahun 2015. UISI memiliki tiga fakultas dengan 10 program studi (prodi), yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang memiliki tiga prodi yakni Manajemen, Akuntansi serta Ekonomi Syariah. Kemudian Fakultas Teknologi Industri dan Agribisnis yang memiliki empat program studi yaitu Teknik Kimia, Teknik Logistik, Manajemen Rekayasa serta Teknologi Industri Pertanian. Sementara Fakultas Teknologi Informasi dan Desain Kreatif memiliki tiga program studi yaitu Teknik Informatika, Sistem Informasi, serta Desain Komunikasi Visual.
Kehadiran UISI, kata Dwi, diharapkan dapat mencetak sumber daya manusia yang unggul di bidang manajemen. Dengan menghimpun, mengonsolidasikan, dan mendayagunakan mereka, Semen Indonesia kelak bisa menghasilkan energi ilmu pengetahuan yang berkontribusi besar bagi bangsa dan negara. "UISI akan kami desain menjadi pusat unggulan pengembangan bisnis, mulai dari aspek konsep, teori sampai praktik bisnis," ujarnya.
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk tersebut kembali masuk dalam Forbes Global 2000, daftar 2.000 perusahaan publik berkinerja terbaik di seluruh dunia. DaftarThe World's Biggest Companies ini dipublikasikan secara tahunan sejak 2004 oleh Forbes, media ekonomi terkemuka berbasis di Amerika Serikat.
Ini sekaligus membuktikan kiprah perseroan diakui dan memenuhi ekspektasi publik internasional,” ujar Dwi Soetjipto, Direktur Utama Semen Indonesia, dalam acara Forum Kepemimpinan BUMN yang diselenggarakan Forbes di Jakarta, Kamis 3 Oktober 2013.
Selain Semen Indonesia, daftar Forbes Global 2000 tahun ini juga memasukkan delapan perusahaan asal Indonesia lainnya, antara lain PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Mandiri Tbk. Peringkat Semen Indonesia dalam daftar Forbes Global 2.000 naik dari 1.674 pada 2012 menjadi 1.425 pada 2013 atau meningkat 249 poin. Peningkatan tersebut tercatat sebagai yang terbesar dibanding delapan perusahaan Indonesia lainnya yang masuk daftar Forbes Global 2000.
Penilaian Forbes Global 2000 didasarkan pada empat indikator kinerja keuangan, yaitu penjualan, laba, aset, dan nilai pasar (market value). Forbes Global 2000 menjadi salah satu rujukan bagi para pelaku bisnis dan investor untuk mengetahui kinerja sebuah perusahaan publik yang terdaftar di bursa saham di berbagai negara di dunia.
Tahun ini, perusahaan-perusahaan dari 63 negara masuk dalam Forbes Global 2000, meningkat dibandingkan saat penilaian ini kali pertama dilakukan pada 2004 di mana ketika itu hanya ada 2000 perusahaan dari 51 negara.
Dalam daftar Forbes Global 2000 tahun ini, jumlah pendapatan dari perusahaan-perusahaan yang masuk peringkat mencapai US$ 38 triliun, laba US$ 2,43 triliun, aset US$ 159 triliun, dan nilai pasar US$ 39 triliun. Total jumlah pekerja yang masuk dalam perusahaan di daftar Forbes Global 2000 mencapai Rp 87 juta.
Dwi menuturkan, masuk dalam Forbes Global 2000 merupakan kebanggaan tersendiri bagi perseroan. Dengan masuk daftar 2000 perusahaan sedunia berkinerja terbaik, perseroan dianggap sejajar dengan perusahaan besar dunia lainnya. ”Langkah kami go global dengan mengakuisisi Thang Long Cement Vietnam semakin menempatkan perseroan di posisi terhormat dalam peta dan pergaulan bisnis internasional,” kata Dwi.
Melalui keterangan tertulis, Senin, 20 Oktober 2014, Dwi mengatakan UISI merupakan pengembangan dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Semen Indonesia (STIMSI). Pendirian perguruan tinggi tersebut dilakukan melalui Semen Gresik Foundation (SGF), sebuah lembaga nonprofit yang dibentuk perseroan untuk mengelola sejumlah kegiatan di bidang pendidikan, lingkungan, sosial, dan pelayanan kesehatan. Sebelumnya, SGF mengelola lembaga pendidikan mulai tingkat PAUD, SD, SMP, hingga SMA dan SMK.
Dwi mengatakan, UISI akan menerima mahasiswa baru pada tahun 2015. UISI memiliki tiga fakultas dengan 10 program studi (prodi), yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang memiliki tiga prodi yakni Manajemen, Akuntansi serta Ekonomi Syariah. Kemudian Fakultas Teknologi Industri dan Agribisnis yang memiliki empat program studi yaitu Teknik Kimia, Teknik Logistik, Manajemen Rekayasa serta Teknologi Industri Pertanian. Sementara Fakultas Teknologi Informasi dan Desain Kreatif memiliki tiga program studi yaitu Teknik Informatika, Sistem Informasi, serta Desain Komunikasi Visual.
Kehadiran UISI, kata Dwi, diharapkan dapat mencetak sumber daya manusia yang unggul di bidang manajemen. Dengan menghimpun, mengonsolidasikan, dan mendayagunakan mereka, Semen Indonesia kelak bisa menghasilkan energi ilmu pengetahuan yang berkontribusi besar bagi bangsa dan negara. "UISI akan kami desain menjadi pusat unggulan pengembangan bisnis, mulai dari aspek konsep, teori sampai praktik bisnis," ujarnya.
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk tersebut kembali masuk dalam Forbes Global 2000, daftar 2.000 perusahaan publik berkinerja terbaik di seluruh dunia. DaftarThe World's Biggest Companies ini dipublikasikan secara tahunan sejak 2004 oleh Forbes, media ekonomi terkemuka berbasis di Amerika Serikat.
Ini sekaligus membuktikan kiprah perseroan diakui dan memenuhi ekspektasi publik internasional,” ujar Dwi Soetjipto, Direktur Utama Semen Indonesia, dalam acara Forum Kepemimpinan BUMN yang diselenggarakan Forbes di Jakarta, Kamis 3 Oktober 2013.
Selain Semen Indonesia, daftar Forbes Global 2000 tahun ini juga memasukkan delapan perusahaan asal Indonesia lainnya, antara lain PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Mandiri Tbk. Peringkat Semen Indonesia dalam daftar Forbes Global 2.000 naik dari 1.674 pada 2012 menjadi 1.425 pada 2013 atau meningkat 249 poin. Peningkatan tersebut tercatat sebagai yang terbesar dibanding delapan perusahaan Indonesia lainnya yang masuk daftar Forbes Global 2000.
Penilaian Forbes Global 2000 didasarkan pada empat indikator kinerja keuangan, yaitu penjualan, laba, aset, dan nilai pasar (market value). Forbes Global 2000 menjadi salah satu rujukan bagi para pelaku bisnis dan investor untuk mengetahui kinerja sebuah perusahaan publik yang terdaftar di bursa saham di berbagai negara di dunia.
Tahun ini, perusahaan-perusahaan dari 63 negara masuk dalam Forbes Global 2000, meningkat dibandingkan saat penilaian ini kali pertama dilakukan pada 2004 di mana ketika itu hanya ada 2000 perusahaan dari 51 negara.
Dalam daftar Forbes Global 2000 tahun ini, jumlah pendapatan dari perusahaan-perusahaan yang masuk peringkat mencapai US$ 38 triliun, laba US$ 2,43 triliun, aset US$ 159 triliun, dan nilai pasar US$ 39 triliun. Total jumlah pekerja yang masuk dalam perusahaan di daftar Forbes Global 2000 mencapai Rp 87 juta.
Dwi menuturkan, masuk dalam Forbes Global 2000 merupakan kebanggaan tersendiri bagi perseroan. Dengan masuk daftar 2000 perusahaan sedunia berkinerja terbaik, perseroan dianggap sejajar dengan perusahaan besar dunia lainnya. ”Langkah kami go global dengan mengakuisisi Thang Long Cement Vietnam semakin menempatkan perseroan di posisi terhormat dalam peta dan pergaulan bisnis internasional,” kata Dwi.
Masyarakat Ekonomi Syariah Ajak OJK Awasi Baitul Maal Wa Tamwil
Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Surakarta Wisnu Untoro menilai pengawasan terhadap baitul maal wa tamwil (BMT) belum maksimal. Akibatnya, banyak BMT yang merugi dan luput dari pengawasan. “Akhirnya, nasabah yang dirugikan,” katanya dalam seminar bertajuk Strategi Peningkatan Daya Saing Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah di kampus Universitas Sebelas Maret Surakarta, Rabu, 29 Oktober 2014.
Di Surakarta, kata dia, ada beberapa BMT yang gagal mengembalikan dana nasabah. BMT bisa merugi lebih dari Rp 1 miliar. “Korbannya masyarakat kecil yang mengandalkan BMT untuk menyimpan uang,” katanya.
Menurut Wisnu, sebagian besar BMT baik. Namun, walau jumlahnya kecil, BMT bermasalah merugikan banyak nasabah. Karena itu, dia meminta tugas pengawasan BMT oleh dinas koperasi dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Direktur Pengawasan Bank Syariah OJK Ahmad Soekro Tratmono mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Koperasi, Undang-Undang OJK, dan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro, pengawasan BMT menjadi kewenangan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah. “OJK pengawas lembaga keuangan selain BMT,” katanya.
Menurut dia, dalam pengawasan, hal yang terpenting adalah memastikan BMT memiliki tata kelola yang baik serta ada unsur yang mengawasi dan melapor. “Pihak luar bisa memberikan bantuan teknis pengelolaan. Asalkan seizin pengelola,” katanya.
Otoritas Jasa Keuangan mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai banyaknya tawaran investasi bodong yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat. "Mereka sering dipakai untuk endorsement investasi yang izinnya tidak jelas," kata Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D. Hadad di Universitas Sriwijaya.
Investasi semacam ini kerap memberikan iming-iming yang menggiurkan. Tawaran semacam ini seharusnya lebih dicurigai. "Kalau ada iming-iming yang tidak jelas, harus lebih berhati-hati," ujar Muliaman. Penawaran investasi yang benar akan memberikan bunga yang wajar. "Enggak ada caranya lebih dari suku bunga pasar," kata Muliaman.
Selain itu, sebelum berinvestasi, masyarakat juga wajib mengetahui keabsahan status hukum lembaga dan produk investasi yang ditawarkan."Tanyakan ke OJK apakah lembaga tersebut legal atau tidak. Ada izinnya atau tidak," ujar Muliaman.
Di hadapan ratusan mahasiswa Universitas Sriwijaya, Muliaman menegaskan sarannya untuk tidak berinvestasi pada lembaga yang tidak atau belum berkekuatan hukum. "Kalau tidak ada izin, tidak ada yang mengawasi," kata Muliaman. Berbagai tawaran investasi bodong kerap menjerat masyarakat sebagai korbannya. Masyarakat yang serakah mudah terbuai oleh keuntungan yang dijanjikan dalam jumlah besar.
Di Surakarta, kata dia, ada beberapa BMT yang gagal mengembalikan dana nasabah. BMT bisa merugi lebih dari Rp 1 miliar. “Korbannya masyarakat kecil yang mengandalkan BMT untuk menyimpan uang,” katanya.
Menurut Wisnu, sebagian besar BMT baik. Namun, walau jumlahnya kecil, BMT bermasalah merugikan banyak nasabah. Karena itu, dia meminta tugas pengawasan BMT oleh dinas koperasi dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Direktur Pengawasan Bank Syariah OJK Ahmad Soekro Tratmono mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Koperasi, Undang-Undang OJK, dan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro, pengawasan BMT menjadi kewenangan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah. “OJK pengawas lembaga keuangan selain BMT,” katanya.
Menurut dia, dalam pengawasan, hal yang terpenting adalah memastikan BMT memiliki tata kelola yang baik serta ada unsur yang mengawasi dan melapor. “Pihak luar bisa memberikan bantuan teknis pengelolaan. Asalkan seizin pengelola,” katanya.
Otoritas Jasa Keuangan mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai banyaknya tawaran investasi bodong yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat. "Mereka sering dipakai untuk endorsement investasi yang izinnya tidak jelas," kata Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D. Hadad di Universitas Sriwijaya.
Investasi semacam ini kerap memberikan iming-iming yang menggiurkan. Tawaran semacam ini seharusnya lebih dicurigai. "Kalau ada iming-iming yang tidak jelas, harus lebih berhati-hati," ujar Muliaman. Penawaran investasi yang benar akan memberikan bunga yang wajar. "Enggak ada caranya lebih dari suku bunga pasar," kata Muliaman.
Selain itu, sebelum berinvestasi, masyarakat juga wajib mengetahui keabsahan status hukum lembaga dan produk investasi yang ditawarkan."Tanyakan ke OJK apakah lembaga tersebut legal atau tidak. Ada izinnya atau tidak," ujar Muliaman.
Di hadapan ratusan mahasiswa Universitas Sriwijaya, Muliaman menegaskan sarannya untuk tidak berinvestasi pada lembaga yang tidak atau belum berkekuatan hukum. "Kalau tidak ada izin, tidak ada yang mengawasi," kata Muliaman. Berbagai tawaran investasi bodong kerap menjerat masyarakat sebagai korbannya. Masyarakat yang serakah mudah terbuai oleh keuntungan yang dijanjikan dalam jumlah besar.
Starbuck Indonesia Akhirnya Memperoleh Sertifikasi Halal Dari MUI
Sebagai gerai kopi berjaringan global Starbucks Indoensia memiliki banyak outlet dan penggemar, termasuk dari kalangan muslim. Setelah 12 tahun ada di Indonesia akhirnya Starbucks resmi bersertifikat halal.
Yuti Resani selakuMarketing Communication & CSR Manager Starbucks Indonesiamenjelaskan bahwa sejak awal berdiri perusahaannya sudah menggunakan bahan-bahan halal. Masyarakat pun sudah menaruh kepercayaan kepada merek ini.
"Namun kami melihat konsumen semakin kritis mempertanyakan kehalalan produk yang mereka konsumsi. Oleh sebab itu, sebagai tanda legalitas dan formalitas demi kenyamanan konsumen, kami mengajukan sertifikasi halal ke Majelis Ulama Indonesia (MUI)," ujar Yuti.
Menurut Yuti, pihaknya sudah mengajukan sertifikasi halal sejak awal tahun ini. Proses sertifikasinya berlangsung sekitar lima bulan sejak April. Starbucksresmi dinyatakan halal pada 17 September, namun penyerahan sertifikat halal secara simbolik baru dilaksanakan kemarin (29/10/2014.
Pemasangan logo halal MUI di 176 gerai Starbucks di seluruh Indonesia sudah dilakukan secara bertahap dan ditargetkan selesai bulan depan. Dengan ini,Starbucks resmi menjadi kedai kopi kelas premium pertama yang bersertifikat halal di Indonesia.
Yuti menilai Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik (LPPOM) MUI bekerja secara profesional dan cepat. "Proses sertifikasi halal ternyata tidak ribet. Teknologinya juga sudah sangat modern. Kehalalan produk kini sudah bisa dicek lewat aplikasi mobile dan SMS," kata Yuti.
Untuk promo musiman yang digelar 2-3 bulan sekali, Starbucks akan mengirimkan dokumen kehalalan bahannya ke MUI sejak jauh-jauh hari.
"Kami memahami pentingnya memastikan kebutuhan pelanggan kami di Indonesia terpenuhi. Karena itu, halal akan selalu menjadi prioritas kami," kata Direktur Starbucks Indonesia Anthony Cottan lewat press release.
Yuti berharap, dengan pemberian sertifikat halal ini, masyarakat Indonesia bisa lebih nyaman menikmati kopi dan sajian Starbucks lainnya.
Yuti Resani selakuMarketing Communication & CSR Manager Starbucks Indonesiamenjelaskan bahwa sejak awal berdiri perusahaannya sudah menggunakan bahan-bahan halal. Masyarakat pun sudah menaruh kepercayaan kepada merek ini.
"Namun kami melihat konsumen semakin kritis mempertanyakan kehalalan produk yang mereka konsumsi. Oleh sebab itu, sebagai tanda legalitas dan formalitas demi kenyamanan konsumen, kami mengajukan sertifikasi halal ke Majelis Ulama Indonesia (MUI)," ujar Yuti.
Menurut Yuti, pihaknya sudah mengajukan sertifikasi halal sejak awal tahun ini. Proses sertifikasinya berlangsung sekitar lima bulan sejak April. Starbucksresmi dinyatakan halal pada 17 September, namun penyerahan sertifikat halal secara simbolik baru dilaksanakan kemarin (29/10/2014.
Pemasangan logo halal MUI di 176 gerai Starbucks di seluruh Indonesia sudah dilakukan secara bertahap dan ditargetkan selesai bulan depan. Dengan ini,Starbucks resmi menjadi kedai kopi kelas premium pertama yang bersertifikat halal di Indonesia.
Yuti menilai Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik (LPPOM) MUI bekerja secara profesional dan cepat. "Proses sertifikasi halal ternyata tidak ribet. Teknologinya juga sudah sangat modern. Kehalalan produk kini sudah bisa dicek lewat aplikasi mobile dan SMS," kata Yuti.
Untuk promo musiman yang digelar 2-3 bulan sekali, Starbucks akan mengirimkan dokumen kehalalan bahannya ke MUI sejak jauh-jauh hari.
"Kami memahami pentingnya memastikan kebutuhan pelanggan kami di Indonesia terpenuhi. Karena itu, halal akan selalu menjadi prioritas kami," kata Direktur Starbucks Indonesia Anthony Cottan lewat press release.
Yuti berharap, dengan pemberian sertifikat halal ini, masyarakat Indonesia bisa lebih nyaman menikmati kopi dan sajian Starbucks lainnya.
Thursday, October 23, 2014
Aset Bank Syariah di NTB Tembus Rp 2 Triliun
Perkembangan bank syariah di Nusa Tenggara Barat cukup pesat. Selama setahun, pertumbuhan aset perbankan syariah mencapai 18,60 persen. Pembiayaan juga tumbuh 17,48 persen dalam setahun.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB Bambang Himawan mengatakan pertumbuhan perbankan syariah semakin baik. “Pemahaman syariah tinggi. Bahkan ada yang beralih ke perbankan syariah,” katanya di Mataram, Selasa, 21 Oktober 2014.
Secara nominal, aset perbankan syariah triwulan II 2014 sebesar Rp 2 triliun, meningkat dari triwulan sebelumnya yang sebesar Rp 1,94 triliun. Adapun pembiayaan dan dana masing-masing sebesar Rp 1,95 triliun dan Rp 918,16 miliar.
Penghimpunan dana pihak ketiga syariah yang didominasi oleh tabungan meningkat seiring dengan peningkatan tabungan yang signifikan, yakni dari 12,65 persen per tahun menjadi 27,19 persen pada triwulan laporan.
Berdasarkan pangsa, simpanan dalam bentuk tabungan masih mendominasi dengan nominal sebesar Rp 651 miliar (70,98 persen), disusul deposito Rp 231 miliar (25,21 persen) dan giro Rp 35 miliar (3,82 persen).
Tapi, berdasarkan nominal, pembiayaan investasi pada triwulan II 2014 sebesar Rp 253 miliar mengalami penurunan dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar Rp 406 miliar. Pembiayaan modal kerja juga melambat dari 49,46 persen menjadi 41,12 persen per tahun.
Pelambatan pembiayaan tertahan oleh pembiayaan konsumsi yang masih tumbuh 25,62 persen dalam setahun, meningkat dari sebelumnnya yang sebesar 14,44 persen.
Berdasarkan pangsa, pembiayaan konsumsi mencapai Rp 1,18 triliun (60,27 persen), pembiayaan modal kerja Rp 522 miliar (26,75 persen), dan pembiayaan investasi Rp 253 miliar (12,97 persen).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB Bambang Himawan mengatakan pertumbuhan perbankan syariah semakin baik. “Pemahaman syariah tinggi. Bahkan ada yang beralih ke perbankan syariah,” katanya di Mataram, Selasa, 21 Oktober 2014.
Secara nominal, aset perbankan syariah triwulan II 2014 sebesar Rp 2 triliun, meningkat dari triwulan sebelumnya yang sebesar Rp 1,94 triliun. Adapun pembiayaan dan dana masing-masing sebesar Rp 1,95 triliun dan Rp 918,16 miliar.
Penghimpunan dana pihak ketiga syariah yang didominasi oleh tabungan meningkat seiring dengan peningkatan tabungan yang signifikan, yakni dari 12,65 persen per tahun menjadi 27,19 persen pada triwulan laporan.
Berdasarkan pangsa, simpanan dalam bentuk tabungan masih mendominasi dengan nominal sebesar Rp 651 miliar (70,98 persen), disusul deposito Rp 231 miliar (25,21 persen) dan giro Rp 35 miliar (3,82 persen).
Tapi, berdasarkan nominal, pembiayaan investasi pada triwulan II 2014 sebesar Rp 253 miliar mengalami penurunan dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar Rp 406 miliar. Pembiayaan modal kerja juga melambat dari 49,46 persen menjadi 41,12 persen per tahun.
Pelambatan pembiayaan tertahan oleh pembiayaan konsumsi yang masih tumbuh 25,62 persen dalam setahun, meningkat dari sebelumnnya yang sebesar 14,44 persen.
Berdasarkan pangsa, pembiayaan konsumsi mencapai Rp 1,18 triliun (60,27 persen), pembiayaan modal kerja Rp 522 miliar (26,75 persen), dan pembiayaan investasi Rp 253 miliar (12,97 persen).
PT Semen Indonesia Tbk Akan Buat Pembangkit Tenaga Listrik
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk memulai pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 30,6 MW yang memanfaatkan gas buang (waste heat recovery power generation/WHRPG) dari pabrik Tuban 1 sampai 4. Pembangkit tersebut merupakan kerja sama Semen Indonesia dengan JFE Engineering Jepang.
"Investasinya sebesar Rp 638 miliar," ujar Direktur Utama Semen Indonesia Dwi Soetjipto dalam rilis yang diterima, Rabu, 22 Oktober 2014. Proyek WHRPG dibangun di pabrik Tuban I, Tuban 2, Tuban 3, dan Tuban 4.
Dwi menyatakan ini pertama kalinya di Indonesia, seluruh panas buang dimanfaatkan sebagai sumber pembangkit listrik dalam satu area. Sebelumnya, Semen Indonesia membangun pembangkit listrik berkapasitas 8,5 MW di pabrik Indarung Padang dan beroperasi pada 2011.
Pembangkit di Tuban itu akan dikerjakan selama 26 bulan. Dimulai Oktober 2014, rencananya pembangkit tersebut beroperasi pada akhir semester kedua 2016. Cara kerja pembangkit listrik WHRPG sama dengan PLTU. Bedanya, WHRPG tidak menggunakan batu bara atau BBM untuk menghasilkan tenaga panasnya, tapi menggunakan gas buang operasional pabrik.
Output yang dihasilkan WHRG sebesar 30,6 MW setara dengan sepertiga konsumsi listrik empat pabrik Tuban yang mencapai 140 MW. “Dengan selesainya pembangunan proyek ini, maka akan mengurangi penggunaan listrik PLN sebesar 152 juta kWh per tahun dengan penghematan biaya listrik sekitar Rp 120 miliar per tahun," kata Dwi.
Selain efisiensi pada biaya listrik, Semen Indonesia membuktikan bahwa perseroan mampu mengurangi emisi gas buang pada semua operasional pabriknya. Pasalnya, industri semen termasuk bisnis yang paling terkena dampak kenaikan tarif dasar listrik (TDL) untuk kelas industri pada 2014.
"Investasinya sebesar Rp 638 miliar," ujar Direktur Utama Semen Indonesia Dwi Soetjipto dalam rilis yang diterima, Rabu, 22 Oktober 2014. Proyek WHRPG dibangun di pabrik Tuban I, Tuban 2, Tuban 3, dan Tuban 4.
Dwi menyatakan ini pertama kalinya di Indonesia, seluruh panas buang dimanfaatkan sebagai sumber pembangkit listrik dalam satu area. Sebelumnya, Semen Indonesia membangun pembangkit listrik berkapasitas 8,5 MW di pabrik Indarung Padang dan beroperasi pada 2011.
Pembangkit di Tuban itu akan dikerjakan selama 26 bulan. Dimulai Oktober 2014, rencananya pembangkit tersebut beroperasi pada akhir semester kedua 2016. Cara kerja pembangkit listrik WHRPG sama dengan PLTU. Bedanya, WHRPG tidak menggunakan batu bara atau BBM untuk menghasilkan tenaga panasnya, tapi menggunakan gas buang operasional pabrik.
Output yang dihasilkan WHRG sebesar 30,6 MW setara dengan sepertiga konsumsi listrik empat pabrik Tuban yang mencapai 140 MW. “Dengan selesainya pembangunan proyek ini, maka akan mengurangi penggunaan listrik PLN sebesar 152 juta kWh per tahun dengan penghematan biaya listrik sekitar Rp 120 miliar per tahun," kata Dwi.
Selain efisiensi pada biaya listrik, Semen Indonesia membuktikan bahwa perseroan mampu mengurangi emisi gas buang pada semua operasional pabriknya. Pasalnya, industri semen termasuk bisnis yang paling terkena dampak kenaikan tarif dasar listrik (TDL) untuk kelas industri pada 2014.
Lima PDAM Akan Ditawarkan Kepada Investor
Kementerian Pekerjaan Umum menawarkan lima perusahaan daerah air minum (PDAM) kepada investor melalui skema business to business dan kerja sama pemerintah-swasta. Penawaran itu tertuang dalam peta promosi investasi yang akan dipamerkan dalam perhelatan Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition (IIICE).
"Melalui peta ini, para investor dapat dengan mudah menemukan potensi apa saja yang dimiliki lima PDAM tersebut. Calon investor dapat memilih data yang ingin diketahui dari PDAM-PDAM itu," kata Rina Agustin, Sekretaris Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) Kementerian Pekerjaan Umum, dalam keterangan tertulis, Kamis, 23 Oktober 2014.
Lima PDAM yang ditawarkan yakni PDAM Kabupaten Gresik, PDAM Kota Depok, PDAM Kabupaten Serang, PDAM Semarang Barat, dan PDAM Kepulauan Riau. Perusahaan-perusahaan daerah tersebut dipilih setelah melalui serangkaian tahapan yang disiapkan BPPSPAM. "Pada saat investor berminat, tinggal ditawarkan, seperti PDAM Serang, sudah siap pengadaan. Kami seleksi betul terutama dari segi persiapan sumber daya manusia PDAM," kata Rina.
Dengan informasi yang disiapkan BPPSPAM melalui peta promosi investasi dalam IIICE nanti, Rina berharap para investor dapat tertarik oleh proyek yang ditawarkan, seperti pengembangan instalasi pengolahan air dan reservoir. IIICE sendiri akan digelar pada 5-7 November mendatang di Jakarta Covention Centre.
Direktur Utama PDAM Kota Depok M. Olik Abdul Holik mengatakan para investor akan mendapat informasi yang utuh mengenai potensi yang dimiliki PDAM. "Kami akan menambahkan data mengenai peraturan daerah yang berhubungan dengan air dan potensi investasi yang telah dikeluarkan pemerintah daerah Kota Depok yang sudah melalui proses di Dewan," katanya.
Lima perusahaan daerah air minum telah mendapat kredit investasi sampai Rp 582,9 miliar dari perbankan nasional. Dana segar itu dipakai untuk menambah sambungan air ke rumah-rumah di lima daerah.
"Lima PDAM itu adalah Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bogor, Kabupten Lombok Timur, Kota Malang, dan Kota Banjarmasin," kata Kepala Badan Pendukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP SPAM) Tamin M. Zakaria Amin dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Kamis, 9 Oktober 2014.
Menurut Tamin, dari kredit itu, sebanyak 139.535 rumah telah tersambung dengan saluran air PDAM. Adapun total kapasitas sambungan ini mencapai 1.840 liter per detik.
Di luar lima PDAM itu, kata Tamin, sudah ada enam PDAM lain yang diusulkan ke Kementerian Keuangan untuk mendapat suntikan investasi. Keenam PDAM itu berada di Kota Denpasar, Kota Palopo, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Giri Menang, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Buleleng. "Total investasinya sebesar Rp 951,2 miliar dengan target 161.850 sambungan rumah," kata Tamin.
Menurut Tamin, terdapat beberapa PDAM yang sudah dan akan menjalin kerja sama dengan pihak swasta. Di antaranya, PDAM Kabupaten Tangerang dengan PT Acuatico yang melakukan kerja sama pengusahaan dengan kapasitas 900 liter per detik. Kapasitas itu disebut mampu melayani 360.000 jiwa dengan 72.000 sambungan rumah.
Adapun proyek kerja sama dua PDAM dengan pemerintah swasta saat ini masih dalam tahap pengadaan. Dua PDAM itu yaitu proyek KPS-SPAM Umbulan, Jawa Timur, dengan kapasitas 4.000 liter per detik untuk 320.000 sambungan dan proyek KPS-SPAM Kota Bandar Lampung dengan kapasitas 500 liter per detik untuk 42.000 sambungan rumah.
Dua proyek KPS-SPAM, kata Tamin, juga siap ditawarkan. Yaitu, proyek KPS-SPAM Semarang Barat dengan kapasitas 1.050 liter per detik untuk 84.000 sambungan rumah dan proyek KPS-SPAM Lamongan dengan kapasitas 200 liter per detik untuk 16.000 sambungan rumah. "Sedangkan SPAM yang potensial KPS adalah Jatigede dan Karian," kata Tamian.
"Melalui peta ini, para investor dapat dengan mudah menemukan potensi apa saja yang dimiliki lima PDAM tersebut. Calon investor dapat memilih data yang ingin diketahui dari PDAM-PDAM itu," kata Rina Agustin, Sekretaris Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) Kementerian Pekerjaan Umum, dalam keterangan tertulis, Kamis, 23 Oktober 2014.
Lima PDAM yang ditawarkan yakni PDAM Kabupaten Gresik, PDAM Kota Depok, PDAM Kabupaten Serang, PDAM Semarang Barat, dan PDAM Kepulauan Riau. Perusahaan-perusahaan daerah tersebut dipilih setelah melalui serangkaian tahapan yang disiapkan BPPSPAM. "Pada saat investor berminat, tinggal ditawarkan, seperti PDAM Serang, sudah siap pengadaan. Kami seleksi betul terutama dari segi persiapan sumber daya manusia PDAM," kata Rina.
Dengan informasi yang disiapkan BPPSPAM melalui peta promosi investasi dalam IIICE nanti, Rina berharap para investor dapat tertarik oleh proyek yang ditawarkan, seperti pengembangan instalasi pengolahan air dan reservoir. IIICE sendiri akan digelar pada 5-7 November mendatang di Jakarta Covention Centre.
Direktur Utama PDAM Kota Depok M. Olik Abdul Holik mengatakan para investor akan mendapat informasi yang utuh mengenai potensi yang dimiliki PDAM. "Kami akan menambahkan data mengenai peraturan daerah yang berhubungan dengan air dan potensi investasi yang telah dikeluarkan pemerintah daerah Kota Depok yang sudah melalui proses di Dewan," katanya.
Lima perusahaan daerah air minum telah mendapat kredit investasi sampai Rp 582,9 miliar dari perbankan nasional. Dana segar itu dipakai untuk menambah sambungan air ke rumah-rumah di lima daerah.
"Lima PDAM itu adalah Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bogor, Kabupten Lombok Timur, Kota Malang, dan Kota Banjarmasin," kata Kepala Badan Pendukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP SPAM) Tamin M. Zakaria Amin dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Kamis, 9 Oktober 2014.
Menurut Tamin, dari kredit itu, sebanyak 139.535 rumah telah tersambung dengan saluran air PDAM. Adapun total kapasitas sambungan ini mencapai 1.840 liter per detik.
Di luar lima PDAM itu, kata Tamin, sudah ada enam PDAM lain yang diusulkan ke Kementerian Keuangan untuk mendapat suntikan investasi. Keenam PDAM itu berada di Kota Denpasar, Kota Palopo, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Giri Menang, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Buleleng. "Total investasinya sebesar Rp 951,2 miliar dengan target 161.850 sambungan rumah," kata Tamin.
Menurut Tamin, terdapat beberapa PDAM yang sudah dan akan menjalin kerja sama dengan pihak swasta. Di antaranya, PDAM Kabupaten Tangerang dengan PT Acuatico yang melakukan kerja sama pengusahaan dengan kapasitas 900 liter per detik. Kapasitas itu disebut mampu melayani 360.000 jiwa dengan 72.000 sambungan rumah.
Adapun proyek kerja sama dua PDAM dengan pemerintah swasta saat ini masih dalam tahap pengadaan. Dua PDAM itu yaitu proyek KPS-SPAM Umbulan, Jawa Timur, dengan kapasitas 4.000 liter per detik untuk 320.000 sambungan dan proyek KPS-SPAM Kota Bandar Lampung dengan kapasitas 500 liter per detik untuk 42.000 sambungan rumah.
Dua proyek KPS-SPAM, kata Tamin, juga siap ditawarkan. Yaitu, proyek KPS-SPAM Semarang Barat dengan kapasitas 1.050 liter per detik untuk 84.000 sambungan rumah dan proyek KPS-SPAM Lamongan dengan kapasitas 200 liter per detik untuk 16.000 sambungan rumah. "Sedangkan SPAM yang potensial KPS adalah Jatigede dan Karian," kata Tamian.
Para Pengusaha Roti Mulai Lirik Ubi
Para pengusaha roti kini mulai mengincar ubi sebagai salah satu bahan baku produk roti. Ketua Asosiasi Pengusaha Bakery Indonesia, Chris Hardijaya, mengatakan, perusahaannya dan teman-temannya akan mulai membuat pabrik pengolahan ubi di beberapa wilayah di Indonesia. "Ubi ini bisa ditanam di mana saja. Asal perawatan dan pengolahannya benar, bisa sangat menguntungkan," kata Chris di Hotel Shangri-La Jakarta, Kamis, 23 Oktober 2014.
Chris mengatakan pabrik pengolahan ubi ini rencananya dibangun di wilayah Sumatera dan Jawa. Dana investasi yang dikeluarkan Rp 15-20 miliar per pabrik. "Dengan pabrik ini, industri hulu ubi akan terangkat, sehingga menambah produktivitas dan nilai tambahnya," katanya.
Ubi mulai dilirik pengusaha roti sebagai bahan pendukung pembuatan roti karena memiliki beberapa kelebihan. Chris mengatakan penggunaan ubi dapat menambah nutrisi dalam produk roti. Selain itu, tepung ubi membuat tekstur roti menjadi lebih lembut. Dan, yang paling penting, petani ubi dapat bernapas lebih lega. "Pembangunan pabrik ini sekaligus membantu petani ubi mempertahankan lapangan kerjanya," ujar Chris.
Saat ini ubi kurang diminati industri roti karena harganya yang masih terlampau mahal. Harga ubi saat ini Rp 6.000-8.000 per kilogram. Sebab penggarapannya masih manual dan petani tak konsisten memproduksi ubi.
Karena itu, kata Chris, dibutuhkan teknologi lebih maju agar produksi ubi bertambah dan harganya turun. Dengan penggarapan yang modern, harga ubi dapat jauh lebih murah, sekitar Rp 2.000 per kilogram. "Target kami menaikkan produktivitas ubi dari 7 ton per hektare menjadi 30 ton per hektare," katanya.
Chris mengatakan pabrik pengolahan ubi ini rencananya dibangun di wilayah Sumatera dan Jawa. Dana investasi yang dikeluarkan Rp 15-20 miliar per pabrik. "Dengan pabrik ini, industri hulu ubi akan terangkat, sehingga menambah produktivitas dan nilai tambahnya," katanya.
Ubi mulai dilirik pengusaha roti sebagai bahan pendukung pembuatan roti karena memiliki beberapa kelebihan. Chris mengatakan penggunaan ubi dapat menambah nutrisi dalam produk roti. Selain itu, tepung ubi membuat tekstur roti menjadi lebih lembut. Dan, yang paling penting, petani ubi dapat bernapas lebih lega. "Pembangunan pabrik ini sekaligus membantu petani ubi mempertahankan lapangan kerjanya," ujar Chris.
Saat ini ubi kurang diminati industri roti karena harganya yang masih terlampau mahal. Harga ubi saat ini Rp 6.000-8.000 per kilogram. Sebab penggarapannya masih manual dan petani tak konsisten memproduksi ubi.
Karena itu, kata Chris, dibutuhkan teknologi lebih maju agar produksi ubi bertambah dan harganya turun. Dengan penggarapan yang modern, harga ubi dapat jauh lebih murah, sekitar Rp 2.000 per kilogram. "Target kami menaikkan produktivitas ubi dari 7 ton per hektare menjadi 30 ton per hektare," katanya.
Pengusaha Roti Nasional Sangat Butuh Terigu Impor
Ketua Asosiasi Pengusaha Bakery Indonesia Chris Hardijaya mengatakan tingkat produktivitas gandum di Indonesia masih sangat minim. Karena itu, menurut dia, pengusaha memilih untuk mengimpor gandum agar industri roti mereka tetap tumbuh.
"Hingga kini, Indonesia masih bergantung pada Australia untuk impor gandum," ujar Chris di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis, 23 Oktober 2014, seusai acara pemaparan Festival Roti Internasional di Muenchen pada November tahun depan.
Chris menuturkan kondisi lahan di Indonesia belum memungkinkan untuk menambah produktivitas gandum. Alasannya, untuk produksi beras sebagai bahan pangan pokok saja Indonesia masih perlu cadangan sawah akibat konversi lahan industri yang semakin pesat. "Lahan untuk beras saja sulit, apalagi gandum yang bukan kebutuhan primer," katanya.
Berdasarkan hasil analisis Pusat Kajian Hortikultura Tropika Institut Pertanian Bogor, nilai impor gandum tahun ini mencapai Rp 17,02 triliun. Indonesia mengimpor gandum paling banyak dari Australia sebesar 70,7 persen, Kanada (14,9 persen), dan Amerika Serikat (11 persen). Indonesia juga mengimpor gandum dari India, Rusia, Pakistan, dan Turki.
Sebelumnya, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan berujar, setiap tahun, Indonesia mengimpor 7,1 juta ton gandum dari Amerika. "Kita terlalu banyak memberikan pendapatan bagi petani Amerika," tuturnya
Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (APTINDO), Ratna Sari Loppies, mengatakan mendukung revisi aturan impor yang disebutnya paket kebijakan ekonomi jilid dua. Ini terkait dengan keuntungan yang akan didapatkan pengusaha terigu melalui kebijakan tersebut.
“Tentunya saya mendukung karena akan memberi nilai tambah pada produk kami. Cuma perlu dipelajari, kemudahannya seperti apa,” katanya melalui sambungan telepon, Senin, 9 Desember 2013.
Namun, paket kebijakan kemudahan impor tujuan ekspor, bagi Ratna, bukan tuntutan utama pengusaha terigu terhadap pemerintah. Ia lebih menyoroti pajak pertambahan nilai (PPN) produk turunan terigu, seperti biskuit, mi instan, dan lain sebagainya. “Misal, industri biskuit kena PPN 10 persen. Begitu biskuit masuk toko, jadi kena pajak lagi 10 persen. Konsumen terbebani dengan pajak ini,” kata Ratna.
Walaupun diberikan kemudahan impor gandum, pihaknya tidak akan menurunkan harga terigu. Hal ini disebabkan harga terigu yang menurut dia masih stabil. Jika sebelumnya memang terjadi lonjakan kenaikan harga, Ratna akan mempertimbangkan harga produknya diturunkan.
Seperti yang diketahui, pengusaha terigu butuh mengimpor gandum untuk memproduksi terigu. Gandum merupakan bahan baku utama pembuatan terigu. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), impor gandum nasional berkisar sebesar 2,52 persen dari keseluruhan impor non-migas atau seharga US$ 2,9 juta dolar dari Januari-Oktober 2013. Ratna memperkirakan produksi terigu dalam negeri tahun ini mencapai lima juta ton.
"Hingga kini, Indonesia masih bergantung pada Australia untuk impor gandum," ujar Chris di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis, 23 Oktober 2014, seusai acara pemaparan Festival Roti Internasional di Muenchen pada November tahun depan.
Chris menuturkan kondisi lahan di Indonesia belum memungkinkan untuk menambah produktivitas gandum. Alasannya, untuk produksi beras sebagai bahan pangan pokok saja Indonesia masih perlu cadangan sawah akibat konversi lahan industri yang semakin pesat. "Lahan untuk beras saja sulit, apalagi gandum yang bukan kebutuhan primer," katanya.
Berdasarkan hasil analisis Pusat Kajian Hortikultura Tropika Institut Pertanian Bogor, nilai impor gandum tahun ini mencapai Rp 17,02 triliun. Indonesia mengimpor gandum paling banyak dari Australia sebesar 70,7 persen, Kanada (14,9 persen), dan Amerika Serikat (11 persen). Indonesia juga mengimpor gandum dari India, Rusia, Pakistan, dan Turki.
Sebelumnya, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan berujar, setiap tahun, Indonesia mengimpor 7,1 juta ton gandum dari Amerika. "Kita terlalu banyak memberikan pendapatan bagi petani Amerika," tuturnya
Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (APTINDO), Ratna Sari Loppies, mengatakan mendukung revisi aturan impor yang disebutnya paket kebijakan ekonomi jilid dua. Ini terkait dengan keuntungan yang akan didapatkan pengusaha terigu melalui kebijakan tersebut.
“Tentunya saya mendukung karena akan memberi nilai tambah pada produk kami. Cuma perlu dipelajari, kemudahannya seperti apa,” katanya melalui sambungan telepon, Senin, 9 Desember 2013.
Namun, paket kebijakan kemudahan impor tujuan ekspor, bagi Ratna, bukan tuntutan utama pengusaha terigu terhadap pemerintah. Ia lebih menyoroti pajak pertambahan nilai (PPN) produk turunan terigu, seperti biskuit, mi instan, dan lain sebagainya. “Misal, industri biskuit kena PPN 10 persen. Begitu biskuit masuk toko, jadi kena pajak lagi 10 persen. Konsumen terbebani dengan pajak ini,” kata Ratna.
Walaupun diberikan kemudahan impor gandum, pihaknya tidak akan menurunkan harga terigu. Hal ini disebabkan harga terigu yang menurut dia masih stabil. Jika sebelumnya memang terjadi lonjakan kenaikan harga, Ratna akan mempertimbangkan harga produknya diturunkan.
Seperti yang diketahui, pengusaha terigu butuh mengimpor gandum untuk memproduksi terigu. Gandum merupakan bahan baku utama pembuatan terigu. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), impor gandum nasional berkisar sebesar 2,52 persen dari keseluruhan impor non-migas atau seharga US$ 2,9 juta dolar dari Januari-Oktober 2013. Ratna memperkirakan produksi terigu dalam negeri tahun ini mencapai lima juta ton.
Wednesday, October 22, 2014
Kebijakan Industri Di Indonesia Tidak Pakai Otak
Mantan Menteri Lingkungan Hidup di Era Orde Baru, Emil Salim melihat ada beberapa kesalahan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Misalnya di sektor industri yang menurutnya berjalan tanpa 'otak' atau minim nilai tambah.
"Indonesia memang memiliki industri. Tapi produksi dari industri tersebut berjalan tanpa otak," ungkapnya dalam seminar nasional di Gedung Perpusatakaan, Jakarta, Rabu (22/10/2014).
Maksud tanpa otak tersebut adalah tidak adanya nilai tambah dari setiap produk yang dihasilkan, contohnya adalah logam dasar dengan pertumbuhan produksi terbesar mencapai 11%.
"Jangan pikir logam dasar itu hasil industri. Itu hanya mentah. Tanpa nilai tambah," sebutnya. Hal yang serupa juga terjadi pada tembaga, sampai sekarang Indonesia belum memiliki industri tembaga. Selama ini produk yang diekspor masih tergolong mentah hanya dalam bentuk konsentrat.
"Padahal sudah 40 tahun kita ada Freeport. Tapi kita tidak pernah ada industri tembaga," kata Emil.
Begitu pun dengan industri kelapa sawit, saat harga komoditas ini melonjak, banyak yang berbondong-bondong memproduksi kelapa sawit. Sayangnya produk yang diekspor masih dalam bentuk mentah atau crude palm oil (CPO/minyak sawit mentah).
"Kalau hanya mentah yang diekspor itu artinya tidak ada otak dalam produksi itu. Cuma digali terus diekspor. Makanya saya katakan industri kita berjalan tanpa otak," paparnya
Permasalahan industri lainnya adalah pada komponen bahan baku yang masih bergantung pada impor yaitu industri otomotif. "Mobil itu diproduksi di dalam negeri dan diekspor. Tapi bahan bakunya itu masih impor," terang Emil
Akibatnya, industri tidak bisa menjadi penopang pertumbuhan ekonomi yang kuat. Semakin digenjot industri untuk tumbuh, maka semakin merusak fundamental ekonomi, karena tingginya angka impor bahan baku, sehingga mengganggu nilai tukar.
"Industri ini yang menjadi biang keladi defisit neraca perdagangan. Semakin digenjot industri, semakin tinggi impornya," katanya.
"Indonesia memang memiliki industri. Tapi produksi dari industri tersebut berjalan tanpa otak," ungkapnya dalam seminar nasional di Gedung Perpusatakaan, Jakarta, Rabu (22/10/2014).
Maksud tanpa otak tersebut adalah tidak adanya nilai tambah dari setiap produk yang dihasilkan, contohnya adalah logam dasar dengan pertumbuhan produksi terbesar mencapai 11%.
"Jangan pikir logam dasar itu hasil industri. Itu hanya mentah. Tanpa nilai tambah," sebutnya. Hal yang serupa juga terjadi pada tembaga, sampai sekarang Indonesia belum memiliki industri tembaga. Selama ini produk yang diekspor masih tergolong mentah hanya dalam bentuk konsentrat.
"Padahal sudah 40 tahun kita ada Freeport. Tapi kita tidak pernah ada industri tembaga," kata Emil.
Begitu pun dengan industri kelapa sawit, saat harga komoditas ini melonjak, banyak yang berbondong-bondong memproduksi kelapa sawit. Sayangnya produk yang diekspor masih dalam bentuk mentah atau crude palm oil (CPO/minyak sawit mentah).
"Kalau hanya mentah yang diekspor itu artinya tidak ada otak dalam produksi itu. Cuma digali terus diekspor. Makanya saya katakan industri kita berjalan tanpa otak," paparnya
Permasalahan industri lainnya adalah pada komponen bahan baku yang masih bergantung pada impor yaitu industri otomotif. "Mobil itu diproduksi di dalam negeri dan diekspor. Tapi bahan bakunya itu masih impor," terang Emil
Akibatnya, industri tidak bisa menjadi penopang pertumbuhan ekonomi yang kuat. Semakin digenjot industri untuk tumbuh, maka semakin merusak fundamental ekonomi, karena tingginya angka impor bahan baku, sehingga mengganggu nilai tukar.
"Industri ini yang menjadi biang keladi defisit neraca perdagangan. Semakin digenjot industri, semakin tinggi impornya," katanya.
Guru Besar Ekonomi UI Sarankan Jokowi Pangkas Jumlah PNS
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) diharapkan mampu melaksanakan agenda reformasi birokrasi. Salah satunya adalah dengan efisiensi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Emil Salim, Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia, menilai saat ini jumlah PNS terlalu banyak, khususnya di pemerintah pusat. Di era otonomi daerah saat ini, seharusnya jumlah pegawai di pemerintah pusat tidak perlu terlalu banyak.
"Pemerintah pusat itu tidak perlu banyak pegawai. Harus dikurangi," kata Emil di gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta, Rabu (22/10/2014).
Menurut Emil, jumlah PNS yang terlalu banyak tentu membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap tahunnya, belanja pegawai menghabiskan 15%-20% dari total APBN.
"Kalau ini sudah besar, tidak ada ruang lagi untuk belanja infrastruktur," tegas Emil, yang pernah menjabat sebagai Menteri Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara pada masa Orde Baru.
Emil menegaskan, pemerintah pusat tidak perlu khawatir kekurangan tenaga kerja. Sebagian tugas pemerintah pusat bisa diserahkan kepada daerah. Jadi PNS di level pusat bisa dikurangi.
"Kan sudah ada otonomi daerah. Roda pemerintahan itu seharusnya sudah bisa berlangsung di provinsi, kabupaten, dan kota," tukasnya.
Seperti diketahui, anggaran belanja pegawai tahun ini mencapai Rp 263 triliun. Anggaran ini meliputi gaji PNS, TNI/Polri, serta tambahan kenaikan gaji dan gaji ke-13.
Emil Salim, Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia, menilai saat ini jumlah PNS terlalu banyak, khususnya di pemerintah pusat. Di era otonomi daerah saat ini, seharusnya jumlah pegawai di pemerintah pusat tidak perlu terlalu banyak.
"Pemerintah pusat itu tidak perlu banyak pegawai. Harus dikurangi," kata Emil di gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta, Rabu (22/10/2014).
Menurut Emil, jumlah PNS yang terlalu banyak tentu membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap tahunnya, belanja pegawai menghabiskan 15%-20% dari total APBN.
"Kalau ini sudah besar, tidak ada ruang lagi untuk belanja infrastruktur," tegas Emil, yang pernah menjabat sebagai Menteri Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara pada masa Orde Baru.
Emil menegaskan, pemerintah pusat tidak perlu khawatir kekurangan tenaga kerja. Sebagian tugas pemerintah pusat bisa diserahkan kepada daerah. Jadi PNS di level pusat bisa dikurangi.
"Kan sudah ada otonomi daerah. Roda pemerintahan itu seharusnya sudah bisa berlangsung di provinsi, kabupaten, dan kota," tukasnya.
Seperti diketahui, anggaran belanja pegawai tahun ini mencapai Rp 263 triliun. Anggaran ini meliputi gaji PNS, TNI/Polri, serta tambahan kenaikan gaji dan gaji ke-13.
Daftar UMP Upah Minimum Pekerja Tahun 2013 dan 2014 Diseluruh Indonesia
Berikut daftar lengkap UMP 2013 di seluruh provinsi:
Sedangkan jika mengacu dengan data UMP 2014, tercatat ada 12 provinsi dari 27 provinsi yang masih menetapkan UMP di bawah KHL. Artinya ada sekitar 45% provinsi yang menetapkan UMP di bawah KHL.
Berikut daftar besaran UMP 2014 dari 27 provinsi:
- Aceh Rp 1.550.000 (2,35% di atas KHL)
- Papua Rp 1.710.000 (18% di bawah KHL)
- Bengkulu Rp 1.200.000 (2% di bawah KHL)
- Kalimantan Tengah Rp 1.553.127 (20% di bawah KHL)
- Bangka Belitung Rp 1.265.000 (19% di bawah KHL)
- Kalimantan Selatan Rp 1.337.500 (8,95% di atas KHL)
- Kalimantan Barat Rp 1.060.000 (25% di bawah KHL)
- Sulawesi Selatan Rp 1.440.000 juta (4,3% di atas KHL)
- Kalimantan Timur Rp 1.752.073 (100% KHL)
- Sulawesi Utara Rp 1.550.000 (20% di atas KHL)
- Kepulauan Riau Rp 1.365.087 (3% di bawah KHL)
- Bali Rp 1.181.000 ( 2% di bawah KHL)
- Jambi Rp 1.300.000 (2% di bawah KHL)
- Sumatera Barat Rp 1.350.000 juta (3% di bawah KHL)
- Banten naik Rp 1.170.000 juta (100% KHL)
- Sumatera Selatan Rp 1.630.000 (2,3% di bawah KHL)
- Jawa Tengah Rp 830.000 (3,2% di bawah KHL)
- NTT Rp 1.010.000 (25% di bawah KHL)
- Riau Rp 1.400.000 juta (6,7% di bawah KHL)
- Yogyakarta Rp 947.114 (2,4% di atas KHL)
- DKI Jakarta Rp 2.200.000 (11,8% di atas KHL)
- Jawa Barat Rp 850.000 (11% di bawah KHL)
- Maluku Rp 1.275.000 (27% di bawah KHL)
- Jawa Timur Rp 866.250 (5% di atas KHL)
- Sulawesi Tengah Rp 995.000 (4% di bawah KHL)
- Gorontalo Rp 1.175.000 (24% di bawah KHL)
- Sulawesi Barat Rp 1.165.000 (17% di bawah KHL)
- Sumatera Utara Rp 1.375.000 (6,18% di atas KHL)
- Sulawesi Utara Rp 1.550.000 (20% di atas KHL)
- NTB Rp 1.100.000 (22% di bawah KHL)
- Papua Barat Rp 1.720.000 (19% di bawah KHL)
- Maluku Utara Rp 1.200.622 (30% di bawah KHL)
- Lampung Rp 1.150.000 (8,48% di atas KHL)
Sedangkan jika mengacu dengan data UMP 2014, tercatat ada 12 provinsi dari 27 provinsi yang masih menetapkan UMP di bawah KHL. Artinya ada sekitar 45% provinsi yang menetapkan UMP di bawah KHL.
Berikut daftar besaran UMP 2014 dari 27 provinsi:
- Kalimantan Selatan Rp 1.620.000 (4,18% di atas KHL)
- Banten Rp 1.325.000 (100% KHL)
- Kalimantan Tengah Rp 1.723.970 (18% di bawah KHL)
- Kalimantan Barat Rp 1.380.000 (19% di bawah KHL)
- Jambi Rp 1.502.300 (100% KHL)
- Sulawesi Tenggara Rp 1.400.000 (5% di bawah KHL)
- Sumatera Barat Rp 1.490.000 (1,66% di atas KHL)
- Bangka-Belitung Rp 1.640.000 (10% di bawah KHL)
- Papua Rp 2.040.000 (6,97% di atas KHL)
- Bengkulu Rp 1.350.000 (7,14% di atas KHL)
- NTB Rp 1.210.000 (15% di bawah KHL)
- Jakarta Rp 2.441.301 (6,14% di atas KHL)
- Kepulauan Riau Rp 1.665.000 (100% KHL)
- Riau Rp 1.700.000 (2,77% di atas KHL)
- Sumatera Utara Rp 1.505.850 (19% di atas KHL)
- Kalimantan Timur Rp 1.886.315 (100% KHL)
- Nanggroe Aceh Darussalam Rp 1.750.000 (1,36% di atas KHL)
- Sulawesi Tengah Rp 1.250.000 (4% di bawah KHL)
- Maluku Rp 1.415.000 (35% di bawah KHL)
- Gorontalo Rp 1.325.000 (20% di bawah KHL)
- Lampung Rp 1.399.037 (100% KHL)
- Bali Rp 1.542.600 (10% di atas KHL)
- NTT Rp 1.150.000 (29% di bawah KHL)
- Sulawesi Selatan Rp 1.800.000 (2,27% di atas KHL)
- Sulawesi Barat Rp 1.400.000 (28% di bawah KHL)
- Maluku Utara Rp 1.440.746 (20% di bawah KHL)
- Papua Barat 1.870.000 (12% di bawah KHL)
Pengusaha Suruh Buruh Minum Hanya 3 Botol Selama Sebulan Dalam Komponen UMP 2015
Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendukung tuntutan buruh soal rendahnya perhitungan biaya air galon dan air bersih dalam survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 2014 yang bakal jadi dasar penetapan UMP 2015. Menurut Ahok, perhitungan KHL oleh dewan pengupahan perwakilan pengusaha perlu dikritik.
"Air bersih, itu kan nggak sesuai, harganya masih dihitung Rp 1.050. Itu kan asumsi kalau buruh dapat sambungan PAM. Faktanya kan sekarang buruh nggak dapat sambungan PAM," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu (22/10/2014) Peryataan Ahok ini memperkuat keluhan Sekertaris Jenderal Forum Buruh DKI, M Toha menyebutkan, kejanggalan terjadi dalam penetapan beberapa item KHL seperti nilai kebutuhan air minum dan air bersih dalam sebulan yang hanya sekitar Rp 9.000.
"Artinya hanya setara dengan 3 botol air mineral padahal kebutuhan air minum sebulan sekitar 3 galon air mineral atau Rp 39.000 dan air PAM sekitar Rp 50.000," kata Toha. Menurut Toha, seharusnya biaya untuk air minum dan air bersih selama sebulan Rp 89.000/bulan, mencakup 3 galon air dan untuk membeli air PAM.
Selain persoalan air minum soal KHL, Ahok juga menyoroti soal perhitungan KHL yang memang tak adil buat buruh, misalnya soal harga susu bubuk, yang masuk dalam 60 item KHL. "Saya katakan ada beberapa survei yang memang harus kita protes. Misalnya, yang dipakai standar kan susu 900 gram, sekarang kan di pasaran tinggal susu yang 800 gram. Tapi kebutuhan orang kan 900 gram, kalau gitu nggak boleh pakai yang harga 800 gram dong, mesti disesuaikan agar bisa dapatnya beli yang 900 gram," katanya.
Namun Ahok tak bisa memastikan akan mendukung perhitungan KHL versi buruh atau pengusaha. Seperti diketahui besaran KHL DKI versi buruh bisa mencapai Rp 3.051.770/bulan, sedangkan versi pengusaha Rp 2.377.135 (di bawah UMP 2014 sebesar Rp 2,441 juta). "Tugas saya adalah bagaimana menjamin survei KHL itu adil," katanya.
Ahok menegaskan, pemerintahannya akan menetapkan UMP yang adil, tak hanya memperhitungkan soal KHL, namun juga inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun ia juga tak mau kebablasan menaikkan UMP terlalu tinggi tanpa melihat aspek lain selain KHL, seperti yang terjadi pada UMP 2013.
"Itulah kenapa pernah ada kenaikan sampai 43%. Tapi pas tahun kedua, apa yang terjadi, KHL kan sudah disesuaikan, jadi saya tidak naikkan tinggi lagi," katanya. Siang ini (22/10/2014), Pemprov DKI Jakarta mengundang perwakilan anggota dewan pengupahan DKI Jakarta dari serikat pekerja dan pengusaha.
Agenda siang ini untuk menetapkan nilai komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) khususnya bulan Agustus, September, dan Oktober 2014. Hasil final perhitungan ini akan menjadi acuan besaran nilai upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2015. Berbeda dengan tahun lalu, rapat kali ini bertempat di lantai 3 di ruang kerja Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Dari daftar absensi, peserta rapat tidak hanya dihadiri oleh kalangan pengusaha dan pekerja, tetapi juga para pakar.
Ada 29 peserta yang diundang, sebanyak 7 orang perwakilan hadir dari serikat pekerja, 5 orang perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), 2 orang perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin).
Rapat diketuai langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Priyono. Priyono mengatakan untuk menetapkan KHL 2014, maka dewan pengupahan harus menuntaskan perhitungan besaran KHL Agustus-Oktober 2014. Pertemuan ini merupakan rapat tripartit perdana antara buruh, pengusaha, dan pemda DKI Jakarta.
"Mudah-mudahan bisa cepat selesai. Targetnya besok selesai," kata Priyono di Balai Kota, Jakarta, Rabu (22/10/2014). Anggota Dewan Pengupahan Apindo Jakarta Asrial Chaniago mengungkapkan rapat pada hari ini menjadi tahapan finalisasi perhitungan jumlah survei KHL yang telah dilakukan selama 8 kali. "Ini akan menjadi rekomendasi penetapan finalisasi nilai survei KHL yang dilakukan sebanyak 8 kali," kata Asrial.
Menurut data perhitungan hasil survei yang dilakukan Apindo pada 10 pasar tradisional yang ada di DKI Jakarta, nilai KHL dari bulan ke bulan mengalami fluktuasi. Contohnya hasil survei nilai KHL pada bulan Februari sebesar Rp 2.316.492,76, Maret Rp 2.319.019,13, April Rp 2.310.937,80, Mei Rp 2.306.736,30, Juni Rp 2.311.975,05, Agustus Rp 2.319.540,01, September Rp 2.323.962,83, dan bulan Oktober Rp 2.331.130,59.
Khusus bulan November, Desember, Januari dan pada Lebaran tidak dilakukan survei karena harga saat itu tidak stabil. Rapat kali ini juga diwarnai aksi demonstrasi yang dilakukan para buruh. Sejak pukul 10:00 tadi pagi ribuan buruh berdemo di depan Gedung Balaikota Jakarta sehingga menimbulkan kemacetan. Massa kian bertambah setelah federasi serikat pekerja Pulo Gadung juga ikut datang tepat pada pukul 13. 00 WIB dan melakukan demo meminta kenaikan UMP DKI Jakarta 2015 sebesar 30%.
Masalah hitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) kini menjadi konsen para buruh dan pengusaha terkait persiapan penetapan UMP (Upah Minimum Provinsi) 2015, khususnya di DKI Jakarta. Kalangan buruh menganggap KHL yang sudah ditetapkan oleh dewan pengupahan kerap tak digubris oleh gubernur untuk menetapkan UMP tahun berikutnya.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan jumlah KHL yang disurvei sebagai dasar penetapan upah minimum yang memakai jumlah 60 item KHL sangat jauh dari kebutuhan riil pekerja lajang. Apalagi banyak UMP yang ditetapkan gubernur, justru di bawah KHL yang direkomendasikan.
"Setidaknya masih ada kebutuhan pekerja lajang yang belum masuk," kata Said dalam situs resmi KSPI, Rabu (22/10/2014). Ia menambahkan Survei KHL yang dilakukan satu tahun sebelum penetapan upah tanpa memperhitungkan proyeksi kenaikan harga atau inflasi di tahun berjalannya upah, termasuk ada potensi kenaikan harga BBM di akhir tahun ini.
Menurutnya, segala KHL yang telah disurvei oleh dewan pengupahan pada tahun sebelumnya, takkan lagi berguna untuk tahun mendatang karena segala harga KHL telah mengalami banyak perubahan. "Penetapan upah dengan KHL yang bermasalah diperparah dengan adanya kebijakan penetapan upah minimum yang selama bertahun-tahun, senantiasa ditetapkan jauh di bawah angka KHL," katanya.
Iqbal mengatakan UMP DKI ini adalah barometer dan acuan penetapan UMK untuk di daerah lain di seluruh Indonesia. Sehingga dengan demikian, jika hal ini diberlakukan maka bisa dikatakan jika pemerintahan yang baru nantinya akan kembali menerapkan kebijakan upah murah.
"Air bersih, itu kan nggak sesuai, harganya masih dihitung Rp 1.050. Itu kan asumsi kalau buruh dapat sambungan PAM. Faktanya kan sekarang buruh nggak dapat sambungan PAM," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu (22/10/2014) Peryataan Ahok ini memperkuat keluhan Sekertaris Jenderal Forum Buruh DKI, M Toha menyebutkan, kejanggalan terjadi dalam penetapan beberapa item KHL seperti nilai kebutuhan air minum dan air bersih dalam sebulan yang hanya sekitar Rp 9.000.
"Artinya hanya setara dengan 3 botol air mineral padahal kebutuhan air minum sebulan sekitar 3 galon air mineral atau Rp 39.000 dan air PAM sekitar Rp 50.000," kata Toha. Menurut Toha, seharusnya biaya untuk air minum dan air bersih selama sebulan Rp 89.000/bulan, mencakup 3 galon air dan untuk membeli air PAM.
Selain persoalan air minum soal KHL, Ahok juga menyoroti soal perhitungan KHL yang memang tak adil buat buruh, misalnya soal harga susu bubuk, yang masuk dalam 60 item KHL. "Saya katakan ada beberapa survei yang memang harus kita protes. Misalnya, yang dipakai standar kan susu 900 gram, sekarang kan di pasaran tinggal susu yang 800 gram. Tapi kebutuhan orang kan 900 gram, kalau gitu nggak boleh pakai yang harga 800 gram dong, mesti disesuaikan agar bisa dapatnya beli yang 900 gram," katanya.
Namun Ahok tak bisa memastikan akan mendukung perhitungan KHL versi buruh atau pengusaha. Seperti diketahui besaran KHL DKI versi buruh bisa mencapai Rp 3.051.770/bulan, sedangkan versi pengusaha Rp 2.377.135 (di bawah UMP 2014 sebesar Rp 2,441 juta). "Tugas saya adalah bagaimana menjamin survei KHL itu adil," katanya.
Ahok menegaskan, pemerintahannya akan menetapkan UMP yang adil, tak hanya memperhitungkan soal KHL, namun juga inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun ia juga tak mau kebablasan menaikkan UMP terlalu tinggi tanpa melihat aspek lain selain KHL, seperti yang terjadi pada UMP 2013.
"Itulah kenapa pernah ada kenaikan sampai 43%. Tapi pas tahun kedua, apa yang terjadi, KHL kan sudah disesuaikan, jadi saya tidak naikkan tinggi lagi," katanya. Siang ini (22/10/2014), Pemprov DKI Jakarta mengundang perwakilan anggota dewan pengupahan DKI Jakarta dari serikat pekerja dan pengusaha.
Agenda siang ini untuk menetapkan nilai komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) khususnya bulan Agustus, September, dan Oktober 2014. Hasil final perhitungan ini akan menjadi acuan besaran nilai upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2015. Berbeda dengan tahun lalu, rapat kali ini bertempat di lantai 3 di ruang kerja Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Dari daftar absensi, peserta rapat tidak hanya dihadiri oleh kalangan pengusaha dan pekerja, tetapi juga para pakar.
Ada 29 peserta yang diundang, sebanyak 7 orang perwakilan hadir dari serikat pekerja, 5 orang perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), 2 orang perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin).
Rapat diketuai langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Priyono. Priyono mengatakan untuk menetapkan KHL 2014, maka dewan pengupahan harus menuntaskan perhitungan besaran KHL Agustus-Oktober 2014. Pertemuan ini merupakan rapat tripartit perdana antara buruh, pengusaha, dan pemda DKI Jakarta.
"Mudah-mudahan bisa cepat selesai. Targetnya besok selesai," kata Priyono di Balai Kota, Jakarta, Rabu (22/10/2014). Anggota Dewan Pengupahan Apindo Jakarta Asrial Chaniago mengungkapkan rapat pada hari ini menjadi tahapan finalisasi perhitungan jumlah survei KHL yang telah dilakukan selama 8 kali. "Ini akan menjadi rekomendasi penetapan finalisasi nilai survei KHL yang dilakukan sebanyak 8 kali," kata Asrial.
Menurut data perhitungan hasil survei yang dilakukan Apindo pada 10 pasar tradisional yang ada di DKI Jakarta, nilai KHL dari bulan ke bulan mengalami fluktuasi. Contohnya hasil survei nilai KHL pada bulan Februari sebesar Rp 2.316.492,76, Maret Rp 2.319.019,13, April Rp 2.310.937,80, Mei Rp 2.306.736,30, Juni Rp 2.311.975,05, Agustus Rp 2.319.540,01, September Rp 2.323.962,83, dan bulan Oktober Rp 2.331.130,59.
Khusus bulan November, Desember, Januari dan pada Lebaran tidak dilakukan survei karena harga saat itu tidak stabil. Rapat kali ini juga diwarnai aksi demonstrasi yang dilakukan para buruh. Sejak pukul 10:00 tadi pagi ribuan buruh berdemo di depan Gedung Balaikota Jakarta sehingga menimbulkan kemacetan. Massa kian bertambah setelah federasi serikat pekerja Pulo Gadung juga ikut datang tepat pada pukul 13. 00 WIB dan melakukan demo meminta kenaikan UMP DKI Jakarta 2015 sebesar 30%.
Masalah hitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) kini menjadi konsen para buruh dan pengusaha terkait persiapan penetapan UMP (Upah Minimum Provinsi) 2015, khususnya di DKI Jakarta. Kalangan buruh menganggap KHL yang sudah ditetapkan oleh dewan pengupahan kerap tak digubris oleh gubernur untuk menetapkan UMP tahun berikutnya.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan jumlah KHL yang disurvei sebagai dasar penetapan upah minimum yang memakai jumlah 60 item KHL sangat jauh dari kebutuhan riil pekerja lajang. Apalagi banyak UMP yang ditetapkan gubernur, justru di bawah KHL yang direkomendasikan.
"Setidaknya masih ada kebutuhan pekerja lajang yang belum masuk," kata Said dalam situs resmi KSPI, Rabu (22/10/2014). Ia menambahkan Survei KHL yang dilakukan satu tahun sebelum penetapan upah tanpa memperhitungkan proyeksi kenaikan harga atau inflasi di tahun berjalannya upah, termasuk ada potensi kenaikan harga BBM di akhir tahun ini.
Menurutnya, segala KHL yang telah disurvei oleh dewan pengupahan pada tahun sebelumnya, takkan lagi berguna untuk tahun mendatang karena segala harga KHL telah mengalami banyak perubahan. "Penetapan upah dengan KHL yang bermasalah diperparah dengan adanya kebijakan penetapan upah minimum yang selama bertahun-tahun, senantiasa ditetapkan jauh di bawah angka KHL," katanya.
Iqbal mengatakan UMP DKI ini adalah barometer dan acuan penetapan UMK untuk di daerah lain di seluruh Indonesia. Sehingga dengan demikian, jika hal ini diberlakukan maka bisa dikatakan jika pemerintahan yang baru nantinya akan kembali menerapkan kebijakan upah murah.
Monday, October 20, 2014
Bogasari Berikan Asuransi Bagi Mitra Usaha UKM
PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Divisi Bogasari memberikan tambahan manfaat asuransi untuk para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) anggota Bogasari Mitra Card (BMC). Manfaat asuransi yang ditambahkan adalah Asuransi Kesehatan dan ditujukan untuk anggota BMC jenis Gold. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan kemitraan Bogasari dengan UKM.
Beatrix Soedibyo, Manajer SME and BBC Development (Pengembangan UKM dan BBC) Bogasari, menyebutkan, sejak program kemitraan BMC diluncurkan tahun 2002, jumlah UKM anggota BMC terus bertambah. Hingga September 2014 anggota BMC secara nasional sudah mencapai hampir 55.000 anggota yang terdiri dari 3 jenis keanggotaan Silver, Gold dan Platinum.
“Khusus untuk kartu keanggotaan BMC jenis Gold, mulai tahun 2015 akan mendapatkan perlindungan tambahan yakni Asuransi Kesehatan. Sebelumnya anggota BMC jenis Gold baru hanya mendapat perlindungan Asuransi Kecelakaan Diri,” sebut Beatrix dalam siaran pers.
Beatrix menjelaskan, dari 54.872 anggota BMC per Agustus 2014, sebanyak 51.720 adalah pemegang Kartu Silver, 2.495 Kartu Gold, dan sisanya 757 adalah Platinum. Pembagian jenis keanggotaan BMC ini berdasarkan konsumsi pemakaian terigu Bogasari kemasan @ 25 kg. Silver untuk konsumsi kurang dari 250 sak per bulan; Gold untuk konsumsi antara 250 - 749 sak/bulan; Platinum untuk konsumsi tepung terigu Bogasari lebih dari 749 sak/bulan.
Program perlindungan asuransi ini merupakan manfaat dari keanggotaan BMC yang diberikan Bogasari kepada para UKM. Program asuransi keanggotaan BMC mulai diluncurkan tahun 2004, yang diawali dengan Asuransi Kesehatan dan Kecelakaan Diri.
Tahun 2008 juga diluncurkan Asuransi Kebakaran terhadap lokasi usaha. Untuk mendapatkan program perlindungan asuransi ini tentu ada persyaratan yang dikeluarkan Bogasari.
“Tapi yang pasti, baru Bogasari yang memberikan perlindungan asuransi untuk pelanggan di tingkat UKM. Ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus komitmen Bogasari dalam menjalin kemitraan dengan UKM sesuai motto Tumbuh Bersama,” tambahnya.
Hingga September 2014, jumlah anggota BMC yang sudah berhak mendapatkan perlindungan asuransi sebanyak 4.479 anggota. Sementara itu, sejak diluncurkannya manfaat perlindungan asuransi untuk anggota BMC tahun 2004, total klaim ketiga asuransi yang sudah dicairkan sudah mencapai lebih dari Rp 1,2 miliar. Manfaat perlindungan asuransi untuk anggota BMC kerjasama Bogasari dengan Asuransi CAR (Central Asia Raya) dan ACA.
Beatrix Soedibyo, Manajer SME and BBC Development (Pengembangan UKM dan BBC) Bogasari, menyebutkan, sejak program kemitraan BMC diluncurkan tahun 2002, jumlah UKM anggota BMC terus bertambah. Hingga September 2014 anggota BMC secara nasional sudah mencapai hampir 55.000 anggota yang terdiri dari 3 jenis keanggotaan Silver, Gold dan Platinum.
“Khusus untuk kartu keanggotaan BMC jenis Gold, mulai tahun 2015 akan mendapatkan perlindungan tambahan yakni Asuransi Kesehatan. Sebelumnya anggota BMC jenis Gold baru hanya mendapat perlindungan Asuransi Kecelakaan Diri,” sebut Beatrix dalam siaran pers.
Beatrix menjelaskan, dari 54.872 anggota BMC per Agustus 2014, sebanyak 51.720 adalah pemegang Kartu Silver, 2.495 Kartu Gold, dan sisanya 757 adalah Platinum. Pembagian jenis keanggotaan BMC ini berdasarkan konsumsi pemakaian terigu Bogasari kemasan @ 25 kg. Silver untuk konsumsi kurang dari 250 sak per bulan; Gold untuk konsumsi antara 250 - 749 sak/bulan; Platinum untuk konsumsi tepung terigu Bogasari lebih dari 749 sak/bulan.
Program perlindungan asuransi ini merupakan manfaat dari keanggotaan BMC yang diberikan Bogasari kepada para UKM. Program asuransi keanggotaan BMC mulai diluncurkan tahun 2004, yang diawali dengan Asuransi Kesehatan dan Kecelakaan Diri.
Tahun 2008 juga diluncurkan Asuransi Kebakaran terhadap lokasi usaha. Untuk mendapatkan program perlindungan asuransi ini tentu ada persyaratan yang dikeluarkan Bogasari.
“Tapi yang pasti, baru Bogasari yang memberikan perlindungan asuransi untuk pelanggan di tingkat UKM. Ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus komitmen Bogasari dalam menjalin kemitraan dengan UKM sesuai motto Tumbuh Bersama,” tambahnya.
Hingga September 2014, jumlah anggota BMC yang sudah berhak mendapatkan perlindungan asuransi sebanyak 4.479 anggota. Sementara itu, sejak diluncurkannya manfaat perlindungan asuransi untuk anggota BMC tahun 2004, total klaim ketiga asuransi yang sudah dicairkan sudah mencapai lebih dari Rp 1,2 miliar. Manfaat perlindungan asuransi untuk anggota BMC kerjasama Bogasari dengan Asuransi CAR (Central Asia Raya) dan ACA.
Masyarakat Indonesia Makin Rajin Membeli Obligasi Pemerintah
Minat pembelian masyarakat atas Obligasi Negara Ritel seri ORI011 masih cukup tinggi, di tengah ketatnya likuiditas di pasar keuangan domestik dan ekspektasi kenaikan tingkat inflasi ke depan.
Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan menjelaskan hal itu ditandai dengan realisasi pemesanan yang disampaikan Agen Penjual sampai dengan tanggal 16 Oktober 2014 melampaui target awal, yaitu mencapai Rp 21,336 triliun.
Pemesanan terdiri dari prioritas yang mencapai Rp 19,996 triliun dan cadangan sebesar Rp 1,340 triliun. Dari 21 Agen Penjual, 20 Agen Penjual berhasil mengumpulkan pemesanan di atas target yang ditetapkan pemerintah.
"Hasil penjualan ORI011 dari 21 Agen Penjual setelah dilakukancleaning data mencapai Rp 21,216 triliun, dengan 35.024 pemesan di 34 provinsi. Jumlah investor baru sebanyak 20.418 investor," kata Robert, Senin (20/10/2014).
Robert menjelaskan penerbitan akan dilakukan pada 22 Oktober 2014. Adapun tanggal jatuh tempo pada 15 Oktober 2017, atau tenor tiga tahun. "Target kita Rp 20 triliun. Ini hasil yang menggembirakan, membanggakan, karena ini investornya domestik. Apalagi masyarakat individu, bukan korporasi," imbuh Robert.
Artinya, pencapaian ini menunjukkan bahwa investor domestik mampu membeli dan menopang pembiayaan APBN. "Sehingga ini menjadi modal menggembirakan dalam upaya kita mengurangi pembiayaan non-residence," pungkas Robert.
Untuk diketahui, nilai nominal per unit ORI011 adalah Rp 1 juta, dengan syarat minimum pemesanan Rp 5 juta dan kelipatannya. Sementara itu, maksimum pemesanan sebesar Rp 3 miliar. Investor akan mendapatkan kupon 8,5 persen per tahun, dan pembayaran pertama kali dilakukan pada 15 November 2014, dengan jumlah kupon pertama sebesar Rp 5.484 per unit.
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan menyatakan pemesanan dan penjualan Saving Bonds Ritel (SBR) seri SBR001 telah dilakukan di seluruh provinsi di seluruh Indonesia, yakni 34 provinsi.
Meskipun demikian, pulau Jawa masih mendominasi pemesanan SBR001. "Pemesanan DKI Jakarta sebesar Rp 1,021 triliun. Terbanyak dari DKI. Kemudian dari Jawa Timur Rp 345 miliar, Jawa Barat Rp 311 miliar, Jawa Tengah Rp 146 miliar dan Banten Rp 101 miliar," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Robert Pakpahan di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (26/5/2014).
Adapun provinsi yang paling sedikit melakukan pemesanan SBR001 adalah Papua Barat, Sulawesi Barat, dan Gorontalo. "Di provinsi-provinsi ini bukan berarti nol tidak ada yang memesan. Ada, tapi sangat sedikit, jadi pembulatannya nol," jelas Robert.
Adapun sebaran volume pemesanan SBR001 per wilayah Indonesia, di DKI Jakarta mencapai 42,7 persen. Sebaran volume di wilayah barat non DKI Jakarta mencapai 47,8 persen, serta wilayah tengah dan timur Indonesia mencapai 9,5 persen.
"Semua provinsi sampai. Berarti sebaran informasi dan penjualan SBR001 sampai ke seluruh Indonesia. Ini capaian yang bagus," ungkap Robert.
Robert menjelaskan, penawaran SBR001 dilakukan oleh 21 agen penjual yang terdiri dari 18 bank umum dan 3 perusahaan sekuritas. Pada masa penawaran, agen penjual telah melakukan proses pemasaran di 21 kota di seluruh Tanah Air.
"Untuk mendukung penerbitan SBR001, pemerintah dan Bursa Efek Indonesia (BEI) telah melakukan pre marketing (pra pemasaran) di lima kota di seluruh Indonesia. Termasuk juga liputan di media cetak dan elektronik," papar Robert.
Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan menjelaskan hal itu ditandai dengan realisasi pemesanan yang disampaikan Agen Penjual sampai dengan tanggal 16 Oktober 2014 melampaui target awal, yaitu mencapai Rp 21,336 triliun.
Pemesanan terdiri dari prioritas yang mencapai Rp 19,996 triliun dan cadangan sebesar Rp 1,340 triliun. Dari 21 Agen Penjual, 20 Agen Penjual berhasil mengumpulkan pemesanan di atas target yang ditetapkan pemerintah.
"Hasil penjualan ORI011 dari 21 Agen Penjual setelah dilakukancleaning data mencapai Rp 21,216 triliun, dengan 35.024 pemesan di 34 provinsi. Jumlah investor baru sebanyak 20.418 investor," kata Robert, Senin (20/10/2014).
Robert menjelaskan penerbitan akan dilakukan pada 22 Oktober 2014. Adapun tanggal jatuh tempo pada 15 Oktober 2017, atau tenor tiga tahun. "Target kita Rp 20 triliun. Ini hasil yang menggembirakan, membanggakan, karena ini investornya domestik. Apalagi masyarakat individu, bukan korporasi," imbuh Robert.
Artinya, pencapaian ini menunjukkan bahwa investor domestik mampu membeli dan menopang pembiayaan APBN. "Sehingga ini menjadi modal menggembirakan dalam upaya kita mengurangi pembiayaan non-residence," pungkas Robert.
Untuk diketahui, nilai nominal per unit ORI011 adalah Rp 1 juta, dengan syarat minimum pemesanan Rp 5 juta dan kelipatannya. Sementara itu, maksimum pemesanan sebesar Rp 3 miliar. Investor akan mendapatkan kupon 8,5 persen per tahun, dan pembayaran pertama kali dilakukan pada 15 November 2014, dengan jumlah kupon pertama sebesar Rp 5.484 per unit.
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan menyatakan pemesanan dan penjualan Saving Bonds Ritel (SBR) seri SBR001 telah dilakukan di seluruh provinsi di seluruh Indonesia, yakni 34 provinsi.
Meskipun demikian, pulau Jawa masih mendominasi pemesanan SBR001. "Pemesanan DKI Jakarta sebesar Rp 1,021 triliun. Terbanyak dari DKI. Kemudian dari Jawa Timur Rp 345 miliar, Jawa Barat Rp 311 miliar, Jawa Tengah Rp 146 miliar dan Banten Rp 101 miliar," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Robert Pakpahan di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (26/5/2014).
Adapun provinsi yang paling sedikit melakukan pemesanan SBR001 adalah Papua Barat, Sulawesi Barat, dan Gorontalo. "Di provinsi-provinsi ini bukan berarti nol tidak ada yang memesan. Ada, tapi sangat sedikit, jadi pembulatannya nol," jelas Robert.
Adapun sebaran volume pemesanan SBR001 per wilayah Indonesia, di DKI Jakarta mencapai 42,7 persen. Sebaran volume di wilayah barat non DKI Jakarta mencapai 47,8 persen, serta wilayah tengah dan timur Indonesia mencapai 9,5 persen.
"Semua provinsi sampai. Berarti sebaran informasi dan penjualan SBR001 sampai ke seluruh Indonesia. Ini capaian yang bagus," ungkap Robert.
Robert menjelaskan, penawaran SBR001 dilakukan oleh 21 agen penjual yang terdiri dari 18 bank umum dan 3 perusahaan sekuritas. Pada masa penawaran, agen penjual telah melakukan proses pemasaran di 21 kota di seluruh Tanah Air.
"Untuk mendukung penerbitan SBR001, pemerintah dan Bursa Efek Indonesia (BEI) telah melakukan pre marketing (pra pemasaran) di lima kota di seluruh Indonesia. Termasuk juga liputan di media cetak dan elektronik," papar Robert.
Waralaba Asing Wajib Laporkan Isi Perjanjian Pada Pemerintah
Efek revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kemitraan dalam Waralaba untuk Jenis Usaha Jasa Makanan dan Minuman bergulir. Pemerintah akan minta pemilik master franchise merek asing di Indonesia untuk melaporkan perjanjian yang mereka sepakati dengan pemilik waralaba di negara asal.
Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi mengatakan revisi beleid yang menyatakan bahwa pembatasan jumlah gerai milik sendiri maksimal 250 gerai tidak berlaku surut, maka beberapa waralaba asing yang sudah melebihi jumlah batasan gerai tetap bisa berdiri tegak.
"Bila mereka akan menambah gerai baru di masa mendatang,master franchise asing baru harus mendapatkan persetujuan pemerintah dulu sebelum bisa membuka gerainya," tandas Lutfi kepada KONTAN, Kamis (16/10/2014) lalu.
Lutfi bilang persetujuan ini penting agar perusahaan ini mematuhi regulasi baru yang sudah ditetapkan pemerintah tersebut. Sementara itu, untuk pemegang master franchise asing yang sudah memiliki banyak gerai milik sendiri, pemerintah juga akan melihat konsep perjanjian master franchise yang dijalankan selama ini.
Salah satu ketentuan yang akan dilihat adalah apakah selama ini ada poin yang membenarkan pemegang master franchise ini untuk tidak melakukan sub-franchise kepada pihak lain. Jika klausul itu tak ada, sanksi menunggu, Sayang Lutfi tak merinci sanksi yang akan diberikan ke mereka jika ditemukan adanya pelanggaran. "Ide yang kami kembangkan adalah melindungi waralaba dalam negeri," ujarnya.
Ketua Komite Tetap bidang Waralaba dan Lisensi Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Amir Karamoy menyebut langkah pemerintah untuk melihat perjanjian master franchise ini hanya bisa dilakukan pada waralaba baru agar tunduk untuk menjalankan beleid baru ini.
"Namun, pemerintah tak bisa mengintervensi master franchiseyang sudah di teken lima atau sepuluh tahun yang lalu karena aturan ini tak berlaku surut," ujarnya. Dia bilang pemerintah hanya bisa mengeluarkan imbauan kepada pemilik master franchise untuk merevisi perjanjian dengan pemilik waralaba di negara asal tanpa adanya pemaksaan.
Kementerian Perdagangan tengah mengkaji ulang peraturan mengenai waralaba untuk jenis usaha jasa makanan dan minuman.
Menteri Perdagangan M Lutfi menuturkan, secara prinsip pemerintah akan meredefinisi pengertian waralaba, sebelum memberlakukan pembatasan. Sebagaimana diketahui, dalam beleid tersebut, baik pemilik waralaba (master franchise) maupun penerima waralaba hanya diperbolehkan mendirikan gerai restoran dan kafe sebanyak maksimal 250 gerai.
Lutfi menjelaskan, ada perbedaan antara waralaba di Indonesia dengan di luar negeri. Di Indonesia 70 persen gerai waralaba dimiliki oleh master franchise. "Di luar negeri, 70 persen McDonal dimiliki perorangan (franchaisor)," kata dia di Jakarta, Selasa (19/8/2014).
Dengan memperbaiki aturan tersebut, diharapkan enterpreunership bisa semakin berkembang, karena tidak ada pembatasan jumlah gerai dengan nama yang sama. Namun, master franchise diharapkan bisa memperbesar kemitraan mereka, dan tidak hanya membuka toko-toko baru.
"Idealnya, kalau master waralaba ini perlu mendapatkan insentif, supaya mereka mau jual waralabanya. Jadi saya maunya enterpreunership bapak-ibu itu ada. Waralaba ini kan belum dapat insentif, seharusnya kan bisa memberikan nilai tambah ke pengusaha kita," ungka Lutfi.
"Dan ini untuk memperbaiki iklim perdagangan agar pasar Indonesia ini dikuasai oleh orang Indonesia," lanjut dia. Sementara itu, ketika ditanyakan berapa maksimal gerai yang bisa dimiliki satu merek, Lutfi tidak menjawab tegas. Hanya saja, pemerintah akan terlebih dahulu meredefinisi pengertian waralaba.
Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi mengatakan revisi beleid yang menyatakan bahwa pembatasan jumlah gerai milik sendiri maksimal 250 gerai tidak berlaku surut, maka beberapa waralaba asing yang sudah melebihi jumlah batasan gerai tetap bisa berdiri tegak.
"Bila mereka akan menambah gerai baru di masa mendatang,master franchise asing baru harus mendapatkan persetujuan pemerintah dulu sebelum bisa membuka gerainya," tandas Lutfi kepada KONTAN, Kamis (16/10/2014) lalu.
Lutfi bilang persetujuan ini penting agar perusahaan ini mematuhi regulasi baru yang sudah ditetapkan pemerintah tersebut. Sementara itu, untuk pemegang master franchise asing yang sudah memiliki banyak gerai milik sendiri, pemerintah juga akan melihat konsep perjanjian master franchise yang dijalankan selama ini.
Salah satu ketentuan yang akan dilihat adalah apakah selama ini ada poin yang membenarkan pemegang master franchise ini untuk tidak melakukan sub-franchise kepada pihak lain. Jika klausul itu tak ada, sanksi menunggu, Sayang Lutfi tak merinci sanksi yang akan diberikan ke mereka jika ditemukan adanya pelanggaran. "Ide yang kami kembangkan adalah melindungi waralaba dalam negeri," ujarnya.
Ketua Komite Tetap bidang Waralaba dan Lisensi Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Amir Karamoy menyebut langkah pemerintah untuk melihat perjanjian master franchise ini hanya bisa dilakukan pada waralaba baru agar tunduk untuk menjalankan beleid baru ini.
"Namun, pemerintah tak bisa mengintervensi master franchiseyang sudah di teken lima atau sepuluh tahun yang lalu karena aturan ini tak berlaku surut," ujarnya. Dia bilang pemerintah hanya bisa mengeluarkan imbauan kepada pemilik master franchise untuk merevisi perjanjian dengan pemilik waralaba di negara asal tanpa adanya pemaksaan.
Kementerian Perdagangan tengah mengkaji ulang peraturan mengenai waralaba untuk jenis usaha jasa makanan dan minuman.
Menteri Perdagangan M Lutfi menuturkan, secara prinsip pemerintah akan meredefinisi pengertian waralaba, sebelum memberlakukan pembatasan. Sebagaimana diketahui, dalam beleid tersebut, baik pemilik waralaba (master franchise) maupun penerima waralaba hanya diperbolehkan mendirikan gerai restoran dan kafe sebanyak maksimal 250 gerai.
Lutfi menjelaskan, ada perbedaan antara waralaba di Indonesia dengan di luar negeri. Di Indonesia 70 persen gerai waralaba dimiliki oleh master franchise. "Di luar negeri, 70 persen McDonal dimiliki perorangan (franchaisor)," kata dia di Jakarta, Selasa (19/8/2014).
Dengan memperbaiki aturan tersebut, diharapkan enterpreunership bisa semakin berkembang, karena tidak ada pembatasan jumlah gerai dengan nama yang sama. Namun, master franchise diharapkan bisa memperbesar kemitraan mereka, dan tidak hanya membuka toko-toko baru.
"Idealnya, kalau master waralaba ini perlu mendapatkan insentif, supaya mereka mau jual waralabanya. Jadi saya maunya enterpreunership bapak-ibu itu ada. Waralaba ini kan belum dapat insentif, seharusnya kan bisa memberikan nilai tambah ke pengusaha kita," ungka Lutfi.
"Dan ini untuk memperbaiki iklim perdagangan agar pasar Indonesia ini dikuasai oleh orang Indonesia," lanjut dia. Sementara itu, ketika ditanyakan berapa maksimal gerai yang bisa dimiliki satu merek, Lutfi tidak menjawab tegas. Hanya saja, pemerintah akan terlebih dahulu meredefinisi pengertian waralaba.
CIMB Private Equity Investasi Di 7 Eleven Indonesia Senilai 300 Milyar
PT Modern Internasional Tbk hari ini menandatangani perjanjian dengan CIMB Private Equity (CIMBPE) untuk melakukan penyuntikan modal senilai sekitar 25 juta dollar AS atau sekitar Rp 300 miliar yang setara dengan 10 persen saham.
Hal ini dilakukan setelah perseroan memperoleh persetujuan pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilakukan pada bulan Juli 2014 untuk melakukan aksi korporasi Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PTHMETD) hingga 10 persen saham baru.
Kerjasama yang dilakukan yakni untuk pengembangan anak perusahaannya yaitu PT Modern Sevel Indonesia (MSI) yang merupakan pemegang master franchise 7-Eleven di Indonesia. Saat ini PT Modern Sevel Indonesia memiliki 175 outlet 7-Eleven, yang semuanya berada di Jakarta.
Henri Honoris, Direktur Utama PT Modern Sevel Indonesia mengatakan, sebelumnya CIMB Group memang telah menjadi mitra jangka panjang bagi Modern International di banyak bidang.
“Kemitraan ini meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, dengan CIMB menjadi salah satu pemegang saham minoritas terbesar, yang mencerminkan keyakinan yang kuat akan prospek 7-Eleven di Indonesia dan kemampuan perusahaan untuk memperluas serta mengembangkan bisnis” ujar Henri dalam rilisnya, Senin (20/10/2014).
Kemitraan ini juga akan lebih memperkuat hubungan bisnis antara 7-Eleven dan CIMB Group. Misalnya PT Bank CIMB Niaga Tbk yang bisa memperluas produk dan layanannya termasuk mesin ATM, EDC dan pembayaran mobile digital untuk bisnis 7-Eleven.
Saat ini, ada 150 mesin ATM CIMB dan 175 CIMB EDC yang dipasang di outlet-outlet 7-Eleven.
Henri menambahkan, ada potensi bagi 7-Eleven dan CIMB Niaga untuk lebih mengeksplorasi peluang mengembangkan usaha masing-masing, termasuk menyediakan pembiayaan waralaba. “Kedua belah pihak akan terus menjajaki peluang ini setelah kerjasama strategis ini kami tandatangani," pungkasnya.
Hal ini dilakukan setelah perseroan memperoleh persetujuan pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilakukan pada bulan Juli 2014 untuk melakukan aksi korporasi Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PTHMETD) hingga 10 persen saham baru.
Kerjasama yang dilakukan yakni untuk pengembangan anak perusahaannya yaitu PT Modern Sevel Indonesia (MSI) yang merupakan pemegang master franchise 7-Eleven di Indonesia. Saat ini PT Modern Sevel Indonesia memiliki 175 outlet 7-Eleven, yang semuanya berada di Jakarta.
Henri Honoris, Direktur Utama PT Modern Sevel Indonesia mengatakan, sebelumnya CIMB Group memang telah menjadi mitra jangka panjang bagi Modern International di banyak bidang.
“Kemitraan ini meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, dengan CIMB menjadi salah satu pemegang saham minoritas terbesar, yang mencerminkan keyakinan yang kuat akan prospek 7-Eleven di Indonesia dan kemampuan perusahaan untuk memperluas serta mengembangkan bisnis” ujar Henri dalam rilisnya, Senin (20/10/2014).
Kemitraan ini juga akan lebih memperkuat hubungan bisnis antara 7-Eleven dan CIMB Group. Misalnya PT Bank CIMB Niaga Tbk yang bisa memperluas produk dan layanannya termasuk mesin ATM, EDC dan pembayaran mobile digital untuk bisnis 7-Eleven.
Saat ini, ada 150 mesin ATM CIMB dan 175 CIMB EDC yang dipasang di outlet-outlet 7-Eleven.
Henri menambahkan, ada potensi bagi 7-Eleven dan CIMB Niaga untuk lebih mengeksplorasi peluang mengembangkan usaha masing-masing, termasuk menyediakan pembiayaan waralaba. “Kedua belah pihak akan terus menjajaki peluang ini setelah kerjasama strategis ini kami tandatangani," pungkasnya.
Analisa J Trust Untuk Ambil Alih Bank Mutiara
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Mutiara Tbk. secara resmi telah menyetujui pengambilalihan Perseroan oleh J Trust Co Ltd, perusahaan investasi asal Jepang, di Jakarta, Senin (20/10/2014).
Saat ini, J Trust sudah memberikan uang muka pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebesar 10 persen dari total pembelian Bank Mutiara. Menurut rencana, J Trust akan melunasi pembelian Bank Mutiara pada saat "closing", yaitu selambat-lambatnya pada 21 November 2014.
Seusai RUPSLB, Sekretaris Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Samsu Adi Nugroho sempat mengungkapkan alasan LPS memilih perusahaan tersebut. Menurut Samsu, setidaknya ada dua alasan yang mendorong pilihan LPS, sebagai pemegang saham mayoritas Bank Mutiara saat ini, memilih J Trust.
"Yang pertama soal harga, (penawaran lain) di bawah J Trust. Ada juga soal-soal yang menurut kami kurang bisa, kurang menguntungkan. Ada yang mau ambil bagusnya saja, tapi jeleknya ditinggal. Kalau J Trust tidak membedakan baik dan buruk. Dia beli dengan harga sekian dan tidak menginginkan aset yang sedang dikejar oleh pemerintah dari manajemen yang lama," ujar Samsu.
Selain soal harga, ada pula soal rencana pengelolaan Bank Mutiara. Samsu enggan menjabarkan teknis pengelolaan bank dan menyerahkannya pada direksi Bank Mutiara. Namun, dia juga menuturkan bahwa J Trust sudah menunjukkan komitmen yang lebih baik ketimbang calon pembeli lainnya.
"Secara harga memang lebih menguntungkan. Yang non-harga, ada komitmen dia yang menurut kita lebih dari investor lain," imbuhnya. Kelebihannya, tutur Samsu, J Trust mau menanggung potensi risiko di kemudian hari tanpa meminta impunitas, selama masih dalam koridor bank. Kelebihan ini memudahkan LPS memutuskan pilihan.
Sejauh ini, LPS pun belum bisa menjabarkan data lebih mendetil mengenai jumlah pembayaran Bank Mutiara oleh J Trust Co Ltd. Berbagai kecenderungan yang mungkin saja dilakukan oleh J Trust, seperti revaluasi sistem, aset, serta penunjukkan direksi, kemungkinan akan dilakukan pasca pelunasan dan pengurusan akta.
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengkonfirmasi tentang penetapan J Trust Co Ltd sebagai calon investor pemenang dari proses terbuka penjualan saham PT Bank Mutiara Tbk.
"Kami gembira bahwa proses penawaran penjualan saham Bank Mutiara yang berlangsung terbuka dan kredibel kini sudah memasuki tahap penetapan calon investor pemenang," kata Sekretaris Perusahaan LPS Samsu Adi Nugroho dalam pernyataan resmi, Senin (15/9/2014).
Lebih lanjut, Samsu menjelaskan calon investor pemenang masih harus mengikuti fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon pemilik di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan demikian, kini Bank Mutiara dapat fokus pada pengembangan bisnis selanjutnya di masa mendatang.
Ia menjelaskan, proses penetapan calon investor pemenang memperhatikan faktor-faktor harga penawaran yang baik dan di atas harga dasar penjualan. Selain itu, diperhatikan pula persyaratan jual beli yang baik dan tidak memberatkan LPS dan rencana bisnis untuk pengembangan Bank Mutiara ke depan yang memadai.
Mengutip Reuters, pihak J Trust menyatakan telah mengajukan surat pernyataan minat atau letter of interest untuk membeli Bank Mutiara. Kemudian, J Trust dinyatakan terpilih sebagai investor yang lolos tahapan pembelian.
J Trust juga mengungkapkan masih harus memperoleh persetujuan eari OJK sebagai regulator industri jasa keuangan di Indonesia untuk memiliki saham mayoritas Bank Mutiara.
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) masih enggan membeberkan detail transaksi dalam penetapan J Trust Co.Ltd sebagai calon investor pemenang dari proses penawaran terbuka penjualan saham Bank Mutiara. Menurut LPS, proses penetapan calon investor pemenang memperhatikan faktor-faktor harga penawaran yang baik dan di atas harga dasar penjualan.
"Kami belum bisa membeberkan soal harga dari J Trust. Karena kami sudah punya kesepakatan dengan J Trust untuk tidak membeberkan soal harga," terang Sekretaris LPS, Samsu Adi Nugroho, Senin (15/9/2014). Samsu juga ogah menginformasikan harga-harga yang disampaikan calon investor lainnya.
Namun dalam siaran pers yang dirilis LPS, Samsu menilai, persyaratan jual beli dari J Trust tidak memberatkan LPS. Selain itu, J Trust juga punya rencana bisnis untuk pengembangan Bank Mutiara ke depan yang memadai.
Samsu juga bilang, proses penawaran penjualan saham Bank Mutiara berlangsung terbuka dan kredibel. Kini, proses tersebut sudah memasuki tahap penetapan calon investor pemenang, dimana calon investor pemenang masih harus mengikuti fit and proper test sebagai calon pemilik di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Mutiara dapat fokus pada pengembangan bisnis dimasa mendatang .
"LPS akan memberikan informasi mengenai perkembangan dan kemajuan proses penjualan saham ini secara reguler sesuai dengan kemajuan proses transaksi," ujar Samsu.
Asal tahu saja, J Trust adalah perusahaan holding investasi yang tercatat di Bursa Saham Tokyo (Tokyo Stock Exchange) dan membawahi bisnis-bisnis di berbagai sektor. Beberapa segmen bisnis yang ditangani J Trust diantaranya; perbankan, perusahaan pembiayaan, pinjaman konsumer, kartu kredit, dan penjamin kredit
Saat ini, J Trust sudah memberikan uang muka pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebesar 10 persen dari total pembelian Bank Mutiara. Menurut rencana, J Trust akan melunasi pembelian Bank Mutiara pada saat "closing", yaitu selambat-lambatnya pada 21 November 2014.
Seusai RUPSLB, Sekretaris Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Samsu Adi Nugroho sempat mengungkapkan alasan LPS memilih perusahaan tersebut. Menurut Samsu, setidaknya ada dua alasan yang mendorong pilihan LPS, sebagai pemegang saham mayoritas Bank Mutiara saat ini, memilih J Trust.
"Yang pertama soal harga, (penawaran lain) di bawah J Trust. Ada juga soal-soal yang menurut kami kurang bisa, kurang menguntungkan. Ada yang mau ambil bagusnya saja, tapi jeleknya ditinggal. Kalau J Trust tidak membedakan baik dan buruk. Dia beli dengan harga sekian dan tidak menginginkan aset yang sedang dikejar oleh pemerintah dari manajemen yang lama," ujar Samsu.
Selain soal harga, ada pula soal rencana pengelolaan Bank Mutiara. Samsu enggan menjabarkan teknis pengelolaan bank dan menyerahkannya pada direksi Bank Mutiara. Namun, dia juga menuturkan bahwa J Trust sudah menunjukkan komitmen yang lebih baik ketimbang calon pembeli lainnya.
"Secara harga memang lebih menguntungkan. Yang non-harga, ada komitmen dia yang menurut kita lebih dari investor lain," imbuhnya. Kelebihannya, tutur Samsu, J Trust mau menanggung potensi risiko di kemudian hari tanpa meminta impunitas, selama masih dalam koridor bank. Kelebihan ini memudahkan LPS memutuskan pilihan.
Sejauh ini, LPS pun belum bisa menjabarkan data lebih mendetil mengenai jumlah pembayaran Bank Mutiara oleh J Trust Co Ltd. Berbagai kecenderungan yang mungkin saja dilakukan oleh J Trust, seperti revaluasi sistem, aset, serta penunjukkan direksi, kemungkinan akan dilakukan pasca pelunasan dan pengurusan akta.
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengkonfirmasi tentang penetapan J Trust Co Ltd sebagai calon investor pemenang dari proses terbuka penjualan saham PT Bank Mutiara Tbk.
"Kami gembira bahwa proses penawaran penjualan saham Bank Mutiara yang berlangsung terbuka dan kredibel kini sudah memasuki tahap penetapan calon investor pemenang," kata Sekretaris Perusahaan LPS Samsu Adi Nugroho dalam pernyataan resmi, Senin (15/9/2014).
Lebih lanjut, Samsu menjelaskan calon investor pemenang masih harus mengikuti fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon pemilik di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan demikian, kini Bank Mutiara dapat fokus pada pengembangan bisnis selanjutnya di masa mendatang.
Ia menjelaskan, proses penetapan calon investor pemenang memperhatikan faktor-faktor harga penawaran yang baik dan di atas harga dasar penjualan. Selain itu, diperhatikan pula persyaratan jual beli yang baik dan tidak memberatkan LPS dan rencana bisnis untuk pengembangan Bank Mutiara ke depan yang memadai.
Mengutip Reuters, pihak J Trust menyatakan telah mengajukan surat pernyataan minat atau letter of interest untuk membeli Bank Mutiara. Kemudian, J Trust dinyatakan terpilih sebagai investor yang lolos tahapan pembelian.
J Trust juga mengungkapkan masih harus memperoleh persetujuan eari OJK sebagai regulator industri jasa keuangan di Indonesia untuk memiliki saham mayoritas Bank Mutiara.
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) masih enggan membeberkan detail transaksi dalam penetapan J Trust Co.Ltd sebagai calon investor pemenang dari proses penawaran terbuka penjualan saham Bank Mutiara. Menurut LPS, proses penetapan calon investor pemenang memperhatikan faktor-faktor harga penawaran yang baik dan di atas harga dasar penjualan.
"Kami belum bisa membeberkan soal harga dari J Trust. Karena kami sudah punya kesepakatan dengan J Trust untuk tidak membeberkan soal harga," terang Sekretaris LPS, Samsu Adi Nugroho, Senin (15/9/2014). Samsu juga ogah menginformasikan harga-harga yang disampaikan calon investor lainnya.
Namun dalam siaran pers yang dirilis LPS, Samsu menilai, persyaratan jual beli dari J Trust tidak memberatkan LPS. Selain itu, J Trust juga punya rencana bisnis untuk pengembangan Bank Mutiara ke depan yang memadai.
Samsu juga bilang, proses penawaran penjualan saham Bank Mutiara berlangsung terbuka dan kredibel. Kini, proses tersebut sudah memasuki tahap penetapan calon investor pemenang, dimana calon investor pemenang masih harus mengikuti fit and proper test sebagai calon pemilik di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Mutiara dapat fokus pada pengembangan bisnis dimasa mendatang .
"LPS akan memberikan informasi mengenai perkembangan dan kemajuan proses penjualan saham ini secara reguler sesuai dengan kemajuan proses transaksi," ujar Samsu.
Asal tahu saja, J Trust adalah perusahaan holding investasi yang tercatat di Bursa Saham Tokyo (Tokyo Stock Exchange) dan membawahi bisnis-bisnis di berbagai sektor. Beberapa segmen bisnis yang ditangani J Trust diantaranya; perbankan, perusahaan pembiayaan, pinjaman konsumer, kartu kredit, dan penjamin kredit
Lifting Migas Indonesia 2015 Naik 34 Ribu Barel
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menyatakan liftingmigas pada 2015 mendapatkan tambahan 34 ribu barel per hari. Angka tersebut diperolah dari pembahasan rencana kerja dan anggaran yang salah satunya disumbang oleh Lapangan Bukit Tua.
"Hitung-hitungan kami, ada tambahan 34 ribu barel. Ini sedang kami dalami," ujar Kepala SKK Migas Johanes Widjonarko saat ditemui di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Menurut Johanes, perolehan angka lifting minyak untuk tahun depan ini masih sangat awal, sehingga pihaknya masih melakukan pendalaman hingga Desember. "Semoga ini memberikan kepastian untuk bisa memenuhi target pemerintah dalam APBN 2015," ujarnya.
Penambahan 34 ribu barel per hari ini berasal dari percepatan proyek-proyek yang memiliki sumbangan sebesar 15 ribu barel per hari. Sisanya merupakan hasil mitigasi lapangan yang bisa dikembangkan. Sayangnya, ia enggan merinci detail sumber tambahan lifting tersebut.
Tahun depan, SKK Migas ditugasi menggenjot produksi minyak hingga level 900 ribu barel per hari. Ia mengaku target tersebut terlalu jauh dari hitungan realistis SKK Migas sebesar 845 ribu barel. "Tapi itu penugasan yang kami harus siap," tuturnya.
Johanes menyatakan pihaknya sepakat jika revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 dilakukan segera. Dengan begitu, angka target lifting yang harus dicapai tahun depan cenderung realistis. Namun, menurut dia, dengan penambahan 34 ribu barel per hari tersebut, lifting tahun depan bisa mencapai kisaran 870 ribu barel per hari.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo mendesak Presiden Joko Widodo meningkatkan produksi minyak. Caranya, memasifkan kegiatan eksplorasi dan penemuan cadangan baru.
Menurut Susilo, kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi harus digeber. Langkah ini dianggap bisa meningkatkan produksi minyak dan menekan impor.
"Hitung-hitungan kami, ada tambahan 34 ribu barel. Ini sedang kami dalami," ujar Kepala SKK Migas Johanes Widjonarko saat ditemui di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Menurut Johanes, perolehan angka lifting minyak untuk tahun depan ini masih sangat awal, sehingga pihaknya masih melakukan pendalaman hingga Desember. "Semoga ini memberikan kepastian untuk bisa memenuhi target pemerintah dalam APBN 2015," ujarnya.
Penambahan 34 ribu barel per hari ini berasal dari percepatan proyek-proyek yang memiliki sumbangan sebesar 15 ribu barel per hari. Sisanya merupakan hasil mitigasi lapangan yang bisa dikembangkan. Sayangnya, ia enggan merinci detail sumber tambahan lifting tersebut.
Tahun depan, SKK Migas ditugasi menggenjot produksi minyak hingga level 900 ribu barel per hari. Ia mengaku target tersebut terlalu jauh dari hitungan realistis SKK Migas sebesar 845 ribu barel. "Tapi itu penugasan yang kami harus siap," tuturnya.
Johanes menyatakan pihaknya sepakat jika revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 dilakukan segera. Dengan begitu, angka target lifting yang harus dicapai tahun depan cenderung realistis. Namun, menurut dia, dengan penambahan 34 ribu barel per hari tersebut, lifting tahun depan bisa mencapai kisaran 870 ribu barel per hari.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo mendesak Presiden Joko Widodo meningkatkan produksi minyak. Caranya, memasifkan kegiatan eksplorasi dan penemuan cadangan baru.
Menurut Susilo, kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi harus digeber. Langkah ini dianggap bisa meningkatkan produksi minyak dan menekan impor.
Pemerintah Kembali Lelang Obligasi Senilai Rp. 10 Triliun
Menjelang akhir tahun, pemerintah menyiapkan lelang obligasi sebanyak empat kali dengan target hingga Rp 10 triliun. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Robert Pakpahan menyatakan hasil obligasi akan digunakan untuk penguatan fiskal dalam APBN Perubahan 2014.
"Target penerbitan di sisa lelang biasanya akan kecil-kecil," kata Robert di Kementerian Keuangan. Robert menilai peluang penerbitan obligasi masih terbuka lebar meskipun likuiditas di pasar domestik ketat pada kuartal terakhir tahun ini. Melonjaknya permintaan masyarakat terhadap Surat Utang Negara ORI 011 menambah keyakinan pemerintah untuk menerbitkan kembali Surat Utang. "Ini menunjukkan daya beli masyarakat yang kuat," ujar Robert.
Empat lelang tersebut yakni dua Surat Utang Negara (SUN) atau Surat Berharga Negara (SBN) konvensional seharga Rp 8,5 triliun dan dua sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) senilai Rp 1,5 triliun. Lelang sukuk akan digelar lebih awal, yaitu akhir November mendatang. Sedangkan lelang SUN pada akhir Desember.
Robert menyatakan lelang surat utang mencapai Rp 419,71 triliun atau 97,66 persen dari target hingga 20 Oktober 2014. Realisasinya untuk SUN sebesar Rp 345,66 triliun, terdiri atas SUN domestik sebesar Rp 277,45 triliun dan SBN valuta asing Rp 68,21 triliun. Adapun realisasi sukuk mencapai Rp 74,05 triliun atau 98,02 persen dari target, dengan rincian sukuk domestik Rp 56,30 triliun dan sukuk valuta asing sebesar Rp 17,74 triliun.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan kembali menarik utang dengan melelang lima Surat Utang Negara (SUN). Kelima surat utang itu akan dilelang dan hasilnya akan dipakai untuk memenuhi target pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun ini.
"Surat utang yang akan dilelang mempunyai nominal per unit sebesar Rp 1 juta," demikian siaran pers yang dilansir dalam situs resmi Kementerian Keuangan. Kelima surat utang itu berseri SPN12140911 (reopening); SPN12150611 (new issuance); FR0069 (reopening); FR0070 (reopening) dan FR0068 (reopening).
Lelang surat utang negara tersebut akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Lelang bersifat terbuka (open auction) dengan menggunakan metode harga beragam (multiple price).
Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian kompetitif akan membayar sesuai dengan yield yang diajukan. Sedangkan pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian non-kompetitif akan membayar sesuai dengan yieldrata-rata tertimbang dari pembelian kompetitif yang dinyatakan menang.
Total alokasi pembelian non-kompetitif untuk SUN seri SPN12140911 dan SPN12150611 adalah sebesar 50 persen dari yang dimenangkan. Sedangkan alokasi pembelian non-kompetitif untuk FR0069, FR0070, dan FR0068 adalah masing-masing maksimal 30 persen dan yang dimenangkan. Pemerintah memiliki hak untuk menjual kelima seri SUN tersebut lebih besar atau lebih kecil dari jumlah indikatif yang ditentukan.
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang lelang Surat Utang Negara dalam mata uang rupiah dan valuta asing di pasar perdana domestik, lelang seri SPN12140911 dan SPN12150611 diikuti dealer utama dengan mengajukan penawaran pembelian kompetitif serta Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan mengajukan penawaran pembelian non-kompetitif.
Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan ketidakcocokan harga membuat lelang surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk tidak menarik perhatian investor. "Berdasarkan perkembangan pasar sekunder, kami sudah menentukan harga. Tapi ternyata investor punya ekspektasi berbeda," ujar Robert saat ditemui di gedung Kementerian Keuangan.
Robert menuturkan, dalam lelang tiga seri sukuk negara kemarin, total penawaran yang masuk sekitar Rp 1,6 triliun. Dari target tersebut, pemerintah hanya menyerap dana Rp 245 miliar.
Dana Rp 245 miliar itu terdiri atas seri PBS005 dan PBS006. Seri PBS005 memperoleh Rp 130 miliar, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 9,29 persen dan tingkat imbalan 6,75 persen. Sedangkan seri PBS006 mendapatkan sisanya, yakni Rp 115 miliar, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 8,23 persen dan tingkat imbalan 8,25 persen.
Menurut Robert, sukuk tidak semenarik obligasi konvensional. "Sukuk tidak selikuid konvensional, jadi penjualannya enggak gampang," tuturnya. Padahal, kata dia, pemerintah telah memberikan premium agar menarik minat investor. Misalnya, ujar dia, sukuk 6 tahun memperoleh hasil 8,2 persen dan sukuk 29 tahun mendapat hasil 9,2 persen.
Karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan suplai sukuk di Indonesia agar pasar surat berharga syariah ini semakin likuid. "Mungkin enggak likuid karena barangnya belum banyak," tutur Robert.
"Target penerbitan di sisa lelang biasanya akan kecil-kecil," kata Robert di Kementerian Keuangan. Robert menilai peluang penerbitan obligasi masih terbuka lebar meskipun likuiditas di pasar domestik ketat pada kuartal terakhir tahun ini. Melonjaknya permintaan masyarakat terhadap Surat Utang Negara ORI 011 menambah keyakinan pemerintah untuk menerbitkan kembali Surat Utang. "Ini menunjukkan daya beli masyarakat yang kuat," ujar Robert.
Empat lelang tersebut yakni dua Surat Utang Negara (SUN) atau Surat Berharga Negara (SBN) konvensional seharga Rp 8,5 triliun dan dua sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) senilai Rp 1,5 triliun. Lelang sukuk akan digelar lebih awal, yaitu akhir November mendatang. Sedangkan lelang SUN pada akhir Desember.
Robert menyatakan lelang surat utang mencapai Rp 419,71 triliun atau 97,66 persen dari target hingga 20 Oktober 2014. Realisasinya untuk SUN sebesar Rp 345,66 triliun, terdiri atas SUN domestik sebesar Rp 277,45 triliun dan SBN valuta asing Rp 68,21 triliun. Adapun realisasi sukuk mencapai Rp 74,05 triliun atau 98,02 persen dari target, dengan rincian sukuk domestik Rp 56,30 triliun dan sukuk valuta asing sebesar Rp 17,74 triliun.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan kembali menarik utang dengan melelang lima Surat Utang Negara (SUN). Kelima surat utang itu akan dilelang dan hasilnya akan dipakai untuk memenuhi target pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun ini.
"Surat utang yang akan dilelang mempunyai nominal per unit sebesar Rp 1 juta," demikian siaran pers yang dilansir dalam situs resmi Kementerian Keuangan. Kelima surat utang itu berseri SPN12140911 (reopening); SPN12150611 (new issuance); FR0069 (reopening); FR0070 (reopening) dan FR0068 (reopening).
Lelang surat utang negara tersebut akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Lelang bersifat terbuka (open auction) dengan menggunakan metode harga beragam (multiple price).
Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian kompetitif akan membayar sesuai dengan yield yang diajukan. Sedangkan pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian non-kompetitif akan membayar sesuai dengan yieldrata-rata tertimbang dari pembelian kompetitif yang dinyatakan menang.
Total alokasi pembelian non-kompetitif untuk SUN seri SPN12140911 dan SPN12150611 adalah sebesar 50 persen dari yang dimenangkan. Sedangkan alokasi pembelian non-kompetitif untuk FR0069, FR0070, dan FR0068 adalah masing-masing maksimal 30 persen dan yang dimenangkan. Pemerintah memiliki hak untuk menjual kelima seri SUN tersebut lebih besar atau lebih kecil dari jumlah indikatif yang ditentukan.
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang lelang Surat Utang Negara dalam mata uang rupiah dan valuta asing di pasar perdana domestik, lelang seri SPN12140911 dan SPN12150611 diikuti dealer utama dengan mengajukan penawaran pembelian kompetitif serta Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan mengajukan penawaran pembelian non-kompetitif.
Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan ketidakcocokan harga membuat lelang surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk tidak menarik perhatian investor. "Berdasarkan perkembangan pasar sekunder, kami sudah menentukan harga. Tapi ternyata investor punya ekspektasi berbeda," ujar Robert saat ditemui di gedung Kementerian Keuangan.
Robert menuturkan, dalam lelang tiga seri sukuk negara kemarin, total penawaran yang masuk sekitar Rp 1,6 triliun. Dari target tersebut, pemerintah hanya menyerap dana Rp 245 miliar.
Dana Rp 245 miliar itu terdiri atas seri PBS005 dan PBS006. Seri PBS005 memperoleh Rp 130 miliar, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 9,29 persen dan tingkat imbalan 6,75 persen. Sedangkan seri PBS006 mendapatkan sisanya, yakni Rp 115 miliar, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 8,23 persen dan tingkat imbalan 8,25 persen.
Menurut Robert, sukuk tidak semenarik obligasi konvensional. "Sukuk tidak selikuid konvensional, jadi penjualannya enggak gampang," tuturnya. Padahal, kata dia, pemerintah telah memberikan premium agar menarik minat investor. Misalnya, ujar dia, sukuk 6 tahun memperoleh hasil 8,2 persen dan sukuk 29 tahun mendapat hasil 9,2 persen.
Karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan suplai sukuk di Indonesia agar pasar surat berharga syariah ini semakin likuid. "Mungkin enggak likuid karena barangnya belum banyak," tutur Robert.
Jokowi Di Lantik ... Harga Emas Langsung Jatuh
Tak seperti pergerakan saham dan nilai tukar rupiah yang positif pada hari pelantikan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden baru, harga emas Antam hari ini justru melorot. Menjelang menit-menit dimulainya pelantikan Jokowi-JK, harga emas tidak menunjukkan pergerakan positif.
Menurut laman logammulia.com, Senin, 20 Oktober 2014, harga emas Antam melorot ke posisi Rp 526 ribu per gram atau turun Rp 2.000 per gram dibanding akhir pekan lalu.
Hari ini harga emas Antam dibanderol sekitar Rp 525 ribu-486 ribu per gram. Harga terendah berlaku untuk emas berukuran 500 gram dan harga tertinggi untuk emas 1 gram. Hanya ada perbedaan Rp 10 ribu per gram dengan harga emas Antam di Gedung Antam Jakarta.
Meski di Jakarta mengalami penurunan, harga di emas di tujuh kota besar lainnya masih terpantau positif. Di Bandung, Surabaya, dan Semarang, harga emas dibanderol Rp 538 ribu per gram. Demikian juga harga emas di Makassar, Palembang, Balikpapan, dan Banjarmasin, yang dipatok Rp 538 ribu per gram.
Senada dengan harga jualnya, harga pembelian kembali (buyback) emas Antam juga mengalami penurunan. Masyarakat yang ingin menjual emasnya ditawari harga Rp 475 ribu per gram atau turun Rp 1.000 dibanding pekan lalu.
Hari ini ,UBPP PT Antam menyediakan semua ukuran emas. Seperti biasa, transaksi pembelian emas batangan bisa dilakukan langsung di PT Antam di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur, atau di Gedung Antam Jakarta. Transaksi pembelian akan dibatasi hingga maksimal 150 nomor antrean.
Menurut laman logammulia.com, Senin, 20 Oktober 2014, harga emas Antam melorot ke posisi Rp 526 ribu per gram atau turun Rp 2.000 per gram dibanding akhir pekan lalu.
Hari ini harga emas Antam dibanderol sekitar Rp 525 ribu-486 ribu per gram. Harga terendah berlaku untuk emas berukuran 500 gram dan harga tertinggi untuk emas 1 gram. Hanya ada perbedaan Rp 10 ribu per gram dengan harga emas Antam di Gedung Antam Jakarta.
Meski di Jakarta mengalami penurunan, harga di emas di tujuh kota besar lainnya masih terpantau positif. Di Bandung, Surabaya, dan Semarang, harga emas dibanderol Rp 538 ribu per gram. Demikian juga harga emas di Makassar, Palembang, Balikpapan, dan Banjarmasin, yang dipatok Rp 538 ribu per gram.
Senada dengan harga jualnya, harga pembelian kembali (buyback) emas Antam juga mengalami penurunan. Masyarakat yang ingin menjual emasnya ditawari harga Rp 475 ribu per gram atau turun Rp 1.000 dibanding pekan lalu.
Hari ini ,UBPP PT Antam menyediakan semua ukuran emas. Seperti biasa, transaksi pembelian emas batangan bisa dilakukan langsung di PT Antam di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur, atau di Gedung Antam Jakarta. Transaksi pembelian akan dibatasi hingga maksimal 150 nomor antrean.
Pelantikan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden 2014-2019 disambut positif dunia ekonomi. Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan efek positif Jokowi terlihat dari peningkatan harga saham dan penguatan nilai tukar rupiah. "Kami berharap akan berlanjut," kata Perry di Surakarta, Senin, 20 Oktober 2014.
Menurut Perry, investor menanti berita positif dari pembentukan kabinet Jokowi. Juga menunggu langkah konkret dalam pemerintahannya. "Pembentukan kabinet dan langkah konkret jadi perhatian investor asing." Perry mengakui sempat ada tren negatif saat ada pergulatan politik pasca-pemilu presiden. Investor asing juga bertanya tentang peluang keberhasilan program-program Jokowi.
Tapi pasca-audiensi Jokowi dengan Aburizal Bakrie dan Prabowo Subianto, menjadi berita positif untuk perekonomian. Perry menegaskan Bank Indonesia akan berkoordinasi dengan pemerintahan baru untuk menjaga stabilitas harga dan rupiah. Juga mengurangi defisit transaksi berjalan. "Kami berharap pemerintah meningkatkan keleluasaan ruang fiskal yang saat ini terbatas karena besarnya subsidi BBM dan listrik."
Kemudian, ata Perry, akan ada peningkatkan daya saing investasi, daya saing industri, dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Juga melakukan pelayanan perizinan satu atap dan penyederhanaan prosedur. "Jokowi dan Jusuf Kalla punya track record bagus di bidang bisnis. Semestinya hal itu bisa dilakukan."
Menurut Perry, investor menanti berita positif dari pembentukan kabinet Jokowi. Juga menunggu langkah konkret dalam pemerintahannya. "Pembentukan kabinet dan langkah konkret jadi perhatian investor asing." Perry mengakui sempat ada tren negatif saat ada pergulatan politik pasca-pemilu presiden. Investor asing juga bertanya tentang peluang keberhasilan program-program Jokowi.
Tapi pasca-audiensi Jokowi dengan Aburizal Bakrie dan Prabowo Subianto, menjadi berita positif untuk perekonomian. Perry menegaskan Bank Indonesia akan berkoordinasi dengan pemerintahan baru untuk menjaga stabilitas harga dan rupiah. Juga mengurangi defisit transaksi berjalan. "Kami berharap pemerintah meningkatkan keleluasaan ruang fiskal yang saat ini terbatas karena besarnya subsidi BBM dan listrik."
Kemudian, ata Perry, akan ada peningkatkan daya saing investasi, daya saing industri, dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Juga melakukan pelayanan perizinan satu atap dan penyederhanaan prosedur. "Jokowi dan Jusuf Kalla punya track record bagus di bidang bisnis. Semestinya hal itu bisa dilakukan."
Sunday, October 19, 2014
Walau Rugikan Petani ... Import Gula Bukan Dosa
Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), Ismed Hasan Putro, mengungkapkan, mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, merupakan tokoh yang paling bertanggung jawab dalam membanjirnya gula rafinasi di pasar. Tindakan Gita, menurut Ismed, berefek sangat genting bagi kelangsungan hidup petani tebu.
"Kebijakan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan yang meloloskan hampir empat juta (ton) lebih gula rafinasi masuk menguasai pasar gula nasional itu berdampak bukan saja ruginya pabrik-pabrik gula BUMN, tapi terbunuhnya hutan petani tebu di ladang tebu mereka. Karena mereka tidak bisa menjual gulanya dan kalau pun bisa dijual itu harganya akan sangat merugikan mereka," ujar Ismed di Indramayu, Minggu (19/10/2013).
"Kebijakan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan yang meloloskan hampir empat juta (ton) lebih gula rafinasi masuk menguasai pasar gula nasional itu berdampak bukan saja ruginya pabrik-pabrik gula BUMN, tapi terbunuhnya hutan petani tebu di ladang tebu mereka. Karena mereka tidak bisa menjual gulanya dan kalau pun bisa dijual itu harganya akan sangat merugikan mereka," ujar Ismed di Indramayu, Minggu (19/10/2013).
Namun, menurut Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Partogi Pangaribun, impor yang dilakukan pemerintah justu merupakan antisipasi kurangnya pasokan gula dalam negeri. Dia pun mengatakan, impor pangan bukanlah suatu dosa. "Jangan berarti, bahwa impor adalah dosa. Tapi kalau konsumen kekurangan gula, itu dosa," ujar Partogi di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (19/9/2014).
Regulasi yang terkait dengan gula rafinasi itu, tutur Ismed, merupakan regulasi terburuk dalam sejarah pergulaan Indonesia. Kebijakan yang dibuat oleh Mendag bersama Menko Ekuin beberapa waktu lalu itu disebut oleh Ismed sebagai "satu permainan transaksional yang luar biasa daya pukulnya, daya bunuhnya, terhadap industri gula nasional."
"Dan ini dampaknya akan sangat signifikan, mengapa, karena sampai saat ini ada sekitar 1,2 juta ton gula tebu yang tersimpan di gudang. Itu artinya kalau nanti sampai 2015 tidak terjual, dan ditambah dengan produksi 2015 maka kita sebetulnya tidak (perlu) berproduksi selama tiga tahun, gula tebu itu sudah cukup. Ini serius," imbuhnya.
Ismed juga mengungkapkan, gula hasil produksi 2013 pun kini mulai rusak dan harus diproduksi ulang. Tidak hanya menyulitkan orang per orang, hal ini juga memberatkan perusahaan-perusahaan produsen gula, misalnya PTPN.
"PTPN yang membayar gaji karyawannya dengan gula. Tidak pernah dalam sejarah republik ini karyawan pabrik gula itu dibayar dengan gula, itu satu," sebutnya. Yang kedua, lanjut dia, kontraktor atau rekanan juga dibayar dengan gula karena tidak ada uang masuk sementara barang bertumpuk di gudang.
"Belum pernah terjadi dalam sejarah. Jadi ini betul-betul slogan swasembada gula itu omong-kosong karena pada faktanya komitmen Pak SBY itu dirusak, dikhianati oleh menteri-menterinya, anggota kabinetnya yang rakus. Yang tidak punya nasionalisme, yang berpikir hanya untuk kepentingan pragmatis dan transaksional atau perburuan rente dengan kartel," katanya.
Sebagai catatan, Ismed mengungkapkan bawa industri gula PT RNI sepanjang 2014 ini terus mengalami kerugian. Pada akhir tahun nanti, RNI akan merugi sebesar Rp 300 miliar untuk induatri tersebut. Meski masih memiliki pemasukan dalam industri kelapa sawit, obat, serta karung plastik, namun keuntungan dari sektor lain disinyalir akan terus tergerus. Pasalnya, 60 persen dari laba RNI ditentukan oleh sektor gula.
Masih seringnya Indonesia mengimpor barang pangan termasuk gula banyak dinilai sebagai suatu ketergantungan. Pasalnya, Indonesia merupakan negara yang subur dan kaya akan sumberdaya pangan. Khusus untuk impor gula, menurut Partogi, tidak bisa hanya dikaitkan dengan barang yang langsung dikonsumsi. Pasalnya, gula impor juga diperuntukkan kepada industri makanan dan minuman sebagai bahan baku.
Setelah diolah dan menjadi makanan dan minuman, hasil produksi itu pun banyak yang di ekspor. Oleh karena itu menurut dia, masyarakat harus bijak melihat impor gula tidak dari satu sisi.
Banyaknya suara-suara dari para petani tebu untuk menghentikan impor gula juga sudah diketahui Partogi. Namun, karena pengeluaran izin impor dari Kemendag juga berdasarkan kesepakatan Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koordinator Perekonomian, maka hal tersebut harus atas persetujuan dengan tiga kementerian tersebut.
Proyeksi impor gula tahun ini yaitu 2,8 ribu ton. Sementara itu, realisasi sampai saat ini mencapai 2,1 ribu ton. Artinya, realisasi impor gula mentah sudah mencapai 73,3 persen hingga Agustus 2014 dari kuota impor gula mentah yang diberikan sebesar 2,8 juta ton. Sementara total izin yang sudah dikeluarkan sebesar 2,6 juta ton.
Regulasi yang terkait dengan gula rafinasi itu, tutur Ismed, merupakan regulasi terburuk dalam sejarah pergulaan Indonesia. Kebijakan yang dibuat oleh Mendag bersama Menko Ekuin beberapa waktu lalu itu disebut oleh Ismed sebagai "satu permainan transaksional yang luar biasa daya pukulnya, daya bunuhnya, terhadap industri gula nasional."
"Dan ini dampaknya akan sangat signifikan, mengapa, karena sampai saat ini ada sekitar 1,2 juta ton gula tebu yang tersimpan di gudang. Itu artinya kalau nanti sampai 2015 tidak terjual, dan ditambah dengan produksi 2015 maka kita sebetulnya tidak (perlu) berproduksi selama tiga tahun, gula tebu itu sudah cukup. Ini serius," imbuhnya.
Ismed juga mengungkapkan, gula hasil produksi 2013 pun kini mulai rusak dan harus diproduksi ulang. Tidak hanya menyulitkan orang per orang, hal ini juga memberatkan perusahaan-perusahaan produsen gula, misalnya PTPN.
"PTPN yang membayar gaji karyawannya dengan gula. Tidak pernah dalam sejarah republik ini karyawan pabrik gula itu dibayar dengan gula, itu satu," sebutnya. Yang kedua, lanjut dia, kontraktor atau rekanan juga dibayar dengan gula karena tidak ada uang masuk sementara barang bertumpuk di gudang.
"Belum pernah terjadi dalam sejarah. Jadi ini betul-betul slogan swasembada gula itu omong-kosong karena pada faktanya komitmen Pak SBY itu dirusak, dikhianati oleh menteri-menterinya, anggota kabinetnya yang rakus. Yang tidak punya nasionalisme, yang berpikir hanya untuk kepentingan pragmatis dan transaksional atau perburuan rente dengan kartel," katanya.
Sebagai catatan, Ismed mengungkapkan bawa industri gula PT RNI sepanjang 2014 ini terus mengalami kerugian. Pada akhir tahun nanti, RNI akan merugi sebesar Rp 300 miliar untuk induatri tersebut. Meski masih memiliki pemasukan dalam industri kelapa sawit, obat, serta karung plastik, namun keuntungan dari sektor lain disinyalir akan terus tergerus. Pasalnya, 60 persen dari laba RNI ditentukan oleh sektor gula.
Masih seringnya Indonesia mengimpor barang pangan termasuk gula banyak dinilai sebagai suatu ketergantungan. Pasalnya, Indonesia merupakan negara yang subur dan kaya akan sumberdaya pangan. Khusus untuk impor gula, menurut Partogi, tidak bisa hanya dikaitkan dengan barang yang langsung dikonsumsi. Pasalnya, gula impor juga diperuntukkan kepada industri makanan dan minuman sebagai bahan baku.
Setelah diolah dan menjadi makanan dan minuman, hasil produksi itu pun banyak yang di ekspor. Oleh karena itu menurut dia, masyarakat harus bijak melihat impor gula tidak dari satu sisi.
Banyaknya suara-suara dari para petani tebu untuk menghentikan impor gula juga sudah diketahui Partogi. Namun, karena pengeluaran izin impor dari Kemendag juga berdasarkan kesepakatan Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koordinator Perekonomian, maka hal tersebut harus atas persetujuan dengan tiga kementerian tersebut.
Proyeksi impor gula tahun ini yaitu 2,8 ribu ton. Sementara itu, realisasi sampai saat ini mencapai 2,1 ribu ton. Artinya, realisasi impor gula mentah sudah mencapai 73,3 persen hingga Agustus 2014 dari kuota impor gula mentah yang diberikan sebesar 2,8 juta ton. Sementara total izin yang sudah dikeluarkan sebesar 2,6 juta ton.
Lion Air Siapkan 5 Triliun Untuk Wujudkan Ambisinya Kelola Bandara Halim Menjadi Bandara Internasional
Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara BUMN) Said Didu menilai, pelepasan pengelolaan Bandara Halim Perdanakusuma ke pihak Lion Group sama saja dengan melepaskan asset negara. Dia pun tidak habis pikir mengapa TNI-AU sebagai kuasa pengguna Bandara Halim mau “melepaskan” aset tersebut.
“Dengan posisi demikian saya gagal paham kenapa TNI-AU rela 'memberikan' pusat pertahanannya ke swasta? Ada apa?” tulis Said Didu dalam akun Twitternya, Jakarta, kemarin (18/20/2014). Menurut dia, Bandara Halim tidak bisa dilihat secara fisik semata. Pasalnya, bandara tersebut juga merupakan pusat komando pertahanan udara dimana semua semua pergerakan alutsista berada dibawah komando yang berpusat di Bandara Halim.
Meskipun, kata dia, pesawat-pasawat tempur canggih tidak semuanya bandara di Halim, namun tetap saja semua pergerakan pertahanan yang meliputi radar, ATC, pesawat, dan pergerakan darat berada dalam cakupan pusat pertahanan udara tersebut.
“Apakah pusat komando pertahanan akan terganggu dengan menyerahkan pengelolaan Bandara ke swasta ? Bagi saya pasti terganggu !!!,” kata dia. Hasrat besar Lion Group mengembangkan Bandara Halim Perdanakusuma tidak hanya membangun infrastrukturnya tetapi juga sekaligus berkeinginan menjadi operator bandara layaknya Angkasa Pura (AP).
Lantas bagaimana nasib operator Halim saat ini yaitu AP II jika Lion mengambil alih pengelolaan bandara? Direktur Operasional Lion Air, Edward Sirait mengatakan, setelah nanti pemugaran Bandara Halim selesai, Lion bisa saja mengambilalih bandara dan mengelolanya sendiri. Namun, menurutnya, Lion pun siap untuk bekerjasama dengan AP II terkait pengelolaan bandara tersebut.
"Bisa saja kita jalin Bussines to Bussines dengan Angkasa Pura, proyek ini proyek mandiri kami (Lion Group)," ujar Edward di Jakarta, Selasa (14/10/2014). Lebih lanjut kata Edward, keputusan Lion berinvestasi untuk pengembangan Bandara Halim sudah sesuai dengan Undang-undang nomer 1 tahun 2009 tentang penerbangan di mana pihak swasta diperbolehkan berinvestasi disektor penerbangan. Jadi, menurut dia, pengambilalihan bandara oleh Lion nanti sudah sesuai dengan peraturan yang ada.
Meskipun demikian, Lion tetap menunggu sertifikat dari Kementerian Perhubungan mengenai izin penggunaan bandara Halim menjadi bandara umum. Untuk urusan lalu lintas udara, Lion pun siap berkoordinasi denangan Air Nav.
"Ini contoh swasta membangun dan mengoperasikan, nah nanti operasinya tergantung Kemenhub. Mirip kalau mau terjang aja," kata Edward.
Sementara itu, Sekretaris Angkasa Pura II Daryanto mengatakan, pihaknya akan menunggu keputusan lebih lanjut terkait rencana Lion menjadi operator Bandara Halim tersebut. "Sampai saat ini kami masih sebagai operator, nantinya seperti apa ya kami masih menunggu sampai ada keputusan lebih lanjut," kata Daryanto
Lion Group tak main-main untuk menggarap Bandar Udara Halim Perdanakusuma sebagai bandara yang internasional dengan fasilitas lengkap. Untuk itu, Lion sudah menggandeng kontraktor PT Adhi Karya (Perseso) Tbk sebagai pembuat desain proyek tersebut. "Ini tetap statusnya bandara umum, tapi pengelolaanya oleh swasta, Kannggak masalah. Nanti kita lengkapi dengan infrastrukturnya juga," ujar Direktur Operasional Lion Air Edward Sirait di Jakarta, Selasa (14/10/2014).
Dia menjelaskan, alasan Lion menginvestasikan dananya untuk pengembangan Bandara Halim Perdanakusuma bukan muncul tiba-tiba. Menurut Edward, perseroan sudah memiliki rencana sejak tahun 2004, di mana manajemen melihat bahwa bandara tersebut merupakan jawaban untuk mengatasi meluapnya penumpang di Bandara Soekarno-Hatta.
Setelah melakukan pembicaraan dengan Induk Koperasi Angkatan Udara (Inkopau), pada tahun 2005, Lion meneken perjanjian kerjasama pemanfaatan lahan Bandara Halim seluas 21 hektar yang dilakukan oleh PT Angkasa Transportindo Selaras (PT ATS) selaku anak perusahaan Lion Group dengan Inkopau.
Sementara itu mengenai pendanaan, Edward mengatakan Lion siap menggelontorkan biaya pembangunan kurang lebih Rp 5 triliun. Jika tak ada halangan kata dia, proyek pengembangan itu akan dimulai pada November dan diperkirakan selesai pada Juli 2015.
“Dengan posisi demikian saya gagal paham kenapa TNI-AU rela 'memberikan' pusat pertahanannya ke swasta? Ada apa?” tulis Said Didu dalam akun Twitternya, Jakarta, kemarin (18/20/2014). Menurut dia, Bandara Halim tidak bisa dilihat secara fisik semata. Pasalnya, bandara tersebut juga merupakan pusat komando pertahanan udara dimana semua semua pergerakan alutsista berada dibawah komando yang berpusat di Bandara Halim.
Meskipun, kata dia, pesawat-pasawat tempur canggih tidak semuanya bandara di Halim, namun tetap saja semua pergerakan pertahanan yang meliputi radar, ATC, pesawat, dan pergerakan darat berada dalam cakupan pusat pertahanan udara tersebut.
“Apakah pusat komando pertahanan akan terganggu dengan menyerahkan pengelolaan Bandara ke swasta ? Bagi saya pasti terganggu !!!,” kata dia. Hasrat besar Lion Group mengembangkan Bandara Halim Perdanakusuma tidak hanya membangun infrastrukturnya tetapi juga sekaligus berkeinginan menjadi operator bandara layaknya Angkasa Pura (AP).
Lantas bagaimana nasib operator Halim saat ini yaitu AP II jika Lion mengambil alih pengelolaan bandara? Direktur Operasional Lion Air, Edward Sirait mengatakan, setelah nanti pemugaran Bandara Halim selesai, Lion bisa saja mengambilalih bandara dan mengelolanya sendiri. Namun, menurutnya, Lion pun siap untuk bekerjasama dengan AP II terkait pengelolaan bandara tersebut.
"Bisa saja kita jalin Bussines to Bussines dengan Angkasa Pura, proyek ini proyek mandiri kami (Lion Group)," ujar Edward di Jakarta, Selasa (14/10/2014). Lebih lanjut kata Edward, keputusan Lion berinvestasi untuk pengembangan Bandara Halim sudah sesuai dengan Undang-undang nomer 1 tahun 2009 tentang penerbangan di mana pihak swasta diperbolehkan berinvestasi disektor penerbangan. Jadi, menurut dia, pengambilalihan bandara oleh Lion nanti sudah sesuai dengan peraturan yang ada.
Meskipun demikian, Lion tetap menunggu sertifikat dari Kementerian Perhubungan mengenai izin penggunaan bandara Halim menjadi bandara umum. Untuk urusan lalu lintas udara, Lion pun siap berkoordinasi denangan Air Nav.
"Ini contoh swasta membangun dan mengoperasikan, nah nanti operasinya tergantung Kemenhub. Mirip kalau mau terjang aja," kata Edward.
Sementara itu, Sekretaris Angkasa Pura II Daryanto mengatakan, pihaknya akan menunggu keputusan lebih lanjut terkait rencana Lion menjadi operator Bandara Halim tersebut. "Sampai saat ini kami masih sebagai operator, nantinya seperti apa ya kami masih menunggu sampai ada keputusan lebih lanjut," kata Daryanto
Lion Group tak main-main untuk menggarap Bandar Udara Halim Perdanakusuma sebagai bandara yang internasional dengan fasilitas lengkap. Untuk itu, Lion sudah menggandeng kontraktor PT Adhi Karya (Perseso) Tbk sebagai pembuat desain proyek tersebut. "Ini tetap statusnya bandara umum, tapi pengelolaanya oleh swasta, Kannggak masalah. Nanti kita lengkapi dengan infrastrukturnya juga," ujar Direktur Operasional Lion Air Edward Sirait di Jakarta, Selasa (14/10/2014).
Dia menjelaskan, alasan Lion menginvestasikan dananya untuk pengembangan Bandara Halim Perdanakusuma bukan muncul tiba-tiba. Menurut Edward, perseroan sudah memiliki rencana sejak tahun 2004, di mana manajemen melihat bahwa bandara tersebut merupakan jawaban untuk mengatasi meluapnya penumpang di Bandara Soekarno-Hatta.
Setelah melakukan pembicaraan dengan Induk Koperasi Angkatan Udara (Inkopau), pada tahun 2005, Lion meneken perjanjian kerjasama pemanfaatan lahan Bandara Halim seluas 21 hektar yang dilakukan oleh PT Angkasa Transportindo Selaras (PT ATS) selaku anak perusahaan Lion Group dengan Inkopau.
Sementara itu mengenai pendanaan, Edward mengatakan Lion siap menggelontorkan biaya pembangunan kurang lebih Rp 5 triliun. Jika tak ada halangan kata dia, proyek pengembangan itu akan dimulai pada November dan diperkirakan selesai pada Juli 2015.
Tiger Airways Beli Pesawat Airbus Senilai Rp. 43 Triliun
Maskapai penerbangan Tiger Airways Holdings Ltd, yang juga induk perusahaan Mandara Tigerair, memesan 37 unit pesawat Airbus A320neo senilai 3,8 miliar dollar AS atau sekitar Rp 43 triliun.
Dalam keterangannya di Bursa Efek Singapura, Senin (24/3/2014), pesawat tersebut akan mulai dikirimkan antara 2018 dan 2025. Dalam pesanan itu, Tiger Airways memiliki opsi untuk membeli 13 pesawat tambahan serta memiliki hak mengonversi menjadi pesawat dengan jenis yang lebih besar.
Sebagai bagian dari kesepakatan, Tiger Air membatalkan pesanan sebelumnya yaitu sembilan A320. Hal ini lantaran pesawat baru yang dipesan itu menggunakan mesin buatan Pratt & Whitney, yang akan membantu perseroan mengirit ongkos bahan bakarsekitar 31 juta dollar AS per tahun.
Booming pertumbuhan ekonomi di kawasan AsiaTenggara telah mendorong naiknya permintaan penerbangan bertarif murah di kawasan Indonesia, Malaysia dan Vietnam. Berbagai perusahaan penerbangan murah telah berlomba-lomba meningkatkan jumlah armadanya.
Jenis Neo adalah versi teranyar dari A320, yang selama ini menjadi pesawat paling laris buatan Airbus. Presiden Direktur PT Saratoga Investama Tbk selaku pemegang 51 persen saham maskapai Tigerair Mandala Sandiaga S Uno mengatakan saat ini pihaknya maupun pihak Tigerair masih berkomitmen untuk menjalankan bisnis dengan baik. Akan tetapi, Sandiaga mengaku pihaknya tidak akan membeli armada pesawat baru dalam waktu dekat.
"Kapan beli pesawat baru? Kita tunda dulu. Survive dulu deh. Kita lihat keadaannya," kata Sandiaga di Jakarta, Jumat (21/3/2014). Penundaan rencana pembelian pesawat baru ini lantaran industri penerbangan saat ini sudah kelebihan pasokan. "Pasar kita memang banyak, tapi ada kelebihan pasokan kita. Jadi ini yang harus diselesaikan. Ini dirasakan seluruh industri, tidak cuma dirasakan Tigerair, tapi seluruh industri," ujarnya.
Sandiaga mengatakan saat ini maskapai tersebut memang sedang terkena dampak pelemahan rupiah dan mahalnya harga bahan bakar terhadap beban operasional. Oleh karenanya, saat ini perusahaan masih fokus kepada operasional maskapai dan pelayanan kepada penumpang.
"Rupiah dan bahan bakar. Kemarin juga ada sedikit dampak baik dari pengenaan surcharge dari Kementerian Perhubungan," ujarnya. Mengenai strategi bisnis maskapai penerbangan, Sandiaga mengaku Tigerair Mandala masih fokus pada bisnis penerbangan murah alias low cost carrier (LCC). Ini terkait meningkatnya jumlah masyarakat kelas menengah. "Model bisnis LCC memang masih menang," ujar dia.
Dalam keterangannya di Bursa Efek Singapura, Senin (24/3/2014), pesawat tersebut akan mulai dikirimkan antara 2018 dan 2025. Dalam pesanan itu, Tiger Airways memiliki opsi untuk membeli 13 pesawat tambahan serta memiliki hak mengonversi menjadi pesawat dengan jenis yang lebih besar.
Sebagai bagian dari kesepakatan, Tiger Air membatalkan pesanan sebelumnya yaitu sembilan A320. Hal ini lantaran pesawat baru yang dipesan itu menggunakan mesin buatan Pratt & Whitney, yang akan membantu perseroan mengirit ongkos bahan bakarsekitar 31 juta dollar AS per tahun.
Booming pertumbuhan ekonomi di kawasan AsiaTenggara telah mendorong naiknya permintaan penerbangan bertarif murah di kawasan Indonesia, Malaysia dan Vietnam. Berbagai perusahaan penerbangan murah telah berlomba-lomba meningkatkan jumlah armadanya.
Jenis Neo adalah versi teranyar dari A320, yang selama ini menjadi pesawat paling laris buatan Airbus. Presiden Direktur PT Saratoga Investama Tbk selaku pemegang 51 persen saham maskapai Tigerair Mandala Sandiaga S Uno mengatakan saat ini pihaknya maupun pihak Tigerair masih berkomitmen untuk menjalankan bisnis dengan baik. Akan tetapi, Sandiaga mengaku pihaknya tidak akan membeli armada pesawat baru dalam waktu dekat.
"Kapan beli pesawat baru? Kita tunda dulu. Survive dulu deh. Kita lihat keadaannya," kata Sandiaga di Jakarta, Jumat (21/3/2014). Penundaan rencana pembelian pesawat baru ini lantaran industri penerbangan saat ini sudah kelebihan pasokan. "Pasar kita memang banyak, tapi ada kelebihan pasokan kita. Jadi ini yang harus diselesaikan. Ini dirasakan seluruh industri, tidak cuma dirasakan Tigerair, tapi seluruh industri," ujarnya.
Sandiaga mengatakan saat ini maskapai tersebut memang sedang terkena dampak pelemahan rupiah dan mahalnya harga bahan bakar terhadap beban operasional. Oleh karenanya, saat ini perusahaan masih fokus kepada operasional maskapai dan pelayanan kepada penumpang.
"Rupiah dan bahan bakar. Kemarin juga ada sedikit dampak baik dari pengenaan surcharge dari Kementerian Perhubungan," ujarnya. Mengenai strategi bisnis maskapai penerbangan, Sandiaga mengaku Tigerair Mandala masih fokus pada bisnis penerbangan murah alias low cost carrier (LCC). Ini terkait meningkatnya jumlah masyarakat kelas menengah. "Model bisnis LCC memang masih menang," ujar dia.
Virgin Australia Holdings Ltd Beli Tiger Airways Senilai 1 Dollar
Maskapai penerbangan komersial terbesar kedua di Australia, Virgin Australia Holdings Ltd, mengontrol secara penuh Tiger Airways Australia dengan membayar hanya 1 dollar AUS atau sekitar Rp 10.500 kepada Tiger Airways Holdings Ltd.
Informasi saja, pada 2013 lalu, Virgin membayar 35 juta dollar AUS untuk 60 persen kepemilikan saham Tiger Airways. "Kami akan mencapai keuntungan lebih cepat dari jadwal, pada akhir 2016," kata John Borghetti, Kepala Eksekutif Virgin, Jumat (17/10/2014).
Tiger Airways mengalami kerugian akibat kalah bersaing dalam meraih pelanggan di pasar domestik. Kerugian Tiger Australia dalam tiga bulan terakhir, nilainya mencapai 11,6 juta dollar AUS. Saat ini, Tiger memiliki 13 armada pesawat A320 dan 12 rute di Australia.
Borghetti mengatakan, akan mengalihkan sejumlah rute domestik tersebut ke tujuan internasional jarak pendek. Agar bisa memberikan peluang untuk pertumbuhan bisnis dan mempercepat keuntungan bagi Tiger Airways.
"Mengingat permintaan konsumen yang datar di pasar domestik Australia, pertumbuhan armada domestik Tiger Airways Australia kemungkinan akan berkurang," katanya. Seperti diketahui, tak hanya di pasar Australia saja Tiger Airways mengalami rugi. Di sejumlah negara juga mengalami hal serupa karena persaingan yang ketat dengan AirAsia dan Jetstar.
Awal tahun ini, induk usaha Tiger juga telah menjual 40 persen sahamnya di Tiger Airways Filipina. Bahkan, di Indonesia, Tiger menutup bisnis patunganya bersama PT Mandala Airlines.
Informasi saja, pada 2013 lalu, Virgin membayar 35 juta dollar AUS untuk 60 persen kepemilikan saham Tiger Airways. "Kami akan mencapai keuntungan lebih cepat dari jadwal, pada akhir 2016," kata John Borghetti, Kepala Eksekutif Virgin, Jumat (17/10/2014).
Tiger Airways mengalami kerugian akibat kalah bersaing dalam meraih pelanggan di pasar domestik. Kerugian Tiger Australia dalam tiga bulan terakhir, nilainya mencapai 11,6 juta dollar AUS. Saat ini, Tiger memiliki 13 armada pesawat A320 dan 12 rute di Australia.
Borghetti mengatakan, akan mengalihkan sejumlah rute domestik tersebut ke tujuan internasional jarak pendek. Agar bisa memberikan peluang untuk pertumbuhan bisnis dan mempercepat keuntungan bagi Tiger Airways.
"Mengingat permintaan konsumen yang datar di pasar domestik Australia, pertumbuhan armada domestik Tiger Airways Australia kemungkinan akan berkurang," katanya. Seperti diketahui, tak hanya di pasar Australia saja Tiger Airways mengalami rugi. Di sejumlah negara juga mengalami hal serupa karena persaingan yang ketat dengan AirAsia dan Jetstar.
Awal tahun ini, induk usaha Tiger juga telah menjual 40 persen sahamnya di Tiger Airways Filipina. Bahkan, di Indonesia, Tiger menutup bisnis patunganya bersama PT Mandala Airlines.
Saturday, October 18, 2014
IKEA Sediakan Bus Khusus Agar Diserbu Pengunjung Pada Akhir Pekan
Selepas dibuka pada Rabu, 15 Oktober 2014, gerai penjualan perabotan rumah tangga asal Swedia, IKEA, diserbu pengunjung pada akhir pekan. Gerai yang terletak di kawasan Alam Sutera Serpong, Tangerang Selatan ini dipenuhi ribuan calon pembeli yang datang dari berbagai wilayah.
Untuk memudahkan pengunjung, manajemen IKEA Indonesia menyediakan 10 unit bus berukuran sedang untuk beroperasi secara ulang alik (shuttle). Bus ini berangkat dari mal Alam Sutera menuju gerai IKEA yang terletak di Jalan Jalur Sutera Boulevard. Bus tersebut beroperasi sejak gerai IKEA dibuka hingga tutup. "Jam 10 pagi sampai jam 10 malam," kata Daud, salah seorang petugas yang mengatur bus tersebut.
Menurut Daud, keberangkatan bus dari mal Alam Sutera atau sebaliknya tidak menunggu penumpang penuh. Bus itu akan berangkat jika sudah tidak ada penumpang yang mengantre, meski belum penuh. "Biarpun hanya ada lima penumpang, bus tetap jalan," ujarnya.
Keberadaan bus ini disambut gembira oleh para pengunjung. Rina, salah satu pengunjung IKEA mengatakan fasilitas shuttle bus membuatnya tidak kerepotan untuk memarkir mobil. "Mobil saya tinggalkan di mal Alam Sutera, langsung naik bus ke IKEA" katanya
Perusahaan retail perabotan asal Swedia, IKEA, membuka gerai pertama mereka di Indonesia pada Rabu, 15 Oktober 2014. Melalui toko pertama di Alam Sutera, IKEA memasarkan beberapa perabot buatan Indonesia. Ribuan warga memadati toko perabotan rumah tangga asal Swedia, IKEA, di kawasa Alam Sutera, Serpong, Tangerang Selatan, Sabtu, 18 Oktober 2014.
Kebanyakan dari mereka memilih meja kecil dan perlengkapan kamar tidur seperti bantal. "Produk boneka, bantal, kursi, dan meja kecil dicari pembeli," kata Anton, salah satu pegawai IKEA.
Warga memadati IKEA Alam Sutera sejak toko ini dibuka pada Rabu lalu. Catatan manajemen IKEA menyebutkan hingga pukul 13.00 WIB ada 1.900 pengunjung yang sudah melewati pintu utama dan ada 3.200 orang yang masuk melalui basement. Kebanyakan dari mereka memadati area penjualan barang-barang untuk kamar tidur.
Salah satunya adaah Gatot Haryono, 52 tahun. Gatot berniat membeli meja kecil untuk keperluan anaknya belajar. "Saya lihat desainnya unik, biar anak saya tambah semangat belajar," ujar Gatot, yang mengaku melihat desain meja milik IKEA melalui foto temannya.
Sedangkan Renata, 28 tahun, datang ke IKEA untuk membeli bantal kecil. "Tadinya cuma mau lihat-lihat, tapi ada bantal bagus, jadi beli deh," katanya. Renata mengatakan datang ke IKEA sekalian untuk makan di food court.
Menurut Market Hall Manager IKEA Indonesia Pikki Azis, ada 550 produk buatan Indonesia yang mereka pasarkan. Barang-barang itu antara lain mainan anak-anak, produk tekstil, rak, karpet, dan furnitur dari kayu pinus. "Ratusan produk itu tidak hanya dijual di Indonesia, tapi juga oleh toko IKEA di negara-negara lain," kata dia di Alam Sutera, Selasa, 13 Oktober 2014.
Dalam satu tahun, kata Pikki, IKEA akan meluncurkan produk baru sebanyak empat kali. Seluruh produk tersebut menjalani pengujian di Swedia sebelum dipasarkan. Dia mengatakan perbandingan harga antara toko IKEA Indonesia dan negara lain masih dalam tahap wajar. "Sudah mempertimbangkan komponen pajak dan transportasi," ujarnya.
General Manager IKEA Indonesia Mark Magee mengatakan hingga beberapa waktu ke depan IKEA baru akan fokus di toko pertama dan belum berniat membuka gerai lain. Namun, dia enggan menjawab saat ditanya mengenai nilai investasinya.
Di Indonesia, IKEA menyasar sepertiga penduduk Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang berjumlah 28 juta orang. Magee mengatakan kehadiran produk-produk IKEA sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. "Produk kami sudah ada di Indonesia selama 22 tahun melalui IKEA Trading," kata Mark.
Untuk memudahkan pengunjung, manajemen IKEA Indonesia menyediakan 10 unit bus berukuran sedang untuk beroperasi secara ulang alik (shuttle). Bus ini berangkat dari mal Alam Sutera menuju gerai IKEA yang terletak di Jalan Jalur Sutera Boulevard. Bus tersebut beroperasi sejak gerai IKEA dibuka hingga tutup. "Jam 10 pagi sampai jam 10 malam," kata Daud, salah seorang petugas yang mengatur bus tersebut.
Menurut Daud, keberangkatan bus dari mal Alam Sutera atau sebaliknya tidak menunggu penumpang penuh. Bus itu akan berangkat jika sudah tidak ada penumpang yang mengantre, meski belum penuh. "Biarpun hanya ada lima penumpang, bus tetap jalan," ujarnya.
Keberadaan bus ini disambut gembira oleh para pengunjung. Rina, salah satu pengunjung IKEA mengatakan fasilitas shuttle bus membuatnya tidak kerepotan untuk memarkir mobil. "Mobil saya tinggalkan di mal Alam Sutera, langsung naik bus ke IKEA" katanya
Perusahaan retail perabotan asal Swedia, IKEA, membuka gerai pertama mereka di Indonesia pada Rabu, 15 Oktober 2014. Melalui toko pertama di Alam Sutera, IKEA memasarkan beberapa perabot buatan Indonesia. Ribuan warga memadati toko perabotan rumah tangga asal Swedia, IKEA, di kawasa Alam Sutera, Serpong, Tangerang Selatan, Sabtu, 18 Oktober 2014.
Kebanyakan dari mereka memilih meja kecil dan perlengkapan kamar tidur seperti bantal. "Produk boneka, bantal, kursi, dan meja kecil dicari pembeli," kata Anton, salah satu pegawai IKEA.
Warga memadati IKEA Alam Sutera sejak toko ini dibuka pada Rabu lalu. Catatan manajemen IKEA menyebutkan hingga pukul 13.00 WIB ada 1.900 pengunjung yang sudah melewati pintu utama dan ada 3.200 orang yang masuk melalui basement. Kebanyakan dari mereka memadati area penjualan barang-barang untuk kamar tidur.
Salah satunya adaah Gatot Haryono, 52 tahun. Gatot berniat membeli meja kecil untuk keperluan anaknya belajar. "Saya lihat desainnya unik, biar anak saya tambah semangat belajar," ujar Gatot, yang mengaku melihat desain meja milik IKEA melalui foto temannya.
Sedangkan Renata, 28 tahun, datang ke IKEA untuk membeli bantal kecil. "Tadinya cuma mau lihat-lihat, tapi ada bantal bagus, jadi beli deh," katanya. Renata mengatakan datang ke IKEA sekalian untuk makan di food court.
Menurut Market Hall Manager IKEA Indonesia Pikki Azis, ada 550 produk buatan Indonesia yang mereka pasarkan. Barang-barang itu antara lain mainan anak-anak, produk tekstil, rak, karpet, dan furnitur dari kayu pinus. "Ratusan produk itu tidak hanya dijual di Indonesia, tapi juga oleh toko IKEA di negara-negara lain," kata dia di Alam Sutera, Selasa, 13 Oktober 2014.
Dalam satu tahun, kata Pikki, IKEA akan meluncurkan produk baru sebanyak empat kali. Seluruh produk tersebut menjalani pengujian di Swedia sebelum dipasarkan. Dia mengatakan perbandingan harga antara toko IKEA Indonesia dan negara lain masih dalam tahap wajar. "Sudah mempertimbangkan komponen pajak dan transportasi," ujarnya.
General Manager IKEA Indonesia Mark Magee mengatakan hingga beberapa waktu ke depan IKEA baru akan fokus di toko pertama dan belum berniat membuka gerai lain. Namun, dia enggan menjawab saat ditanya mengenai nilai investasinya.
Di Indonesia, IKEA menyasar sepertiga penduduk Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang berjumlah 28 juta orang. Magee mengatakan kehadiran produk-produk IKEA sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. "Produk kami sudah ada di Indonesia selama 22 tahun melalui IKEA Trading," kata Mark.
APPSI Tagih Janji Jokowi Revitalisasi 5000 Pasar Tradisional
Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia menagih janji presiden terpilih, Joko Widodo, dan pasangannya, Jusuf Kalla, untuk merealisasikan revitalisasi pembangunan pasar tradisional hingga lima ribu titik dalam waktu lima tahun ke depan. “Karena itu janji beliau, tentu kami akan tanyakan," ujar Sekretaris Jenderal APPSI Ngadiran saat dikonfirmasi, Ahad, 19 Oktober 2014.
Dalam beberapa isu kampanyenya, Jokowi yang akan dilantik sebagai presiden ke-7 Republik Indonesia besok hari di gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berjanji akan merevitalisasi 5.000 pasar tradisional, termasuk membangun pusat pelelangan, penyimpanan, dan pengolahan ikan. Rencana itu telah diawali saat menjadi Gubernur Jakarta, tetapi jumlahnya masih bisa dihitung dengan jari.
Menurut Ngadiran, menggeliatnya pertumbuhan ekonomi nasional tidak bisa dilepaskan dari faktor konsumsi masyarakat menengah-bawah saat ini. Keduanya berperan menciptakan iklim investasi untuk sektor konsumsi nasional yang cukup tinggi meskipun berada di kawasan pasar tradisonal yang terkenal kumuh dan kotor. “Apalagi kami diperbaiki, target pertumbuhan pemerintah tahun depan bisa ikut terbantu,” ujarnya.
Ngadiran mengaku hingga kini pengelolaan pasar tradisonal belum dilakukan dengan baik. Pemerintah baik pusat atau daerah terlihat berjalan sendiri tanpa koordinasi sehingga perkembangannya semakin terdesak dengan menjamurnya otlet dan pasar modern. “Sebagai presiden dari kalangan bawah, Pak Jokowi harus berani menyelematkan pasar tradisional ke depannya,” ucapnya.
Oleh karena itu, adanya rencana revitalisasi pasar bakal menjadi sumbangan berarti pemerintah mendatang untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. “Di pasar tradisional itu semua sektor hasil warga bisa langsung dijual tanpa harus melalui seleksi ketat layaknya pasar modern,” ujar Ngadiran.
Ngadiran mengapresiasi keberanian mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk membuka area tranportasi logistik melalui jalur laut. Namun, hal itu akan sia-sia manakala penyiapan infrastruktur pasar tradisional yang ada di masyarakat masih berjalan di tempat. “Kami sudah sampaikan hal ini ke Pak Andi Widjajanto saat diskusi dengan kami beberapa waktu lalu."
Selain itu, terbaginya area kekuasaan untuk lima tahun ke depan, di mana eksekutif dikuasai Koalisi Indonesia Hebat (KIH) serta kegislatif oleh Koalisi Merah Putih (KMP) diharapkan mampu memberikan masukan terhadap semua janji yang telah disampaikan presiden terpilih Jokowi. “Jangan sampai justru saling jegal mencari ruang kesalahan."
Penerbitan aturan baru itu diyakini bakal memberikan perlindungan terhadap para pedagang dalam menjalankan usaha mereka dalam jangka waktu lama. Saat ini, kata Ngadiran, aturan hak guna pakai pedagang di pasar tradisonal masih menggunakan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang penataan serta pengelolaan pasar tradisional dan modern yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta peraturan daerah yang diterbitkan tiap kepala daerah.
Peraturan presiden itu hanya menjelaskan pembagian jam operasional pasar dan penempatan alokasi pasar serta pedagang, sementara peraturan daerah hanya memberikan izin hak guna pakai selama 20 tahun dengan sistem sewa.
“Bayangkan. Itu kan biasanya tanah negara, dibangun developer. Masyarakat harus nyicil,setelah 20 tahun kemudian diganti lagi,” kata Ngadiran. Seiring dengan pergantian pemerintah, lembaganya berharap pemerintah yang baru bisa memberikan ruang bagi pedagang dalam hal fasilitas pasar dalam jangka yang lebih lama. Sebab, berkaca pada lahan konsesi yang diberikan pemerintah kepada pengembang asing, durasi penggunaan fasilitas yang diberikan cukup lama.
“Kita mintanya merujuk pada Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Rusun, minimal 35 tahun, bahkan lebih,” ujarnya. Selain itu, penerbitan regulasi baru tersebut bisa melengkapi rencana revitalisasi 5.000 pasar untuk lima tahun ke depan yang telah direncanakan Jokowi. “Berikan kebebasan agar pasar tradisional itu terus berkembang,” ujarnya.
Ngadiran menambahkan, dengan kebijakan pemerintah itu, geliat pertumbuhan ekonomi masyarakat di tiap daerah bakal tetap tumbuh, sebab para pedagang diberi kepastian mengenai hak guna pakai dalam waktu yang cukup lama. "Siapkan sekarang aturannya, maka investasi di daerah tetap terjaga," kata Ngadiran.
Dalam beberapa isu kampanyenya, Jokowi yang akan dilantik sebagai presiden ke-7 Republik Indonesia besok hari di gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berjanji akan merevitalisasi 5.000 pasar tradisional, termasuk membangun pusat pelelangan, penyimpanan, dan pengolahan ikan. Rencana itu telah diawali saat menjadi Gubernur Jakarta, tetapi jumlahnya masih bisa dihitung dengan jari.
Menurut Ngadiran, menggeliatnya pertumbuhan ekonomi nasional tidak bisa dilepaskan dari faktor konsumsi masyarakat menengah-bawah saat ini. Keduanya berperan menciptakan iklim investasi untuk sektor konsumsi nasional yang cukup tinggi meskipun berada di kawasan pasar tradisonal yang terkenal kumuh dan kotor. “Apalagi kami diperbaiki, target pertumbuhan pemerintah tahun depan bisa ikut terbantu,” ujarnya.
Ngadiran mengaku hingga kini pengelolaan pasar tradisonal belum dilakukan dengan baik. Pemerintah baik pusat atau daerah terlihat berjalan sendiri tanpa koordinasi sehingga perkembangannya semakin terdesak dengan menjamurnya otlet dan pasar modern. “Sebagai presiden dari kalangan bawah, Pak Jokowi harus berani menyelematkan pasar tradisional ke depannya,” ucapnya.
Oleh karena itu, adanya rencana revitalisasi pasar bakal menjadi sumbangan berarti pemerintah mendatang untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. “Di pasar tradisional itu semua sektor hasil warga bisa langsung dijual tanpa harus melalui seleksi ketat layaknya pasar modern,” ujar Ngadiran.
Ngadiran mengapresiasi keberanian mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk membuka area tranportasi logistik melalui jalur laut. Namun, hal itu akan sia-sia manakala penyiapan infrastruktur pasar tradisional yang ada di masyarakat masih berjalan di tempat. “Kami sudah sampaikan hal ini ke Pak Andi Widjajanto saat diskusi dengan kami beberapa waktu lalu."
Selain itu, terbaginya area kekuasaan untuk lima tahun ke depan, di mana eksekutif dikuasai Koalisi Indonesia Hebat (KIH) serta kegislatif oleh Koalisi Merah Putih (KMP) diharapkan mampu memberikan masukan terhadap semua janji yang telah disampaikan presiden terpilih Jokowi. “Jangan sampai justru saling jegal mencari ruang kesalahan."
Penerbitan aturan baru itu diyakini bakal memberikan perlindungan terhadap para pedagang dalam menjalankan usaha mereka dalam jangka waktu lama. Saat ini, kata Ngadiran, aturan hak guna pakai pedagang di pasar tradisonal masih menggunakan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang penataan serta pengelolaan pasar tradisional dan modern yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta peraturan daerah yang diterbitkan tiap kepala daerah.
Peraturan presiden itu hanya menjelaskan pembagian jam operasional pasar dan penempatan alokasi pasar serta pedagang, sementara peraturan daerah hanya memberikan izin hak guna pakai selama 20 tahun dengan sistem sewa.
“Bayangkan. Itu kan biasanya tanah negara, dibangun developer. Masyarakat harus nyicil,setelah 20 tahun kemudian diganti lagi,” kata Ngadiran. Seiring dengan pergantian pemerintah, lembaganya berharap pemerintah yang baru bisa memberikan ruang bagi pedagang dalam hal fasilitas pasar dalam jangka yang lebih lama. Sebab, berkaca pada lahan konsesi yang diberikan pemerintah kepada pengembang asing, durasi penggunaan fasilitas yang diberikan cukup lama.
“Kita mintanya merujuk pada Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Rusun, minimal 35 tahun, bahkan lebih,” ujarnya. Selain itu, penerbitan regulasi baru tersebut bisa melengkapi rencana revitalisasi 5.000 pasar untuk lima tahun ke depan yang telah direncanakan Jokowi. “Berikan kebebasan agar pasar tradisional itu terus berkembang,” ujarnya.
Ngadiran menambahkan, dengan kebijakan pemerintah itu, geliat pertumbuhan ekonomi masyarakat di tiap daerah bakal tetap tumbuh, sebab para pedagang diberi kepastian mengenai hak guna pakai dalam waktu yang cukup lama. "Siapkan sekarang aturannya, maka investasi di daerah tetap terjaga," kata Ngadiran.
Friday, October 17, 2014
Rekomendasi Saham Yang Wajib Di Beli Saat Pelantikan Jokowi
Menjelang pelantikan presiden terpilih Joko Widodo, analis HD Capital Yuganur Wijanarko, merekomendasikan saham-saham yang berhubungan dengan program-program Jokowi. "Rekomen akumulasi on weakness beberapa counter saham yang bersifat bertema program baru Jokowi," kata Yuga dalam risetnya, Jakarta, Jumat (17/10/2014).
Adapun sektor saham yang diprediksi akan merangkak naik harganya, setelah Jokowi resmi menjabat sebagai presiden yaitu obat dan kontruksi infrastruktur BUMN. "Ini akan mendapatkan imbas positif setelah pelantikan 20 Oktober nanti," ucapnya.
Sementara empat saham perusahaan pelat tersebut, kata Yuga, seperti PT Kalbe Farma Tbk (KLBF), PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT Adhi Karya Tbk (WIKA), PT Waskita Karya Tbk (WSKT).
Peristiwa politik yang terjadi pagi jelang siang hari ini, Jumat (17/10/2014) berhasil mengikis kekhawatiran investor terhadap politik Indonesia. Ya, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditup menguat setelah pertemuan Joko Widodo-Prabowo Subianto terealisasi.
Pada pukul 11.30, IHSG ditutup naik sebesar 46,52 poin atau 0,94 persen di posisi 4.998,13. Selain itu, pasar juga cukup ramai pada sesi perdagangan pagi ini. Hal itu terlihat dari nilai transaksi yang mencapai Rp 3,22 triliun atau 2,45 miliar lot saham.
Saham-saham yang memberikan turnover positif terbesar bagi investor adalah BBRI (Rp 10.575), BMRI (Rp 9.825), LPKR (Rp 1.015), UNTR (Rp 17.450), dan BBNI (Rp 5.675). Sementara itu, saham-saham yang memberikan turnover negatif terbesar adalah ITMG (Rp 19.825), AALI (Rp 19.625), ANTM (Rp 955), TINS (Rp 1.110), dan BUMI (Rp 124).
Hanya ada dua sektor saham yang melemah siang ini, dan selebihnya menguat. Adapun sektor saham yang menguat adalah agribisnis (-0,32 persen) dan pertambangan (-0,06 persen). Sementara itu, sektor saham yang menguat adalah industri dasar (0,79 persen), aneka industri (0,99 persen), konsumer (1,79 persen), properti (2,05 persen), infrastruktur (0,08 persen), keuangan (1,37 persen), perdagangan (0,32 persen) serta manufaktur (1,34 persen).
Adapun sektor saham yang diprediksi akan merangkak naik harganya, setelah Jokowi resmi menjabat sebagai presiden yaitu obat dan kontruksi infrastruktur BUMN. "Ini akan mendapatkan imbas positif setelah pelantikan 20 Oktober nanti," ucapnya.
Sementara empat saham perusahaan pelat tersebut, kata Yuga, seperti PT Kalbe Farma Tbk (KLBF), PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT Adhi Karya Tbk (WIKA), PT Waskita Karya Tbk (WSKT).
Peristiwa politik yang terjadi pagi jelang siang hari ini, Jumat (17/10/2014) berhasil mengikis kekhawatiran investor terhadap politik Indonesia. Ya, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditup menguat setelah pertemuan Joko Widodo-Prabowo Subianto terealisasi.
Pada pukul 11.30, IHSG ditutup naik sebesar 46,52 poin atau 0,94 persen di posisi 4.998,13. Selain itu, pasar juga cukup ramai pada sesi perdagangan pagi ini. Hal itu terlihat dari nilai transaksi yang mencapai Rp 3,22 triliun atau 2,45 miliar lot saham.
Saham-saham yang memberikan turnover positif terbesar bagi investor adalah BBRI (Rp 10.575), BMRI (Rp 9.825), LPKR (Rp 1.015), UNTR (Rp 17.450), dan BBNI (Rp 5.675). Sementara itu, saham-saham yang memberikan turnover negatif terbesar adalah ITMG (Rp 19.825), AALI (Rp 19.625), ANTM (Rp 955), TINS (Rp 1.110), dan BUMI (Rp 124).
Hanya ada dua sektor saham yang melemah siang ini, dan selebihnya menguat. Adapun sektor saham yang menguat adalah agribisnis (-0,32 persen) dan pertambangan (-0,06 persen). Sementara itu, sektor saham yang menguat adalah industri dasar (0,79 persen), aneka industri (0,99 persen), konsumer (1,79 persen), properti (2,05 persen), infrastruktur (0,08 persen), keuangan (1,37 persen), perdagangan (0,32 persen) serta manufaktur (1,34 persen).
Singapura Investor Nomor Satu Indonesia
Singapura masih menempati posisi teratas sebagai penyalur modal asing terbesar ke Indonesia. Khususnya, selama periode Januari hingga September 2014 ini. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM), Mahendra Siregar.
"Dilihat dari segi PMA berdasarkan nilai investasi dengan USD, maka kelihatan tetap di Januari-September 2014 Singapura tetap tertinggi. Tetapi, kalau dilihat dari segi persentasenya, relatif di kisaran 20-an persen. Dibandingkan 2010, 2011 kecil," ujarnya dalam pemaparannya di Jakarta, Jumat (17/10/2014).
Secara detil, selama Januari sampai September 2014, Singapura merealisasikan investasi sebesar 4,899 miliar dollar AS untuk 1.063 proyek. Pada kuartal-III 2014 ini, negara jiran tersebut sudah merealisasikan 1,505 miliar dollar AS untuk 380 proyek. Selama Januari sampai September 2014,
Sementara itu, Jepang menempati posisi kedua dengan investasi sebesar 2,041 miliar dollar AS AS untuk 716 proyek. Kontribusi Jepang, menurut Mahendra, cukup menarik.
Ia menuturkan, jika di tahun 2013 lalu Jepang merupakan kontributor terbesar (16,5 persen), maka pada sembilan bulan pertama tahun ini kontribusinya hanya 9,4 persen atau sekitar 2 miliar dollar AS. "Memang lebih rendah," ujarnya.
"Penjelasannya, tahun lalu realisasi investasi dari investor Jepang di industri otomotif luar biasa besarnya. Bahkan, dibanding tahun sebelumnya meningkat 50 persen lebih. Memang realisasi dari investasi sebagian besarnya sampai pada tahap penyelesaian," sebutnya.
Tahun ini, lanjut dia, Jepang mulai meningkatkan produksinya. "Di waktu akan datang kita sudah mulai memproses investasi otomotif untuk produk baru, terutama yang terkait pasar yang berada di sebut kelas menengah ke bawah dan juga untuk produk yang low cost green car," tutur Mahendra.
"Dilihat dari segi PMA berdasarkan nilai investasi dengan USD, maka kelihatan tetap di Januari-September 2014 Singapura tetap tertinggi. Tetapi, kalau dilihat dari segi persentasenya, relatif di kisaran 20-an persen. Dibandingkan 2010, 2011 kecil," ujarnya dalam pemaparannya di Jakarta, Jumat (17/10/2014).
Secara detil, selama Januari sampai September 2014, Singapura merealisasikan investasi sebesar 4,899 miliar dollar AS untuk 1.063 proyek. Pada kuartal-III 2014 ini, negara jiran tersebut sudah merealisasikan 1,505 miliar dollar AS untuk 380 proyek. Selama Januari sampai September 2014,
Sementara itu, Jepang menempati posisi kedua dengan investasi sebesar 2,041 miliar dollar AS AS untuk 716 proyek. Kontribusi Jepang, menurut Mahendra, cukup menarik.
Ia menuturkan, jika di tahun 2013 lalu Jepang merupakan kontributor terbesar (16,5 persen), maka pada sembilan bulan pertama tahun ini kontribusinya hanya 9,4 persen atau sekitar 2 miliar dollar AS. "Memang lebih rendah," ujarnya.
"Penjelasannya, tahun lalu realisasi investasi dari investor Jepang di industri otomotif luar biasa besarnya. Bahkan, dibanding tahun sebelumnya meningkat 50 persen lebih. Memang realisasi dari investasi sebagian besarnya sampai pada tahap penyelesaian," sebutnya.
Tahun ini, lanjut dia, Jepang mulai meningkatkan produksinya. "Di waktu akan datang kita sudah mulai memproses investasi otomotif untuk produk baru, terutama yang terkait pasar yang berada di sebut kelas menengah ke bawah dan juga untuk produk yang low cost green car," tutur Mahendra.
Butuh 18 Tahun Agar Badan Usaha Mau Bayar Pajak
Menteri Keuangan Chatib Basri menilai, salah satu cara menekan banyaknya badan usaha yang tidak membayar pajak adalah dengan mendatanginya langsung. Namun, karena jumlah petugas pajak sedikit, maka butuh waktu 18 tahun untuk menyelesaikan masalah itu.
"Solusinya harus petugas pajak ditambah. Tapi itu harus 18 tahun kalau petugas pajaknya mau bertambah sesuai target," ujar Chatib Basri di Kantornya, Jakarta, Kamis (16/10/2014).
Lebih lanjut dia mencontohkan, Jepang yang memiliki penduduk berjumlah 120.000 jiwa memiliki petugas pajak sebanyak 60.000. Sedangkan Indonesia yang penduduknya 240.000 hanya memiliki 30.000 petugas pajak. Oleh karena itu, jika Indonesia mau mengikuti jejak Jepang maka Indonesia harus menambah 90.000 petugas pajak. Namun halangan muncul, jumlah lulusan akuntansi setiap tahun sekitar 7.000 orang.
Namun menurut Chatib, bukan berarti pemerintah harus menunggu 18 tahun lamanya agar semua badan usaha tadi membayar pajak. Salah satu solusi mempercepat perbaikan sistem pembayaran pajak adalah dengan menggunakan sistem online.
Sebelumnya, Direktur Jendral Pajak Fuad Rahmany mengatakan, saat ini badan usaha yang memiliki Nomer Pokok Wajib Pajak (NPWP) mencapai 5 juta. Namun, menurut Fuad, baru 500.000 badan usaha yang melaporkan pembayaran pajaknya.
Direktur Jendral Pajak Fuad Rahmany mengatakan, saat ini badan usaha yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mencapai 5 juta. Namun, hanya 10 persen badan usaha yang melaporkan pembayaran pajaknya. "Dari 5 juta badan usaha, baru 500.000 yang melaporkan pajak," ujar Fuad di kantornya, Jakarta, Selasa (17/10/2014).
Dia menjelaskan, realitas tersebut merupakan cermin bahwa badan usaha atau perusahaan ternyata memiliki kesadaran kurang dalam hal pelaporan pajak. Data itu kata dia bisa saja bertambah karena pelaporan pajak pun banyak yang terindikasi bodong alias palsu.
Fuad mengakui, masalah itu belum mampu diselesaikan oleh Ditjen Pajak. Pasalnya kata dia, jumlah pekerja Dirjen Pajak tidak sebanding dengan banyaknya badan usaha di Indonesia. "Petugas kita juga kurang gak mungkin datengin satu per satu perusahaan," kata dia.
Setelah adanya kerjasama dengan Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, Fuad berharap bahwa badan usaha yang terdaftar di Kemenkumham bisa sesegera mungkin melaporkan pembayaran pajaknya ke Dirjen Pajak
Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany bercerita mengenai ketaatan para pengusaha dalam membayar pajak. Menurutnya, ada pengusaha yang memiliki asset mencapai triliunan tetapi hanya membayar pajak Rp 8 juta.
"Bayangkan, ada pengusaha yang hanya bayar pajak Rp 8 juta padahal asetnya triliunan," kata Fuad di Kantornya, Jakarta, Selasa (14/10/2014). Setelah mengetahui itu, Ditjen Pajak mengambil jalan hukum dan ternyata seharusnya pengusaha tersebut membayar pajak Rp 44 miliar. Setelah diputus pengadilan lanjut Fuad, pengusaha itu tidak kesulitan membayar pajak sebesar Rp 44 miliar.
"Dia (pengusaha itu) tidak keberatan sama sekali. itu baru satu orang, ini ada ribuan orang yang bayar pajaknya kecil seperti itu," kata dia. Fuad mengatakan, potensi pajak pribadi berasal dari 60 juta orang di Indonesia. Namun, yang bayar pajak menurut dia hanya kekitar 23 juta. Itu artinya ada 37 juta orang di Indonesia yang tidak membayar pajak.
Meskipun demikian, Fuad merasa yakin bahwa penerimaan dari pajak pada tahun ini mampu diatas Rp 1000 triliun. Sementara itu, dari Bea Cukai sendiri, Fuad mengatakan akan mendapat tambahan Rp 200 triliun. Dengan demikian secara akumulasi, pemerimaan negara dari sektor pajak bisa mencapai Rp 1.200 triliun.
"Solusinya harus petugas pajak ditambah. Tapi itu harus 18 tahun kalau petugas pajaknya mau bertambah sesuai target," ujar Chatib Basri di Kantornya, Jakarta, Kamis (16/10/2014).
Lebih lanjut dia mencontohkan, Jepang yang memiliki penduduk berjumlah 120.000 jiwa memiliki petugas pajak sebanyak 60.000. Sedangkan Indonesia yang penduduknya 240.000 hanya memiliki 30.000 petugas pajak. Oleh karena itu, jika Indonesia mau mengikuti jejak Jepang maka Indonesia harus menambah 90.000 petugas pajak. Namun halangan muncul, jumlah lulusan akuntansi setiap tahun sekitar 7.000 orang.
Namun menurut Chatib, bukan berarti pemerintah harus menunggu 18 tahun lamanya agar semua badan usaha tadi membayar pajak. Salah satu solusi mempercepat perbaikan sistem pembayaran pajak adalah dengan menggunakan sistem online.
Sebelumnya, Direktur Jendral Pajak Fuad Rahmany mengatakan, saat ini badan usaha yang memiliki Nomer Pokok Wajib Pajak (NPWP) mencapai 5 juta. Namun, menurut Fuad, baru 500.000 badan usaha yang melaporkan pembayaran pajaknya.
Direktur Jendral Pajak Fuad Rahmany mengatakan, saat ini badan usaha yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mencapai 5 juta. Namun, hanya 10 persen badan usaha yang melaporkan pembayaran pajaknya. "Dari 5 juta badan usaha, baru 500.000 yang melaporkan pajak," ujar Fuad di kantornya, Jakarta, Selasa (17/10/2014).
Dia menjelaskan, realitas tersebut merupakan cermin bahwa badan usaha atau perusahaan ternyata memiliki kesadaran kurang dalam hal pelaporan pajak. Data itu kata dia bisa saja bertambah karena pelaporan pajak pun banyak yang terindikasi bodong alias palsu.
Fuad mengakui, masalah itu belum mampu diselesaikan oleh Ditjen Pajak. Pasalnya kata dia, jumlah pekerja Dirjen Pajak tidak sebanding dengan banyaknya badan usaha di Indonesia. "Petugas kita juga kurang gak mungkin datengin satu per satu perusahaan," kata dia.
Setelah adanya kerjasama dengan Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, Fuad berharap bahwa badan usaha yang terdaftar di Kemenkumham bisa sesegera mungkin melaporkan pembayaran pajaknya ke Dirjen Pajak
Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany bercerita mengenai ketaatan para pengusaha dalam membayar pajak. Menurutnya, ada pengusaha yang memiliki asset mencapai triliunan tetapi hanya membayar pajak Rp 8 juta.
"Bayangkan, ada pengusaha yang hanya bayar pajak Rp 8 juta padahal asetnya triliunan," kata Fuad di Kantornya, Jakarta, Selasa (14/10/2014). Setelah mengetahui itu, Ditjen Pajak mengambil jalan hukum dan ternyata seharusnya pengusaha tersebut membayar pajak Rp 44 miliar. Setelah diputus pengadilan lanjut Fuad, pengusaha itu tidak kesulitan membayar pajak sebesar Rp 44 miliar.
"Dia (pengusaha itu) tidak keberatan sama sekali. itu baru satu orang, ini ada ribuan orang yang bayar pajaknya kecil seperti itu," kata dia. Fuad mengatakan, potensi pajak pribadi berasal dari 60 juta orang di Indonesia. Namun, yang bayar pajak menurut dia hanya kekitar 23 juta. Itu artinya ada 37 juta orang di Indonesia yang tidak membayar pajak.
Meskipun demikian, Fuad merasa yakin bahwa penerimaan dari pajak pada tahun ini mampu diatas Rp 1000 triliun. Sementara itu, dari Bea Cukai sendiri, Fuad mengatakan akan mendapat tambahan Rp 200 triliun. Dengan demikian secara akumulasi, pemerimaan negara dari sektor pajak bisa mencapai Rp 1.200 triliun.
Dalam 10 Tahun ... Jutaan Petani Terusir Dari Lahan Pertanian
Selama 10 tahun terakhir, jutaan petani Indonesia "dipaksa: meninggalkan lahan pertanian karena minimnya perhatian dari pemerintah.
"Sebanyak 5,07 juta petani meninggalkan lahan pertanian selama tahun 2003 hingga 2013 dari jumlah total 31 juta petani menjadi 26 juta petani yang sekarang," kata Koordinator Nasional Aliansi untuk Desa Sejahtera Tejo Wahyu Jatmiko di Jakarta, Jumat (17/10/2014).
Data Badan Pangan Dunia menyebutkan, keluarga petani merupakan penghasil pangan dunia. Dari 570 juta hektar lahan pertanian, 500 juta dimiliki oleh keluarga petani dengan menghasilkan lebih dari 57 persen produksi pangan di dunia.
Ia mengatakan, keluarga produsen skala kecil memiliki peran yang signifikan dalam mengentaskan kemiskinan dan kelaparan dan juga tulang punggung kedaulatan pangan serta pengelolaan alam secara berkelanjutan.
"Kedaulatan pangan basisnya penghasil pangan skala kecil petani dan nelayan dan ini sejalan dengan Badan Pangan Dunia yang menyatakan bahwa Indonesia harus memperhatikan khusus petani keluarga atau kecil karena mereka menyumbangkan lebih dari 50 persen pangan dunia," katanya.
Dia menyebutkan, pangan merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi. Oleh karena itu pemerintah harus mengedepankan kesejahteraan keluarga produsen pangan skala kecil sehingga cita-cita kedaulatan pangan tercapai.
"Negara harus menghormati keinginan atau pilihan petani, melindungi petani dan juga harus memenuhi apa yang menjadi kebutuhan petani dan ini sangat penting," katanya.
Selain itu ia berharap pemerintah Jokowi-JK dapat mengubah pola pemberian subsidi petani berupa pupuk dan bibit langsung kepada petani atau penghasil pangan.
"Selama ini subsidi diberikan ke industri, baru kemudian di jual ke petani dengan harga murah. Sedangkan bicara mengenai kedaulatan pangan seharusnya subsidi langsung diberikan kepada petani atau nelayan agar bisa membangun kedaulatan dan kemandiriannya," ucap dia.
"Sebanyak 5,07 juta petani meninggalkan lahan pertanian selama tahun 2003 hingga 2013 dari jumlah total 31 juta petani menjadi 26 juta petani yang sekarang," kata Koordinator Nasional Aliansi untuk Desa Sejahtera Tejo Wahyu Jatmiko di Jakarta, Jumat (17/10/2014).
Data Badan Pangan Dunia menyebutkan, keluarga petani merupakan penghasil pangan dunia. Dari 570 juta hektar lahan pertanian, 500 juta dimiliki oleh keluarga petani dengan menghasilkan lebih dari 57 persen produksi pangan di dunia.
Ia mengatakan, keluarga produsen skala kecil memiliki peran yang signifikan dalam mengentaskan kemiskinan dan kelaparan dan juga tulang punggung kedaulatan pangan serta pengelolaan alam secara berkelanjutan.
"Kedaulatan pangan basisnya penghasil pangan skala kecil petani dan nelayan dan ini sejalan dengan Badan Pangan Dunia yang menyatakan bahwa Indonesia harus memperhatikan khusus petani keluarga atau kecil karena mereka menyumbangkan lebih dari 50 persen pangan dunia," katanya.
Dia menyebutkan, pangan merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi. Oleh karena itu pemerintah harus mengedepankan kesejahteraan keluarga produsen pangan skala kecil sehingga cita-cita kedaulatan pangan tercapai.
"Negara harus menghormati keinginan atau pilihan petani, melindungi petani dan juga harus memenuhi apa yang menjadi kebutuhan petani dan ini sangat penting," katanya.
Selain itu ia berharap pemerintah Jokowi-JK dapat mengubah pola pemberian subsidi petani berupa pupuk dan bibit langsung kepada petani atau penghasil pangan.
"Selama ini subsidi diberikan ke industri, baru kemudian di jual ke petani dengan harga murah. Sedangkan bicara mengenai kedaulatan pangan seharusnya subsidi langsung diberikan kepada petani atau nelayan agar bisa membangun kedaulatan dan kemandiriannya," ucap dia.
Pengusaha Surakarta Kecewa Dengan Upah Buruh Yang Sangat Tinggi Yaitu 1,1 Juta Rupiah Per Bulan
Pengusaha menilai besaran Upah Minimum Kota (UMK) Surakarta 2014 sangat tinggi dan di luar perkiraan awal. “Terus terang saya kaget,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Surakarta, Baningsih Bradach Tedjokartono, pada Jumat, 18 Oktober 2013.
Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo memutuskan mengajukan usulan Upah Minimum Kota (UMK) Solo 2014 sebesar Rp 1.145.000 kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada Kamis, 17 Oktober 2013. Angka tersebut naik sekitar 25 persen dari UMK 2013 yaitu Rp 915.900. Besaran UMK itu berada di pertengahan antara tuntutan buruh Rp 1.282.620 dan permintaan pengusaha Rp 1.023.581.
Dia mengatakan, awalnya pengusaha mendesak UMK 2014 di kisaran Rp 1 juta. Angka Rp 1 juta dinilai realistis karena memperhitungkan tekanan inflasi dan kesulitan pengusaha setelah kenaikan harga bahan bakar minyak dan kenaikan tarif listrik. Kenaikan UMK 2014 hingga 25 persen, ujarnya, akan memukul sektor industri. Terlebih lagi saat ini perekonomian tengah melambat dan kinerja ekspor Indonesia kurang menggembirakan. “Saya akan mengadakan rapat internal untuk mengambil sikap resmi terkait UMK 2014,” ucapnya.
Wakil Ketua Bidang Industri Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Surakarta David Wijaya menegaskan, pengusaha tidak pernah berniat memeras tenaga pekerja dan membayar upah serendah mungkin. “Pekerja merupakan aset penting perusahaan,” katanya. Akan tetapi, ujar David, pengusaha hanya ingin roda bisnis tetap berjalan di tengah perlambatan ekonomi. “Situasi ekonomi tengah sulit. Pengusaha dan pekerja harus saling mengerti.”
Dia mengatakan, jika perusahaan memang mampu membayar karyawan lebih tinggi, pasti hal itu akan dilakukan. Namun, jika perusahaan tengah kesulitan keuangan, maka pekerja diminta memahami jika upah pekerja belum sesuai keinginan. Dia akan berkoordinasi dengan asosiasi pengusaha lainnya di Surakarta untuk menyatakan sikap soal UMK 2014 yang dinilai terlalu tinggi.
Sementara itu Wakil Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Solo Wahyu Rahadi mengatakan bisa menerima keputusan Wali Kota Surakarta. Dia menilai angka Rp 1.145.000 tidak terpaut jauh dengan tuntutan pekerja. “Angkanya cukup masuk akal,” katanya.
Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo memutuskan mengajukan usulan Upah Minimum Kota (UMK) Solo 2014 sebesar Rp 1.145.000 kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada Kamis, 17 Oktober 2013. Angka tersebut naik sekitar 25 persen dari UMK 2013 yaitu Rp 915.900. Besaran UMK itu berada di pertengahan antara tuntutan buruh Rp 1.282.620 dan permintaan pengusaha Rp 1.023.581.
Dia mengatakan, awalnya pengusaha mendesak UMK 2014 di kisaran Rp 1 juta. Angka Rp 1 juta dinilai realistis karena memperhitungkan tekanan inflasi dan kesulitan pengusaha setelah kenaikan harga bahan bakar minyak dan kenaikan tarif listrik. Kenaikan UMK 2014 hingga 25 persen, ujarnya, akan memukul sektor industri. Terlebih lagi saat ini perekonomian tengah melambat dan kinerja ekspor Indonesia kurang menggembirakan. “Saya akan mengadakan rapat internal untuk mengambil sikap resmi terkait UMK 2014,” ucapnya.
Wakil Ketua Bidang Industri Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Surakarta David Wijaya menegaskan, pengusaha tidak pernah berniat memeras tenaga pekerja dan membayar upah serendah mungkin. “Pekerja merupakan aset penting perusahaan,” katanya. Akan tetapi, ujar David, pengusaha hanya ingin roda bisnis tetap berjalan di tengah perlambatan ekonomi. “Situasi ekonomi tengah sulit. Pengusaha dan pekerja harus saling mengerti.”
Dia mengatakan, jika perusahaan memang mampu membayar karyawan lebih tinggi, pasti hal itu akan dilakukan. Namun, jika perusahaan tengah kesulitan keuangan, maka pekerja diminta memahami jika upah pekerja belum sesuai keinginan. Dia akan berkoordinasi dengan asosiasi pengusaha lainnya di Surakarta untuk menyatakan sikap soal UMK 2014 yang dinilai terlalu tinggi.
Sementara itu Wakil Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Solo Wahyu Rahadi mengatakan bisa menerima keputusan Wali Kota Surakarta. Dia menilai angka Rp 1.145.000 tidak terpaut jauh dengan tuntutan pekerja. “Angkanya cukup masuk akal,” katanya.
Upah Minimum Malang dan Semarang Akan Dinaikan Pada Kisaran 2 Juta Per Bulan
Dewan Pengupahan Kabupaten Malang, Jawa Timur, mengusulkan upah minimum tahun depan naik 17 persen dari upah minimum 2014, atau dari Rp 1.635.000 menjadi Rp 1.912.950 per bulan. Sementara Kebutuhan hidup layak KHL dan upah minimum provinsi UMP di DKI Jakarta pada diperkirakan tak mengalami lonjakan signifikan Sebab berdasarkan penghitungan sementara hasil survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik Provinsi tak menunjukkan peningkatan drastis pada faktor-faktor penentu Masih berkisar pada nilai tahun ini kata Sekretaris Daerah Pemerintah DKI Jakarta Saefullah kemarin Survei KHL adalah acuan pemerintah dan pengusaha guna membahas upah minimum provinsi di Dewan Pengupahan Pembahasan upah.
Untuk wilayah Malang Raya, besaran upah minimum 2014 Kabupaten Malang yang tertinggi dibanding besaran upah minimum di Kota Malang dan Kota Batu yang masing-masing sebesar Rp 1.587.000 dan Rp 1.580.037 per bulan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang Razali mengatakan Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja, perguruan tinggi, dan pakar sudah membahas besaran upah minimum 2015 pada Agustus lalu. "Persentase kenaikan tidak jauh berbeda dari tahun lalu, tapi sementara ini kami terima dulu usulan naik 17 persen itu," kata Razali, Selasa, 14 Oktober 2014.
Skala kenaikan 17 persen itu masih lebih rendah dibandingkan kenaikan upah minimum 2014 yang sebesar Rp 1.635.000, atau naik 21 persen dari upah minimum 2013 yang besarnya Rp 1.343.700 per bulan. Adapun upah minimum 2012 sebesar Rp 1.130.500. Dengan gambaran tersebut, menurut Razali, kenaikan upah minimum antara 17-21 persen tiap tahun dianggap wajar. Ia optimistis usulan kenaikan 17 persen itu diterima kalangan buruh dan pengusaha.
"Usulan kenaikan 17 persen ini belum bersifat final karena masih ada ruang dialog untuk membahas pah minimum kabupaten 2015 sampai minggu ketiga Oktober. Sebelum diserahkan ke bupati, masih ada kemungkinan berubah lagi besaran kenaikannya," katanya.
Hingga kini tim penyusun kebutuhan hidup layak (KHL) masih terus melakukan survei. Komponen KHL yang disurvei, antara lain sewa kos-kosan, ongkos transportasi, dan harga kebutuhan pokok. Harga kebutuhan pokok menjadi hal yang terpenting untuk disurvei sehingga mayoritas kegiatan survei dilakukan di pasar-pasar tradisional.
Dewan Pengupahan Kota Semarang merekomendasikan besaran upah minimum kota (UMK) tahun 2015 Rp 1.663.000. Usulan yang ditujukan kepada Wali Kota Semarang itu berbeda dengan hitungan versi buruh yang nilainya mencapai Rp 1.899.000.
“Rekomendasi Dewan Pengupahan itu sudah disepakati oleh buruh maupun pengusaha,” kata Ketua Dewan Pengupahan Kota Semarang Gunawan Saptogiri saat dihubungi melalui telepon genggamnya, Ahad, 28 September 2014. Menurut Gunawan, penentuan Upah Minimum Kota Semarang berdasarkan rapat pleno Dewan Pengupahan meliputi serikat pekerja, pemerintah kota, dan Asosiasi Pengusaha yang berakhir dengan voting. Dalam pemungutan suara tersebut, semua wakil hadir. Ia menegaskan keputusan Dewan Pengupahan itu tak menghalangi sikap buruh dan pengusaha di Kota Semarang yang punya usulan sendiri.
Sebelumnya Gerakan Buruh Berjuang Kota Semarang mengajukan UMK tahun 2015 sebesar Rp 1.899.000, sedangkan pengusaha di bawah Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Semarang mengusulkan Rp 1.485.000. Gunawan yakin usulan di luar Dewan Pengupahan tidak akan diperhatikan oleh Wali Kota. Ia menjelaskan pertimbangan Wali Kota menentukan UMK berdasarkan usulan dari Dewan Pengupahan.
Koordinator Gerakan Buruh Berjuang Kota Semarang, Nanang Setiono, menilai ada kecurangan dalam mekanisme penentuan UMK tahun 2015. Kecurangan itu berdasarkan survei yang tak sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL). “Itu dibuktikan survei yang hanya dilakukan di sebagian pasar, sedangkan masih banyak survei yang tidak dilakukan di pasar lain,” kata Nanang.
Menurut Nanang, manipulasi yang dilakukan saat mengukur KHL tidak mengacu hasil survei bulan September-Desember. Padahal survei itu wajib dilakukan sebagai acuan menentukan usulan upah minimum kota untuk diajukan kepada Wali Kota Semarang. “Hasilnya adalah UMK yang diajukan tak sesuai dengan kebutuhan hidup layak. Ini akan merugikan buruh,” katanya.
Menanggapi itu, Gunawan menyayangkan sikap buruh yang dinilai tak punya komitmen dengan keputusan yang telah disepakati bersama.
Untuk wilayah Malang Raya, besaran upah minimum 2014 Kabupaten Malang yang tertinggi dibanding besaran upah minimum di Kota Malang dan Kota Batu yang masing-masing sebesar Rp 1.587.000 dan Rp 1.580.037 per bulan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang Razali mengatakan Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja, perguruan tinggi, dan pakar sudah membahas besaran upah minimum 2015 pada Agustus lalu. "Persentase kenaikan tidak jauh berbeda dari tahun lalu, tapi sementara ini kami terima dulu usulan naik 17 persen itu," kata Razali, Selasa, 14 Oktober 2014.
Skala kenaikan 17 persen itu masih lebih rendah dibandingkan kenaikan upah minimum 2014 yang sebesar Rp 1.635.000, atau naik 21 persen dari upah minimum 2013 yang besarnya Rp 1.343.700 per bulan. Adapun upah minimum 2012 sebesar Rp 1.130.500. Dengan gambaran tersebut, menurut Razali, kenaikan upah minimum antara 17-21 persen tiap tahun dianggap wajar. Ia optimistis usulan kenaikan 17 persen itu diterima kalangan buruh dan pengusaha.
"Usulan kenaikan 17 persen ini belum bersifat final karena masih ada ruang dialog untuk membahas pah minimum kabupaten 2015 sampai minggu ketiga Oktober. Sebelum diserahkan ke bupati, masih ada kemungkinan berubah lagi besaran kenaikannya," katanya.
Hingga kini tim penyusun kebutuhan hidup layak (KHL) masih terus melakukan survei. Komponen KHL yang disurvei, antara lain sewa kos-kosan, ongkos transportasi, dan harga kebutuhan pokok. Harga kebutuhan pokok menjadi hal yang terpenting untuk disurvei sehingga mayoritas kegiatan survei dilakukan di pasar-pasar tradisional.
Dewan Pengupahan Kota Semarang merekomendasikan besaran upah minimum kota (UMK) tahun 2015 Rp 1.663.000. Usulan yang ditujukan kepada Wali Kota Semarang itu berbeda dengan hitungan versi buruh yang nilainya mencapai Rp 1.899.000.
“Rekomendasi Dewan Pengupahan itu sudah disepakati oleh buruh maupun pengusaha,” kata Ketua Dewan Pengupahan Kota Semarang Gunawan Saptogiri saat dihubungi melalui telepon genggamnya, Ahad, 28 September 2014. Menurut Gunawan, penentuan Upah Minimum Kota Semarang berdasarkan rapat pleno Dewan Pengupahan meliputi serikat pekerja, pemerintah kota, dan Asosiasi Pengusaha yang berakhir dengan voting. Dalam pemungutan suara tersebut, semua wakil hadir. Ia menegaskan keputusan Dewan Pengupahan itu tak menghalangi sikap buruh dan pengusaha di Kota Semarang yang punya usulan sendiri.
Sebelumnya Gerakan Buruh Berjuang Kota Semarang mengajukan UMK tahun 2015 sebesar Rp 1.899.000, sedangkan pengusaha di bawah Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Semarang mengusulkan Rp 1.485.000. Gunawan yakin usulan di luar Dewan Pengupahan tidak akan diperhatikan oleh Wali Kota. Ia menjelaskan pertimbangan Wali Kota menentukan UMK berdasarkan usulan dari Dewan Pengupahan.
Koordinator Gerakan Buruh Berjuang Kota Semarang, Nanang Setiono, menilai ada kecurangan dalam mekanisme penentuan UMK tahun 2015. Kecurangan itu berdasarkan survei yang tak sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL). “Itu dibuktikan survei yang hanya dilakukan di sebagian pasar, sedangkan masih banyak survei yang tidak dilakukan di pasar lain,” kata Nanang.
Menurut Nanang, manipulasi yang dilakukan saat mengukur KHL tidak mengacu hasil survei bulan September-Desember. Padahal survei itu wajib dilakukan sebagai acuan menentukan usulan upah minimum kota untuk diajukan kepada Wali Kota Semarang. “Hasilnya adalah UMK yang diajukan tak sesuai dengan kebutuhan hidup layak. Ini akan merugikan buruh,” katanya.
Menanggapi itu, Gunawan menyayangkan sikap buruh yang dinilai tak punya komitmen dengan keputusan yang telah disepakati bersama.
Subscribe to:
Posts (Atom)