Ia menyebut hal itu karena permintaan sedang turun. Selain itu, menurutnya ada faktor karena adanya warga menahan belanja untuk membayar uang tebusan tax amnesty sehingga dia berharap usai program tax amnesty pada Agustus atau September 2017 permintaan akan meningkat.
"Karena orang Indonesia lagi malas belanja. Saya kira akan recover bulan 8 atau 9 di tahun depan, mudah-mudahan jangan terlalu lama lah, kalau mereka nggak laku kan nggak bisa bayar sewa juga," imbuh Tan. Selain itu, faktor lainnya karena ekonomi global yang sedang melemah. Ia bahkan mencontohkan penjualan barang mewah di negara seperti Hong Kong, China, dan Singapura, sedang sama sepinya, bahkan ia mengatakan lebih bagus penjualan di Indonesia.
"Singapura sepi, Hong Kong sepi, Cina sepi. Karena global economic kurang baik, tapi kita nggak mau ikut-ikut dong harus inisiatif sendiri," imbuhnya. Selain itu, kelesuan penjualan barang mewah juga dirasakan Swiss. Tan mengatakan ekspor jam tangan Swiss turun 36% saat ini, lebih rendah daripada Indonesia.
"Kalau lihat data statistik, itu Swiss punya jam tangan ekspornya turun 36%. Besar mana 20% sama 36%, besaran 36%, itu nyungsep semua," ujar Tan. Bos Pacific Place, Tan Kian, mengaku telah mengikuti tax amnesty periode pertama yang bergulir sejak Juli hingga 30 September 2016. Tan Kian mengatakan, telah merepatriasi dan mendeklarasikan semua asetnya.
"Sudah. Saya paling duluan, orang tunggu akhir September, saya tanggal 2 atau 3 September itu sudah selesai," ujar Tan Kian, di Pacific Place, SCBD, Jakarta, Rabu (2/11/2016). Ia mengikuti tax amnesty baik individu atau pun perusahaan. Ia mengatakan, saat ini seluruh asetnya telah dipindahkan ke dalam negeri sehingga tidak lagi mengikuti tax amnestyperiode dua maupun tiga karena ada aset yang lupa dilaporkan.
"Semua aset yang di luar ada di sini, dari PMA (penanaman modal asing) jadi PMDN (penanaman modal dalam negeri) semuanya sudah, nggak ada lagi yang di luar, dulu kan PMA sekarang jadi PMDN jadi dalam negeri," imbuh Tan.
Tan mengaku teman-teman ritel di dalam Pacific Place juga telah banyak yang mengikuti tax amnesty. "Sudah, sudah ikut semua yang nggak ikut ya nggak keren kalau kata Pak Ken (Dirjen Pajak) ," imbuhnya. Siang ini pusat perbelanjaan Pacific Place di Jakarta Selatan kedatangan seorang perempuan pengelola uang terbanyak di Republik Indonesia alias bendahara negara.
Namun kedatangan perempuan bernama Sri Mulyani Indrawati ke tempat belanja favorit warga kelas atas Ibu Kota, bukan untuk membeli kebutuhannya sehari-hari. Ia membawa kantong belanja sendiri, bernama tax amnesty. Sebagai Menteri Keuangan, adalah tugas Sri Mulyani untuk memastikan target penerimaan uang tebusan amnesti pajak sebesar Rp165 triliun terpenuhi. Belum lagi, masih ada target sampingan sebesar Rp1.000 triliun berupa uang repatriasi yang sampai hari ini masih berkutat di angka Rp143 triliun.
Kehadiran Sri Mulyani di Pacific Place sontak membuat banyak pengunjung melirik-lirik saat mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia blusukan ke beberapa tempat, seperti Gallery Lafayette, Hermes, hingga Kemchick. Sri Mulyani mengungkapkan, kehadirannya di mal tersebut merupakan salah satu bentuk aktivitas di lapangan agar dapat menarik Wajib Pajak (WP) secara langsung.
"Kita kembali melakukan aktivitas di lapangan dalam rangka melihat sendiri aktivitas ekonomi atau disering disebut blusukan," ungkap Sri Mulyani, Rabu (2/11). Ia menekankan, proses sosialisasi akan terus dilakukan oleh jajaran Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) agar semakin banyak masyarakat Indonesia yang memahami tax amnesty dan mematuhi kewajiban pembayaran pajak.
Sektor ritel yang mana kerap menghiasi pusat perbelanjaan, lanjut Sri Mulyani, potensi penerimaan pajaknya sangat besar. "Saya rasa masih sangat besar potensi dari partisipasi konsumen di sini, terlihat dari berbagai produk di gerai-gerai branded, seperti Hermes, Rolex, dan lainnya. Tentu mereka kelompok yang memiliki daya beli. Makanya saya harap saya ketemu yang beli," imbuh Sri Mulyani.
Pemerintah menurutnya akan terus berkomunikasi kepada para pelaku usaha sektor ritel agar aktif berkontribusi pada pembayaran pajak, terutama pada tax amnesty. "Saat bicara ritel, masing-masing punya persoalan khusus dan sebagai pembuatan kebijakan yang baik, kita bertemu untuk komunikasi, mendengarkan sendiri dan melihat denyut ekonomi ritel di Indonesia," katanya.
Ia mengharapkan, dengan blusukan ini, pemerintah dapat menjalin kerja sama yang baik pada sektor formal dalam hal perpajakan. Kemudian, para pelaku sektor informal dapat pula memenuhi kepatuhan pajak dengan kompetensi bisnis yang baik.
No comments:
Post a Comment